Info Honorer, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Informasi Penting untuk Honorer K2 yang Ikut Tes PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa proses persiapan pengumuman kelulusan hasil tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2, saat ini sudah masuk tahap akhir.

Menyusul dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data honorer K2 yang diusulkan Pemda oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Karo Humas BKN Mohammad Ridwan, sebelum kepala BKN membubuhkan Digital Signature (DS), semua data harus dipastikan valid dan sesuai formasi. Ini untuk mencegah masuknya data bodong.

Setelah ada DS, pemda bisa segera mengumumkan hasil tes PPPK melalui portal SSCASN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara).

"Sudah masuk tahap akhir. Jadi usulan kebutuhan PPPK yang dimasukkan pemda dicek lagi datanya dan akan menjadi database baru (update). Setelah itu DS dan kemudian pengumuman," terang Ridwan yang dihubungi, Selasa (26/3).

Data BKN menyebutkan, hingga 25 Maret, PPPK yang sudah DS adalah Kemenristekdiskti. Yang sedang verval sebanyak 318 Pemda. Dan 52 pemda menunggu final instansi.

"Silakan kawan-kawan di 52 BKD/BKPP/BKPSDM mengklik FINAL agar kami bisa lakukan verval secepatnya," ujarnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) resmi menetapkan formasi PPPK untuk 370 Pemda. 370 pemda ini telah memastikan ketersediaan anggaran di APBD untuk menggaji PPPK hasil rekrutmen tahap satu.

"Alhamdulillah 370 pemda sudah mengajukan usulan kebutuhan PPPK. KemenPAN-RB juga telah menetapkan formasinya," tandas Ridwan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Komisi II Apresiasi Transparansi Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 sesuai jadwal dan transparan.

Hal tersebut tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB Syafruddin yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait afirmatif rekrutmen P1/TL 2018 yang dilaksanakan pada rekrutmen CPNS 2019 dengan memberikan kekhususan untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB)," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Selanjutnya, kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu, Komisi II DPR RI bersepakat dengan KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan kesempatan para guru inpassing mengikuti CPNS dan/atau PPPK 2019.

Sementara itu, Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa dalam mengatasi masalah ini terutama guru honorer, tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan perencanaan yang matang.

“Terutama guru honorer dan tenaga kesehatan, kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka yang menjadikan kita manusia yang intelek. Kita perlu menyediakan tempat agar mereka juga bisa menikmati hidup mereka," pungkas Syafruddin.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Tahun Ini Pemerintah Rekrut 250 Ribu CPNS dan PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah tahun ini akan merekrut 250 ribu CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Formasi itu terdiri dari 150 ribu PPPK dan 100 ribu CPNS.

Formasi 150 ribu PPPK ini terbagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sudah berlangsung dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Sedangkan tahap dua, dilaksanakan pascapilpres 2019.

"Sekalian saya umumkan di depan anggota DPR, pemerintah tahun ini akan merekrut 250 ribu PPPK dan CPNS. Ini untuk memenuhi kekurangan SDM di instansi pemerintah," kata MenPAN-RB Syafruddin dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3).

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, nantinya rekrutmen PPPK akan dilaksanakan lebih dulu dibandingkan CPNS. Alasannya, pelamar PPPK lebih banyak dibandingkan CPNS.

"Kalaupun rekrutmen dibuka pascapilpres, tapi pelaksanaannya tidak bersamaan. Yang lebih dulu direkrut adalah PPPK karena pelamarnya banyak banget," tuturnya.

Mengenai formasi PPPK, lanjut Bima, harusnya sisa 75 ribu. Namun, dalam rekrutmen tahap satu, dari 75 ribu formasi yang disiapkan, hanya terisi 50 ribuan. Sehingga sisa formasi itu akan ditambahkan dalam rekrutmen tahap dua.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

70 Persen Pemda Belum Siap Menggaji PPPK, Pengumuman Kelulusan Ditunda

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa untuk kedua kalinya pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 ditunda. Sama seperti penundaan 1 Maret, kali ini alasannya juga karena banyak pemda yang belum siap.

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, sekira 70 persen pemda belum menuntaskan tugasnya mengajukan usulan ualng kebutuhan formasi PPPK.

Usulan ini harus dilengkapi pernyataan komitmen pemda dalam menyiapkan anggaran gaji serta tunjangan untuk PPPK.

"Baru 30 persen daerah menyampaikan usulan ulang formasi PPPK 2019 tahap satu yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Sesuai surat SesmenPAN-RB nomor B/281, pengumuman seleksi PPPK honorer K2 guru, nakes (tenaga kesehatan, red), dan penyuluh pertanian belum bisa dilakukan," beber Ridwan kepada JPNN, Selasa (12/3).

Hingga saat ini baru 118 pemda yang mengirim pernyataan kesanggupan APBD untuk menggaji PPPK, dari seluruhnya 360 instansi. Angka ini jauh dari target yang diharapkan pemerintah. Sebab, pengumuman akan dilakukan serentak.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.

Dalam surat yang diteken SesmenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji juga menyebutkan pengumuman hasil seleksi PPPK dari honorer K2 akan dilakukan setelah masing-masing pemda menyerahkan usulan ulang formasi.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Setelah Lulus Seleksi, Ini yang Harus Dilakukan Pegawai Setara PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS dilakukan paling cepat 12 Maret 2019. Setelah pengumuman, maka dilanjutkan dengan pemberkasan.

"Di peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 pemberkasan dan kontrak," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan kepada detikFinance, Selasa (5/3/2019).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan dilakukan pemberkasan, penerbitan teknis NIP oleh BKN, penandatanganan kontrak. Kemudian dilanjutkan penerbitan SK PPPK dan masuk kerja.

"Pemberkasan, penerbitan Pertimbangan Teknis NIP oleh BKN, penandatanganan kontrak, penerbitan SK P3K oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), masuk kerja," tambah Ridwan.

Ridwan menambahkan, begitu efektif menjadi PPPK, gaji yang diterima juga langsung setara PNS yang meliputi gaji pokok dan tunjangan. Misalnya, tadinya honorer mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan maka nanti setelah menjadi PPPK bisa sama sesuai golongan PNS.

"Tadinya gajinya Rp 150.000-200.000, Rp 200.000-300.000 ya sebulan dengan skema honorer. Dengan ini disamakan. Kalau guru muda nol tahun nol bulan itu 3A mungkin Rp 2 jutaan misalnya," ujar Ridwan.

Selain itu, PPPK juga tak perlu khawatir soal uang pensiun. Pasalnya, PT Taspen (persero) menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah.

"Pensiun kalau mau kan Taspen harus menerima," tutur Ridwan.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Pemberitahuan Kementerian PANRB Mengenai Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019



Pemberitahuan Kementerian PANRB Mengenai Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 Nomor: B/281/S.SM.01.00/2019 https://youtu.be/MQNrAI314J0 #hasilseleksipengadaanpppktahap12019 #infopppk2019 Sumber berita : KEMENPANRB
Share:

Pemerintah Umumkan Hasil Seleksi PPPK Kemenristekdikti

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan pemda, pengumuman hasil seleksi PPPK belum dapat dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.

Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing pemda menyerahkan usulan. 

Pemberitahuan Mengenai Hasil Seleksi PPPK Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat pada :


Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.