Jumat, 31 Januari 2020

Persiapan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Semester 2 Tahun Ajaran 2019/2020

Yth. Bapak/Ibu
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Kepala LPMP
3. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
di seluruh Indonesia


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada saat ini kita telah memasuki Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020. Sejalan dengan siklus periodikal pembelajaran di sekolah maka akan dilakukan pemutakhiran data pokok pendidikan dasar dan menengah. Untuk melakukan pemutakhiran data di Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020 akan menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi baru yang saat ini sedang dalam tahap pengujian.

Sebagai persiapan menjelang dirilisnya Aplikasi Dapodikdasmen versi baru tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah sebagai berikut:

1. Maintenance Server Dapodikdasmen
Sehubungan dengan proses maintenance server ini, maka aktivitas sinkronisasi dan prefill Aplikasi Dapodikdasmen tidak dapat dilakukan sampai dengan pemberitahuan/pengumuman lebih lanjut.

2. Persiapan Rilis Aplikasi Dapodikdasmen versi baru
Pemutakhiran data untuk Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi baru (Versi 2020.b) yang direncanakan akan dirilis pada awal Februari 2019 (akan diumumkan pada laman ini)

3. Persiapan data-data Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020
Sekolah untuk mempersiapkan kelengkapan data di Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2019/2020, dan salah satu kelengkapan data agar menjadi perhatian untuk dipersiapkan adalah data rekening untuk program BOS dan judul buku/koleksi

4. Kepala Sekolah berperan aktif memimpin dan mengawal proses pendataan
Kepala Sekolah berkewajiban mengawal proses input dan output Dapodikdasmen sekaligus memperhatikan akurasi masing-masing entitas data.


Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Salam Satu Data,
Admin Dapodikdasmen

Sumber berita : DAPODIKDASMEN

Kamis, 30 Januari 2020

PGRI Hadiri RDPU Komisi X DPR RI dengan Para Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa untuk mengakomodir harapan para guru honorer dari kedua kategori (kategori dua maupun nonkategori), PGRI mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan perwakilan guru honorer. Pengurus Besar PGRI yang hadir yaitu, Ketua PB PGRI, Dr. Sukirman, Sekjen PB PGRI, Drs. Ali Arahim, M.Pd., dan Wakil Sekjen, Dr. Muhir Subagja. Rombongan para guru honorer kategori dua dipimpin oleh Titi Purwaningsih dan dari guru honorer nonkategori diwakili oleh Wahyu Sutopo.

Rapat dengar pendapat DPR dihadiri seluruh anggota komisi X, bahkan Wakil Ketua MPR yang menjadi salah satu anggota Komisi X pun nampak hadir di ruang rapat Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa,  (28/1/2020).

Menurut Ketua PB PGRI, Dr. Sukirman bahwa PGRI menyetujui rencana pemerintah yang akan meniadakan tenaga honorer dengan catatan ada alternatif untuk menjadikan honorer beralih status menjadi CPNS dan PPPK

Hasil RDPU akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antarkomisi terutama komisi II (Aparatur Negara) dan komisi IX (Keuangan) dengan kementerian terkait: Kementerian PAN RB; Kementerian Keuangan; dan Kemendikbud.

Menurut Dr. Sukirman, poin-poin utama hasil pertemuan dengan legislatif, di antaranya adalah:
  1. Menyetujui peniadaan status honorer dengan catatan ada alternatif untuk menjadikan honorer itu menjadi status PNS dan PPPK
  2. Menyelenggarakan rekrutmen tahap dua PPPK dengan terlebih dahulu menyelesaikan tahap pertama yang tuntas
  3. Menyelenggarakan perekrutan CPNS kembali bagi honorer yang memenuhi syarat usia maupun data dapodik
  4. Memberi peluang pada nonkategori untuk memperoleh pengakuan yang tidak berbeda dengan kategori dua dalam hal kompetisi untuk mengisi formasi PPPK
PGRI sebagai organisasi perjuangan para guru, terus akan mengadvokasi para guru honorer agar harapan mereka kian mendapatkan titik terang.
Berita ini bersumber dari PGRI


Rabu, 29 Januari 2020

Persoalan Guru Honorer Harus Tuntas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komitmen Pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer pada tahun 2023 mendapat respon beragam, terutama dari para guru yang berstatus honorer di sejumlah sekolah negeri di daerah. Sebelum tahun 2023, persoalan ini harus tuntas untuk kenyamanan kerja dan hidup para tenaga honorer tersebut.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020), saat menerima delegasi kepala sekolah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Komisi II akan memberi perhatian penuh soal ini sekaligus memperjuangkan nasib para guru honorer. Persoalan ini, kata Agung, jadi perbincangan hangat di Komisi II DPR RI.

