Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Mendikbud sebut tak ada lagi pengangkatan guru honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada lagi pengangkatan guru honorer dan pemerintah akan menyelesaikan persoalan guru honorer yang sudah ada.

"Pak MenPAN juga sudah menyampaikan supaya tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan," ujar Mendikbud dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

Mendikbud menambahkan terdapat tiga skema pengangkatan guru, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

Selain itu, Muhadjir Effendy juga menyampaikan usulan agar masa pensiun guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran.

"Nanti segera akan kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara saya dengan Mendagri. Untuk itu, nanti kalau ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Hal itu dikarenakan guru pensiun kan 60 tahun, saya kira kalau masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, sehingga kita memberi kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk akan menuntaskan masalah guru honorer,” jelas Muhadjir Effendy.

Rencananya rekrutmen akan dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2024, sehingga dapat menuntaskan sekitar 700.000 lebih guru yang sekarang masih berstatus honorer.

Sebelumnya, Mendikbud menghadiri rakor penyelesaian honorer. Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat kordinasi tersebut, yakni, pertama mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, dan kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019. 

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Share:

Bagi honorer K2 yang mau ikut tes PPPK sedari sekarang belajar yang tekun agar bisa lulus

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Sekitar 5,5 juta orang diperkirakan akan ikut seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2019 memperebutkan kurang lebih  200 ribu kursi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, tahun ini pemerintah berencana merekrut 250 ribu ASN yang terdiri dari 100 ribu CPNS dan 150 ribu PPPK. Formasi PPPK ini dibagi dua tahap dengan kouta masing-masing 75 ribu.

"Karena rekrutmen PPPK tahap I hanya terisi sekitar 50 ribuan, maka sisanya 25 ribu ditambah di tahap II sehingga totalnya menjadi 100 ribu," terang Bima di sela-sela rakornas pengadaan ASN 2019 di Jakarta, Selasa (30/7).

Untuk pengadaan PPPK dan CPNS baik instansi pusat maupun daerah, Bima memprediksikan jumlah pendaftar akan meningkat mencapai 5,5 juta orang. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu.

Pada rekrutmen CPNS 2018, dari 3.636.251 pendaftar hanya 2.826.917 yang lulus seleksi administrasi. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena KTP yang di-upload tidak jelas atau bukan KTP Asli.

Sedangkan pada rekrutmen PPPK tahap I didominasi pendaftar dengan rentang usia 35-40 tahun. Sekitar 35 persen dari total 51.293 pendaftar.

"Persaingan makin ketat nanti. Bagi honorer K2 yang mau ikut tes PPPK sedari sekarang belajar yang tekun agar bisa lulus," imbau Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Siaran Pers BKN : "Dibuka Oktober, BKN Proyeksi Pelamar Seleksi ASN 2019 Capai 5,5 Juta"

Hari ini pemerintah mengumumkan secara resmi seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diagendakan pada Oktober 2019. Kepala Badan  Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memprediksi peserta seleksi akan mencapai 5,5 juta. Pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai   Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta,    dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791. Selanjutnya formasi      CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208. Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui  passing grade. Formasi P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga   honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga  Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Kepala     BKN juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS  2018, di antaranya: 1) Database kependudukan yang tidak update, terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan       Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat; 2) Sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai                kualifikasi Pendidikan yang  dipersyaratkan; 3) KTP yang diunggah pelamar  tidak jelas/bukan KTP asli, dan 4) Sejumlah dokumen pendukung yang   dilampirkan tidak lengkap. Beberapa permasalahan ini yang menjadikan    peserta tidak memenuhi syarat administrasi.

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka  dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua. Total            kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000         ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua,dan sisanya sudah dilaksanakan pada  seleksi P3K     Tahap     Pertama.      Dari    aspek    infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui   fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan   seleksi serentak, oleh karena itu beberapa   opsi sedang disiapkan dengan  kerja sama instansi di pusat dan daerah.


Jakarta, 30 Juli 2019
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,
Ttd
Mohammad Ridwan


Sumber : Siaran Pers BKN

Share:

Ini Bocoran Posisi Prioritas CPNS dan PPPK 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memastikan, posisi guru dan tenaga kesehatan tetap akan menjadi formasi terbesar pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dia menyebutkan, pemerintah akan banyak menyediakan kursi untuk tenaga kesehatan pada seleksi PPPK Tahap II nanti, lantaran masih banyak pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di berbagai daerah yang saat ini masih kekurangan dokter dan tenaga perawat.

"Para dokter-dokter di puskesmas kita saat ini baru sekitar 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter. Jadi untuk PPPK tetap guru dan tenaga kesehatan," ujar dia di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Sama halnya dengan CPNS, ia melanjutkan, kedua bidang pekerjaan tersebut akan banyak dibutuhkan.

"CPNS tetap itu tenaga-tenaga yang teknis profesional, tetap guru, tenaga kesehatan," sambungnya.

Pemerintah disebutnya saat ini tengah mencari banyak tenaga profesional. Oleh karenanya, ia menambahkan, pemerintah belum akan membuka lowongan bagi tenaga administratif pada PPPK Tahap II dan CPNS 2019 nanti.

"Kemudian tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di Kementerian/Lembaga juga harus teknis profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," tegas dia.

Adapun pemerintah pada tahun ini akan membuka total sebanyak 175 ribu formasi pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

"Untuk tahun ini akan direkrut 100 ribu CPNS, kemudian 75 ribu PPPK. Jadi total sekitar 175 ribu," tukas Menteri Syafruddin.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

MenPAN-RB Beber Formasi Prioritas PPPK Tahap II Info PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua tetap dibatasi.

Seperti pada rekrutmen PPPK tahap pertama, formasi yang diprioritaskan ialah guru dan tenaga kesehatan, terutama para dokter puskesmas.

Pasalnya, sekitar 75 persen puskesmas di Indonesia mengalami kekurangan dokter.

"Guru dan tenaga dokter masih kurang. Karena itu, akan direkrut lagi di PPPK tahap kedua," kata Syafruddin di sela-sela rakornas pengadaan aparatur sipil negara (ASN), Selasa (30/7).

Dia menyebutkan, sebanyak 175 ribu ASN akan direkrut. Jumlah itu terdiri dari 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 75 ribu PPPK.

Nantinya jumlah formasi yang disetujui dalam rakornas akan ditentukan karena menyangkut anggaran.

Bukan hanya APBN, melainkan juga APBD. Hal itu mesti disinkronkan karena gaji para guru di daerah menggunakan APBD.

"Harus dibahas mendalam agar tidak ada masalah saat rekrutmen PPPK tahap kedua," ujarnya.

Pada rekrutmen PPPK tahap pertama, pemerintah membuka lowongan 75 ribu orang khusus honorer K2. Namun, kuota yang terisi hanya sekitar 50 ribuan.

Selain itu, masalah muncul di lapangan. Banyak pemda yang tidak mampu menggaji PPPK hasil rekrutmen tahap pertama.

PPPK itu sampai saat ini belum mengantongi NIP karena belum pemberkasan.

Alhasil honorer K2 yang lulus PPPK tetap menerima honor Rp 300 ribu per bulan yang dibayarkan per triwulan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Koordinator Nasional Hononer K2 Indonesia Bhimma memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung perjuangan mereka.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Musyawarah nasional (Munas) honorer K2 Indonesia di Linggarjati masih berlangsung. Sejak 26 Juli delegasi honorer K2 dari berbagai daerah ikut merumuskan langkah perjuangan mereka ke depan.

Menariknya, dalam pelaksanaan Munas Linggarjati, ada karangan bunga dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengucapkan selamat kepada peserta Munas honorer K2.

Ucapan selamat Gubernur Anies ini sekaligus memberikan tanda, bila mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mendukung penuh perjuangan honorer K2 dalam mencapai status PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Saking senangnya, banyak peserta Munas yang swafoto di karangan bunga Anies. Mereka bangga ada gubernur yang peduli dengan nasib honorer K2.

Koordinator Nasional Hononer K2 Indonesia Edy Kurniadi alias Bhimma memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung perjuangan mereka.

“Perjuangan honorer K2 akan sukses bila pemerintah dukung. Kami butuh pemimpin seperti Pak Anies,” terang Bhimma kepada JPNN, Sabtu (27/7).

Dia menambahkan, hari kedua Munas sudah masuk ke pembahasan inti yakni arah perjuangan honorer K2 menjadi ASN.

“Kami yakin dengan perjuangan ikhlas akan menerima hasil. Yang salah itu belum berjuang sudah menyerah,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K2 yang Tidak Lulus PPPK Tahap I Minta Diprioritaskan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honorer K2 yang tidak lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I minta diproritaskan dalam seleksi berikutnya. Alasannya, mereka sudah ikut tes pada Februari lalu dan punya sertifikasi.

"Kalau boleh kami yang sudah tes PPPK tahap I jangan dites lagi. Apalagi kami sudah punya sertifikasi. Paling tidak ada pertimbangan khusus," kata Dudi Abdullah, guru honorer K2 dari Kabupaten Garut kepada JPNN, Sabtu (27/7).

Menurut Dudi, kalau pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus, banyak honorer K2 yang tidak bisa jadi aparatur sipil negara (ASN). Sebab, mekanisme tes PPPK yang diadu dengan pelamar umum akan mengurangi peluang honorer K2 tua.

Senada itu, Sunandar, guru honorer K2 Kabupaten Pati, merasa sakit hati karena saat tes PPPK tahap I, nilainya hanya selisih tiga poin dari passing grade. "Kecewa berat, gara-gara kurang tiga poin enggak bisa jadi PPPK," ucapnya.

Sunandar dan rekan-rekannya di Pati berencana ikut tes PPPK tahap II nanti. Namun, ada harapan besar yang mereka gantungkan. Semoga pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada honorer K2 tua.

"Saya dan kawan-kawan rerata usianya sudah mendekati 50 tahun. Kalau disuruh belajar untuk tes susah juga. Apalagi kami yang di desa dengan keterbatasan fasilitas. Kami hanya berharap, seluruh honorer K2 terutama di Kabupaten Pati bisa lulus jadi PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Share:

Munas Honorer K2 Perjuangkan Nasib Usia Tua dan Tenaga Teknis

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Koordinator Nasional Honorer K2 Indonesia Edy Kurniadi alias Bhimma mengatakan, urgensi musyawarah nasional (Munas) Linggarjati pada 26-27 Juli, salah satunya untuk menyikapi kebijakan pemerintah dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).

Rekrutmen ASN baik PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) maupun PNS diharapkan bisa memberikan peluang besar bagi honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun.

Selain itu, formasinya diharapkan tidak hanya terbatas pada tenaga fungsional seperti guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan. Formasi dari tenaga teknis seperti administrasi, operator, Satpol-PP, penjaga sekolah, dan lainnya bisa diberikan kesempatan ikut tes.

"Kami paham, untuk saat ini memang belum ada payung hukum untuk mengangkat honorer K2 tua menjadi CPNS. Kami diarahkan ke PPPK. Namun, paling tidak semua honorer K2 yang tersisa mendapatkan kesempatan sama untuk ikut tes," terang Bhimma kepada JPNN, Kamis (25/7).

Dia menambahkan, pemerintah harusnya melihat masa pengabdian honorer K2. Ketika mulai mengabdi, usia honorer K2 masih muda.

"Pemerintah batasi usia pelamar CPNS 35 tahun tapi mereka tidak mau menghitung mundur. Kami kan pernah muda juga, jadi tidak ujug-ujug tua begini," sergahnya.

Pemerintah, lanjutnya, beranggapan pelamar milenial berkompetensi tinggi. Padahal saat rekrutmen CPNS 2018 banyak yang tidak lulus.

Mereka bisa jadi PNS karena ada kebijakan khusus. Yang tadinya tidak lulus akhirnya bisa melaju ke tahapan selanjutnya karena kuota tidak terpenuhi.

"Yang milenial tidak lulus tes malah diberikan kebijakan khusus sehingga mereka lolos CPNS. Mengapa kami yang nyata-nyata sudah mengabdi tidak diberikan kebijakan khusus. Inilah yang membuat kami terus berjuang untuk menuntut hak-hak kami," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Dirjen GTK Kemendikbud Supriano mengatakan, ada tiga tahapan penyelesaian honorer K2 yang sudah disepakati pemerintah.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para honorer K2 dan nonkategori galau lantaran beredar kabar mereka bakal dirumahkan bila tidak lulus dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer K2 maupun nonkategori untuk ikut seleksi CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Kesempatan diberikan hingga 2024. Setelah itu tidak ada lagi istilah honorer K2 maupun nonkategori.

Mengenai masalah ini, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, ada tiga tahapan penyelesaian honorer K2 yang sudah disepakati pemerintah.

Pertama, diikutkan dalam rekrutmen CPNS bagi usia di bawah 35 tahun.

Kedua, bagi yang tidak lulus CPNS bisa ikut tes PPPK bersama honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun.

Ketiga, bila tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, maka yang bersangkutan dikembalikan ke pemda menjadi pegawai daerah.

"Entah namanya apa, yang jelas yang tidak lulus itu tetap dipekerjakan dan digaji sesuai UMR oleh pemda," ucapnya.

Dirjen Ono, sapaan akrab Supriano, meminta pemda jangan sampai merumahkan honorernya. Sebab, mereka sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun. Pemutusan kerja bisa dilakukan bila kinerja honorer K2 maupun nonkategori rendah.

"Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pemda. Namun, baiknya jangan sampai memecat mereka tanpa alasan kuat. Selain itu tingkatkan gaji mereka," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Lewat Bu Nining, Pemerintah Diharap Perhatikan Nasib Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita berharap agar melalui kisah guru Nining Suryani (44 tahun), nasib honorer bisa lebih diperhatikan. Menurutnya tuntutan kesejahteraan dan rasa putus asa guru Nining agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebenarnya juga dirasakan oleh guru honorer lain, adalah isu nasional yang wewenangnya ada di pemerintah pusat.

"Kalau tentang pengangkatan PNS kan isu nasional, wewenangnya ada di pemerintah pusat. Berangkat dari Bu Nining, mudah-mudahan nasib guru honorer se-Indonesia bisa diangkat derajatnya," ujar Bupati Pandeglang Irna Narulita, Jumat (19/7).

Dirinya mengklaim telah beberapa kali meminta kepada kementerian agar Pandeglang bisa diberikan kuota lebih dalam pengangkatan calon PNS (CPNS). Permintaan itu juga dibarengi dengan keinginan pemerintah kabupaten (pemkab) diberikan porsi wewenang menilai CPNS bagi masyarakatnya, agar para guru honorer di Pandeglang terutama yang sudah berusia lanjut seperti guru Nining bisa diprioritaskan.

Permasalahan lain dari seleksi CPNS di Pandeglang adalah kemampuan para pesertanya yang sebagian besar masih awam akan teknologi informasi terbaru. Hal ini dinilai turut menjadi kendala dalam seleksi CPNS bagi guru honorer pada periode seleksi CPNS sebelumnya.

"Jika ini (mengajar) dengan diniatkan keihkalasan, maka akan menjadi ladang pahala mereka. Tapi saya harap ini menjadi perhatian pusat untuk memberikan kelonggaran dalam pengangkatan PNS," terangnya.

Meski menurutnya pemberitaan yang beredar tentang guru Niing tinggal di Toilet perlu dikoreksi, yang sebenarnya tinggal di samping toilet, menurutnya melalui kisah Nining dirinya berterima kasih karena telah diingatkan untuk terus meningkatkan kesejahteraan warganya. "Saat ini rumah bu Nining sedang dibangunkan, anggaran yang digunakan ini dari patungan kita semua, dari para pejabat yang membantu, saya harap bisa segera terbangun. Bu Nining sementara ini tidak tinggal di tempat itu lagi, kadi kita kontrakkan hingga nunggu pembangunan selesai," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengaku saat ini sudah mengumpulkan dana patungan untuk membantu guru Nining sebesar Rp 10 juta, dan berjanji membantu pembangunan rumah Nining hingga rampung. Saat ini, pembangunan rumah tinggal untuk guru Nining sudah pada tahap pembuatan pondasi rumah yang pengerjaannya dibantu secara gotong royong oleh masyarakat sekitar tempat tinggal guru Nining di Desa Karyabuana. 

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

7 hal penting yang harus kamu persiapkan sebelum mendaftar ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata masih menjadi impian banyak orang terutama para millennials yang tak sabar menanti pembukaan pendaftaran CPNS di tahun 2019 ini. Untuk lolos seleksi CPNS tentu tak mudah, terlebih lagi minat pendaftar yang sangat tinggi setiap tahunnya.

Tak sedikit orang-orang yang masih bingung apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar menjadi CPNS dan berakhir tak lolos seleksi karena kurangnya pemahaman dan persiapan yang dibutuhkan.

Nah, sebelum pendaftaran yang kabarnya akan dibuka dalam beberapa bulan ke depan, yuk simak 7 hal penting yang harus kamu persiapkan sebelum mendaftar!

1. Mencari informasi terkait pendaftaran CPNS sebanyak-banyaknya
Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika ingin mengikuti tes CPNS yaitu mencari info tata cara pendaftaran melalui situs resmi pihak penyelenggara dari pemerintah atau melalui akun sosial media resmi milik penyelenggara.

Kamu juga harus up to date mengenai jadwal pendaftaran dan jadwal seleksi CPNS agar tidak sampai terlewat. Pastikan juga kamu mencari tahu jenis dan jumlah formasi yang disediakan oleh setiap instansi.

2. Pastikan jurusanmu sesuai dengan instansi yang ingin dituju
Sebelum mendaftar pastikan kamu mendaftar formasi pada instansi yang sesuai dengan jurusan pendidikan terakhir yang kamu tempuh. Banyak dari para pendaftar yang masih mengajukan formasi yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikannya, alhasil peluangmu diterima bisa hilang karena tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi.

3. Mempersiapkan semua berkas untuk syarat administrasi
Tak sedikit para pendaftar yang tidak lolos seleksi di tahap awal yaitu tahap administrasi. Karena kamu harus mempersiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan terutama berkas yang diminta oleh instansi yang kamu lamar, pastikan kamu mempersiapkannya jauh-jauh hari agar tidak ada satu berkas pun yang kurang agar bisa lolos ke tahap tes CPNS.

4. Pahami semua tahapan-tahapan tes seleksi yang akan dijalani
Salah satu yang paling penting sebelum kamu mendaftar CPNS, pastikan kamu memahami tahapan-tahapan dan jenis soal yang akan dijalani. Setelah lolos seleksi administrasi kamu akan melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Komeptensi Bidang (SKB).

Untuk tes SKD kamu akan menghadapi tiga tes, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dalam tes ini akan dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). Jadi pastikan kamu paham tahapan dan jenis soal yang akan kamu hadapi.

5. Mempelajari materi soal-soal dari berbagai media
Salah satu hal penting yang harus kamu lakukan jika ingin mendaftar sebagai CPNS yaitu dengan belajar materi pembahasan soal-soal yang akan di tes. Kamu bisa mempelajari materi dan contoh soal-soal tes dari buku pembahasan soal-soal tes CPNS yang dijual di toko buku.

Selain itu kamu juga bisa mendapatkan pembahasan soal-soal tes melalui situs online yang disediakan di beberapa website secara gratis, atau dengan mengunduh beberapa aplikasi gratis tentang soal-soal tes CPNS.

6. Persiapkan kesehatan fisik dan mental
Gak kalah penting, sebelum melakukan seleksi tes CPNS pastikan untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mentalmu, karena kamu tidak akan bisa mengikuti tes dalam keadaan kesehatan yang kurang baik. Perbanyak mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga, serta selalu berpikir positif dan rileks agar kesehatan mentalmu tetap stabil.

7. Berdoa dan berserah diri
Hal penting terakhir yang harus kamu persiapkan yaitu dengan selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Jika sudah berdoa, pastikan juga kamu berserah diri dengan mengikhlaskan apa pun hasil yang kamu dapat nantinya.

Itulah 7 hal penting yang harus kamu siapkan sebelum mendaftar CPNS yang akan segera dibuka di tahun 2019. Persiapkan semuanya dengan matang dan tetap semangat untuk berjuang!

Berita ini bersumber dari IDN Times.
Share:

Badan Kepegawaian Negara memperkirakan, lowongan guru masih menjadi porsi terbesar dari total formasi dalam dua kali penarikan ASN baru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan kembali membuka proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Seleksi PPPK Tahap II rencananya akan digelar lebih awal pada Agustus mendatang, sementara CPNS 2019 menyusul pada Oktober.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan, lowongan guru masih menjadi porsi terbesar dari total formasi dalam dua kali penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru tersebut.

"Untuk perekrutan PPPK Tahap II dan CPNS, kita sebutnya itu ASN. Porsi terbesar kemungkinan masih guru. Tapi untuk detail informasi pastinya kita masih belum bisa sampaikan," ujar Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (17/7/2019).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan batas maksimal formasi yang akan dibuka pada proses perekrutan CPNS 2019 dan PPPK Tahap II, yakni sebanyak 254.173 formasi.

Berdasarkan angka tersebut, Ridwan memproyeksikan, penarikan CPNS tahun ini akan menyediakan kursi sekitar 100 ribu formasi. Begitu juga dengan seleksi PPPK Tahap II.

"Kan ada sekitar 250 ribu formasi tuh untuk seluruh perekrutan ASN tahun ini. CPNS kira-kira sekitar 100 ribu (formasi). Untuk PPPK total kan ada 150 ribu (formasi). Sudah dikurangin yang seleksi tahap pertama, mungkin (PPPK Tahap II) sekitar 100 ribu formasi lagi," tuturnya.

Namun begitu, ia belum berani memastikan berapa jumlah formasi pasti yang bakal disediakan dalam dua seleksi itu. "Detail masih nunggu Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," tukas Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh instansi di daerah sudah mengajukan formasi pegawai mereka untuk tes CPNS tahun ini.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh instansi di daerah sudah mengajukan formasi pegawai mereka untuk tes CPNS tahun ini. Proses sempat terhambat karena cukup banyak daerah yang tak mengajukan formasi.

Akibatnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengedarkan surat perpanjangan waktu bagi instansi untuk mengajukan formasi dan analisis jabatan hingga Jumat, 12 Juli 2019, kemarin.

"Nah mengapa diberi kesempatan lagi? Karena ternyata sampai batasan akhir usulan bulan Juni itu masih ada 30 persenan, kira-kira, instansi pusat dan daerah yang belum melakukan pengajuan formasi. Dengan surat ini maka, jika sampai Jumat kemarin tidak melakukan pengisian usulan kebutuhan ASN maka dianggap tidak melaksanakan (penerimaan ASN)," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Menurut Ridwan, banyaknya daerah yang tidak mengajukan formasi CPNS karena ada prioritas lain atau kecukupan anggaran, seperti karena 50 persen APBD sudah untuk gaji ASN.

Pihak BKN sendiri belum mendapatkan data mengenai berapa daerah yang mengajukan formasi CPNS. Sebelumnya diperkirakan ada 207.748 formasi untuk pemerintah daerah.

Rinciannya adalah CPNS untuk umum sebanyak 62.249 formasi dan sekolah kedinasan 75 formasi. Lalu ada PPPK dan honorer sebanyak 143.424 formasi.

Sementara, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir menyebut kementeriannya masih melakukan pendataan jumlah formasi. "Saat ini data sedang direkap lagi setelah perpanjangan masa pengusulan," ucap Mudzakir.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

30% Pemda belum mengusulkan kebutuhan ASN, pengajuan kebutuhan ASN diperpanjang sampai 12 Juli 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 30 persen dari jumlah pemda yang ada hingga saat ini belum mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) Tahun 2019.

Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperpanjang waktu pengusulan kebutuhan hingga 12 Juli mendatang.

"Informasi yang kami terima dari KemenPAN-RB, baru 70 persen usulan kebutuhan ASN yang masuk. 30 persen Pemda masih belum mengajukan," kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan kepada JPNN, Minggu (7/7).

Dia menyebutkan, bila mengacu pada ketentuan KemenPAN-RB, harusnya instansi yang tidak mengajukan kebutuhan ASN hingga deadline pekan kedua Juni, dianggap tidak mengusulkan. Namun, kenyataannya ada daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghitung kebutuhan pegawai.

"Persoalan teknis seperti ini memang selalu terjadi setiap kali pengadaan ASN. Pasti ada daerah yang suka lewat batas waktu yang ditetapkan," ucapnya.

Namun, masalah tersebut kini teratasi menyusul keluarnya surat edaran menPAN RB tertanggal 5 Juli. Isinya adalah perpanjangan batas waktu pengisian usulan kebutuhan ASN 2019 aplikasi e-Formasi, mulai 5 sampai 12 Juli 2019.

Dalam perpanjangan waktu tersebut, instansi pusat dan daerah, di samping menyampaikan usulan kebutuhan, diberi kesempatan pula untuk memperbaiki Analisis Jabatan yang mungkin masih belum sesuai dengan ketentuan. Terutama terkait dengan kualifikasi pendidikan.

"Namun, sesuai isi SE tersebut, apabila sampai 12 Juli 2019 instansi tidak melakukan pengisian usulan kebutuhan ASN, mak dianggap instansi yang bersangkutan tidak melaksanakan pengadaan ASN 2019," terang Ridwan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK. Alokasinya untuk pusat 46.425 dan daerah 207.748.

Tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.

Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kabar Gembira, Ini Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengumumkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2019 akan dilaksanakan masing-masing pada Agustus dan Oktober.

"CPNS nanti bulan sepuluh (Oktober). PPPK tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira setelah 17 Agustus paling lama," ujar Menteri Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa (2/7/2019).

Syafruddin menyebut, pemerintah kekurangan formasi guru serta tenaga kesehatan, terutama perawat, bidan, dokter untuk mengisi Puskesmas.

Ia melanjutkan, dalam rekrutmen kali ini, jabatan tenaga administratif akan dikurangi. "Terutama kebutuhan di bidang infrasturktur, juga kepentingan-kepentingan yang lebih menjurus kepada skill, jadi tenaga administratif akan kita kurangi," ujarnya.

Untuk saat ini Syafruddin menyebut CPNS masih belum menerima jumlah kebutuhan dari daerah.

Ketika ditanya mengenai sistem perekrutan seperti ranking, sang menteri berkata ingin tes yang dinamis dan fokus ke generasi muda.

"Pokoknya akan dibuat sistem sedinamis mungkin, sebagus mungkin untuk kepentingan bagaimana kualitas SDM itu bisa kita rekrut, kemudian tidak menafikan kebutuhan individu, generasi muda, yang ingin mengabdi pada negara," tegasnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog