Info Honorer, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Mendikbud: Ditargetkan Tak ada Lagi Guru Hononer Pada 2023

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyebut peralihan status Guru honorer menjadi PPPK dimulai bulan depan. Bahkan ia menarget tahun 2023 tidak ada lagi Guru berstatus honorer.

"PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) nanti (Bulan) Februari ini akan ada tes, inshaallah, tapi itu domain pak Menpan-RB," ujar Muhadjir di sela-sela peresmian unit sekolah baru SMP Muhammadiyah Kreatif di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Minggu (27/1/2019).

Sambung Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri telah mengusulkan ratusan ribu Guru honorer untuk mengikuti tes tersebut, khususnya Guru honorer K2.

"Kalau Kemendikbud mengusulkan 159 ribu (Guru honorer) yang diikutkan dalam tes, terutama yang (Guru) hononer K2," katanya.

Dijelaskan Muhadjir, bahwa secara bertahap, bukan tidak mungkin Guru honorer yang berjumlah 736 ribu nantinya akan berstatus sebagai PPPK. Bahkan, ia optimis target tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

"Nanti bertahap (Proses Guru honorer menjadi PPPK). Jadi setelah itu (Tes PPPK bulan Februari 2018) akan ada tes-tes lagi, dan target kita sampai (Tahun) 2023 nanti tidak ada guru honorer," ucapnya.

Diketahui bersama, Presiden RI, Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemendikbud menyatakan PP tersebut tidak hanya berlaku untuk guru, tapi juga untuk seluruh kementerian/lembaga (K/L).

"Di PP 49 ini kan jelas, yang namanya ASN itu ada 2 komponen, satu PNS, kedua PPPK. Sebenarnya yang PP Nomor 49 ini tidak khusus untuk guru, ini seluruhnya. K/L pun masuk di situ. Makanya dari PP 49 ini kita sedang turunkan menjadi perpres (peraturan presiden), yang dikaitkan dengan guru nantinya," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriono di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12).

Supriono mengatakan saat ini jumlah guru honorer mencapai 735.825, yang di dalamnya terdapat guru dengan kategori K2, yang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Dari guru honorer K2 sejumlah 12.883, yang mendaftar untuk seleksi CPNS hanya sekitar 8 ribu guru, sedangkan yang lulus baru 6 ribu guru.

"Nah mereka yang tidak lulus PNS ini diberikan kesempatan untuk ikut PPPK. Apakah PPPK dengan PNS ini sama? Hampir sama semuanya. Hanya satu yang beda, dia tidak dapat pensiun. Pensiun itu dilakukan oleh mereka sendiri dengan Taspen. Yang lainnya sama persis. Bahkan di PPPK ini batas umurnya itu, satu tahun pun mau pensiun dia boleh ikut PPPK. Jadi ini pemerintah sudah membuka dua slot yang luar biasa untuk guru-guru honorer agar bisa menjadi PNS dan PPPK," jelas Supriono.

Berita ini bersumber dari Detik
Share:

Rekrutmen PPPK Tahap Pertama untuk Eks Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019. Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/01). "Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019," ujarnya.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018. "Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang," imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional. Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak 'memulangkan' para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya. "Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara," tutupnya.

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. 

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, Walikota Batam Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, serta perwakilan Pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rencana Rekrutmen P3K Tahap I, Pemerintah Prioritaskan Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah dirampungkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Secara teknis, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa untuk pengadaan P3K tahap I tahun 2019, Pemerintah prioritaskan rekrutmen pada tiga bidang yakni Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Untuk mekanisme seleksinya, Kepala BKN menyatakan metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dengan CPNS. ” Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem  (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” imbuhnya saat memaparkan perihal kebijakan teknis pengadaan P3K dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu, (23/01/2019) di Batam.

Kepala BKN juga menuturkan tanda identitas P3K akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya perihal syarat batas usia pelamar tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS. Sebaliknya, maksimal usia pelamar P3K paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, dan untuk perjanjian kerja, PP 49/2018 mengakomodasi masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi.

Sebagai informasi, aturan teknis dari PP 49/2018 yang akan diteruskan melalui Peraturan MenPANRB dan Peraturan BKN masih dalam proses penyelesaian. Untuk pelaksanaan P3K tahap I Tahun 2019 dilakukan setelah masing-masing instansi selesai lakukan perhitungan kebutuhan dan menyampaikannya kepada KemenPANRB dan BKN.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kepala BKN : 75 ribu honorer K2 yang diangkat tahap pertama karena datanya sudah valid. Sedangkan 75 ribu lainnya masih dalam tahap verifikasi.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengalokasikan 150 ribu honorer K2 (kategori dua) yang akan diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini.

Pengangkatan tahap pertama sebanyak 75 ribu orang honorer K2 dilaksanakan Februari mendatang. Sisanya tahap dua digelar usai Pilpres. Mekanisme pengangkatan tetap menggunakan seleksi alias dites.

Tahapan pertama hanya untuk formasi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian. Ditambah dengan sisa honorer K1 (kategori satu) dan penyuluh pertanian non K2/K1 (pengangkatannya berdasarkan kerja sama Kementan dan pemda).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, 75 ribu honorer K2 yang diangkat tahap pertama karena datanya sudah valid. Sedangkan 75 ribu lainnya masih dalam tahap verifikasi.

"Rekrutmen tahap dua memang setelah Pilpres tapi penentuannya setelah rakornas nanti. Karena harus menunggu kesepakatan dengan pemda," tandasnya.

Bima menjelaskan, data honorer K2 yang valid ini ditetapkan setelah melakukan verifikasi validasi. Sisanya masih dilakukan sinkronisasi data. Dari formasi 75 ribu tersebut, guru honorer K2 mendapatkan formasi terbesar yaitu sekitar 50 ribu orang.

"Data 75 ribu yang diangkat PPPK tahap pertama ini akan diperkuat lagi dengan SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang ditandatangani kepala daerah. Karena kepala daerah yang lebih tahu kondisi pegawainya," tuturnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

50.000 Guru Honorer Ditargetkan Jadi Setara PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.

"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dari jumlah tersebut, kata Syafruddin, pemerintah menargetkan bisa mengangkat 50.000 guru honorer menjadi setara PNS.

"Tinggal 71.000, mudah-mudahan bisa direkrut 50.000. Ini aturan semua masih bisa dirubah, UU (Undang-Undang) saja bisa diamandemen," jelasnya.

Lebih dari itu, Syafruddin menjelaskan, anggaran penyediaan pegawai setara PNS ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah (Pemda).

"Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Bukan hanya, memang ada skema anggaran. Kementerian lembaga itu dari kementerian keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS itu yang di daerah di tingkat II tingkat I ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Jika tidak ada aral melintang, honorer K2 (kategori dua) dan K1 yang lolos seleksi PPPK, sudah mengantongi NIP pada Maret 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa jika tidak ada aral melintang, honorer K2 (kategori dua) dan K1 yang lolos seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), sudah mengantongi NIP (nomor induk pegawai) pada Maret 2019.

Pasalnya, sesuai jadwal rekrutmen calon PPPK, pemberkasan dimulai awal Maret 2018.

"Target kami sih begitu. Cuma ini tergantung komitmen daerah juga. Kalau serius, Insyaalllah prosesnya bisa berjalan sesuai jadwal," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Selasa (22/1).

Dia menjelaskan, pada Kamis (24/1), akan diadakan rakor dengan instansi dilanjutkan dengan tanda tangan MoU dengan masing-masing daerah. Seperti pengalaman dalam rekrutmen CPNS 2018, belum semua daerah siap melakukan MoU sehingga memengaruhi jadwal.

Bima juga memprediksikan, sikap pemda akan terlihat saat rapat pada 24 Januari. Apalagi setiap kepala daerah diwajibkan membuat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak).

"Sebenarnya SPTJM ini dimaksudkan agar kada tahu honorer K1/K2 yang diusulkan ikut tes PPPK benar-benar asli dan bukan bodong. Jadi ketika pengumuman kelulusan PPPK tidak menuai protes karena kehadiran honorer K1/K2 bodong," paparnya.

Bima menegaskan, pemerintah pusat tidak memaksakan pemda harus mengangkat PPPK dari honorer K1/K2. Apalagi banyak daerah yang PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil.

Pada tahap pertama, rekrutmen calon PPPK difokuskan pada honorer K1, K2, dan non kategori. Honorer K2 ini dibatasi untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Untuk non kategori adalah penyuluh pertanian yang diangkat berdasarkan perjanjian Kementan dan pemerintah daerah.

Berita ini bersumber dari JPNN
Share:

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, tentang Pengangkatan Guru Honorer: Guru Honorer yang Telah Mengabdi Lebih dari 10 Tahun Diprioritaskan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru-guru honorer baru untuk mengajar. Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun.
Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, di Jakarta, Selasa (15/1). Berikut petikan wawancaranya.
Apa dasar kebijakan guru honorer baru tidak bisa diangkat?
Para guru honorer yang sudah mengabdi lama, terutama lebih 10 tahun itu akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja. Persoalan ini (guru honorer) akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun.
Kalau (guru honorer yang baru) diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Kan, rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa.
Bagaimana skema perjanjian kerja yang dimaksud?
Nanti ada tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari 2019 dan sudah dibicarakan juga sama Pak Syafrudin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB).
Nah, dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab kan cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia. Nantinya, pemerintah akan rekrut 75 ribu PPPK berbeda juga dengan CPNS kan.
Mengapa data guru honorer belum sinkron?
Iya, kemarin Senin (14/1), dapat sorotan juga dari anggota DPR, belum sinkron. Sementara kan di Kemendikbud, data guru honorer yang terverifikasi untuk mengikuti PPPK ada 159 guru. Kemudian, data yang pernah disampaikan KemenPAN- RB dan BKN, jumlahnya hanya 157 ribu, dikurangi 6 ribu yang lulus CPNS. Masih akan kami kaji lagi.
Untuk hak dan kewajiban apakah yang didapat sama dengan PNS?
Presiden Joko Widodo kemarin kan telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Aturan ini diharapkan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS.
PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.
Tapi, juga jangan salah persepsi, PP itu diperuntukkan bagi seluruh profesi yang ingin menjadi ASN. Jangan dikira PP Manajemen PPPK hanya untuk menampung 735 ribuan guru honorer yang di dalamnya ada honorer K2 (kategori dua). Ini PP yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk menjadi ASN PPPK.
Bagaimana guru honorer yang ingin setara dengan guru PNS?
Sebetulnya kan guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Namun, tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
Untuk pengembangan dalam meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pendidik, diperlukan kualitas SDM yang tangguh, unggul, kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Kualitas, profesionalisme, dan cerdas IT seorang pendidik merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0. 
Berita ini bersumber dari Koran Jakarta

Share:

Kemenag Selesaikan Pembayaran Tunjangan Guru Inpassing

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama pada awal tahun 2019 telah menyelesaikan pembayaran tunjangan kepada seluruh guru madrasah bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing dan Sudah Lulus Sertifikasi. 

"Pembayaran tunjangan inpassing sudah tuntas di awal 2019. Kini, Kemenag sudah selesaikan tunjangan yang terhutang," terang Direkrur Guru dan Tenaga Kependidikan Suyitno di Jakarta,  Rabu (16/01).

Menurutnya, inpassing atau penetapan jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2011 telah menjangkau 120.492 orang. Namun, SK Inpassing baru dimulai Januari 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Kementerian Agama. Dalam prosesnya,  ada tunjangan yang terhutang dan kini sudah dibayarkan. 

"Berdasarkan data terkini, masih terdapat 587.675 Guru Bukan PNS yang belum menjalani proses inpassing," lanjutnya. 

Selain itu, kata Suyitno, Kemenag juga telah menyelesaikan pembayaran sertifikasi kepada para guru madrasah baik PNS maupun non PNS. Data guru madrasah sampai penutup tahun 2018 adalah sebanyak 708.167 orang guru. Dari jumlah itu, sebanyak 312.468 orang (44,12%), terdiri dari 116.747 guru PNS dan 195.721 orang guru Bukan PNS, telah mendapatkan sertifikasi. 

Namun jika didasarkan data tanggal 31 Desember 2005, ketika Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan sertifikasi, maka capaian pelaksanaan sertifikasi guru di Kemenag telah mencapai 94,86%.

"Capaian ini dinilai cukup menggembirakan bagi guru madrasah yang selama ini acap kali melancarkan protes terkait tertunggaknya tunjangan," ujar Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.  

Ditambahkan Suyitno, pemenuhan pembayaran kepada guru-guru di lingkup Kemenag merupakan hal yang terus diperjuangkannya selama menjabat. “Pemenuhan pembayaran tunjangan tak semudah membalik telapak tangan karena terbatasnya APBN,” katanya. 

Pemenuhan tunjangan para guru pada penutup tahun 2018 ini merupakan hadiah akhir tahun yang diharapkan menjadi pemacu semangat mengajar para guru. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dari peningkatan kompetensi guru dengan cara mendorong profesionalitas dalam keilmuan dan metode pengajarannya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 tahun tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan Profesi Guru PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan dibayarkan sebesar satu bulan gaji pokok yang diterimanya, sedangkan untuk Guru Bukan PNS dibayarkan sebesar Rp.1,5 juta perbulan.

Dari tahun ke tahun jumlah guru terus meningkat. Populasi guru baru terus berkejaran dengan kuota sertifikasi yang jumlahnya terbatas. Tahun 2018, alokasi anggaran untuk sertifikasi guru madrasah hanya untuk 7.280 orang. Kuota ini akan diberikan kepada para guru yang sudah mengikuti Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang kini tengah mengikuti rangkaian perkuliahan di perguruan tinggi dan akan selesai pada awal bulan April 2019. 

Tunjangan profesi guru madrasah pada tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam sebesar Rp 10,2 triliun. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru bukan PNS sebesar Rp. 329,1miliar.

Bagaimana dengan guru yang dalam tiga bulan terakhir ini misalnya, belum mendapat tunjangan profesi? Suyitno menjelaskan bahwa itu bisa jadi karena dua hal. Pertama, guru yang bersangkutan pada bulan tersebut tidak memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 JPM. Jika demikian, tunjangan memang tidak bisa dibayarkan.

Kedua, anggaran di Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak cukup. Jika seperti ini, maka status tunjangannya menjadi terhutang yang akan dibayarkan pada tahun 2019.

Berita ini bersumber dari KEMENAG.
Share:

Mendikbud Muhadjir Effendy memprediksi, di awal bulan Februari, proses seleksi PPPK sudah bisa berlangsung

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kemendikbud menyebutkan ada 159 ribu guru honorer K2 yang akan diundang untuk mengikuti seleksi calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Mereka akan kita panggil by name, by address,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Dengan demikian, kuota PPPK untuk formasi guru diutamakan untuk para guru honorer K2 yang notabene sudah bekerja.

Skema tes calon PPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Muhadjir berharap, 159 ribu guru honorer yang mendapat kesempatan mengikuti tes calon PPPK bisa memanfaatkan secrama maksimal. Namun, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu tidak akan memaksa. “Yang mau. Kalau gak mau juga gak papa,” imbuhnya.

Terkait nasib guru honorer lainnya yang non K2, Muhadjir menegaskan pihaknya juga akan memperhatikan. Namun, dia meminta untuk bersabar. Saat ini, pemerintah tengah menuntaskan persoalan honorer secara bertahap. Dalam rencana yang dibuatnya, persoalan guru honorer akan tuntas pada tahun 2023 mendatang.

Oleh karenanya, dia meminta sekolah untuk tidak lagi mengangkat honorer. “Sebab kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik,” tuturnya.

Lantas, kapan tes CPPPK akan dilakukan? Muhadjir mengaku prosesnya sudah jalan. Dia memprediksi, di awal bulan Februari, proses seleksi sudah bisa berlangsung.

Menyangkut kuotanya, dia menegaskan jika 159 ribu guru honorer K2 memenuhi syarat, maka semuanya akan diangkat menjadi PPPK.

Untuk diketahui, selain tenaga pendidik, sektor lain yang juga akan mengangkat PPPK adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki kekurangan tenaga paling banyak di antara yang lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, secara teknis, proses rekrutmen PPPK tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda,” ujarnya di Istana terkait tes calon PPPK.

Berita ini bersumber dari JPNN.


Share:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tes penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK akan dilaksanakan awal Februari 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tes penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK akan dilaksanakan awal Februari 2019.

Hal itu sesuai hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemendikbud.

"Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK. Khusus untuk angkatan sekarang ditujukan bagi guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159 ribu yang mau, kalau enggak mau juga gak apa-apa," kata Muhadjir.

Hal itu disampaikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Jumat (11/1).

"Tes ini akan tertutup. Akan kami panggil, by name by address. Jadi tidak terbuka. Untuk sekarang, sesuai dengan kesepakatan bersama komisi sepuluh kemarin," jelas menteri 62 tahun itu.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah akan berusaha agar semua guru honorer yang jumlahnya 736 ribu orang bisa segera ada solusinya. Karena itu bagi yang belum bisa ikut tes CPPPK dimohon bersabar menunggu tahap berikutnya.

"Mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya plan sampai 2023," tambah Muhadjir.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pegawai Honorer K2 Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tahun ini, pemerintah akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat jalur ini, profesional, diaspora, dan honorer berpeluang mengabdi di lembaga pemerintah.

Mereka yang mengikuti jalur ini harus mengikuti seleksi kompetensi dan administrasi. Jika diterima, gaji dan tunjangan mereka akan setara PNS, dengan catatan terikat kontrak kerja dan tanpa dana pensiun.

Sejauh ini, ada dua gelombang rekrutmen PPPK, sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Bagi tenaga Honorer K2, mereka akan jadi prioritas pada gelombang pertama.

"Di tahap pertama, mereka K2 untuk bidang-bidang guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/1/2019).

Untuk kementerian dan lembaga lain, Ridwan belum dapat menyebutkan secara spesifik. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih sedang berdiskusi mengenai berjalannya PPPK.

Tiap-tiap daerah juga masih terus dimintai data terkait jumlah PPPK yang mereka butuhkan. Beberapa kementerian pun masih menyusun peraturan yang diperlukan, misal Kementerian Keuangan masih membahas masalah gaji.

"Nanti yang menentukan (pengadaan) PPPK, selain dari masing-masing instansi adalah, kemampuan negara untuk membayar gaji mereka. Itu yang menyebabkan kami sampai sekarang menyampaikan belum ada info lebih lanjut," jelas Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Share:

Verifikasi Data Dapodik Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 dalam rangka Persiapan Cut-Off BOS Tahun 2019

Yang terhormat,

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
  3. Kepala LPMP
  4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
  5. Operator Dapodik
Di Seluruh Nusantara


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dalam rangka mempersiapkan database Dapodikdasmen untuk program BOS tahun 2019, dengan ini disampaikan bahwa sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.b masih dibuka sampai dengan Tanggal 31 Januari 2019, Pukul 23.59 WIB. Untuk itu sekolah dihimbau untuk segera melakukan proses sinkronisasi data semester 1 (ganjil) Tahun Ajaran 2018/2019 dengan memastikan kelengkapan dan kevalidan datanya.
Dari hasil analisis validitas data yang telah masuk di server Dapodik, diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi yang perlu dilakukan verifikasi dan penanganan/tindakan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Sekolah. Berikut ini beberapa permasalahan yang dimaksud:

1. Sekolah belum melakukan pemutakhiran data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (belum sinkronisasi)
Masih terdapat sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (daftar sekolah terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Jika sekolah sudah tutup/tidak beroperasi, dapat diajukan penutupan sekolah melalui VervalSP (vervalsp.data.kemdikbud.go.id). Jika kelak sekolah tersebut beroperasi kembali maka dapat diaktifkan lagi.
  2. Jika sekolah ternyata aktif/beroperasi, maka segera instruksikan untuk melakukan pemutakhiran data Dapodik dengan melengkapi data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 dan sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen 2019.b sebelum tanggal 31 Januari 2019.
Selanjutnya hasil verifikasi di atas dapat dikonfirmasikan melalui email: dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 31 Januari 2019, pukul 23.59 WIB sekolah belum melakukan sinkronisasi maka dianggap sudah tutup/tidak beroperasi dan akan DIHAPUS dari Dapodik.

2. Sekolah NEGERI dengan keterangan Menolak BOS
Terdapat sekolah negeri yang pada keterangan penerimaan BOS diisi MENOLAK (daftar sekolah terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut. Kesalahan pengisian keterangan tersebut (menolak) dapat berpengaruh pada tidak terhitungnya sekolah tersebut sebagai penerima BOS. Jika hasil verifikasi terkonfirmasi disebabkan karena salah isi, maka sekolah diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan dan sinkronisasi serta mengecek status perubahannya pada manajemen dapodik pada laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.

3. Siswa berganda lebih dari satu sekolah
Terdapat data siswa yang berganda, yaitu satu orang siswa terdaftar aktif pada lebih dari satu sekolah (daftar sekolah terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Konfirmasikan dengan sekolah-sekolah tentang adanya siswa yang ganda.
  2. Jika penyebabnya yaitu siswa pindah yang belum diproses mutasi oleh sekolah asal, agar diinstruksikan sekolah asal untuk segera memutasikan melalui manajemen Dapodik atau Dinas Pendidikan dapat melakukan proses mutasi ini.
  3. Apabila tidak ada perbaikan data dari sekolah, akan dilakukan proses penghapusan (cleansing) data peserta didik berganda pada database Dapodikdasmen.

Adapun untuk pemutakhiran data di Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2018/2019 dilakukan setelah Aplikasi Dapodikdasmen versi Baru dirilis.
Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Salam Satu Data,
Admin Dapodikdasmen

LAMPIRAN

Share:

Mendikbud Minta Kepala Sekolah Tak Rekrut Lagi Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru- guru honorer baru untuk mengajar. 

Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun. 

“Saya minta supaya kepala sekolah tidak angkat lagi honorer. Guru yang pensiun diperpanjang saja masa baktinya. Ditarik lagi sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah,” kata Mudhadjir, di Semarang, Jumat (4/1/2019). 

Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, menilai, persoalan guru honorer perlu dicari solusi bersama. 

Salah satunya, dengan tidak menambah guru honorer. Para guru honorer telah mengabdi lama, terutama lebih dari 10 tahun, akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja. 

Ia menilai, persoalan guru honorer akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. 

Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun. 

“Kalau diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Toh rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa. Gaji diambilkan dari BOS,” ujar Muhadjir. 

 “Tentu bayarannya tidak sebanyak ketika masih aktif PNS, tapi masih mendapat dana pensiun,” lanjut dia. 

Sementara, terkait persoalan guru honorer, Kemendikbud telah membahasnya dengan Komisi X DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Kementerian Keuangan. 

Rencananya, akan ada skema untuk mengangkat para tenaga guru honorer yang mengabdi di atas 10 tahun. 

“Februari atau Maret ini mudah-mudahan sudah dibuka,” kata Muhadjir.

Berita ini bersumber dari Kompas.


Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.