“Komitmen ini harus kita matangkan betul. Kebijakan ini harus tuntas. Tahun 2023 tidak boleh lagi menerima honorer, tapi yang sudah honorer bagaimana. Kebutuhan kementerian dan lembaga ini luar biasa. Di DPR saja banyak kekurangan dan kekurangan itu diisi honorer. Kekurangnya pasti, karena ada yang pensiun. Tahun 2020 ini saja ada sekitar 55 ASN yang pensiun di DPR. Tahun lalu kita dapatkan 59 ASN,” ungkap legislator dapil Jawa Barat I ini.

Komitmen jelang 2023 ini cukup meresahkan para guru honorer di daerah. Pemerintah diimbau memberi penjelasan yang memadai untuk ketenangan nasib para honorer. “Mereka bertanya-tanya bagaimana nasibnya, apakah pensiun atau alih status. Ini masih menjadi pembicaraan hangat di Komisi II. Kami harus perjuangan kepentingan rakyat. Jangan sampai rencana pengahapusan tenaga honorer ini, mereka jadi terlantar. Itu tidak boleh. Mereka bisa alih status menjadi PNS atau PPPK,” tandas Agung lagi.

Persoalan ini dari Pemrintahan ke pemerintahan berikutnya belum juga tuntas. Bahkan, DPR RI sempat menggelar rapat gabungan semua komisi dengan Pemerintah membahas persoalan honorer. “Nanti kita buat rumusan yang betul-betul pas, sehingga tidak ada lagi kekosongan. DPR sudah sepakat bahwa para tenaga honorer dapat perhatian. Malah Pak Cornelis (Anggota Komisi II F-PDI Perjuangan), mengusulkan, guru-guru di daerah terpencil tak perlu dites, langsung diterima saja, karena belum tentu ada yang mau ngajar di situ,” tutup Agung. 

Berita ini bersumber dari DPR

Komisi X Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pegawai K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI kembali mendesak dan mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan status Pegawai Kategori 2 (K2) di seluruh instansi Pemerintah, terutama tenaga guru dan dosen. Tahun 2021 nanti, diupayakan tidak ada lagi tenaga honorer. Yang ada hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian mengemuka saat rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan komunitas guru honorer Indonesia, di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menegaskan, Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat menyelesaikan masalah ini, karena ada total 438.590 tenaga honorer K2 di berbagai bidang yang belum diselesaikan status kepegawaiannya.

“DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasai data tenaga honorer K2 secara teliti. DPR RI mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam nota keuangan RAPBN 2019 lalu. Berdasarkan hasil rapat gabungan tanggal 23 Juli 2018, Komisi X DPR RI telah meminta kepada Pemerintah menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer K2 agar segera diselesaikan,” papar Fikri.

Legislator F-PKS DPR RI ini mengingatkan kembali hasil rapat gabungan DPR RI dengan pemerintah 23 Juli 2018 lalu, bahwa penyelesaian honorer K2 dilakukan secara bertahap, yaitu dengan tes CPNS, tes PPPK, dan mengangkat honorer sisanya menjadi pegawai dengan gaji sesuai upah minimum regional (UMR) di wilayahnya. Jumlah honorer K2 sebanyak 438.590 tersebut terdiri dari guru 157.210, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5.803, dan tenaga administrasi 269.400.

Dari jumlah tersebut, sambung Fikri, yang memenuhi ketentuan mengikuti CPNS sebanyak 13.347 saja dengan rincian 12.883 guru, 446 tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh yang belum ditentukan jumlahnya. Penanganan tenaga honorer K2 sebanyak 425.243 sisanya dan yang tidak lulus tes CPNS akan diselesaikan dengan membuka kesempatan tes PPPK. Bila tak lulus juga, maka akan diangkat menjadi pegawai Pemerintah dengan gaji sesuai UMR di wilayahnya.

