Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Komisi II Apresiasi Transparansi Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 sesuai jadwal dan transparan.

Hal tersebut tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB Syafruddin yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait afirmatif rekrutmen P1/TL 2018 yang dilaksanakan pada rekrutmen CPNS 2019 dengan memberikan kekhususan untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB)," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Selanjutnya, kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu, Komisi II DPR RI bersepakat dengan KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan kesempatan para guru inpassing mengikuti CPNS dan/atau PPPK 2019.

Sementara itu, Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa dalam mengatasi masalah ini terutama guru honorer, tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan perencanaan yang matang.

“Terutama guru honorer dan tenaga kesehatan, kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka yang menjadikan kita manusia yang intelek. Kita perlu menyediakan tempat agar mereka juga bisa menikmati hidup mereka," pungkas Syafruddin.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Tahun Ini Pemerintah Rekrut 250 Ribu CPNS dan PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah tahun ini akan merekrut 250 ribu CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Formasi itu terdiri dari 150 ribu PPPK dan 100 ribu CPNS.

Formasi 150 ribu PPPK ini terbagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sudah berlangsung dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Sedangkan tahap dua, dilaksanakan pascapilpres 2019.

"Sekalian saya umumkan di depan anggota DPR, pemerintah tahun ini akan merekrut 250 ribu PPPK dan CPNS. Ini untuk memenuhi kekurangan SDM di instansi pemerintah," kata MenPAN-RB Syafruddin dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3).

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, nantinya rekrutmen PPPK akan dilaksanakan lebih dulu dibandingkan CPNS. Alasannya, pelamar PPPK lebih banyak dibandingkan CPNS.

"Kalaupun rekrutmen dibuka pascapilpres, tapi pelaksanaannya tidak bersamaan. Yang lebih dulu direkrut adalah PPPK karena pelamarnya banyak banget," tuturnya.

Mengenai formasi PPPK, lanjut Bima, harusnya sisa 75 ribu. Namun, dalam rekrutmen tahap satu, dari 75 ribu formasi yang disiapkan, hanya terisi 50 ribuan. Sehingga sisa formasi itu akan ditambahkan dalam rekrutmen tahap dua.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

70 Persen Pemda Belum Siap Menggaji PPPK, Pengumuman Kelulusan Ditunda

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa untuk kedua kalinya pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 ditunda. Sama seperti penundaan 1 Maret, kali ini alasannya juga karena banyak pemda yang belum siap.

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, sekira 70 persen pemda belum menuntaskan tugasnya mengajukan usulan ualng kebutuhan formasi PPPK.

Usulan ini harus dilengkapi pernyataan komitmen pemda dalam menyiapkan anggaran gaji serta tunjangan untuk PPPK.

"Baru 30 persen daerah menyampaikan usulan ulang formasi PPPK 2019 tahap satu yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Sesuai surat SesmenPAN-RB nomor B/281, pengumuman seleksi PPPK honorer K2 guru, nakes (tenaga kesehatan, red), dan penyuluh pertanian belum bisa dilakukan," beber Ridwan kepada JPNN, Selasa (12/3).

Hingga saat ini baru 118 pemda yang mengirim pernyataan kesanggupan APBD untuk menggaji PPPK, dari seluruhnya 360 instansi. Angka ini jauh dari target yang diharapkan pemerintah. Sebab, pengumuman akan dilakukan serentak.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.

Dalam surat yang diteken SesmenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji juga menyebutkan pengumuman hasil seleksi PPPK dari honorer K2 akan dilakukan setelah masing-masing pemda menyerahkan usulan ulang formasi.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Setelah Lulus Seleksi, Ini yang Harus Dilakukan Pegawai Setara PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS dilakukan paling cepat 12 Maret 2019. Setelah pengumuman, maka dilanjutkan dengan pemberkasan.

"Di peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 pemberkasan dan kontrak," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan kepada detikFinance, Selasa (5/3/2019).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan dilakukan pemberkasan, penerbitan teknis NIP oleh BKN, penandatanganan kontrak. Kemudian dilanjutkan penerbitan SK PPPK dan masuk kerja.

"Pemberkasan, penerbitan Pertimbangan Teknis NIP oleh BKN, penandatanganan kontrak, penerbitan SK P3K oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), masuk kerja," tambah Ridwan.

Ridwan menambahkan, begitu efektif menjadi PPPK, gaji yang diterima juga langsung setara PNS yang meliputi gaji pokok dan tunjangan. Misalnya, tadinya honorer mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan maka nanti setelah menjadi PPPK bisa sama sesuai golongan PNS.

"Tadinya gajinya Rp 150.000-200.000, Rp 200.000-300.000 ya sebulan dengan skema honorer. Dengan ini disamakan. Kalau guru muda nol tahun nol bulan itu 3A mungkin Rp 2 jutaan misalnya," ujar Ridwan.

Selain itu, PPPK juga tak perlu khawatir soal uang pensiun. Pasalnya, PT Taspen (persero) menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah.

"Pensiun kalau mau kan Taspen harus menerima," tutur Ridwan.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Pemberitahuan Kementerian PANRB Mengenai Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019



Pemberitahuan Kementerian PANRB Mengenai Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 Nomor: B/281/S.SM.01.00/2019 https://youtu.be/MQNrAI314J0 #hasilseleksipengadaanpppktahap12019 #infopppk2019 Sumber berita : KEMENPANRB
Share:

Pemerintah Umumkan Hasil Seleksi PPPK Kemenristekdikti

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan pemda, pengumuman hasil seleksi PPPK belum dapat dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.

Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing pemda menyerahkan usulan. 

Pemberitahuan Mengenai Hasil Seleksi PPPK Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat pada :


Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Tetapkan Passing Grade Kelulusan Seleksi PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Seperti halnya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang menentukan nilai ambang batas seleksi PPPK,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir di Jakarta, Jumat (22/02). Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.
Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. “Dalam tes yang akan berlangsung tanggal 23 dan 24 Februari ini, setiap peserta harus mengerjakan 100 soal, terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan 10 soal wawancara berbasis komputer” imbuh Mudzakir.
Seleksi PPPK saat ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian, dan database Kemenristekdikti untuk dosen. Sebanyak 372 Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK.
Dijelaskan pula bahwa pelamar seleksi yang belum terverifikasi oleh instansi terkait, belum dapat diikutsertakan dalam tes pengadaan Calon PPPK saat ini. 
Silakan download Peraturan Menteri PANRB No. 4/2019 https://jdih.menpan.go.id/puu-882-Peraturan%20Menpan.html
Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pendaftaran P3K Tahap I Resmi Ditutup 17 Februari 2019 Pukul 24:00 WIB

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24:00 WIB.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 17 Februari 2019 pukul 24:00 WIB akun pelamar seleksi P3K berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan /submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561 (data selengkapnya klik https://twitter.com/BKNgoid/status/1097441277640040448). Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melalui siaran pers Kementerian PANRB menyampaikan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai mulai tanggal 8 Februari 2019.

Perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor: 2 Tahun 2019, ruang lingkup pengadaan P3K ini terbatas tiga kualifikasi jabatan, meliputi: Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II); Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru; dan Penyuluh Pertanian. TH Eks K-II yang dapat mengikuti proses rekrutmen Tahap I P3K 2019 ini merupakan Tenaga Honorer Eks Kategori II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara. TH Eks K-II tersebut juga harus masih aktif bekerja pada unit pelayanan instansi pemerintah hingga saat ini. Selanjutnya formasi jabatan TH Eks K-II tersebut juga terbatas pada Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jelang Tes PPPK, Mendikbud Serahkan Soal kepada Menteri PANRB

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mewakili Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menerima penyerahan 1.310 soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Soal yang diserahkan tersebut terdiri dari soal kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis 130 soal.

Serah terima soal itu merupakan bagian dari rangkaian seleksi PPPK tahap I, yang pendaftarannya sudah ditutup tanggal 17 Februari 2019. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23 Februari mendatang sampai 24 Februari. Sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK tahun 2019, karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik. Menurutnya, ujian PPPK ini adalah amanat rakyat. “Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (18/02).

Dikatakan, adanya skema PPPK juga untuk kepentingan yang lebih luas. Selain khusus untuk para eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi. “Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” imbuhnya.

Rekrutmen ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, ASN dibagi dalam dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, kompetensi manajerial dan sosio kultural hanya berlaku pada jabatan yang bisa diisi oleh PPPK. Oleh karena itu, kelompok soal tersebut disiapkan oleh Kemendikbud. Sementara soal-soal kompetensi teknis, disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Soal kompetensi teknis disiapkan oleh instansi yang menjaring.

Muhadjir menekankan, Kemendikbud berkomitmen untuk selalu membantu proses pengadaan ASN secara akuntabel dan transparan. “Agar diperoleh calon-calon ASN yang profesional dan berintegritas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan bahwa pembuatan soal-soal ini sudah melalui banyak tahap termasuk pertemuan yang membahas hal-hal teknis. Pertemuan-pertemuan itu juga untuk memastikan bahwa soal-soal yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan instansi yang membutuhkan calon PPPK berkualitas.

Seperti halnya soal-soal rekrutmen CPNS, soal rekrutmen PPPK ini juga dijamin kerahasiaannya demi mendapatkan abdi negara yang berkualitas. “Kami akan menjaga sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang selama ini sudah disepakati melibatkan BPKP, BKN, dan BSSN, untuk memastikan kerahasiaan dari soal ini,” jelas Atmaji.

Hingga kemarin (17/02), jumlah akun pendaftar mencapai 95.290. Dan peserta yang telah selesai mendaftar berjumlah 87.561 pelamar. Namun hingga saat ini, data pelamar yang telah diverifikasi sebanyak 30.111 pelamar. Kementerian PANRB mengimbau kepada instansi pemerintah untuk segera memverifikasi karena sebagai penentuan jadwal dan tempat tes.

Berikut daftar pemda yang mengusulkan pengadaan PPPK Tahap I:
1. Kabupaten Aceh Timur
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Aceh Tengah
4. Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kabupaten Simeulue
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Barat Daya
8. Kabupaten Gayo Lues
9. Kabupaten Aceh Tamiang
10. Kabupaten Nagan Raya
11. Kabupaten Bener Meriah
12. Kota Sabang
13. Kota Banda Aceh
14. Kota Langsa
15. Kota Lhokseumawe
16. Kabupaten Deli Serdang
17. Kabupaten Karo
18. Kabupaten Langkat
19. Kabupaten Dairi
20. Kabupaten Nias
21. Kabupaten Mandailing Natal
22. Kabupaten Serdang Bedagai
23. Kabupaten Nias Barat
24. Kabupaten Nias Utara
25. Kota Medan
26. Kota Tebing Tinggi
27. Kota Binjai
28. Kota Pematangsiantar
29. Kota Tanjungbalai
30. Provinsi Riau
31. Kabupaten Kampar
32. Kabupaten Bengkalis
33. Kabupaten Indragiri Hulu
34. Kabupaten Indragiri Hilir
35. Kabupaten Rokan Hulu
36. Kabupaten Siak
37. Kota Pekanbaru
38. Kota Dumai
39. Provinsi Sumatera Barat
40. Kabupaten Pasaman
41. Kabupaten Lima Puluh Koto
42. Kabupaten Pesisir Selatan
43. Kabupaten Tanah Datar
44. Kabupaten Sijunjung
45. Kabupaten Kepulauan Mentawai
46. Kabupaten Solok Selatan
47. Kabupaten Dharmasraya
48. Kabupaten Pasaman Barat
49. Kota Bukittinggi
50. Kota Sawah Lunto
51. Kota Solok
52. Kota Padang
53. Kota Pariaman
54. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
55. Provinsi Sumatera Selatan
56. Kabupaten Musi Banyuasin
57. Kabupaten Ogan Komering Ulu
58. Kabupaten Muara Enim
59. Kabupaten Musi Rawas
60. Kabupaten Ogan Komering Ilir
61. Kabupaten Banyuasin
62. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
63. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
64. Kabupaten Musi Rawas Utara
65. Kota Palembang
66. Kota Pagar Alam
67. Kota Lubuk Linggau
68. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
69. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70. Kabupaten Bangka
71. Kabupaten Belitung
72. Kabupaten Bangka Barat
73. Kabupaten Bangka Tengah
74. Kabupaten Belitung Timur
75. Kota Pangkal Pinang
76. Kabupaten Muko-Muko
77. Kabupaten Lebong
78. Kabupaten Bengkulu Tengah
79. Kabupaten Lampung Selatan
80. Kabupaten Lampung Tengah
81. Kabupaten Lampung Utara
82. Kabupaten Lampung Barat
83. Kabupaten Tulang Bawang
84. Kabupaten Tanggamus
85. Kabupaten Way Kanan
86. Kabupaten Lampung Timur
87. Kabupaten Pesawaran
88. Kabupaten Tulang Bawang Barat
89. Kabupaten Mesuji
90. Kota Metro
91. Kota Bandar Lampung
92. Provinsi Jawa Barat
93. Kabupaten Bogor
94. Kabupaten Sukabumi
95. Kabupaten Cianjur
96. Kabupaten Bekasi
97. Kabupaten Bandung
98. Kabupaten Sumedang
99. Kabupaten Garut
100. Kabupaten Tasikmalaya
101. Kabupaten Kuningan
102. Kota Bandung
103. Kota Bogor
104. Kota Cirebon
105. Kota Depok
106. Kota Cimahi
107. Kota Tasikmalaya
108. Kota Banjar
109. Provinsi Banten
110. Kabupaten Lebak
111. Kabupaten Tangerang
112. Kota Tangerang
113. Kota Tangerang Selatan
114. Provinsi D.I. Yogyakarta
115. Kabupaten Bantul
116. Kabupaten Sleman
117. Kabupaten Gunung Kidul
118. Kabupaten Kulon Progo
119. Kota Yogyakarta
120. Kabupaten Semarang
121. Kabupaten Kendal
122. Kabupaten Grobogan
123. Kabupaten Pekalongan
124. Kabupaten Batang
125. Kabupaten Tegal
126. Kabupaten Brebes
127. Kabupaten Pati
128. Kabupaten Kudus
129. Kabupaten Pemalang
130. Kabupaten Rembang
131. Kabupaten Blora
132. Kabupaten Banyumas
133. Kabupaten Cilacap
134. Kabupaten Purbalingga
135. Kabupaten Banjarnegara
136. Kabupaten Temanggung
137. Kabupaten Wonosobo
138. Kabupaten Kebumen
139. Kabupaten Boyolali
140. Kabupaten Sragen
141. Kabupaten Sukoharjo
142. Kabupaten Karanganyar
143. Kabupaten Wonogiri
144. Kota Semarang
145. Kota Salatiga
146. Kota Pekalongan
147. Kota Tegal
148. Kota Magelang
149. Kota Surakarta
150. Kabupaten Gresik
151. Kabupaten Mojokerto
152. Kabupaten Sidoarjo
153. Kabupaten Jombang
154. Kabupaten Sampang
155. Kabupaten Pamekasan
156. Kabupaten Sumenep
157. Kabupaten Bangkalan
158. Kabupaten Bondowoso
159. Kabupaten Jember
160. Kabupaten Malang
161. Kabupaten Pasuruan
162. Kabupaten Lumajang
163. Kabupaten Kediri
164. Kabupaten Tulungagung
165. Kabupaten Trenggalek
166. Kabupaten Blitar
167. Kabupaten Madiun
168. Kabupaten Ngawi
169. Kabupaten Magetan
170. Kabupaten Ponorogo
171. Kabupaten Pacitan
172. Kabupaten Bojonegoro
173. Kabupaten Tuban
174. Kabupaten Lamongan
175. Kota Malang
176. Kota Pasuruan
177. Kota Probolinggo
178. Kota Blitar
179. Kota Kediri
180. Kota Batu
181. Provinsi Kalimantan Barat
182. Kabupaten Sambas
183. Kabupaten Sintang
184. Kabupaten Mempawah
185. Kabupaten Ketapang
186. Kabupaten Bengkayang
187. Kabupaten Landak
188. Kabupaten Melawi
189. Kabupaten Sekadau
190. Kabupaten Kuburaya
191. Kabupaten Kayong Utara
192. Kota Pontianak
193. Kota Singkawang
194. Provinsi Kalimantan Tengah
195. Kabupaten Kapuas
196. Kabupaten Barito Utara
197. Kabupaten Barito Selatan
198. Kabupaten Kotawaringin Timur
199. Kabupaten Kotawaringin Barat
200. Kabupaten Pulang Pisau
201. Kabupaten Gunung Mas
202. Kabupaten Sukamara
203. Kabupaten Murung Raya
204. Kabupaten Katingan
205. Kabupaten Seruyan
206. Kabupaten Barito Timur
207. Provinsi Kalimantan Selatan
208. Kabupaten Banjar
209. Kabupaten Tanah Laut
210. Kabupaten Tapin
211. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
212. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
213. Kabupaten Barito Kuala
214. Kabupaten Tabalong
215. Kabupaten Hulu Sungai Utara
216. Kabupaten Tanah Bumbu
217. Kabupaten Balangan
218. Kota Banjarmasin
219. Kabupaten Kutai Barat
220. Kabupaten Kutai Timur
221. Kabupaten Mahakam Ulu
222. Kota Samarinda
223. Provinsi Sulawesi Utara
224. Kabupaten Minahasa
225. Kabupaten Bolaang Mongondow
226. Kabupaten Kep. Sangihe
227. Kabupaten Minahasa Selatan
228. Kabupaten Kepulauan Talaud
229. Kabupaten Minahasa Utara
230. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
231. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
232. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
233. Kota Manado
234. Kota Kotamobagu
235. Kabupaten Gorontalo
236. Kabupaten Boalemo
237. Kabupaten Bone Bolango
238. Kota Gorontalo
239. Kabupaten Banggai
240. Kabupaten Morowali
241. Kabupaten Wajo
242. Kabupaten Tana Toraja
243. Kabupaten Maros
244. Kabupaten Luwu
245. Kabupaten Kepulauan Selayar
246. Kabupaten Takalar
247. Kabupaten Barru
248. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
249. Kabupaten Soppeng
250. Kabupaten Enrekang
251. Kabupaten Luwu Utara
252. Kabupaten Toraja Utara
253. Kota Makassar
254. Kota Parepare
255. Kabupaten Muna
256. Kabupaten Kolaka
257. Kabupaten Muna Barat
258. Kabupaten Buleleng
259. Kabupaten Jembrana
260. Kabupaten Klungkung
261. Kabupaten Gianyar
262. Kabupaten Karang Asem
263. Kabupaten Tabanan
264. Kota Denpasar
265. Provinsi Nusa Tenggara Barat
266. Kabupaten Lombok Barat
267. Kabupaten Sumbawa
268. Kabupaten Sumbawa Barat
269. Kabupaten Lombok Utara
270. Kota Mataram
271. Provinsi Nusa Tenggara Timur
272. Kabupaten Kupang
273. Kabupaten Belu
274. Kabupaten Timor Tengah Utara
275. Kabupaten Timor Tengah Selatan
276. Kabupaten Alor
277. Kabupaten Sikka
278. Kabupaten Flores Timur
279. Kabupaten Ende
280. Kabupaten Ngada
281. Kabupaten Manggarai
282. Kabupaten Rote-Ndao
283. Kabupaten Manggarai Barat
284. Kabupaten Manggarai Timur
285. Kabupaten Sumba Barat Daya
286. Kabupaten Sumba Tengah
287. Kabupaten Sabu Raijua
288. Kabupaten Malaka
289. Kota Kupang
290. Provinsi Maluku Utara
291. Kabupaten Kepulauan Sula
292. Kabupaten Halmahera Utara
293. Kota Ternate
294. Kota Tidore Kepulauan
295. Kabupaten Tolikara
296. Kabupaten Deiyai
297. Provinsi Kepulauan Riau
298. Kabupaten Karimun
299. Kota Batam
300. Kabupaten Fak-Fak
301. Kabupaten Polewali Mandar
302. Kabupaten Majene
303. Provinsi Kalimantan Utara
304. Kabupaten Tana Tidung
305. Kota Tarakan
306. Kabupaten Tapanuli Tengah
307. Kabupaten Simalungun
308. Kabupaten Tapanuli Utara
309. Kabupaten Tapanuli Selatan
310. Kabupaten Asahan
311. Kabupaten Toba Samosir
312. Kabupaten Humbang Hasudutan
313. Kabupaten Padang Lawas Utara
314. Kota Sibolga
315. Kota Gunung Sitoli
316. Kabupaten Rokan Hilir
317. Kabupaten Kuantan Singingi
318. Kabupaten Agam
319. Kabupaten Solok
320. Kabupaten Padang Pariaman
321. Kota Padang Panjang
322. Kota Payakumbuh
323. Kabupaten Ogan Ilir
324. Kabupaten Empat Lawang
325. Kota Prabumulih
326. Provinsi Lampung
327. Kabupaten Pringsewu
328. Kabupaten Ciamis
329. Kabupaten Cirebon
330. Kabupaten Indramayu
331. Kabupaten Pangandaran
332. Kota Bekasi
333. Kabupaten Pandeglang
334. Kota Serang
335. Provinsi Jawa Tengah
336. Kabupaten Demak
337. Kabupaten Jepara
338. Kabupaten Magelang
339. Kabupaten Situbondo
340. Kabupaten Banyuwangi
341. Kabupaten Probolinggo
342. Kabupaten Sanggau
343. Kabupaten Kapuas Hulu
344. Kabupaten Lamandau
345. Kabupaten Paser
346. Kota Tomohon
347. Kabupaten Pohuwato
348. Kabupaten Gorontalo Utara
349. Kabupaten Morowali Utara
350. Kabupaten Bone
351. Kabupaten Luwu Timur
352. Provinsi Sulawesi Tenggara
353. Provinsi Bali
354. Kabupaten Bangli
355. Kabupaten Badung
356. Kabupaten Lombok Tengah
357. Kabupaten Lombok Timur
358. Kabupaten Bima
359. Kabupaten Sumba Timur
360. Kabupaten Nagakeo
361. Kabupaten Halmahera Tengah
362. Kota Tanjungpinang

