Kamis, 20 Februari 2020

Legislator Suarakan Kesejahteraan PPL dalam Program AWR Kementan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR) yang nantinya akan digunakan sebagai model di kantor pusat Kementan maupun Agriculture Operational Room (AOR) yang akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Gagasan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun pertanian modern berbasis manajemen teknologi informasi yang kuat.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti beberapa hal dalam pelaksanaan gagasan tersebut, salah satunya soal kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pasalnya, sambung Slamet, pelaksaan AWR tersebut nanti akan terintegrasi dengan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Konstra Tani), di mana ujung tombak program tersebut ada pada PPL.

"Saya ingin menguatkan sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Menteri Pertanian terkait dengan AWR yang dipresentasikan luar biasa, mudah-mudahan niat baik ini menjadi pembangkit dalam peningkatan kesejahteraan petani. Hanya kata terakhir tadi yang ingin saya sambungkan dengan keluhan dari bawah, yaitu terkait nasib PPL ke depan," kata Slamet dalam berita rilisnya, Selasa (18/2/2020).

Slamet mengatakan, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap posisi PPL tersebut. Jangan sampai PPL ini dijadikan sebagai ujung tombak tetapi juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan AWR nanti.

"AWR akan bisa jalan dan PPL ini menjadi ujung tombak untuk adanya peningkatan pemberdayaan petani, akan tetapi jangan sampai PPL sendiri juga menjadi ujung tombak. Mentan sempat mengatakan bahwa PPL kita sudah semuanya memiliki android, tidak perlu dikirim ke Jakarta, tinggal mendengarkan itu. Yang jadi permasalahan justru itu, nasib PPL kita jadi tidak jelas, bisa jadi untuk beli pulsa pun mereka harus kredit, dapurnya juga tidak jelas, gajinya tidak jelas," tandas Slamet. 

Berita ini bersumber dari DPR

Rabu, 19 Februari 2020

Belum Semua Honorer Miliki NUPTK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hadirnya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 menjadi harapan baru untuk kesejahteraan tenaga honorer di sekolah. Pasalnya, dengan peraturan tersebut tenaga honorer bisa memiliki tambahan insentif hingga maksimal setara UMK.

Meski begitu, ada beberapa persyaratan yang mengharuskan tenaga honorer untuk memperoleh tambahan gaji. Seperti dengan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat dalam data pokok pendidikan per 31 Desember 2019.

Namun dari data Disdikbud Batang, hingga kini dari 1937 tenaga honorer SD baru sekitar 901 diantaranya yang memiliki NUPTK. Sementara dari untuk jenjang SMP 409 honorer baru masuk dapodik.

Kepala Disdikbud Batang, Achmad Taufik SP MSi menjelaskan pihaknya tengah menjupayakan pembuatan NUPTK untuk para tenaga honorer. Pihaknya juga menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan fokus mendata dan menyiapkan persyaratan agar para honorer ini bisa memiliki NUPTK.

“Jadi penerapan Permendikbud ini pun masih membutuhkan waktu dan harus direncanakan sebaik mungkin. Sehingga baru bisa dimulai setidaknya awal tahun ajaran mendatang. Pasalnya saat ini sekolah masih berpedoman pada APBS tahun ajaran 2019/2020. Sehingga ada dua pilihan yang bisa dilakukan, yakni melakukan perubahan APBS 2019/2020, atau memasukkannya mulai anggaran pada tahun ajaran 2020/2021. Namun begitu kita tidak hanya tinggal diam, tetapi juga mempersiapkan agar sekolah segera menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan juga melengkapi NUPTK bagi yang belum memiliki. Sedang kami upayakan sehingga tahun ajaran mendatang, kebijakan ini bisa diterapkan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (18/2/2020)

Lebih lanjut, Disdikbud nantinya akan mempersiapkan proses pembuatan NUPTK untuk tenaga honorer. Pihaknya mengaku kini proses pembuatan NUPTK pun dipermudah lantaran tidak perlu menggunakan SK Bupati, tetapi dapat menggunakan surat penugasan dari dinas. Khususnya bagi mereka yang sudah terverifikasi di Dapodik per 31 Desember 2019.

Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang, berharap seluruh honorer di Kabupaten Batang dapat merasakan manfaat kebijakan tersebut. Pasalnya hingga kini masih banyak rekan honorer yang belum memiliki NUPTK.

“Kemarin sudah kami sampaikan kepada dinas terkait syarat penerima dana BOS Reguler salah satunya harus punya NUPTK. Padahal dari teman-teman honorer masih ada dan banyak yang belum punya. Makanya kami mohon kepada dinas supaya segera memfasilitasi para honorer utk mendapatkan NUPTK baik Pendidik maupun tenaga kependidikan,” jelas Ketua Pagardika Batang, Soebono.

Pihaknya pun menyadari ke depan mungkin ada ketidaksamaan gaji yang akan didapatkan dari tambahan BOS Reguler tersebut. Meski begitu rekan honorer mengaku tidak mempermasalahkan. Mereka pun siap menerima tambahan BOS reguler sesuai dengan proporsi kebutuhan BOS reguler di masing-masing sekolah. Hanya saja Pagardika ingin agar kebijakan ini bisa merangkul semua tenaga honorer.

“Mau tidak mau mbak harus kami terima. Karena bagaimanapun juga untuk tambahan dari BOS Reguler ini walaupun sudah ada juknis yang mengatur maksimal hingga 50 persen, namun setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda. Sehingga penerimaan BOSnya pun akann berbeda dan tergantung pada kebutuhan sekolah juga. Bagi sekolah yang jumlah siswa nya sedikit, maka pendapatannya juga kecil, jadi untuk memberi tambahan disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan sekolah dan itu tidak sama antara sekolah satu dengan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari DISDIKBUD KABUPATEN BATANG

Senin, 17 Februari 2020

Komisi II Undang Pakar Bahas Reformasi Birokrasi dan Penguatan ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Untuk mendapatkan masukan terkait reformasi birokrasi serta penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa orang pakar yang berkaitan dengan persoalan implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Kita meminta banyak masukan dari pakar tentang penataan birokrasi dan ASN. Para ahli ini diharapkan bisa memberikan masukan tentang bagaimana sebetulnya penataan atau reformasi birokrasi yang betul-betul bisa menjawab secara komprehensif masalah penguatan birokrasi di pemerintahan dan penguatan ASN. Sehingga kita punya rencana-rencana kerja strategis baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ucap ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ahmad Doli menyampaikan, Komisi II DPR mempunyai konsen yang cukup tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ASN secara komprehensif. Oleh karenanya Komisi II DPR RI membentuk Panja Pengawasan tentang Seleksi CPNS dan Penyelesaian Tenaga Honorer.

“Cara penyelesaian melalui Panja Pengawasan ini bersifat Ad Hoc. Kita akan mencari informasi dan formula, bagaimana PNS-PNS yang baru akan diterima ini menjadi PNS yang kualifikasinya cukup baik, walaupun kita sama-sama tahu saat ini dalam penerimaan itu passing grade-nya diturunkan,” ujarnya.

Legislator Fraksi Golkar itu menyatakan, saat ini Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sudah menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembahasan di Prolegnas 2020.

“Selain itu kita ingin mendapatkan masukan terkait bagaimana caranya menyelesaikan semaksimal mungkin masalah-masalah tenaga honorer yang belum terselesaikan sampai sekarang jumlahnya mencapai 439 ribu. Dalam waktu dekat penyelesaian masalah ASN ini tentu dapat melaui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang kita masukan menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2020,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari DPR

Revisi UU ASN Wajibkan Pemerintah Angkat Honorer Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS). Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, yang membahas permasalahan tenaga kerja honorer dan seleksi penerimaan CPNS 2019-2020.

"Bahwa di Badan Legislasi, kemarin itu sudah disetujui oleh semua fraksi untuk mengesahkan undang-undang, merevisi undang-undang tentang ASN yang mewajibkan kepada pemerintah untuk mengangkat semua tenaga honorer yang memenuhi syarat. Selama ini kan pemerintah tidak punya payung hukumnya, dan tampaknya bisa disepakati pada paripurna masa sidang ini," jelas Sodik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (13/2/2020).

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, jika Revisi UU ASN sudah disetujui Pemerintah, maka tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan pengangkatan honorer menjadi PNS. Dan ada waktu lima tahun bagi pemerintah untuk merealisasikan undang-undang tersebut dalam kebijakan.

"Jika sudah sah, maka payung hukum itu sudah ada, tinggal masalahnya di anggaran. Dalam undang-undang itu masa transisinya lima tahun. Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak menggunakan tenaga honorer, dengan alasan tidak ada payung hukum. Tinggal masalah keuangannya," ungkap Sodik.

Dia mengatakan soal tenaga honorer, informasi yang dia terima di provinsi saja ada 10 ribu, dan itu hanya sebagian kecil yang ikut seleksi CPNS. Artinya masih harus ditangani oleh pemerintah provinsi untuk direkrut. "Kita juga mendapat informasi bahwa masih ada kesulitan pemerintah provinsi untuk mengatasi mengangkat tenaga honorer dengan upah minimal sesuai UMR," ujar Sodik.

Berita ini bersumber dari DPR

Bantuan Operasional Sekolah Berikan Solusi Kesejahteraan Guru Non ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga mengenai penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kesejahteraan guru non ASN akan dapat terbantu. Saat ini sebanyak 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membantu membayar honor guru tersebut yang memiliki NUPTK dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019  di sekolah penerima bantuan dana BOS. Angka ini cukup signifikan dari sebelumnya hanya 15 persen dari total alokasi yang diterima sekolah.

“Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ) No.8 Tahun 2020 ini merupakan kepedulian Kemendikbud terhadap guru yang kurang dapat perhatian, di mana pada poin terakhir disebutkan bahwa penggunaan dana BOS bisa dipakai untuk membayar honor guru, maksimum 50 persen. Untuk sementara kita lakukan ini dulu," kata Plt Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?' di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Erlangga menjelaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah melakukan kajian cukup lama sebelum mengeluarkan kebijakan 'Merdeka Belajar' episode ketiga ini. Kajian perubahan skema dana BOS ini juga sudah melibatkan semua pihak.

"Kajiannya sudah lama sejak Pak Nadiem masuk ke Kemendikbud, jadi semua pihak mulai dari guru, (stakeholder) pendidikan, terkait dengan itu, semua dibicarakan dan dianalisis dan diambil keputusan," tuturnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Erlangga mengatakan, kenaikan porsi pembayaran gaji guru non ASN dalam dana BOS dapat membantu meringankan beban kepala sekolah yang sebelumnya kerap mencari dana talangan untuk membayar honor guru tersebut. "Jadi, sering kali kepala sekolah nyari dana talangan. Itu kan punya risiko.
Oleh karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan ini," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah mengubah skema penyaluran dana BOS pada 2020 dengan memangkas birokrasi. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kresnadi Prabowo Mukti yang menjadi salah satu narasumber pada polemik Trijaya FM ini menjelaskan alasan skema penyaluran dana BOS ini diubah pada tahun anggaran kali ini.

Menurut Kresnadi, Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Penggunaan SK Sekolah untuk mengambil dana merupakan antisipasi keterlambatan karena memang beberapa dinamika koordinasi di Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali terjadi. "Makanya perlu kita ubah hal-hal seperti ini menjadi transfer langsung. Jadi untuk menjawab bahwa kalau dulu di bulan Januari, Februari, kalau kita sebut baru sekitar 4 triliun baru ke Pemda kalau sekarang kalau contoh melihat data per Jumat kemarin itu sudah sekitar 8 triliun langsung ke sekolah. Jadi sudah langsung ke sekolah," ungkapnya.

Kresna menambahkan pemberian langsung tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian secara langsung. "Jadi bagaimana menterjemahkan belanja itu bisa langsung sampai ke tingkat yang paling rendah atau yang paling pucuk yang sama dengan kalau kita lihat dana desa yang juga barusan kemarin ada terobosan langsung ke desa dalam hal ini adalah sekolah," katanya.

Kresna menjelaskan, penyaluran dana BOS saat ini diringkas menjadi tiga tahap dan mulai disalurkan paling cepat Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah. “Jadi kalau dulu kembali disampaikan pada Januari-April-Juli-Oktober, 20 40 20 20. Sekarang menjadi Januari-April-September, 30 40 30. Kenapa ini kita ubah karena rata-rata dulu itu frekuensinya itu kurang pas karena ada pergantian tahun ajaran,” ujarnya.

Data sekolah yang telah menerima dan BOS Per Jumat (14/02/2020), Kresna mengatakan sampai saat ini sekitar 136 ribu sekolah telah menerima dana BOS tahap I, sisanya dari total 250.000 sekolah yang akan menerima dana BOS tahun 2020 masih tahap verifikasi data oleh Kemendikbud.

Pada kesempatan ini, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah memberikan catatan khusus terkait kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Menurut Ledia, verifikasi sekolah menjadi suatu hal yang sangat penting dengan berbagai keterbatasan karena luasnya wilayah di Indonesia.

Mengenai pengawasan penggunaan dana BOS oleh sekolah, Ledia berharap pengawasannya semakin intens karena dana bantuannya ditransfer langsung ke rekening sekolah. "Untuk menjaga, mengawasi dan melakukan pencermatan, saya harap pengawasanya semakin intens baik itu dari Itjen (Inspektorat Jenderal) maupun dari masyarakat sendiri, " pesan Ledia.

Apa Kata Pegiat Pendidikan Tentang BOS

Skema baru bagi BOS reguler yang dikeluarkan oleh Kemendikbud memberikan dampak besar, bukan hanya bagi guru non ASN melainkan juga bagi sekolah. Pemberian BOS langsung ke rekening sekolah ini secara tidak langsung memaksa sekolah untuk memiliki sistem tata kelola yang baik. Pegiat pendidikan, Asep Sapa’at, mengungkapkan bahwa  pendidikan adalah investasi. Oleh karena itu yang harus dipastikan adalah tanggung jawab moral pengelola dana agar semua dana bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan .

“Biaya apapun yang dikeluarkan terkait pendidikan Ini bicaranya harus paradigmanya investasi. Maka kalau bicara investasi harus ada parameter yang terukur. Perubahan seperti apa yang diharapkan dengan adanya kucuran dana sebesar itu,” tutur Asep.

Kebijakan ini, lanjut Asep, menjadi momen yang sangat penting untuk menguji kapasitas kepala sekolah di bidang kepemimpinan dan tata kelola sekolah. Dalam bidang kepemimpinan bisa dilihat dari visi dan strategi yang dimiliki kepala sekolah tersebut. “Jika kepala sekolah tidak memahami apa tujuannya artinya berbahaya, dalam arti berapapun anggaran yang dikucurkan tidak paham digunakan untuk apa. Kalau bicara tentang visi sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan dan kita harus ingat dan sadari bersama bahwa uang itu salah satu bantuan untuk peningkatan sumber daya,” jelas Asep.

“Kemudian yang kedua bicara soal manajerial tata kelola tadi saya sepakat bahwa hari ini ketika transfernya langsung ke sekolah, kita akan bisa melihat mana kepala sekolah yang betul-betul mengelola guru, murid, pembelajaran, sarana prasarana maupun anggaran lain. Jadi bisa kita lihat bagaimana profil kepala sekolah yang kita miliki dalam aspek kepemimpinan dan manajerialnya,” imbuh Asep.

Selain peningkatan persentase untuk guru non ASN, menurut Asep, yang tidak kalah penting adalah kemerdekaan guru dalam mengembangkan profesionalismenya karena hal ini berdampak pada anak didik agar anggaran yang besar ini dapat menghasilkan sumber daya manusia seperti yang diharapkan bersama.

Dikatakan Asep bahwa ada 4 kategori sekolah. Kategori pertama yaitu sekolah kalah. Sekolah yang kalah itu sekolah yang tingkat ketercapaian tujuan sekolah, program visi sekolah kecil dan sekolah ini tidak punya strategi. Kategori kedua yaitu sekolah beruntung. Sekolah ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, misalnya memiliki lulusan bagus dan guru bagus tapi tidak punya strategi. Sekolah-sekolah kategori ini sebenarnya punya peluang tipis untuk bisa mencapai keberhasilan di tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, Kategori ketiga adalah sekolah belajar. Sekolah belajar adalah sekolah yang tingkat keberhasilannya masih kecil tapi sudah punya strategi sehingga selalu melakukan evaluasi setiap tahun. Kategori terakhir yaitu sekolah pemimpin. Sekolah ini memiliki tingkat keberhasilan tinggi di mana ada capaian target yang tinggi serta efektivitas strategi yang tinggi.

“Ada beberapa parameter. Yang pertama adalah tata kelola jadi sekolah itu sudah punya satu sistem yang memang sudah fix misalkan sistem proses pengembangan profesionalisme gurunya, bagaimana sistem pengembangan minat dan bakat anak, bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran dan aspek-aspek lain menjadi punya satu sistem tata kelola yang fix dan itu terus ditingkatkan. Saya ingin bisa melihat hasil pembelajaran,” terang Asep.

Sementara itu Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi, mengungkapkan bahwa dalam skema kebijakan Dana BOS terdahulu banyak guru yang tidak mau menjadi kepala sekolah karena sangat sulit mengelola keuangan sekolah sehingga harus melakukan berbagai manuver untuk menutupi operasional sekolah.

Ia mengingat kembali penyaluran BOS yang terdahulu. “Turunnya uang itu sekitar bulan Maret. Bagaimana harus bayar listrik dan ada yang rusak harus diganti? Belum lagi yang paling sedih adalah alokasi guru honorer 15 persen juga bukan khusus untuk guru honorer tetapi untuk belanja pegawai. Judulnya belanja pegawai kalau belanja pegawai honorer itu paling terakhir nanti kalau ada sisa. Guru honorer ini ya karena masuknya kepada belanja pegawai sering tidak kebagian nah mengakibatkan guru honorer di dapatnya ada yang 300. Bayangkan Rp300.000 per bulan dibayar 3 bulan sekali itu di akhir,” jelas Didi.

“Yang lebih rawan lagi ini kepala sekolah mencari talangan. Talangannya ke mana? Kadang-kadang ke rekanan. Kalau kata rekanan boleh dibayar dulu tapi harganya yang maksimal sesuai dengan e-budgeting,” imbuh Didi.

Terkait dengan peraturan bahwa guru non ASN yang akan menerima Dana BOS harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Didik mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kendala, mengingat syarat untuk mendapatkan NUPTK adalah guru honorer tersebut harus memiliki SK penugasan dari dinas pendidikan.

“Sedangkan pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan SK. Jadi saya minta agar syarat NUPTK dipertimbangkan kembali. Yang penting guru tersebut terdaftar di Dapodik,” harap Didi.

Jakarta, 15 Februari 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman : www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS Nomor : 24/sipres/A6/II/2020

Sumber berita : KEMDIKBUD

Jumat, 14 Februari 2020

Komisi II Tekankan BKN Agar Tak Ada Praktik Percaloan CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menekankan agar jangan sampai ada praktik percaloan saat proses penerimaan CPNS. Dia pun mempertanyakan upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengantisipasi hal tersebut. Hal tersebut disampaikan Arif saat rapat dengan Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf, dan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

"Apa upaya BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik percaloan dalam proses penerimaan CPNS tahun 2019," tanya Arif di Ruang Pertemuan Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (13/2/2020).

Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) kali ini difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) Seleksi CPNS tahun 2019-2020. Selain itu, Komisi II juga mempertanyakan persiapan BKN dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Hal lain yang menjadi perhatian Komisi II yaitu kendala yang dihadapi oleh Kanreg VIII BKN Banjarmasin, terkait persiapan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019.

Komisi II juga memberikan perhatian soal, mekanisme koordinasi dan kerjasama BKN dengan instansi terkait dalam penerimaan CPNS tahun 2019 agar sarana, prasarana, dan daya dukung teknologi seperti kesiapan server, jaringan internet, dan ketersediaan daya listrik serta genset yang siap digunakan.

Permasalahan lain yang tidak luput dari perhatian Komisi II DPR RI terkait tenaga honorer. Saat ini tenaga honorer kategori II yang tidak dapat mengikuti penerimaan CPNS tahun 2019 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk dapat diangkat menjadi PPPK belum mampu memberikan solusi terhadap persoalan tenaga honorer kategori II yang demikian kompleks.

Meskipun demikian, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Komisi II DPR RI memahami bahwa, tenaga honorer kategori II tetap ingin diangkat menjadi CPNS, bukan menjadi PPPK.

Berita ini bersumber dari DPR

Kamis, 13 Februari 2020

Alokasi Honor pada BOS Madrasah Hanya 30%, Dirjen: Kita Fokus Peningkatan Mutu Pembelajaran

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Alokasi dana BOS Madrasah tahun 2020 untuk membayar honor atau belanja pegawai hanya 30%. Hal itu tertuang dalam juknis penyaluran dana BOS Madrasah yang diterbitkan Kemenag.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa kebijakan itu diambil karena prioritas pendidikan madrasah saat ini lebih pada upaya peningkatan mutu. Ruang lingkup pemanfaatan BOS Madrasah untuk penguatan mutu, antara lain: 1) pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan; 2) penguatan potensi siswa melalui ajang lomba dan kompetisi; dan 3) penguatan mutu pembelajaran.

"Aturan itu lebih untuk memastikan bahwa anggaran BOS dapat digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran," terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (13/02).

"Kalau alokasinya diperbesar hingga 50%, dikhawatirkan anggaran BOS habis habya untuk membayar honor-honor,  karena madrasah hanya punya satu sumber BOS," sambungnya.

Setiap tahun, madrasah memang hanya mendapat BOS dari Pemerintah pusat. Hal itu berbeda dengan BOS Sekolah yang punya sumber BOS pusat dan BOS daerah yang bersumber dari APBD.

Karena itulah, lanjut Kamaruddin Amin, juknis No 7330 tahun 2019 yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam mengatur bahwa batas maksimum penggunan dana BOS untuk belanja pagawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 30%. "Pada madrasah swasta boleh lebih 30% dengan ketentuan disetujui Kepala Kankemenag Kab/Kota," tutur Kamaruddin.

"Meski alokasi honor hanya 30%, mulai tahun ini dana BOS kan bisa digunkan untuk peningkatan mutu guru melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan seperti pelatihan, pemberdayaan KKG MGMP, dan lainnya.
Artinya, tidak diberikan dalam bentuk honor, tapi penguatan kapasitas diri," sambungnya.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan bahwa Kemenag serius membenahi manajemen penyaluran BOS madrasah. Salah satu upayanya melalui rencana penerapan e-RKAM. e-RKAM merupakan sebuah platform berbasis elektonik yang digunakan madrasah untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan BOS. Penggunaan e-RKAM diharapkan akan berdampak pada efektivitas perencanaan berbasis kinerja dan efisiensi pembiayaan madrasah.

"Efisiensi pembiayaan ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran," terang Umar.

"Tahun ini, Kemenag akan melakukan sosialisasi dan pelatihan penerapan e-RKAM di 12 provinsi sehingga sistem ini sudah bisa diterapkan pada 2021," lanjutnya.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Imam Safei mengatakan, ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300.000/siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000/siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000/siswa menjadi 900.000/siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000/siswa menjadi 1.100.000/siswa. Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000/siswa menjadi 1.500.000/siswa.

“Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran,” ucapnya.

"Program peningkatan mutu apa yang akan jadi prioritas dalam penggunaan BOS, itu diserahkan pada kebutuhan madrasah. Karena madrasah yang tahu prioritas kebutuhan. Ini juga sejalan dengan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar," tandasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENAG

Senin, 10 Februari 2020

Merdeka Belajar: Maksimal 50 Persen dari Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.

Guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOS harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) pada 31 Desember 2019. Dengan ketentuan tersebut, berarti dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, salah satu prinsip penggunaan dana BOS pada tahun ini adalah fleksibilitas. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Ia mengatakan, kebutuhan satu sekolah berbeda dengan kebutuhan sekolah lainnya, sehingga prinsip fleksibilitas ini perlu diterapkan dalam penggunaan dana BOS.

“Kita nggak lihat satu per satu kebutuhan sekolahnya apa. Yang bisa tahu apa kebutuhan sekolah dalam operasionalnya adalah kepala sekolah dan guru yang bersangkutan,” ujar Mendikbud dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurutnya, ada sekolah-sekolah yang memiliki guru honorer dengan jumlah banyak. Kerja keras para guru honorer tersebut kadang tidak diimbangi dengan upah yang layak. Mendikbud menuturkan, perubahan mekanisme BOS untuk pembayaran guru honorer ini merupakan salah satu esensi kebijakan Merdeka Belajar dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“Ini adalah langkah pertama Kemendikbud untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah lebih layak. Dan yang mengetahui ini adalah kepala sekolah, jadi  diberikan otonomi kepada sekolah,” kata Mendikbud.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui pemerintah provinsi (transfer daerah).

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana transfer daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2020, pemerintah pusat menganggarkan dana transfer daerah sebesar Rp856,9 triliun. Dana transfer daerah tersebut antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Nonfisik. “DAK Nonfisik salah satunya adalah dalam bentuk BOS,” ujar Menkeu. Pada tahun anggaran 2020, alokasi dana BOS dalam APBN sebesar Rp54,32 triliun. Jumlah ini meningkat 0,03 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Berita ini bersumber dari KEMDIKBUD

Jumat, 07 Februari 2020

Panja Baleg Akan Dalami Masalah Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan mendalami secara serius masalah Tenaga Honorer K2. Ada juga beberapa persoalan tentang ASN yang akan menjadi perhatian Panja, seperti rencana merampingkan eselon, dan keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  

"Tapi titik berat kita adalah, menyangkut soal penyelesaian tenaga honorer status K2, di samping beberapa poin, soal ASN, soal kesejahteraan. Kita berharap, apa yang kita cita-citakan bersama di parlemen ini sejalan dan seiring dengan pemerintah," papar Supratman saat memimpin rapat Baleg bersama pengusul revisi UU ASN, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Revisi Undang-Undang ASN diusulkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid. Meskipun demikian, Supratman mengungkapkan fraksi-fraksi lain juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di ASN. Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, soal tenaga honorer yang sudah mengabdi pada negara seharusnya mendapat perhatian serius.

"Walaupun ini diusulkan oleh Pak Sodik, tapi ini sesungguhnya adalah usulan kita semua, bagi seluruh fraksi yang ada di DPR RI. karena semua berkepentingan yang sama. Tapi yang paling penting mengetuk rasa kemanusiaan kita, terhadap mereka nasib teman-teman kita," ungkap Supratman.

Dia menjelaskan, nanti di tingkat Panja, RUU tersebut akan didalami pasal per pasal. Dia juga berharap agar tiap fraksi segera mengirimkan perwakilan Anggota Dewan untuk ikut serta membahas RUU di tingkat Panja, agar proses harmonisasi bisa cepat terlaksana.

"Nanti di tinggat Panja kita dalami, oleh karena itu saya mohon, kepada seluruh teman-teman fraksi untuk segera mengirimkan nama-nama anggota Panja Harmonisasi Revisi Undang-Undang ASN. Kepada masing-masing fraksi supaya sesegera mungkin," imbuh Supratman.

Berita ini bersumber dari DPR

Kamis, 06 Februari 2020

Terbentur Usia CPNS, Tenaga Honorer Uji UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Rabu (5/2/2020) di Ruang SIdang Pleno Gedung MK. Para Pemohon adalah Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk yang merupakan para tenaga honorer profesi guru dan perawat. Ketentuan yang diujikan yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN.

Pasal 1 angka 4 UU ASN berbunyi, “Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.” 

Sedangkan Pasal 6 UU ASN, “Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan,b. PPPK.” Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) UU ASN, ”Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan Fungsional dalam suatu instansi pemerintah.”

Berikutnya, Pasal 99 ayat (1) UU ASN, “PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS; ayat (2), “Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Para Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 ini berpendapat, terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan di UU ASN, yakni  sistem peralihan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Permohonan para Pemohon menguji Undang-Undang ASN bertujuan untuk mengakomodir hak-hak dan kepentingan tenaga honorer. Karena dalam Undang-Undang ASN sama sekali tidak ada pengaturan soal tenaga honorer. Ini mengakibatkan tenaga honorer kehilangan dasar dan kebijakan dalam hukum Indonesia,” jelas Paulus Sanjaya kuasa hukum para Pemohon.   

Menurut para Pemohon, dalam UU ASN dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak serta merta dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS tetapi harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu. Selain itu tenaga honorer tidak dapat mengikuti seleksi CPNS karena terbentur salah satu persyaratan yakni ambang batas usia.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja pegawai kontrak diterapkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Sedangkan UU ASN tidak memberikan batasan waktu mengenai berapa lama seseorang dikontrak sebagai PPPK dalam suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, banyak tenaga honorer yang telah menduduki jabatannya sejak lama namun ingin mendaftar menjadi CPNS terbentur dengan adanya syarat usia.

Kedudukan Hukum dan Batu Uji

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams selaku Ketua Panel menasehati para Pemohon untuk lebih memperjelas kedudukan hukumnya. “Harus jelas identitas para Pemohon yang berjumlah 19 orang. Juga harus ada surat perjanjian kerja yang masih berlaku maupun SK pengangkatan, dan lainnya,” imbuh Wahiduddin.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati cara penulisan judul dan materi dalam permohonan, mulai dari pasal, ayat sampai undang-undang yang diuji harus kronologis. “Penulisan yang benar,  pasalnya dulu, barulah undang-undangnya. Jangan terbalik,” jelas Saldi.

Selanjutnya Saldi menyarankan agar para Pemohon membaca putusan-putusan MK sebelumnya terkait uji UU ASN. “Karena norma yang Saudara uji sudah pernah diputus sebelumnya. Kalau ada norma yang pernah diuji dan diputus menurut peraturan tidak boleh diuji kembali, kecuali ada batu uji yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda,” ungkap Saldi. 

Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menekankan kepada para Pemohon untuk lebih menguraikan kerugian maupun potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon.  “Dalam catatan kami, pasal-pasal yang diuji dalam UU ASN ini sudah cukup banyak. Namun yang perlu diperhatikan para Pemohon, kerugian apa atau potensi kerugian apa yang dialami para Pemohon agar lebih diuraikan, sehingga permohonan menjadi lebih jelas,” ujar Daniel.

Berita ini bersumber dari MK RI

Rabu, 05 Februari 2020

PPPK mendapat Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang sebesar Rp1.579.000,00 per bulan beserta Gaji ke-13 dan 14

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tenaga honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I Februari 2019 bisa bergembira.

Hal ini karena telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umim (DAU) Tambahan untuk tahun anggaran 2020.

PMK Nomor 8/PMK.07/2020 yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani pada 27 Januari 2020 itu salah satu isinya menetapkan DAU tambahan bantuan pendanaan penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tanggal 27 Januari 2020 , Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. 

Berikut ini kutipan pasal 21 ayat 1, 2, 3 , 4 dan 5 selengkapnya :

Pasal 21
(1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah formasi di Daerah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Penggajian PPPK per orang.
(2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.
(3) Jumlah formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(4) Formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2019, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 14 (empat belas) bulan termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. 
(5) Formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2020, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 6 (enam) bulan. 

Menurut pasal 21 ayat 1 PMK tersebut, rincian alokasi DAU tambahan bantuan pendanaan penggajian PPPK ini dihitung berdasarkan jumlah formasi di provinsi, kabupaten/kota bersangkutan. Kemudian dikalikan dengan besaran DAU tambahan bantuan pendanaan penggajian PPPK per orang.

Menurut pasal 21 ayat 4 PMK tersebutFormasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2019, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 14 (empat belas) bulan termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. 

Berikut ini adalah link untuk mendownload :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020   tanggal 27 Januari 2020 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

   
  Unduh  

Selasa, 04 Februari 2020

BKN: Lulus ‘Passing Grade’ SKD, Pelamar CPNS Belum Tentu Lolos Melaju ke SKB



                                                              Alur SKD CPNS 2019

Sahabat pembaca blog info honorer, sudah tahukah anda bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 saat ini masih berlangsung. Untuk bisa dikatakan lulus passing grade (PG) SKD seorang pelamar harus memenuhi ambang batas nilai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2019.

“Perlu kami sampaikan bahwa peserta SKD yang sukses melampaui PG, tidak serta merta dinyatakan lulus SKD dan otomatis bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” ujar Plt. Karo Humas BKN melalui siaran pers Nomor: 007/RILIS/BKN/II/2020. 

Nilai peserta SKD lolos PG, menurut Paryono, akan diolah terlebih dahulu mengingat satu formasi tidak dilamar oleh peserta dari satu titik lokasi (Tilok) saja, namun harus digabungkan dengan hasil SKD pelamar dari berbagai Tilok.

“Selain itu dalam pemeringkatan nilai SKD juga harus menyertakan hasil SKD peserta P1/TL (peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi PG SKD dan masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir),” jelas Plt. Karo Humas BKN. 

Tahap pengolahan data, menurut Plt. Karo Humas BKN, akan dilanjutkan dengan tahap rekonsiliasi data hasil SKD yang melibatkan instansi penyelenggara SKD dan BKN.

“Hasil rekonsiliasi tersebut akan diajukan kepada Kepala BKN untuk mendapat approval dan digital signature (DS) yang dilakukan by system pada portal SSCASN,” tambah Paryono. 

Lebih lanjut, Plt. Karo Humas BKN menyampaikan bahwa hasil SKD seluruh peserta seleksi akan disampaikan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK masing-masing instansi melalui portal SSCASN dan admin instansi dapat mengunduh hasil SKD tersebut.

“Selanjutnya Ketua Panitia Seleksi Instansi akan menetapkan pengumuman hasil/kelulusan SKD dan menyampaikannya kepada publik,” tambahnya. 

Di akhir rilis, Plt. Karo Humas BKN menyampaikan bahwa rangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan hasil kelulusan SKD menjadi alasan tidak dapat ditampilkannya pernyataan kelulusan SKD pada layar nilai peserta SKD.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Senin, 03 Februari 2020

Honorer Harus Segera Diangkat Jadi PNS atau PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kunia Tandjung mengatakan Masyarakat perlu diberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer yang dibahas antara Komisi II DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan hasil raker 20 Januari 2020 lalu antara Komisi II DPR bersama pemerintah pusat kemarin, saat ini menuai berbagai persepsi yang salah di masyarakat termasuk dari pemerintah daerah yang menyebabkan kekhawatiran tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah.  mau mengklarifikasinya," ungkap Doli saat diwawancarai awak media di Kantor BKN Regional IV Makassar, Kamis (30/1).

Dijelaskan Doli, kesepakatan raker Komisi II DPR RI dengan pemerintah adalah ingin seluruh honorer mendapatkan status yang jelas agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Terkait penghapusan atau tidak adanya tenaga honorer itu sebenarnya tidak benar. Komisi II sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah mengganti tenaga honorer ataupun honorer K2 menjadi PNS atau PPPK sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tujuan agar tenaga honorer mendapatkan upah yang layak. Jadi bukan diberhentikan, ini yang nampaknya menjadi kesalahan persepsi di lapangan," tuturnya.

Namun, pihaknya menginstruksikan instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Pasalnya, pihaknya ingin menyelesaikan tenaga honorer yang ada saat ini. "Sejak tahun 2012 ada pendekatan penyelesaian tapi tidak bisa cepat karena jumlahnya 900 ribu. Tapi  sudah selesai 60 persen, tinggal 400 ribu yang akan kita cari solusi," katanya.

Turut Hadir dalam kunjungan Anggota Komisi II lainnya, yaitu Cornelis (F-PDI Perjuangan), Teti Rohatiningsih (F-Golkar), Agung Widyantoro (F-Golkar), Kamrussamad (F-Gerindra), Imron Amin (F-Gerindra), Syamsul Luthfi (F-Nasdem), KH. Surahman Hidayat (F-PKS), KH Aus Hidayat Nur (F-PKS), dan Mitra Fakhruddin (F-PAN).

Berita ini bersumber dari DPR

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto meminta kepada Pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada para pekerja honorer di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintahan. Dia menjabarkan, para pekerja honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun dan sudah terlanjur menggeluti profesinya di liangkungan kerja kementerian dan lembaga pemerintahan sebaiknya diberikan

"Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pemerintah, ini mesti ada prioritas utama untuk honorer. Honorer ini harus dikelola dengan baik, harus dihargai. Bangsa harus bisa menghargai masyarakatnya," papar Supriyanto di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kamis (30/1/2020).

Menurutnya perhatian Pemerintah kepada para pekerja honorer sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya. "Yang sudah berjasa seperti honorer juga butuh dihargai, yang sudah lama bekerja tanpa apa gaji yang memadai tanpa kesejahteraan yang memadai, tapi alhamdulillah beliau ini bisa bertahan bisa mengabdi dengan baik," jelas Supriyanto.

Di sisi lain, saat meninjau proses Seleksi Kompetesi Dasar (SKD) di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, dia memberikan apresiasi tahapan seleksi CPNS tersebut. "Kita bisa melihat bahwa pelaksanaan tesnya saya acungi jempol cukup profesional, tempatnya representative, pelaksanaanya sangat profesional, hasil tes bisa langsung diketahui nilai yang diperoleh. Semua pakai komputer sehingga cukup baguslah dalam pelaksanaan," ungkap Supriyanto.

Menyangkut ketenagakerjaan dia mengatakan idealnya lapangan kerja ini bukan hanya di Pemerintahan sebagai PNS. Pegawai Negeri merupakan wadah pelayanan kepada masyarakat. Masalah ketenagakerjaan seyogyanya pemerintah bisa mengalokasikan ke sektor industri dan sektor jasa. "Saya setuju, memang harus begitu," ujar Supriyanto.

Oleh sebab itu, Pemerintah harus mampu memberi stimulus dukungan, agar masyarakat bisa berwiraswasta dengan baik, industri kecil mendapat dukungan seluas-luasnya dari negara.

Berita ini bersumber dari DPR