Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Maraknya Hoaks Rekrutmen ASN, Kenali Ciri Berkas Palsu Mengatasnamakan Instansi

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Menanggapi beredarnya beberapa berkas palsu seperti Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dokumen pengusulan CPNS melalui kebijakan khusus mengatasnamakan instansi pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melayangkan klarifikasi melalui pemberitaan resmi di website dan media sosial BKN.

Sebagai instansi yang namanya kerap digunakan dalam tindakan pemalsuan dokumen maupun penyebaran informasi palsu atau hoaks dan pemalsuan dokumen rekrutmen ASN, khususnya CPNS, berikut kami sampaikan ciri umum yang perlu diketahui publik, beberapa di antaranya:

1. SK CPNS Diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing, bukan atas nama Kepala BKN. Dalam hal ini BKN hanya mengeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang bertanda tangan digital (digital signature), kecuali untuk SK CPNS di lingkungan BKN. Perlu diketahui penyampaian dokumen Pertek hanya dilakukan antara Panitia Seleksi CPNS Nasional (Panselnas) kepada Panitia Seleksi Instansi termasuk Pemerintah Daerah, jadi peserta tidak menerima berkas Pertek.
2. Perihal dokumen pengangkatan CPNS atas nama instansi lain tapi ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, jelas berkas tersebut palsu. Sestama BKN hanya memiliki wewenang sebagai Panitia Seleksi CPNS di lingkungan BKN.
3. Tindakan penipuan dilakukan tidak hanya dalam bentuk menerbitkan surat atau dokumen palsu, beberapa laporan yang diterima Humas BKN, contoh lain seperti memalsukan identitas diri mengaku sebagai pejabat di salah satu instansi juga menjadi modus baru oknum pelaku penipuan.
Perlu kami ingatkan bahwa segala proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak berbayar alias gratis. Jadi jika ada oknum yang mencoba menjanjikan pengangkatan menjadi ASN dengan mensyaratkan sejumlah uang, dipastikan tindakan itu adalah penipuan.
Sampai saat ini Panselnas masih menunggu usulan kebutuhan ASN dari instansi pusat dan daerah, serta belum menentukan timeline penerimaan ASN Tahun 2019. Terbitnya Peraturan PANRB tentang kebutuhan nasional ASN pada Maret 2019 lalu dilakukan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam hal penyampaian kebutuhan ASN secara nasional di awal tahun anggaran.
Selain informasi dan dokumen palsu penerimaan CPNS, Humas BKN juga mendapat laporan tentang adanya pembebanan biaya kepada CPNS untuk penerbitan pendidikan dan pelatihan (Latsar) dan SK di sejumlah instansi daerah. Untuk itu diimbau kepada setiap instansi sebelum menyampaikan usulan kebutuhan pegawai agar tidak hanya merencanakan pembiayaan gaji, tetapi juga harus meliputi anggaran Latsar dan sebagainya.
Diingatkan kembali kepada publik bahwa informasi penerimaan ASN baik CPNS maupun P3K hanya dikeluarkan secara resmi oleh laman instansi pemerintah dengan domain go.id dan media sosial resmi instansi. BKN juga meminta agar masyarakat waspada terhadap oknum mengatasnamakan pejabat di instansi tertentu yang mensyaratkan sejumlah uang untuk pengangkatan CPNS. Rekrutmen secara resmi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Panselnas.
Berita ini bersumber dari BKN.

Share:

Pendaftaran PPPK ditargetkan akan dibuka pada awal Agustus 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan akan membuka terlebih dahulu pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibandingkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pendaftaran PPPK ditargetkan akan dibuka pada awal Agustus 2019.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, pembukaan PPPK memang akan didahulukan dibandingkan CPNS. Namun, saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) juga masih terus melakukan persiapan terkait penerimaan CPNS tahun ini.

"Untuk penerimaan ASN tampaknya PPPK tahap II yang akan didahulukan. Baru akhir tahun baru CPNS," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Menurut Ridwan, meskipun ditargetkan pada awal Agustus 2019, namun untuk jadwal pasti masih menunggu keputusan pemerintah.

