Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Kunjungi Sumsel, Komisi II Himpun Masukan Penyelesaian Honorer K2 dan ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Wibowo menerima Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas ASN dan Penanganan Honorer K2.

Kunjungan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang lengkap terutama bagi Hononer K2. Selanjutnya hasil temuannya akan dibahas pada rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Gubernur Sumsel, Kamis (27/9/2018), Mardani menambahkan kunjungan kali ini dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas konstitusional Komisi II DPR RI di bidang pengawasan dan sesuai hasil keputusan rapat intern Komisi II DPR RI.

"Saya mengapresiasi pertemuan tadi, bahkan BKN memberikan beberapa solusi untuk penyelesaian hononer K2. .Untuk penyelesaiannya, saya berharap segera keluar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K),” tandas Mardani dengan menambahkan, kalaupun tidak, ada kajian dari BKN untuk mengoptimalkan UU 17 tahun 2003, agar ada terobosan yang baik dan ada affirmative action terhadap honorer K2.

Politisi PKS ini juga mengungkapkan, permasalahan honorer K2 usia diatas  35 tahun yang sudah mengabdi cukup lama, akan dicarikan jalan keluarnya. Setelah berdiskusi dengan BKD Provinsi Sumsel, maka optimis akan ada solusinya.

“Kalau belum ada revisi UU ASN, kita meniti peluang yang kecil, kalau ada revisi UU ASN maka akan membuat jalur  jalan tol penyelesaian honorer K2. Yang diajukan akan kami pelajari, tapi memang sangat tergantung beberapa pihak yakni Pemerintah Provinsi, Kementerian Keuangan dan dukungan politik dari DPR RI,” jelasnya.

Diungkapkan pula, beberapa pertanyaan diajukan sejumlah anggota Komisi II DPR RI, diantaranya bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel terhadap Tenaga Honorer K2 di lingkup Pemprov Sumsel yang berdasarkan hasil tes terakhir dinyatakan tidak lulus.

Menanggapi hal ini, PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, tenaga honorer K2 di lingkup Pemprov Sumsel berjumlah 186 orang. Setelah dilakukan seleksi pada tanggal 3 November 2013, dari hasil 186 honorer K2 dinyatakan lulus seleksi berjumlah 59 orang.

Dari 59 orang yang dinyatakan lulus tersebut 55 orang sudah diangkat PNS, dan 4 orang lainnya tidak diangkat karena 1 orang meninggal dunia dan 3 orang tidak memenuhi syarat.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov Sumsel, Muzakir mengungkapkan bahwa penyelesaian honorer K2 tetap seperti saat ini sampai adanya perubahan regulasi.

“Untuk mengubah itu sudah sejak 2005 kita memberikan masukan, Namun keputusan itu berada di pusat yang membuat regulasi. Tadi kami memberikan masukan kepada DPR RI, karena mereka yang membuat regulasi dan mempunyai kekuatan untuk mengubah itu,” ucapnya.

Ia berharap ada kebijakan khusus bagi honorer K2 yang usianya sudah 35 tahun tetapi sudah mengabdi lama agar mendapat prioritas pengangkatan.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Hari Kedua Pendaftaran CPNS, 10 Instansi Diserbu Pelamar


Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hari kedua pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, ada 10 instansi yang menjadi sasaran terbanyak para pelamar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Badan kepegawaian Negara (BKN), hingga pukul 17.07 tercatat ada 10.113 pelamar yang sudah selesai pilih instansi dan formasi dan 1.261 diantaranya sudah diverifikasi oleh instansi masing-masing.

Lima instansi paling banyak menerima lamaran adalah Kementerian Hukum dan HAM (5.312 pelamar), Kejaksaan Agung (926 pelamar), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 pelamar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 pelamar), serta Pemerintah Kota Bandung (509 pelamar). Selanjutnya, menyusul Kementerian Kesehatan (430 pelamar), Kementerian Sosial (417 pelamar), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 406 pelamar, Pemprov DKI Jakarta (393 pelamar), dan Mahkamah Agung (379 pelamar).

Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menambahkan, hingga Kamis (27/09) sore, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 kementerian/lembaga/daerah, atau sejumlah 62 persen dari jumlah keseluruhan instansi yang membuka formasi.  Adapun input  data selama proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sampai waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan.

Dihubungi secara terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengimbau pelamar untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi kesalahan, karena data yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki setelah mengklik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran. “Tidak perlu buru-buru saat melakukan pendaftaran,” ujarnya, Kamis (27/09).

Diingatkan juga agar para pelamar CPNS melengkapi syarat administrasi seperti ijazah, KTP, foto, Kartu Keluarga, dan syarat lain sesuai kebutuhan instansi tujuan. Setelah nantinya proses seleksi administrasi selesai, peserta akan menjalankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).  Seperti tahun lalu, SKD juga dilaksanakan dengan Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan kecurangan. Kelulusan juga menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen.

Setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Dengan sistem modern  ini, dipastikan tidak lagi ada ‘titipan’. “Kalau ada oknum yang bisa memastikan lulus tahap ini, dipastikan itu penipuan. Harap lapor ke pihak yang berwenang,” tegas Setiawan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Share:

Pengumuman Seleksi dan Rincian Formasi CPNS Kementerian Agama Tahun 2018


Pengumuman Seleksi dan Rincian Formasi CPNS Kementerian Agama Tahun 2018

Pengumuman Seleksi dan Rincian Formasi CPNS Kementerian Agama Tahun 2018

Sumber : Kementerian Agama RI
Share:

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPR RI bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN). Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah segera mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar Panja DPR RI bisa menyelesaikan revisi UU ASN.



“Semangat kami di parlemen dalam menyelesaikan revisi UU ASN sangat tinggi, karena kita menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodir. Dengan diselesaikannya revisi UU ASN, maka bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non-PNS,” jelasnya saat menerima Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Anggota Panja DPR RI Revisi UU ASN Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDI-Perjuangan), Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Anna Morinda, Ketua Umum Komite Aparatur Sipil Negara Mariani, dan Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih.

“Dalam draf revisi UU ASN, pasal 131 A sudah mengatur mekanisme pengangkatan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengakomodir mereka. Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN juga sudah memberikan dukungan, tinggal kita tunggu bagaimana respon dari pemerintah," jelas Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu.

Legislator dapil Jateng VII ini menjelaskan ada beberapa mekanisme pengangkatan pegawai yang bisa dilakukan. Pertama, berupa pengangkatan bertahap sesuai kondisi keuangan negara. Kedua, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja serta pengabdian kepada negara. Dan ketiga, melalui formasi khusus dengan tes yang materi soal ujiannya harus sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi.

“Dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan membuka pengangkatan PNS baru melalui test CPNS. Saya sudah menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali pengangkatan PNS baru melalui test CPNS karena menurut saya, pemerintah lebih baik mengangkat pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non-PNS menjadi PNS dibanding harus membuka test CPNS,” tandasnya.

Legislator Partai Golkar ini menerangkan, pada tanggal 23 Juli 2018 lalu, DPR RI sudah melakukan rapat gabungan tujuh komisi (Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI) dengan pemerintah yang diwakili Menpan RB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Menkes Nilla F Moeloek. Berbagai jalan keluar sudah dirumuskan untuk mencari jalan terbaik bagi para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap Non-PNS.

“Dalam rapat tertutup tersebut, kita sudah simulasikan dan formulasikan berbagai cara agar saudara-saudara honorer dan lainnya bisa diakomodir. Kita harapkan tidak lama lagi revisi RUU ASN bisa disahkan. Kerja sama yang baik dari pemerintah dalam menyelesaikan Revisi UU ASN ini sangat kita butuhkan," pungkas Bamsoet. 

Berita ini bersumber dari DPR
Share:

BKN: Hak Keuangan PPPK Mirip PNS, Tapi Tak Dapat Uang Pensiun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hak keuangan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hanya saja, pegawai jenis ini tak memperoleh hak uang pensiun dan dikenakan evaluasi kontrak tiap tahun.

Ia beralasan bahwa hak pensiun PPPK itu tidak diatur dalam undang-undang.

"Untuk PPPK ini dia tidak dibayarkan pensiun," ujar dia, di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (21/9).

"Tapi tidak dibayarkan pensiun kan bukan berarti dia [PPPK] tidak boleh mengelola dana pensiun sendiri, misalnya mereka bersedia ikut program pensiun untuk PPPK," ia menambahkan.

Salah satunya, program tabungan hari tua dari PT TASPEN (Persero). Syaratnya, gaji bulanan PPPK dipotong untuk program tersebut.

"Misal Taspen mengadakan itu, boleh saja mereka memotong uang premi dari gajinya dibayarkan ke sana, sehingga ketika pada akhir tahun kontrak, mereka mendapatkan tunjangan pensiunnya," jelas Bima.

Menurutnya, hak keuangan yang sama antara PPPK dan PNS itu berarti PPPK mendapatkan honor yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Selain itu, PPPK akan dievaluasi kinerjanya tiap tahunnya dan diberikan kontrak.

"Masa kerja PPPK fleksibel, paling cepat satu tahun sampai satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar, misalnya kalau profesor kan 70 tahun jadi sampai 69 tahun bisa," ujarnya.

"Setiap tahunnya harus ada evaluasi mengenai kinerjanya, jadi perpanjangannya setiap tahun, karena anggaran kita setiap tahun harus ada renewal contract untuk mereka bekerja setiap tahun. Jadi tiap tahun akan ada evaluasi mengenai kinerjanya dan itu bisa diperpanjang," tutur dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyatakan PPPK diperbolehkan untuk semua profesi. Namun, guru dan tenaga kesehatan diutamakan.

"PPPK semua profesi boleh," ujarnya.

Syafruddin mengatakan pelamar PPPK dapat diikuti oleh orang yang berusia di atas 35 tahun dan juga WNI yang bekerja di luar negeri.

"Untuk PPPK dapat diikuti oleh seorang berusia 35 tahun ke atas bahkan dua tahun sebelum masa pensiun. Bahkan, memberi kesempatan bagi kawan-kawan diaspora yang kerja di luar negeri tapi ingin mengabdi ke negara sehingga ingin kembali dalam jangka waktu tertentu," tuturnya. 

Diketahui, PPPK merupakan salah satu dari tiga skema pengalihan status tenaga kerja honorer sebagai tindak lanjut perintah Presiden Jokowi untuk menyetop keberadaaan tenaga kerja jenis itu.

Bima menyebut dua skema lainnnya adalah seleksi CPNS dan skema kesejahteraan.

"Pak Presiden berpesan kalau tiga skema diterapkan tidak boleh ada tenaga kerja honorer baru, ini harus diikuti pemimpin daerah untuk tidak merekrut tenaga kerja honorer," ujar dia.

PPPK itu sendiri, lanjutnya, merupakan jalur selanjutnya jika tenaga kerja honorer gagal lolos tes CPNS. Jika pelamar tak juga lolos PPPK, tahapan selanjutnya adalah skema kesejahteraan yang memadai. Namun, Bima belum bisa merinci skema kesejahteraan yang memadai tersebut.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia
Share:

“Pemerintah Apresiasi Pengabdian Tenaga Honorer”

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengapresiasi para tenaga honorer yang telah mengabdi pada sejumlah bidang dan memperhatikan permintaan untuk diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini Pemerintah masih berproses merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang P3K. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresiden (KSP) di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

"RPP tentang P3K sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ditandatangani Presiden,” ujar Moeldoko. Namun demikian penyelesaian permasalahan tenaga honorer tersebut, menurut Moeldoko tetap harus mengutamakan unsur kualitas tanpa mengabaikan aspek psikologis dari para tenaga honorer.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa RPP P3K yang segera digarap Pemerintah salah satunya berfokus pada manajemen P3K dan dari sisi kualitas pengisi jabatan P3K. “Dan jika nantinya tenaga honorer manjadi P3K, kualitas SDM dari eks honorer KII ini sangat diperlukan untuk menjamin dunia pendidikan dan kesehatan memiliki SDM yang dapat memberikan pelayanan yang baik,” ujar Kepala BKN.

Dalam RPP P3K terdapat beberapa unsur penting, di antaranya: diawali perhitungan kebutuhan pengisi jabatan P3K, seleksi untuk menjadi P3K, dan perihal kontrak kerja yang rencananya bisa mencapai usia 1 tahun sebelum masa pensiun atau dengan kata lain masa kerja P3K bisa sama dengan PNS. “Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang dapat mengikuti seleksi nantinya adalah eks KII yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 ini karena terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia peserta dapat diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”.

Konferensi Pers juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya meminta guru honorer untuk kembali mengajar dengan baik dan membina anak didik di sekolah. “RPP tentang P3K merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap para guru honorer dan dunia pendidikan. Diharapkan PP tersebut nantinya dapat menjadi solusi permasalahan guru honorer yang ada selama ini” kata Muhadjir.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

PPPK, Solusi untuk Eks Honorer K-II

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. “Seleksi PPPK akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018 selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/09).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dan sejumlah pejabat terkait.

Dijelaskan lebih lanjut, untuk mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas, pemerintah mengadakan seleksi CPNS yang kompetitif. Namun di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan orang-orang yang telah berjasa dan berjuang cukup lama untuk negara dan menanti menjadi ASN. "Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui PPPK. Termasuk di dalamnya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS," tegas mantan Wakapolri ini.

Peluang itu juga terbuka bagi pelamar yang tidak lulus dalam seleksi CPNS untuk mengikuti tes PPPK. Seleksi PPPK dapat diikuti oleh pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun. “Bahkan bagi yang usianya setahun sebelum batas usia pensiun juga dapat mengikuti tes,” imbuh Syafruddin.

Dikatakan, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengadaan sampai pensiun ASN. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes.

Menteri Syafruddin memberikan gambaran tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Hingga tahun 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sebanyak 1.070.092 orang. Jumlah ini berawal dari pendataan pertama tenaga honorer sebanyak 920.702 orang, dan dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes. Pada tahun 2013, dilakukan tes untuk tenaga honorer K-II, dan sebanyak 209.872 orang.

Pengangkatan honorer K-II itu berawal dari adanya pengaduan dari tenaga honorer yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak diangkat. Kemudian dilakukan pendataan kedua, dan diperoleh data sejumlah 648.462 orang. Atas kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2012 untuk melaksanakan tes satu kali bagi tenaga honorer K-II.

“Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884 orang (dengan tes), tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 lebih besar, yakni 1.070.092 orang, atau sekitar 24,7% dari jumlah PNS saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer. “Bisa kita pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan dibuat peta jabatan formasi untuk PPPK. “Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga untuk jabatan-jabatan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Paling cepat 26 September pelamar sudah bisa mendaftar di portal SSCN


Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau instansi pusat dan daerah untuk mengumumkan formasi CPNS 2018 mulai 19 September. Pengumuman dilakukan di website masing-masing instansi dan sscn.bkn.go.id.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bagi instansi yang belum bisa menyampaikan informasi detil formasi CPNS, diharapkan tetap mengumumkan hari ini juga. Walaupun yang diumumkan baru jabatan-jabatan dan jumlah formasinya.

"Diumumkan dulu jabatan serta jumlah formasinya. Kalau sudah lengkap baru diumumkan lagi," ujar Bima yang dihubungi, Rabu (19/9).

Begitu rincian formasinya lengkap, lanjutnya, instansi wajib mengumumkannya kembali di portal SSCN dan instansi masing-masing.

Bima yang juga ketua Panselnas ini mengungkapkan, pendaftaran CPNS akan dimulai 26 September mendatang. Itu berarti masih ada waktu sepekan bagi instansi melengkapi rincian formasinya.

"Paling cepat 26 September pelamar sudah bisa mendaftar di portal SSCN. Pendaftarannya dilakukan serentak," terangnya.

Tahun ini formasi yang disiapkan 238.015 dan disebar di 76 instansi pusat serta 525 pemda.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tanggal 19 Sep 2018, syarat & formasi #CPNS2018 dapat diakses di http://sscn.bkn.go.id .



Sumber : Twitter BKNgoid
Share:

Formasi Khusus untuk Honorer Kategori KII bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan.



Sumber berita : Twitter BKNgoid
Share:

Kemenag Akan Terima Lebih 17 ribu CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama akan menerima 17.175 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada rekrutmen serentak yang akan dilaksanakan 19 September 2018 mendatang. Jumlah formasi yang ditetapkan bagi Kemenag adalah jumlah terbesar diantara 76 Kementerian/Lembaga di Indonesia yang melaksanakan rekrutmen CPNS Tahun 2018.  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan tiga hal yang harus dimiliki oleh CPNS  Kemenag.

Tiga hal ini disampaikan Menag Lukman kepada peserta Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan ASN Kemenag Tahun 2018, di Jakarta. Rapat koordinasi dihadiri para Pejabat Eselon I Pusat, Kepala Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag se-Indonesia,  serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia.

“Saudara-saudara yang hadir di sini akan menentukan dan mengawal seluruh proses rekrutmen ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya ingin saudara memastikan CPNS yang kita rekrut memiliki tiga hal,” pesan Menag Lukman, Rabu (12/09).

Pertama, Menag menginginkan CPNS yang direkrut memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh satuan kerja. Lebih lagi menurut Menag, formasi yang dibuka  paling banyak diperuntukkan bagi guru dan dosen. Maka, kompetensi profesional menurut Menag bukan hal yang bisa ditawar. “Cermati betul, bahwa yang terpilih nanti adalah yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan pos dan bidangnya,” ujar Menag.

Hal kedua yang harus dimiliki CPNS Kemenag adalah komitmen keagamaan. “Komitmen keagamaan juga menjad cermatan. Yang saya maksud dengan komitmen keagamaan adalah mereka yang diterima nanti tidak lagi punya masalah dengan persoalan keagamaan,” tutur Menag.

Menag menginginkan, CPNS Kemenag yang direkrut apapun agamanya memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. “Mereka harus paham dan memiliki pengamalan keagamaan yang baik. Mereka yang moderat, yang dapat menjadi role model bagi masyarakat luas,” tandas Menag.

Komitmen kebangsaan, menjadi hal ketiga yang harus dimiliki oleh CPNS Kemenag. “CPNS Kemenag harus punya pemahaman memadai, syukur-syukur pemahaman yang baik, tentang apa itu Pancasila, apa  itu konstitusi kita, NKRI kita, Bhineka Tunggal Ika, dan sebagainya,” tegas Lukman.

Tiga hal ini menurut Menag Lukman harus menjadi cermatan dalam proses rekrutmen CPNS Kemenag. Mengingat, sebaran CPNS yang akan direkrut  bukan hanya ada pada kantor pusat tetapi menyebar di seluruh satuan kerja Kementerian Agama di seluruh Indonesia. “Saya ingin saudara-saudara mengawal betul proses rekrutmen CPNS tahun 2018 yang akan segera dilaksanakan ini,” pesan Lukman.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Ahmadi juga menyampaikan proses rekrutmen CPNS Kemenag akan menjadi etalase proses rekrutmen CPNS secara nasional. Ahmadi memaparkan dari 59.309 formasi CPNS tahun 2018  yang ditetapkan untuk 76 K/L, sebanyak 17.175 formasi atau 29% ditetapkan untuk Kementerian Agama. "Jika Pengadaan CPNS di Kementerian Agama sukses, maka Pengadaan CPNS Nasional sukses," tandas Ahmadi.

Berita ini bersumber dari KEMENAG.
Share:

Hasil Pertemuan ADKASI dan MenPAN-RB terkait Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa demi memperjuangkan nasib honorer K2 (kategori dua), Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Pertemuan tertutup yang berlangsung hari ini (14/9), menyepakati beberapa hal. Salah satunya adalah percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami sudah bertemu MenPAN-RB dan menyampaikan gejolak penolakan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah-daerah. Pada dasarnya menteri ingin mencari solusi terbaik bagi honorer K2 di atas 35 tahun," kata Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Jumat (14/9).

Dia menyebutkan, pada 24 September 2018 akan ada rapat kerja pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Raker ini akan membahas revisi UU ASN. Rencananya Menteri Syafruddin akan hadir.

"Kami sampaikan kepada menteri, DPN ADKASI akan mengawal raker 24 September itu karena masalah K2 ini sudah terlalu lama," ujarnya.

Lukman yang politikus PDIP ini menambahkan, pihaknya juga menyerahkan beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dirumuskan ADKASI dengan honorer K2.

ADKASI berharap, pemerintah bisa menjadikannya sebagai bahan masukan. 

Aspirasi DPN ADKASI yang disampaikan ke MenPAN-RB:

1. DPN ADKASI mendesak masalah honorer K2 diselesaikan. Pada 24 September akan ada raker Baleg dan pemerintah. Raker ini bagian dari surat perintah presiden agar pemerintah menyelesaikan RUU ASN semasa MenPAN-RB yang lama.
2. DPN ADKASI akan mengawal pembahasan revisi UU ASN pada 24 September.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Harus Lolos Passing Grade, Tes CPNS Gunakan CAT

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa salah satu tahapan penting dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer  Assisted  Test (CAT), dan kelulusan menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen, sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobotnya 60 persen.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, setiap peserta SKD harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal,  dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sedangkan TIU dimaksudkan untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

TIU juga untuk  menilai kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Selain itu juga kemampuan berpikir logis, atau penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

Kelompok soal ketiga adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Soal-soal dalam kelompok soal ini mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas. Juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban. Karena itu, peserta diimbau untuk menjawab seluruh soal TKP.

Passing  Grade

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing  grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. “Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni  143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem perangkingan, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya. Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85.

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. “Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD,” imbuh Setiawan.

Ditambahkan, Permen PANRB No. 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan. Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade. Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun nantinya bisa mendaftar sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun nantinya bisa mendaftar sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPPK belum ditetapkan menjadi PP. Pasalnya, ada banyak instansi yang terkait dengan kepentingan RPP tersebut.

Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengungkapkan, penetapan PP PPPK agak ruwet karena banyak instansi terlibat sehingga pasal per pasal dipelototi. Saat ini, RPP PPPK masih dalam finalisasi.

"Kalau finalisasi selesai, PP PPPK sudah bisa diterapkan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun," kata Herman kepada JPNN, Rabu (12/9).

Sebelumnya MenPAN-RB Syafruddin mengungkapkan, honorer K2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, bisa mengikuti seleksi sebagai PPPK setelah PP-nya ditetapkan pemerintah.

Herman menyatakan, dalam rekrutmen PPPK sama seperti CPNS. Harus ada usulan instansi, kemudian penetapan formasi. Yang ikut PPPK juga harus dites seleksi kompetensi dasar dan bidang.

"Sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya dikenal PNS dan PPPK. Keduanya sama-sama statusnya ASN makanya ada proses yang harus dilalui," ucapnya.

Dia menambahkan, PPPK yang tidak mensyaratkan pembatasan menjadi solusi bagi honorer K2 tua karena tidak ada batasan usia. Meski begitu tidak secara otomatis langsung diangkat melainkan harus melalui prosedur sesuai perundang-undangan.

"Tunggu saja, prinsip pemerintah ingin segera ditetapkan," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Inilah Ketentuan Rekrutmen CPNS 2018 Dari Jalur Fomasi Khusus

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa selain dari jalur formasi umum, sesuai Peraturan Menteri (Permen) PANRB No. 36 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018, pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) 2018 juga ada jalur formasi khusus.

Jalur rekrutmen CPNS untuk formasi khusus itu terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, berdasarkan Permen PANRB tersebut, instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 10 persen untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude), sedangkan instansi daerah minimal 5 persen  dari total alokasi yang ditetapkan.

“Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi maupun program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan,” kata Setiawan di Jakarta, Jumat (7/9).

Sedangkan untuk penyandang disabilitas, menurut Deputi SDMA Kementerian PANRB itu, setiap instansi wajib mengalokasikan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. “Untuk instansi pusat minimal dua persen, dan untuk daerah minimal satu persen,” ujarnya.

Untuk pelamar diaspora, yang baru pertama kali dilakukan, menurut Setiawan, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa. Untuk formasi ini, pendidikan minimal S-2, kecuali untuk perekayasa, yang dapat dilamar dari lulusan S-1.

“Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat seusai Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, lanjut Setiawan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi CPNS tahun 2018.

Tenaga Honorer KII

Formasi khusus keenam dalam penerimaan CPNS tahun 2018 adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II (THK-II) yang memenuhi syarat.

Berdasarkan Permen PANRB No. 36/2018, THK-II itu, lanjut Setiawan, harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan memenuhi persyaratan seperti ketentuan UU ASN, PP 48/2005 dan terakhir diubah menjadi PP No. 56/2012, UU No. 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU No. 36/2014 bagi tenaga kesehatan.

Deputi SDMA Kementerian PANRB itu menyebutkan, saat ini tercatat ada 13.347 orang di dalam database BKN.

Setiawan menambahkan, selain persyaratan tersebut, usia pelamar paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, dan masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai saat ini.

Bagi tenaga pendidik, minimal berijazah S-1, dan untuk tenaga kesehatan, minimal harus berijazah Diploma III,  yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi THK-II pada tanggal 3 November 2013.

“Selain memiliki KTP, pelamar juga harus memiliki bukti nomor ujian THK-II pada tanggal 3 November 2013 tersebut,” ungkap Setiawan.

Khusus untuk eks THK-II, mekanisme/sistem pendaftaran dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan tidak ada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi eks THK-II.

“Pengalaman kerja selama minimal 10 tahun dan terus-menerus menjadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks honorer K-II ditetapkan sebagai pengganti SKB,” imbuh Setiawan mengutip Permen PANRB No. 36/2018.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan, bahwa pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dimulai 19 September mendatang. Pemerintah menyediakan 238.015 formasi, yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).

“Sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id,  dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam siaran persnya Kamis (6/9) malam.

Menurut Kepala BKN, proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pelaksanaan tes CAT direncanakan dilakukan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN, dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, lanjut Kepala BKN itu, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.  Dengan demikian web sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran.

“Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018,” ujar Bima Haria.

BKN, lanjut Bima Haria, juga mengantisipasi kemungkinan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang dan total pelamar.

Ia menjelaskan, berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Karena itu, BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.

Mengeai syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar.

“Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing,” kata Bima Haria mengingatkan. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Pengumuman Rekrutmen Calon Tenaga Ahli Profesi (Kontrak APBD) dan Tenaga BLUD UPT Tahun 2018

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan PT. TELKOM Indonesia terkait Rekrutmen/Penerimaan Tenaga Ahli Profesi (Kontrak APBD) dan Tenaga BLUD UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2018, dengan ini rencana Rekrutmen/Penerimaan Calon Tenaga Ahli Profesi (Kontrak APBD) dan Tenaga BLUD UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung dilaksanakan bulan September 2018, sebanyak 1.064 orang pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

     Tenaga yang lolos dalam seleksi rekrutmen/penerimaan calon tenaga ahli profesi (kontrak APBD)/ tenaga BLUD UPT ini, TIDAK untuk diangkat menjadi CPNS atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja).

     

Untuk proses tahapan rekrutmen, formasi pelamar, dan kelengkapan informasi pengumuman dapat dilihat PADA LINK INI.



Contact Person : 087823216326 - 085793708666 (WA)

Sumber : DINKES BANDUNG
Share:

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PERIODE III TAHUN 2018

Kementerian Kesehatan kembali membuka peluang bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode III Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :
Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan :
  1. Dokter
  2. Dokter Gigi
  3. Tenaga Kesehatan Masyarakat
  4. Tenaga Kesehatan Lingkungan
  5. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  6. Tenaga Kefarmasian
  7. Tenaga Gizi
Persyaratan Pendaftaran :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Usia maksimal 40 tahun
  3. Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri
  4. Status sudah menikah atau belum menikah
  5. Sehat jasmani rohani
  6. Bebas narkoba
  7. Berkelakuan baik
  8. Wajib memiliki STR yang masih berlaku (Surat Keterangan STR yang sedang diproses tidak berlaku/tidak diterima)
  9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia (dengan prioritas penempatan di Papua) sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan
  10. Berpartisipasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional dibuktikan dengan memiiki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

File-file yang harus diupload saat pendaftaran :
1. Pas Foto
2. Scan Ijasah
3. Scan STR yang masih berlaku
4. Scan KTP
5. Scan Kartu Keluarga
6. Sertifikat pelathan
Semua file yang diupload harus kurang dari 250kb

**Bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu, akun masih dapat digunakan untuk mendaftar nusantara sehat team based/individual dan apabila lupa password dapat mengakses menu lupa password pada saat login.

TATA CARA PENDAFTARAN
sehubungan dengan mekanisme pendaftaran yang terbaru, disarankan peserta mendownload Petunjuk Pendaftaran disini

PENDAFTARAN
Jadwal Pendaftaran                               : 7 s/d 14 September 2018
Informasi Pendaftaran Melalui Website   : www.nusantarasehat.kemkes.go.id

Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi HALO KEMKES :
                                    Telp                 :   (021) 1500567
                                    Fax                  :   021-52921669                                   
                                                                                   
 Pengumuman Resmi DISINI
=========================================== SALAM SEHAT =====================================

Sumber : Nusantara Sehat
Share:

Pemerintah Siapkan 176 Lokasi Tes CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah telah mengumumkan pembukaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar puluhan ribu formasi saja.

Untuk memastikan pelaksanaan tes CPNS berjalan lancar, pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melaksanakan tes CPNS di 176 titik lokasi di seluruh daerah di Indonesia. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi melonjaknya pendaftar, mengingat jumlah formasi yang cukup banyak.

“Hingga saat ini sudah ada 176 titik lokasi yang disiapkan untuk seleksi CPNS tahun ini, dan jumlah ini kemungkinan bisa akan terus bertambah, seiring adanya keinginan daerah yang menyediakan lokasi untuk tes,” jelasnya, dalam acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).

Dijelaskan bahwa sebelumnya BKN hanya menyiapkan 170 titik saja untuk seleksi CPNS 2018. Namun demikian terdapat tambahan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 6 lokasi, sehingga jumlah titik lokasi tes menjadi 176 titik, yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Menurutnya jumlah lokasi dapat terus bertambah dengan mempertimbangkan jumlah pendaftar, serta daerah yang mengajukan diri untuk menjadi lokasi tes CPNS 2018. Lebih lanjut disampaikan jika banyaknya lokasi tes CPNS 2018 merupakan suatu hal yang positif, karena dengan demikian para pendaftar terutama yang berada didaerah dapat dimudahkan dengan lokasi yang dianggap dengan tempat tinggalnya.

Untuk diketahui prioritas pengadaan CPNS 2018 meliputi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita. Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pesan Sponsor

Arsip Blog

Diberdayakan oleh Blogger.