Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Uu: Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengharapkan pemerintah pusat bisa memberikan peluang dan penghargaan kepada guru honorer yang telah berjasa besar memajukan pendidikan.

Menurutnya, semisal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini terdapat 2.000 guru honorer SD dan SMP yang mengharapkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Meski moratorium pengangkatan Calon PNS (CPNS) masih berjalan, Uu berujar pemerintah pusat bisa menjadikan honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur yang ada.

"Saya berharap Pak Presiden untuk segera memberikan peluang, penghormatan, dan penghargaan kepada guru honorer. Minimal mereka bisa jadi PPPK," kata Uu saat menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin (16/9/2019).

"Tapi anggarannya jangan dibebankan kepada kami (pemerintah daerah) karena tidak akan cukup. Kalau bisa dari APBN atau diangkat saja jadi PNS," tambahnya.

Adapun di antara guru honorer yang ada di KBB itu terdapat beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Menurut Uu, mereka harus diprioritaskan jika ada pengangkatan.

"Kalau yang sudah mengabdi lama agar diprioritaskan, jangan sampai mereka kalah sama yang baru daftar dan kemudian lulus jadi PNS," ucap Uu.

"Ini kami harap tidak terjadi pada rekrutmen CPNS yang akan datang, yang honorer dulu dihabiskan," tegasnya.

Kepada para guru honorer, Uu pun meminta agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan istikamah dan ikhlas. Pemerintah daerah, kata Uu, tidak akan tinggal diam dan berupaya  memperjuangkan serta memperhatikan kesejahteraan para honorer.

"Saya berharap para honorer pada umumnya, sekalipun belum diangkat jadi PNS tetap bekerja melaksanakan tugas sebagai abdi negara karena kalau mereka mogok (kerja), saya kira pendidikan akan tersendat," ucap Uu.

"Tetap istikamah dan ikhlas, semoga Allah memberikan perlindungan dan jalan terbaik kepada para honorer," ujar Uu menutup pesannya.

Berita ini bersumber dari InilahKoran.
Share:

Seluruh kepala OPD di Samarinda agar tidak lagi melakukan pengangkatan PTT harian yang berimplikasi membebani anggaran belanja pegawai

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 800/4900/300.04 tentang Moratorium Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Harian di Lingkungan Pemerintah Samarinda, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49/2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 814.1/169/SJ tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Maka, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Samarinda agar tidak lagi melakukan pengangkatan pegawai tidak tetap harian yang berimplikasi membebani anggaran belanja pegawai. Sehingga ke depan, pemkot tidak lagi boleh merekrut pegawai dengan kriteria tersebut.

“Ini berlaku untuk semua OPD,” ujarnya setelah mendapat arahan dari Kadisdik Samarinda Asli Nuryadin.

Tujuannya, lanjut dia, untuk melakukan pemetaan tentang keadaan pegawai yang ada di lingkungan Pemkot Samarinda.

“Karena instruksi pemerintah pusat, maka harus diikuti,” kata dia.

Selain itu, sekarang pemerintah pusat sedang dalam proses proses pembenahan. Bahkan, daerah pun diminta melakukan hal serupa.

“Seluruh perwakilan daerah dipanggil untuk membantu dalam perencanaan, kebutuhan dan penataan guru oleh kementerian,” ucapnya.

Namun, pihaknya akan menyampaikan apa yang dibutuhkan dalam memenuhi kekurangan guru.

“Sekarang kan masih butuh guru. Tapi, kami akan mengikuti instruksi sampai ada kejelasan ke depannya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Kaltim Today
Share:

1.005 Honorer Terima SK Honorer dari Walikota

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa harapan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian dari Pemerintah Kota Cirebon akhirnya terwujud. Rabu (11/9) di Aula Gedung PGRI 1.005 orang guru honorer mendapatkan surat keputusan (SK) Honorer dari Walikota Cirebon.

Menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FTHSN) Kota Cirebon Kusmana S Sos MSi, dengan diterimanya SK Honorer ini para guru honorer mendapatkan legalitas dan pengakuan dari pemerintah. Ini akan memberikan harapan sekaligus semangat dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Disebutkannya, menurut data terakhir sampai Bukan September ini ada 1.005 guru honorer, baik di tingkat SD maupun SMP. Dari jumlah itu sebelumnya ada 38 orang yang sudah lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami akan terus perjuangkan para guru honorer ini untuk bisa menjadi PPPK. Selain itu kami juga terus berjuang untuk mendapatkan anggaran bagi tambahan untuk guru honorer ini,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Meski demikian, untuk angggaran di APBD Perubahan belum diakomodir, karena satu dan lain hal. Untuk itu pihaknya akan mencoba lagi mengajukan peningkatan insentif Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada anggaran di APBD murni tahun depan. “Kami juga mengapresiasi Disdik Kota Cirebon, yang akan mendata ulang guru honorer. Untuk itu kepada para guru honorer untuk menyiapkan semua SK pengangkatan dari kepala sekolah masing-masing, mulai dari awal hingga yang terakhir,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Cirebon Toto Haryanto SPd MSi mengungkapkan, untuk penyerahan SK Honorer ini, Kota Cirebon adalah yang keenam dari seluruh kota di Indonesia. Untuk Jawa Barat, posisinya ketiga setelah Kabupaten Kuningan dan Subang.

Menurutnya, keberhasilan keluarnya SK ini adalah berkat dukungan dan kerjasama seluruh guru honorer sekolah negeri yang ada di Kota Cirebon. Karena ini merupakan pengakuan pemerintah. Dengan SK ini guru honorer di sekolah negeri berhak mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ). Setelah lulus pendidikan itu guru berhak mendapatkan sertifikat.

Untuk menghitung nilai honor dari sertifikasi tersebut, Toto menyebutkan nilainya sama yaitu Rp1,5 juta rupiah. Ini merupakan kenaikan insentif yang cukup signifikan dari sebelumnya Rp350 ribu. “Kami mengimbau agar guru honorer yang menerima SK, agar segera mengurus pendataan di sekretariat yang ada di PGRI,” tegasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon.
Share:

Mendikbud: Wewenang LPMP akan diperluas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada di setiap provinsi akan diperluas.

"Wewenangnya akan diperluas, tidak hanya penjaminan mutu tapi juga pengawasan dana transfer ke daerah," ujar dia di Jakarta, Rabu.

Ke depan, LPMP akan memiliki akses mengawasi dana transfer daerah dan juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selama ini, hal itu tidak dilakukan oleh LPMP. Tim inspektorat daerah yang melakukan pengawasan. Kemendikbud juga mengusulkan agar nomenklatur LPMP diubah dan tidak lagi setara dengan eselon tiga.

"Kami mengusulkan agar LPMP setara dengan eselon dua, agar bisa melakukan pengawasan," kata dia.

Kemendikbud menambahkan dalam waktu dekat guru honorer akan digaji melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Oleh karena itu, dia meminta agar daerah melakukan pendataan agar tidak ada lagi guru honorer yang tercecer.

"Juga harus diperhatikan kalau nantinya ada guru honorer yang liar. Selama ini guru honorer digaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan itu rawan penyimpangan," katanya.

Kemendikbud berharap penggajian guru honorer dari DAU tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Dia berharap, dengan alokasi gaji dari DAU bisa meningkatkan pendapatan guru honorer, meskipun belum sepenuhnya sejahtera.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

MenPAN-RB: Seleksi CPNS 2019 Tunggu Presiden-Wapres Baru Dilantik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, rekrutmen CPNS 2019 akan dilakukan pada Oktober mendatang. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tanggal pelaksanaannya.

"Rekrutmen CPNS Oktober, di atas tanggal 20 Oktober, habis pelantikan presiden dan wapres lah," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).

Dia menyebutkan, dalam rekrutmen CPNS 2019, formasi yang disiapkan 100 ribu orang. Hingga saat ini sudah banyak yang instansi pusat dan daerah mengajukan usulan serta siap melaksanakannya.

"Sudah banyak instansi yang siap seperti Kemendikbud, Kemenhan, Kejagung, Mahkamah Agung, Pemda, dan lainnya," ujarnya.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Prioritas jabatan masih tetap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hukum, peneliti, dan lainnya.

