Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan bagi honorer K2 dalam seleksi PPPK tahap II tahun ini.

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan bagi honorer K2 dalam seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II tahun ini.

Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, jangan sampai honorer K2 tidak terakomodir dalam rekrutmen PPPK tahap II.

"Tahun ini rekrutmen PPPK tahap II masih fokus untuk honorer K2. Agar kuota yang disiapkan terisi semua, harus ada mekanisme khusus," kata Titi kepada JPNN, Senin (27/5).

Mekanisme khusus seperti sisten kelulusan berdasarkan perangkingan. Ini agar honorer K2 yang tidak lulus passing grade bisa masuk.

Hal lainnya adalah pemerintah tidak hanya merekrut tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh. Tenaga teknis lainnya juga diakomodir.

"Kami pada dasarnya setuju saja dengan kebijakan pemerintah membuka rekrutmen PPPK tahap II. Asal ada mekanisme khusus berupa perangkingan. Misalnya kuota 75 ribu, yang daftar 100 ribu. Nah sisa 25 ribu masuk dalam daftar tunggu untuk diangkat tahap berikutnya," bebernya.

Tanpa sistem perangkingan dan waiting list, honorer K2 semakin sulit untuk masuk PPPK karena ada mekanisme sistem merit.

"Jangan lagi honorer K2 dibuat susah terus yang akhirnya membuat luka dan terus terluka kalau harus dihadapkan dengan mekanisme sistem merit," ucapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Lowongan Pegawai Setara PNS Dibuka Habis Lebaran, CPNS Oktober

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin akan membuka lowongan CPSN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau pegawai setara PNS dalam waktu berdekatan.

Lowongan tersebut akan dibuka sehabis lebaran. Untuk kuota lowongan CPNS sebanyak 100.000 lowongan. Sedangkan, P3K atau pegawai setara PNS sebanyak 98.000 lowongan. Karena, pemerintah telah membuka lowongan P3K pada Januari 2019 sebanyak 52.000 lowongan.

"Memang rencana tahun ini kita akan merekrut lagi 100 ribu PNS ya. Dan P3K 150 ribu tapi sudah berjalan. PK3 itu sudah direkrut sekitar 52 ribu yang lalu di bulan kemarin ini Januari. Jadi nanti ada selanjutnya lagi untuk P3K," jelas Syafruddin usai membuka acara buka puasa bersama KemenPan-RB, Senin (27/5/2019).

Lalu, untuk waktunya, Syafruddin menyebut akan membuka lowongan P3K di bulan Agustus, dan CPNS di bulan Oktober.

"Kalau P3K nanti habis lebaran ini. PNS-nya nanti triwulan ke 4, bulan Oktober," kata dia.

"P3K belum banyak, masih lanjutan kemarin. Nanti kembali lagi ke guru, dan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga teknis nanti setelah itu mungkin di bulan ke 8," lanjutnya.

Sebelumnya, Syafruddin mengatakan bahwa rekrutmen CPNS 2019 ini akan mengutamakan guru-guru honorer. Hal itu agar mereka mendapatkan kesempatan menjadi PNS.

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," tutur Syafruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sebagai informasi, hari ini KemenPan-RB mengadakan buka puasa bersama dengan seluruh pegawai dan paguyuban setempat. Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.

Berita ini bersumber dari Detik Finance
Share:

Pemerintah Didesak Selesaikan Masalah Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan masalah guru honorer K2 tahun ini.

Penyelesaiannya sesuai ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).  " Mereka yang  berusia di bawah 35 tahun melalui jalur CPNS. Sedangkan usia di atas 35 tahun menjadi PPPK. Pemerintah sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah guru honorer K2 tahun ini. Ini harus diapresiasi. Apalagi PPPK ini sesuai amanat UU ASN," terang Unifah di Kantor PB PGRI Jakarta, Rabu (22/5 2019).

Dalam rekrutmen PPPK tahap dua, guru honorer K2 tetap jadi prioritas. Sedangkan guru honorer nonkategori diplotkan untuk 2020 hingga 2024.

"Kalau tidak salah tahun ini ada 50 ribu guru honorer K2 akan direkrut menjadi PPPK. Kami sudah usulkan agar kuota 50 ribu itu terpenuhi, dibuat sistem perangkingan agar yang tidak memenuhi passing grade bisa diakomodir," tuturnya.