“Jadi skemanya ada tiga, CPNS, PPPK, dan tenaga dengan UMR. DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasai data tenaga honborer K2 secara teliti. DPR RI juga mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 lalu. Berdasarkan hasil rapat gabungan tanggal 23 Juli 2018 tersebut, Komisi X DPR RI telah meminta kepada Pemerintah agar menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer K2 segera diselesaikan,” urai Fikri lagi.

Berita ini bersumber dari DPR

Komisi X Perlu Bentuk Panja Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, didesak membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan status Pegawai Honorer Kategori 2 (K2), terutama tenaga guru. Panja perlu dibentuk untuk mengakhiri kemelut tenaga honorer K2 yang berlarut-larut. Rapat gabungan pun perlu segera digelar dengan Komisi II DPR yang membidangi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot di depan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai asosiasi guru honorer se-Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sebagai mantan kepala daerah, ia mengaku, persoalan ini tak pernah selesai. Bahkan, sampai ia duduk di Parlemen pun, persoalan honorer seperti tak pernah habis. Untuk mengakhiri kemelut honorer ini, ia pun mengusulkan pembentukan Panja.

“Persoalan tenaga honorer sudah belasan tahun. Saya turut menangani tenaga honorer dari saya sebagai kepala dinas pendidikan tahun 2003. Setelah menjadi Bupati selama dua periode juga masih menjadi masalah. Bahkan, sampai menjadi Anggota Komisi X, masih saja menjadi masalah, Pada akhirnya masalah ini jadi semakin rumit. Berbagai upaya yang sudah dilakukan, tapi tidak semua upaya itu berhasil,” ungkap Adrianus.

Mantan Bupati Kabupaten Landak, Kalimantan Barat itu menyerukan, selain menggelar rapat gabungan dengan Komisi II DPR RI, Komisi X DPR RI juga perlu mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan BKN. Adrianus mengingatkan, Kementerian PAN-RB memang menangani ASN dan pengangkatan calon ASN, tapi ada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang memberi kewenangan kepada bupati/wali kota mengangkat guru di lingkungan SD dan SMP. Sementara untuk SMA di tangan gubernur.

“Carut marut persoalan K2 ini, mungkin karena banyak yang terlibat. Sebaiknya Komisi X membuat Panja untuk penanganan guru honorer. Bagaimana kita mau mereformasi kualitas pendidikan kita, sementara persoalan tenaga pendidik tidak pernah selesai. Saya merasakan betul bagaimana peran guru-guru honorer ini yang sangat besar,” ujar Anggota Dewan yang selalu mengenakan songkok khas Kalimantan Barat itu.

Ia mencontohkan, di perbatasan dan pedalaman, Landak, Kalbar, kekurangan guru sebanyak 4000 lebih yang semuanya diisu oleh para guru honorer. Para honorer ini, sebut Adrianus, sangat berjasa besar bagi negara. “Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian, jangan menutup mata hanya karena status mereka tenaga honorer. Janji-janji untuk mengangkat tenaga honor sudah ada sejak 2005. Guru honorer wajar untuk diperjuangkan, agar mereka tenang dan mendapatkan keadilan,” serunya dalam rapat itu.

Berita ini bersumber dari DPR

Selasa, 28 Januari 2020

Pemerintah Lakukan Penanganan Tenaga Honorer secara Optimal

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tenaga honorer senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer ini. Terbukti pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

“Pemerintah menaruh perhatian khusus pada tenaga honorer. Bahkan jumlah yang diangkat mencapai sepertiga dari jumlah total ASN nasional," tegas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat konferensi pers terkait Manajemen ASN di Kementerian PANRB, Senin (27/01).

Setiawan menegaskan bahwa secara de jure penanganan eks tenaga honorer kategori (THK)-II oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. “Menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan komisi II, VIII, dan X DPR RI untuk kembali mengangkat tenaga honorer melalui seleksi, pemerintah menerbitkan PP No. 56/2012,” jelasnya. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. Hasilnya terdapat 209.872 eks THK II yang lulus seleksi dan 438.590 eks THK-II yang tidak lulus.