"Guru masih ya karena Kemendikbud mengajukan usulan. Kami ingin dari 4,3 juta PNS ada 25 persen PNS yang bertalenta makanya dari rekrutmen diperbaiki sistemnya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K2 Jatim: Semua Sepakat Tetap Memperjuangkan Status PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur, Eko Mardiono mengaku puas dengan hasil Rapat Kerja Nasional PHK2I di Jakarta, 5-6 September 2019.

“Semua bersepakat untuk tetap memperjuangkan status PNS,” kata Eko Mardiono, kemarin.

Pada kesempatan itu, Eko mengaku bangga karena PHK2I masih tetap menjadi forum terbesar honorer K2 yang sudah terbukti kinerjanya.

"Kami ini forum besar dan sudah ada hasilnya. Saya terharu melihat semangat teman-teman honorer K2, mereka serasa berat meninggalkan ruang rakernas," tandas Eko.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas PHK2I Nur Baitih juga mengaku bersyukur karena Rakernas PHK2I dapat berjalan lancar dan sukses.

"Alhamdulillah peserta rakernas hari ke-2 tidak menyusut, malah semakin banyak. Ini bentuk kepercayaan honorer K2 kepada PHK2I,” kata Nur Baitih.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Titi dalam orasinya menegaskan garis perjuangan PHK2I adalah PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ruangan rapat kerja nasional (Rakernas) Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) di Gedung KNPI Jakarta seketika gegap gempita. Ini setelah mendengar orasi perjuangan Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih.

Titi dalam orasinya, menegaskan garis perjuangan PHK2I adalah PNS. PNS bisa diraih bila eksekutif dan legislatif saling mendukung.

Masuknya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Prolegnas menjadi pintu masuk menjadi PNS. Kalaupun banyak lika-liku untuk meraih status PNS, menurut Titi itu sebagai warna dalam perjuangan.

“Saya yakin, honorer K2 yang tersisa akan menjadi PNS tanpa batasan usia dan instansi. PNS, yes!," ujar Titi yang langsung disambut yel-yel yes oleh ratusan peserta rakernas, Kamis (5/9).

Dia pun membantah bila dirinya tidak lagi berjuang meski sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I. Menurut dia informasi yang menyesatkan tersebut telah membuat honorer K2 terpecah belah.

"Di sini saya berdiri di depan honorer K2. Saya dedikasikan hidup saya untuk perjuangan honorer K2 untuk meraih status PNS. Jangan pernah meragukan perjuangan saya dan pengurus PHK2I," tegasnya.

Dia menambahkan, kalau selama ini diam bukan berarti tidak berjuang. Titi lebih fokus bergerak di balik layar dan akan menampakkan diri bila perjuangan membawa hasil.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Perpres tentang jabatan PPPK belum terbit, NIP PPPK Jalur Honorer K2 Belum Jelas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sekitar 50 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 masih belum bisa menikmati status barunya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Hingga saat ini mereka belum mengantongi NIP (Nomor Induk Pegawai).

Hal ini karena Perpres tentang jabatan PPPK belum terbit. Pemerintah sedang fokus pada isu masalah politik terkait cabinet mendatang.

"Mohon maaf kalau soal NIP PPPK belum bisa dibahas. Ini sekarang lagi sibuk dengan urusan kabinet. Mungkin dibahas setelah pemerintahan baru terbentuk," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Rabu (4/9).

Dia menegaskan, saat ini pihaknya hanya menunggu perintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). BKN, prinsipnya siap memproses kapan saja.

Namun, dia memprediksi, MenPAN-RB Syafruddin tidak akan berani mengeluarkan kebijakan strategis dalam waktu dekat ini. Mengingat, jabatannya tidak lama lagi diganti menteri baru.

"Ya enggak bisa bikin apa-apa dulu sekarang. Iya kalau menpan-RB baru setuju melanjutkan. Kalau enggak, kan repot. Makanya sekarang cooling down dulu," tuturnya.

Berbeda dengan nasib PPPK tahap I yang belum jelas, untuk rekrutmen CPNS masih terus berproses. Pelaksanaannya tinggal menunggu gong menpan-RB baru. Rencananya kuota yang disiapkan 100 ribu orang.

"Insyaallah untuk rekrutmen CPNS 2019 sudah siap tinggal tunggu gong menpan-RB baru. Kalau PPPK masih belum jelas," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Audiensi dengan BKD Jatim, Tenaga Honorer Minta Kejelasan Pengangkatan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Jawa Timur mempertanyakan kejelasan pengangkatan tenaga honorer sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemarin (2/9) Tenaga Honorer K-2 Indonesia Bersatu (THK2IB) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur beraudiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

Ketua THK2IB Jatim Ipung Kurniawan menyebutkan, ada sejumlah materi yang disampaikan kepada BKD. Antara lain terkait diadakannya perekrutan PPPK maupun CPNS dan tambahan penghasilan dari pemprov sebesar Rp 750 ribu.

Kemarin pihaknya meminta pemprov memberikan prioritas kepada tenaga honorer kategori 2 (K-2) dalam setiap kebijakan yang terkait dengan pegawai non-PNS. Sebab, honorer K-2 merupakan pegawai pemerintah non-PNS yang sah. Mereka juga diangkat berdasar PP 48/2005.

Selain itu, tes perekrutan bagi K-2 menjadi perhatian THK2IB. Sebab, dengan tes, para tenaga honorer K-2 akan berkompetisi dengan para honorer baru. Hal itu dianggap kurang pas. Apalagi, honorer K-2 rata-rata sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. ”Kalau dibuka umum, K-2 yang tua-tua akan tersaingi,” ujar laki-laki yang menjadi tenaga honorer selama 16 tahun itu.

Berdasar audiensi dengan DPR terkait pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, papar dia, K-2 yang tidak lulus tes akan dikembalikan ke daerah. Menurut Ipung, hal itu bisa diartikan bahwa jika masih dibutuhkan, K-2 bisa dipekerjakan lagi. Namun, jika tidak, sangat mungkin mereka diberhentikan. ”Itu sangat disayangkan. Karena yang mengisi kekosongan di sekolah selama ini ya K-2,” tutur dia.

Karena itu, pihaknya berharap K-2 yang tidak lulus nanti bisa diangkat sebagai pegawai tetap daerah. Dengan begitu, ada jaminan terhadap K-2. ”Tidak etis kalau dikeluarkan. Pengabdian kami semestinya lebih dihargai,” ucap dia.

Kepala BKD Jatim Anom Surahno memahami keresahan para tenaga honorer. PP 49/2018 menyebutkan, aparatur sipil negara hanya dua, yakni PNS dan non-PNS. Sedangkan PTT, GTT, maupun PTT BLUD tidak boleh ada lagi. Mereka harus menjadi PPPK. Nah, untuk menjadi PPPK, memang ada ketentuan yang harus dipenuhi. ”Sekarang honorer dalam proses penyelesaian PPPK,” papar dia.

Di Jatim, GTT dan PTT di SMA, SMK, dan PKLK (pendidikan khusus dan layana khusus) sebanyak 19.959 orang. Sedangkan PTT BLUD 9.591 orang. Dengan begitu, total hampir 30 ribu GTT dan PTT. Sesuai dengan PP 49/2018, jumlah itu akan dituntaskan selama lima tahun ke depan, terhitung sejak 2019. ”Akan dilakukan secara bertahap,” terang dia.

Tahun ini total 1.178 tenaga honorer akan mengikuti tes PPPK. Belum tentu semua lulus. Sebab, ada sejumlah tes yang harus mereka ikuti. Meliputi tes inteligensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kompetensi dasar. ”Kami sesuai data dari Kemen PAN-RB,” lanjut dia.

Soal waktu tes, Anom belum bisa memastikan. Sebab, belum ada informasi dari pemerintah pusat. K-2 memang menjadi prioritas dalam perekrutan. Sebab, mereka pernah mengikuti tes, tapi belum diangkat. ”Tes pertama 2005. Ikut tes, tapi belum ada formasi. Itu yang jadi prioritas pengangkatan,” katanya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Sistem Informasi BKD Jatim Hasyim Ashari menambahkan, dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, memang harus ada seleksi. Alasannya, keterbatasan anggaran. Selain itu, ada ketentuan passing grade yang harus dipatuhi. ”Kalau tidak sesuai passing grade, tidak bisa dipaksakan untuk diangkat,” katanya.

Dia mengakui, tuntutan pengangkatan tidak hanya datang dari K-2 setelah 2005. Tetapi juga para honorer sebelum 2005. Mereka menginginkan perlakuan yang sama. Yakni, bisa diangkat sebagai PPPK. Soal itu, Hasyim menyebut PP 49/2018 tetap menjadi instrumen penyelesaian. Yakni, harus tetap memenuhi kualifikasi dan kompetensi seperti yang dipersyaratkan.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos




Share:

Honorer Di Ende Pertanyakan Nasib Mereka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tenaga honorer di Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka pasalnya meskipun telah mengikuti test sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Bulan Februari 2019 lalu hingga kini nasib tenaga honorer belum jelas apa diangkat sebagai PPPK atau diangkat menjadi PNS.

Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Senin (2/9/2019) di Ende.

Ustad Zamroni mengatakan sampai saat ini tenaga honorer masih terus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang juga belum jelas mau dibawa kemana masa depan tenaga honorer apa diangkat menjadi PPPK atau PNS atau ada kebijakan lain.

“Kami jadi bingung soal kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat mau diangkat menjadi PNS tidak jelas begitupun menjadi PPPK juga tidak jelas padahal sudah dilakukan test,”kata Ustad Zamroni.

Terkait dengan nasib tenaga honorer, Ustad Zamroni mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk segera memberikan kejelasan sehingga tenaga honorer tidak dibuat terus menunggu tanpa ada kepastian.

“Kami sudah bertahun-tahun terus menunggu nasib dari pemerintah pusat bahkan pada puncaknnya ketika ada ujian test PPPK itupun tidak jelas sampai sekarang ini,”kata Ustad Zamroni.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang
Share:

Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai berharap disdik segera mencairkan tunjangan honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah memastikan kenaikan tunjangan kinerja honorer. Namun, besarannya belum diumumkan.

‘’Masih belum ditetapkan (dalam paripurna, Red). Setelah ditetapkan akan kita umumkan,’’ kata Kabid Ketenagaan Disdik Bojonegoro Aunur Rofiq kemarin (31/8).

Perlu diketahui, kenaikan tunjangan kinerja honorer ditetapkan pada APBD perubahan. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja honorer. Dengan kenaikan tersebut diharapkan mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas.

Selama ini, disdik memberikan perhatian lebih pada honorer. Bahkan, kenaikan besaran tunjangan tidak hanya kali ini. Januari lalu, honor pegawai non-PNS itu juga naik. Dari Rp 750 ribu menjadi Rp  1 juta per bulan. Itu untuk honorer K-2. Yang non K-2 dari Rp 500 ribu menjadi Rp 650 ribu per bulan.

Pencairan tunjangan honorer K-2 setiap dua bulan sekali. Itu yang tercepat. Sebab, disdik tidak bisa mencairkan sebulan sekali. Terganjal proses administrasi.

Jumlah honorer di Bojonegoro tercatat sekitar 4 ribu orang. Terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan tenaga medis. Dari jumah tersebut, sekitar seribu lebih adalah honorer K-2. ‘’Sisanya, honorer yang bukan K-2,’’ terang Rofiq.

Sementara itu, hingga kini tunjangan belum cair. Pencairan diagendakan secepatnya. ‘’September cair. Setelah tanggal 2 kita proses,’’ tegas mantan kepala UPT Disdik Dander itu.

Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai berharap disdik segera mencairkan tunjangan tersebut. Sebab, sudah terlalu lama honorer menunggu. ‘’Pencairan selalu telat. Kami harap tidak telat terus,’’ ujar pendidik SDN Banjarjo, Kecamatan Padangan itu.

Arif menjelaskan, selama ini honorer hanya mengandalkan tunjangan. Besaran honor dari sekolah pun jumlahnya tidak besar. Karena itulah, meski kecil pencairan tunjangan tetap dinanti. ‘’Kami juga berterima kasih atas rencana kenaikan tunjangan itu,’’ ujarnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog