Senin, 30 Desember 2019

2019, Pemprov Sumut Naikkan Gaji Guru Honorer hingga Bangun Sekolah Baru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) fokus untuk mewujudkan misi Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Tahun 2019, berbagai upaya dan capaian dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan masyarakat Sumut.

Di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap (honorer) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut.

Gaji guru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer.

“Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi Rp90.000/jam pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (27/12).

Selain itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, pada tahun 2019, Pemprov Sumut juga telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal.

Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota.

Tidak hanya pembangunan fisik. Peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala Sekolah.

Selain itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 orang.

Ada pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e – DUPAK, e – Supervisi, e-learninng, dan e – Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK RI.

Untuk meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional berprestasi.

Tidak hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/SMK.

Pemprov Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK Negeri.

Sementara itu, tambah Arsyad, di tahun 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang.

“Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. 

Berita ini bersumber dari Provinsi Sumatera Utara.

Sabtu, 21 Desember 2019

Bupati Berikan Apresiasi Kepada Penjaga Sekolah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa penjaga sekolah memiliki peran penting memberikan rasa aman bagi anak-anak didik di sekolahan. Hal ini yang kemudian mendorong Bupati Jember, dr. Faida, MMR., memberikan apresiasi.

Perhatian itu disampaikan bupati saat Kongres 571 PTT Penjaga Sekolah SD/SMP Negeri Kabupaten Jember Tahun 2019 yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat, 20 Desember 2019.

Pertama, bupati memberikan surat tugas kepada para penjaga sekolah. Surat tugas ini pun memperjelas fungsi dan tanggung jawab penjaga sekolah.

“Penjaga sekolah diberikan surat penugasan, yang datanya diperoleh dari pihak sekolah dan baru selesai verifikasi administrasi,” katanya.

Kemudian memberikan standar honor. Besaran honor sesuai dengan masa kerja. “Walaupun honor belum ideal, tetapi ini sebagai apresiasi untuk mereka yang berkomitmen menjaga sekolah,” ungkapnya.

Jika masa kerja 0 – 5 tahun diberikan honor Rp. 500 ribu. Masa kerja 6-10 tahun diberikan honor Rp. 600 ribu. Masa kerja 11-15 tahun diberikan honor Rp. 700 ribu.

Masa kerja 16-20 tahun diberikan honor Rp. 800ribu. Masa kerja 21-25 tahun diberi honor Rp. 900 ribu.  Dan, masa kerja lebih dari 26 tahun diberikan honorer Rp. 1 juta.

“Honornya jelas, karena memakai buku rekening,” terang bupati.

Penjaga sekolah juga harus memiliki kompetensi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Diantaranya menguasai kondisi keamanan sekolah, menguasai teknik pengamanan sekolah, dan menerapkan prosedur operasi standar pengamanan sekolah.

“Banyak penjaga sekolah yang tidak tahu bahwa penjaga sekolah juga harus mempunyai kompetensi,” terang bupati.

Karena itu, masoh kata bupati, pemenuhan dan peningkatan kompetensi itu harus dimulai. “Supaya ke depannya anak-anak kita dan sekolah lebih aman,” harap bupati.

Para penjaga sekolah ini akan ada pembinaan khusus, baik kompetensi dan ilmu bela diri. Pembinaan ini untuk mendukung niat baik penjaga sekolah dalam menjaga sekolah bisa terlaksana dengan baik.

Ke depan, masih kata bupati, pemerintah akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan agar penjaga sekolah mendapatkan jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagkerjaan.

“Apapun kondisinya, jaga sekolah. Jangan sampai anak-anak keluar sekolah tanpa sepengetahuan guru. Apalagi dijemput orang tidak dikenal. Penjaga sekolah adalah benteng sekolah kita,” kata bupati. 

Berita ini bersumber dari Kabupaten Jember.

Minggu, 15 Desember 2019

Nadiem Soal Isu Guru Honorer: Itu Kewenangan Pemda

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan persoalan guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah, dan saat ini pemerintah pusat masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Tiap hari ribuan komplain masuk tentang guru honorer ke saya. Tapi yang harus diamati itu adalah kewenangan pemda," ujar Nadiem saat sesi tanya jawab peserta Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), di Cawang, Jakarta, Sabtu (14/12).

Mantan bos Gojek inj menuturkan, pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawa pemda. Umumnya, pemda mengelola sekolah tingkat SD dan SMP sementara SMA/SMK berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, persoalan pengangkatan dan penggajian guru honorer sebagai PNS semestinya juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian," katanya.

Sebagai catatan, dalam APBN 2019 pemerintah menganggarkan dana pendidikan senilai Rp 492,5 triliun (20% dari APBN senilai Rp 2,461 triliun).

Anggaran ini dibagi menjadi transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 308,4 triliun (62,6%), belanja pemerintah pusat Rp 163,1 triliun (33,1%) dan pembiayaan Rp 21 triliun (4,3%).

Nadiem tak menampik bahwa saat ini dirinya belum dapat melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Sebab, ia harus berkoordinasi dengan daerah maupun kementerian lain.

"Itu prioritas utama saya, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya harus mengumpulkan berbagai macam instansi terlebih dulu," tuturnya.

Isu guru honorer dengan gaji minim sejak lama menjadi persoalan. Nadiem sebelumnya juga didesak agar memberikan solusi konkret atas masalah ribuan guru honorer yang tak jelas kesejahteraan dan penghasilannya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya juga pernah menyampaikan persoalan tenaga honorer merupakan kewenangan pemda.

Menurutnya, persoalan tenaga honorer sulit diangkat menjadi PNS lantaran pemda enggan menanggung gaji ketika sudah diangkat. Padahal, kata Tjahjo, kewenangan tenaga honorer itu menjadi tanggung jawab pemda setempat.

Ia tak menampik banyak pemda yang mengangkat tenaga honorer namun ketika sebagian dari mereka lulus tes, pemda enggan membayar sesuai ketentuan.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia

Kamis, 12 Desember 2019

Pendaftaran CPNS 2019 Ditutup, BKN Terbitkan Jadwal Tahapan Selanjutnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan keputusan rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tanggal 26 November 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Pengumuman jadwal disampaikan melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.

Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono menyebutkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dimulai pada 12 Desember dan diagendakan berlangsung hingga 16 Desember 2019 mendatang. “Keputusan Panselnas melalui Surat Kepala BKN tersebut, terjadwal pengumuman seleksi administrasi sudah mulai dilakukan hari ini. Silakan pelamar dapat mulai melihat pengumuman hasil administrasi di portal SSCASN dan website masing-masing instansi,” terangnya.

Paryono menambahkan bahwa penutupan pendaftaran daring (online) di beberapa instansi terakhir dilakukan pada 10 Desember. Lanjutnya bahwa dalam Surat Kepala BKN tersebut, Panitia Seleksi instansi pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi berkas paling lambat tanggal 12 Desember 2019 sebelum menyampaikan hasil seleksi administrasi ke pelamar.

Selengkapnya jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dapat melihat pada infografis berikut



Selanjutnya untuk masa sanggah, Paryono mengingatkan bahwa pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi dapat menyampaikan masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pascapengumuman seleksi administrasi. Kemudian instansi dapat mengumumkan kembali maksimal 7 (tujuh) hari setelahnya. “Perlu diketahui masa sanggah bukan waktu untuk memperbaiki kesalahan saat pendaftaran, silakan siapkan dokumen/berkas yang valid ketika melakukan sanggahan ke instansi,” imbaunya.

Untuk total pelamar seleksi CPNS, terhitung ada 4.197.218 pelamar telah submit pendaftaran dari total 4.433.029 yang mengisi formulir. Selain itu BKN sudah mengumumkan bahwa pelamar sudah dapat melihat total pelamar yang submit pada setiap formasi di menu info lowongan dalam portal https://sscndata.bkn.go.id/spf mulai tanggal 11 Desember 2019 pukul 10:00 WIB.

Berita ini bersumber dari BKN.

Rabu, 04 Desember 2019

Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera memberi solusi jangka pendek untuk menyelesaikan para pegawai honorer kategori 2 (K2). Ini penting untuk menghargai pengabdian yang panjang para honorer K2 tersebut sebelum UU ASN sendiri rampung direvisi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari tidak merinci lebih lanjut solusi apa yang diharapkan dari pemerintah untuk menyelesaikan para pegawai honorer K2 itu. menurutnya, solusi ini penting agar masalah honorer K2 tidak terus menumpuk tanpa penyelesaian. Pemerintah bisa saja memberi solusi berupa insentif bagi honorer K2 sebelum UU ASN direvisi.

“Kata kuncinya adalah bagaimana memberi penghargaan pada pengabdian. Sementara merevisi UU ASN butuh waktu. Sambil berjalan, Pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek supaya tidak semakin panjang jumlah honorer. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian agar tak menambah penderitaan para honorer K2,” kilah Taufik saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Legislator F-Nasdem DPR RI ini memastikan, Parlemen sendiri punya semangat yang tinggi menyelesaikan persolan pelik K2 ini. Namun, dari pihak Pemerintah belum terlihat solusi yang konkret untuk mengurai masalah K2. Cerita sedih para tenaga honorek K2 harus diakhiri.

Berita ini bersumber dari DPR RI.

Ribuan Guru PPPK Menanti Gaji

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meski sudah lolos dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak awal 2019, sebanyak 1.198 guru Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum dapat menikmati gajinya sebagai PPPK.

"PPPK sudah sejak awal tahun ikut tes, tapi sampai sekarang belum ada gajinya. Sampai sekarang gajinya masih (tetap) honor," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor Dadang Suntana di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12).

Ia mengaku sempat menanyakan penyebabnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, ternyata pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK. "Artinya, gajinya disetarakan dengan apa belum tahu. Padahal, sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK," kata Dadang.

Kini, sebanyak 1.198 guru berstatus PPPK terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang menganggap honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.

"Ada yang Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru. Makanya mereka bertahan," tuturnya.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan membenarkan belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari Kemenpan-RB. Atas alasan itulah, biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020. "Kami belum atur karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020)," kata Iwan.

Pada Februari 2019, Pemkab Bogor mendapatkan kuota sebanyak 2.209 PPPK dari Kemenpan-RB. Kuota tersebut terbagi atas 2.122 tenaga pengajar, 37 tenaga kesehatan, dan 50 penyuluh pertanian.

Sejak awal diwacanakan, program ini membuat Pemkab Bogor waswas. Pasalnya, gaji para pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu dibebankan kepada pemerintah daerah alias menggunakan APBD masing-masing daerah. Jika dihitung, Pemkab Bogor harus mengeluarkan biaya Rp 66 miliar dalam setahun untuk membayar PPPK yang disebut-sebut gajinya setara dengan PNS golongan III-A.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji golongan III-A dengan masa kerja nol tahun memiliki gaji Rp 2.456.700.

Jika diasumsikan, Pemkab Bogor membutuhkan Rp 5,5 miliar untuk menggaji 2.209 PPPK dalam sebulan. Artinya, Pemkab Bogor perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66 miliar dalam setahun khusus untuk menggaji PPPK.

Berita ini bersumber dari Republika Online.

Kamis, 28 November 2019

2020, Guru Honorer di Depok Dapat Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok sudah mempersiapkan anggaran tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk guru honorer. Kebijakan yang akan dimulai pada tahun 2020 guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kita sudah siapkan anggarannya di tahun 2020. Guru honorer akan mendapatkan tunjangan kesehatan,” tegas Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin, di Balai Kota Depok, belum lama ini.

Lebih lanjut, ucapnya, pembayarannya sendiri terbagi menjadi dua bagian, ada kewajiban pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam hal ini, sambungnya, Pemkot Depok memiliki kewajiban membayar sebesar empat persen dan satu persennya lagi dari peserta sendiri.

Thamrin menuturkan, jumlah guru honorer di Kota Depok sekitar 2.200 orang. Angka ini, imbuhnya, termasuk dengan tenaga kependidikan seperti Tata Usaha (TU) dan operator.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD, Sada menambahkan, selain tunjangan kesehatan, para guru honor ini juga difasilitasi untuk mendapatkan tunjangan ketenagakerjaan. Bedanya, kuota besaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tergantung pada besaran gaji yang diterima.

“Jadi tidak berstandar pada besaran Upah Minimun Regional (UMR),

Dikatakannya, untuk pembayaran ketenagakerjaan itu dari peserta anggota atau guru honorer. Menurutnya, hanya sekitar 0,24 persen dari besaran gaji yang mereka terima.

“Namun demikian, kami masih menghitung besaran anggaran tunjangan ini. Jika akumulasinya cukup tersedia maka untuk BPJS Ketenagakerjaan pun, bisa kita fasilitasi dari Pemkot,” tutupnya.

 Berita ini bersumber dari Kota Depok

Selasa, 26 November 2019

Baleg Berupaya Selesaikan Permasalahan Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menilai seluruh pegawai honorer Pemerintah Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan konstitusi. Untuk itu, DPR RI melalui Baleg akan mengupayakan langkah tepat agar permasalahan menyangkut pegawai honorer yang selalu terjadi selama belasan tahun itu cepat terselesaikan.

“Konstitusi kita mengatakan semua warga negara layak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang baik dan adil, menurut Pasal 28 Ayat I juga menuliskan hak untuk hidup, jaminan dan kepastian hukum. Maka akan berupaya maksimal,” papar Ali Taher saat RDPU dengan Pegawai Honorer Forpamdal dan FKBPPPN Wilayah Timur di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini mengapresiasi sikap pegawai honorer yang terus semangat bekerja untuk Indonesia, walaupun belum mendapatkan hak-hak yang layak. “Kami mengapresiasi yang tinggi kepada teman-teman semuanya yang sudah semangat mengawal dan memberikan yang terbaik untuk negara,” papar Ali Taher.

Diketahui para pekerja honorer Pemerintah wilayah timur, Forpamdal dan FKBPPN sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun dan masih belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendapatkan upah yang jauh dari layak. “Kita bukan hanya sekedar janji, tetapi akan kita tindaklanjuti secara transparan,” komitmen Ali Taher.

Berita ini bersumber dari DPR RI.

Sabtu, 23 November 2019

Pembayaran Gaji Guru Honorer Diambil Alih Disdik Tahun Depan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan pembenahan proses pembayaran gaji guru honorer. Tahun 2020, pembayaran gaji yang semulanya dibebankan pada sekolah, akan dilakukan langsung oleh Disdik Depok.

“Jadi kalau yang sekarang masih dari bendahara sekolah sampai akhir tahun 2019. Selanjutnya, tugasnya akan diambil alih oleh Disdik,” kata Kepala Disdik Depok, Mohammad Thamrin di Balai Kota Depok, Jumat (22/11/2019).

Lebih lanjut, ucapnya, secara teknis, Disdik akan mengajukan anggaran pembayaran ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Setelah uangnya ada di rekening bendahara Disdik, sambungnya, uang tersebut akan ditransfer ke rekening seluruh guru honorer di Kota Depok.

“Proses pembayarannya non-tunai, sehingga lebih aman dan efektif. Insya Allah setiap tanggal 20, kami akan rutin membayarkan gaji guru honorer setiap bulannya,” jelasnya.

Thamrin juga menyinggung terkait pembayaran gaji guru honorer hingga akhir tahun 2019. Menurutnya, sudah menitipkan uang tersebut ke bendahara sekolah baik SD maupun SMP.

Dikatakannya, bendahara sekolah bisa membayarkan untuk dua bulan, Oktober dan November karena sudah di atas tanggal 20. Bahkan untuk pembayaran gaji guru honorer di bulan Desember, tegasnya, sudah ditransfer juga ke bendahara sekolah.

“Jadi sudah aman, bulan Desember ini jangan takut tidak gajian,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Kota Depok

Rabu, 20 November 2019

Guru honorer lulus PPPK pertanyakan kejelasan nasibnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih terus mempertanyakan kejelasan nasibnya karena hingga kini belum ada titik terang terkait status mereka setelah hampir 9 bulan dinyatakan lulus.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih ketika dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres tentang jabatan PPPK.

“Pemerintah segera keluarkan perpres untuk menyelesaikan PPPK tahap 1 yang dinyatakan lulus. Ini sudah sudah hampir 9 bulan yang sudah lulus PPPK dibiarkan begitu saja tanpa ada proses tindak lanjut dengan alasan belum ada aturan pendukung,” jelas Titi.

Menurut Titi, hal tersebut sangat meresahkan bagi para pegawai honorer yang selama ini sudah giat bekerja namun tetap saja belum ada kepastian. “Kami sudah mengadu ke Menpan, BKN, KSP, hingga DPR RI alasanya ya masih menunggu aturan,” ujarnya.

Bahkan Komisi II DPR RI pun sempat mengangkat isu terkait PPPK yang tak kunjung ada solusi namun jawaban dari pemerintah tetap serupa yakni masih perlu aturan pendukung.

Untuk itu, Titi mengemukakan, sampai saat ini tak ada pilihan lain bagi para pegawai honorer untuk menunggu dalam ketidakpastian tersebut.

Namun ia berharap segera ada kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap para pegawai honorer terutama bagi yang telah lulus PPPK sekaligus mendorong hal ini menjadi prioritas yang lebih.

“Saat ini keadaan kami masih sama, digaji Rp150.000 perbulan. Dan dibayarkan tiap 3 bulan sekali Rp450.000,” katanya. Pada Februari 2019, pemerintah membuka lowongan PPPK tahap I sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2. Sayangnya, sekitar 25 ribuan tidak lulus tes karena nilainya di bawah passing grade.

Namun, hingga saat ini, nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus tes PPPK belum jelas dengan alasan terkendala dana dan belum terbitnya Perpres tentang jabatan PPPK.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Kamis, 07 November 2019

Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana membuka kegiatan audiensi dan sosialisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan stakeholder lingkungan Dinas Pendidikan, di gedung Yudha Karya Selasa (5/11).

Dalam kesempatan tersebut, wabup menegaskan perubahan besar harus diawali di dunia pendidikan. Khususnya dalam membentuk karakter pribadi manusia supaya memiliki keilmuan dan terlatih segala keahlian serta keterampilannya.

Menurutnya, permasalahan yang sedang dihadapi di dunia pendidikan adalah kekurangan tenaga pendidik yang belum mendapatkan kelayakan (ASN). Maka Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN .
Selain memajukan dunia pendidikan, Kabupaten Majalengka juga sedang berusaha membuat program untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
“Untuk bisa menjadikan dan memajukan kehidupan yang mandiri, kami akan berusaha membuka balai pelatihan kerja sebagai upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan,” tutur wabup.

Sementara staf ahli Apkasi Hj Imatul Hasanah MP menjelaskan, kegiatan Apkasi lebih dititikberatkan dalam dunia pendidikan agar masyarakat Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Untuk meningkatkan SDM, Apkasi menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder dari pusat sampai daerah. Apkasi menjadi salah satu lembaga mitra pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna membantu memajukan Indonesia dari berbagai bidang.

“Dalam melakukan pembangunan SDM kita juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, karena tenaga pendidik di Indonesia ini masih banyak yang belum menjadi ASN. Ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon

Buka 5 Ribu Pegawai Non-PNS , Pemda DIY Hentikan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemda DIY akan segera memberhentikan ribuan tenaga honorer. Sebagai gantinya awal tahun akan membuka kesempatan bagi 5 ribu pegawai sebagai Pegawai non-PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Agus Supriyanto menjelaskan, pihaknya menyelesaikan kontak tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY. Dengan demikian mulai Desember sesuai kontrak tidak ada lagi perpanjangan. "Setelah Desember kita akan rekrut pegawai non PNS, mereka yang saat ini honorer bisa mendaftarkan diri," terangnya kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (6/11/2019).

Dijelaskannya, untuk rekruitmen tenaga non-PNS ini, dilakukan awal tahun 2020. Pemda akan membuka lowongan 5 ribu tenaga non-PNS. "Namun tidak ada lagi honorer seperti saat ini, semua kita tarik melalui BKD," katanya.

Dilanjutkannya dengan penerimaan pegawai non-PNS, maka tidak ada lagi upaya reruimen tenaga di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai konsekuensi, baik gaji dan hak-haknya dinaikkan. "Gaji disesuaikan dengan jenjang pendidikan kemudian ada hak cuti," beber Agus.

Saat ini, di lingkungan Pemda DIY terdapat lebih dari 4 ribu tenaga honorer atau tenang harian lepas. Mereka harus mengikuti tes ulang jika masih ingin bekerja di lingkungan Pemprov DIY. Namun demikian bagi yang tidak lolos tes untuk rekruitmen pegawai non-PNS maka mereka tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews Jateng DIY

Minggu, 03 November 2019

Pengumuman Pengadaan PNS Kemhan TA.2019

Jakarta, 1 November 2019 melalui surat pengumuman Menteri Pertahanan nomor PENG/4/XI/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia TA.2019 Kementerian Pertahanan dengan resmi mebuka 552 formasi CPNS yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Surat Pengumuman Menteri Pertahanan No. PENG/4/XI/2019
Lampiran


Sumber berita : KEMHAN

Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Kemenkes

Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Kemenkes

Kamis, 31 Oktober 2019

Pemerintah Buka 152.250 Formasi untuk CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka 152.250 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Jumlah formasi itu ditetapkan untuk instansi pusat sebanyak 37.425 formasi dan daerah sebanyak 114.825 formasi.

Instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS tahun 2019 terdiri dari 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah (pemda). Namun Pemkab Bangli secara resmi mengundurkan diri sehingga menjadi 461 pemda.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan rekrutmen CPNS menggunakan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. "Membangun profesionalisme birokrasi, termasuk penerimaan CPNS yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional," jelas Menteri Tjahjo saat konferensi pers, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/10).

Menteri Tjahjo mengungkapkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mulai tahun 2019 fokus pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Maka, prioritas rekrutmen CPNS kali ini untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis atau profesional lainnya. Rekrutmen tahun ini mengutamakan prinsip zero growth, yakni menggantikan jumlah PNS yang pensiun, dikecualikan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan.

Para calon pelamar diharapkan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berkaitan dengan proses penerimaan CPNS. “Perlu kami informasikan bahwa tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan,” tegas Menteri Tjahjo.

Sementara itu, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menerangkan penetapan formasi berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Total kebutuhan ASN sebanyak 197.111 formasi terdiri dari instansi pusat 37.854 formasi dan daerah 159.257 pemda. “Merujuk dari data e-formasi, formasi CPNS yang ditetapkan sebanyak 152.250 formasi,” jelasnya.

Lanjutnya dikatakan, jenis formasi yang dibuka tahun ini terdiri dari formasi umum dan formasi khusus. Untuk formasi khusus antara lain cumlaude, diaspora, putra/i Papua dan Papua Barat, disabilitas, serta formasi lainnya yang bersifat strategis.

Pada bidang pendidikan, formasi yang disiapkan sebanyak 65.397, dan bidang kesehatan sebanyak 34.038 formasi. Sedangkan untuk jabatan fungsional, disiapkan formasi sebanyak 31.912. Sementara pelaksana teknis, dibuka 20.903 formasi. "Jadi pengadaan ASN harus sejalan dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan potensi daerah. Inilah yang dimaksud dengan keahlian atau jabatan teknis berkeahlian yang spesifik," ungkap Setiawan.

Rencananya pendaftaran dimulai tanggal 11 November 2019 secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Perlu diingat, peserta hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemda.

Untuk tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) direncanakan pada awal Februari 2020, dan dilanjutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di awal Maret 2020. Pengumuman kelulusan dilakukan pada April 2020. Seperti tahun sebelumnya, SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk mencegah adanya kecurangan.

Terkait keamanan soal-soal SKD, Setiawan menegaskan bank soal dienkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ketika soal itu hendak digunakan, yang memegang kuncinya adalah Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Mereka tidak boleh sembarangan membuka dan harus sesuai prosedur," tegasnya.

Tahun ini, penyusunan soal dilakukan dengan melibatkan konsorsium 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang dikoordinasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Setiap tahun kita ada update soal tersebut," pungkas Setiawan.

Rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 diselenggarakan oleh tim panselnas 2019 yang terdiri dari Menteri PANRB sebagai ketua tim pengarah, tim pengawas diketuai oleh BPKP, tim audit teknologi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tim pengamanan teknologi oleh BSSN, tim quality assurance oleh Kementerian PANRB dan akademisi, konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) oleh Kemendikbud serta tim pelaksana yang diketuai oleh Kepala BKN.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Senin, 28 Oktober 2019

Pemerintah Umumkan Rencana Pembukaan Seleksi CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Rencananya, pendaftaran dimulai pada 11 November 2019 mendatang.
Hal itu tertuang dalam Pengumuman No: B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. "Rekrutmen kali ini dibuka pada 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (28/10).
Seperti pada rekrutmen sebelumnya, pendaftaran rekrutmen CPNS dilakukan pada website SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id). Satu orang pelamar hanya boleh mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemda.
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada rekrutmen CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang telah terbukti menekan angka kecurangan dan percaloan. Rencananya, SKD akan dilakukan pada Februari 2020 dan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) pada Maret 2020.
Untuk selanjutnya, pengumuman terkait syarat pendaftaran dan lain-lain akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi masing-masing.
Menteri PANRB mengimbau agar calon pelamar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya penipuan terkait seleksi CPNS 2019. "Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan," tutup Menteri Tjahjo. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Kamis, 24 Oktober 2019

Menko PMK Usahakan Ada Terus Jatah Guru Honorer Dalam Penerimaan PNS/PPPK /

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meskipun sudah dibuka pada penerimaan tahun anggaran 2018 dan 2019, jumlah tenaga honorer yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dibawah kuota yang disediakan. 

“Memang kuota yang kita usulkan ke Kementerian PANRB ternyata enggak bisa dipenuhi oleh guru honorer. Pertama ada beberapa daerah yang tidak mau mengusulkan, kemudian yang kedua yang ikut tes tidak semuanya lulus, karena harus ikut tes. Kita sebetulnya sudah, sudah ada kuotanya, 156 ribu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) siang. 

Untuk itu, Muhadjir berjanji akan terus mengusahakan agar ada terus kuota guru honorer dalam penerimaan PNS maupun masuk PPPK. Kita usahakan terus. 

“Tahun ini ada 156 ribu kuota,” jelas Muhadjir. 

Mengenai berapa jumlah kuota yang disediakan pada tahun-tahun berikutnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih harus ada pembicaraan antara Kemendikbud, dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri karena itu menyangkut alokasi pegawai daerah. 

“Jadi 4 pihak itu terutama yang harus duduk bersama ke depan. Tapi mudah-mudahan saya harap dengan menteri baru nanti akan melanjutkan, itu kan karena sudah merupakan semacam program jangka panjang dari Kemendikbud sampai 2024. Kecuali kalau nanti ada solusi lain, terobosan baru,” ujar Muhadjir. 

Menko PMK Muhadjr Effendy mengemukakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kemenko PMK akan mengkoordinasikan 6 kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Sabtu, 19 Oktober 2019

Legislator Upayakan Honorer K2 di Palu Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu berjanji mengupayakan kenaikan gaji honorer kategori dua (K2) yang telah mengabdi hingga puluhan tahun lamamya di instansi-instansi Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainnah Korona dalam rapat dengar pendapat dengan ratusan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Kota Palu di ruang sidang utama, Kantor DPRD Palu, Jumat (18/10) petang, mengatakan akan berjuang agar janji itu terwujud melalui rapat pembahasan dengan instansi terkait dan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu.

"Akan kami rapatkan di internal komisi A untuk membicarakan mengenai permintaan dan tuntutan honorer agar gaji atau honor mereka dinaikkan," katanya.

Langkah itu ia tempuh karena keprihatinannya terhadap para honorer yang mengaku hanya mendapat honor Rp 250 ribu per bulan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat honor. "Tanggal 24 Oktober pekan depan kami akan rapat internal dengan mitra kerja atau instansi terkait. Di situ akan kita bahas dan dorong agar gaji honorer yang bekerja di instansi tersebut dinaikkan," ucapnya.

Yang paling utama, menurutnya, agar upaya tersebut terwujud, para legislator harus mengawal usulan itu hingga di tingkat pembahasan banggar. Karena di situlah nominal gaji honorer dapat disepakati naik atau tidak.

"Tentunya kita juga akan melihat aturan-aturan atau regulasi yang ada sebelum memutuskan. Jangan kita memutuskan lantas kita menabrak regulasi. Para prinsipnya kenaikan gaji honorer K2 menjadi prioritas kami di komisi A," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Palu, Nanang menyatakan siap membantu para honorer untuk memperjuangkan nasib mereka. "Saya rasa ini tugas kita bersama di seluruh komisi. Pada saat rapat dengan mitra di dinas-dinas di Pemkot Palu minggu depan akan kita upayakan agar gaji honorer K2 Palu mereka naikkan. Kami juga pernah merasakan apa yang bapak ibu rasakan sekarang," katanya.

Ia mengaku tidak ingin gaji para honorer yang beban pekerjaan dan durasi bekerjanya sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi tempat mereka bekerja terus-terusan seperti itu. Wakil Ketua DPRD Palu, Rizal Dg Sewang yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat mendukung penuh tuntutan dan langkah yang akan diupayakan para legislator tersebut.

Ia juga siap mengawal dan mendorong agar gaji honorer K2 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu naik. Sehingga para honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun itu dapat menikmati hasil jerih payahnya degan layak. "DPRD Palu siap untuk mendorong kenaikan gaji honorer K2. Akan kami tindaklanjuti Rabu pekan depan nanti," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika Online.

Jumat, 18 Oktober 2019

Rekrutmen CPNS 2019 Segera Dibuka, Infrastruktur SSCASN dan CAT BKN Siap

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan infrastruktur portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN sebagai tools utama yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi pemerintah pusat dan daerah di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/10/2019).

BKN siap mengawal rekrutmen CPNS tahun 2019 yang akan membuka formasi sebanyak 197.117 dengan rincian : Instansi Pusat 37.854 formasi (74 K/L) dan Instansi Daerah 159.257 formasi (467 Pemda). Ada dua jenis formasi yang dibuka yakni formasi umum dan formasi khusus (cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis di pusat).

Pada kesempatan yang sama Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen memaparkan sejumlah kesiapan teknis pelaksanaan seleksi. Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019, yang diawali dengan penetapan formasi CPNS 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi daring (online) pada November 2019.

Lanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Januari 2020 dan diikuti dengan pelaksanaan SKD pada Februari 2020. Hasil SKD dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Untuk pendaftaran awal, calon peserta seleksi CPNS menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga. Silakan calon pelamar memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Dirjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran.

Berikut ini alur pendaftaran dalam portal SSCASN:
1. Buka portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id
2. Buat akun SSCN 2019 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK Kepala Keluarga
3. Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan
4. Lengkapi biodata
5. Pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan
6. Lengkapi data, kemudian unggah dokumen
7. Cek resume, cetak kartu pendaftaran

Pengumuman penerimaan resmi akan dipublikasikan di website dan media sosial instansi penerima formasi dan juga portal SSCASN. Sebelum pengumuman pendaftaran daring dibuka secara resmi pada bulan November, portal SSCASN belum dapat diakses. 

Berita ini bersumber dari BKN.

Rabu, 16 Oktober 2019

Pemerintah menartgetkan menuntaskan masalah honorer K2 hingga 2023.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menartgetkan menuntaskan masalah honorer K2 hingga 2023. Hal ini menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan sesuai amanat PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Sesuai amanat PP Manajemen PPPK, penyelesaian honorer K2 hanya sampai 2023. Itu dihitung sejak PP ditetapkan pada November 2018," kata Ridwan kepada JPNN.com, Rabu (16/10).

Dia menjelaskan, dalam PP tersebut tidak dirincikan honorer K2 itu apakah hanya guru, tenaga penyuluh atau kesehatan. Itu berarti PP ini mengamanatkan honorer K2 secara keseluruhan.

"Dalam rentang waktu lima tahun hingga 2023 tidak ada lagi namanya honorer. Yang ada nanti hanya PNS dan PPPK," tegasnya.

Siapa saja honorer yang akan diselesaikan, Ridwan mengatakan, khusus honorer K2 saja sejumlah 430 ribu. Sedangkan honorer non-kategori tidak akan diakomodir.

"Pemerintah akan selesaikan semuanya. Namun, yang diurus honorer K2 sekira 430 ribu. Di luar itu tidak diurus," ucapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Selasa, 15 Oktober 2019

Titi Purwaningsih mendapatkan informasi penting terkait masa depan honorer K2, saat bertemu BKN Bima Haria Wibisana, Senin (14/10)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Titi Purwaningsih mendapatkan informasi penting terkait masa depan honorer K2, saat bertemu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (14/10).

Meski hasil pertemuan tidak berupa kebijakan atau keputusan, tetapi bisa menumbuhkan harapan baru bagi honorer K2.

Titi Purwaningsih selaku ketua umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) mengatakan, hasil pertemuan dengan kepala BKN harus dikawal ketat. Jangan sampai hanya untuk meredam emosi honorer K2.

"Pertemuan kemarin dengan kepala BKN belum ada keputusan resmi. Semua masih menunggu aturan baru dari pemerintah baru. Namun, masih terbuka peluang akan ada formasi buat honorer K2," kata Titi kepada JPNN.com, Selasa (15/10).

Peluang formasi ini, lanjutnya, bukan hanya untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tetapi juga CPNS bila ada aturan pendukungnya. Yang jelas kepala BKN terus mendorong agar honorer K2 bisa terselesaikan.

"Memang, belum ada aturan tentang pengangkatan CPNS untuk usia di atas 35 tahun. Makanya kami juga akan kawal terus, tidak akan pernah diam. Namun, paling tidak ada harapan, semua peluang ada, asalkan pemerintah mau melakukannya," ucap Titi Purwaningsih.

Dia menegaskan, apapun aturannya nanti ketika belum bisa mengakomodir honorer K2 akan diikuti. Namun PHK2I akan tetap mengejar revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi revisi masih terus jalan dan hanya itu satu-satunya celah buat honorer K2 untuk bisa diangkat menjadi CPNS tanpa batasan usia, instansi serta profesi.

Namanya berjuang bukan hanya satu pintu kami masuki. Semua pintu kami ketuk agar mereka perhatian kepada honorer K2. DPR, KemenPAN-RB, KSP, DPD, MPR, ADKASI, dan BKN sudah kami datangi. Selanjutnya targetnya ke Setneg. Saya yakin bila instansi terkait tahu tentang honorer K2 akan terang benderang masalahnya. Presiden akhirnya akan tahu jumlah honorer K2 bukan 1,2 juta tapi hanya 430 ribu orang," paparnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 12 Oktober 2019

Tunggu Persetujuan DPRD, Mulai Bulan Depan Gaji Honorer Akan Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ratusan honorer guru dan tenaga kependidikan se-Bengkulu Selatan (BS) menggelar pertemuan akbar bersama Gusnan Mulyadi BS yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Dikbud) menuai beberapa hasil keputusan, Sabtu (12/10).

Dari hasil pertemuan tersebut, Pemkab BS akan melakukan penambahan insentif bagi honorer guru dan tenaga pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Penambahan insentif tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 November 2019.

Jika selama ini guru honorer hanya menerima gaji/insentif dari dana BOS (Pusat), maka terhitung bulan depan, guru honorer akan mendapatkan gaji tambahan dari pemerintah daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

Selain itu, pemkab siap mendukung upaya honorer untuk mengikuti Program Profesi Guru, dengan segera akan dikeluarkannya SK guru honorer dan tenaga kependidikan pada 01 November 2019 mendatang.

Dalam sambutannya Gusnan menyampaikan bahwa, pemkab akan mengupayakan penambahan insentif guru honorer dan tenaga kependidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) di tahun  020 mendatang dan akan melakukan revisi terhadap Perbup BOSDa agar insentif guru honorer dan tenaga kependidikan bisa dibayar dari dana BOSDa.

"Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah belum bisa memberikan honor sesuai keinginan kawan-kawan honorer semua. Jangan nuntut besar-besar, tapi lumayan lah untuk tambah-tambah," katanya.

Bupati minta kepada Dikbud agar benar-benar mendata jumlah honorer, sehingga tidak ada honorer yang tidak terdata.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan,  kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan, meskipun  hanya mendapat imbalan yang sangat kecil dan jauh dari kata layak, namun masih tetap bertahan dan ikhlas mengabdi," bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Dikbud, Rispin Junaidi menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara, saat ini ada 483 honorer guru dan tenaga kependidikan mulai dari TK, SD dan SMP di BS.

"Kalau yang hadir hari ini mencapai 600-an orang, karena ada yang honorer dari guru SMA dan SMK. Untuk guru honorer SMA dan SMK itu wewenangnya Pemerintah Propinsi, tapi seperti yang disampaikan pak Bupati tadi, kita bersama pak bupati siap memfasilitasi dan bersama-sama perwakilan honorer untuk menghadap pak gubernur," jelas Rispin

Meski belum bisa menyebutkan besaran penambahan insentif/honor secara  pasti, namun Rispin Junaidi memprediksi insentif yang akan diberikan dari dana BOSDa berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.

"SK terhitung November, tapi untuk honor bulan November dan Desember 2019 akan dirapel pada tahun 2020. Untuk besaran penambahan insentif kita usulkan sekitar Rp 200 sampai Rp 250 ribuan per orang, tapi ini masih butuh persetujuan DPRD," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari RMOL Bengkulu.

Selasa, 08 Oktober 2019

Pemda Tak Mau Gaji, Lulusan PPPK Tahap I Belum Diangkat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi sejumlah masalah. Setelah tes PPPK Tahap II kerap batal digelar, ternyata mereka yang lolos tes PPPK Tahap I belum bisa bekerja karena masalah gaji.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan berkata masih ada daerah yang tidak sanggup menggaji para PPPK. Pasalnya, gaji PPPK tidak berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti honorer.

"Sebagian dari daerah yang sudah melaksanakan PPPK itu masih menyampaikan mereka tak punya anggaran menggaji PPPK. Bayangkan, guru (honorer) tadinya pakai dana BOS, itu merupakan langsung dari pusat ke sekolah, jadi tak ada beban APBD. Tiba-tiba sekarang UMR. Itu sangat memberatkan," ujar Ridwan kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Ridwan berkata tidak mungkin pemberkasan dilakukan tetapi kelak PPPK justru tak mendapat gaji. Mereka yang lolos PPPK Tahap I pun masih harus menanti pemberkasan, padahal pengumuman lolos sudah sejak bulan April lalu.

Ada pula masalah lain yang menahan proses pemberkasan, yakni aturan soal jabatan apa saja yang bisa dipegang PPPK.

"Dasar dari pemberkasan itu salah satunya tentang jenis jabatan yang bisa dikerjakan PPPK. Yang kedua, concern yang lebih tinggi, sebagian dari daerah itu tak punya anggaran," jelas Ridwan.

Kedua masalah itu pun turut berimbas pada PPPK Tahap II yang terus-menerus mundur jelang akhir tahun. Ridwan berkata sejauh ini hanya ada agenda penerimaaan CPNS 2019 pada bulan Oktober atau awal November. Tanggal tes PPPK Tahap II pun belum ditentukan.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyampaikan kabar terbaru soal kabar tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). BKN menyatakan para honorer yang menanti PPPK harus bersabar karena tesnya kembali batal dan belum ada jadwal tes yang pasti.

"Informasi yang saya dapat sampai saat ini memang rencananya hanya ada penerimaan CPNS akhir Oktober atau awal November," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Senin (7/10/2019).

Keputusan itu berdasarkan Rakornas Kepegawaian 2019 yang diadakan di Yogyakarta pada akhir September lalu. Terkait tanggal mulainya seleksi CPNS 2019, Ridwan berkata itu akan diumumkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

Pada rakornas tersebut juga tidak ada update soal PPPK Tahap II yang pelaksanaannya diundur sejak awal tahun ini. Selain itu, masalah PPPK Tahap II juga tak terlepas dari masalah terkait penerimaan PPPK Tahap I.

Ridwan menjelaskan masih ada aturan yang belum rampung mengenai jabatan apa saja yang bisa dipegang PPPK. Masalah lain adalah soal gaji, sebab ada daerah yang mengaku tak sanggup memberi gaji PPPK. Alhasil mereka yang lolos tahap I bahkan belum sampai ke tahap pemberkasan.

"Dasar dari pemberkasan itu salah satunya tentang jenis jabatan yang bisa dikerjakan PPPK.Yang kedua concern yang lebih tinggi, sebagian dari daerah itu tak punya anggaran," ujar Ridwan yang menyebut Panselnas akan terus mencari solusi masalah ini.

Kepala Biro Humas Kementerian PANRB enggan memberi penjelasan soal PPPK ketika dihubungi Liputan6.com. Sebelumnya, Menteri Syafruddin berkata tes PPPK akan diadakan pada bulan Agustus 2019.

Sebeumnya, Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111.

Dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

"Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, dalam keterangannya, mengutip Kamis (3/10/2019). 

Dia mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari mempertimbangkan rekrutmen CPNS 2019.

Pertama, formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

"Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," tutur dia.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.

"Sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit," jelas dia.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. Hal ini dikatakan dilakukan untuk menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018.

Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Dia berharap agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.

Masyarakat juga diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D.

"Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoax seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini. Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. Jakarta," dia menandaskan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.