Untuk penanganan eks THK-II yang tidak lulus seleksi, pemerintah memfokuskan penanganan eks THK-II pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan (guru dan dosen) dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2018, pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI yakni Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI sepakat untuk membuka kesempatan eks THK-II untuk mengikuti seleksi ASN. Untuk eks THK-II yang memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun, dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara eks THK-II yang berusia lebih dari 35 tahun, dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika telah melalui seleksi CPNS ataupun PPPK namun tidak lulus, maka para tenaga honorer tersebut diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan organisasi, dan instansi pemerintah yang mempekerjakan tenaga honorer tersebut harus memberikan gaji sesuai dengan UMR di wilayahnya dan ini akan dievaluasi selama masa transisi.

Setiawan menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan SDM untuk menghadapi persaingan global di era industri 4.0, dengan tetap memperhatikan penanganan eks THK II namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada WNI lainnya untuk menjadi ASN. Hal ini juga untuk mengakomodir tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Minggu, 26 Januari 2020

Strategi Jitu Hadapi SKD CPNS 2019

Sahabat pembaca blog Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat, peserta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos tahap seleksi administrasi, akan menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Seperti tahun sebelumnya, SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang terbukti tidak ada celah kecurangan. Beberapa peserta yang lolos tes SKD tahun 2018, berbagi strategi mereka dalam mengerjakan tes tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, materi SKD yang akan diujikan meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Tentu diperlukan persiapan yang matang, baik pemahaman materi tes, persiapan fisik, bahkan mental.

Lian Ifandri, seorang Analis Kebijakan yang bekerja di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengatakan banyak mempelajari soal-soal tes CPNS dari tahun-tahun sebelumnya. Baginya, itu adalah salah satu persiapan penting menjelang tes. “Seringkali soal-soal CPNS memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. Soal-soal tersebut dapat dipelajari sehingga ketika mendapati soal sejenis saat ujian maka peserta akan lebih mudah menyelesaikannya,” ujarnya saat ditemui Tim Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kepada peserta yang akan mengikuti tahap SKD, Lian menyarankan ketelitian, ketenangan, dan manajemen waktu dalam mengerjakan soal. Kegugupan peserta akan mengganggu fokus dan konsentrasi dalam menyelesaikan soal-soal SKD.

Saat mengerjakan soal SKD peserta tidak hanya dituntut untuk tepat dalam menjawab soal, tetapi juga harus menyelesaikannya dengan cepat. Ia menyarankan untuk mengerjakan soal dari yang dianggap paling mudah dan dikuasai. Sementara itu, peserta dapat melewati soal-soal yang dirasa lebih sulit. “Apabila masih terdapat sisa waktu ujian maka gunakanlah untuk mengerjakan soal yang belum terjawab di setiap jenis soal untuk meningkatkan nilai. Strategi ini bisa dipakai untuk TWK, TIU, dan TKP,” tambahnya.

Hal yang tidak kalah penting juga dilontarkan oleh Yeski Kelsederi, Analis Perlindungan Perempuan dalam Situasi Bencana di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, persiapan fisik dan mental perlu diperhatikan dalam menghadapi SKD. Dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar dapat menjaga fokus dan konsentrasi pelamar dalam mengerjakan tes SKD. “Selain itu, persiapan mental yang mantap dan percaya akan kemampuan diri dapat mengantarkan keberhasilan pelamar dalam tes SKD,” ungkap Yeski.

Tips lain dibagikan oleh Maersk Ramadani Gumay, yang kini menjabat Analis Hukum di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain melatih diri dengan soal-soal CPNS, peserta juga harus aktif untuk mencari informasi di website atau media sosial resmi instansi yang dilamar dan bergabung WhatsApp Group untuk mencari informasi-informasi penting terkait tes SKD CPNS. “Kita juga harus aktif dalam mencari informasi mengenai SKD seperti jadwal tes, passing grade, keperluan yang dibutuhkan pada saat tes, dan lain sebagainya,” ujar Maersk.

