Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Gaji PPPK Dialokasikan dalam DAU

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengungkapkan kemungkinan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dialokasikan dalam dana alokasi umum (DAU). Hal itu, kata Muhadjir, telah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya dengan Ibu Menkeu sudah rapat dua kali. Tim Kemendikbud dan Kemenkeu untuk memastikan bahwa ada tersedia anggaran DAU untuk pendidikan digunakan untuk menggaji guru-guru kalau diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), baik yang berstatus PNS ataupun PPPK," tutur Muhadjir di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, langkah tersebut diambil karena banyak pemda yang tidak mengambil kuota formasi guru terutama PPPK karena keterbatasan anggaran. Seperti diketahui, banyak daerah yang merasa keberatan terhadap ketentuan gaji PPPK dibebankan di APBD.

"Sehingga tidak ada lagi daerah ketika sudah diplot (formasi guru-red) sekian enggak mau ambil, alasannya enggak ada uang. Harus ada kepastian itu," ujarnya.

Muhadjir mencontohkan, pemda pada tahun ini tidak semuanya mengambil semua kuota formasi guru. "Masalahnya beberapa daerah tidak mau mengambil kuota. Alasannya tidak bisa membayari," ujarnya.

Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa DAU pendidikan tahun depan akan 'dikunci' untuk pendidikan. Sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. "Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Itu memang sebagian besar terutama untuk gaji dan tunjangan guru," katanya.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

CPNS 2019: Mendikbud Minta Tak Ada Lagi Moratorium Calon ASN Guru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru karena akan berakibat pada ketidakmerataan guru. 

Hal ini disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam diskusi mengenai kebijakan zonasi yang diselenggarakan Kemendikbud dan Media Indonesia di Jakarta, Selasa (13/8/2019). 

"Persoalan guru yang ada saat ini karena adanya moratorium guru. Padahal setiap tahun, jumlah guru yang pensiun di atas 40.000 guru," ujarnya sebagaimana diwartakan Antara. 

Dibanding mengangkat guru honorer, Mendikbud menyarankan agar lebih baik memperpanjang masa pengabdian guru yang mau pensiun. Para guru yang mau pensiun dikontrak tiga hingga lima tahun ke depan. 

Jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 780.000-an guru. Padahal tahun sebelumnya jumlahnya 734.000 guru honorer. 

"Saya minta jangan lagi direkrut guru honorer di sekolah," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy menjelaskan, untuk membuat perencanaan kebutuhan guru sebenarnya cukup mudah. Pihaknya bahkan bisa membuat perencanaan kebutuhan hingga 10 tahun ke depan. 

Akan tetapi ketika ada moratorium akibatnya guru yang pensiun tidak diganti. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi moratorium guru, karena akan berdampak pada banyak hal. 

"Akhirnya kepala sekolah angkat guru honorer dan ini bisa menjadi masalah baru lagi," kata dia. 

Muhadjir juga menambahkan persoalan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru, salah satunya akan diselesaikan melalui sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, jumlah guru di masing-masing zonasi terdata mana yang lebih dan mana yang kurang. Kemudian akan dilakukan rotasi guru agar distribusi dan kualitas guru merata. 

Berita ini bersumber dari Tirto.

Share:

Wacana DAU untuk Guru Honorer, JPPI: Perlu Kepastian Status Juga

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. 

Dalam usulannya, Muhadjir mewacanakan agar guru honorer dapat bisa digaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) melalui dana alokasi umum (DAU). 

Menurut Ubaid, sudah selayaknya para guru honorer itu diperhatikan oleh pemerintah. 

"Usulan untuk gaji diambilkan dari DAU saya setuju supaya mereka dibayar dengan layak minimal UMR [upah minimum regional]," ujar dia, kepada Tirto, Selasa (13/8/2019). 

Namun, kata dia, pemerintah harus bisa memberikan kepastian terkait gaji guru honorer. Sebab kenyataannya, ujar dia, di beberapa daerah masih banyak guru honorer yang pendapatannya di bawah UMR. Bahkan, pembayaran gajinya pun sering mengalami keterlambatan . 

Meski usulan dari Mendikbud bagus, kata Ubaid, persoalannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Para guru honorer juga membutuhkan kepastian terkait status mereka. 

Status tersebut seperti pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Sebab, ujar dia, jika status mereka selamanya menjadi guru honorer yang dikontrak, bisa diputus kapan pun pihak sekolah. 

"Selama ini kebijakan pemerintah hanya untuk ngadem-ngademin masalah saja. Tidak menyelesaikan masalah. Hidup mereka bergantung dengan status honorer yang kapan pun bisa diberhentikan dan ini masalahnya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Tirto.




Share:

Mendikbud Usul ke Menkeu Agar Gaji Guru Honorer K2 Masuk DAU

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan gaji guru honorer K2 bisa masuk dana alokasi umum (DAU) yang dikucurkan dari APBN. Nominalnya setara upah minimum regional (UMR).

Usulan tersebut menurut Menteri Muhadjir sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk kemudian dibuatkan payung hukumnya agar guru-guru honorer K2 yang belum menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bisa meningkat kesejahteraannya.

"Saya sudah usulkan ke menkeu. Mudah-mudahan legalitasnya bisa dikeluarkan agar bisa menyelesaikan masalah guru honorer K2 yang sangat dilematis ini," kata Menteri Muhadjir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Zonasi Sekolah yang dibesut Media Indonesia dan Kemendikbud, Selasa (13/8).

Muhadjir mengungkapkan, dalam penyelesaian masalah guru honorer K2, pemerintah sudah menyiapkan dua skema.

Pertama, lewat rekrutmen CPNS bagi honorer K2 yang memenuhi syarat PP Manajemen PNS. Kedua, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang diperuntukkan bagi guru honorer K2 berusia di atas 35 tahun.

BACA JUGA: Penjelasan Pihak Istana soal Wacana PNS Bisa Kerja dari Rumah

Dalam PPPK tahap I, pemerintah sudah menyiapkan alokasi 75 ribu. Sayangnya yang lulus PPPK hanya 34 ribu dari jumlah peserta 90 ribuan orang.

"Saya ditanya Bu Menkeu, apa mau anak bapak diajari guru yang tidak lulus tes. Karena memang untuk tes PPPK ini lebih mudah. Saya hanya bilang, terus memperjuangkan mereka karena guru honorer K2 ini sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Memang sangat dilematis tapi harus diselesaikan," tuturnya.

Dia berharap, dengan adanya perbaikan gaji, guru honorer K2 bisa diperlakukan lebih manusiawi dibandingkan sekarang, ada yang hanya menerima insentif Rp 300 ribu per bulan. Nantinya, gaji guru honorer K2 ini masuk dalam APBD (dana dari APBN, red) sehingga pemda yang bertanggung jawab penuh.

"Usulan saya dananya dari DAU tapi Pemda yang ngatur karena mereka berurusan langsung dengan guru honorer K2," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sekolah Negeri Kekurangan 746.121 Guru di Tahun ini, Formasi Guru Jadi Prioritas dalam CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud kekurangan 746.121 guru di sekolah negeri seiring adanya 62.759 guru yang akan pensiun di tahun ini.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Dimana pada tahun 2021, jumlah guru pensiun mencapai 69.757.

Sehingga, sekolah negeri akan kekurangan guru PNS sebanyak 888.854 orang.

Hal tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Dr Supriano MEd dalam Rapat Koordinator Pengadaan ASN 2019 yang digelar KemenpanRB beberapa waktu lalu.

Supriano menyebut, jika melihat sekilas, jumlah rasio guru dengan murid sudah tampak ideal.

Namun, ternyata 53% dari total guru di Indonesia terdiri dari guru non PNS.

Kekurangan guru PNS dipenuhi dari guru non PNS sebanyak 776.812 orang.

Bahkan, sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru Honorer melalui proses seleksi yang tidak jelas.

Untuk itu pemerintah berupaya mengatasi banyaknya jumlah tenaga guru Honorer di sekolah negeri melalui beberapa opsi, yakni diangkat melalui seleksi CPNS 2019 dan P3K 2019.

Namun, di antara guru non PNS tersebut, terdapat 75.874 guru yang tidak memungkinkan untuk menjadi ASN/P3K karena belum S1/D-IV.

Selain diangkat menjadi CPNS atau P3K, ada beberapa usulan kebijakan untuk mengatasi polemik guru Honorer tersebut.

Pertama, dimungkinkan adanya kekosongan guru dalam kelas berdasarkan tren guru pensiun dan pengangkatan guru PNS.

Kedua, diperlukan kebijakan pemberdayaan sementara guru pensiun sampai dengan
adanya pengangkatan guru ASN.

Beberapa waktu lalu, Mendikbud, Muhadjir Effendy juga mulai melarang kepala sekolah merekrut guru Honorer.

Muhadjir mengatakan, jika sekolah masih kekurangan guru, para kepala sekolah diminta untuk lebih memberdayakan guru yang telah pensiun.

Pemberdayaan guru pensiun dilakukan dengan memperpanjang masa baktinya.

“Saya minta supaya kepala sekolah tidak angkat lagi Honorer. Guru yang pensiun diperpanjang saja masa baktinya. Ditarik lagi sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah,” kata Mudhadjir, di Semarang seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Gaji untuk guru pensiun yang diperpanjang masa baktinya diambil dari Dana BOS.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Malang ini,  hal tersebut untuk mengantisipasi polemik guru Honorer di Indonesia.

Pasalnya, pemerintah sedang menyusun rencana untuk mengangkat guru Honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi guru tetap melalui skema perjanjian kerja.

Dua formasi yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengadaan ASN, yakni tenaga guru dan kesehatan.

Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memastikan seleksi CPNS 2019 akan digelar pada Oktober 2019.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 orang.

Jumlah tersebut mencakup 100.000 ribu formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi P3K 2019 Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

Berdasarkan data dari BKN, persentase 71,19% tenaga pendidik didominasi oleh kelompok usia 46 -60 tahun, sedangkan yang masih berada pada golongan kerja muda (antara usia 26 – 45 tahun) terhitung minim (kurang dari 200.00 guru).

Sementara sejumlah 300.000 tenaga guru yang berada pada kelompok usia 56 – 60 tahun akan mencapai batas usia pensiun (BUP) dalam jangka lima tahun ke depan, diikuti dengan kelompok usia 46 – 55 tahun.

Artinya, dibutuhkan peningkatan signifikan untuk SDM tenaga pendidik dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan untuk mengejar laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa.

Dengan kelompok umur anak-anak (0-14 tahun) mencapai 66,17 juta jiwa, dan kelompok umur 15 – 64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta dari total populasi.

Sementara untuk 14,15% tenaga kesehatan (dokter, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainya) dibanding dengan penduduk dan luas wilayah di Indonesia masih terbilang minim.

Kementerian Kesehatan mencatat rasio rata-rata tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk terhitung 1:100.000.

Bila dilihat dari ratio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk per Provinsi, terdapat beberapa Provinsi yang minim tenaga kesehatan.

Salah satu di antaranya seperti Kepulauan Bangka Belitung memiliki ratio jumlah dokter umum dibanding dengan jumlah penduduk 1.459.873 berada di angka 1:269.

Kemenkes juga mencatat salah satu permasalahan tenaga kesehatan terletak pada jumlah tenaga yang masih kurang.

Dengan minimnya kondisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan saat ini, pemerintah menempatkan kedua bidang tersebut sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan melalui rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK.

Pada seleksi CPNS 2018, pemerintah mengalokasikan 77% formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan atau setara dengan 182.589 dari total formasi 238.015.

Selanjutnya dari penerimaan P3K 2019 tahap I, terhitung 58.898 dari tenaga pendidik (meliputi Dosen, Guru, dan Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Negeri Baru) dan 2.141 dari tenaga kesehatan mengikuti seleksi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengangkatan 43.310 tenaga kesehatan dari program Pegawai Tidak Tetap (PTT Kemenkes) untuk ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil.

Berita ini bersumber dari Tribun Timur
Share:

Target Pemerintah, Tak Ada Lagi Honorer pada 2023

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Para pegawai honorer saat ini dipastikan mendapat prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019 tahap kedua.

Itu adalah salah satu upaya untuk menuntaskan persoalan honorer yang berlarut-larut. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah mencanangkan persoalan honorer bisa selesai pada 2023.

Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintahan. ''Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,'' ujarnya baru - baru ini.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.

Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional.

''Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,'' jelasnya.

Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K2 Tidak Bisa Daftar PPPK di Daerah Lain

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer K2 yang ingin ikut dalam seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Oktober mendatang sebaiknya mengecek datanya ke masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pasalnya, hanya honorer K2 yang namanya tercatat dalam data base BKD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa ikut dalam seleksi PPPK. Bila namanya tidak masuk dalam data, otomatis dianggap sebagai pelamar umum.

Karo Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, mekanisme detail rekrutmen PPPK tahap dua masih dibahas di Panselnas. Namun, honorer K2 yang akan daftar PPPK tidak bisa pilih-pilih daerah seperti rekrutmen CPNS.

Dalam rekrutmen CPNS, pelamar se-Indonesia bisa melamar di instansi mana saja asal memenuhi kriteria dan ada formasinya. Sebaliknya PPPK bagi honorer K2, hanya bisa mendaftar di mana dia bekerja.

"Mekanisme detail masih dibicarakan di Panselnas. Namun, rasanya tidak bisa honorer K2 pilih-pilih wilayah seperti CPNS. Sebab, honorer K2 sudah dipetakan untuk daerah masing-masing," kata Ridwan kepada JPNN.com, Jumat (9/8).

Dia mencontohkan, guru honorer K2 di Banjarnegara tidak bisa melamar di wilayah Maluku meski formasinya banyak. Guru honorer K2 Banjarnegara hanya bisa melamar di wilayah tempat dia bekerja.

"Enggak bisa honorer K2 disamakan dengan CPNS. Kalau CPNS kan rekrutmennya dari pelamar umum jadi bisa dari daerah mana saja bisa daftar asal sesuai persyaratan yang ditetapkan," tandasnya.

Oktober mendatang, pemerintah akan membuka seleksi CPNS dan PPPK dengan kuota masing-masing 100 ribu orang.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Guru Honorer K2 Harus Serius Ikut Tes PPPK, Biar Lulus

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Para guru honorer K2 terutama yang berijazah S1 dan memiliki sertifikat pendidik, sebaiknya ikut mendaftar seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II 2019. 
Mendikbud Muhadjir Effendy mengajak guru honorer K2 yang gagal pada PPPK tahap I, agar ikut tes lagi.

"Yang belum ikut tes pada tahap I, ayo ikut tahap II. Yang sudah ikut tes tapi tidak lolos passing grade, ikut lagi dan serius ikutnya biar lulus," kata Menteri Muhadjir.

Rekrutmen PPPK tahap II rencanannya digelar Oktober mendatang. Ada 100 ribu formasi yang disiapkan, di antaranya guru, tenaga kesehatan, dan tenaga fungsional lainnya.

Kemendikbud sendiri telah mengusulkan 110 ribu guru honorer K2 untuk PPPK. Namun, usulan tersebut masih harus disetujui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN-RB). 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Mendikbud Bakal Buat Aturan Pensiunan Diperbantukan Jadi Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tengah mempersiapkan sebuah peraturan tentang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diperbantukan sebagai tenaga honorer. Mereka akan diminta sebagai tenaga honorer sementara sampai ASN baru tersediakan.

"Aturannya sedang kita siapkan. Jadi bukan diperpanjang masa pensiunnya ya, masa pengabdiannya diminta diperpanjang sampai ada ASN pengganti," tegas Muhadjir di Konvensi Nasional I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa, 7 Agustus 2019.

Lewat langkah tersebut, kata Muhadjir, kepala sekolah yang akan ditinggalkan tidak akan mengangkat honorer lagi. Sehingga jumlah tenaga honorer yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian tidak akan bertambah lagi.

"Sehingga diusahakan tidak akan ada lagi pengangkatan guru-guru honorer oleh kepala sekolah. Karena guru honorer yang ada sekarang mau kita selesaikan, kita tuntaskan. Kalau sekolah ngangkat terus guru honorer, kapan selesainya," jelasnya.

Pengangkatan guru honorer sendiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah dilarang. Tetapi, kalau tidak mengangkat guru honorer, siswa tidak punya guru yang mengajar karena ditinggalkan karena pensiun.

"Karena itu, sebaiknya yang pensiun menunda dulu dari tidak aktifnya, nanti pengabdiannya diberi insentif dari bos," terang dia.

Keputusan tersebut secepatnya akan diterapkan dan beberapa kali secara informal telah disosialisasikan pada Kepala Dinas se-Indonesia. Aturan dan rambu-rambunya pun akan dibuat dengan prinsip tidak memaksa.

"Masak tidak mau kok dipaksa, cuma kita ketuk hati yang paling dalam. Kan mereka ini guru profesional kan siap diminta setiap saat kan bertugas," terangnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Honorer K2 dan Satpol PP DKI Jakarta Diusulkan Jadi PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Pusat Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baitih mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah (DKI) Jakarta sudah mengusulkan seluruh honorer K2 dan satpol PP mendapatkan formasi dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua.

Menurut rencana, rekrutmen PPPK tahap kedua akan digelar pada Oktober 2019 mendatang.

"Saya baru saja koordinasi dengan BKD DKI Jakarta. Alhamdulillah Pemprov DKI sudah mengusulkan formasi PPPK dan telah diinput pada sistem e-formasi Kemenpan-RB. Insyaallah akan ada rekrutmen PPPK tahap kedua nanti," kata Nur Baitih kepada JPNN.com, Rabu (6/8).

Saat ini seluruh honorer K2 DKI berharap tenaga teknis diikutsertakan dalam seleksi.

Pasalnya, tenaga teknis juga mengabdi seperti guru honorer dan tenaga kesehatan.

"Saat saya datangi BKD, para pejabatnya minta maaf ke kami yang dari instansi pendidikan dan kesehatan karena di tahap pertama terpaksa menunda rekrutmen PPPK. Sebab, prinsipnya Pemprov DKI maunya semua honorer K2 bisa selesai melalui PPPK, tidak terbatas instansi," terangnya.

Dia menambahkan, Pemprov DKI mengusulkan semuanya, termasuk satpol PP dan pegawai tidak tidak tetap, diangkat menjadi PPPK pada tahap kedua.

“Doakan saja semua bisa disetujui menpan-RB dan bisa berjalan sesuai harapan," sambung Nur.

Penanggung jawab PHK2I DKI Jakarta itu mengaku tetap berbaik sangka dengan kinerja BKD.

Dirinya juga meyakini BKD DKI serius menyelesaikan masalah honorer K2.

Oleh karena itu, Nur dan para pengurus lainnya akan membantu semaksimal mungkin untuk memperlancar tugas BKD. 

BKD sendiri mengusulkan kurang lebih 11.300 honorer K2 dan satpol PP.

"Kami percaya kinerja DKI pasti bagus. Apalagi harapan BKD seluruh usulannya disetujui menpan-RB karena anggaran DKI juga ada dan siap menggaji 11.300 orang tersebut," ucapnya.

Menurut Nur, honorer K2 tenaga teknis juga harus dimasukkan ke formasi. Sebab, kerja mereka tidak jauh berbeda dengan satpol PP yang juga tergolong teknis

"Yang pasti akan saya kawal sampai semuanya benar-benar selesai. Saat ini hanya PPPK yang jadi solusi jangka pendek terbaik," ujar Nur. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah Diminta Buat Jalur Khusus Bagi Honorer Saat Rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria meminta pemerintah pusat membuat kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan para pekerja honorer. Terlebih lagi, kata Muzni, mereka yang bekerja honorer bidang kesehatan dan pendidikan.

"Mohon dukungan pemerintah pusat kiranya ada terobosan kebijakan perekrutan CPNS bagi pekerja yang berstatus masih honorer," pinta Muzni usai menyambangi Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Menurut Muzni, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap mereka yang telah mengabdi lama sebagai tenaga honorer di instansi-instansi pemerintah.

Muzni mengusulkan, trobosan tersebut bisa berupa alokasi jalur khusus bagi honorer dalam rekrutmen CPNS. Seperti halnya alokasi khusus bagi para penyandang disabilitas.

"Agar dipertimbangkan suatu proses seleksi jalur khusus sebagai bebtuk penghargaan negara terhadap pengabidan mereka yang cukup lama," jelas Muzni.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Mendikbud Ajukan Penambahan 180 Ribu CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya mengusulkan penambahan 180 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru pada seleksi CPNS mendatang.

"Terdiri dari 110 ribu untuk honorer, sebanyak 42 ribu guru pengganti PNS yang pensiun dan 28 ribu untuk guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah baru," ujar Muhadjir di Depok, Jawa Barat, Jumat. 

Dia menambahkan hal tersebut baru sebatas usulan dan belum ditetapkan kuotanya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Muhadjir mengharapkan agar alokasi perekrutan CPNS untuk guru diperbanyak. Dia mengklaim kebutuhan guru saat ini lebih dari 707 ribu orang.

"Ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan honorer yang ada saat ini," ujarnya. 

Muhadjir mengatakan untuk usulan sebanyak 180 ribu itu terdiri antara CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Perja (PPPK). Untuk guru honorer yang memenuhi syarat, dipersilakan untuk ikut tes CPNS. Sedangkan yang usianya diatas 35 tahun terutama honorer K2 bisa mendaftar untuk PPPK. 

Untuk pengangkatan guru honorer terbagi dalam tiga skema yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah. 

Mendikbud juga meminta agar pemerintah daerah diimbau tak melakukan rekrutmen guru honorer.

"Jangan ada lagi pengangkatan guru honorer, baik oleh pemerintah daerah ataupun sekolah," imbuh dia.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia
Share:

Guru Honorer K2 Lulus Passing Grade Tes PPPK Tahap I jadi Prioritas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy berharap para guru honorer K2 yang lulus passing grade (PG) saat tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 namun belum terakomodir, agar bersabar.

Muhadjir memastikan pemerintah akan memprioritaskan mereka dalam seleksi PPPK tahap II pada Oktober mendatang.

“Tidak usah khawatir, guru honorer K2 yang sudah ikut tes PPPK tahap I dan lulus PG tapi kemudian belum diakomodir, insyaallah diproritaskan di tahap II. Yang sabar, pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan terbaik untuk honorer K2,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy usai menutup PKN tingkat II (Diklat PIM II) bersama Kepala LAN dan Pimpinan Bappenas di Pusdiklat Kemendikbud Bojongsari, Depok, Jumat (2/8).

Muhadjir menjelasan, masih banyaknya honorer K2 yang sudah lulus tapi belum diusulkan daerah karena masalah anggaran. Pemda tidak bisa mengusulkan seluruh yang lulus karena tidak mampu menyediakan anggaran dari APBD untuk membayar gaji PPPK dari jalur honorer K2.

Sebab, ada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan harus disertai dengan pernyataan pejabat pembina kepegawaian bahwa sanggup untuk menggaji.

Nah, para kepala daerah ini waswas bila sudah mengusulkan formasi dan ternyata lulus tes tetapi tidak ada dana, akan menimbulkan gelombang protes dari honorer.

“Sebenarnya ini hanya pada masalah anggaran. Kalau anggarannya sudah tersedia akan yang lulus itu akan diangkat semua. Cuma harap bersabar, masih dibahas pemerintah tentang anggaran ini,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Malang
Share:

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, batas usia pensiun (BUP) guru PNS tetap 60 tahun. Tidak ada perpanjangan 5 tahun.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, batas usia pensiun (BUP) guru PNS tetap 60 tahun. Tidak ada perpanjangan 5 tahun.

Namun, ada usulan pemerintah untuk mengkaryakan guru-guru yang sudah memasuki masa pensiun itu sementara waktu.

"Jangan salah paham, usia pensiun guru itu tetap 60 tahun. Karena saat ini kita kekurangan guru dan sembari menunggu guru PNS baru, mereka (guru PNS yang pensiun) dipekerjakan sementara," kata Menteri Muhadjir usat menutup PKN tingkat II (Diklat PIM II) bersama Kepala LAN dan Pimpinan Bappenas di Pusdiklat Kemendikbud Bojongsari, Depok, Jumat (2/8).

Usulan mengkaryakan guru PNS yang masuk masa pensiun ini, lanjutnya, untuk mencegah kepala daerah mengangkat honorer lagi. Mengingat pemerintah sudah melarang mengangkat tenaga honorer sejak 2005. Hal tersebut diperkuat dengan PP 48 Tahun 2005.

"Daripada angkat guru honorer baru lagi karena ingin mengisi kursi kosong lebih baik menambah masa kerja guru PNS yang pensiun itu sementara waktu. Mereka bukan dikontrak sebagai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sehingga sewaktu-waktu bisa diberhentikan begitu guru PNS maupun PPPK sudah ada," jelasnya.

Ajakan untuk tetap mengabdi tersebut, menurut Menteri Muhadjir, ditujukan bagi guru yang masih bersedia dan sanggup mengajar. Mereka nantinya digaji lewat dana BOS. Jadi, para pensiunan guru itu nantinya bisa mendapat dua sumber gaji, yakni dari BOS dan pensiunan bulanan.

Dia optimistis, dengan mengkaryakan guru PNS yang masuk masa pensiun itu bisa menghentikan penerimaan guru honorer baru.

Dengan demikian pemerintah bisa fokus menyelesaikan masalah guru honorer yang ada sekarang.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Mendikbud Muhadjir Effendy, menghadiri rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer yang dselenggarakan oleh KemenPAN-RB, Selasa (30/7/2019)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menghadiri rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer yang dselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (30/7/2019), di Hotel Bidakara, Jakarta. Rapat koordinasi ini selain dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri PAN-RB Syafruddin, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta perwakilan 542 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat kordinasi tersebut, yakni, pertama mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, dan kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019. Dalam rakor ini, masing-masing kementerian memberikan penjelasan, yaitu, Kebijakan manajemen ASN oleh Menteri PAN-RB, Reformasi pendidikan berbasis zonasi oleh Mendikbud, dan Penguatan sinergi antar SKPD dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh Mendagri. Selain itu, Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2019 oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Kebijakan tata kelola pendidikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, Kebijakan pembangunan SDM dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan oleh Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, dan Hasil evaluasi pengadaan CPNS 2018 oleh Kepala BKN.

Pengadaan Guru PNS
Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi menyampaikan bahwa pengangkatan guru terbagi atas 3 skema, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, Mendikbud menegaskan kembali imbauan MenPAN-RB, “Tadi Pak MenPAN juga sudah menyampaikan supaya tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,"ujar Mendikbud. Selain itu, Muhadjir Effendy juga menyampaikan usulan agar masa pensiun guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran. ”Nanti segera akan kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara saya dengan Mendagri. Untuk itu, nanti kalau ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Karena guru pensiun kan 60 tahun, saya kira kalau masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, sehingga kita memberi kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk akan menuntaskan masalah guru honorer,” jelas Muhadjir Effendy. Rencananya rekruitmen akan dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2024 dapat menuntaskan sekitar 700.000 lebih guru yang sekarang masih berstatus honorer.

Berita ini bersumber dari KEMDIKBUD
Share:

Mendikbud: Tiap Tahun Akan Ada 110 Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menjanjikan pengangkatan guru honorer akan terus dilakukan hingga 2024. Setiap tahun bakal ada sedikitnya 110 ribu pegawai honorer yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Guru honorer akan ada pengangkat terus menerus sampai 2024. Tiap tahun minimal mengangkat 110 ribu guru honorer," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Solo, Kamis (1/8/2019).

Selain itu, Kemendikbud juga akan merekrut guru PNS untuk menutup kekurangan tenaga pendidik. Dalam setahun, kira-kira ada 40 ribu guru yang pensiun.

"Ditambah lagu guru pensiun tiap tahun itu rata-rata 40 ribu lebih. Ditambah dengan penambahan sekolah baru, makanya tiap tahun tidak boleh ada moratorium," ujarnya.

Adapun pengangkatan guru honorer dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama yakni mereka diangkat menjadi PNS melalui tes, sedangkan jalur kedua ialah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kalau di bawah 35 tahun lewat tes CPNS, kalau di atas itu tidak ada pilihan kecuali PPPK. Itu undang-undang kok," katanya.

Kuota setiap daerah nantinya tidak akan sama. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pusat untuk membagi kuota sesuai kebutuhan.

"Setiap daerah akan punya kuota. Disamping kuota daerah, harus ada koordinasi dengan Kemendikbud KemenPAN. Kenapa? Karena yang punya data nasional dan kebutuhan guru itu kementerian," tutupnya.

Berita ini bersumber dari Detiknews
Share:

Recent Posts

Statistik Blog