Kamis, 20 Februari 2020

Legislator Suarakan Kesejahteraan PPL dalam Program AWR Kementan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR) yang nantinya akan digunakan sebagai model di kantor pusat Kementan maupun Agriculture Operational Room (AOR) yang akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Gagasan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun pertanian modern berbasis manajemen teknologi informasi yang kuat.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti beberapa hal dalam pelaksanaan gagasan tersebut, salah satunya soal kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pasalnya, sambung Slamet, pelaksaan AWR tersebut nanti akan terintegrasi dengan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Konstra Tani), di mana ujung tombak program tersebut ada pada PPL.

"Saya ingin menguatkan sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Menteri Pertanian terkait dengan AWR yang dipresentasikan luar biasa, mudah-mudahan niat baik ini menjadi pembangkit dalam peningkatan kesejahteraan petani. Hanya kata terakhir tadi yang ingin saya sambungkan dengan keluhan dari bawah, yaitu terkait nasib PPL ke depan," kata Slamet dalam berita rilisnya, Selasa (18/2/2020).

Slamet mengatakan, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap posisi PPL tersebut. Jangan sampai PPL ini dijadikan sebagai ujung tombak tetapi juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan AWR nanti.

"AWR akan bisa jalan dan PPL ini menjadi ujung tombak untuk adanya peningkatan pemberdayaan petani, akan tetapi jangan sampai PPL sendiri juga menjadi ujung tombak. Mentan sempat mengatakan bahwa PPL kita sudah semuanya memiliki android, tidak perlu dikirim ke Jakarta, tinggal mendengarkan itu. Yang jadi permasalahan justru itu, nasib PPL kita jadi tidak jelas, bisa jadi untuk beli pulsa pun mereka harus kredit, dapurnya juga tidak jelas, gajinya tidak jelas," tandas Slamet. 

Berita ini bersumber dari DPR

Rabu, 19 Februari 2020

Belum Semua Honorer Miliki NUPTK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hadirnya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 menjadi harapan baru untuk kesejahteraan tenaga honorer di sekolah. Pasalnya, dengan peraturan tersebut tenaga honorer bisa memiliki tambahan insentif hingga maksimal setara UMK.

Meski begitu, ada beberapa persyaratan yang mengharuskan tenaga honorer untuk memperoleh tambahan gaji. Seperti dengan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat dalam data pokok pendidikan per 31 Desember 2019.

Namun dari data Disdikbud Batang, hingga kini dari 1937 tenaga honorer SD baru sekitar 901 diantaranya yang memiliki NUPTK. Sementara dari untuk jenjang SMP 409 honorer baru masuk dapodik.

Kepala Disdikbud Batang, Achmad Taufik SP MSi menjelaskan pihaknya tengah menjupayakan pembuatan NUPTK untuk para tenaga honorer. Pihaknya juga menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan fokus mendata dan menyiapkan persyaratan agar para honorer ini bisa memiliki NUPTK.

“Jadi penerapan Permendikbud ini pun masih membutuhkan waktu dan harus direncanakan sebaik mungkin. Sehingga baru bisa dimulai setidaknya awal tahun ajaran mendatang. Pasalnya saat ini sekolah masih berpedoman pada APBS tahun ajaran 2019/2020. Sehingga ada dua pilihan yang bisa dilakukan, yakni melakukan perubahan APBS 2019/2020, atau memasukkannya mulai anggaran pada tahun ajaran 2020/2021. Namun begitu kita tidak hanya tinggal diam, tetapi juga mempersiapkan agar sekolah segera menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan juga melengkapi NUPTK bagi yang belum memiliki. Sedang kami upayakan sehingga tahun ajaran mendatang, kebijakan ini bisa diterapkan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (18/2/2020)

Lebih lanjut, Disdikbud nantinya akan mempersiapkan proses pembuatan NUPTK untuk tenaga honorer. Pihaknya mengaku kini proses pembuatan NUPTK pun dipermudah lantaran tidak perlu menggunakan SK Bupati, tetapi dapat menggunakan surat penugasan dari dinas. Khususnya bagi mereka yang sudah terverifikasi di Dapodik per 31 Desember 2019.

Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang, berharap seluruh honorer di Kabupaten Batang dapat merasakan manfaat kebijakan tersebut. Pasalnya hingga kini masih banyak rekan honorer yang belum memiliki NUPTK.

“Kemarin sudah kami sampaikan kepada dinas terkait syarat penerima dana BOS Reguler salah satunya harus punya NUPTK. Padahal dari teman-teman honorer masih ada dan banyak yang belum punya. Makanya kami mohon kepada dinas supaya segera memfasilitasi para honorer utk mendapatkan NUPTK baik Pendidik maupun tenaga kependidikan,” jelas Ketua Pagardika Batang, Soebono.

Pihaknya pun menyadari ke depan mungkin ada ketidaksamaan gaji yang akan didapatkan dari tambahan BOS Reguler tersebut. Meski begitu rekan honorer mengaku tidak mempermasalahkan. Mereka pun siap menerima tambahan BOS reguler sesuai dengan proporsi kebutuhan BOS reguler di masing-masing sekolah. Hanya saja Pagardika ingin agar kebijakan ini bisa merangkul semua tenaga honorer.

“Mau tidak mau mbak harus kami terima. Karena bagaimanapun juga untuk tambahan dari BOS Reguler ini walaupun sudah ada juknis yang mengatur maksimal hingga 50 persen, namun setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda. Sehingga penerimaan BOSnya pun akann berbeda dan tergantung pada kebutuhan sekolah juga. Bagi sekolah yang jumlah siswa nya sedikit, maka pendapatannya juga kecil, jadi untuk memberi tambahan disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan sekolah dan itu tidak sama antara sekolah satu dengan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari DISDIKBUD KABUPATEN BATANG

Senin, 17 Februari 2020

Komisi II Undang Pakar Bahas Reformasi Birokrasi dan Penguatan ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Untuk mendapatkan masukan terkait reformasi birokrasi serta penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa orang pakar yang berkaitan dengan persoalan implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Kita meminta banyak masukan dari pakar tentang penataan birokrasi dan ASN. Para ahli ini diharapkan bisa memberikan masukan tentang bagaimana sebetulnya penataan atau reformasi birokrasi yang betul-betul bisa menjawab secara komprehensif masalah penguatan birokrasi di pemerintahan dan penguatan ASN. Sehingga kita punya rencana-rencana kerja strategis baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ucap ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ahmad Doli menyampaikan, Komisi II DPR mempunyai konsen yang cukup tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ASN secara komprehensif. Oleh karenanya Komisi II DPR RI membentuk Panja Pengawasan tentang Seleksi CPNS dan Penyelesaian Tenaga Honorer.

“Cara penyelesaian melalui Panja Pengawasan ini bersifat Ad Hoc. Kita akan mencari informasi dan formula, bagaimana PNS-PNS yang baru akan diterima ini menjadi PNS yang kualifikasinya cukup baik, walaupun kita sama-sama tahu saat ini dalam penerimaan itu passing grade-nya diturunkan,” ujarnya.

Legislator Fraksi Golkar itu menyatakan, saat ini Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sudah menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembahasan di Prolegnas 2020.

“Selain itu kita ingin mendapatkan masukan terkait bagaimana caranya menyelesaikan semaksimal mungkin masalah-masalah tenaga honorer yang belum terselesaikan sampai sekarang jumlahnya mencapai 439 ribu. Dalam waktu dekat penyelesaian masalah ASN ini tentu dapat melaui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang kita masukan menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2020,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari DPR