Info Honorer, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Kebijakan THR Honorer Diserahkan ke Daerah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga honorer kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Pemerintah pusat tidak mengatur kebijakan THR untuk tenaga honorer. Pemerintah pusat menegaskan bahwa yang diatur berkaitan dengan THR hanya untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Itu daerah masing-masing. Kita tidak mengatur sampai ke sana. Karena yang diatur adalah ASN,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo kemarin.

Dia mengatakan sebenarnya pengangkatan tenaga honorer sudah tidak boleh. Namun menurutnya adanya perekrutan tenaga honorer karena kebutuhan pegawai.

Seperti diketahui pemerintah sempat melakukan moratorium penerimaan ASN. “Itu diatur oleh daerah, namun juga diatur oleh ketentuan. Makanya di dalam PP 11/2017 sudah tidak ada lagi honorer, adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ungkap Hadi.

Hadi Prabowo mengungkapkan akan terus mendorong agar daerah menjalankan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN. Dengan begitu PPPK dapat diterapkan secara bertahap.

“Kedepan harus begitu. Ini memang secara bertahap ada daerah yang sudah mengaplikasikan kaitannya dengan pegawai dengan perjanjian kerja. (Saat ini) ada yang masih sifatnya honorer, ada yang masih namanya supporting staff,“ paparnya.

Lebih lanjut berkaitan dengan THR PNS, Hadi memastikan tidak akan ada keterlambatan pencairan.

“Kebijakan dari pemerintah pusat paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini sesuai dengan PP Nomor 36/2019 tentang THR. Nanti juga akan ada surat edaran Mendagri dan petunjuk sesuai dengan Permenkeu No 58 akan di bayar kan paling cepat 24 Mei mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya pun pemerintah menjamin bahwa THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak akan molor walaupun ada revisi terhadap PP Nomor 36/2019 tentang THR Pasal 10 ayat 2.

Sebenarnya revisi tersebut bertujuan agar tidak ada potensi molor dalam pencairan THR. Sebagai ketentuan di Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan pencairan THR diatur dalam peraturan daerah (perda).

Adapun proses pembuatan perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah mengirimkan surat kepada Menteri Penda ya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan revisi PP 36/2019.

“Oh, itu kan (surat) intern saja. Untuk antisipasi saja kan boleh. Tidak perlu diperinci. Jangan sampai disalahkan pemerintah gitu aja,” katanya.

Tjahjo yakin bahwa pencairan THR tidak akan mengalami keterlambatan. Apalagi daerah dipastikan sudah menganggarkan alokasi THR PNS di APBD.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Kemenag Buka Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam kembali membuka rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan dikirim ke daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) ini menjadi salah satu program unggulan Kemenag dalam rangka memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dengan mengirimkan guru-guru fresh graduate.

Pendaftaran bina kawasan dibuka mulai 13 Mei hingga 10 Juni 2019. Sebanyak 50 peserta calon guru PAI akan dipilih untuk ditempatkan di 24 provinsi sasaran di seluruh Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Direktur PAI, Rohmat Mulyana, menyebutkan bahwa penetapan 24 provinsi tersebut masih dalam proses seleksi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan sebaran peserta bina kawasan di daerah sasaran.  “Angkatan pertama sebaran Bina Kawasan tahun 2017 ada di 19 Provinsi, tahun ini akan kembali dikaji oleh tim agar ada pengembangan di daerah lain. Ini masih dalam proses koordinasi dengan daerah,” ujar Rohmat di Jakarta, Senin (13/05).

Kemenag memberikan kesempatan kepada peserta bina kawasan angkatan pertama yang berminat untuk mengikuti program ini kembali. Menurut Rohmat, kesempatan ini diharapkan agar pengembangan di daerah sasaran berjalan maksimal serta dapat menjadi pembimbing bagi peserta baru.

“Kami memberikan kesempatan pada peserta bina kawasan angkatan sebelumnya untuk mengikuti kembali, maksimal 2 tahun. Untuk penetapan daerah sasaran akan ditentukan oleh tim,” terang Rohmat.

Proses seleksi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: seleksi adminstrasi dan seleksi wawancara.  Dua tahapan seleksi ini wajib diikuti peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis keberangkatan. Pelaksanaan seleksi adminitrasi dijadwalkan pada 11 - 16 Juni 2019, sedangkan pelaksanaan seleksi wawancara dijadwalkan pada 20 - 21 Juni 2019.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PAI, Nasri, menjelaskan, proses seleksi ini akan dilakukan berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya yaitu dengan pemanfaatan aplikasi daring yang tersedia.

