Kamis, 28 November 2019

2020, Guru Honorer di Depok Dapat Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok sudah mempersiapkan anggaran tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk guru honorer. Kebijakan yang akan dimulai pada tahun 2020 guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kita sudah siapkan anggarannya di tahun 2020. Guru honorer akan mendapatkan tunjangan kesehatan,” tegas Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin, di Balai Kota Depok, belum lama ini.

Lebih lanjut, ucapnya, pembayarannya sendiri terbagi menjadi dua bagian, ada kewajiban pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam hal ini, sambungnya, Pemkot Depok memiliki kewajiban membayar sebesar empat persen dan satu persennya lagi dari peserta sendiri.

Thamrin menuturkan, jumlah guru honorer di Kota Depok sekitar 2.200 orang. Angka ini, imbuhnya, termasuk dengan tenaga kependidikan seperti Tata Usaha (TU) dan operator.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD, Sada menambahkan, selain tunjangan kesehatan, para guru honor ini juga difasilitasi untuk mendapatkan tunjangan ketenagakerjaan. Bedanya, kuota besaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tergantung pada besaran gaji yang diterima.

“Jadi tidak berstandar pada besaran Upah Minimun Regional (UMR),

Dikatakannya, untuk pembayaran ketenagakerjaan itu dari peserta anggota atau guru honorer. Menurutnya, hanya sekitar 0,24 persen dari besaran gaji yang mereka terima.

“Namun demikian, kami masih menghitung besaran anggaran tunjangan ini. Jika akumulasinya cukup tersedia maka untuk BPJS Ketenagakerjaan pun, bisa kita fasilitasi dari Pemkot,” tutupnya.

 Berita ini bersumber dari Kota Depok

Selasa, 26 November 2019

Baleg Berupaya Selesaikan Permasalahan Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menilai seluruh pegawai honorer Pemerintah Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan konstitusi. Untuk itu, DPR RI melalui Baleg akan mengupayakan langkah tepat agar permasalahan menyangkut pegawai honorer yang selalu terjadi selama belasan tahun itu cepat terselesaikan.

“Konstitusi kita mengatakan semua warga negara layak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang baik dan adil, menurut Pasal 28 Ayat I juga menuliskan hak untuk hidup, jaminan dan kepastian hukum. Maka akan berupaya maksimal,” papar Ali Taher saat RDPU dengan Pegawai Honorer Forpamdal dan FKBPPPN Wilayah Timur di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini mengapresiasi sikap pegawai honorer yang terus semangat bekerja untuk Indonesia, walaupun belum mendapatkan hak-hak yang layak. “Kami mengapresiasi yang tinggi kepada teman-teman semuanya yang sudah semangat mengawal dan memberikan yang terbaik untuk negara,” papar Ali Taher.

Diketahui para pekerja honorer Pemerintah wilayah timur, Forpamdal dan FKBPPN sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun dan masih belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendapatkan upah yang jauh dari layak. “Kita bukan hanya sekedar janji, tetapi akan kita tindaklanjuti secara transparan,” komitmen Ali Taher.

Berita ini bersumber dari DPR RI.

Sabtu, 23 November 2019

Pembayaran Gaji Guru Honorer Diambil Alih Disdik Tahun Depan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan pembenahan proses pembayaran gaji guru honorer. Tahun 2020, pembayaran gaji yang semulanya dibebankan pada sekolah, akan dilakukan langsung oleh Disdik Depok.

“Jadi kalau yang sekarang masih dari bendahara sekolah sampai akhir tahun 2019. Selanjutnya, tugasnya akan diambil alih oleh Disdik,” kata Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin di Balai Kota Depok, Jumat (22/11/2019).

Lebih lanjut, ucapnya, secara teknis, Disdik akan mengajukan anggaran pembayaran ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Setelah uangnya ada di rekening bendahara Disdik, sambungnya, uang tersebut akan ditransfer ke rekening seluruh guru honorer di Kota Depok.

“Proses pembayarannya non-tunai, sehingga lebih aman dan efektif. Insya Allah setiap tanggal 20, kami akan rutin membayarkan gaji guru honorer setiap bulannya,” jelasnya.

Thamrin juga menyinggung terkait pembayaran gaji guru honorer hingga akhir tahun 2019. Menurutnya, sudah menitipkan uang tersebut ke bendahara sekolah baik SD maupun SMP.

Dikatakannya, bendahara sekolah bisa membayarkan untuk dua bulan, Oktober dan November karena sudah di atas tanggal 20. Bahkan untuk pembayaran gaji guru honorer di bulan Desember, tegasnya, sudah ditransfer juga ke bendahara sekolah.

“Jadi sudah aman, bulan Desember ini jangan takut tidak gajian,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Kota Depok

Rabu, 20 November 2019

Guru honorer lulus PPPK pertanyakan kejelasan nasibnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih terus mempertanyakan kejelasan nasibnya karena hingga kini belum ada titik terang terkait status mereka setelah hampir 9 bulan dinyatakan lulus.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih ketika dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres tentang jabatan PPPK.

“Pemerintah segera keluarkan perpres untuk menyelesaikan PPPK tahap 1 yang dinyatakan lulus. Ini sudah sudah hampir 9 bulan yang sudah lulus PPPK dibiarkan begitu saja tanpa ada proses tindak lanjut dengan alasan belum ada aturan pendukung,” jelas Titi.

Menurut Titi, hal tersebut sangat meresahkan bagi para pegawai honorer yang selama ini sudah giat bekerja namun tetap saja belum ada kepastian. “Kami sudah mengadu ke Menpan, BKN, KSP, hingga DPR RI alasanya ya masih menunggu aturan,” ujarnya.

Bahkan Komisi II DPR RI pun sempat mengangkat isu terkait PPPK yang tak kunjung ada solusi namun jawaban dari pemerintah tetap serupa yakni masih perlu aturan pendukung.

Untuk itu, Titi mengemukakan, sampai saat ini tak ada pilihan lain bagi para pegawai honorer untuk menunggu dalam ketidakpastian tersebut.

Namun ia berharap segera ada kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap para pegawai honorer terutama bagi yang telah lulus PPPK sekaligus mendorong hal ini menjadi prioritas yang lebih.

“Saat ini keadaan kami masih sama, digaji Rp150.000 perbulan. Dan dibayarkan tiap 3 bulan sekali Rp450.000,” katanya. Pada Februari 2019, pemerintah membuka lowongan PPPK tahap I sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2. Sayangnya, sekitar 25 ribuan tidak lulus tes karena nilainya di bawah passing grade.

Namun, hingga saat ini, nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus tes PPPK belum jelas dengan alasan terkendala dana dan belum terbitnya Perpres tentang jabatan PPPK.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Kamis, 07 November 2019

Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana membuka kegiatan audiensi dan sosialisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan stakeholder lingkungan Dinas Pendidikan, di gedung Yudha Karya Selasa (5/11).

Dalam kesempatan tersebut, wabup menegaskan perubahan besar harus diawali di dunia pendidikan. Khususnya dalam membentuk karakter pribadi manusia supaya memiliki keilmuan dan terlatih segala keahlian serta keterampilannya.

Menurutnya, permasalahan yang sedang dihadapi di dunia pendidikan adalah kekurangan tenaga pendidik yang belum mendapatkan kelayakan (ASN). Maka Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN .
Selain memajukan dunia pendidikan, Kabupaten Majalengka juga sedang berusaha membuat program untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
“Untuk bisa menjadikan dan memajukan kehidupan yang mandiri, kami akan berusaha membuka balai pelatihan kerja sebagai upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan,” tutur wabup.

Sementara staf ahli Apkasi Hj Imatul Hasanah MP menjelaskan, kegiatan Apkasi lebih dititikberatkan dalam dunia pendidikan agar masyarakat Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Untuk meningkatkan SDM, Apkasi menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder dari pusat sampai daerah. Apkasi menjadi salah satu lembaga mitra pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna membantu memajukan Indonesia dari berbagai bidang.

“Dalam melakukan pembangunan SDM kita juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, karena tenaga pendidik di Indonesia ini masih banyak yang belum menjadi ASN. Ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon

Buka 5 Ribu Pegawai Non-PNS , Pemda DIY Hentikan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemda DIY akan segera memberhentikan ribuan tenaga honorer. Sebagai gantinya awal tahun akan membuka kesempatan bagi 5 ribu pegawai sebagai Pegawai non-PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Agus Supriyanto menjelaskan, pihaknya menyelesaikan kontak tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY. Dengan demikian mulai Desember sesuai kontrak tidak ada lagi perpanjangan. "Setelah Desember kita akan rekrut pegawai non PNS, mereka yang saat ini honorer bisa mendaftarkan diri," terangnya kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (6/11/2019).

Dijelaskannya, untuk rekruitmen tenaga non-PNS ini, dilakukan awal tahun 2020. Pemda akan membuka lowongan 5 ribu tenaga non-PNS. "Namun tidak ada lagi honorer seperti saat ini, semua kita tarik melalui BKD," katanya.

Dilanjutkannya dengan penerimaan pegawai non-PNS, maka tidak ada lagi upaya reruimen tenaga di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai konsekuensi, baik gaji dan hak-haknya dinaikkan. "Gaji disesuaikan dengan jenjang pendidikan kemudian ada hak cuti," beber Agus.

Saat ini, di lingkungan Pemda DIY terdapat lebih dari 4 ribu tenaga honorer atau tenang harian lepas. Mereka harus mengikuti tes ulang jika masih ingin bekerja di lingkungan Pemprov DIY. Namun demikian bagi yang tidak lolos tes untuk rekruitmen pegawai non-PNS maka mereka tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews Jateng DIY

Minggu, 03 November 2019

Pengumuman Pengadaan PNS Kemhan TA.2019

Jakarta, 1 November 2019 melalui surat pengumuman Menteri Pertahanan nomor PENG/4/XI/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia TA.2019 Kementerian Pertahanan dengan resmi mebuka 552 formasi CPNS yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Surat Pengumuman Menteri Pertahanan No. PENG/4/XI/2019
Lampiran


Sumber berita : KEMHAN

Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Kemenkes

Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Kemenkes