Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana membuka kegiatan audiensi dan sosialisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan stakeholder lingkungan Dinas Pendidikan, di gedung Yudha Karya Selasa (5/11).

Dalam kesempatan tersebut, wabup menegaskan perubahan besar harus diawali di dunia pendidikan. Khususnya dalam membentuk karakter pribadi manusia supaya memiliki keilmuan dan terlatih segala keahlian serta keterampilannya.

Menurutnya, permasalahan yang sedang dihadapi di dunia pendidikan adalah kekurangan tenaga pendidik yang belum mendapatkan kelayakan (ASN). Maka Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN .
Selain memajukan dunia pendidikan, Kabupaten Majalengka juga sedang berusaha membuat program untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
“Untuk bisa menjadikan dan memajukan kehidupan yang mandiri, kami akan berusaha membuka balai pelatihan kerja sebagai upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan,” tutur wabup.

Sementara staf ahli Apkasi Hj Imatul Hasanah MP menjelaskan, kegiatan Apkasi lebih dititikberatkan dalam dunia pendidikan agar masyarakat Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Untuk meningkatkan SDM, Apkasi menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder dari pusat sampai daerah. Apkasi menjadi salah satu lembaga mitra pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna membantu memajukan Indonesia dari berbagai bidang.

“Dalam melakukan pembangunan SDM kita juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, karena tenaga pendidik di Indonesia ini masih banyak yang belum menjadi ASN. Ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon
Share:

Buka 5 Ribu Pegawai Non-PNS , Pemda DIY Hentikan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemda DIY akan segera memberhentikan ribuan tenaga honorer. Sebagai gantinya awal tahun akan membuka kesempatan bagi 5 ribu pegawai sebagai Pegawai non-PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Agus Supriyanto menjelaskan, pihaknya menyelesaikan kontak tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY. Dengan demikian mulai Desember sesuai kontrak tidak ada lagi perpanjangan. "Setelah Desember kita akan rekrut pegawai non PNS, mereka yang saat ini honorer bisa mendaftarkan diri," terangnya kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (6/11/2019).

Dijelaskannya, untuk rekruitmen tenaga non-PNS ini, dilakukan awal tahun 2020. Pemda akan membuka lowongan 5 ribu tenaga non-PNS. "Namun tidak ada lagi honorer seperti saat ini, semua kita tarik melalui BKD," katanya.

Dilanjutkannya dengan penerimaan pegawai non-PNS, maka tidak ada lagi upaya reruimen tenaga di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai konsekuensi, baik gaji dan hak-haknya dinaikkan. "Gaji disesuaikan dengan jenjang pendidikan kemudian ada hak cuti," beber Agus.

Saat ini, di lingkungan Pemda DIY terdapat lebih dari 4 ribu tenaga honorer atau tenang harian lepas. Mereka harus mengikuti tes ulang jika masih ingin bekerja di lingkungan Pemprov DIY. Namun demikian bagi yang tidak lolos tes untuk rekruitmen pegawai non-PNS maka mereka tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews Jateng DIY
Share:

Pengumuman Pengadaan PNS Kemhan TA.2019

Jakarta, 1 November 2019 melalui surat pengumuman Menteri Pertahanan nomor PENG/4/XI/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia TA.2019 Kementerian Pertahanan dengan resmi mebuka 552 formasi CPNS yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Surat Pengumuman Menteri Pertahanan No. PENG/4/XI/2019
Lampiran


Sumber berita : KEMHAN
Share:

Pemerintah Buka 152.250 Formasi untuk CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka 152.250 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Jumlah formasi itu ditetapkan untuk instansi pusat sebanyak 37.425 formasi dan daerah sebanyak 114.825 formasi.

Instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS tahun 2019 terdiri dari 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah (pemda). Namun Pemkab Bangli secara resmi mengundurkan diri sehingga menjadi 461 pemda.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan rekrutmen CPNS menggunakan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. "Membangun profesionalisme birokrasi, termasuk penerimaan CPNS yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional," jelas Menteri Tjahjo saat konferensi pers, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/10).

Menteri Tjahjo mengungkapkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mulai tahun 2019 fokus pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Maka, prioritas rekrutmen CPNS kali ini untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis atau profesional lainnya. Rekrutmen tahun ini mengutamakan prinsip zero growth, yakni menggantikan jumlah PNS yang pensiun, dikecualikan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan.

Para calon pelamar diharapkan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berkaitan dengan proses penerimaan CPNS. “Perlu kami informasikan bahwa tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan,” tegas Menteri Tjahjo.

Sementara itu, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menerangkan penetapan formasi berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Total kebutuhan ASN sebanyak 197.111 formasi terdiri dari instansi pusat 37.854 formasi dan daerah 159.257 pemda. “Merujuk dari data e-formasi, formasi CPNS yang ditetapkan sebanyak 152.250 formasi,” jelasnya.

Lanjutnya dikatakan, jenis formasi yang dibuka tahun ini terdiri dari formasi umum dan formasi khusus. Untuk formasi khusus antara lain cumlaude, diaspora, putra/i Papua dan Papua Barat, disabilitas, serta formasi lainnya yang bersifat strategis.

Pada bidang pendidikan, formasi yang disiapkan sebanyak 65.397, dan bidang kesehatan sebanyak 34.038 formasi. Sedangkan untuk jabatan fungsional, disiapkan formasi sebanyak 31.912. Sementara pelaksana teknis, dibuka 20.903 formasi. "Jadi pengadaan ASN harus sejalan dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan potensi daerah. Inilah yang dimaksud dengan keahlian atau jabatan teknis berkeahlian yang spesifik," ungkap Setiawan.

Rencananya pendaftaran dimulai tanggal 11 November 2019 secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Perlu diingat, peserta hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemda.

Untuk tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) direncanakan pada awal Februari 2020, dan dilanjutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di awal Maret 2020. Pengumuman kelulusan dilakukan pada April 2020. Seperti tahun sebelumnya, SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk mencegah adanya kecurangan.

Terkait keamanan soal-soal SKD, Setiawan menegaskan bank soal dienkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ketika soal itu hendak digunakan, yang memegang kuncinya adalah Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Mereka tidak boleh sembarangan membuka dan harus sesuai prosedur," tegasnya.

Tahun ini, penyusunan soal dilakukan dengan melibatkan konsorsium 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang dikoordinasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Setiap tahun kita ada update soal tersebut," pungkas Setiawan.

Rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 diselenggarakan oleh tim panselnas 2019 yang terdiri dari Menteri PANRB sebagai ketua tim pengarah, tim pengawas diketuai oleh BPKP, tim audit teknologi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tim pengamanan teknologi oleh BSSN, tim quality assurance oleh Kementerian PANRB dan akademisi, konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) oleh Kemendikbud serta tim pelaksana yang diketuai oleh Kepala BKN.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Umumkan Rencana Pembukaan Seleksi CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Rencananya, pendaftaran dimulai pada 11 November 2019 mendatang.
Hal itu tertuang dalam Pengumuman No: B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. "Rekrutmen kali ini dibuka pada 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (28/10).
Seperti pada rekrutmen sebelumnya, pendaftaran rekrutmen CPNS dilakukan pada website SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id). Satu orang pelamar hanya boleh mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemda.
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada rekrutmen CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang telah terbukti menekan angka kecurangan dan percaloan. Rencananya, SKD akan dilakukan pada Februari 2020 dan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) pada Maret 2020.
Untuk selanjutnya, pengumuman terkait syarat pendaftaran dan lain-lain akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi masing-masing.
Menteri PANRB mengimbau agar calon pelamar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya penipuan terkait seleksi CPNS 2019. "Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan," tutup Menteri Tjahjo. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Menko PMK Usahakan Ada Terus Jatah Guru Honorer Dalam Penerimaan PNS/PPPK /

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meskipun sudah dibuka pada penerimaan tahun anggaran 2018 dan 2019, jumlah tenaga honorer yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dibawah kuota yang disediakan. 

“Memang kuota yang kita usulkan ke Kementerian PANRB ternyata enggak bisa dipenuhi oleh guru honorer. Pertama ada beberapa daerah yang tidak mau mengusulkan, kemudian yang kedua yang ikut tes tidak semuanya lulus, karena harus ikut tes. Kita sebetulnya sudah, sudah ada kuotanya, 156 ribu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) siang. 

Untuk itu, Muhadjir berjanji akan terus mengusahakan agar ada terus kuota guru honorer dalam penerimaan PNS maupun masuk PPPK. Kita usahakan terus. 

“Tahun ini ada 156 ribu kuota,” jelas Muhadjir. 

Mengenai berapa jumlah kuota yang disediakan pada tahun-tahun berikutnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih harus ada pembicaraan antara Kemendikbud, dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri karena itu menyangkut alokasi pegawai daerah. 

“Jadi 4 pihak itu terutama yang harus duduk bersama ke depan. Tapi mudah-mudahan saya harap dengan menteri baru nanti akan melanjutkan, itu kan karena sudah merupakan semacam program jangka panjang dari Kemendikbud sampai 2024. Kecuali kalau nanti ada solusi lain, terobosan baru,” ujar Muhadjir. 

Menko PMK Muhadjr Effendy mengemukakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kemenko PMK akan mengkoordinasikan 6 kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Share:

Legislator Upayakan Honorer K2 di Palu Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu berjanji mengupayakan kenaikan gaji honorer kategori dua (K2) yang telah mengabdi hingga puluhan tahun lamamya di instansi-instansi Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainnah Korona dalam rapat dengar pendapat dengan ratusan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Kota Palu di ruang sidang utama, Kantor DPRD Palu, Jumat (18/10) petang, mengatakan akan berjuang agar janji itu terwujud melalui rapat pembahasan dengan instansi terkait dan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu.

"Akan kami rapatkan di internal komisi A untuk membicarakan mengenai permintaan dan tuntutan honorer agar gaji atau honor mereka dinaikkan," katanya.

Langkah itu ia tempuh karena keprihatinannya terhadap para honorer yang mengaku hanya mendapat honor Rp 250 ribu per bulan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat honor. "Tanggal 24 Oktober pekan depan kami akan rapat internal dengan mitra kerja atau instansi terkait. Di situ akan kita bahas dan dorong agar gaji honorer yang bekerja di instansi tersebut dinaikkan," ucapnya.

Yang paling utama, menurutnya, agar upaya tersebut terwujud, para legislator harus mengawal usulan itu hingga di tingkat pembahasan banggar. Karena di situlah nominal gaji honorer dapat disepakati naik atau tidak.

"Tentunya kita juga akan melihat aturan-aturan atau regulasi yang ada sebelum memutuskan. Jangan kita memutuskan lantas kita menabrak regulasi. Para prinsipnya kenaikan gaji honorer K2 menjadi prioritas kami di komisi A," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Palu, Nanang menyatakan siap membantu para honorer untuk memperjuangkan nasib mereka. "Saya rasa ini tugas kita bersama di seluruh komisi. Pada saat rapat dengan mitra di dinas-dinas di Pemkot Palu minggu depan akan kita upayakan agar gaji honorer K2 Palu mereka naikkan. Kami juga pernah merasakan apa yang bapak ibu rasakan sekarang," katanya.

Ia mengaku tidak ingin gaji para honorer yang beban pekerjaan dan durasi bekerjanya sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi tempat mereka bekerja terus-terusan seperti itu. Wakil Ketua DPRD Palu, Rizal Dg Sewang yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat mendukung penuh tuntutan dan langkah yang akan diupayakan para legislator tersebut.

Ia juga siap mengawal dan mendorong agar gaji honorer K2 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu naik. Sehingga para honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun itu dapat menikmati hasil jerih payahnya degan layak. "DPRD Palu siap untuk mendorong kenaikan gaji honorer K2. Akan kami tindaklanjuti Rabu pekan depan nanti," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika Online.
Share:

Rekrutmen CPNS 2019 Segera Dibuka, Infrastruktur SSCASN dan CAT BKN Siap

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan infrastruktur portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN sebagai tools utama yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi pemerintah pusat dan daerah di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/10/2019).

BKN siap mengawal rekrutmen CPNS tahun 2019 yang akan membuka formasi sebanyak 197.117 dengan rincian : Instansi Pusat 37.854 formasi (74 K/L) dan Instansi Daerah 159.257 formasi (467 Pemda). Ada dua jenis formasi yang dibuka yakni formasi umum dan formasi khusus (cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis di pusat).

Pada kesempatan yang sama Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen memaparkan sejumlah kesiapan teknis pelaksanaan seleksi. Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019, yang diawali dengan penetapan formasi CPNS 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengumuman pendaftaran akan dilanjutkan dengan pembukaan registrasi daring (online) pada November 2019.

Lanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Januari 2020 dan diikuti dengan pelaksanaan SKD pada Februari 2020. Hasil SKD dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Untuk pendaftaran awal, calon peserta seleksi CPNS menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga. Silakan calon pelamar memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Dirjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran.

Berikut ini alur pendaftaran dalam portal SSCASN:
1. Buka portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id
2. Buat akun SSCN 2019 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK Kepala Keluarga
3. Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan
4. Lengkapi biodata
5. Pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan
6. Lengkapi data, kemudian unggah dokumen
7. Cek resume, cetak kartu pendaftaran

Pengumuman penerimaan resmi akan dipublikasikan di website dan media sosial instansi penerima formasi dan juga portal SSCASN. Sebelum pengumuman pendaftaran daring dibuka secara resmi pada bulan November, portal SSCASN belum dapat diakses. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Pemerintah menartgetkan menuntaskan masalah honorer K2 hingga 2023.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menartgetkan menuntaskan masalah honorer K2 hingga 2023. Hal ini menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan sesuai amanat PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Sesuai amanat PP Manajemen PPPK, penyelesaian honorer K2 hanya sampai 2023. Itu dihitung sejak PP ditetapkan pada November 2018," kata Ridwan kepada JPNN.com, Rabu (16/10).

Dia menjelaskan, dalam PP tersebut tidak dirincikan honorer K2 itu apakah hanya guru, tenaga penyuluh atau kesehatan. Itu berarti PP ini mengamanatkan honorer K2 secara keseluruhan.

"Dalam rentang waktu lima tahun hingga 2023 tidak ada lagi namanya honorer. Yang ada nanti hanya PNS dan PPPK," tegasnya.

Siapa saja honorer yang akan diselesaikan, Ridwan mengatakan, khusus honorer K2 saja sejumlah 430 ribu. Sedangkan honorer non-kategori tidak akan diakomodir.

"Pemerintah akan selesaikan semuanya. Namun, yang diurus honorer K2 sekira 430 ribu. Di luar itu tidak diurus," ucapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Titi Purwaningsih mendapatkan informasi penting terkait masa depan honorer K2, saat bertemu BKN Bima Haria Wibisana, Senin (14/10)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Titi Purwaningsih mendapatkan informasi penting terkait masa depan honorer K2, saat bertemu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (14/10).

Meski hasil pertemuan tidak berupa kebijakan atau keputusan, tetapi bisa menumbuhkan harapan baru bagi honorer K2.

Titi Purwaningsih selaku ketua umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) mengatakan, hasil pertemuan dengan kepala BKN harus dikawal ketat. Jangan sampai hanya untuk meredam emosi honorer K2.

"Pertemuan kemarin dengan kepala BKN belum ada keputusan resmi. Semua masih menunggu aturan baru dari pemerintah baru. Namun, masih terbuka peluang akan ada formasi buat honorer K2," kata Titi kepada JPNN.com, Selasa (15/10).

Peluang formasi ini, lanjutnya, bukan hanya untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tetapi juga CPNS bila ada aturan pendukungnya. Yang jelas kepala BKN terus mendorong agar honorer K2 bisa terselesaikan.

"Memang, belum ada aturan tentang pengangkatan CPNS untuk usia di atas 35 tahun. Makanya kami juga akan kawal terus, tidak akan pernah diam. Namun, paling tidak ada harapan, semua peluang ada, asalkan pemerintah mau melakukannya," ucap Titi Purwaningsih.

Dia menegaskan, apapun aturannya nanti ketika belum bisa mengakomodir honorer K2 akan diikuti. Namun PHK2I akan tetap mengejar revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi revisi masih terus jalan dan hanya itu satu-satunya celah buat honorer K2 untuk bisa diangkat menjadi CPNS tanpa batasan usia, instansi serta profesi.

Namanya berjuang bukan hanya satu pintu kami masuki. Semua pintu kami ketuk agar mereka perhatian kepada honorer K2. DPR, KemenPAN-RB, KSP, DPD, MPR, ADKASI, dan BKN sudah kami datangi. Selanjutnya targetnya ke Setneg. Saya yakin bila instansi terkait tahu tentang honorer K2 akan terang benderang masalahnya. Presiden akhirnya akan tahu jumlah honorer K2 bukan 1,2 juta tapi hanya 430 ribu orang," paparnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tunggu Persetujuan DPRD, Mulai Bulan Depan Gaji Honorer Akan Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ratusan honorer guru dan tenaga kependidikan se-Bengkulu Selatan (BS) menggelar pertemuan akbar bersama Gusnan Mulyadi BS yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Dikbud) menuai beberapa hasil keputusan, Sabtu (12/10).

Dari hasil pertemuan tersebut, Pemkab BS akan melakukan penambahan insentif bagi honorer guru dan tenaga pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Penambahan insentif tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 November 2019.

Jika selama ini guru honorer hanya menerima gaji/insentif dari dana BOS (Pusat), maka terhitung bulan depan, guru honorer akan mendapatkan gaji tambahan dari pemerintah daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

Selain itu, pemkab siap mendukung upaya honorer untuk mengikuti Program Profesi Guru, dengan segera akan dikeluarkannya SK guru honorer dan tenaga kependidikan pada 01 November 2019 mendatang.

Dalam sambutannya Gusnan menyampaikan bahwa, pemkab akan mengupayakan penambahan insentif guru honorer dan tenaga kependidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) di tahun  020 mendatang dan akan melakukan revisi terhadap Perbup BOSDa agar insentif guru honorer dan tenaga kependidikan bisa dibayar dari dana BOSDa.

"Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah belum bisa memberikan honor sesuai keinginan kawan-kawan honorer semua. Jangan nuntut besar-besar, tapi lumayan lah untuk tambah-tambah," katanya.

Bupati minta kepada Dikbud agar benar-benar mendata jumlah honorer, sehingga tidak ada honorer yang tidak terdata.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan,  kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan, meskipun  hanya mendapat imbalan yang sangat kecil dan jauh dari kata layak, namun masih tetap bertahan dan ikhlas mengabdi," bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Dikbud, Rispin Junaidi menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara, saat ini ada 483 honorer guru dan tenaga kependidikan mulai dari TK, SD dan SMP di BS.

"Kalau yang hadir hari ini mencapai 600-an orang, karena ada yang honorer dari guru SMA dan SMK. Untuk guru honorer SMA dan SMK itu wewenangnya Pemerintah Propinsi, tapi seperti yang disampaikan pak Bupati tadi, kita bersama pak bupati siap memfasilitasi dan bersama-sama perwakilan honorer untuk menghadap pak gubernur," jelas Rispin

Meski belum bisa menyebutkan besaran penambahan insentif/honor secara  pasti, namun Rispin Junaidi memprediksi insentif yang akan diberikan dari dana BOSDa berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.

"SK terhitung November, tapi untuk honor bulan November dan Desember 2019 akan dirapel pada tahun 2020. Untuk besaran penambahan insentif kita usulkan sekitar Rp 200 sampai Rp 250 ribuan per orang, tapi ini masih butuh persetujuan DPRD," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari RMOL Bengkulu.
Share:

Pemda Tak Mau Gaji, Lulusan PPPK Tahap I Belum Diangkat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi sejumlah masalah. Setelah tes PPPK Tahap II kerap batal digelar, ternyata mereka yang lolos tes PPPK Tahap I belum bisa bekerja karena masalah gaji.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan berkata masih ada daerah yang tidak sanggup menggaji para PPPK. Pasalnya, gaji PPPK tidak berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti honorer.

"Sebagian dari daerah yang sudah melaksanakan PPPK itu masih menyampaikan mereka tak punya anggaran menggaji PPPK. Bayangkan, guru (honorer) tadinya pakai dana BOS, itu merupakan langsung dari pusat ke sekolah, jadi tak ada beban APBD. Tiba-tiba sekarang UMR. Itu sangat memberatkan," ujar Ridwan kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Ridwan berkata tidak mungkin pemberkasan dilakukan tetapi kelak PPPK justru tak mendapat gaji. Mereka yang lolos PPPK Tahap I pun masih harus menanti pemberkasan, padahal pengumuman lolos sudah sejak bulan April lalu.

Ada pula masalah lain yang menahan proses pemberkasan, yakni aturan soal jabatan apa saja yang bisa dipegang PPPK.

"Dasar dari pemberkasan itu salah satunya tentang jenis jabatan yang bisa dikerjakan PPPK. Yang kedua, concern yang lebih tinggi, sebagian dari daerah itu tak punya anggaran," jelas Ridwan.

Kedua masalah itu pun turut berimbas pada PPPK Tahap II yang terus-menerus mundur jelang akhir tahun. Ridwan berkata sejauh ini hanya ada agenda penerimaaan CPNS 2019 pada bulan Oktober atau awal November. Tanggal tes PPPK Tahap II pun belum ditentukan.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyampaikan kabar terbaru soal kabar tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). BKN menyatakan para honorer yang menanti PPPK harus bersabar karena tesnya kembali batal dan belum ada jadwal tes yang pasti.

"Informasi yang saya dapat sampai saat ini memang rencananya hanya ada penerimaan CPNS akhir Oktober atau awal November," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Senin (7/10/2019).

Keputusan itu berdasarkan Rakornas Kepegawaian 2019 yang diadakan di Yogyakarta pada akhir September lalu. Terkait tanggal mulainya seleksi CPNS 2019, Ridwan berkata itu akan diumumkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

Pada rakornas tersebut juga tidak ada update soal PPPK Tahap II yang pelaksanaannya diundur sejak awal tahun ini. Selain itu, masalah PPPK Tahap II juga tak terlepas dari masalah terkait penerimaan PPPK Tahap I.

Ridwan menjelaskan masih ada aturan yang belum rampung mengenai jabatan apa saja yang bisa dipegang PPPK. Masalah lain adalah soal gaji, sebab ada daerah yang mengaku tak sanggup memberi gaji PPPK. Alhasil mereka yang lolos tahap I bahkan belum sampai ke tahap pemberkasan.

"Dasar dari pemberkasan itu salah satunya tentang jenis jabatan yang bisa dikerjakan PPPK.Yang kedua concern yang lebih tinggi, sebagian dari daerah itu tak punya anggaran," ujar Ridwan yang menyebut Panselnas akan terus mencari solusi masalah ini.

Kepala Biro Humas Kementerian PANRB enggan memberi penjelasan soal PPPK ketika dihubungi Liputan6.com. Sebelumnya, Menteri Syafruddin berkata tes PPPK akan diadakan pada bulan Agustus 2019.

Sebeumnya, Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111.

Dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

"Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, dalam keterangannya, mengutip Kamis (3/10/2019). 

Dia mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari mempertimbangkan rekrutmen CPNS 2019.

Pertama, formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

"Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," tutur dia.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.

"Sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit," jelas dia.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. Hal ini dikatakan dilakukan untuk menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018.

Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Dia berharap agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.

Masyarakat juga diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D.

"Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoax seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini. Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. Jakarta," dia menandaskan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Lima Dasar Pertimbangan Rekrutmen CPNS Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pada gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 25 September 2019 lalu, disampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pendaftaran akan dimulai pada bulan November, proses seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi, akan tetapi perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 dalam menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0. “Pembangunan SDM melalui kebijakan perencanaan SMART ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business Instansi,” ujarnya. Ridwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2019 sebagai berikut:
  1. Formasi Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang;
  2. Terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat, antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  3. Anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember, sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit;
  4. Sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring baru guna menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018;
  5. Pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.
Oleh karena itu, Ridwan berharap agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan. Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D. Selain itu, rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. “Masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoaks seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini,” terang Ridwan.
Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan proses pendaftaran pada November dan proses seleksi administrasi pada Desember.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, dalam keterangannya, mengatakan jika pemerintah tengah mempersiapkan dan membangun SDM yang mampu menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0 melalui kebijakan perencanaan SMART Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020-2024.

Kebijakan perencanaan ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business instansi. Pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 salah satunya akan diwujudkan melalui rekrutmen CPNS 2019.

"Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang digelar oleh BKN 25 September 2019 kemarin, disampaikan bahwa rekrutmen CPNS 2019 diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober," ujar Mohammad Ridwan, seperti dikutip Kamis (3/10/2019). 

Adapun pada rekrutmen CPNS 2019, total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111. Dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

"Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini," jelas dia.

Dia berharap agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.

Masyarakat juga diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D.

"Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoax seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini. Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. Jakarta," dia menandaskan.

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.


"Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019," kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

"Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis," kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

KemenPAN-RB memastikan hingga akhir tahun ini tak ada rekrutmen tahap II untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan hingga akhir tahun ini tak ada rekrutmen tahap II untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, saat ini fokus pemerintah adalah rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Rekrutmen PPPK tahap kedua belum dibuka tahun ini. Kami masih fokus pada rekrutmen CPNS," kata Setiawan Wangsaatmaja di sela-sela Rakornas Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Yogyakarta, Rabu (25/9).

Lebih lanjut Setiawan membeber alasan tentang fokus pemerintah untuk mengutamakan rekrutmen CPNS. Menurutnya, instansi pusat maupun daerah lebih banyak mengajukan CPNS ketimbang PPPK.

"Karena masih banyak yang belum siap merekrut PPPK, makanya kami fokuskan tanun ini pada rekrutmen CPNS. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dibuka rekrutmen PPPK lagi," pungkasnya.

Sebelumnya MenPAN-RB Syafruddin pada awal 2019 pernah menyatakan bahwa rekrutmen PPPK tahap II akan dilaksanakan sebelum pengadaan CPNS. Menurutnya, pada 2019 ada kuota 250 pegawai yang terdiri dari 100 ribu PNS dan 150 ribu PPPK.

Namun, pemerintah pada Februari 2019 membuka lowongan 75 ribu PPPK tahap I untuk honorer K2 tanpa regulasi pendukung. Hingga saat ini nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus PPPK tahap I tidak jelas nasibnya karena belum mengantongi nomor induk pegawai (NIP).

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.

"Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019," kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

"Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis," kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik," kata dia.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menggandeng sejumlah instansi pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Setidaknya ada 108 titik lokasi pelaksanaan tes CPNS di seluruh Indonesia.

Rencananya, seleksi lowongan CPNS akan dibuka pada Oktober tahun ini. "Mengenai titik lokasi, di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (24/9/2019).

BKN memprediksi jumlah pelamar CPNS dan P3K yang berlangsung secara serentak pada tahun ini bisa mencapai 5,5 juta orang.

Dia menuturkan, persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN. Ini selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional.

Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test(CAT BKN).

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Jelang Rekrutmen CPNS 2019, Ini 5 Aspirasi Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa menjelang rekrutmen CPNS 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian pada 25 September di Yogyakarta. Dalam Rakornas tersebut akan mengupas detil kebijakan dan rencana rekrutmen CPNS.

Terkait hal tersebut, Ketum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Edi Kurniadi alias Bhimma mengimbau seluruh pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyampaikan aspirasinya melalui kepala daerah, Sekda, dan BKD masing-masing.

"Segera bergerak, sampaikan aspirasi kepada para pejabat daerah masing-masing agar permintaan honorer K2 bisa diungkap dalam Rakornas," kata Bhimma kepada JPNN.com, Selasa (24/9).

Adapun isi aspirasinya sebagai berikut:

1. Memohon kepada menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN agar dalam rekruitmen CPNS 2019 - 2020 diberikan formasi khusus untuk honorer K2 Indonesia merujuk ke PP 48/2005 jo PP 43/2007 jo PP 56/2012.

2. Memohon kepada menPAN-RB dan BKN agar membuat surat edaran verifikasi validasi ulang untuk sisa seluruh honorer K2 Indonesia di daerah masing-masing.

3. Memohon kepada menPAN-RB dan BKN agar tetap memertahankan honorer K2 Indonesia sampai selesai dituntaskan semuanya menjadi ASN.

4. Memohon kepada menPAN-RB dan BKN agar dibuatkan payung hukum pengangkatan honorer K2 Indonesia menjadi ASN PNS sesuai kebijakan pengangkatan PNS di luar jalur honorer K2.

5. Memohon kepada menPAN-RB dan BKN membuat roadmap penanganan penyelesaian honorer K2 Indonesia menjadi ASN secara berkeadilan sesuai APBN.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer K2 masih tetap pada tiga opsi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer K2 masih tetap pada tiga opsi. Pertama, ikut tes CPNS bagi honorer K2 berusia 35 tahun ke bawah dan sesuai formasi jabatan.

Kedua, kalau tidak lulus bisa ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Bagi honorer K2 tua ( di atas 35 tahun) dan sesuai formasi jabatan diarahkan ikut tes PPPK. Ketiga, bila tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, honorer K2 dikembalikan ke daerah sebagai pemberi kerja.

"Sampai saat ini masih pada tiga opsi tersebut. Belum ada perkembangan apa-apa. Pilihannya ya tes CPNS atau PPPK atau dikembalikan ke daerah," kata Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK Agus Sartono usai memberikan orasi ilmiah berjudul Bisnis Digital: Tren dan Perubahan Lanskap Keuangan di rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/9).

Prof Agus yang juga guru besar di FEB UGM ini menambahkan, tiga kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI. Untuk opsi satu dan dua sudah dijalankan. Sedangkan opsi ketiga belum karena untuk PPPK masih berproses.

"Memang dari 439 ribuan honorer K2, baru sekitar 58 ribu yang terakomodir (8 ribuan CPNS, 50 ribuan PPPK tahap I). Ini akan diselesaikan bertahap sampai 2024," ucapnya.

Setelah 2024, lanjut Agus, tidak ada lagi honorer. Kalaupun ada yang belum terselesaikan, diserahkan ke pemda.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemdikbud memperjuangkan agar gaji guru honorer tidak diambil dari dana BOS, tetapi dari dana alokasi umum (DAU)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan terkait dengan guru honorer masih banyak. Salah satunya terkait dengan tuntutan gaji guru honorer. Selama ini, dikatakan Muhadjir, dana bantuan operasional sekolah (BOS) kebanyakan digunakan sekolah untuk menggaji guru honorer. Padahal seharusnya dana BOS tersebut dipergunakan untuk peningkatan mutu sekolah, seperti pengadaan barang atau menunjang proses pembelajaran siswa di kelas. Mendatang, Kemdikbud berusaha agar mulai 2020 dana BOS murni untuk peningkatan mutu sekolah.

"Kami memperjuangkan agar gaji guru honorer tidak diambil dari dana BOS, tetapi dari dana alokasi umum (DAU), sama dengan guru PNS (pegawai negeri sipil,red) lainnya. Dana BOS aka fokus untuk biaya operasional bukan untuk gaji guru, karena BOS akan habis untuk gaji guru, dampaknya sekolah tidak terawat,” ujar Muhadjir saat peluncuran digitalisasi sekolah di Serindit, Kabupaten Nautana, Kepulauan Riau, Rabu (18/9/2019).

Terkait pemakaian dana BOS untuk gaji guru honorer, Mudhadjir juga melarang sekolah untuk mengangkat guru honorer baru. Dia menjelaskan, kekurangan guru akibat banyak guru pensiun tidak perlu dilakukan dengan pengangkatan guru honorer baru. Jalan keluarnya adalah para guru pensiunan ditahan secara informal untuk tidak meninggalkan sekolah dengan menjadikan mereka guru honorer, hingga ada pengangkatan guru PNS.

Diakui Muhadjir, pengangkatan guru honorer baru akan menambah jumlah guru honorer. Sementara saat ini pemerintah ingin menuntaskan masalah guru honorer sebelum 2024.

Berkaca dari masalah kekurangan guru akibat banyak yang pensiun, Kemdikbud telah mengajukan skema pengangkatan guru PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilakukan rutin setiap tahun. Dengan begitu, sebelum para guru pensiun, negara telah menyiapkan tenaga pengganti.

"Yang terjadi selama ini kekosongan guru. Selama ini kamu mendorong sekolah merekrut tenaga honorer, dan gaji mereka diambil dari dana BOS. Alhasil tujuan BOS menjadi tidak optimal, ini anomali fungsi anggaran pendidikan yang saya maksud,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan, pengalihan gaji honorer mengunakan DAU sedang dikaji oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Keuangan(Kemkeu). Fungsi DAU yang selama ini diperkirakan untuk menggaji guru PNS dan pemberian tunjangan, tetapi belum termasuk guru honorer.

"Menkeu sudah komitmen bahwa akan kita upayakan gaji guru honorer nanti tidak diambilkan dari dana BOS. Sekali lagi BOS itu untuk operasional, bahkan lebih layak untuk penggadaan gawai seperti ini,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari BeritaSatu.
Share:

Gaji Guru Honorer Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa setelah menunggu selama enam tahun dan tidak adanya kepastian, akhirnya para guru honorer di Kota Cilegon mendapat angin segar. Pasalnya, Pemkot Cilegon menaikan gaji para honorer senilai Rp 150.000, yakni dari Rp 300.000 menjadi Rp 450.000. 

Ketua  pengurus Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon, Supardi Gofar, mengapresiasi Pemkot Cilegon yang telah menaikan honor dari semula Rp 300 ribu perbulan menjadi Rp 450 ribu perbulan.

"Alhamdulillah respons cepat dari pemerintah Kota Cilegon yang telah menaikan honor para honorer se-Kota Cilegon. Dari semula Rp 300 ribu, menjadi Rp 450 ribu perbulan," katanya, Selasa 17 September 2019.

Dia mengatakan, respons cepat dibuktikan Pemkot yang tidak begitu lama mencairkan honor itu. Padahal dalam hitungan rekan-rekan, honor bisa dicairkan pertiga bulan. Namun kenyataan dalam waktu dua bulan honor langsung cair.

"Perkiraan saya honor cair tiga bulan, nggak tahunya belum sampai tiga bulan honor sudah cair. Jadi kami atas nama pengurus menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon," ujarnya.

Supardi mengimbau kepada rekan-rekan agar dapat meningkatkan lagi kinerjanya.Bahkan, bukan hanya itu, semua rekan guru honorer harus melakukan persiapan dari sekarang, karena akan ada tes P3K dan CASN pada Oktober mendatang.

"Saya berharap dengan dinaikan honornya,  kepada pegawai honorer lebih meningkatkan lagi kinerjarnya. Selain itu, dalam menghadapi tes P3K dan ASN bulan Oktober nanti tetap semangat dan bisa lulus walaupun tidak ada pengkhususan K2, non K2. Karena pengkhususan K2 tes P3K sudah lewat pada waktu ada tes dari pusat tapi anggaran daerah," tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Himawan Sutanto.

Anggota FKGTH lainnya Gibran mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemkot Cilegon yang telah menaikan honor dari ratusan guru.

“Jadi kalau melihat kebelakang, dengan nominal honor yang kecil,buat kami tidak cukup bahkan malah kurang.Syukur alhamdullilah,honor kami ditambah dan tentunya kami akan tunjukkan dengan kinerja kami,” ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi berpesan agar tenaga honorer dapat meningkatkan kinerjanya.Sehingga,Pemkot juga akan memberikan yang terbaik bagi para guru honorer tersebut.”Jadi kami meminta agar para guru honorer terus semangat dalam bekerja,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog