Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Uu: Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengharapkan pemerintah pusat bisa memberikan peluang dan penghargaan kepada guru honorer yang telah berjasa besar memajukan pendidikan.

Menurutnya, semisal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini terdapat 2.000 guru honorer SD dan SMP yang mengharapkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Meski moratorium pengangkatan Calon PNS (CPNS) masih berjalan, Uu berujar pemerintah pusat bisa menjadikan honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur yang ada.

"Saya berharap Pak Presiden untuk segera memberikan peluang, penghormatan, dan penghargaan kepada guru honorer. Minimal mereka bisa jadi PPPK," kata Uu saat menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin (16/9/2019).

"Tapi anggarannya jangan dibebankan kepada kami (pemerintah daerah) karena tidak akan cukup. Kalau bisa dari APBN atau diangkat saja jadi PNS," tambahnya.

Adapun di antara guru honorer yang ada di KBB itu terdapat beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Menurut Uu, mereka harus diprioritaskan jika ada pengangkatan.

"Kalau yang sudah mengabdi lama agar diprioritaskan, jangan sampai mereka kalah sama yang baru daftar dan kemudian lulus jadi PNS," ucap Uu.

"Ini kami harap tidak terjadi pada rekrutmen CPNS yang akan datang, yang honorer dulu dihabiskan," tegasnya.

Kepada para guru honorer, Uu pun meminta agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan istikamah dan ikhlas. Pemerintah daerah, kata Uu, tidak akan tinggal diam dan berupaya  memperjuangkan serta memperhatikan kesejahteraan para honorer.

"Saya berharap para honorer pada umumnya, sekalipun belum diangkat jadi PNS tetap bekerja melaksanakan tugas sebagai abdi negara karena kalau mereka mogok (kerja), saya kira pendidikan akan tersendat," ucap Uu.

"Tetap istikamah dan ikhlas, semoga Allah memberikan perlindungan dan jalan terbaik kepada para honorer," ujar Uu menutup pesannya.

Berita ini bersumber dari InilahKoran.
Share:

Seluruh kepala OPD di Samarinda agar tidak lagi melakukan pengangkatan PTT harian yang berimplikasi membebani anggaran belanja pegawai

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 800/4900/300.04 tentang Moratorium Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Harian di Lingkungan Pemerintah Samarinda, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49/2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 814.1/169/SJ tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Maka, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Samarinda agar tidak lagi melakukan pengangkatan pegawai tidak tetap harian yang berimplikasi membebani anggaran belanja pegawai. Sehingga ke depan, pemkot tidak lagi boleh merekrut pegawai dengan kriteria tersebut.

“Ini berlaku untuk semua OPD,” ujarnya setelah mendapat arahan dari Kadisdik Samarinda Asli Nuryadin.

Tujuannya, lanjut dia, untuk melakukan pemetaan tentang keadaan pegawai yang ada di lingkungan Pemkot Samarinda.

“Karena instruksi pemerintah pusat, maka harus diikuti,” kata dia.

Selain itu, sekarang pemerintah pusat sedang dalam proses proses pembenahan. Bahkan, daerah pun diminta melakukan hal serupa.

“Seluruh perwakilan daerah dipanggil untuk membantu dalam perencanaan, kebutuhan dan penataan guru oleh kementerian,” ucapnya.

Namun, pihaknya akan menyampaikan apa yang dibutuhkan dalam memenuhi kekurangan guru.

“Sekarang kan masih butuh guru. Tapi, kami akan mengikuti instruksi sampai ada kejelasan ke depannya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Kaltim Today
Share:

1.005 Honorer Terima SK Honorer dari Walikota

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa harapan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian dari Pemerintah Kota Cirebon akhirnya terwujud. Rabu (11/9) di Aula Gedung PGRI 1.005 orang guru honorer mendapatkan surat keputusan (SK) Honorer dari Walikota Cirebon.

Menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FTHSN) Kota Cirebon Kusmana S Sos MSi, dengan diterimanya SK Honorer ini para guru honorer mendapatkan legalitas dan pengakuan dari pemerintah. Ini akan memberikan harapan sekaligus semangat dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Disebutkannya, menurut data terakhir sampai Bukan September ini ada 1.005 guru honorer, baik di tingkat SD maupun SMP. Dari jumlah itu sebelumnya ada 38 orang yang sudah lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami akan terus perjuangkan para guru honorer ini untuk bisa menjadi PPPK. Selain itu kami juga terus berjuang untuk mendapatkan anggaran bagi tambahan untuk guru honorer ini,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Meski demikian, untuk angggaran di APBD Perubahan belum diakomodir, karena satu dan lain hal. Untuk itu pihaknya akan mencoba lagi mengajukan peningkatan insentif Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada anggaran di APBD murni tahun depan. “Kami juga mengapresiasi Disdik Kota Cirebon, yang akan mendata ulang guru honorer. Untuk itu kepada para guru honorer untuk menyiapkan semua SK pengangkatan dari kepala sekolah masing-masing, mulai dari awal hingga yang terakhir,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Cirebon Toto Haryanto SPd MSi mengungkapkan, untuk penyerahan SK Honorer ini, Kota Cirebon adalah yang keenam dari seluruh kota di Indonesia. Untuk Jawa Barat, posisinya ketiga setelah Kabupaten Kuningan dan Subang.

Menurutnya, keberhasilan keluarnya SK ini adalah berkat dukungan dan kerjasama seluruh guru honorer sekolah negeri yang ada di Kota Cirebon. Karena ini merupakan pengakuan pemerintah. Dengan SK ini guru honorer di sekolah negeri berhak mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ). Setelah lulus pendidikan itu guru berhak mendapatkan sertifikat.

Untuk menghitung nilai honor dari sertifikasi tersebut, Toto menyebutkan nilainya sama yaitu Rp1,5 juta rupiah. Ini merupakan kenaikan insentif yang cukup signifikan dari sebelumnya Rp350 ribu. “Kami mengimbau agar guru honorer yang menerima SK, agar segera mengurus pendataan di sekretariat yang ada di PGRI,” tegasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon.
Share:

Mendikbud: Wewenang LPMP akan diperluas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada di setiap provinsi akan diperluas.