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Dua Hari Dibuka, Akun Pendaftar P3K Capai 31.686 Pendaftar

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan dalam Siaran Pers Nomor 054/RILIS/BKN/II/2019/bal, yang terbit pada 14 Februari 2019.

Dalam salah satu pasal pada peraturan tersebut Ridwan menjelaskan bahwa pengadaaan P3K dilakukan melalui sejumlah tahapan yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon P3K dan pengangkatan menjadi P3K. Terkait tahap pelamaran atau pendaftaran, hingga Kamis 14 Februari 2019 pukul 11.03 WIB jumlah akun pelamar pada situs pendaftaran seleksi P3K https://ssp3k-daftar.bkn.go.id/akun, sudah mencapai 31.686. “Dari jumlah tersebut pelamar yang sudah mengisi form pendaftaran berjumlah 14.827 dan tercatat yang sudah melakukan submit berjumlah 4.556,” tambah Ridwan.

Ruang lingkup pengadaan P3K ini terbatas pada tiga kualifikasi jabatan yaitu, Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II), Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru, dan Penyuluh Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2019. TH Eks K-II yang dapat mengikuti proses rekrutmen Tahap I P3K 2019 ini merupakan TH Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara dan masih aktif bekerja pada unit pelayanan Instansi Pemerintah hingga saat ini. “Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus terdaftar pada database Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sementara jabatan Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah”.

Selain itu sejak Rabu 13 Februari 2019 pukul 20.00 WIB, Pemerintah juga telah resmi membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk daerah terdampak bencana di Sulewesi Tengah, di antaranya Palu dan Donggala. Daerah terdampak bencana tersebut sempat menunda rekrutmen CPNS pada 2018 lalu seperti yang telah diinformasikan sebelumnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Seleksi PPPK, 305 Pemda Serahkan Usulan ke Kementerian PANRB

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah akan mengadakan seleksi PPPK pada daerah-daerah sesuai dengan usulan tersebut.

“Bagi yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, tidak akan dilaksanakan pengadaan PPPK Tahap I pada pemda tersebut,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Kamis (14/02).

Lanjutnya dikatakan, sebelumnya, Kementerian PANRB telah mengirim surat kepada 530 pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019. Masing-masing kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan, harus menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran online PPPK sejak 12 Februari 2019 melalui laman sscasn.bkn.go.id dan ditutup 17 Februari 2019. Seleksi PPPK pada tahap ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian. Disamping itu, seleksi ini juga dibuka untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru pada Kementerian Ristekdikti. 


Daftar pemda yang mengusulkan pengadaan PPPK Tahap I:

1. Kabupaten Aceh Timur
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Aceh Tengah
4. Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kabupaten Simeulue
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Barat Daya
8. Kabupaten Gayo Lues
9. Kabupaten Aceh Tamiang
10. Kabupaten Nagan Raya
11. Kabupaten Bener Meriah
12. Kota Sabang
13. Kota Banda Aceh
14. Kota Langsa
15. Kota Lhokseumawe
16. Kabupaten Deli Serdang
17. Kabupaten Karo
18. Kabupaten Langkat
19. Kabupaten Dairi
20. Kabupaten Nias
21. Kabupaten Mandailing Natal
22. Kabupaten Serdang Bedagai
23. Kabupaten Nias Barat
24. Kabupaten Nias Utara
25. Kota Medan
26. Kota Tebing Tinggi
27. Kota Binjai
28. Kota Pematangsiantar
29. Kota Tanjungbalai
30. Provinsi Riau
31. Kabupaten Kampar
32. Kabupaten Bengkalis
33. Kabupaten Indragiri Hulu
34. Kabupaten Indragiri Hilir
35. Kabupaten Rokan Hulu
36. Kabupaten Siak
37. Kota Pekanbaru
38. Kota Dumai
39. Provinsi Sumatera Barat
40. Kabupaten Pasaman
41. Kabupaten Lima Puluh Koto
42. Kabupaten Pesisir Selatan
43. Kabupaten Tanah Datar
44. Kabupaten Sijunjung
45. Kabupaten Kepulauan Mentawai
46. Kabupaten Solok Selatan
47. Kabupaten Dharmasraya
48. Kabupaten Pasaman Barat
49. Kota Bukittinggi
50. Kota Sawah Lunto
51. Kota Solok
52. Kota Padang
53. Kota Pariaman
54. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
55. Provinsi Sumatera Selatan
56. Kabupaten Musi Banyuasin
57. Kabupaten Ogan Komering Ulu
58. Kabupaten Muara Enim
59. Kabupaten Musi Rawas
60. Kabupaten Ogan Komering Ilir
61. Kabupaten Banyuasin
62. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
63. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
64. Kabupaten Musi Rawas Utara
65. Kota Palembang
66. Kota Pagar Alam
67. Kota Lubuk Linggau
68. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
69. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70. Kabupaten Bangka
71. Kabupaten Belitung
72. Kabupaten Bangka Barat
73. Kabupaten Bangka Tengah
74. Kabupaten Belitung Timur
75. Kota Pangkal Pinang
76. Kabupaten Muko-Muko
77. Kabupaten Lebong
78. Kabupaten Bengkulu Tengah
79. Kabupaten Lampung Selatan
80. Kabupaten Lampung Tengah
81. Kabupaten Lampung Utara
82. Kabupaten Lampung Barat
83. Kabupaten Tulang Bawang
84. Kabupaten Tanggamus
85. Kabupaten Way Kanan
86. Kabupaten Lampung Timur
87. Kabupaten Pesawaran
88. Kabupaten Tulang Bawang Barat
89. Kabupaten Mesuji
90. Kota Metro
91. Kota Bandar Lampung
92. Provinsi Jawa Barat
93. Kabupaten Bogor
94. Kabupaten Sukabumi
95. Kabupaten Cianjur
96. Kabupaten Bekasi
97. Kabupaten Bandung
98. Kabupaten Sumedang
99. Kabupaten Garut
100. Kabupaten Tasikmalaya
101. Kabupaten Kuningan
102. Kota Bandung
103. Kota Bogor
104. Kota Cirebon
105. Kota Depok
106. Kota Cimahi
107. Kota Tasikmalaya
108. Kota Banjar
109. Provinsi Banten
110. Kabupaten Lebak
111. Kabupaten Tangerang
112. Kota Tangerang
113. Kota Tangerang Selatan
114. Provinsi D.I. Yogyakarta
115. Kabupaten Bantul
116. Kabupaten Sleman
117. Kabupaten Gunung Kidul
118. Kabupaten Kulon Progo
119. Kota Yogyakarta
120. Kabupaten Semarang
121. Kabupaten Kendal
122. Kabupaten Grobogan
123. Kabupaten Pekalongan
124. Kabupaten Batang
125. Kabupaten Tegal
126. Kabupaten Brebes
127. Kabupaten Pati
128. Kabupaten Kudus
129. Kabupaten Pemalang
130. Kabupaten Rembang
131. Kabupaten Blora
132. Kabupaten Banyumas
133. Kabupaten Cilacap
134. Kabupaten Purbalingga
135. Kabupaten Banjarnegara
136. Kabupaten Temanggung
137. Kabupaten Wonosobo
138. Kabupaten Kebumen
139. Kabupaten Boyolali
140. Kabupaten Sragen
141. Kabupaten Sukoharjo
142. Kabupaten Karanganyar
143. Kabupaten Wonogiri
144. Kota Semarang
145. Kota Salatiga
146. Kota Pekalongan
147. Kota Tegal
148. Kota Magelang
149. Kota Surakarta
150. Kabupaten Gresik
151. Kabupaten Mojokerto
152. Kabupaten Sidoarjo
153. Kabupaten Jombang
154. Kabupaten Sampang
155. Kabupaten Pamekasan
156. Kabupaten Sumenep
157. Kabupaten Bangkalan
158. Kabupaten Bondowoso
159. Kabupaten Jember
160. Kabupaten Malang
161. Kabupaten Pasuruan
162. Kabupaten Lumajang
163. Kabupaten Kediri
164. Kabupaten Tulungagung
165. Kabupaten Trenggalek
166. Kabupaten Blitar
167. Kabupaten Madiun
168. Kabupaten Ngawi
169. Kabupaten Magetan
170. Kabupaten Ponorogo
171. Kabupaten Pacitan
172. Kabupaten Bojonegoro
173. Kabupaten Tuban
174. Kabupaten Lamongan
175. Kota Malang
176. Kota Pasuruan
177. Kota Probolinggo
178. Kota Blitar
179. Kota Kediri
180. Kota Batu
181. Provinsi Kalimantan Barat
182. Kabupaten Sambas
183. Kabupaten Sintang
184. Kabupaten Mempawah
185. Kabupaten Ketapang
186. Kabupaten Bengkayang
187. Kabupaten Landak
188. Kabupaten Melawi
189. Kabupaten Sekadau
190. Kabupaten Kuburaya
191. Kabupaten Kayong Utara
192. Kota Pontianak
193. Kota Singkawang
194. Provinsi Kalimantan Tengah
195. Kabupaten Kapuas
196. Kabupaten Barito Utara
197. Kabupaten Barito Selatan
198. Kabupaten Kotawaringin Timur
199. Kabupaten Kotawaringin Barat
200. Kabupaten Pulang Pisau
201. Kabupaten Gunung Mas
202. Kabupaten Sukamara
203. Kabupaten Murung Raya
204. Kabupaten Katingan
205. Kabupaten Seruyan
206. Kabupaten Barito Timur
207. Provinsi Kalimantan Selatan
208. Kabupaten Banjar
209. Kabupaten Tanah Laut
210. Kabupaten Tapin
211. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
212. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
213. Kabupaten Barito Kuala
214. Kabupaten Tabalong
215. Kabupaten Hulu Sungai Utara
216. Kabupaten Tanah Bumbu
217. Kabupaten Balangan
218. Kota Banjarmasin
219. Kabupaten Kutai Barat
220. Kabupaten Kutai Timur
221. Kabupaten Mahakam Ulu
222. Kota Samarinda
223. Provinsi Sulawesi Utara
224. Kabupaten Minahasa
225. Kabupaten Bolaang Mongondow
226. Kabupaten Kep. Sangihe
227. Kabupaten Minahasa Selatan
228. Kabupaten Kepulauan Talaud
229. Kabupaten Minahasa Utara
230. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
231. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
232. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
233. Kota Manado
234. Kota Kotamobagu
235. Kabupaten Gorontalo
236. Kabupaten Boalemo
237. Kabupaten Bone Bolango
238. Kota Gorontalo
239. Kabupaten Banggai
240. Kabupaten Morowali
241. Kabupaten Wajo
242. Kabupaten Tana Toraja
243. Kabupaten Maros
244. Kabupaten Luwu
245. Kabupaten Kepulauan Selayar
246. Kabupaten Takalar
247. Kabupaten Barru
248. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
249. Kabupaten Soppeng
250. Kabupaten Enrekang
251. Kabupaten Luwu Utara
252. Kabupaten Toraja Utara
253. Kota Makassar
254. Kota Parepare
255. Kabupaten Muna
256. Kabupaten Kolaka
257. Kabupaten Muna Barat
258. Kabupaten Buleleng
259. Kabupaten Jembrana
260. Kabupaten Klungkung
261. Kabupaten Gianyar
262. Kabupaten Karang Asem
263. Kabupaten Tabanan
264. Kota Denpasar
265. Provinsi Nusa Tenggara Barat
266. Kabupaten Lombok Barat
267. Kabupaten Sumbawa
268. Kabupaten Sumbawa Barat
269. Kabupaten Lombok Utara
270. Kota Mataram
271. Provinsi Nusa Tenggara Timur
272. Kabupaten Kupang
273. Kabupaten Belu
274. Kabupaten Timor Tengah Utara
275. Kabupaten Timor Tengah Selatan
276. Kabupaten Alor
277. Kabupaten Sikka
278. Kabupaten Flores Timur
279. Kabupaten Ende
280. Kabupaten Ngada
281. Kabupaten Manggarai
282. Kabupaten Rote-Ndao
283. Kabupaten Manggarai Barat
284. Kabupaten Manggarai Timur
285. Kabupaten Sumba Barat Daya
286. Kabupaten Sumba Tengah
287. Kabupaten Sabu Raijua
288. Kabupaten Malaka
289. Kota Kupang
290. Provinsi Maluku Utara
291. Kabupaten Kepulauan Sula
292. Kabupaten Halmahera Utara
293. Kota Ternate
294. Kota Tidore Kepulauan
295. Kabupaten Tolikara
296. Kabupaten Deiyai
297. Provinsi Kepulauan Riau
298. Kabupaten Karimun
299. Kota Batam
300. Kabupaten Fak-Fak
301. Kabupaten Polewali Mandar
302. Kabupaten Majene
303. Provinsi Kalimantan Utara
304. Kabupaten Tana Tidung
305. Kota Tarakan

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.