Tak lupa ia mengingatkan untuk selalu berdoa pada Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik ketika akan mengikuti seleksi CPNS. “Saya sudah pernah gagal tes CPNS sebelumnya. Jadi untuk teman-teman pelamar CPNS jangan pernah menyerah dalam berbagai persoalan dan tetap tunjukkan usaha maksimal ketika mengikuti tes nantinya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

Jumat, 24 Januari 2020

Apa itu CAT dalam Seleksi CPNS?



Sahabat pembaca blog Info honorer , sudah tahukah anda bahwa seleksi administrasi telah dilalui para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Kini saatnya masuk dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Sudah tahukah Anda SKD dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)? Bahkan untuk tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi bidang (SKB), pemerintah juga menerapkan sistem tersebut. Apa saja yang perlu diketahui pelamar terkait sistem CAT?

Dulu, seleksi CPNS identik dengan kongkalikong dan kecurangan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Pemerintah menjamin seleksi CPNS lebih kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN. Berkat tes dengan sistem CAT ini, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam perekrutan CPNS meningkat sebab tidak ada lagi celah untuk "titip-menitip".

CAT merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes. Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan.

Tak hanya formasi umum, sistem CAT juga diterapkan untuk formasi khusus. Formasi khusus antara lain Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, diaspora, penyandang disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dan tenaga pengamanan siber (cyber security).

Saat berada di ruang tes, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan peserta lainnya meskipun meja bersebelahan. Walaupun hanya sedikit yang mengawasi, namun tersedia juga monitor CCTV yang ada di ruang pengawas. Masing-masing peserta dapat diawasi dengan baik.

Bahkan sebelum masuk ruang tes, setiap peserta akan melalui pemeriksaan badan. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu tes ke dalam ruangan tes. Jika kedapatan ada yang membawa barang-barang selain yang dizinkan, akan diminta untuk dimasukan dalam tas yang sudah dititipkan petugas.

Selama proses tes, pengantar atau orang lain dapat melihat hasil secara real time melalui layar monitor yang disediakan di luar ruangan tes. Saat tes ini, para peserta diberikan waktu 90 menit, kecuali pelamar pada formasi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas sensorik netra. Jika waktu telah habis, soal akan tertutup secara otomatis dan nilai akan langsung terpampang.

Selama 90 menit, peserta diberi sebanyak 100 soal SKD. Soal tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yakni 30 tes wawasan kebangsaan (TWK), 35 soal tes intelegensi umum (TIU), dan 35 soal tes karakteristik pribadi (TKP).

Selain mempersiapkan diri dengan belajar, pelamar harus mengetahui terlebih dahulu “medannya”, salah satunya dengan mengenali tampilan sistem CAT tersebut. Tak kalah penting, diperlukan strategi dalam menjawab soal.

Salah satu CPNS 2018 Kementerian Pariwisata, Denisa Ruvianty, menyampaikan tips mengerjakan soal dengan sistem CAT. Menurutnya, mendahulukan soal yang dianggap mudah akan lebih memaksimalkan pengerjaan SKD. "Dahulukan mengerjakan soal TWK dan TKP, karena soal TIU membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghitung-hitung," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo telah menerima naskah soal SKD untuk tes CPNS 2019 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Soal SKD telah disiapkan oleh tim konsorsium perguruan tinggi dan dikordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Penyusunan soal SKD 2019 diawali dengan proses evaluasi soal dan kisi-kisi soal tahun 2018.

Pelaksanaan SKD akan dimulai pada 27 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Berdasarkan data dari SSCASN BKN tercatat sejumlah 4.197.218 calon peserta telah melakukan pendaftaran, dan sebanyak 3.364.897 telah lolos verifikasi administrasi. Pada proses pengadaan CPNS tahun 2019 ini terdapat 154.029 formasi, yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 37.584 formasi dan instansi daerah sebanyak 116.445 formasi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB

Senin, 20 Januari 2020

Status Pegawai dalam UU ASN Hanya Ada PNS dan PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

“Sementara saat ini (faktanya) masih ada. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai kontrak. Dan yang mengenaskan, mereka dibayar, masuk dalam kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Yang seperti ini tidak kompatibel dengan undang-undang yang sudah berlaku,” tandas Arif saat memimpin Rapat Kerja dengan MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membahas persiapan pelaksanaan seleksi CPNS 2019-2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, kebijakan kepegawaian tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif. Dalam kesempatan tersebut, Arif mempertanyakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk memastikan sistem kepegawaian nasional bisa berjalan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014, di mana jenis kepegawaian yang ada hanyalah PNS dan PPPK.