"Wewenangnya akan diperluas, tidak hanya penjaminan mutu tapi juga pengawasan dana transfer ke daerah," ujar dia di Jakarta, Rabu.

Ke depan, LPMP akan memiliki akses mengawasi dana transfer daerah dan juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selama ini, hal itu tidak dilakukan oleh LPMP. Tim inspektorat daerah yang melakukan pengawasan. Kemendikbud juga mengusulkan agar nomenklatur LPMP diubah dan tidak lagi setara dengan eselon tiga.

"Kami mengusulkan agar LPMP setara dengan eselon dua, agar bisa melakukan pengawasan," kata dia.

Kemendikbud menambahkan dalam waktu dekat guru honorer akan digaji melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Oleh karena itu, dia meminta agar daerah melakukan pendataan agar tidak ada lagi guru honorer yang tercecer.

"Juga harus diperhatikan kalau nantinya ada guru honorer yang liar. Selama ini guru honorer digaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan itu rawan penyimpangan," katanya.

Kemendikbud berharap penggajian guru honorer dari DAU tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Dia berharap, dengan alokasi gaji dari DAU bisa meningkatkan pendapatan guru honorer, meskipun belum sepenuhnya sejahtera.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

MenPAN-RB: Seleksi CPNS 2019 Tunggu Presiden-Wapres Baru Dilantik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, rekrutmen CPNS 2019 akan dilakukan pada Oktober mendatang. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tanggal pelaksanaannya.

"Rekrutmen CPNS Oktober, di atas tanggal 20 Oktober, habis pelantikan presiden dan wapres lah," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).

Dia menyebutkan, dalam rekrutmen CPNS 2019, formasi yang disiapkan 100 ribu orang. Hingga saat ini sudah banyak yang instansi pusat dan daerah mengajukan usulan serta siap melaksanakannya.

"Sudah banyak instansi yang siap seperti Kemendikbud, Kemenhan, Kejagung, Mahkamah Agung, Pemda, dan lainnya," ujarnya.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Prioritas jabatan masih tetap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hukum, peneliti, dan lainnya.

"Guru masih ya karena Kemendikbud mengajukan usulan. Kami ingin dari 4,3 juta PNS ada 25 persen PNS yang bertalenta makanya dari rekrutmen diperbaiki sistemnya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K2 Jatim: Semua Sepakat Tetap Memperjuangkan Status PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur, Eko Mardiono mengaku puas dengan hasil Rapat Kerja Nasional PHK2I di Jakarta, 5-6 September 2019.

“Semua bersepakat untuk tetap memperjuangkan status PNS,” kata Eko Mardiono, kemarin.

Pada kesempatan itu, Eko mengaku bangga karena PHK2I masih tetap menjadi forum terbesar honorer K2 yang sudah terbukti kinerjanya.

"Kami ini forum besar dan sudah ada hasilnya. Saya terharu melihat semangat teman-teman honorer K2, mereka serasa berat meninggalkan ruang rakernas," tandas Eko.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas PHK2I Nur Baitih juga mengaku bersyukur karena Rakernas PHK2I dapat berjalan lancar dan sukses.

"Alhamdulillah peserta rakernas hari ke-2 tidak menyusut, malah semakin banyak. Ini bentuk kepercayaan honorer K2 kepada PHK2I,” kata Nur Baitih.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Titi dalam orasinya menegaskan garis perjuangan PHK2I adalah PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ruangan rapat kerja nasional (Rakernas) Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) di Gedung KNPI Jakarta seketika gegap gempita. Ini setelah mendengar orasi perjuangan Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih.

Titi dalam orasinya, menegaskan garis perjuangan PHK2I adalah PNS. PNS bisa diraih bila eksekutif dan legislatif saling mendukung.

Masuknya revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Prolegnas menjadi pintu masuk menjadi PNS. Kalaupun banyak lika-liku untuk meraih status PNS, menurut Titi itu sebagai warna dalam perjuangan.

“Saya yakin, honorer K2 yang tersisa akan menjadi PNS tanpa batasan usia dan instansi. PNS, yes!," ujar Titi yang langsung disambut yel-yel yes oleh ratusan peserta rakernas, Kamis (5/9).

Dia pun membantah bila dirinya tidak lagi berjuang meski sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I. Menurut dia informasi yang menyesatkan tersebut telah membuat honorer K2 terpecah belah.

"Di sini saya berdiri di depan honorer K2. Saya dedikasikan hidup saya untuk perjuangan honorer K2 untuk meraih status PNS. Jangan pernah meragukan perjuangan saya dan pengurus PHK2I," tegasnya.

Dia menambahkan, kalau selama ini diam bukan berarti tidak berjuang. Titi lebih fokus bergerak di balik layar dan akan menampakkan diri bila perjuangan membawa hasil.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Perpres tentang jabatan PPPK belum terbit, NIP PPPK Jalur Honorer K2 Belum Jelas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sekitar 50 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 masih belum bisa menikmati status barunya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Hingga saat ini mereka belum mengantongi NIP (Nomor Induk Pegawai).

Hal ini karena Perpres tentang jabatan PPPK belum terbit. Pemerintah sedang fokus pada isu masalah politik terkait cabinet mendatang.

"Mohon maaf kalau soal NIP PPPK belum bisa dibahas. Ini sekarang lagi sibuk dengan urusan kabinet. Mungkin dibahas setelah pemerintahan baru terbentuk," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Rabu (4/9).

Dia menegaskan, saat ini pihaknya hanya menunggu perintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). BKN, prinsipnya siap memproses kapan saja.

Namun, dia memprediksi, MenPAN-RB Syafruddin tidak akan berani mengeluarkan kebijakan strategis dalam waktu dekat ini. Mengingat, jabatannya tidak lama lagi diganti menteri baru.

"Ya enggak bisa bikin apa-apa dulu sekarang. Iya kalau menpan-RB baru setuju melanjutkan. Kalau enggak, kan repot. Makanya sekarang cooling down dulu," tuturnya.

Berbeda dengan nasib PPPK tahap I yang belum jelas, untuk rekrutmen CPNS masih terus berproses. Pelaksanaannya tinggal menunggu gong menpan-RB baru. Rencananya kuota yang disiapkan 100 ribu orang.

"Insyaallah untuk rekrutmen CPNS 2019 sudah siap tinggal tunggu gong menpan-RB baru. Kalau PPPK masih belum jelas," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Audiensi dengan BKD Jatim, Tenaga Honorer Minta Kejelasan Pengangkatan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Jawa Timur mempertanyakan kejelasan pengangkatan tenaga honorer sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemarin (2/9) Tenaga Honorer K-2 Indonesia Bersatu (THK2IB) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur beraudiensi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

Ketua THK2IB Jatim Ipung Kurniawan menyebutkan, ada sejumlah materi yang disampaikan kepada BKD. Antara lain terkait diadakannya perekrutan PPPK maupun CPNS dan tambahan penghasilan dari pemprov sebesar Rp 750 ribu.

Kemarin pihaknya meminta pemprov memberikan prioritas kepada tenaga honorer kategori 2 (K-2) dalam setiap kebijakan yang terkait dengan pegawai non-PNS. Sebab, honorer K-2 merupakan pegawai pemerintah non-PNS yang sah. Mereka juga diangkat berdasar PP 48/2005.

Selain itu, tes perekrutan bagi K-2 menjadi perhatian THK2IB. Sebab, dengan tes, para tenaga honorer K-2 akan berkompetisi dengan para honorer baru. Hal itu dianggap kurang pas. Apalagi, honorer K-2 rata-rata sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. ”Kalau dibuka umum, K-2 yang tua-tua akan tersaingi,” ujar laki-laki yang menjadi tenaga honorer selama 16 tahun itu.

Berdasar audiensi dengan DPR terkait pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, papar dia, K-2 yang tidak lulus tes akan dikembalikan ke daerah. Menurut Ipung, hal itu bisa diartikan bahwa jika masih dibutuhkan, K-2 bisa dipekerjakan lagi. Namun, jika tidak, sangat mungkin mereka diberhentikan. ”Itu sangat disayangkan. Karena yang mengisi kekosongan di sekolah selama ini ya K-2,” tutur dia.

Karena itu, pihaknya berharap K-2 yang tidak lulus nanti bisa diangkat sebagai pegawai tetap daerah. Dengan begitu, ada jaminan terhadap K-2. ”Tidak etis kalau dikeluarkan. Pengabdian kami semestinya lebih dihargai,” ucap dia.

Kepala BKD Jatim Anom Surahno memahami keresahan para tenaga honorer. PP 49/2018 menyebutkan, aparatur sipil negara hanya dua, yakni PNS dan non-PNS. Sedangkan PTT, GTT, maupun PTT BLUD tidak boleh ada lagi. Mereka harus menjadi PPPK. Nah, untuk menjadi PPPK, memang ada ketentuan yang harus dipenuhi. ”Sekarang honorer dalam proses penyelesaian PPPK,” papar dia.

Di Jatim, GTT dan PTT di SMA, SMK, dan PKLK (pendidikan khusus dan layana khusus) sebanyak 19.959 orang. Sedangkan PTT BLUD 9.591 orang. Dengan begitu, total hampir 30 ribu GTT dan PTT. Sesuai dengan PP 49/2018, jumlah itu akan dituntaskan selama lima tahun ke depan, terhitung sejak 2019. ”Akan dilakukan secara bertahap,” terang dia.

Tahun ini total 1.178 tenaga honorer akan mengikuti tes PPPK. Belum tentu semua lulus. Sebab, ada sejumlah tes yang harus mereka ikuti. Meliputi tes inteligensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kompetensi dasar. ”Kami sesuai data dari Kemen PAN-RB,” lanjut dia.

Soal waktu tes, Anom belum bisa memastikan. Sebab, belum ada informasi dari pemerintah pusat. K-2 memang menjadi prioritas dalam perekrutan. Sebab, mereka pernah mengikuti tes, tapi belum diangkat. ”Tes pertama 2005. Ikut tes, tapi belum ada formasi. Itu yang jadi prioritas pengangkatan,” katanya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Sistem Informasi BKD Jatim Hasyim Ashari menambahkan, dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, memang harus ada seleksi. Alasannya, keterbatasan anggaran. Selain itu, ada ketentuan passing grade yang harus dipatuhi. ”Kalau tidak sesuai passing grade, tidak bisa dipaksakan untuk diangkat,” katanya.

Dia mengakui, tuntutan pengangkatan tidak hanya datang dari K-2 setelah 2005. Tetapi juga para honorer sebelum 2005. Mereka menginginkan perlakuan yang sama. Yakni, bisa diangkat sebagai PPPK. Soal itu, Hasyim menyebut PP 49/2018 tetap menjadi instrumen penyelesaian. Yakni, harus tetap memenuhi kualifikasi dan kompetensi seperti yang dipersyaratkan.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos




Share:

Honorer Di Ende Pertanyakan Nasib Mereka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tenaga honorer di Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka pasalnya meskipun telah mengikuti test sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Bulan Februari 2019 lalu hingga kini nasib tenaga honorer belum jelas apa diangkat sebagai PPPK atau diangkat menjadi PNS.

Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Senin (2/9/2019) di Ende.

Ustad Zamroni mengatakan sampai saat ini tenaga honorer masih terus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang juga belum jelas mau dibawa kemana masa depan tenaga honorer apa diangkat menjadi PPPK atau PNS atau ada kebijakan lain.

“Kami jadi bingung soal kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat mau diangkat menjadi PNS tidak jelas begitupun menjadi PPPK juga tidak jelas padahal sudah dilakukan test,”kata Ustad Zamroni.

Terkait dengan nasib tenaga honorer, Ustad Zamroni mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk segera memberikan kejelasan sehingga tenaga honorer tidak dibuat terus menunggu tanpa ada kepastian.

“Kami sudah bertahun-tahun terus menunggu nasib dari pemerintah pusat bahkan pada puncaknnya ketika ada ujian test PPPK itupun tidak jelas sampai sekarang ini,”kata Ustad Zamroni.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang
Share:

Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai berharap disdik segera mencairkan tunjangan honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah memastikan kenaikan tunjangan kinerja honorer. Namun, besarannya belum diumumkan.

‘’Masih belum ditetapkan (dalam paripurna, Red). Setelah ditetapkan akan kita umumkan,’’ kata Kabid Ketenagaan Disdik Bojonegoro Aunur Rofiq kemarin (31/8).

Perlu diketahui, kenaikan tunjangan kinerja honorer ditetapkan pada APBD perubahan. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja honorer. Dengan kenaikan tersebut diharapkan mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas.

Selama ini, disdik memberikan perhatian lebih pada honorer. Bahkan, kenaikan besaran tunjangan tidak hanya kali ini. Januari lalu, honor pegawai non-PNS itu juga naik. Dari Rp 750 ribu menjadi Rp  1 juta per bulan. Itu untuk honorer K-2. Yang non K-2 dari Rp 500 ribu menjadi Rp 650 ribu per bulan.

Pencairan tunjangan honorer K-2 setiap dua bulan sekali. Itu yang tercepat. Sebab, disdik tidak bisa mencairkan sebulan sekali. Terganjal proses administrasi.

Jumlah honorer di Bojonegoro tercatat sekitar 4 ribu orang. Terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan tenaga medis. Dari jumah tersebut, sekitar seribu lebih adalah honorer K-2. ‘’Sisanya, honorer yang bukan K-2,’’ terang Rofiq.

Sementara itu, hingga kini tunjangan belum cair. Pencairan diagendakan secepatnya. ‘’September cair. Setelah tanggal 2 kita proses,’’ tegas mantan kepala UPT Disdik Dander itu.

Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai berharap disdik segera mencairkan tunjangan tersebut. Sebab, sudah terlalu lama honorer menunggu. ‘’Pencairan selalu telat. Kami harap tidak telat terus,’’ ujar pendidik SDN Banjarjo, Kecamatan Padangan itu.

Arif menjelaskan, selama ini honorer hanya mengandalkan tunjangan. Besaran honor dari sekolah pun jumlahnya tidak besar. Karena itulah, meski kecil pencairan tunjangan tetap dinanti. ‘’Kami juga berterima kasih atas rencana kenaikan tunjangan itu,’’ ujarnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Share:

4 Bulan Pascalolos Seleksi, Nasib PPPK Masih Abu-abu

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Para pegawai honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempertanyakan nasib mereka. Sejak lolos seleksi pada Maret lalu sampai Agustus ini belum ada kejelasan kapan surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK diterbitkan.

Mereka justru heran dengan keputusan pemerintah yang akan kembali membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon PPPK tahap II dalam waktu dekat ini. "Kenapa tidak diselesaikan dulu yang seleksi PPPK tahap I? Ini malah mau membuka seleksi tahap II," kata Ida Nursanti, salah satu calon PPPK yang lolos seleksi tahap pertama, Kamis (22/8/2019).

Terlebih, imbuh Ida, CPNS yang seleksinya hampir berbarengan atau hanya selisih satu bulan dengan seleksi PPPK, SK pengangkatannya kini sudah terbit, bahkan mereka sudah menerima gaji CPNS, sedangkan calon PPPK belum ada kejelasan. Padahal PPPK juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang ASN.

“Hak PNS dan PPPK sama. Hanya PPPK tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” ucap Ida.

Dia menjelaskan total ada 177 PPPK di Bantul yang lolos seleksi beberapa waktu lalu. Bahkan mereka sudah mengurus pemberkasan pada April lalu, namun sampai sekarang masih menggantung. Oleh sebab itu dia merasa pemerintah seolah setengah-setengah dalam mengangkat honorer menjadi PPPK.

Saat ini para calon PPPK masih bekerja di instansinya masing-masing sebagai honorer dengan insentif dari Pemkab Bantul yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Di tengah kebimbangan menunggu kejelasan SK PPPK, guru olahraga di SD Trirenggo, Bantul ini terbantu dengan adanya kenaikan insentif dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul.

Tenaga honorer K2 dengan SK pengangkatan sampai 2005 saat ini mendapat insentif sebesar Rp1, 5 juta per bulan. Sementara honorer golongan II yg SK pengangkatannya maksimal 2007 mendapat insentif Rp1 juta per bulan. “Semuanya dibayar tiga bulan sekali. Kalau harus memilih ya kami tetap memilih PPPK karena haknya sama dengan PNS," ucap Ida.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan Bupati Bantul belum bisa memperoses SK PPPK karena Pusat memang belum mengeluarkan nomor induk kepegawaian (NIP) untuk PPPK.

Danu mengaku tidak mengetahui alasan Pusat belum bisa memproses status calon PPPK. "Saya juga heran kenapa belum diproses," ucap dia.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

4.650 GTT/PTT akan Terima SK Tahap Pertama

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Setelah sempat terjadi penundaan pembagian pada Selasa (27/8) kemarin, akhirnya SK bupati untuk GTT/PTT mulai dibagikan hari ini. Untuk tahap pertama, yang akan menerima SK sebanyak 4.650 GTT/PTT. Penyerahan SK dilaksanakan di kantor Bupati Lombok Timur.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, HM Zainuddin M.Pd,M.Si kepada Radar Lombok kemarin.“Setelah sempat tertunda beberapa hari kemarin, mulai besok (hari ini, red) dokumen perintah kerja,  kelompok kerja dan surat perintah kerja untuk tahap pertama akan mulai kita bagikan,” katanya.

Dijelaskan bahwa pembagian SK bupati tahap pertama sebanyak 4.650 orang akan mulai dilaksanakan pada Jumat pukul 16.00 Wita kepada 582 orang. Kemudian pada Sabtu pagi pukul 08.00 akan 601, Sabtu siang pukul 14.00 Wita sebanyak 630, Minggu pukul 08.00 Wita 602, siang pukul 14.00 Wita 658 dan sebanyak 1.577 orang  pada hari Senin. Untuk tahap berikutnya diharapkan bisa selesai izin dari bupati sehingga proses pembagian akan segera dapat dilaksanakan. “Untuk tahap selanjutnya berapa jumahnya tergantung izin Pak Bupati nantinya,” imbuhnya.

Namun ia memberikan gambaran bahwa yang akan mendapatkan SK melampaui jumlah yang terdaftar di Dapodik sampai dengan Desember 2018. Yang terdaftar di Dapodik  sebanyak 5.535, sementara yang akan mendapatkan SK bupati mencapai 6.820 orang.“Ini belum termasuk guru di sekolah swasta, namun perlu dicatat bahwa guru sekolah swasta akan diberikan bukan dalam bentuk SK, melainkan bantuan dalam bentuk insentif dengan MoU bupati dengan pimpinan yayasan sekolah swasta,” terangnya.

Tentu tidak semua guru swasta akan mendapatkan insentif dimaksud melainkan  bagi yang
memenuhi kriteria.

Terkait sinyal akan pembagian insentif bagi para guru swasta tersebut dikatakan karena bupati ataupun dinas tidak boleh mengeluarkan SK sesuai peraturan pemerintah pusat. Sebelumnya banyak pertanyaan dari para guru swasta terkait SK bupati tersebut sehingga kemudian menegaskan bahwa jika bupati atau dinas mengeluarkan SK maka itu adalah pelanggaran. Sekaligus berharap pembagian SK yang akan mulai dilaksanakan hari ini hingga selesai nantinya akan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan seperti pada rencana awal pembagian pada Selasa lalu.

Sementara itu berdasarkan jadwal yang berhasil Radar Lombok dapatkan, pembagian untuk tahap pertama ini untuk hari Jumat akan dibagikan kepada GTT/PTT dari Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Sukamulia, Suralaga dan Pringgasela. Untuk pembagian hari Sabtu pagi akan dibagikan untuk Kecamatan Masbagik, Terara dan Sikur dan Sabtu siang Kecamatan Montong Gading, Aikmel, Wanasaba dan Suela. Minggu pagi kecamatan Pringgabaya, Sembalun, Sambelia dan Sakra dan Minggu siang Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaru.

Berita ini bersumber dari Radar Lombok.
Share:

Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Bangli mendapat kabar gembira.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Bangli mendapat kabar gembira.

Setelah peningkatan upah tahun 2019 ini, hal yang sama akan kembali mereka rasakan tahun depan.

Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan, tahun 2020, upah bulanan itu kembali dirancang meningkat menjadi Rp 2 juta.

Hal tersebut juga sempat diungkapkannya saat menghadiri acara audiensi dari DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengenai tenaga kontrak belum lama ini.

Terkait rencana kenaikan upah, Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani itu juga mengaku telah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kenaikan upah bisa diberlakukan pada tahun depan.

Gianyar menilai, peningkatan upah tujuannya untuk mensejahterakan para PTT dan GTT.

“Katanya guru itu kan masuk dalam tujuan negara di pembukaan alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun orang yang harus mencerdaskan, hidupnya justru sulit. Sebab itu berketetapan pada tahun 2020, tenaga kontrak kami minimal gajinya Rp 2 juta. Sudah perintah itu,” tegasnya, Rabu (28/8/2019).

Untuk diketahui, pada tahun 2018, upah PTT dan GTT hanya sebesar Rp 990.427.

Tenaga kontrak berjumlah 1.794 orang dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut akhirnya bernapas lega.

Sebab oleh dewan, rancangan peningkatan upah akhirnya disetujui.

Sehingga pada tahun 2019, upah PTT dan GTT di Bangli menjadi Rp 1.250.000.

Made Gianyar tidak memungkiri rancangan upah sebesar Rp 2 juta, berbeda tipis dengan UMR Bangli sebesar Rp 2,1 juta.

Ia berharap, dengan usulan tersebut Dewan justru bisa menyetujui peningkatan upah minimal sesuai UMK Bangli yakni Rp 2,299 juta.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangli, I Nyoman Widiana menjelaskan rencana kenaikan gaji sebelumnya, lantaran pemerintah daerah mengamini agar PTT maupun GTT masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan iuran diambil dari jumlah tersebut.

“Sebelumnya sudah sempat naik untuk BPJS Kesehatan. Kamudian pada tahun 2019 kembali ditingkatkan untuk masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun dari kenaikan itu, juga ada peningkatan kesejahteraan. Di mana PTT dan GTT menerima upah bersih sekitar Rp 1 juta,” ucapnya kemarin.

Disinggung rencana Bupati Bangli untuk kembali meningkatkan upah PTT dan GTT, Widiana membenarkan ada rencana tersebut dan kini telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020.

Namun demikian, belum bisa dipastikan untuk naik dan tidaknya.

“Artinya belum tentu naik. Karena sampai saat ini kami pun belum mendengar ada rancangan naik untuk di APBD,” katanya.

Pembayaran upah PTT dan GTT dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di lain sisi, Widiana mengatakan bahwa peningkatan upah PTT dan GTT merupakan suatu kebijakan. “Kalau sudah kebijakan naik, ya kegiatan lainnya dikurangi," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Bali.
Share:

Mendikbud: Tahun Depan Gaji Guru Honorer Tak Lagi dari Dana BOS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan sedang membahas anggaran khusus untuk guru honorer yang akan disiapkan untuk tahun depan.

"Beberapa hari ini kita bahas antara staf Kemenkeu dan Kemendikbud untuk memastikan bahwa tahun 2020 nanti pendapatan guru tidak tetap atau honorer bisa ada sumber yang pasti yaitu dari dana alokasi umum," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.

Muhadjir mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU).
Sehingga, Muhajir mengatakan, gaji guru honorer tidak lagi diambilkan dari dana BOS atau urunan dari wali siswa.

"Selama ini, mereka mendapatkan yang tidak layak. Nanti sudah teralokasikan dalam dana alokasi umum, melekat dengan tunjangan guru dan gaji guru ASN.  Mudah-mudahan tingkat pendapatannya agak terangkat walaupun saya tahu juga memang belum 100 persen terpenuhi," tutur Muhadjir.

Kemendikbud berupaya agar tahun 2020 sudah direalisaikan. "Secepatnya final (diputuskan)," kata dia. Selain itu, Muhadjir juga meminta agar jangan ada lagi moratorium guru. Karena jika moratorium dilaksanakan itu pasti terjadi penumpukan kekurangan guru.

Data pensiunan guru, Muhadjir berujar,  untuk tahun 2019 saja sekitar 52 ribu. Puncaknya, pada 2022 itu terdapat sekitar 72 ribu. Jadi, jika moratorium bertahun-tahun itu bisa menjadi masalah besar.

"Karena itu jangan sekali-kali ada moratorium guru. Tiap tahun harus ada pengangkatan, untuk menggantikan pensiun dan penambahan sekolah baru," tutur Muhadjir. "Saat ini harapannya akan ada penyelesaian 5 tahun ke depan mengenai guru honorer. Jadi nanti ada 3 skema, yaitu guru honorer, pengganti pensiun dan penambahan sekolah baru."

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 5 September mendatang.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 5 September mendatang. Rakernas PHK2I yang dipusatkan di Jakarta ini, bakal dihadiri 500 honorer K2 seluruh Indonesia.

Ketum PHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, rakernas digelar untuk membuktikan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu masih eksis.

Pasalnya, lanjut Titi, sejak keikutsertaan dirinya dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I, sebagian honorer K2 meragukan keseriusannya berjuang. Mereka juga memertanyakan visi misinya dalam perjuangan honorer K2 yang bergeser dari PNS ke PPPK.

"Rakernas PHK2I 5-6 September di Jakarta menunjukkan kalau kami komit terhadap perjuangan. Kami serius berjuang mendapatkan status PNS," kata Ketum PHK2I Titi kepada JPNN.com, Rabu (28/8).

Dia menegaskan, PHK2I tetap melakukan gerakan-gerakan aktif dan terus menerus baik secara terbuka maupun gerilya. Ini sekaligus membuktikan kepada orang-orang yang berusaha mencari kesalahan dan kelemahan PHK2I.

"Peserta rakernas kami pastikan lebih dari 500 orang dari seluruh Indonesia. Karena kami bekerja nyata dan tidak sekadar omong," ucapnya.

Dia berharap, seluruh honorer K2 bisa ikut hadir dalam rakernas PHK2I. Dalam rakernas akan dibahas tentang perjuangan honorer K2 menjadi PNS dan mendorong dituntaskannya revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

FH2KI Kabupaten Tangerang Harap Rekrutmen PPPK Gelombang 2 Lebih Maksimal

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FH2KI) Kabupaten Tangerang menginginkan penyerapan tenaga guru honorer dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang 2 nanti dapat lebih maksimal. Pasalnya, dalam gelombang pertama kemarin dari 9.000 tenaga honorer yang ada, hanya 200 orang saja yang diterima, Selasa (27/8/2019).

Ketua FH2KI Kabupaten Tangerang, Nuryanah mengatakan bila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana untuk membuka rekrutmen gelombang dua dalam waktu dekat, dengan kuota sebanyak 500 orang yang terdiri dari 350 untuk K2 dan 150 untuk tenaga honorer. Jumlah itu masih sama dengan kuota gelombang rekrutmen pertama.

“Untuk K2 itu ada 1.125 tenaga guru, yang mendaftar 940 orang dan yang lolos administrasi 912 orang. Total yang sudah dilantik 573 K2, untuk tenaga kesehatan 64 dan penyuluh pertanian 50 orang pada rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.

Nuryanah menjelaskan, rekrutmen PPPK ditahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dengan kuota yang disediakan hanya berkisar untuk 500 orang saja, dan diharapakan dengan kuota tersebut Pemkab lebih memaksimalkan penyerapan K2 dan tenaga guru.

Kata Nuryanah, gelombang pertama semakin banyak guru yang diterima maka akan semakin besar yang lolos meskipun hanya memiliki kuota 500 saja.

“Gelombang dua ini hanya 500 saja tidak bisa nambah, karena honorer ini bertahap. Mungkin nanti tahapnya sampai 2024 akan terserap semua, anggota saat ini ada 1.400an yang belum tertampung dan harus mengikuti PPPK karena CPNS kan sudah tidak bisa hanya usia dibawah 35 tahun,” jelasnya.

Menurut Nuryanah, bila pemerintah harus memperioritaskan K2 dan guru honorer dalam PPPK gelombang dua ini agar penyerapan K2 dan honorer lebih maksimal lagi.

“Kemarin rapat dengan pemerintah rekrutmen itu September, tetapi tergantung dari pemerintah karena SK kemari juga belum keluar,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Kabar6.
Share:

Pengurus Pusat FGTHSNI Riyanto Agung Subekti mendesak pemerintah memprioritaskan penuntasan nasib para honorer K2. Baik guru honorer maupun tenaga teknis lainnya.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Pusat Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Nasional Indonesia (FGTHSNI) Riyanto Agung Subekti mendesak pemerintah memprioritaskan penuntasan nasib para honorer K2. Baik guru honorer maupun tenaga teknis lainnya.

"Seharusnya saat rekrutmen CPNS 2018, masalah honorer K2 sudah rampung dan jangan keburu membuka rekrutmen CPNS untuk umum dulu," kata Itong, sapaan karib Riyanto kepada JPNN.com, Minggu (25/8).

Sementara, terkait usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar gaji guru honorer K2 bisa masuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan dari APBN dan nominalnya setara upah minimum regional (UMR), menurut Itong, sah-sah saja.

Memang seharusnya pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh terhadap nasib dan kesejahteraan mereka (honorer K2).

Sebab, mereka sudah lama mengabdi untuk bangsa ini, maka usulan Kemendikbud tersebut wajib didukung.

"Sebelum mendikbud, kami sudah lama mengusulkan hal tersebut. Itu tertuang dalam 10 tuntutan aksi pada 15 September 2015 kepada pemerintah. Salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada honorer K2 setara dengan UMP/UMR sebelum diangkat PNS," terangnya.

Selain gaji, lanjut Itong, mereka sangat berharap pemerintah juga memerhatikan pegawai tidak tetap (PTT) lainnya. Jadi tidak hanya honorer K2.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Bulan Depan Gaji Guru Honorer di PPU Bakal Naik, Telah Dialokasikan di APBD P 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gaji untuk tenaga pendidik (guru) honorer dan tenaga kependidikan atau tenaga tata usaha di sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan naik mulai September 2019.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) telah mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 untuk mengakomodasi kenaikan gaji tersebut.

Saat ini, ada sebanyak 744 guru honorer dan tenaga kependidikan di PPU, yang akan menerima kenaikan gaji tersebut.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin menyebutkan, pihaknya terlebih dahulu menyesuaikan pada APBD P 2019.

"Kami alokasikan di APBD P 2019 untuk 4 bulan," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin, Minggu (25/8/2019).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin menambahkan, kenaikan gaji guru honorer dan tenaga kependidikan ini,

merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati PPU sejak terpilih 2018 lalu, dan direalisasikan September mendatang.

Penerimanya adalah guru honorer dan tenaga kependidikan TK, SD dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten PPU.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,11 miliar, dengan jatah Rp 2,879 miliar untuk sekolah negeri dan Rp 4,231 miliar untuk sekolah swasta.

Kenaikan gaji akan diberikan sesuai dengan masa kerja dan pendidikan terakhir.

Honorer yang bekerja sebagai pendidik di jenjang SD dan SMP negeri dan swasta untuk masa kerja 5 tahun ke atas, dengan pendidikan terakhir SMA Sederajat akan menerima gaji Rp 2,3 juta.

Sedang pendidikan S1 akan menerima Rp 2,5 juta.

Guru honorer dengan masa kerja 5 tahun ke bawah, dengan pendidikan terakhir SMA sederajat akan menerima Rp 2 juta, dan S1 sebesar Rp 2,3 juta.

Tenaga kependidikan pada SD dan SMP negeri maupun swasta, untuk masa kerja 5 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir SMA sederajat, gaji yang diterima Rp 2 juta dan S1 adalah Rp 2,3 juta.

Sedangkan, tenaga kependidikan dengan masa kerja 5 tahun ke bawah, SMA sederajat menerima Rp 1,7 juta dan S1 menerima Rp 2 juta.

Guru honorer pada TK sederajat, baik formal, informal maupun nonformal akan menerima gaji sebesar Rp 1,1 juta.

"Awalnya, kenaikan gaji ini akan diterapkan pada awal tahun, namun baru bisa diakomodir pada APBD P 2019," pungkas Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Alimuddin.

Berita ini bersumber dari Tribun Kaltim
Share:

3 Tips Belajar ala Siti Riza, PNS dengan Nilai Tes Tertinggi di BKKBN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa bisa berhasil dalam menjalani sebuah tes, siapa tidak akan merasa senang? Apalagi jika kesuksesan yang diraih, bisa dikatakan merupakan sebuah prestasi yang tidak banyak bisa diraih oleh orang pada umumnya. Inilah yang mungkin bisa menggambarkan kejadian yang dialami oleh seorang PNS bernama Siti Riza, asal Jawa Tengah.

Tahukah Anda? Siti merupakan PNS dengan nilai tertinggi dalam gelaran tes CPNS (calon pegawai negeri sipil) untuk BKKBN pada 2018 lalu? Pencapaian yang tidak banyak bisa diraih oleh seseorang bukan?

Kepada Okezone, PNS yang bekerja sebagai penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini, menceritakan pengalamannya menjadi peserta tes CPNS dengan raihan nilai tertinggi khusus untuk formasi penyuluh keluarga berencana.

Siti menuturkan, awalnya ia terpanggil berniat untuk mengikuti tes CPNS memang karena sudah berniat betul ingin menjadi seorang penyuluh KB.

“Karena saya memang ingin menjadi penyuluh KB. Saya suka bertemu dan berkomunikasi dengan orang banyak. Mendengarkan cerita hidup mereka, masalah yang sedang dihadapi, dan bersama-sama cari opsi solusi untuk masalahnya. Ketika akhirnya sudah memutuskan, kemudian merasa puas dan merasakan manfaatnya, saya merasakan kelegaan dan kepuasan tersendiri bisa membantu,” tutur Siti saat diwawancara Okezone, Minggu (25/8/2019).

Memutuskan untuk menjajal peruntungan diri dengan mengikuti tes CPNS, menariknya walau sukses meraih nilai tertinggi. Siti mengungkapkan, secara keseluruhan persiapan dirinya belajar hanya dilakukan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan.

Kemudian, bagaimana tips belajar ala Siti? Apakah ia belajar mati-matian tak kenal waktu?

“Memang sudah berniat tes jadi PNS di tes cpns periode 2018. Sudah mulai mempersiapkan diri 1-2 bulan sebelum hari tes. Pertama pelajari materi-materi TIU dan TWK dari buku CPNS. Kemudian membiasakan diri dengan tipe-tipe soal tersebut dengan belajar dari kumpulan soal. Buku, internet atau aplikasi soal cpns di playstore. Sedangkan untuk TKP, tidak ada materi yang bisa dipelajari, sebab memang TKP fungsinya agar melihat apakah karakter kita sesuai dengan karakter PNS yang berjiwa melayani. Jawab soal itu berusaha memposisikan diri sebagai PNS,” imbuhnya panjang lebar.

Ketika ditanya lebih lanjut, selain belajar dan latihan soal dari berbagai platform. Siti mengaku, ada tiga kunci yang ia pegang saat menjalani tes CPNS kala itu. Yakni niat awal bekerja dan mengingat petuah yang sempat diberikan oleh mantan atasannya terdahulu.

“Tiga kunci yang saya pegang. Niat, fokus dan doa. Mantapkan niatnya dulu, benar ingin jadi PNS? Kalau sudah mantap niatnya pasti akan berusaha maksimal. Kita akan fokus dalam menyiapkan segala administrasi, belajar dan tentu diiringi doa. Ketika malas dan ragu, ingat lagi tujuan awal diri kita. Bos saya di tempat kerja dulu sering mengingatkan, "victory meets preparation", tidak ada yang namanya kebetulan, yang ada adalah kesempatan bertemu persiapan,” tandas Siti lugas.

Berita ini bersumber dari Okezone
Share:

Pemkot Makassar Upayakan Gaji Honorer Setara dengan UMK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini sementara mengupayakan agar gaji tenaga honorer, bisa setara dengan upah minimum kota (UMK).

Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb belum lama ini. Kata dia, saat ini pemerintah kota sedang menyusun sistem pemberlakuan gaji secara merata khususnya untuk tenaga honorer (non PNS).

Tidak hanya itu, persoalan gaji tenaga honorer yang selama ini seringkali lambat terbayarkan juga akan menjadi perhatian khusus pemerintah kota. 

"Ini akan segera kita evaluasi sehingga persoalan tersebut tidak menjadi hambatan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Hal tersebut juga diakui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman.

Dia menerangkan seiring akan diberlakukannya tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga melakukan kajian untuk penerapan gaji tenaga honorer agar bisa setara dengan UMK. 

“Ini sementara kita kaji, tapi kita lihat dulu kemampuan anggaran pemerintah seperti apa," ucapnya.

Kata dia, saat ini jumlah tenaga honorer kurang lebih 8.000-an. Jumlah ini dinilai sudah melebihi kebutuhan pemerintah kota (pemkot) sehingga dipastikan tidak ada penambahan tenaga honorer tahun ini.

Dia mengaku tidak ada persiapan khusus untuk rencana kenaikan gaji tenaga honorer. Pasalnya, itu rencana itu sangat bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah. 

“Selama pak pj belum ada usulan pengangkatan honorer. Tapi kita lihat nanti, apakah dengan jumlah sebesar itu bisa diakomodir oleh APBD untuk dinaikkan gajinya atau seperti apa, karena kan pasti jumlanya seragam (gajinya), dan kita tidak bisa mendesak kenaikan gaji, karena itu bergantung keuangan pemerintah," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II yang sudah berbulan-bulan tertunda dipastikan kembali mundur sampai September.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II yang sudah berbulan-bulan tertunda dipastikan kembali mundur sampai September.

Meski diundur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menegaskan PPPK akan berlangsung tahun ini.

"PPPK akan direkrut. Sedang disiapkan, sudah mulai rapat-rapat Panselnas (Panitia Seleksi Nasional)," ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Ketika ditanya apakah bulan ini dapat terlaksana seperti sebelumnya dijanjikan, Syafruddin berkata pengumuman pelaksanaan perlu menungu paling lambat hingga September.

"(Pelaksanaan) bulan depan kayaknya," ucapnya.

Seleksi PPPK Tahap II itu rencananya terlaksana pada pertengahan tahun ini, tetapi mendadak ditunda. Syafruddin sebelumnya memperkirakan paling lambat PPPK akan terlaksana usai 17 Agustus 2019.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Menpan RB, Syafruddin menyatakan, pemerintah hanya fokus menyelesaikan honorer yang sudah lama mengabdi.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin menyatakan, pemerintah hanya fokus menyelesaikan honorer yang sudah lama mengabdi.

Sedangkan tenaga honorer yang baru diangkat alias belum lama bekerja, tidak akan diprioritaskan.

Syafruddin mengatakan, honorer yang direkrut setelah terbitnya PP 43/2007 tentang perubahan atas PP 48/2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Sudah enggak ada itu angkat-angkat honorer. Kan jelas aturan mainnya di PP 48/2005 jo PP 43/2007. Di situ jelas dituliskan dilarang merekrut honorer lagi,” kata Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).

Kalau kemudian masih ada daerah yang merekrut honorer baru, lanjutnya, jadi tanggung jawab masing-masing. Pemerintah pusat tidak akan menyelesaikannya.

“Kami hanya mau selesaikan honorer lama yang masa pengabdiannya belasan tahun. Kalau baru-baru enggak kami urus. Silakan daerah urus sendiri, kan larangan merekrut hononer sudah dikeluarkan,” tegasnya.

Dia meminta pemda untuk tidak mengangkat honorer baru lagi. Sebab, ujung-ujungnya akan minta diangkat aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK.

“Yang honorer baru silakan ikut rekrutmen jalur umum. Jangan minta dapat perlakuan khusus. Intinya pemerintah fokus selesaikan honorer lama. Data honorer lamanya sudah ada, tinggal diselesaikan,” tandasnya. 

Berita ini bersumber dari Fajar.co.id
Share:

Pemda Dilarang Rekrut Tenaga Honorer Lagi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri PANRB, Syafruddin kembali menegaskan, Pemerintah Daerah tidak lagi dibolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Bagi Pemda yang bandel, lanjut dia bakal dikenakan sanksi.

Meskipun demikian, Mantan Wakapolri ini tidak merinci sanksi apa yang bakal diberikan. Sebab sanksi ada dalam wewenang Mendagri.

"Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer nanti di kasih sanski oleh Mendagri," kata dia, usai Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia mengatakan terkait tenaga honorer yang belum diangkat nantinya akan difasilitasi untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kemudian sisa, kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui P3K," ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas ASN, terutama dari segi jenjang pendidikan. Sebab hampir separuh ASN Indonesia belum mengantongi ijazah S1.

"Kemudian karena ASN sekarang harus S1 tadi sudah saya sampaikan, 50 persen sudah sarjana, 50 persen belum, maka tugas negara untuk yang sisanya itu gimana caranya bisa di S1 kan, nanti kita atur formulasinya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pembukaan Seleksi CPNS Ada Kemungkinan Didahulukan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerima rumusan fomasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari semua Kementerian dan lembaga yang akan dibuka dalam seleksi tahun ini. 

Namun, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan lembaganya belum menerima rumusan semua formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka pada 2019. 

"Kalau [formasi] CPNS, saya rasa sudah masuk semua, yang belum itu PPPK. Jadi mungkin akan kita dahulukan [pendaftaran seleksi] PNS," ujar Bima di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). 

"Karena kalau menunggu [formasi] PPPK, waktunya tinggal sebentar," tambah Bima. 

Bima menjelaskan, pembukaan seleksi CPNS perlu segera dilakukan karena pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sudah mendesak, terutama untuk profesi tenaga pendidikan dan kesehatan. Dia berharap, pendaftaran seleksi CPNS 2019 bisa dibuka tepat waktu, Oktober nanti. 

"Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini masih minta Presiden [Jokowi] untuk melakukan rapat terbatas. Ini perpindahan pemerintahan baru kan harus ada pembahasan," ujar Bima. 

Sebelumnya, pada 8 Agustus 2019 lalu, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan sebagian kementerian dan pemda belum mengajukan usulan formasi CPNS. 

"Kurang lebih ada 14 Kementerian dan lembaga yang masih perlu diklarifikasi. Pemdanya kurang lebih 77," kata Setiawan di Kantor Kemen PAN-RB, Kamis (8/8/2019).

Berita ini bersumber dari Tirto.id
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog