Senin, 30 Desember 2019

2019, Pemprov Sumut Naikkan Gaji Guru Honorer hingga Bangun Sekolah Baru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) fokus untuk mewujudkan misi Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Tahun 2019, berbagai upaya dan capaian dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan masyarakat Sumut.

Di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap (honorer) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut.

Gaji guru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer.

“Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi Rp90.000/jam pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (27/12).

Selain itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, pada tahun 2019, Pemprov Sumut juga telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal.

Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota.

Tidak hanya pembangunan fisik. Peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala Sekolah.

Selain itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 orang.

Ada pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e – DUPAK, e – Supervisi, e-learninng, dan e – Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK RI.

Untuk meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional berprestasi.

Tidak hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/SMK.

Pemprov Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK Negeri.

Sementara itu, tambah Arsyad, di tahun 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang.

“Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. 

Berita ini bersumber dari Provinsi Sumatera Utara.

Sabtu, 21 Desember 2019

Bupati Berikan Apresiasi Kepada Penjaga Sekolah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa penjaga sekolah memiliki peran penting memberikan rasa aman bagi anak-anak didik di sekolahan. Hal ini yang kemudian mendorong Bupati Jember, dr. Faida, MMR., memberikan apresiasi.

Perhatian itu disampaikan bupati saat Kongres 571 PTT Penjaga Sekolah SD/SMP Negeri Kabupaten Jember Tahun 2019 yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat, 20 Desember 2019.

Pertama, bupati memberikan surat tugas kepada para penjaga sekolah. Surat tugas ini pun memperjelas fungsi dan tanggung jawab penjaga sekolah.

“Penjaga sekolah diberikan surat penugasan, yang datanya diperoleh dari pihak sekolah dan baru selesai verifikasi administrasi,” katanya.

Kemudian memberikan standar honor. Besaran honor sesuai dengan masa kerja. “Walaupun honor belum ideal, tetapi ini sebagai apresiasi untuk mereka yang berkomitmen menjaga sekolah,” ungkapnya.

Jika masa kerja 0 – 5 tahun diberikan honor Rp. 500 ribu. Masa kerja 6-10 tahun diberikan honor Rp. 600 ribu. Masa kerja 11-15 tahun diberikan honor Rp. 700 ribu.

Masa kerja 16-20 tahun diberikan honor Rp. 800ribu. Masa kerja 21-25 tahun diberi honor Rp. 900 ribu.  Dan, masa kerja lebih dari 26 tahun diberikan honorer Rp. 1 juta.

“Honornya jelas, karena memakai buku rekening,” terang bupati.

Penjaga sekolah juga harus memiliki kompetensi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Diantaranya menguasai kondisi keamanan sekolah, menguasai teknik pengamanan sekolah, dan menerapkan prosedur operasi standar pengamanan sekolah.

“Banyak penjaga sekolah yang tidak tahu bahwa penjaga sekolah juga harus mempunyai kompetensi,” terang bupati.

Karena itu, masoh kata bupati, pemenuhan dan peningkatan kompetensi itu harus dimulai. “Supaya ke depannya anak-anak kita dan sekolah lebih aman,” harap bupati.

Para penjaga sekolah ini akan ada pembinaan khusus, baik kompetensi dan ilmu bela diri. Pembinaan ini untuk mendukung niat baik penjaga sekolah dalam menjaga sekolah bisa terlaksana dengan baik.

Ke depan, masih kata bupati, pemerintah akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan agar penjaga sekolah mendapatkan jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagkerjaan.

“Apapun kondisinya, jaga sekolah. Jangan sampai anak-anak keluar sekolah tanpa sepengetahuan guru. Apalagi dijemput orang tidak dikenal. Penjaga sekolah adalah benteng sekolah kita,” kata bupati. 

Berita ini bersumber dari Kabupaten Jember.

Minggu, 15 Desember 2019

Nadiem Soal Isu Guru Honorer: Itu Kewenangan Pemda

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan persoalan guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah, dan saat ini pemerintah pusat masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Tiap hari ribuan komplain masuk tentang guru honorer ke saya. Tapi yang harus diamati itu adalah kewenangan pemda," ujar Nadiem saat sesi tanya jawab peserta Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), di Cawang, Jakarta, Sabtu (14/12).

Mantan bos Gojek inj menuturkan, pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawa pemda. Umumnya, pemda mengelola sekolah tingkat SD dan SMP sementara SMA/SMK berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, persoalan pengangkatan dan penggajian guru honorer sebagai PNS semestinya juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian," katanya.

Sebagai catatan, dalam APBN 2019 pemerintah menganggarkan dana pendidikan senilai Rp 492,5 triliun (20% dari APBN senilai Rp 2,461 triliun).

Anggaran ini dibagi menjadi transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 308,4 triliun (62,6%), belanja pemerintah pusat Rp 163,1 triliun (33,1%) dan pembiayaan Rp 21 triliun (4,3%).

Nadiem tak menampik bahwa saat ini dirinya belum dapat melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Sebab, ia harus berkoordinasi dengan daerah maupun kementerian lain.

"Itu prioritas utama saya, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya harus mengumpulkan berbagai macam instansi terlebih dulu," tuturnya.

Isu guru honorer dengan gaji minim sejak lama menjadi persoalan. Nadiem sebelumnya juga didesak agar memberikan solusi konkret atas masalah ribuan guru honorer yang tak jelas kesejahteraan dan penghasilannya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya juga pernah menyampaikan persoalan tenaga honorer merupakan kewenangan pemda.

Menurutnya, persoalan tenaga honorer sulit diangkat menjadi PNS lantaran pemda enggan menanggung gaji ketika sudah diangkat. Padahal, kata Tjahjo, kewenangan tenaga honorer itu menjadi tanggung jawab pemda setempat.

Ia tak menampik banyak pemda yang mengangkat tenaga honorer namun ketika sebagian dari mereka lulus tes, pemda enggan membayar sesuai ketentuan.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia

Kamis, 12 Desember 2019

Pendaftaran CPNS 2019 Ditutup, BKN Terbitkan Jadwal Tahapan Selanjutnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan keputusan rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tanggal 26 November 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Pengumuman jadwal disampaikan melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.

Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono menyebutkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dimulai pada 12 Desember dan diagendakan berlangsung hingga 16 Desember 2019 mendatang. “Keputusan Panselnas melalui Surat Kepala BKN tersebut, terjadwal pengumuman seleksi administrasi sudah mulai dilakukan hari ini. Silakan pelamar dapat mulai melihat pengumuman hasil administrasi di portal SSCASN dan website masing-masing instansi,” terangnya.

Paryono menambahkan bahwa penutupan pendaftaran daring (online) di beberapa instansi terakhir dilakukan pada 10 Desember. Lanjutnya bahwa dalam Surat Kepala BKN tersebut, Panitia Seleksi instansi pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi berkas paling lambat tanggal 12 Desember 2019 sebelum menyampaikan hasil seleksi administrasi ke pelamar.

Selengkapnya jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dapat melihat pada infografis berikut



Selanjutnya untuk masa sanggah, Paryono mengingatkan bahwa pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi dapat menyampaikan masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pascapengumuman seleksi administrasi. Kemudian instansi dapat mengumumkan kembali maksimal 7 (tujuh) hari setelahnya. “Perlu diketahui masa sanggah bukan waktu untuk memperbaiki kesalahan saat pendaftaran, silakan siapkan dokumen/berkas yang valid ketika melakukan sanggahan ke instansi,” imbaunya.

Untuk total pelamar seleksi CPNS, terhitung ada 4.197.218 pelamar telah submit pendaftaran dari total 4.433.029 yang mengisi formulir. Selain itu BKN sudah mengumumkan bahwa pelamar sudah dapat melihat total pelamar yang submit pada setiap formasi di menu info lowongan dalam portal https://sscndata.bkn.go.id/spf mulai tanggal 11 Desember 2019 pukul 10:00 WIB.

Berita ini bersumber dari BKN.

Rabu, 04 Desember 2019

Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera memberi solusi jangka pendek untuk menyelesaikan para pegawai honorer kategori 2 (K2). Ini penting untuk menghargai pengabdian yang panjang para honorer K2 tersebut sebelum UU ASN sendiri rampung direvisi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari tidak merinci lebih lanjut solusi apa yang diharapkan dari pemerintah untuk menyelesaikan para pegawai honorer K2 itu. menurutnya, solusi ini penting agar masalah honorer K2 tidak terus menumpuk tanpa penyelesaian. Pemerintah bisa saja memberi solusi berupa insentif bagi honorer K2 sebelum UU ASN direvisi.

“Kata kuncinya adalah bagaimana memberi penghargaan pada pengabdian. Sementara merevisi UU ASN butuh waktu. Sambil berjalan, Pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek supaya tidak semakin panjang jumlah honorer. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian agar tak menambah penderitaan para honorer K2,” kilah Taufik saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Legislator F-Nasdem DPR RI ini memastikan, Parlemen sendiri punya semangat yang tinggi menyelesaikan persolan pelik K2 ini. Namun, dari pihak Pemerintah belum terlihat solusi yang konkret untuk mengurai masalah K2. Cerita sedih para tenaga honorek K2 harus diakhiri.

Berita ini bersumber dari DPR RI.

Ribuan Guru PPPK Menanti Gaji

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meski sudah lolos dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak awal 2019, sebanyak 1.198 guru Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum dapat menikmati gajinya sebagai PPPK.

"PPPK sudah sejak awal tahun ikut tes, tapi sampai sekarang belum ada gajinya. Sampai sekarang gajinya masih (tetap) honor," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor Dadang Suntana di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12).

Ia mengaku sempat menanyakan penyebabnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, ternyata pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK. "Artinya, gajinya disetarakan dengan apa belum tahu. Padahal, sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK," kata Dadang.

Kini, sebanyak 1.198 guru berstatus PPPK terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang menganggap honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.

"Ada yang Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru. Makanya mereka bertahan," tuturnya.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan membenarkan belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari Kemenpan-RB. Atas alasan itulah, biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020. "Kami belum atur karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020)," kata Iwan.

Pada Februari 2019, Pemkab Bogor mendapatkan kuota sebanyak 2.209 PPPK dari Kemenpan-RB. Kuota tersebut terbagi atas 2.122 tenaga pengajar, 37 tenaga kesehatan, dan 50 penyuluh pertanian.

Sejak awal diwacanakan, program ini membuat Pemkab Bogor waswas. Pasalnya, gaji para pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu dibebankan kepada pemerintah daerah alias menggunakan APBD masing-masing daerah. Jika dihitung, Pemkab Bogor harus mengeluarkan biaya Rp 66 miliar dalam setahun untuk membayar PPPK yang disebut-sebut gajinya setara dengan PNS golongan III-A.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji golongan III-A dengan masa kerja nol tahun memiliki gaji Rp 2.456.700.

Jika diasumsikan, Pemkab Bogor membutuhkan Rp 5,5 miliar untuk menggaji 2.209 PPPK dalam sebulan. Artinya, Pemkab Bogor perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66 miliar dalam setahun khusus untuk menggaji PPPK.

Berita ini bersumber dari Republika Online.