Rabu, 19 Februari 2020

Belum Semua Honorer Miliki NUPTK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hadirnya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 menjadi harapan baru untuk kesejahteraan tenaga honorer di sekolah. Pasalnya, dengan peraturan tersebut tenaga honorer bisa memiliki tambahan insentif hingga maksimal setara UMK.

Meski begitu, ada beberapa persyaratan yang mengharuskan tenaga honorer untuk memperoleh tambahan gaji. Seperti dengan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat dalam data pokok pendidikan per 31 Desember 2019.

Namun dari data Disdikbud Batang, hingga kini dari 1937 tenaga honorer SD baru sekitar 901 diantaranya yang memiliki NUPTK. Sementara dari untuk jenjang SMP 409 honorer baru masuk dapodik.

Kepala Disdikbud Batang, Achmad Taufik SP MSi menjelaskan pihaknya tengah menjupayakan pembuatan NUPTK untuk para tenaga honorer. Pihaknya juga menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan fokus mendata dan menyiapkan persyaratan agar para honorer ini bisa memiliki NUPTK.

“Jadi penerapan Permendikbud ini pun masih membutuhkan waktu dan harus direncanakan sebaik mungkin. Sehingga baru bisa dimulai setidaknya awal tahun ajaran mendatang. Pasalnya saat ini sekolah masih berpedoman pada APBS tahun ajaran 2019/2020. Sehingga ada dua pilihan yang bisa dilakukan, yakni melakukan perubahan APBS 2019/2020, atau memasukkannya mulai anggaran pada tahun ajaran 2020/2021. Namun begitu kita tidak hanya tinggal diam, tetapi juga mempersiapkan agar sekolah segera menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan juga melengkapi NUPTK bagi yang belum memiliki. Sedang kami upayakan sehingga tahun ajaran mendatang, kebijakan ini bisa diterapkan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (18/2/2020)

Lebih lanjut, Disdikbud nantinya akan mempersiapkan proses pembuatan NUPTK untuk tenaga honorer. Pihaknya mengaku kini proses pembuatan NUPTK pun dipermudah lantaran tidak perlu menggunakan SK Bupati, tetapi dapat menggunakan surat penugasan dari dinas. Khususnya bagi mereka yang sudah terverifikasi di Dapodik per 31 Desember 2019.

Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang, berharap seluruh honorer di Kabupaten Batang dapat merasakan manfaat kebijakan tersebut. Pasalnya hingga kini masih banyak rekan honorer yang belum memiliki NUPTK.

“Kemarin sudah kami sampaikan kepada dinas terkait syarat penerima dana BOS Reguler salah satunya harus punya NUPTK. Padahal dari teman-teman honorer masih ada dan banyak yang belum punya. Makanya kami mohon kepada dinas supaya segera memfasilitasi para honorer utk mendapatkan NUPTK baik Pendidik maupun tenaga kependidikan,” jelas Ketua Pagardika Batang, Soebono.

Pihaknya pun menyadari ke depan mungkin ada ketidaksamaan gaji yang akan didapatkan dari tambahan BOS Reguler tersebut. Meski begitu rekan honorer mengaku tidak mempermasalahkan. Mereka pun siap menerima tambahan BOS reguler sesuai dengan proporsi kebutuhan BOS reguler di masing-masing sekolah. Hanya saja Pagardika ingin agar kebijakan ini bisa merangkul semua tenaga honorer.

“Mau tidak mau mbak harus kami terima. Karena bagaimanapun juga untuk tambahan dari BOS Reguler ini walaupun sudah ada juknis yang mengatur maksimal hingga 50 persen, namun setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda. Sehingga penerimaan BOSnya pun akann berbeda dan tergantung pada kebutuhan sekolah juga. Bagi sekolah yang jumlah siswa nya sedikit, maka pendapatannya juga kecil, jadi untuk memberi tambahan disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan sekolah dan itu tidak sama antara sekolah satu dengan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari DISDIKBUD KABUPATEN BATANG

Senin, 17 Februari 2020

Komisi II Undang Pakar Bahas Reformasi Birokrasi dan Penguatan ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Untuk mendapatkan masukan terkait reformasi birokrasi serta penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa orang pakar yang berkaitan dengan persoalan implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Kita meminta banyak masukan dari pakar tentang penataan birokrasi dan ASN. Para ahli ini diharapkan bisa memberikan masukan tentang bagaimana sebetulnya penataan atau reformasi birokrasi yang betul-betul bisa menjawab secara komprehensif masalah penguatan birokrasi di pemerintahan dan penguatan ASN. Sehingga kita punya rencana-rencana kerja strategis baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ucap ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ahmad Doli menyampaikan, Komisi II DPR mempunyai konsen yang cukup tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ASN secara komprehensif. Oleh karenanya Komisi II DPR RI membentuk Panja Pengawasan tentang Seleksi CPNS dan Penyelesaian Tenaga Honorer.

“Cara penyelesaian melalui Panja Pengawasan ini bersifat Ad Hoc. Kita akan mencari informasi dan formula, bagaimana PNS-PNS yang baru akan diterima ini menjadi PNS yang kualifikasinya cukup baik, walaupun kita sama-sama tahu saat ini dalam penerimaan itu passing grade-nya diturunkan,” ujarnya.

Legislator Fraksi Golkar itu menyatakan, saat ini Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sudah menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembahasan di Prolegnas 2020.

“Selain itu kita ingin mendapatkan masukan terkait bagaimana caranya menyelesaikan semaksimal mungkin masalah-masalah tenaga honorer yang belum terselesaikan sampai sekarang jumlahnya mencapai 439 ribu. Dalam waktu dekat penyelesaian masalah ASN ini tentu dapat melaui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang kita masukan menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2020,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari DPR

Revisi UU ASN Wajibkan Pemerintah Angkat Honorer Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS). Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, yang membahas permasalahan tenaga kerja honorer dan seleksi penerimaan CPNS 2019-2020.

"Bahwa di Badan Legislasi, kemarin itu sudah disetujui oleh semua fraksi untuk mengesahkan undang-undang, merevisi undang-undang tentang ASN yang mewajibkan kepada pemerintah untuk mengangkat semua tenaga honorer yang memenuhi syarat. Selama ini kan pemerintah tidak punya payung hukumnya, dan tampaknya bisa disepakati pada paripurna masa sidang ini," jelas Sodik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (13/2/2020).

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, jika Revisi UU ASN sudah disetujui Pemerintah, maka tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan pengangkatan honorer menjadi PNS. Dan ada waktu lima tahun bagi pemerintah untuk merealisasikan undang-undang tersebut dalam kebijakan.

"Jika sudah sah, maka payung hukum itu sudah ada, tinggal masalahnya di anggaran. Dalam undang-undang itu masa transisinya lima tahun. Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak menggunakan tenaga honorer, dengan alasan tidak ada payung hukum. Tinggal masalah keuangannya," ungkap Sodik.

Dia mengatakan soal tenaga honorer, informasi yang dia terima di provinsi saja ada 10 ribu, dan itu hanya sebagian kecil yang ikut seleksi CPNS. Artinya masih harus ditangani oleh pemerintah provinsi untuk direkrut. "Kita juga mendapat informasi bahwa masih ada kesulitan pemerintah provinsi untuk mengatasi mengangkat tenaga honorer dengan upah minimal sesuai UMR," ujar Sodik.

Berita ini bersumber dari DPR