Agar guru honorer K2 yang direkrut kompentensinya meningkat, Unifah mengungkapkan, PB PGRI telah mendorong pemerintah memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik.
"Yang perlu dilakukan peningkatan kompetensi guru honorer K2. Salah satunya lewat pemberian pelatihan," ucapnya.

Berita ini bersumber dari KRJogja
Share:

Menteri PARNB Terbitkan Surat Pengadaan ASN Tahun 2019


Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-Formasi. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat K/L/Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan K/L/Pemda tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menetapkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019. Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Share:

Guru honorer K2 tetap akan mendapat prioritas dalam rekrutmen PPPK 2019 tahap kedua.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa guru honorer K2 tetap akan mendapat prioritas dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap kedua.

Menurut Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, pihaknya telah memberikan usulan kepada pemerintah agar 12 ribu guru honorer K2 yang ikut tes PPPK tahap satu dan punya sertifikasi tapi tidak lulus, akan diprioritaskan pada seleksi tahap dua.

"12 ribu guru ini sudah punya sertifikasi tapi tidak lulus karena passing grade-nya tidak terpenuhi makanya PGRI usulkan agar rekrutmen tahap dua tidak usah dites lagi," ujar Unifah di Kantor PB PGRI Jakarta, Selasa (21/5).

Hal kedua yang diusulkan adalah sistem perangkingan. Menurut Unifah, pihaknya sudah mengusulkan kepada Wapres Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana agar dalam rekrutmen PPPK tahap dua diberlakukan sistem perangkingan.

Dia mencontohkan, ketika guru honorer K2 ikut tes PPPK dan ternyata banyak yang tidak lulus karena gagal passing grade, maka untuk memenuhi kuota, dipakai sistem perangkingan. Ini seperti yang dilakukan dalam rekrutmen CPNS 2018.

"Intinya pemerintah ingin menyelesaikan masalah honorer K2 makanya usulan PGRI ini akan diakomodir pemerintah. Harapan kami sih ada dua. Pertama, kelulusan PPPK berdasarkan perangkingan. Kedua, yang tidak lulus tes PPPK tahap satu bisa diangkut di tahap dua tanpa tes lagi," bebernya.

Unifah memprediksikan, rekrutmen PPPK tahap dua akan dimulai Juli - Agustus mendatang. Setelah itu baru rekrutmen CPNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019

Unduh dokumen lengkap klik di sini

20190520 Kebutuhan ASN2019 Page 1
20190520 Kebutuhan ASN2019 Page 2
Sumber berita : KEMENPANRB
Share:

PGRI Minta Nilai Ambang Batas Penerimaan Pegawai Setara PNS Direvisi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluhkan nilai ambang batas atau passing grade dalam tes yang tinggi dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). PGRI meminta nilai disesuaikan dengan kemampuan guru honorer.

"Passing grade banyak yang tidak lolos. Misal sudah lolos sertifikasi tapi tidak lolos masak iya. Kalau tidak 65 diturunkan dengan logika yang wajar," kata Ketua PGRI Unifah Rosyidi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Unifah meminta nilai ambang batas disamakan dengan nilai ujian nasional (UN). Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masa kerja guru honorer.

"Keinginan kami diurutkan berdasarkan kebutuhan daerah, paling tidak disamakan dengan UN dengan mempertimbangkan masa kerja mereka," ucapnya.

Unifah hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Unifah menyerahkan kajian pendidikan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah selama lima tahun.

"Kami membicarakan agenda organisasi dan juga membicarakan pemikiran kami dalam pembangunan SDM ke depan. Kami ketahui bahwa pemerintah akan memberikan perhatian kepada SDM dan kami membuat semacam paper, semacam paparan yang kami serahkan bagaimana PGRI memandang bahwa ke depan kemajuan pendidikan di Indonesia di revolusi Industri 4.0 ini seperti apa," ujar Unifah.

Selain itu, Unifah juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia Barat, Timur dan Tengah. Dia mendapat masukan dari JK terkait penyebab ketimpangan tersebut.