“Proses seleksi tahun ini akan kita coba dengan sistem daring. Kalau seleksi tahun kemarin kan peserta dengan tim bertatap muka langsung, untuk efisiensi waktu dan finansial maka kita laksanakan secara online,” ujar Nasri. 


Share:

100.000 Lowongan CPNS Dibuka Oktober, Siapkan Syarat Ini!

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus menyiapkan dirinya. Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 100 ribu formasi di Oktober 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, lowongan CPNS ini dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan. Seluruh Indonesia," ujarnya dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kemarin (9/5/2019)

Syafruddin menjelaskan, nantinya lowongan CPNS ini akan dibuka pada paruh kedua tahun ini. 

"Itu nanti kuartal ke III-2019. Ya kira-kira Oktoberlah, kuartal ke III itu," jelasnya.

Namun, ia belum bisa memerinci lebih detail mengenai pembukaan lowongan CPNS ini. Pasalnya rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut.

"100 ribu (formasi) seluruhnya tapi kan belum diatur," kata dia.

Namun, sebelum dibuka ada baiknya mempersiapkan syarat-syarat ini.

Syarat-syarat Dokumen CPNS

Hal-hal yang harus disiapkan ini tertuang dalam syarat pendaftaran CPNS tahun lalu yang memang tak jauh berbeda tiap tahunnya.

Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Dokumen tersebut terdiri dari :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Pas foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar

Jika sudah resmi dibuka. Maka pelamar harus masuk ke portal SSCN  dalam alamat https://sscn.bkn.go.id tapi nanti dulu, setelah ada pengumuman CPNS dibuka. 

Mari ditunggu bersama lowongan tersebut dibuka.

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia
Share:

Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pastikan Skema SKB Pada Seleksi Mendatang Lebih Baik, Panselnas Gulirkan Peraturan BKN Sebagai Panduan Instansi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berkaca pada sejumlah kendala pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dihadapi pelamar pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Tim inti Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengadakan diskusi kerja bahas substansi panduan penyusunan soal SKB yang akan diterbitkan melalui Peraturan BKN.

Kepala Pusat Pengembangan Rekrutmen ASN (PPSR) Heri Susilowati saat memimpin rapat kerja itu menyebutkan penggarapan Peraturan BKN tentang pedoman penyusunan soal SKB dilatarbelakangi dengan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SKB pada seleksi sebelumnya, misalnya menyangkut relevansi pengelompokan rumpun jabatan dengan soal SKB yang disediakan.

“Pelaksanaan SKB sebelumnya menuai sejumlah kritik bahkan dari pelamar langsung yang mengeluhkan soal SKB, bahkan pihak Ombudsman RI sempat meminta keterangan Panselnas perihal materi SKB. Untuk itu kita harus buat standar/ketentuan yang mengatur skema SKB lewat Peraturan BKN ini, mulai dari panduan penyusunan materi, sistem keterbacaan, dan pengoptimalannya di aplikasi Computer Assisted Test (CAT), kalau ini rampung segera bisa digunakan dalam persiapan seleksi ASN 2019,” imbuhnya.

Berkomentar senada, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf juga mengakui sejumlah kendala yang ditemukan dalam materi SKB pada seleksi sebelumnya. Menurutnya, aspek kualitas pada soal SKB sebelumnya masih minim, bahkan beberapa instansi pembina jabatan fungsional kesannya tidak siap dari sisi kelengkapan soal dan pilihan jawaban.

“Ada sejumlah soal dengan pertanyaan yang tidak relevan dengan pilihan jawaban, soal berulang, sampai ditemukannya soal yang berkaitan dengan sebelumnya padahal soal diacak oleh sistem CAT. Banyak pelamar juga mengeluhkan kesulitan menjawab soal SKB karena ternyata materi yang ditanyakan tidak sesuai dengan bidang Pendidikan peserta,” terangnya saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BKN tentang Pedoman Penyusunan dan Pengintegrasian Soal Seleksi Kompetensi Bidang ke dalam sistem CAT pada Rabu, (08/05/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Maka dari itu Sestama BKN merekomendasikan pedoman penyusunan soal SKB untuk instansi, khususnya instansi pembina jabatan fungsional. Ia berpendapat dengan adanya panduan lewat Peraturan BKN ini paling tidak bisa mengarahkan instansi membuat soal sesuai dengan ketentuan, instansi juga terarah dari aspek waktu perencanaan, penyusunan sampai penelaah soal SKB sehingga penyerahan soal ke Panselnas dilakukan tepat waktu.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Tenaga Honorer K2 Bantul Pertanyakan Nasib Insentif Honor Mereka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer kategori 2 atau K2 mempertanyakan kejelasan pencairan insentif honor mereka di triwulan I tahun ini. Hal itu pula yang menyebabkan mereka belum bisa merasakan kenaikan insentif honorer tahun ini.

"Katanya April sudah cair semua tapi ini sudah Mei ditunggu-tunggu belum cair juga, " kata Ida Nursanti, salah satu tenaga honorer K2 kepada Harianjogja.com, Rabu (8/5/2019).

Ida berharap insentif segera dicairkan karena insentif tersebut merupakan penghasilan pokok para honorer. Akibat terlambatnya pencairan insentif, Ida sempat kerepotan saat mengurus pemberkasan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Guru honorer di SD Trirenggo Bantul ini mengaku selama ini mengandalkan insentif untuk kebutujan sehari-hari. Dia menerima insentif dari sekolah Rp500.000 per bulan dan Rp650.000 per bilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) Bantul yang dibayarkan tiap tiga bulan.

Seperti diketahui, tahun ini Disdikpora sudah memastikan ada kenaikan insentif honorer secara berjenjang. Untuk honorer K2 yang SK pengangkatannya maksimal Januari 2005, insentif bulanannya naik dari Rp650.000 menjadi Rp1,5 juta. Sedangkan tenaga honorer grade dua atau SK pengangkatannya maksimal 2007 naik dari Rp450.000 menjadi Rp1 juta.

Sementara honorer grade tiga atau yang diangkat maksimal 2013 naik dari Rp250.000 menjadi Rp400.000 dan honorer grade empat atau yang diangkat 2014-2018 naik dari Rp200.000 menjadi Rp350.000.

Sekretaris Disdikpora, Daeng Daeda, saat dimintai konfirmasi mengatakan keterlambatan pencairan insentif karena persoalan asministrasi. "Karena harus verifikasi ulang guru tidak tetap karena ada yang pensiun jadi perlu verifikasi lagi, " kata Daeng.

Dia mengatakan keterlambatan tidak terjadi semua honorer, karena honorer di tingkat SMP dan Taman Kanak-kanak sudah cair tepat waktu sehingga tinggal honorer di tingkat sekolah dasar.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, Pemprov NTB Segera Lakukan Pemberkasan 234 Eks Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, maka Pemprov akan melakukan pemberkasan terhadap 234 eks honorer yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu.

‘’Soal P3K sudah jelas. Cuma tinggal pemberkasan. Ini tergantung seluruhnya di pusat,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Fathur menjelaskan, adanya kekeliruan data sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Data-data eks honorer K2 yang masuk ke provinsi sudah dilakukan relokasi ke kabupaten/kota. Ia menyebutkan, sebanyak 234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi beberapa waktu lalu, sebanyak itulah kuota P3K Pemprov NTB.

‘’234 kuota P3K Pemprov. Data yang keliru sudah disesuaikan. Kita juga menunggu apa yang menjadi keputusan di pusat,’’ terangnya.

Diketahui, pengumuman hasil seleksi P3K NTB belum ke luar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama Pemda melakukan validasi verifikasi dan validasi data.

Pasalnya, banyak data eks tenaga honorer K2 yang ikut seleksi P3K, Februari lalu yang masih keliru.

Berita ini bersumber dari Suara NTB
Share:

BPJS Dorong Pemda Daftarkan Honorer Jadi Peserta JKN-KIS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Pekanbaru terus mendorong itikad baik pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) segera mendaftarkan tenaga kontrak atau honorer di lingkup kantor tersebut segera menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Karena menjadi Peserta JKN-KIS merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS juga kewajiban oleh seluruh pemberi kerja, termasuk pekerja honorer atau Pekerja Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)," kata Kabid Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang PekanbaruAlicia Ade Nursyafni di Pekanbaru, Selasa (7/5).

Menurut Ade, PPNPN wajib juga didaftarkan oleh satuan kerjanya (satker), dan kententuan tersebut, tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 4 ayat 2 maka PPNPN wajib terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Pendaftaran peserta dari kalangan tenaga honorer Pemda, katanya, menjadi PR BPJS Kesehatan sejak tahun 2018, dimana pegawai nonASN wajib menjadi peserta JKN-KIS.

"Namun sayangnya belum seluruh PPNPN dijamin oleh pemberi kerja, kendati memang sudah ada beberapa Satker yang telah menjaminkan PPNPN menjadi peserta," katanya.

Ia menyebut satker di Pemkb Rohul kini sudah menganggarkan iuran BPJS Kesehatan untuk 3.300 pekerja honorernya. Khusus untuk PPNPN maka iuran kepesertaan JKN-KISnya berbeda dengan pegawai ASN, dimana 3 persen ditanggung pemerintah daerah (minimal honor ditermia sama dengan UMK), dan 2 persen ditanggung pekerja sendiri.

Iuran BPJS Kesehatan tersebut, berlaku untuk PPNPN dan isteri atau suami mereka, dan maksimal untuk tiga anak, kebijakan ini bisa diberlakukan selama setahun kontrak kerja. Jika sudah berakhir kontrak kerjanya maka tidak diperpanjang lagi atau jika PPNPN sudah tidak bekerja lagi di satker tersebut, dan peserta bisa keluar dari segmen peserta dari PPNPN itu.

"Namun demikian kamitetap berharap melalui Forum Komunikasi dengan Pemrov Riau, seluruh satker sudah bisa mengalokasikan anggaran JKN-KIS bagi PPNPN pada tahun 2019," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Pegawai Honorer Pemkot Palembang, Gaji Rp3 Juta Dan Dapat Pensiunan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tidak hanya akan memberikan upah minimum yang layak terhadap tenaga honorer, Walikota Palembang, H. Harnojoyo juga akan memberikan jaminan masa tua atau dana pensiun terhadap empat ribuan pegawai non-PNSD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

"Kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan PT Taspen (Persero) terkait pengelolaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian, serta pensiunan. Itu akan berlaku tahun ini juga," ungkapnya saat dibincangi RMOL Sumsel, Minggu (5/5/19).

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, kesepakatan kerja sama terkait jaminan hari tua tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai, bailk ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-PNSD.

"Untuk menuntut profesionalitas seluruh tenaga honorer, tentunya harus ada hak mereka yang kita penuhi. Makanya, kita terus perhatikan gaji mereka termasuk jaminan hari tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat," ulasnya.

Harnojoyo menambahkan, kenaikan gaji bagi pegawai honorer menjadi Rp 3 juta, juga telah masuk pembahasan. Dimana, rencananya kenaikan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2019.

"Penyetaraan gaji ini karena memang Upah Minimum Regional (UMR) Rp2,9 juta. Jadi kita juga harus setarakan," sampainya.

Kebijakan untuk menaikan gaji tersebut ungkapnya, sebagai implementasi aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), bahwa tidak ada lagi anggaran honor kegiatan.

"Kita berharap kedepan seluruh tenaga honorer dapat bekerja lebih maksimal, dan dapat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat," tandasnya.

Berita ini bersumber dari RMOL SUMSEL.
Share:

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2019


Pemerintah Provinsi Banten membuka peluang bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang akan ditempatkan di wilayah Provinsi Banten, dengan ketentuan sebagai berikut :
Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan :
  1. Dokter
  2. Dokter Gigi
  3. Tenaga Kesehatan Lingkungan
  4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  5. Tenaga Kefarmasian
  6. Tenaga Gizi
Persyaratan Pendaftaran :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Usia maksimal 35 tahun
  3. Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri
  4. Sehat jasmani rohani
  5. Bebas narkoba
  6. Berkelakuan baik
  7. Wajib memiliki STR yang masih berlaku (Surat Keterangan STR yang sedang diproses tidak berlaku/tidak diterima)
  8. Bersedia ditempatkan di Puskesmas di wilayah Provinsi Banten sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Banten 
  9. Berpartisipasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional dibuktikan dengan memiiki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

File-file yang harus diupload saat pendaftaran :
1. Pas Foto
2. Scan Ijasah
3. Scan STR yang masih berlaku
4. Scan KTP
5. Scan Kartu Keluarga
6. Sertifikat pelathan
Semua file yang diupload harus kurang dari 250kb

**Bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu, akun masih dapat digunakan untuk mendaftar.
TATA CARA PENDAFTARAN

PENDAFTARAN
Jadwal Pendaftaran                               : 2 s/d 10 Mei 2019
Informasi Pendaftaran Melalui Website   : www.nusantarasehat.kemkes.go.id

Pengumuman Resmi Disini                        
                                                                                   
=========================================== SALAM SEHAT =====================================
Sumber : NUSANTARA SEHAT
Share:

Honorer di Ende Tanya Soal Pengangkatan PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni menayangkan proses pengumuman yang dilakukan pemerintah karena hingga kini pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum jelas padahal sudah dilakukan ujian dan hasil ujianyapun sudah diketahui saat selesai ujian.

“Iya kalau ujian dan hasilnya sudah diketahui namun yang kami tunggu sekarang ini bagaimana realisasi dari pelaksanaan ujian tersebut yang semestinya harus segera ditindaklanjuti dengan proses pengangkatan,”kata Ustad Zamroni yang dimintai komentarnya terkait dengan pengangkatan pegawai PPPK di Lingkup Pemkab Ende juga menayangkan proses pengumuman yang dilakukan pemerintah, Senin (6/5/2019) di Ende.

Ustad Zamroni meminta agar pemerintah pusat segera memberikan kepastian akan nasib pegawai honorer yang katanya akan diangkat menjadi pegawai PPPK meskipun harus melalui ujian namun hingga kini nasibnya juga tidak jelas.

“Harapan kami dan jutaan pegawai honorer lainnya seluruh Indonesia dan juga di Kabupaten Ende bisa diangkat menjadi PNS namun untuk sementara biar menjadi pegawai PPK dulu namun keberadaan PPK juga hingga kini tidak jelas,” kata Ustad Zamroni.

Ustad Zamroni mengatakan pihaknya masih berpikir positif saat ini belum dilakukan pengangkatan pegawai PPPK mungkin karena pemerintah pusat masih disibukan dengan urusan Pemilu.

Pihaknya berharap setelah tahapan Pemilu selesai maka pelaksanaan pengumuman pegawai PPK dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat memberikan kepastian hidup bagi para pegawai honorer.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.
Share:

Kemendikbud Harap Guru Honorer Gagal PPPK Dibayar Sesuai UMR

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano berharap para guru honorer yang tidak lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap mendapat honor sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

"Seandainya kalau dia tidak lulus dalam PPPK, kita harapkan guru ini dibayar sesuai UMR yang ada di daerah masing-masing," ujar Supriano di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (2/5).

PPPK merupakan jenjang baru yang dibuat pemerintah bagi pegawai honorer. Untuk menjadi PPPK, pegawai honorer mesti lulus tes lebih dulu. Jika lolos, gaji dan tunjangannya menjadi setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, waktu kerjanya yang sesuai dengan perjanjian.


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, perjanjian kerja minimal satu tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja.

Supriono mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan jika guru honorer yang mendaftar tidak lolos seleksi. Sebab, PPPK membutuhkan tingkat kompetensi tertentu demi perbaikan sumber daya manusia. 

Lebih lanjut, Supriano mengatakan pihaknya mengembalikan penyelenggaraan proses rekrutmen PPPK kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.

"Ya memang ini kan PPPK dikembalikan kepada dana daerah untuk daerah dan tergantung juga kesiapan dana di daerah juga," ujar dia.

Sebelumnya, Kemenpan RB mencatat ada 25 pemerintah daerah yang dinilai sulit melakukan rekrutmen tahun ini lantaran belanja pegawainya di atas 50 persen.

Supriano juga mengatakan pemerintah tahun ini sedang fokus untuk merekrut 129 ribu guru honorer kategori II.

Manajemen rekrutmen PPPK dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Diketahui sebelumnya, pemerintah menawarkan ribuan kursi PPPK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruffdin mengatakan PPPK ini memprioritaskan guru honorer yang tidak lolos CPNS. 

"Guru honorer itu banyak yang tidak bisa ikut CPNS karena umurnya sudah lewat. Kalau PPPK tidak mensyaratkan umur," ucap dia, Senin (14/1).

Berita ini bersumber dari CNN.
Share:

FHK2 PGRI Perjuangkan Guru Honorer Swasta Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah telah memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut PNS dengan membuka dua kali tahapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019.

Pada tahap pertama seleksi PPPK, pegawai honorer kategori 2 atau K2 menjadi prioritas, terutama untuk formasi tenaga pendidik atau guru.

Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI), Riyanto Agung Subekti, mengapresiasi upaya pemerintah yang sudah mau peduli terhadap jasa tenaga honorer.

Namun, ia mencermati, masih banyak kaum honorer yang harus diperjuangkan lantaran belum bisa tergapai oleh perekrutan ini.

"Sekarang kami terima kasih juga kepada pemerintah, teman-teman sudah di-PNS-kan. Ada yang di-PPPK-an. Sisanya ini yang belum punya status yang harus diperjuangkan terus. Kesejahteraannya masih di bawah standar hidup layak," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (2/5/2019).

Pria yang akrab disapa Itong ini menyampaikan, FHK2 akan terus memperjuangkan rekan-rekan guru honorer yang belum terfasilitasi untuk menjadi PNS atau ASN lewat seleksi PPPK. Khususnya yang berstatus sebagai guru swasta.

"Kami akan tetap fokus berjuang pada teman-teman yang belum ter-cover. Terutama mengenai status dan kesejahteraan teman-teman yang jadi guru swasta juga," seru dia.

Itong berharap, pemerintah tidak menutup mata terhadap guru honorer swasta yang juga telah berjasa dalam mencerdaskan generasi muda bangsa.

"Kebetulan kami ini bekerja di instansi pemerintah. Tapi kami akan terus merangkul kepada guru-guru yang ada di lembaga swasta, seperti yayasan, PAUD, itu juga harus diperjuangkan (jadi PNS)," ujar dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Seleksi PPPK, 51 Ribu Tenaga Honorer K2 Lolos

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan, jumlah tenaga honorer Kategori II atau K2 yang berhasil lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fase pertama mencapai 51 ribu orang. Jumlah ini hanya kurang lebih 57 persen dari jumlah pelamar yang mencapai 90 ribu orang.

Menurut Yanuar, dari 90 ribu pelamar, memang tidak seluruhnya bisa mengikuti tes karena ada beberapa ketentuan. Di antaranya yaitu pendidikan minimal Sarjana atau S1 untuk guru honorer dan Diploma III atau D3 untuk bidan honorer. "Yang eligible, lolos syarat administrasi, dan bisa mengikuti tes hanya sekitar 72 ribu," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Yanuar mengatakan bahwa hingga saat ini, proses pengumuman kelulusan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih berlangsung. Pengumuman ini juga menyesuaikan usulan formasi dari masing-masing daerah sebelum seleksi PPPK dimulai pada Februari 2019 lalu.

Selain itu, pengumuman juga menunggu rampungnya proses verifikasi dan validasi. Sebab, seleksi fase pertama ini hanya dikhususkan bagi Honorer K2. Lalu proses selanjutnya yaitu mengani kesanggupan anggarannya mengingat kemampuan fiskal APBD masing-masing daerah yang berbeda-beda. Nah, pengangkatan secara resmi baru dapat dilakukan secara nasional apabila seluruh daerah sudah menyelesaikan seluruh proses ini. "Diupayakan secepatnya," kata Yanuar.

Sebelumnya dalam rapat antara pemerintah bersama DPR pada 23 Juli 2018, diketahui ada sekitar 438.590 honorer K2 yang nasibnya masih menggantung. Honorer K2 tak lain adalah pegawai yang diangkat setahun sebelum 31 Desember 2005. Mereka pernah dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai tetap, namun urung terlaksana karena sejumlah sebab.

Mereka terdiri dari para guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administrasi. Dari jumlah itu, sebanyak 13.347 orang diikutkan dalam seleksi CPNS 2018. Sisanya sebanyak 425.243 karyawan bakal diikutkan dalam seleksi PPPK, atau hampir tiga kali lipat dari kuota 150 ribu yang pernah diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

MenPAN-RB Syafruddin kembali meminta honorer K2 untuk ikut mendaftar rekrutmen PPPK tahap kedua 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa MenPAN-RB Syafruddin kembali meminta honorer K2 untuk ikut mendaftar rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap kedua 2019.

Dikatakan, perbaikan kesejahteraan honorer K2 bukan hanya menjadi PNS, tapi bisa lewat PPPK.

"Sebenarnya PNS dan PPPK itu sama kesejahteraannya. Menolak PPPK, dan tetap bertahan menjadi honorer K2 dengan gaji minim apa tidak merugikan diri sendiri?" ujar Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (30/4).

Sama seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Syafruddin juga menyayangkan banyak honorer K2 yang tidak memanfaatkan kesempatan saat perekrutan PPPK tahap satu. Padahal kuota yang disiapkan 150 ribu dan hanya terisi 50 ribuan.

Walaupun kuotanya tidak hilang, tapi kesempatan emas pertama sudah dilepas. "Rekrutmen PPPK tahap satu itu sangat mudah. Passing grade sangat rendah, mereka dites sesama honorer K2 dan tidak dicampur dengan lainnya," ucapnya.

Mantan wakapolri ini menambahkan, pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap kedua. Kesempatan tetap diberikan kepada honorer K2. Bagi yang tidak lulus, bisa mengikuti tes lagi.

Paling tidak selama lima tahun, mereka diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK jalur khusus honorer K2.

Bagi yang tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, menurut Syafruddin akan dirumuskan lagi bersama DPR RI. Apakah akan diserahkan kepada pemda atau ada formula lainnya.

"Honorer K2 tidak bisa diabaikan, saya pastikan itu. Nanti akan dibahas bersama DPR RI bagaimana mekanisme penyelesaian honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Menteri PANRB: Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK Tahap II

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memastikan akan mengangkat tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada tahun ini, pemerintah telah selesai menggelar seleksi PPPK Tahap I, untuk kemudian dilanjutkan dengan seleksi PPPK Tahap II. Bila diterima, honorer bakal mendapat kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperpanjang.

"Jangka waktu PPPK untuk mengabdi bukan hanya 5 tahun, itu bisa diperpanjang sesuai dengan keputusan menteri," ungkap Syafruddin di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Syafruddin pun menekankan, tenaga honorer yang belum beruntung lolos pada kedua tes tersebut nantinya tetap akan diangkat menjadi abdi negara. Sebab, pemerintah memang mau menghapus jabatan honorer pada tiap instansi pemerintahan.

"Kita harus selesaikan honorer. Honorer adalah orang yang sudah banyak mengabdi begitu lama. Oleh karena itu harus ada penyelesaian status, apakah dia akan jadi PNS atau PPPK," tegas dia.

Kepastian itu disebutnya akan dirampungkan dalam waktu dekat ini, setelah mendiskusikannya bersama Komisi II DPR RI.

"Itu nanti akan dibicarakan dalam rapat kerja secara menyeluruh di DPR sebentar lagi karena hiruk pikuk politik baru selesai. Mungkin bulan depan, itu akan dituntaskan di sana oleh seluruh kementerian/lembaga. Tunggu saja," imbuhnya.

"Honorer, saya selalu menyatakan, tidak boleh dinafikan. Kalau tidak (diangkat jadi) PNS, ya PPPK," dia menandaskan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

DPRD DIY Minta Prioritaskan Honorer Isi Kekurangan PNS

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa kalangan legislatif menyarankan untuk memprioritaskan honorer untuk pengisian formasi PNS yang kosong dan kurang.

Namun, untuk pengisian formasi ini tetap harus memperhatikan usia para honorer sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Selama ini untuk menutup kekurangan tenaga, diangkatlah honorer," ujar Anggota Komisi A DPRD DIY, Slamet pada Tribunjogja.com, Minggu (7/4/2019) petang.

Meski demikian, dia menyarankan Saran jika ada pengangkatan CPNS bisa memprioritaskan honorer yang punya kompetensi dan usianya belum melebihi ketentuan UU.

Politisi partai Golkar ini juga mengapresiasi pemerintah jika benar akan menerima CPNS.

Apalagi pada tahun 2020 PNS DIY banyak yang purna tugas. Dari ribuan PNS yang dibutuhkan Guru dan paramedis masih mendominasi.

"Sudah sewajarnya ada proses penggantian, " katanya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja
Share:

Informasi Penting untuk Honorer K2 yang Ikut Tes PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa proses persiapan pengumuman kelulusan hasil tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2, saat ini sudah masuk tahap akhir.

Menyusul dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data honorer K2 yang diusulkan Pemda oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Karo Humas BKN Mohammad Ridwan, sebelum kepala BKN membubuhkan Digital Signature (DS), semua data harus dipastikan valid dan sesuai formasi. Ini untuk mencegah masuknya data bodong.

Setelah ada DS, pemda bisa segera mengumumkan hasil tes PPPK melalui portal SSCASN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara).

"Sudah masuk tahap akhir. Jadi usulan kebutuhan PPPK yang dimasukkan pemda dicek lagi datanya dan akan menjadi database baru (update). Setelah itu DS dan kemudian pengumuman," terang Ridwan yang dihubungi, Selasa (26/3).

Data BKN menyebutkan, hingga 25 Maret, PPPK yang sudah DS adalah Kemenristekdiskti. Yang sedang verval sebanyak 318 Pemda. Dan 52 pemda menunggu final instansi.

"Silakan kawan-kawan di 52 BKD/BKPP/BKPSDM mengklik FINAL agar kami bisa lakukan verval secepatnya," ujarnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) resmi menetapkan formasi PPPK untuk 370 Pemda. 370 pemda ini telah memastikan ketersediaan anggaran di APBD untuk menggaji PPPK hasil rekrutmen tahap satu.

"Alhamdulillah 370 pemda sudah mengajukan usulan kebutuhan PPPK. KemenPAN-RB juga telah menetapkan formasinya," tandas Ridwan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Komisi II Apresiasi Transparansi Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 sesuai jadwal dan transparan.

Hal tersebut tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB Syafruddin yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait afirmatif rekrutmen P1/TL 2018 yang dilaksanakan pada rekrutmen CPNS 2019 dengan memberikan kekhususan untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB)," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Selanjutnya, kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu, Komisi II DPR RI bersepakat dengan KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan kesempatan para guru inpassing mengikuti CPNS dan/atau PPPK 2019.

Sementara itu, Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa dalam mengatasi masalah ini terutama guru honorer, tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan perencanaan yang matang.

“Terutama guru honorer dan tenaga kesehatan, kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka yang menjadikan kita manusia yang intelek. Kita perlu menyediakan tempat agar mereka juga bisa menikmati hidup mereka," pungkas Syafruddin.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Tahun Ini Pemerintah Rekrut 250 Ribu CPNS dan PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah tahun ini akan merekrut 250 ribu CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Formasi itu terdiri dari 150 ribu PPPK dan 100 ribu CPNS.

Formasi 150 ribu PPPK ini terbagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sudah berlangsung dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Sedangkan tahap dua, dilaksanakan pascapilpres 2019.

"Sekalian saya umumkan di depan anggota DPR, pemerintah tahun ini akan merekrut 250 ribu PPPK dan CPNS. Ini untuk memenuhi kekurangan SDM di instansi pemerintah," kata MenPAN-RB Syafruddin dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3).

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, nantinya rekrutmen PPPK akan dilaksanakan lebih dulu dibandingkan CPNS. Alasannya, pelamar PPPK lebih banyak dibandingkan CPNS.

"Kalaupun rekrutmen dibuka pascapilpres, tapi pelaksanaannya tidak bersamaan. Yang lebih dulu direkrut adalah PPPK karena pelamarnya banyak banget," tuturnya.

Mengenai formasi PPPK, lanjut Bima, harusnya sisa 75 ribu. Namun, dalam rekrutmen tahap satu, dari 75 ribu formasi yang disiapkan, hanya terisi 50 ribuan. Sehingga sisa formasi itu akan ditambahkan dalam rekrutmen tahap dua.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

70 Persen Pemda Belum Siap Menggaji PPPK, Pengumuman Kelulusan Ditunda

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa untuk kedua kalinya pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 ditunda. Sama seperti penundaan 1 Maret, kali ini alasannya juga karena banyak pemda yang belum siap.

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, sekira 70 persen pemda belum menuntaskan tugasnya mengajukan usulan ualng kebutuhan formasi PPPK.

Usulan ini harus dilengkapi pernyataan komitmen pemda dalam menyiapkan anggaran gaji serta tunjangan untuk PPPK.

"Baru 30 persen daerah menyampaikan usulan ulang formasi PPPK 2019 tahap satu yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Sesuai surat SesmenPAN-RB nomor B/281, pengumuman seleksi PPPK honorer K2 guru, nakes (tenaga kesehatan, red), dan penyuluh pertanian belum bisa dilakukan," beber Ridwan kepada JPNN, Selasa (12/3).

Hingga saat ini baru 118 pemda yang mengirim pernyataan kesanggupan APBD untuk menggaji PPPK, dari seluruhnya 360 instansi. Angka ini jauh dari target yang diharapkan pemerintah. Sebab, pengumuman akan dilakukan serentak.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.

Dalam surat yang diteken SesmenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji juga menyebutkan pengumuman hasil seleksi PPPK dari honorer K2 akan dilakukan setelah masing-masing pemda menyerahkan usulan ulang formasi.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Setelah Lulus Seleksi, Ini yang Harus Dilakukan Pegawai Setara PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS dilakukan paling cepat 12 Maret 2019. Setelah pengumuman, maka dilanjutkan dengan pemberkasan.

"Di peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 pemberkasan dan kontrak," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan kepada detikFinance, Selasa (5/3/2019).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan dilakukan pemberkasan, penerbitan teknis NIP oleh BKN, penandatanganan kontrak. Kemudian dilanjutkan penerbitan SK PPPK dan masuk kerja.

"Pemberkasan, penerbitan Pertimbangan Teknis NIP oleh BKN, penandatanganan kontrak, penerbitan SK P3K oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), masuk kerja," tambah Ridwan.

Ridwan menambahkan, begitu efektif menjadi PPPK, gaji yang diterima juga langsung setara PNS yang meliputi gaji pokok dan tunjangan. Misalnya, tadinya honorer mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan maka nanti setelah menjadi PPPK bisa sama sesuai golongan PNS.

"Tadinya gajinya Rp 150.000-200.000, Rp 200.000-300.000 ya sebulan dengan skema honorer. Dengan ini disamakan. Kalau guru muda nol tahun nol bulan itu 3A mungkin Rp 2 jutaan misalnya," ujar Ridwan.

Selain itu, PPPK juga tak perlu khawatir soal uang pensiun. Pasalnya, PT Taspen (persero) menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah.

"Pensiun kalau mau kan Taspen harus menerima," tutur Ridwan.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Pemberitahuan Kementerian PANRB Mengenai Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019



Pemberitahuan Kementerian PANRB Mengenai Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 Nomor: B/281/S.SM.01.00/2019 https://youtu.be/MQNrAI314J0 #hasilseleksipengadaanpppktahap12019 #infopppk2019 Sumber berita : KEMENPANRB
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.