“Hal ini penting untuk dibahas, karena undang-undangnya memang sudah jelas. Hanya dikenal dua jenis pegawai yaitu PNS dan PPPK, lantas bagaimana proses penyesuaian terhadap undang-undang tersebut. Penyesuaian terhadap jenis-jenis pegawai yang selama ini ada di beberapa lembaga negara, seperti di KPK dan Ombudsman, ada pegawai tetap yang sudah lama (bekerja). Bagaimana kebijakannya, apakah ada penyesuaian langsung menjadi PNS atau PPPK,” ujarnya.

Terkait tenaga honorer, Arif menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada rekrutmen pegawai yang jenisnya di luar dari yang sudah diatur oleh undang-undang. “Masih ada rekrutmen jenis-jenis kepegawaian tertentu yang tidak sesuai dengan undang-undang, utamanya di daerah-daerah,” ucap Arif.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak pemerintah mengakui bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang ASN, memang hanya ada dua status pegawai pemerintah yaitu PNS dan PPPK. Dan keduanya adalah pegawai pemerintah. Fleksibilitas untuk dua jenis pegawai ini memang berada di PPPK, karena bisa diatas usia yang dibutuhkan oleh organisasi. Di mana sesuai dengan keahliannya, diharapkan bisa mempercepat capaian atau raihan organisasi.

Saat ini instrumen untuk PPPK hampir semua bisa diselesaikan. Tidak lama lagi, rekrutmen PPPK sudah bisa dijalankan. Terkait pegawai-pegawai yang ada dilingkungan instansi seperti KPK, Ombudsman, untuk pengalihan status kepegawaiannya masih melihat beberapa persyaratan. Tidak bisa berlaku secara otomatis, tetapi akan ada penyesuaian sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN mengungkapkan, khusus untuk pegawai KPK, proses pengalihan statusnya memang sedang berlangsung. Menurutnya, yang menjadi kendala yaitu ada pegawai KPK yang sebelumnya adalah PNS/Polri. Kemudian karena masuk KPK, mereka mengundurkan diri sebagai PNS/Polri, dan juga sudah menerima pensiun. Kalau mereka masuk kembali sebagai PNS atau Polri tentu tidak bisa. Hal inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya.

Berita ini bersumber dari DPR

Legislator Usulkan Guru Honorer Daerah Terpencil Diangkat PNS tanpa Tes

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

Usulan tersebut disampaikan Cornelis di sela-sela Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada dipelosok itu telah mengajar disekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, hal tersebut dimungkinkan karena server yang ada kecil, slot-nya tidak disediakan, serta BTS nya tidak dibersihkan dan juga ditambah. Pengawasan terhadap para operator penyedia jasa internet, tidak ada kontrol. “Hal ini harus benar-benar dicek agar tidak merugikan rakyat,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari DPR

Kamis, 16 Januari 2020

Komisi II Dukung Penuh Perjuangan Honorer K-2 Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menegaskan siap mendukung penuh perjuangan tenaga Honorer K-2 dalam menagih janji Pemerintah untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Cara yang ditempuh Agung dengan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera menuntaskan kebijakan tentang honorer sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kondisi tenaga honorer yang sudah mengabdi lama.

Dukungan Agung itu dilakukan usai mengikuti audiensi Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Honorer K-2, Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Provinsi Jawa Barat, FORGASN PUPR, dan ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) yang kompak menagih janji Pemerintah tentang penuntasan persoalan pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi CPNS, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Kami sudah dengar pendapat konkret dari sejumlah organisasi terutama berkaitan dengan perjuangan nasib tenaga Honorer K-2. Janganlah dibiarkan para honorer menjadi menua sementara kesempatan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan semakin kecil. Kami prihatin, karena mereka sudah menagih ke Pemerintah cukup lama. Untuk itu, kami dari Fraksi Partai Golkar mendukung penuh perjuangan honorer karena kami melihat betul perjuangan mereka tidak sebanding dengan hasil yang didapat,” ujar Agung.

Terkait hal itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan akan segera mencarikan solusi terbaik sesuai aspirasi dari sejumlah organisasi dengan mengusulkan revisi salah satu pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 agar para tenaga honorer yang sudah mengabdi dalam jangka waktu lama diberikan kesempatan dengan tidak ada syarat pembatasan usia maksimal 35 tahun untuk menjadi CPNS.

Selain itu, Agung mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkirakan terlebih dahulu kecukupan APBN dalam mengakomodir 400 ribu lebih tenaga honorer menjadi CPNS sesuai janji Kemenpan-RB beberapa waktu lalu.

“Kalau dari pihak Pemerintah ada kendala berkaitan dengan kebijakan APBN, maka marilah kita bahas bersama-sama. Apalagi, belum lama dari pihak Pemerintah punya niat baik untuk merapikan jabatan Eselon III dan IV yang salah satu tujuannnya adalah untuk efisiensi. Nah, apakah efisiensi ini berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk mengakomodir sekian ratus ribu honorer yang kemarin sudah kita sepakati bersama dengan Pemerintah. Terlebih kalau memang benar demikian. kami semakin siap untuk membantu,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut.

Berita ini bersumber dari DPR.

Rabu, 15 Januari 2020

Pemerintah Harus Segera Angkat Honorer K-2 Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Peraturan mengenai pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebetulnya sudah diatur sejak lama tepatnya sejak tahun 2005 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Jadi, karena aturan mengenai Honorer K-2 sudah janji dari Pemerintah Pusat sejak lama, maka tidak ada jalan lain selain daripada harus segera menghasilkan solusi peraturan yang jelas mengenai pengangkatan Honorer K-2 menjadi CPNS.

Pemaparan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz saat mengikuti audiensi Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Honorer K-2, Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Provinsi Jawa Barat, FORGASN PUPR, dan ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Aturan tentang pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi CPNS ini sebenarnya merupakan janji Pemerintah yang sudah lama diatur sejak tahun 2005 dalam PP Nomor 48 Tahun 2005. Maka, bagi saya tidak ada alasan lain selain harus ada solusi yang jelas mengenai pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi CPNS itu,” tegasnya.

Maka dari itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan harus ada perlakuan khusus terhadap tenaga honorer. Jadi, saran Muraz, kalaupun ke depannya ada tes Honorer K-2 menjadi CPNS, maka haruslah terlebih dahulu utang Pemerintah Pusat yang sudah sejak tahun 2005 itu harus dilunasi untuk mengangkat tenaga Honorer K-2 menjadi CPNS.

“Sudahlah, utang Pemerintah harus dilunasi. Jadi, yang honorer ‘adulah’ dengan honorer lainnya lagi. Atau, kalau dites, ya diteslah untuk menentukan prioritas antar mereka. Mereka dites dengan kuota yang telah ditentukan, tapi mereka semua lulus PNS secara bertahap. Untuk itu, kami akan bawa untuk bahan RDP Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” pungkas legislator dapil Jawa Barat IV tersebut.

Berita ini bersumber dari DPR

Legislator akan Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketidakpastian nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang ada di Indonesia mengundang rasa keprihatinan yang mendalam dari legislator Komisi II DPR RI di Senayan. Oleh karenanya Komisi II DPR RI akan terus berupaya keras untuk memperjuangkan aspirasi dan keluh kesah yang disampaikan para tenaga honorer K2 kepada wakil mereka di parlemen.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Guru Inpassing, Forgasn PUPR, Perkumpulan Honorer K2, dan juga Adkasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Saya ikut merasakan dan merasa prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para tenaga honorer yang sampai saat ini masih belum mampu diakomodir oleh pemerintah. Apa yang mereka sampaikan merupakan perasaan saya pada saat ini terhadap keprihatinan itu. Hal ini akan kami bicarakan pada saat Komisi II melakukan rapat kerja dengan MenPAN-RB agar mendapatkan solusi-solusi terbaik atas permasalahan ini,” ucap Guspardi.

Ia mengatakan semua aspirasi yang disampaikan kepada Komisi II dalam rapat tersebut sudah dicatat dan akan diteruskan kepada pemerintah. Diantaranya tentang adanya benturan antara perundang-undangan dengan kondisi yang sedang diperjuangkan oleh tenaga honorer. Selain itu juga mengenai persyaratan pembatasan umur yang menyebabkan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan berusia diatas 35 tahun tidak mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

“Begitu pula dengan  nasib guru-guru honorer yang telah lama mengajar di lembaga pendidikan yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta. Kementerian kita bukanlah kementerian pendidikan negeri tetapi Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga mereka yang mengajar di (sekolah) swasta pun juga berhak untuk diperjuangkan,” papar politisi Fraksi PAN itu.

Guspardi menilai kedatangan para tenaga honorer untuk mengadukan dan menyampaikan keluh kesahnya ke Gedung DPR RI merupakan sebuah langkah yang tepat. “Kewajiban kami adalah bagaimana agar keinginan dan harapan yang disampaikan itu bisa kami mengejawantahkannya melalui suatu kebijakan bersama dengan pemerintah. Perlu ada lex spesialis tentang aturan ini. Kami akan perjuangkan harapan, keinginan dan juga nasib tenaga honorer yang telah disampaikan kepada kami,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari DPR

Senin, 13 Januari 2020

Libatkan Berbagai Pihak, Kemendikbud Susun Soal Seleksi CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali dipercaya untuk menyusun soal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Penyusunan soal SKD tersebut melibatkan unsur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kemendikbud juga melibatkan para koordinator penyusunan soal CPNS tahun 2018 yang merupakan dosen-dosen yang berkompeten dari perguruan tinggi, serta didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyerahkan naskah soal SKD CPNS Tahun 2019 kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan CPNS Tahun 2019, yang diwakili oleh Menteri PAN dan RB, Tjahyo Kumolo. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, turut hadir menyaksikan acara serah terima soal SKD CPNS 2019 yang berlangsung di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaring calon-calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkelas dunia, penyusunan soal SKD tahun 2019 dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan dengan melibatkan berbagai pihak. Penyusunan kisi-kisi soal SKD tahun 2019 diawali dengan proses evaluasi soal dan kisi-kisi SKD tahun 2018. Dalam prosesnya, penyusunan soal SKD tahun 2019 menggunakan aplikasi yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara.

“Selanjutnya untuk memastikan bahwa soal yang telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, telah dilakukan telaah bahasa oleh para ahli bahasa dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,” tutur Mendikbud. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu Kemendikbud dalam penyusunan soal.

Soal SKD CPNS 2019 diserahkan Mendikbud kepada Panselnas, yaitu Menteri PAN dan RB selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas untuk selanjutnya dapat digunakan dalam Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2020 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Mendikbud juga menyatakan komitmen Kemendikbud untuk selalu dapat membantu proses pengadaan CPNS secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut dilakukan agar dari hasil seleksi dapat diperoleh calon-calon Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa keramahtamahan (hospitality), memiliki kemampuan membangun jejaring (networking), dan memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship), atau yang biasa disebut dengan SMART ASN.

Menteri PAN dan RB, Tjahyo Kumolo mengatakan, berdasarkan data dari BKN, ada 4.197.218 calon peserta seleksi CPNS yang telah melakukan pendaftaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 3-juta orang dinyatakan telah lolos verifikasi administrasi dan akan diseleksi untuk memperebutkan 154.029 formasi. Formasi tersebut berada di instansi pusat dengan jumlah 37.584 formasi dan sebanyak 116.445 formasi berada di instansi daerah.

Ia menuturkan, dengan diserahkannya soal SKD CPNS 2019 ke Panselnas, selanjutnya Tim Panselnas akan memasukkan soal tersebut ke dalam sistem seleksi CPNS. “Harus dilakukan dalam proses kehati-hatian dan jaminan kerahasiaan serta keamanan data, itu jadi komitmen kita bersama. Kita berharap semua pihak dapat terus mengawal kelancaran dan keamanan dari seluruh tahapan (seleksi) yang ada,” tutur Menteri PAN dan RB.

Berita ini bersumber dari KEMDIKBUD.