"Pak JK sangat positif, dan Pak JK juga melihat apa sih sebenarnya yang menimbulkan disparitas antara timur dan barat. Dan ternyata Pak JK itu budaya belajar, jadi kami kemudian merespons," ucap Unifah.

Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.

"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1).

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Imbauan Pak Menteri untuk Honorer K2 yang Pengin Mendapat THR seperti PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, THR yang akan dibayarkan pada akhir Mei ini hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Namun, mengingat PPPK hasil seleksi 2019 masih dalam tahap proses pemberkasan NIP (nomor induk pegawai), maka tahun ini belum bisa menikmatinya.

THR akan dinikmati ketika PPPK sudah mengantongi NIP serta SK dari kepala daerah. Sedangkan PNS baru rekrutmen 2018, sudah bisa menikmati THR dengan catatan telah mengantongi SK karena dihitung TMT-nya (terhitung mulai tanggal).

Bagaimana dengan honorer K2 maupun nonkategori? Menurut Menteri Syafruddin, dalam UU ASN, tidak ada aturan yang menjadi payung hukum bagi mereka untuk menerima THR.

"Kalau sesuai aturan enggak ada THR bagi honorer K2 maupun nonkategori. Yang ada hanya untuk PNS dan PPPK," kata Menteri Syafruddin di Jakarta, Minggu (19/5).

Walaupun tidak ada aturannya, Menteri Syafruddin menyebutkan, bisa saja honorer mendapatkan THR dari instansi mana dia bekerja. Misalnya ada kebijakan khusus dari pimpinan instansi untuk memberikan THR.

"Pemberian THR bagi honorer K2 maupun nonkategori tergantung kebijakan instansi masing-masing. Apakah menyisihkan sebagian THR-nya untuk honorernya atau kebijakan lainnya. Karena ada juga daerah yang mau memberikan THR bagi honorer seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya," bebernya.

Mantan wakapolri ini pun mengajak seluruh honorer K2 maupun nonkategori untuk tidak melewatkan momentum penerimaan PPPK tahap dua nanti. Ini agar mereka bisa menikmati berbagai tunjangan setara PNS.

"Pemerintah mau buka lagi nih tahap dua. Manfaatkan itu agar saat lebaran bisa merasakan THR juga," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kebijakan THR Honorer Diserahkan ke Daerah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga honorer kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Pemerintah pusat tidak mengatur kebijakan THR untuk tenaga honorer. Pemerintah pusat menegaskan bahwa yang diatur berkaitan dengan THR hanya untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Itu daerah masing-masing. Kita tidak mengatur sampai ke sana. Karena yang diatur adalah ASN,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo kemarin.

Dia mengatakan sebenarnya pengangkatan tenaga honorer sudah tidak boleh. Namun menurutnya adanya perekrutan tenaga honorer karena kebutuhan pegawai.

Seperti diketahui pemerintah sempat melakukan moratorium penerimaan ASN. “Itu diatur oleh daerah, namun juga diatur oleh ketentuan. Makanya di dalam PP 11/2017 sudah tidak ada lagi honorer, adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ungkap Hadi.

Hadi Prabowo mengungkapkan akan terus mendorong agar daerah menjalankan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN. Dengan begitu PPPK dapat diterapkan secara bertahap.

“Kedepan harus begitu. Ini memang secara bertahap ada daerah yang sudah mengaplikasikan kaitannya dengan pegawai dengan perjanjian kerja. (Saat ini) ada yang masih sifatnya honorer, ada yang masih namanya supporting staff,“ paparnya.

Lebih lanjut berkaitan dengan THR PNS, Hadi memastikan tidak akan ada keterlambatan pencairan.

“Kebijakan dari pemerintah pusat paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini sesuai dengan PP Nomor 36/2019 tentang THR. Nanti juga akan ada surat edaran Mendagri dan petunjuk sesuai dengan Permenkeu No 58 akan di bayar kan paling cepat 24 Mei mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya pun pemerintah menjamin bahwa THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak akan molor walaupun ada revisi terhadap PP Nomor 36/2019 tentang THR Pasal 10 ayat 2.

Sebenarnya revisi tersebut bertujuan agar tidak ada potensi molor dalam pencairan THR. Sebagai ketentuan di Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan pencairan THR diatur dalam peraturan daerah (perda).

Adapun proses pembuatan perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah mengirimkan surat kepada Menteri Penda ya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan revisi PP 36/2019.

“Oh, itu kan (surat) intern saja. Untuk antisipasi saja kan boleh. Tidak perlu diperinci. Jangan sampai disalahkan pemerintah gitu aja,” katanya.

Tjahjo yakin bahwa pencairan THR tidak akan mengalami keterlambatan. Apalagi daerah dipastikan sudah menganggarkan alokasi THR PNS di APBD.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Kemenag Buka Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam kembali membuka rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan dikirim ke daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) ini menjadi salah satu program unggulan Kemenag dalam rangka memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dengan mengirimkan guru-guru fresh graduate.

Pendaftaran bina kawasan dibuka mulai 13 Mei hingga 10 Juni 2019. Sebanyak 50 peserta calon guru PAI akan dipilih untuk ditempatkan di 24 provinsi sasaran di seluruh Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Direktur PAI, Rohmat Mulyana, menyebutkan bahwa penetapan 24 provinsi tersebut masih dalam proses seleksi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan sebaran peserta bina kawasan di daerah sasaran.  “Angkatan pertama sebaran Bina Kawasan tahun 2017 ada di 19 Provinsi, tahun ini akan kembali dikaji oleh tim agar ada pengembangan di daerah lain. Ini masih dalam proses koordinasi dengan daerah,” ujar Rohmat di Jakarta, Senin (13/05).

Kemenag memberikan kesempatan kepada peserta bina kawasan angkatan pertama yang berminat untuk mengikuti program ini kembali. Menurut Rohmat, kesempatan ini diharapkan agar pengembangan di daerah sasaran berjalan maksimal serta dapat menjadi pembimbing bagi peserta baru.

“Kami memberikan kesempatan pada peserta bina kawasan angkatan sebelumnya untuk mengikuti kembali, maksimal 2 tahun. Untuk penetapan daerah sasaran akan ditentukan oleh tim,” terang Rohmat.

Proses seleksi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: seleksi adminstrasi dan seleksi wawancara.  Dua tahapan seleksi ini wajib diikuti peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis keberangkatan. Pelaksanaan seleksi adminitrasi dijadwalkan pada 11 - 16 Juni 2019, sedangkan pelaksanaan seleksi wawancara dijadwalkan pada 20 - 21 Juni 2019.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PAI, Nasri, menjelaskan, proses seleksi ini akan dilakukan berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya yaitu dengan pemanfaatan aplikasi daring yang tersedia.

“Proses seleksi tahun ini akan kita coba dengan sistem daring. Kalau seleksi tahun kemarin kan peserta dengan tim bertatap muka langsung, untuk efisiensi waktu dan finansial maka kita laksanakan secara online,” ujar Nasri. 


Share:

100.000 Lowongan CPNS Dibuka Oktober, Siapkan Syarat Ini!

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus menyiapkan dirinya. Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 100 ribu formasi di Oktober 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, lowongan CPNS ini dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan. Seluruh Indonesia," ujarnya dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kemarin (9/5/2019)

Syafruddin menjelaskan, nantinya lowongan CPNS ini akan dibuka pada paruh kedua tahun ini. 

"Itu nanti kuartal ke III-2019. Ya kira-kira Oktoberlah, kuartal ke III itu," jelasnya.

Namun, ia belum bisa memerinci lebih detail mengenai pembukaan lowongan CPNS ini. Pasalnya rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut.

"100 ribu (formasi) seluruhnya tapi kan belum diatur," kata dia.

Namun, sebelum dibuka ada baiknya mempersiapkan syarat-syarat ini.

Syarat-syarat Dokumen CPNS

Hal-hal yang harus disiapkan ini tertuang dalam syarat pendaftaran CPNS tahun lalu yang memang tak jauh berbeda tiap tahunnya.

Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Dokumen tersebut terdiri dari :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Pas foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar

Jika sudah resmi dibuka. Maka pelamar harus masuk ke portal SSCN  dalam alamat https://sscn.bkn.go.id tapi nanti dulu, setelah ada pengumuman CPNS dibuka. 

Mari ditunggu bersama lowongan tersebut dibuka.

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia
Share:

Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog