Pengabdian Pekerja Honorer Layak Diapresiasi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto meminta Pemerintah agar memberikan perhatian para tenaga honorer yang telah mengabdi kepada negara. Pasalnya para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun tidak ada kejelasan status, jenjang karir dan kesejahteraan yang minim. Pengabdian pekerja honorer layak mendapat apresiasi, jangan sampai jasa para pekerja honorer diabaikan.  

"Kalau memungkinkan, seyogyanya diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Kalau memang tidak memungkinkan, program dari Pemerintah dari Presiden, khususnya pegawai kontrak PPPK bisa untuk menjadi wadah teman-teman honorer," jelas Supriyanto di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta agar pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak. "Sehingga teman-teman yang sudah berjuang yang sudah terlanjur mengambil profesi yang sedemikian, yang secara ikhlas berjuang di daerah ini mohon kiranya mendapat perhatian kesejahteraan," papar Supriyanto.

Pimpinan DPR RI, Supriyanto meminta agar menyampaikan aspirasi dari para pekerja honorer kepada Presiden terkait persoalan tenaga honorer yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. “Saya memohon kepada Pimpinan agar disampaikan langsung kepada Pemerintah khusunya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk segera memberikan kejelasan, langkah-langkah yang jelas kepada teman-teman kita yang ada di daerah. tenaga honorer, baik itu kategori 2 maupun yang non kategori untuk selayaknya mendapat perhatian," ungkapnya.

Menurutnya memberikan kejelasan status kepada para pekerja honorer sebagai bentuk rasa keadilan negara kepada warganya yang sudah memberikan pengabdian. "Oleh karena itulah demi rasa keadilan negara kita, rasa keadilan bangsa kita, saya harapkan Presiden, para pejabat, para menteri untuk senantiasa memperhatikan teman-teman kita honorer yang ada di daerah untuk mendapat kesejahteraan yang layak," imbuh Supriyanto.

Berita ini bersumber dari DPR