Asal tahu saja, saat ini BKN tengah melakukan tes untuk sekolah kedinasan. Jika seluruh rangkaian tes sekolah kedinasan rampung, setelah itu PPPK akan segera dibuat.

"Tapi apakah Oktober atau kapan, dari Panselnas belum tahu. Tapi nanti akan diumumkan," kata Ridwan.

Sementara terkait dengan waktu penerimaan CPNS 2019 yang diungkapkan sebelumnya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menurut Ridwan hal tersebut sebagai batas waktu agar proses penerimaan tetap berjalan sesuai dengan rencana. MenpanRB sendiri menargetkan penerimaan CPNS 2019 dilangsungkan Oktober 2019.

‎"Kalau yang Pak Menteri PANRB bilang soal waktu, itu ancer-ancer. Karena kan tidak boleh blank sama sekali," ucapnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Penerimaan CPNS dan PPPK 2019 Masih Tahap Usulan Formasi dari Instansi

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih terus menghimpun usulan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, ada sebanyak 623 instansi pemerintah mulai dari kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang mengusulkan formasi untuk PPPK dan CPNS tahun ini.

"Saat ini Panselnas sedang menunggu pemenuhan data dan informasi di 623 kementerian dan daerah," ujar dia di Kantor BKN, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sementara untuk pendaftaran dan seleksi, lanjut dia, masih harus menunggu pengumuman lebih lanjut dari Panselnas. Meski sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyatakan perkiraan waktu penerimaan CPNS dan‎ PPPK.

"Pak Menteri PANRB yang soal waktu itu sebagai ancer-ancer. Karena tidak boleh blank sama sekali," kata dia.

Sama halnya dengan jumlah formasi yang akan dibuka pada tahun ini yang sebanyak 254.173, hal tersebut merupakan batas maksimal formasi yang akan dibuka pada tahun ini.‎"Kalau disampaikan 254.173 itu maksimal," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengimbau honorer K2 maupun nonkategori untuk menyiapkan diri ikut tes PPPK tahap II

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, honorer K2 yang tidak lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Februari lalu, bisa ikut lagi pada rekrutmen tahap II. Namun, mekanismenya tetap harus melalui tes.

"Yang tidak lulus kemarin (Februari) silakan ikut tes lagi di tahap II. Enggak boleh tanpa tes, semua harus tes lagi," kata Bima kepada JPNN di Gedung DPR RI, Kamis (20/6).

Dia mencontohkan guru-guru honorer yang punya sertifikasi dan tidak lulus tes PPPK tidak bisa dapat perlakuan khusus. Mereka tetap harus ikut tes PPPK tanap II.

"Enggak boleh gitu dong minta perlakuan khusus terus. Yang milenial juga kan berhak ikut daftar jadi guru. Bagaimana bisa jadi ASN profesional kalau rekrutmennya hanya didasarkan pada belas kasihan pemerintah," tegasnya.

Dia kembali mengimbau honorer K2 maupun nonkategori untuk menyiapkan diri ikut tes PPPK tahap II. Mengingat mekanisme tesnya lebih sulit karena diadu dengan pelamar umum.

Tahun ini pemerintah membuka rekrutmen ASN sebanyak 254.173 formasi. Terdiri dari kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang meliputi ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rekrutmen PPPK Tahap II Bukan Hanya untuk Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II tidak hanya terbatas untuk honorer K2 maupun nonkategori.

Seleksi PPPK tahap II akan dibuka untuk umum. Itu artinya, honorer K2 dan nonkategori akan diadu dengan pelamar umum.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.

Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768.

"Kalau dilihat porsinya, PPPK jumlahnya sangat banyak. Jadi tidak adil bila PPPK hanya dibatasi honorer K2 dan nonkategori," kata Bima kepada JPNN, Kamis (20/6).

Dia menegaskan, honorer K2 maupun nonkategori harus siap bersaing dengan pelamar umum lainnya. Pemerintah tidak akan memberikan formasi khusus lagi karena honorer K2 sudah berkali-kali diberikan kesempatan ikut tes.

"Sejak 2013 sudah dikasih kesempatan ikut tes. Kalau enggak lolos terus, kan tidak mungkin menghilangkan hak-hak pelamar umum karena menunggu honorernya lolos semua. Jadi tahap II nanti pelamar umum boleh daftar," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tenaga honorer K2 di atas 35 tahun tidak bisa ikut tes CPNS karena bertentangan dengan PP Manajemen PNS

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa harapan honorer kategori dua (K2) dengan usia di atas 35 tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tertutup.

Pemerintah sudah menyatakan tidak ada lagi rekrutmen CPNS dari honorer K2 di atas 35 tahun.

"Masalah honorer K2 sudah dianggap selesai. Tenaga honorer K2 di atas 35 tahun tidak bisa ikut tes CPNS karena bertentangan dengan PP Manajemen PNS di mana batas maksimal usia 35 tahun," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Senin (17/6).

Dia menegaskan, honorer K2 di atas 35 tahun dipersilakan mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Para honorer itu bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) kalau lulus tes PPPK.

Menurut Bima, putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut-sebut mengabulkan permohonan guru honorer tua tidak perlu dibahas lagi.

Sebab, putusan itu hanya mengabulkan beberapa pokok gugatan. Salah satunya pembatasan usia yang disyaratkan dalam PermenPAN-RB 36/2018.

"Putusan MA itu untuk rekrutmen CPNS 2018. Putusan MA tidak bisa dieksekusi karena proses sudah selesai. Ke depan tidak ada lagi penerimaan honorer sebagai PNS. Semuanya jalur umum," tegasnya.

Dia menambahkan, pembatasan usia 35 tahun tidak diatur dalam PermenPAN-RB 36/2018.

Namun, sebelumnya sudah ada di PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Bima menyarankan honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun menyiapkan diri menghadapi rekrutmen PPPK tahap kedua daripada berharap status PNS yang tidak pasti.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Meski Terima Tambahan CPNS, Guru Honorer Tetap Dibutuhkan

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Rejang Lebong akan tetap mengupayakan perpanjangan SK tenaga kontrak guru honorer meski telah menerima tambahan guru CPNS pada tahun 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong, Noprianto mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan jumlah kubutuhan guru honorer didaerah itu mengingat sejumlah sekolah masih kekurangan tenaga pengajar.

"Ada beberapa sekolah pengurangan TKS karena masuknya Guru CPNS. Ada sekolah yang penambahan TKS guru karena memang kebutuhan saat ini harus ditambah," kata Nopri kepada RMOL Bengkulu, Sabtu (15/6).

Nantinya dilanjutkan dia, penempatan guru honorer akan disesuikan dengan kondisi sekarang, dimana SK guru honorer tahun 2019 berakhir pada Juni ini setelah sebelumnya diperpanjang pada tahun 2018 lalu.

Saat ini sendiri Pemkab Rejang Lebong sudah menganggarkan pembiayaan gaji guru Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dalam APBD 2019 mencapai Rp. 3,168 miliar untuk pembayaran gaji sembilan bulan berjalan dan nantinya akan ditambah lagi Rp. 1 miliar lebih guna pembayaran gaji bulan selanjutnya.

"Saat ini kami sedang melakukan verifikasi data dan menghimpun usulan dari sekolah, jika nantinya ada sekolah yang mengalami pengurangan guru TKS akibat adanya guru CPNS dan masih membutuhkan guru, alternatifnya bisa merekrut guru honorer dari dana BOS," ujarnya.

Pihaknya menghimbau kepada kalangan honorer guru TKS diwilayah itu baik di sekolah tingkat SD dan SMP tidak perlu khawatir karena Pemkab Rejang Lebong dalam APBD 2019 ini telah menganggarkan pembayaran gaji mereka setahun kedepan.

Berita ini bersumber dari RMOL Bengkulu
Share:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan, rekrutmen PPPK tahap dua akan diproritaskan untuk honorer K2 dan nonkategori.

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan, rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap dua akan diproritaskan untuk honorer K2 dan nonkategori. Sedangkan rekrutmen CPNS diperuntukkan bagi jalur umum dan sekolah ikatan dinas.

"Tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen ASN baik PNS maupun PPPK. Untuk guru honorer K2 maupun nonkategori prioritasnya PPPK," kata Menteri Muhadjir di Jakarta, Selasa (11/6).

Meski begitu, Menteri Muhadjir tidak melarang bagi guru honorer yang ingin berkompetisi di seleksi CPNS. Asalkan persyaratannya bisa dipenuhi terutama dari usia dan formasi jabatan.

Bagi yang usianya di atas 35 tahun, Menteri Muhadjir menyarankan ikut PPPK. Itu sebabnya daerah diimbau untuk membuka rekrutmen PPPK agar makin banyak honorer K2 maupun nonkategori yang terakomodir.

"Rekrutmen PPPK tahap I kan mestinya 155 ribu guru honorer yang direkrut. Namun, banyak daerah yang enggak mau ambil karena khawatir nanti gajinya pakai APBD. Karena itu baru sekitar 90 ribu yang ikut tes kemarin. Itu pun enggak semuanya lulus," terangnya.

Dia berharap, dalam rekrutmen PPPK tahap II, kuota untuk guru honorer K2 dan nonkategori tetap dominan. Paling tidak untuk melengkapi kuota 155 ribu itu.

"Saya belum bicara dengan pak menpan-rb. Namun, saya tetap berharap sisa kuota di tahap I diberikan di tahap II," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Lowongan CPNS Mau Dibuka, Ini Posisi yang Paling Dibutuhkan

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka tahun ini. Ada sejumlah posisi dan wilayah yang akan mendapatkan prioritas dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2019 ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan untuk penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini akan diprioritaskan untuk tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan.

"Iya mas, tenaga pengajar, juga kesehatan," kata Mudzakir kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Sedangkan untuk wilayahnya akan diutamakan bagi daerah yang tidak melakukan rekrutmen CPNS pada tahun lalu. Mudzakir juga mengatakan, saat ini pihaknya masih terus menerima usulan terkait rincian formasi yang dibutuhkan dari masing-masing instansi.

"Rinciannya saat ini masih dalam penampungan usulan dari instansi," ujarnya.

Tahun ini sendiri, kebutuhan akan CPNS dan PPPK mencapai 254.173 formasi. Namun, Mudzakir belum bisa memastikan kementerian atau daerah mana yang akan mendapatkan formasi penerimaan CPNS dan PPPK.

Sebab, saat ini Panitia Seleksi Nasional masih terus melakukan persiapan untuk proses pendaftaran dan seleksi CPNS dan PPPK. Jika proses persiapan sudah selesai maka pendaftarannya akan segera diumumkan.

"Tunggu Permenpannya. Masih dalam pembahasan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance
Share:

Pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer K2 dan nonkategori hingga lima tahun ke depan, setelah itu rekrutmen PPPK akan dibuka untuk umum

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini. Jumlah yang direkrut cukup fantastis yakni 254.173 orang.

Ini kedua kalinya pemerintah membuka rekrutmen CPNS dan PPPK besar-besaran. Pada 2018, formasi CPNS yang disiapkan adalah 238.015. Sedangkan PPPK tahap I (Februari 2019) sebanyak 75 ribu.

Rekrutmen besar-besaran ini tentu saja menjadi peluang menarik bagi para pencari kerja. Namun, jadi tantangan berat bagi honorer K2 yang rerata usianya di atas 35 tahun.

Untuk menjadi PNS, peluang mereka tidak ada lagi. Sebab, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, rekrutmen CPNS sesuai amanat PP Manajemen PNS, diperuntukkan bagi WNI berusia di bawah 35 tahun. Untuk usia 35 tahun ke atas bisa mengikuti jalur PPPK.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK.

Alokasi CPNS dan PPPK 2019 untuk pusat 46.425 dan daerah 207.748. Dilihat dari kebutuhan pegawai tersebut, alokasi terbesar adalah untuk PPPK.

Untuk instansi pusat, dari 46.425 formasi, 50 persennya dialokasikan bagi PPPK. Sedangkan 207.748 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, 70 persennya adalah PPPK. Itu artinya arah kebijakan pemerintah dalam penataan pegawai, mulai fokus pada PPPK.

Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo yang menjadi salah satu pencetus UU ASN mengatakan, penataan pegawai di Indonesia harus dilakukan mengingat beban anggaran negara khususnya gaji dan pensiun sangat besar.

Dengan adanya UU ASN, beban gaji dan pensiun itu akan dikurangi sedikit demi sedikit. Salah satunya dengan memperbanyak formasi PPPK dibandingkan PNS.

PPPK menempati jabatan fungsional, PNS jabatan struktural. Keduanya sama-sama mendapatkan hak serta kewajiban yang setara.

Namun, berbeda di tunjangan pensiun. PPPK tidak berhak mendapatkan pensiun dari negara kecuali mengikuti program mandiri.

Di luar negeri, lanjut Eko, pembagian PNS dan PPPK sudah lama dilakukan. Ketika suatu negara mengalami kejadian luar biasa (misalnya minus anggaran), pemerintah bisa memberhentikan PPPK. Sedangkan PNS tetap dipertahankan karena jumlahnya lebih kecil dibandingkan PPPK.

Dengan menempatkan jumlah PPPK lebih besar dibandingkan PNS, Eko yakin sistem kepegawaian di Indonesia akan lebih sehat. Sebagian besar dana APBN/APBD tidak lagi terserap di gaji PNS tapi bisa untuk pembangunan.

Kedudukan PPPK yang dominan di sistem kepegawaian di Indonesia juga diungkapkan Bima Haria. Formasi PPPK perlahan-lahan akan lebih besar daripada PNS sesuai amanat UU ASN. Itu sebabnya, PNS hanya untuk jabatan struktural.

Sebagai tahap awal, proses rekrutmen PPPK masih diselipkan jalur khusus. Ini untuk menyelesaikan masalah honorer K2 yang masih belum tuntas.

Data BKN menyebutkan, jumlah honorer K2 dari berbagai profesi sebanyak 438.590 orang. Mereka terdiri dari guru honorer 157.210, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5.803, administrasi 269.400.

Jumlah itu kemudian menyusut sejalan dengan rekrutmen CPNS 2018. Dari formasi honorer K2 yang disiapkan 13.347 untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, hanya 6.806 yang lolos PNS.

Sisanya 6.541 yang tidak lulus dan tidak daftar CPNS, dialihkan mengikuti tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Dengan adanya 6.806 honorer K2 berubah status PNS, otomatis jumlah guru, dosen, tenaga penyuluh, dan kesehatan yang tersisa sebanyak 162.649 orang. Mereka inilah yang dimasukkan ke dalam rekrutmen PPPK tahap I

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengungkapkan, ada 150 ribu formasi honorer K2 yang disiapkan. Tahap I sebanyak 75 ribu untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

Sayangnya, yang daftar hanya 87.561 orang. Itu berarti masih tersisa 75.088 honorer K2 (guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan). Bila ditambahkan dengan tenaga teknis yang jumlahnya mencapai 269.400, berarti masih tersisa 344.488 honorer K2.

Menteri Syafruddin berjanji, tenaga teknis akan diselesaikan di tahap II. Namun, melihat formasi yang disiapkan hanya 150 ribu (tahap I dan II), lagi-lagi ada banyak honorer K2 yang tertinggal.

Dia menegaskan, rekrutmen PPPK mengacu pada beberapa undang-undang. Semisal rekrutmen guru, aturan yang dipakai selain UU ASN juga UU Guru dan Dosen. Di mana salah satu syaratnya adalah pendidikan harus S1.

"Kalau ada honorer K2 yang tidak bisa daftar CPNS atau PPPK karena tidak memenuhi persyaratan sesuai aturan undang-undang. Nah yang tidak bisa ikut PPPK atau CPNS ini kami kembalikan kepada daerah. Apakah akan tetap dipertahankan atau diberhentikan," tandasnya.

Bila benar, pemerintah akan memperkuat kedudukan PPPK dalam manajemen kepegawaian di Indonesia, itu berarti peluang honorer K2 usia 35 tahun ke atas menjadi PNS makin kecil. Hanya tenaga profesional muda bisa menempati posisi PNS. Sedangkan usia 35 tahun ke atas diberikan ruang di PPPK.

Bima menegaskan, PPPK bukan kelas buangan. Sebagai jabatan fungsional, PPPK justru harus diisi oleh tenaga profesional.

Rekrutmen PPPK tahap I dan II untuk honorer K2 maupun nonkategori hanya sementara. Begitu masalah honorer K2 tuntas, rekrutmen PPPK akan dibuat seperti seleksi CPNS.

"PNS dan PPPK itu kedudukannya sama. Makanya rekrutmennya juga harus profesional. Enggak boleh ada penerimaan tanpa tes. Pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer K2 dan nonkategori hingga lima tahun ke depan. Manfaatkan itu, karena setelah itu rekrutmen PPPK akan dibuka untuk umum," pungkas Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih memprediksikan, akan banyak honorer K2 yang akan ikut rekrutmen PPPK tahap II.

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa  Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih memprediksikan, akan banyak honorer K2 yang akan ikut rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II.

Pasalnya, makin banyak honorer K2 yang makin ditelan usia. Daripada menunggu terlalu lama, lebih baik ikut rekrutmen yang akan dibuka nanti.

"Kami akan ikut rekrutmen PPPK tahap II. Namun, ini sifatnya sementara karena sasaran utama kami adalah PNS," kata Titi kepada JPNN, Rabu (5/6).

Untuk memuluskan sebagian besar honorer K2 lulus PPPK, Titi berencana mengajukan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin agar membuatkan surat edaran (SE) yang jelas dan tegas untuk daerah.

"SE-nya harus jelas dan tegas memerintahkan agar kepala daerah mengakomodir seluruh honorer K2 tanpa terkecuali," ujarnya.

"Yang belum lolos passing grade (PG), tidak bisa ikut tes PPPK karena alasan anggaran, yang belum ikut karena tidak adanya formasi jabatan (tenaga teknis lainnya) harus dimasukkan dalam SE. Kalau aturannya bijak dan adil untuk K2 itu baru top," sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan, bila sudah ada peningkatan kesejahteraan lewat PPPK, perjuangan dilanjutkan nanti dengan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lewat revisi ini diharapkan menjadi pintu masuk honorer K2 menjadi PNS.

"Kami tidak akan menyerah begitu saja. Tujuan awal kami berjuang ya PNS. Harus sampai ke tujuan awal itu," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan rekrutmen PPPK tahap II tetap diproritaskan honorer K2. Kuotanya diperkirakan 100 ribu orang.

Rekrutmen rencananya dilakukan pada triwulan ketiga.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kepala BKN memberikan sinyal jika seleksi PPPK baru akan dilakukan pada Agustus 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan sinyal jika seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai pemerintah setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini akan mundur. Sebab pembukaan lowongan pegawai pemerintah setara PNS ini baru akan dilakukan pada Agustus 2019.

Padahal semula, PPPK sendiri direncakan akan dibuka pada Juni 2019. Meskipun belum disebutkan tanggal pastinya, namun ketika itu direncanakan pada beberapa minggu setelah lebaran.

"Kita sih masih berharap tepat waktu jadi sebelum pada saat agustus," ujarnya saat ditemui di Kantor BKN, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).

Bahkan menurut Bima, bisa juga pembukaan PPPK ini bisa lebih mundur lagi dari bulan Agustus. Apalagi jika penghitungan dan pemberian Nomer Induk Pegawai (NIP) ini tak kunjung rampung.

"Iya Agustus. Tapi tergantung datanya nanti karena kan kita harus menerima semua usulan dari daearah masuk dulu baru ditetapkan formasinya. Kalo itu mundur ya bisa mundur lagi," jelasnya.

Saat ini sendiri lanjut Bima, pihaknya masih melakukan penetapan NIP. Setelah itu, dirinya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk membayar gajinya.

"Kita sudah mulai melakukan penetapan NIPnya. Tapi memang tiak semuanya cepat karena ketergantungan dari anggaran daerahnya. mudah-mudahan semuanya bisa masuk ketersediaan APBD untuk membayar gaji PPPK," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okefinance
Share:

Nasib Pegawai Honorer K2 di Surabaya Masih Belum Jelas

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Tenaga honorer K2 di lingkungan Pemkot Surabaya hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan nasib. 


Meski telah mengabdi di kantor pemda dan digaji APBD sekalipun, mereka tidak serta merta akan menjadi PNS.

Meski demikian, sisa K2 yang kemarin gagal mengikuti tes CPNS berkesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun mereka tidak serta merta diangkat menjadi pegawai kontrak ini. 

"Tetap harus melalui mekanisme tes seperti tes CPNS. Sebab hak dan gaji serta tunjangan mereka sama dengan PNS. Hanya saja mereka tak ada tunjangan pensiun," jelas Kepala BKD Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, Minggu (2/6/2019).

Begitu juga saat mereka mendaftar juga harus mengajukan lamaran seperti halnya rekrutmen CPNS. Hanya saja, pendaftar dari K2 ini tak dibatasi usia seperti CPNS harus maksimal 35 tahun. Batasan usia adalah 1 tahun sebelum masa pensiun. 

Misalnya kalau guru batas bekerja mereka 60 tahun, saat masih usia 59 tahun boleh mendaftar. Total jumlah K2 di Pemkot Surabaya baik guru maupun non guru diperkirakan masih di kisaran angka seribu.

"Agak lupa kalau total jumlah K2. Perkiraan saya ada kalau seribu honorer K2. Tahun ini kami merencanakan membuka rekrutmen P3K. Masih kami konsultasikan ke pusat lagi," jelas Mia.

Perempuan ini menjelaskan bahwa selain berkesempatan menjadi "PNS kontrak", mereka juga bisa mendaftar menjadi PNS murni. Semua diserahkan kepada K2. Namun ditegaskan bahwa tidak ada kebijakan mengangkat langsung honorer yang bekerja di kantor Pemda itu menjadi PNS.

Kebijakan pengangkatan langsung itu pernah dijalankan pada sebelum tahun 2005. Seluruh honorer K1 saat itu diangkat langsung menjadi PNS. Kemudian K2 yang masuk data base nasional hingga kini melalui mekanisme tes.

"Kami segera akan mengajukan formasi khusus P3K. Terutama adalah tenaga fungsional macam guru dan kesehatan serta tenaga Barbasis keahlian macam Programmer. Bukan tenaga administratif," kata Mia.

Sementara itu, Koordinator honorer K2 Kota Surabaya Eko Mardiono hanya bisa pasrah dengan ketentuan yang ada. Namun pihaknya berharap ada semacam prioritas dan ketentuan khusus. "Kami Manut saja. Tapi mbok ya memahami kondisi GTT dan K2," kata Eko. 

Berita ini bersumber dari Surya.Co.Id
Share:

Info terbaru alokasi CPNS 2019



#ASNKiniBeda

Akun terverifikasi

@BKNgoid
 7 jam7 jam yang lalu
Selengkapnya
#SobatBKN, sebelum cuti bersama, mimin bagi info berdasar Kepmen PANRB 12/2019:

Alokasi #CPNS2019 u/ pusat 46.425 & daerah 207.748.

Kapan, di mana, siapa, tunggu cuti bersama berakhir 😀.

Ingat, orang sabar disayang mimin 😘.

#BKNSemangatUntukNegeri
#ReformasiBirokrasiBKN

Sumber berita : https://twitter.com/BKNgoid/status/1134400724454895619
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.