Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

4 Bulan Pascalolos Seleksi, Nasib PPPK Masih Abu-abu

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Para pegawai honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempertanyakan nasib mereka. Sejak lolos seleksi pada Maret lalu sampai Agustus ini belum ada kejelasan kapan surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK diterbitkan.

Mereka justru heran dengan keputusan pemerintah yang akan kembali membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon PPPK tahap II dalam waktu dekat ini. "Kenapa tidak diselesaikan dulu yang seleksi PPPK tahap I? Ini malah mau membuka seleksi tahap II," kata Ida Nursanti, salah satu calon PPPK yang lolos seleksi tahap pertama, Kamis (22/8/2019).

Terlebih, imbuh Ida, CPNS yang seleksinya hampir berbarengan atau hanya selisih satu bulan dengan seleksi PPPK, SK pengangkatannya kini sudah terbit, bahkan mereka sudah menerima gaji CPNS, sedangkan calon PPPK belum ada kejelasan. Padahal PPPK juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang ASN.

“Hak PNS dan PPPK sama. Hanya PPPK tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” ucap Ida.

Dia menjelaskan total ada 177 PPPK di Bantul yang lolos seleksi beberapa waktu lalu. Bahkan mereka sudah mengurus pemberkasan pada April lalu, namun sampai sekarang masih menggantung. Oleh sebab itu dia merasa pemerintah seolah setengah-setengah dalam mengangkat honorer menjadi PPPK.

Saat ini para calon PPPK masih bekerja di instansinya masing-masing sebagai honorer dengan insentif dari Pemkab Bantul yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Di tengah kebimbangan menunggu kejelasan SK PPPK, guru olahraga di SD Trirenggo, Bantul ini terbantu dengan adanya kenaikan insentif dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul.

Tenaga honorer K2 dengan SK pengangkatan sampai 2005 saat ini mendapat insentif sebesar Rp1, 5 juta per bulan. Sementara honorer golongan II yg SK pengangkatannya maksimal 2007 mendapat insentif Rp1 juta per bulan. “Semuanya dibayar tiga bulan sekali. Kalau harus memilih ya kami tetap memilih PPPK karena haknya sama dengan PNS," ucap Ida.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan Bupati Bantul belum bisa memperoses SK PPPK karena Pusat memang belum mengeluarkan nomor induk kepegawaian (NIP) untuk PPPK.

Danu mengaku tidak mengetahui alasan Pusat belum bisa memproses status calon PPPK. "Saya juga heran kenapa belum diproses," ucap dia.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

4.650 GTT/PTT akan Terima SK Tahap Pertama

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Setelah sempat terjadi penundaan pembagian pada Selasa (27/8) kemarin, akhirnya SK bupati untuk GTT/PTT mulai dibagikan hari ini. Untuk tahap pertama, yang akan menerima SK sebanyak 4.650 GTT/PTT. Penyerahan SK dilaksanakan di kantor Bupati Lombok Timur.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, HM Zainuddin M.Pd,M.Si kepada Radar Lombok kemarin.“Setelah sempat tertunda beberapa hari kemarin, mulai besok (hari ini, red) dokumen perintah kerja,  kelompok kerja dan surat perintah kerja untuk tahap pertama akan mulai kita bagikan,” katanya.

Dijelaskan bahwa pembagian SK bupati tahap pertama sebanyak 4.650 orang akan mulai dilaksanakan pada Jumat pukul 16.00 Wita kepada 582 orang. Kemudian pada Sabtu pagi pukul 08.00 akan 601, Sabtu siang pukul 14.00 Wita sebanyak 630, Minggu pukul 08.00 Wita 602, siang pukul 14.00 Wita 658 dan sebanyak 1.577 orang  pada hari Senin. Untuk tahap berikutnya diharapkan bisa selesai izin dari bupati sehingga proses pembagian akan segera dapat dilaksanakan. “Untuk tahap selanjutnya berapa jumahnya tergantung izin Pak Bupati nantinya,” imbuhnya.

Namun ia memberikan gambaran bahwa yang akan mendapatkan SK melampaui jumlah yang terdaftar di Dapodik sampai dengan Desember 2018. Yang terdaftar di Dapodik  sebanyak 5.535, sementara yang akan mendapatkan SK bupati mencapai 6.820 orang.“Ini belum termasuk guru di sekolah swasta, namun perlu dicatat bahwa guru sekolah swasta akan diberikan bukan dalam bentuk SK, melainkan bantuan dalam bentuk insentif dengan MoU bupati dengan pimpinan yayasan sekolah swasta,” terangnya.

Tentu tidak semua guru swasta akan mendapatkan insentif dimaksud melainkan  bagi yang
memenuhi kriteria.

Terkait sinyal akan pembagian insentif bagi para guru swasta tersebut dikatakan karena bupati ataupun dinas tidak boleh mengeluarkan SK sesuai peraturan pemerintah pusat. Sebelumnya banyak pertanyaan dari para guru swasta terkait SK bupati tersebut sehingga kemudian menegaskan bahwa jika bupati atau dinas mengeluarkan SK maka itu adalah pelanggaran. Sekaligus berharap pembagian SK yang akan mulai dilaksanakan hari ini hingga selesai nantinya akan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan seperti pada rencana awal pembagian pada Selasa lalu.

Sementara itu berdasarkan jadwal yang berhasil Radar Lombok dapatkan, pembagian untuk tahap pertama ini untuk hari Jumat akan dibagikan kepada GTT/PTT dari Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Sukamulia, Suralaga dan Pringgasela. Untuk pembagian hari Sabtu pagi akan dibagikan untuk Kecamatan Masbagik, Terara dan Sikur dan Sabtu siang Kecamatan Montong Gading, Aikmel, Wanasaba dan Suela. Minggu pagi kecamatan Pringgabaya, Sembalun, Sambelia dan Sakra dan Minggu siang Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaru.

Berita ini bersumber dari Radar Lombok.
Share:

Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Bangli mendapat kabar gembira.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Bangli mendapat kabar gembira.

Setelah peningkatan upah tahun 2019 ini, hal yang sama akan kembali mereka rasakan tahun depan.

Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan, tahun 2020, upah bulanan itu kembali dirancang meningkat menjadi Rp 2 juta.

Hal tersebut juga sempat diungkapkannya saat menghadiri acara audiensi dari DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengenai tenaga kontrak belum lama ini.

Terkait rencana kenaikan upah, Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani itu juga mengaku telah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kenaikan upah bisa diberlakukan pada tahun depan.

Gianyar menilai, peningkatan upah tujuannya untuk mensejahterakan para PTT dan GTT.

“Katanya guru itu kan masuk dalam tujuan negara di pembukaan alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun orang yang harus mencerdaskan, hidupnya justru sulit. Sebab itu berketetapan pada tahun 2020, tenaga kontrak kami minimal gajinya Rp 2 juta. Sudah perintah itu,” tegasnya, Rabu (28/8/2019).

Untuk diketahui, pada tahun 2018, upah PTT dan GTT hanya sebesar Rp 990.427.

Tenaga kontrak berjumlah 1.794 orang dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut akhirnya bernapas lega.

Sebab oleh dewan, rancangan peningkatan upah akhirnya disetujui.

Sehingga pada tahun 2019, upah PTT dan GTT di Bangli menjadi Rp 1.250.000.

Made Gianyar tidak memungkiri rancangan upah sebesar Rp 2 juta, berbeda tipis dengan UMR Bangli sebesar Rp 2,1 juta.

Ia berharap, dengan usulan tersebut Dewan justru bisa menyetujui peningkatan upah minimal sesuai UMK Bangli yakni Rp 2,299 juta.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangli, I Nyoman Widiana menjelaskan rencana kenaikan gaji sebelumnya, lantaran pemerintah daerah mengamini agar PTT maupun GTT masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan iuran diambil dari jumlah tersebut.

“Sebelumnya sudah sempat naik untuk BPJS Kesehatan. Kamudian pada tahun 2019 kembali ditingkatkan untuk masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun dari kenaikan itu, juga ada peningkatan kesejahteraan. Di mana PTT dan GTT menerima upah bersih sekitar Rp 1 juta,” ucapnya kemarin.

Disinggung rencana Bupati Bangli untuk kembali meningkatkan upah PTT dan GTT, Widiana membenarkan ada rencana tersebut dan kini telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020.

Namun demikian, belum bisa dipastikan untuk naik dan tidaknya.

“Artinya belum tentu naik. Karena sampai saat ini kami pun belum mendengar ada rancangan naik untuk di APBD,” katanya.

Pembayaran upah PTT dan GTT dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di lain sisi, Widiana mengatakan bahwa peningkatan upah PTT dan GTT merupakan suatu kebijakan. “Kalau sudah kebijakan naik, ya kegiatan lainnya dikurangi," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Bali.
Share:

Mendikbud: Tahun Depan Gaji Guru Honorer Tak Lagi dari Dana BOS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan sedang membahas anggaran khusus untuk guru honorer yang akan disiapkan untuk tahun depan.

"Beberapa hari ini kita bahas antara staf Kemenkeu dan Kemendikbud untuk memastikan bahwa tahun 2020 nanti pendapatan guru tidak tetap atau honorer bisa ada sumber yang pasti yaitu dari dana alokasi umum," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.

Muhadjir mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU).
Sehingga, Muhajir mengatakan, gaji guru honorer tidak lagi diambilkan dari dana BOS atau urunan dari wali siswa.

"Selama ini, mereka mendapatkan yang tidak layak. Nanti sudah teralokasikan dalam dana alokasi umum, melekat dengan tunjangan guru dan gaji guru ASN.  Mudah-mudahan tingkat pendapatannya agak terangkat walaupun saya tahu juga memang belum 100 persen terpenuhi," tutur Muhadjir.

Kemendikbud berupaya agar tahun 2020 sudah direalisaikan. "Secepatnya final (diputuskan)," kata dia. Selain itu, Muhadjir juga meminta agar jangan ada lagi moratorium guru. Karena jika moratorium dilaksanakan itu pasti terjadi penumpukan kekurangan guru.

Data pensiunan guru, Muhadjir berujar,  untuk tahun 2019 saja sekitar 52 ribu. Puncaknya, pada 2022 itu terdapat sekitar 72 ribu. Jadi, jika moratorium bertahun-tahun itu bisa menjadi masalah besar.

"Karena itu jangan sekali-kali ada moratorium guru. Tiap tahun harus ada pengangkatan, untuk menggantikan pensiun dan penambahan sekolah baru," tutur Muhadjir. "Saat ini harapannya akan ada penyelesaian 5 tahun ke depan mengenai guru honorer. Jadi nanti ada 3 skema, yaitu guru honorer, pengganti pensiun dan penambahan sekolah baru."

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 5 September mendatang.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 5 September mendatang. Rakernas PHK2I yang dipusatkan di Jakarta ini, bakal dihadiri 500 honorer K2 seluruh Indonesia.

Ketum PHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, rakernas digelar untuk membuktikan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu masih eksis.

Pasalnya, lanjut Titi, sejak keikutsertaan dirinya dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I, sebagian honorer K2 meragukan keseriusannya berjuang. Mereka juga memertanyakan visi misinya dalam perjuangan honorer K2 yang bergeser dari PNS ke PPPK.

"Rakernas PHK2I 5-6 September di Jakarta menunjukkan kalau kami komit terhadap perjuangan. Kami serius berjuang mendapatkan status PNS," kata Ketum PHK2I Titi kepada JPNN.com, Rabu (28/8).

Dia menegaskan, PHK2I tetap melakukan gerakan-gerakan aktif dan terus menerus baik secara terbuka maupun gerilya. Ini sekaligus membuktikan kepada orang-orang yang berusaha mencari kesalahan dan kelemahan PHK2I.

"Peserta rakernas kami pastikan lebih dari 500 orang dari seluruh Indonesia. Karena kami bekerja nyata dan tidak sekadar omong," ucapnya.

Dia berharap, seluruh honorer K2 bisa ikut hadir dalam rakernas PHK2I. Dalam rakernas akan dibahas tentang perjuangan honorer K2 menjadi PNS dan mendorong dituntaskannya revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

FH2KI Kabupaten Tangerang Harap Rekrutmen PPPK Gelombang 2 Lebih Maksimal

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FH2KI) Kabupaten Tangerang menginginkan penyerapan tenaga guru honorer dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang 2 nanti dapat lebih maksimal. Pasalnya, dalam gelombang pertama kemarin dari 9.000 tenaga honorer yang ada, hanya 200 orang saja yang diterima, Selasa (27/8/2019).

Ketua FH2KI Kabupaten Tangerang, Nuryanah mengatakan bila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana untuk membuka rekrutmen gelombang dua dalam waktu dekat, dengan kuota sebanyak 500 orang yang terdiri dari 350 untuk K2 dan 150 untuk tenaga honorer. Jumlah itu masih sama dengan kuota gelombang rekrutmen pertama.

“Untuk K2 itu ada 1.125 tenaga guru, yang mendaftar 940 orang dan yang lolos administrasi 912 orang. Total yang sudah dilantik 573 K2, untuk tenaga kesehatan 64 dan penyuluh pertanian 50 orang pada rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.

Nuryanah menjelaskan, rekrutmen PPPK ditahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dengan kuota yang disediakan hanya berkisar untuk 500 orang saja, dan diharapakan dengan kuota tersebut Pemkab lebih memaksimalkan penyerapan K2 dan tenaga guru.

Kata Nuryanah, gelombang pertama semakin banyak guru yang diterima maka akan semakin besar yang lolos meskipun hanya memiliki kuota 500 saja.

“Gelombang dua ini hanya 500 saja tidak bisa nambah, karena honorer ini bertahap. Mungkin nanti tahapnya sampai 2024 akan terserap semua, anggota saat ini ada 1.400an yang belum tertampung dan harus mengikuti PPPK karena CPNS kan sudah tidak bisa hanya usia dibawah 35 tahun,” jelasnya.

Menurut Nuryanah, bila pemerintah harus memperioritaskan K2 dan guru honorer dalam PPPK gelombang dua ini agar penyerapan K2 dan honorer lebih maksimal lagi.

“Kemarin rapat dengan pemerintah rekrutmen itu September, tetapi tergantung dari pemerintah karena SK kemari juga belum keluar,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Kabar6.
Share:

Pengurus Pusat FGTHSNI Riyanto Agung Subekti mendesak pemerintah memprioritaskan penuntasan nasib para honorer K2. Baik guru honorer maupun tenaga teknis lainnya.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Pusat Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Nasional Indonesia (FGTHSNI) Riyanto Agung Subekti mendesak pemerintah memprioritaskan penuntasan nasib para honorer K2. Baik guru honorer maupun tenaga teknis lainnya.

"Seharusnya saat rekrutmen CPNS 2018, masalah honorer K2 sudah rampung dan jangan keburu membuka rekrutmen CPNS untuk umum dulu," kata Itong, sapaan karib Riyanto kepada JPNN.com, Minggu (25/8).

Sementara, terkait usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar gaji guru honorer K2 bisa masuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan dari APBN dan nominalnya setara upah minimum regional (UMR), menurut Itong, sah-sah saja.

Memang seharusnya pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh terhadap nasib dan kesejahteraan mereka (honorer K2).

Sebab, mereka sudah lama mengabdi untuk bangsa ini, maka usulan Kemendikbud tersebut wajib didukung.

"Sebelum mendikbud, kami sudah lama mengusulkan hal tersebut. Itu tertuang dalam 10 tuntutan aksi pada 15 September 2015 kepada pemerintah. Salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada honorer K2 setara dengan UMP/UMR sebelum diangkat PNS," terangnya.

Selain gaji, lanjut Itong, mereka sangat berharap pemerintah juga memerhatikan pegawai tidak tetap (PTT) lainnya. Jadi tidak hanya honorer K2.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Bulan Depan Gaji Guru Honorer di PPU Bakal Naik, Telah Dialokasikan di APBD P 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gaji untuk tenaga pendidik (guru) honorer dan tenaga kependidikan atau tenaga tata usaha di sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan naik mulai September 2019.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) telah mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 untuk mengakomodasi kenaikan gaji tersebut.

Saat ini, ada sebanyak 744 guru honorer dan tenaga kependidikan di PPU, yang akan menerima kenaikan gaji tersebut.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin menyebutkan, pihaknya terlebih dahulu menyesuaikan pada APBD P 2019.

"Kami alokasikan di APBD P 2019 untuk 4 bulan," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin, Minggu (25/8/2019).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin menambahkan, kenaikan gaji guru honorer dan tenaga kependidikan ini,

merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati PPU sejak terpilih 2018 lalu, dan direalisasikan September mendatang.

Penerimanya adalah guru honorer dan tenaga kependidikan TK, SD dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten PPU.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,11 miliar, dengan jatah Rp 2,879 miliar untuk sekolah negeri dan Rp 4,231 miliar untuk sekolah swasta.

Kenaikan gaji akan diberikan sesuai dengan masa kerja dan pendidikan terakhir.

Honorer yang bekerja sebagai pendidik di jenjang SD dan SMP negeri dan swasta untuk masa kerja 5 tahun ke atas, dengan pendidikan terakhir SMA Sederajat akan menerima gaji Rp 2,3 juta.

Sedang pendidikan S1 akan menerima Rp 2,5 juta.

Guru honorer dengan masa kerja 5 tahun ke bawah, dengan pendidikan terakhir SMA sederajat akan menerima Rp 2 juta, dan S1 sebesar Rp 2,3 juta.

Tenaga kependidikan pada SD dan SMP negeri maupun swasta, untuk masa kerja 5 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir SMA sederajat, gaji yang diterima Rp 2 juta dan S1 adalah Rp 2,3 juta.

Sedangkan, tenaga kependidikan dengan masa kerja 5 tahun ke bawah, SMA sederajat menerima Rp 1,7 juta dan S1 menerima Rp 2 juta.

Guru honorer pada TK sederajat, baik formal, informal maupun nonformal akan menerima gaji sebesar Rp 1,1 juta.

"Awalnya, kenaikan gaji ini akan diterapkan pada awal tahun, namun baru bisa diakomodir pada APBD P 2019," pungkas Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin.

Berita ini bersumber dari Tribun Kaltim
Share:

3 Tips Belajar ala Siti Riza, PNS dengan Nilai Tes Tertinggi di BKKBN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa bisa berhasil dalam menjalani sebuah tes, siapa tidak akan merasa senang? Apalagi jika kesuksesan yang diraih, bisa dikatakan merupakan sebuah prestasi yang tidak banyak bisa diraih oleh orang pada umumnya. Inilah yang mungkin bisa menggambarkan kejadian yang dialami oleh seorang PNS bernama Siti Riza, asal Jawa Tengah.

Tahukah Anda? Siti merupakan PNS dengan nilai tertinggi dalam gelaran tes CPNS (calon pegawai negeri sipil) untuk BKKBN pada 2018 lalu? Pencapaian yang tidak banyak bisa diraih oleh seseorang bukan?

Kepada Okezone, PNS yang bekerja sebagai penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini, menceritakan pengalamannya menjadi peserta tes CPNS dengan raihan nilai tertinggi khusus untuk formasi penyuluh keluarga berencana.

Siti menuturkan, awalnya ia terpanggil berniat untuk mengikuti tes CPNS memang karena sudah berniat betul ingin menjadi seorang penyuluh KB.

“Karena saya memang ingin menjadi penyuluh KB. Saya suka bertemu dan berkomunikasi dengan orang banyak. Mendengarkan cerita hidup mereka, masalah yang sedang dihadapi, dan bersama-sama cari opsi solusi untuk masalahnya. Ketika akhirnya sudah memutuskan, kemudian merasa puas dan merasakan manfaatnya, saya merasakan kelegaan dan kepuasan tersendiri bisa membantu,” tutur Siti saat diwawancara Okezone, Minggu (25/8/2019).

Memutuskan untuk menjajal peruntungan diri dengan mengikuti tes CPNS, menariknya walau sukses meraih nilai tertinggi. Siti mengungkapkan, secara keseluruhan persiapan dirinya belajar hanya dilakukan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan.

Kemudian, bagaimana tips belajar ala Siti? Apakah ia belajar mati-matian tak kenal waktu?

“Memang sudah berniat tes jadi PNS di tes cpns periode 2018. Sudah mulai mempersiapkan diri 1-2 bulan sebelum hari tes. Pertama pelajari materi-materi TIU dan TWK dari buku CPNS. Kemudian membiasakan diri dengan tipe-tipe soal tersebut dengan belajar dari kumpulan soal. Buku, internet atau aplikasi soal cpns di playstore. Sedangkan untuk TKP, tidak ada materi yang bisa dipelajari, sebab memang TKP fungsinya agar melihat apakah karakter kita sesuai dengan karakter PNS yang berjiwa melayani. Jawab soal itu berusaha memposisikan diri sebagai PNS,” imbuhnya panjang lebar.

Ketika ditanya lebih lanjut, selain belajar dan latihan soal dari berbagai platform. Siti mengaku, ada tiga kunci yang ia pegang saat menjalani tes CPNS kala itu. Yakni niat awal bekerja dan mengingat petuah yang sempat diberikan oleh mantan atasannya terdahulu.

“Tiga kunci yang saya pegang. Niat, fokus dan doa. Mantapkan niatnya dulu, benar ingin jadi PNS? Kalau sudah mantap niatnya pasti akan berusaha maksimal. Kita akan fokus dalam menyiapkan segala administrasi, belajar dan tentu diiringi doa. Ketika malas dan ragu, ingat lagi tujuan awal diri kita. Bos saya di tempat kerja dulu sering mengingatkan, "victory meets preparation", tidak ada yang namanya kebetulan, yang ada adalah kesempatan bertemu persiapan,” tandas Siti lugas.

Berita ini bersumber dari Okezone
Share:

Pemkot Makassar Upayakan Gaji Honorer Setara dengan UMK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini sementara mengupayakan agar gaji tenaga honorer, bisa setara dengan upah minimum kota (UMK).

Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb belum lama ini. Kata dia, saat ini pemerintah kota sedang menyusun sistem pemberlakuan gaji secara merata khususnya untuk tenaga honorer (non PNS).

Tidak hanya itu, persoalan gaji tenaga honorer yang selama ini seringkali lambat terbayarkan juga akan menjadi perhatian khusus pemerintah kota. 

"Ini akan segera kita evaluasi sehingga persoalan tersebut tidak menjadi hambatan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Hal tersebut juga diakui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman.

Dia menerangkan seiring akan diberlakukannya tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga melakukan kajian untuk penerapan gaji tenaga honorer agar bisa setara dengan UMK. 

“Ini sementara kita kaji, tapi kita lihat dulu kemampuan anggaran pemerintah seperti apa," ucapnya.

Kata dia, saat ini jumlah tenaga honorer kurang lebih 8.000-an. Jumlah ini dinilai sudah melebihi kebutuhan pemerintah kota (pemkot) sehingga dipastikan tidak ada penambahan tenaga honorer tahun ini.

Dia mengaku tidak ada persiapan khusus untuk rencana kenaikan gaji tenaga honorer. Pasalnya, itu rencana itu sangat bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah. 

“Selama pak pj belum ada usulan pengangkatan honorer. Tapi kita lihat nanti, apakah dengan jumlah sebesar itu bisa diakomodir oleh APBD untuk dinaikkan gajinya atau seperti apa, karena kan pasti jumlanya seragam (gajinya), dan kita tidak bisa mendesak kenaikan gaji, karena itu bergantung keuangan pemerintah," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II yang sudah berbulan-bulan tertunda dipastikan kembali mundur sampai September.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II yang sudah berbulan-bulan tertunda dipastikan kembali mundur sampai September.

Meski diundur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menegaskan PPPK akan berlangsung tahun ini.

"PPPK akan direkrut. Sedang disiapkan, sudah mulai rapat-rapat Panselnas (Panitia Seleksi Nasional)," ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Ketika ditanya apakah bulan ini dapat terlaksana seperti sebelumnya dijanjikan, Syafruddin berkata pengumuman pelaksanaan perlu menungu paling lambat hingga September.

"(Pelaksanaan) bulan depan kayaknya," ucapnya.

Seleksi PPPK Tahap II itu rencananya terlaksana pada pertengahan tahun ini, tetapi mendadak ditunda. Syafruddin sebelumnya memperkirakan paling lambat PPPK akan terlaksana usai 17 Agustus 2019.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Menpan RB, Syafruddin menyatakan, pemerintah hanya fokus menyelesaikan honorer yang sudah lama mengabdi.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin menyatakan, pemerintah hanya fokus menyelesaikan honorer yang sudah lama mengabdi.

Sedangkan tenaga honorer yang baru diangkat alias belum lama bekerja, tidak akan diprioritaskan.

Syafruddin mengatakan, honorer yang direkrut setelah terbitnya PP 43/2007 tentang perubahan atas PP 48/2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Sudah enggak ada itu angkat-angkat honorer. Kan jelas aturan mainnya di PP 48/2005 jo PP 43/2007. Di situ jelas dituliskan dilarang merekrut honorer lagi,” kata Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).

Kalau kemudian masih ada daerah yang merekrut honorer baru, lanjutnya, jadi tanggung jawab masing-masing. Pemerintah pusat tidak akan menyelesaikannya.

“Kami hanya mau selesaikan honorer lama yang masa pengabdiannya belasan tahun. Kalau baru-baru enggak kami urus. Silakan daerah urus sendiri, kan larangan merekrut hononer sudah dikeluarkan,” tegasnya.

Dia meminta pemda untuk tidak mengangkat honorer baru lagi. Sebab, ujung-ujungnya akan minta diangkat aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK.

“Yang honorer baru silakan ikut rekrutmen jalur umum. Jangan minta dapat perlakuan khusus. Intinya pemerintah fokus selesaikan honorer lama. Data honorer lamanya sudah ada, tinggal diselesaikan,” tandasnya. 

Berita ini bersumber dari Fajar.co.id
Share:

Pemda Dilarang Rekrut Tenaga Honorer Lagi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri PANRB, Syafruddin kembali menegaskan, Pemerintah Daerah tidak lagi dibolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Bagi Pemda yang bandel, lanjut dia bakal dikenakan sanksi.

Meskipun demikian, Mantan Wakapolri ini tidak merinci sanksi apa yang bakal diberikan. Sebab sanksi ada dalam wewenang Mendagri.

"Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer nanti di kasih sanski oleh Mendagri," kata dia, usai Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia mengatakan terkait tenaga honorer yang belum diangkat nantinya akan difasilitasi untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kemudian sisa, kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui P3K," ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas ASN, terutama dari segi jenjang pendidikan. Sebab hampir separuh ASN Indonesia belum mengantongi ijazah S1.

"Kemudian karena ASN sekarang harus S1 tadi sudah saya sampaikan, 50 persen sudah sarjana, 50 persen belum, maka tugas negara untuk yang sisanya itu gimana caranya bisa di S1 kan, nanti kita atur formulasinya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pembukaan Seleksi CPNS Ada Kemungkinan Didahulukan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerima rumusan fomasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari semua Kementerian dan lembaga yang akan dibuka dalam seleksi tahun ini. 

Namun, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan lembaganya belum menerima rumusan semua formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka pada 2019. 

"Kalau [formasi] CPNS, saya rasa sudah masuk semua, yang belum itu PPPK. Jadi mungkin akan kita dahulukan [pendaftaran seleksi] PNS," ujar Bima di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). 

"Karena kalau menunggu [formasi] PPPK, waktunya tinggal sebentar," tambah Bima. 

Bima menjelaskan, pembukaan seleksi CPNS perlu segera dilakukan karena pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sudah mendesak, terutama untuk profesi tenaga pendidikan dan kesehatan. Dia berharap, pendaftaran seleksi CPNS 2019 bisa dibuka tepat waktu, Oktober nanti. 

"Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini masih minta Presiden [Jokowi] untuk melakukan rapat terbatas. Ini perpindahan pemerintahan baru kan harus ada pembahasan," ujar Bima. 

Sebelumnya, pada 8 Agustus 2019 lalu, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan sebagian kementerian dan pemda belum mengajukan usulan formasi CPNS. 

"Kurang lebih ada 14 Kementerian dan lembaga yang masih perlu diklarifikasi. Pemdanya kurang lebih 77," kata Setiawan di Kantor Kemen PAN-RB, Kamis (8/8/2019).

Berita ini bersumber dari Tirto.id
Share:

Gaji PPPK Dialokasikan dalam DAU

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengungkapkan kemungkinan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dialokasikan dalam dana alokasi umum (DAU). Hal itu, kata Muhadjir, telah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya dengan Ibu Menkeu sudah rapat dua kali. Tim Kemendikbud dan Kemenkeu untuk memastikan bahwa ada tersedia anggaran DAU untuk pendidikan digunakan untuk menggaji guru-guru kalau diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), baik yang berstatus PNS ataupun PPPK," tutur Muhadjir di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, langkah tersebut diambil karena banyak pemda yang tidak mengambil kuota formasi guru terutama PPPK karena keterbatasan anggaran. Seperti diketahui, banyak daerah yang merasa keberatan terhadap ketentuan gaji PPPK dibebankan di APBD.

"Sehingga tidak ada lagi daerah ketika sudah diplot (formasi guru-red) sekian enggak mau ambil, alasannya enggak ada uang. Harus ada kepastian itu," ujarnya.

Muhadjir mencontohkan, pemda pada tahun ini tidak semuanya mengambil semua kuota formasi guru. "Masalahnya beberapa daerah tidak mau mengambil kuota. Alasannya tidak bisa membayari," ujarnya.

Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa DAU pendidikan tahun depan akan 'dikunci' untuk pendidikan. Sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. "Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Itu memang sebagian besar terutama untuk gaji dan tunjangan guru," katanya.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

CPNS 2019: Mendikbud Minta Tak Ada Lagi Moratorium Calon ASN Guru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru karena akan berakibat pada ketidakmerataan guru. 

Hal ini disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam diskusi mengenai kebijakan zonasi yang diselenggarakan Kemendikbud dan Media Indonesia di Jakarta, Selasa (13/8/2019). 

"Persoalan guru yang ada saat ini karena adanya moratorium guru. Padahal setiap tahun, jumlah guru yang pensiun di atas 40.000 guru," ujarnya sebagaimana diwartakan Antara. 

Dibanding mengangkat guru honorer, Mendikbud menyarankan agar lebih baik memperpanjang masa pengabdian guru yang mau pensiun. Para guru yang mau pensiun dikontrak tiga hingga lima tahun ke depan. 

Jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 780.000-an guru. Padahal tahun sebelumnya jumlahnya 734.000 guru honorer. 

"Saya minta jangan lagi direkrut guru honorer di sekolah," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy menjelaskan, untuk membuat perencanaan kebutuhan guru sebenarnya cukup mudah. Pihaknya bahkan bisa membuat perencanaan kebutuhan hingga 10 tahun ke depan. 

Akan tetapi ketika ada moratorium akibatnya guru yang pensiun tidak diganti. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi moratorium guru, karena akan berdampak pada banyak hal. 

"Akhirnya kepala sekolah angkat guru honorer dan ini bisa menjadi masalah baru lagi," kata dia. 

Muhadjir juga menambahkan persoalan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru, salah satunya akan diselesaikan melalui sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, jumlah guru di masing-masing zonasi terdata mana yang lebih dan mana yang kurang. Kemudian akan dilakukan rotasi guru agar distribusi dan kualitas guru merata. 

Berita ini bersumber dari Tirto.

Share:

Wacana DAU untuk Guru Honorer, JPPI: Perlu Kepastian Status Juga

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. 

Dalam usulannya, Muhadjir mewacanakan agar guru honorer dapat bisa digaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) melalui dana alokasi umum (DAU). 

Menurut Ubaid, sudah selayaknya para guru honorer itu diperhatikan oleh pemerintah. 

"Usulan untuk gaji diambilkan dari DAU saya setuju supaya mereka dibayar dengan layak minimal UMR [upah minimum regional]," ujar dia, kepada Tirto, Selasa (13/8/2019). 

Namun, kata dia, pemerintah harus bisa memberikan kepastian terkait gaji guru honorer. Sebab kenyataannya, ujar dia, di beberapa daerah masih banyak guru honorer yang pendapatannya di bawah UMR. Bahkan, pembayaran gajinya pun sering mengalami keterlambatan . 

Meski usulan dari Mendikbud bagus, kata Ubaid, persoalannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Para guru honorer juga membutuhkan kepastian terkait status mereka. 

Status tersebut seperti pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Sebab, ujar dia, jika status mereka selamanya menjadi guru honorer yang dikontrak, bisa diputus kapan pun pihak sekolah. 

"Selama ini kebijakan pemerintah hanya untuk ngadem-ngademin masalah saja. Tidak menyelesaikan masalah. Hidup mereka bergantung dengan status honorer yang kapan pun bisa diberhentikan dan ini masalahnya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Tirto.




Share:

Mendikbud Usul ke Menkeu Agar Gaji Guru Honorer K2 Masuk DAU

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan gaji guru honorer K2 bisa masuk dana alokasi umum (DAU) yang dikucurkan dari APBN. Nominalnya setara upah minimum regional (UMR).

Usulan tersebut menurut Menteri Muhadjir sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk kemudian dibuatkan payung hukumnya agar guru-guru honorer K2 yang belum menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bisa meningkat kesejahteraannya.

"Saya sudah usulkan ke menkeu. Mudah-mudahan legalitasnya bisa dikeluarkan agar bisa menyelesaikan masalah guru honorer K2 yang sangat dilematis ini," kata Menteri Muhadjir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Zonasi Sekolah yang dibesut Media Indonesia dan Kemendikbud, Selasa (13/8).

Muhadjir mengungkapkan, dalam penyelesaian masalah guru honorer K2, pemerintah sudah menyiapkan dua skema.

Pertama, lewat rekrutmen CPNS bagi honorer K2 yang memenuhi syarat PP Manajemen PNS. Kedua, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang diperuntukkan bagi guru honorer K2 berusia di atas 35 tahun.

BACA JUGA: Penjelasan Pihak Istana soal Wacana PNS Bisa Kerja dari Rumah

Dalam PPPK tahap I, pemerintah sudah menyiapkan alokasi 75 ribu. Sayangnya yang lulus PPPK hanya 34 ribu dari jumlah peserta 90 ribuan orang.

"Saya ditanya Bu Menkeu, apa mau anak bapak diajari guru yang tidak lulus tes. Karena memang untuk tes PPPK ini lebih mudah. Saya hanya bilang, terus memperjuangkan mereka karena guru honorer K2 ini sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Memang sangat dilematis tapi harus diselesaikan," tuturnya.

Dia berharap, dengan adanya perbaikan gaji, guru honorer K2 bisa diperlakukan lebih manusiawi dibandingkan sekarang, ada yang hanya menerima insentif Rp 300 ribu per bulan. Nantinya, gaji guru honorer K2 ini masuk dalam APBD (dana dari APBN, red) sehingga pemda yang bertanggung jawab penuh.

"Usulan saya dananya dari DAU tapi Pemda yang ngatur karena mereka berurusan langsung dengan guru honorer K2," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sekolah Negeri Kekurangan 746.121 Guru di Tahun ini, Formasi Guru Jadi Prioritas dalam CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud kekurangan 746.121 guru di sekolah negeri seiring adanya 62.759 guru yang akan pensiun di tahun ini.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Dimana pada tahun 2021, jumlah guru pensiun mencapai 69.757.

Sehingga, sekolah negeri akan kekurangan guru PNS sebanyak 888.854 orang.

Hal tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Dr Supriano MEd dalam Rapat Koordinator Pengadaan ASN 2019 yang digelar KemenpanRB beberapa waktu lalu.

Supriano menyebut, jika melihat sekilas, jumlah rasio guru dengan murid sudah tampak ideal.

Namun, ternyata 53% dari total guru di Indonesia terdiri dari guru non PNS.

Kekurangan guru PNS dipenuhi dari guru non PNS sebanyak 776.812 orang.

Bahkan, sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru Honorer melalui proses seleksi yang tidak jelas.

Untuk itu pemerintah berupaya mengatasi banyaknya jumlah tenaga guru Honorer di sekolah negeri melalui beberapa opsi, yakni diangkat melalui seleksi CPNS 2019 dan P3K 2019.

Namun, di antara guru non PNS tersebut, terdapat 75.874 guru yang tidak memungkinkan untuk menjadi ASN/P3K karena belum S1/D-IV.

Selain diangkat menjadi CPNS atau P3K, ada beberapa usulan kebijakan untuk mengatasi polemik guru Honorer tersebut.

Pertama, dimungkinkan adanya kekosongan guru dalam kelas berdasarkan tren guru pensiun dan pengangkatan guru PNS.

Kedua, diperlukan kebijakan pemberdayaan sementara guru pensiun sampai dengan
adanya pengangkatan guru ASN.

Beberapa waktu lalu, Mendikbud, Muhadjir Effendy juga mulai melarang kepala sekolah merekrut guru Honorer.

Muhadjir mengatakan, jika sekolah masih kekurangan guru, para kepala sekolah diminta untuk lebih memberdayakan guru yang telah pensiun.

Pemberdayaan guru pensiun dilakukan dengan memperpanjang masa baktinya.

“Saya minta supaya kepala sekolah tidak angkat lagi Honorer. Guru yang pensiun diperpanjang saja masa baktinya. Ditarik lagi sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah,” kata Mudhadjir, di Semarang seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Gaji untuk guru pensiun yang diperpanjang masa baktinya diambil dari Dana BOS.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Malang ini,  hal tersebut untuk mengantisipasi polemik guru Honorer di Indonesia.

Pasalnya, pemerintah sedang menyusun rencana untuk mengangkat guru Honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi guru tetap melalui skema perjanjian kerja.

Dua formasi yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengadaan ASN, yakni tenaga guru dan kesehatan.

Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memastikan seleksi CPNS 2019 akan digelar pada Oktober 2019.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 orang.

Jumlah tersebut mencakup 100.000 ribu formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi P3K 2019 Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

Berdasarkan data dari BKN, persentase 71,19% tenaga pendidik didominasi oleh kelompok usia 46 -60 tahun, sedangkan yang masih berada pada golongan kerja muda (antara usia 26 – 45 tahun) terhitung minim (kurang dari 200.00 guru).

Sementara sejumlah 300.000 tenaga guru yang berada pada kelompok usia 56 – 60 tahun akan mencapai batas usia pensiun (BUP) dalam jangka lima tahun ke depan, diikuti dengan kelompok usia 46 – 55 tahun.

Artinya, dibutuhkan peningkatan signifikan untuk SDM tenaga pendidik dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan untuk mengejar laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa.

Dengan kelompok umur anak-anak (0-14 tahun) mencapai 66,17 juta jiwa, dan kelompok umur 15 – 64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta dari total populasi.

Sementara untuk 14,15% tenaga kesehatan (dokter, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainya) dibanding dengan penduduk dan luas wilayah di Indonesia masih terbilang minim.

Kementerian Kesehatan mencatat rasio rata-rata tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk terhitung 1:100.000.

Bila dilihat dari ratio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk per Provinsi, terdapat beberapa Provinsi yang minim tenaga kesehatan.

Salah satu di antaranya seperti Kepulauan Bangka Belitung memiliki ratio jumlah dokter umum dibanding dengan jumlah penduduk 1.459.873 berada di angka 1:269.

Kemenkes juga mencatat salah satu permasalahan tenaga kesehatan terletak pada jumlah tenaga yang masih kurang.

Dengan minimnya kondisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan saat ini, pemerintah menempatkan kedua bidang tersebut sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan melalui rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK.

Pada seleksi CPNS 2018, pemerintah mengalokasikan 77% formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan atau setara dengan 182.589 dari total formasi 238.015.

Selanjutnya dari penerimaan P3K 2019 tahap I, terhitung 58.898 dari tenaga pendidik (meliputi Dosen, Guru, dan Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Negeri Baru) dan 2.141 dari tenaga kesehatan mengikuti seleksi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengangkatan 43.310 tenaga kesehatan dari program Pegawai Tidak Tetap (PTT Kemenkes) untuk ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil.

Berita ini bersumber dari Tribun Timur
Share:

Target Pemerintah, Tak Ada Lagi Honorer pada 2023

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Para pegawai honorer saat ini dipastikan mendapat prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019 tahap kedua.

Itu adalah salah satu upaya untuk menuntaskan persoalan honorer yang berlarut-larut. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah mencanangkan persoalan honorer bisa selesai pada 2023.

Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintahan. ''Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,'' ujarnya baru - baru ini.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.

Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional.

''Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,'' jelasnya.

Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K2 Tidak Bisa Daftar PPPK di Daerah Lain

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer K2 yang ingin ikut dalam seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Oktober mendatang sebaiknya mengecek datanya ke masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pasalnya, hanya honorer K2 yang namanya tercatat dalam data base BKD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa ikut dalam seleksi PPPK. Bila namanya tidak masuk dalam data, otomatis dianggap sebagai pelamar umum.

Karo Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, mekanisme detail rekrutmen PPPK tahap dua masih dibahas di Panselnas. Namun, honorer K2 yang akan daftar PPPK tidak bisa pilih-pilih daerah seperti rekrutmen CPNS.

Dalam rekrutmen CPNS, pelamar se-Indonesia bisa melamar di instansi mana saja asal memenuhi kriteria dan ada formasinya. Sebaliknya PPPK bagi honorer K2, hanya bisa mendaftar di mana dia bekerja.

"Mekanisme detail masih dibicarakan di Panselnas. Namun, rasanya tidak bisa honorer K2 pilih-pilih wilayah seperti CPNS. Sebab, honorer K2 sudah dipetakan untuk daerah masing-masing," kata Ridwan kepada JPNN.com, Jumat (9/8).

Dia mencontohkan, guru honorer K2 di Banjarnegara tidak bisa melamar di wilayah Maluku meski formasinya banyak. Guru honorer K2 Banjarnegara hanya bisa melamar di wilayah tempat dia bekerja.

"Enggak bisa honorer K2 disamakan dengan CPNS. Kalau CPNS kan rekrutmennya dari pelamar umum jadi bisa dari daerah mana saja bisa daftar asal sesuai persyaratan yang ditetapkan," tandasnya.

Oktober mendatang, pemerintah akan membuka seleksi CPNS dan PPPK dengan kuota masing-masing 100 ribu orang.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pesan Sponsor

Arsip Blog

Recent Posts

Statistik Blog