Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Jika Seluruh Honorer K2 jadi CPNS, Ini Total Gaji per Tahun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menuturkan rencana rekrutmen CPNS 2018 masih dikaji mendalam terkait keberadaan tenaga honorer K2 (kategori dua). Politikus partai Golkar itu mengatakan hasil pendataan terkini jumlah tenaga honorer K2 mencapai 353.580 orang.

’’Kalau mereka diangkat semuanya membutuhkan anggaran Rp 37 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan-tunjangan,’’ jelasnya.

Sementara itu dari 353 ribuan tenaga honorer K2 tersebut, yang memenuhi kriteria untuk mendaftar CPNS sesuai dengan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya 13.347 orang.

Kriteria tersebut seperti usia di bawah 35 tahun dan minimal bergelar sarjana bagi pelamar formasi guru. Ferdiansyah mengatakan jika pemerintah mengakomodasi pengangkatan 13 ribuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan anggaran baru sebesar Rp 1,1 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan sudah mendapatkan lampu hijau dari Menpan RB terkait usulan pengangkatan 100 ribu guru baru. ”Alhamdulillah, sudah kami bicarakan dengan Bapak Wakil Presiden,” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan bahwa penentuan proporsi guru yang diangkat baik dari honorer maupun kategori guru CPNS jalur umum, bukanlah kewenangannya. Proses seleksi penerimaan CPNS guru sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenpan RB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya akan menyampaikan kriteria-kriterianya sesuai kebutuhan.

”Jadi 100 ribu itu tidak musti dari honorer semua ya, walaupun honorer tetap akan diprioritaskan untuk mengikuti seleksi,” tutur Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Saat ini paling tidak dibutuhkan 736 ribu guru PNS baru. Kebutuhan tersebut untuk mengganti guru-guru yang pensiun maupun penempatan di sekolah-sekolah baru. Sebagian lagi akan ditempatkan di sekolah-sekolah di daerah khusus.

”Penambahannya dilakukan bertahap setiap tahun mulai tahun ini dengan jumlah kuota yang signifikan setelah beberapa tahun ditetapkan moratorium pengangkatan guru PNS,” ujar Muhadjir. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

100 Ribu Guru Honorer Bakal Jadi PNS, PGRI Ingatkan Soal K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan bahagia atas pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, dia mengingatkan pemerintah supaya mendahulukan pengangkatan guru honorer senior dan tidak melupakan guru K2.

"Mudah-mudahan dengan menteri yang baru bisa lebih mudah. Soal K2 kami tetap minta agar diproritaskan, guru honorer yang sudah lama mengabdi diprioritaskan," kata Unifah saat dihubungi pewarta pada Kamis (30/8).

Unifah menyatakan perjuangan supaya guru honorer diangkat menjadi PNS sangat berliku dan memakan waktu yang cukup lama. Dia berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Syafruddin memudahkan pengangkatan tersebut.

"Kita happy ya, karena itu memang perjuangan kita sejak lama," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkap pengajuan pengangkatan 100 ribu guru honorer jadi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018 sudah disetujui pemerintah.

Meski angka pengangkatan itu cukup besar, sebenarnya Muhadjir mengklaim mengajukan lebih banyak. Namun dia memang tidak memiliki wewenang untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS, karena keputusan itu ada di tangan KemenpanRB.

Lebih lanjut, Mendikbud belum merinci kapan pengangkatan itu dilakukan. Sementara, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia.
Share:

Mendikbud: Pengangkatan PNS 100 Ribu Guru Honorer Disetujui

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pengajuan untuk mengangkat kuota 100.000 guru honorer menjadi menjadi pegawai negeri sipil pada 2018 disetujui.

"Sudah ada persetujuan, Insya Allah kuota 100.000, seperti yang Pak Wakil Presiden sampaikan," ujar Muhadjir, Jakarta, Rabu.

Muhadjir sebenarnya mengajukan lebih dari kuota 100.000, tapi yang disetujui Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah kuota 100.000 guru honorer untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia.

Muhadjir mengatakan untuk pengangkatan guru honorer tentu ada proses yang akan dilewati, sehingga dia belum bisa memberitahukan waktu pengangkatan itu dilakukan.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri namun pihaknya hanya mengusulkan sebagai penggantian guru yang pensiun pada tahun ini.

"Kewenangannya tentu ada di Menteri PAN RB dalam menentukan apakah pengusulan itu disetujui atau tidak," tuturnya.

Dia mengatakan jika negara memiliki uang yang cukup dengan kondisi perekonomian baik, maka pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut.

Butuh tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu orang untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.

"Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang guru honorer, maka butuh waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer," katanya.

Berita ini bersumber dari Antaranews.com
Share:

Honorer K2 Sebut MenPAN RB Syafruddin Mutiara dari Timur

Sahabat pembaca Info Honorer, tahukah anda bahwa dua kali bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin sepertinya membekas di hati sejumlah pimpinan honorer K2 (kategori dua).

Meski pertemuan dengan Syafruddin hanya beberapa menit, mereka langsung bisa menilai tokoh kelahiran Makassar itu sosok menteri yang mengayomi.

"Kata iklan kesan pertama begitu menggoda," ujar Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis kepada JPNN, Sabtu (25/8).

Dia menyebut, Syafruddin adalah mutiara dari timur. Sosoknya yang berwibawa dan supel menunjukkan MenPAN-RB baru lebih care dengan K2.

"Semoga beliau bisa memahami masalah honorer K2 karena dia dari kepolisian yang sudah pasti mengutamakan investigasi, selidik, sidik lalu eksekusi," ucapnya.

Penilaian positif juga diungkapkan Koordinator Daerah FHK2I Sulawesi Barat (Sulbar) Padli Fadel. Syafruddin yang merupakan putra Sulbar diyakini masih punya sifat-sifat dasar yaitu memperjuangkan hak rakyat kecil.

Dia menyadari Syafruddin mungkin masih awam dengan masalah honorer K2. Namun, bila mendapatkan data dan informasi akurat akan berpihak ke honorer K2.

"Hanya orang yang tidak paham dengan pengabdian honorer K2 yang akan menentang pengangkatan kami menjadi PNS. Selama ini kegiatan sekolah dan instansi pemerintah masih jalan karena diisi honorer. Sedangkan PNS jumlahnya setiap hari makin berkurang karena ditinggal PNS yang pensiun," tandasnya.

Ketum FHK2I Titi Purwaningsih juga optimistis menteri baru akan mendengar keluhan honorer dan kemudian berusaha menyelesaikan. Sebagai polisi, menurut Titi, Syafruddin pasti lebih tahu mana laporan yang dibuat-buat dan asli.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ratusan Pegawai Honorer di Pangandaran Adukan Nasib ke DPRD

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Belasan perwakilan dari 312 honorer K2 yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran di Parigi. Kedatangannnya langsung diterima oleh Ketua DPRD, Iwan M Ridwan beserta anggota DPRD lainnya, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM, Muhlis serta Asisten III Setda Pangandaran, Suheryana di ruang rapat Badan Musyawarah.

Perwakilan Honorer K2 yang terdiri dari para pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI) Pangandaran itu datang untuk menyampaikan aspirasi. Khususnya terkait keluhan puluhan tahun bertugas belum ada kepastian atas statusnya dari pemerintah.

Menurut Ketua FHI Pangandaran, Selamet Sepiyadi, kedatangannnya ke DPRD dalam rangka memperjuangkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada di Pemkab Pangandaran.

"Kami menuntut adanya kejelasan hukum lalu meminta kenaikan kesejahteraan. Itu saja," ungkap Selamet.

Menurut Selamet, saat ini pemerintah daerah telah memberikan insentif sebesar 300 ribu perbulan kepada para Honorer K2 yang bertugas di pendidikan dan 400 ribu yang bertugas di kesehatan. Terkait besaran yang diminta untuk kenaikan kesejahteraan, dirinya tidak mengukur berapa besarannya. Itu tergantung kemampuan dari pemerintah.

Menurut Selamet, untuk jumlah Honorer K2 yang ada di Kabupaten Pangandaran berjumlah 312 orang. Itu tersebar di beberapa SKPD seperti Dinas Kesehatan, Pertanian, Kehutanan dan mayoritas terbanyak ada di Dinas Pendidikan.

"Kami berpikir, kalau dibandingkan antara Sukwan yang baru dua tahun mengajar dengan kami yang sudah puluhan tahun disamakan untuk besaran insentifnya, saya kira itu tidak adil," ucap Teti Ferawati Bendahara FHI Kab Pangandaran menambahkan.

Pihaknya pun mengungkapkan, kedatangannya ke DPRD mendapat tanggapan yang positif. DPRD menjanjikan akan membahas bersama pihak eksekutif terkait harapan para honorer K2 tersebut.

"Alhamdulillah DPRD dan Pemda Pangandaran sangat merespons aspirasi kami. Terutama untuk Honorer K2, yang mayoritas ada di Dinas Pendidikan dengan jumlah ada 207 orang. Sisanya ada di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kesehatan," ujar Teti. Dia menambahkan, yang terpenting dari pertemuan itu, ada semacam bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap para Honorer K2.

"Pasalnya berdasarkan informasi dari Kementerian Aparatur Sipil Negara, untuk Honorer K2 itu sudah dihilangkan, karena Honorer K2 sudah diangkat semua. Hanya saja kami yang 312 tidak terhitung sehingga tidak diangkat menjadi PNS," katanya.

Dua poin utama

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan mengatakan, pertemuannya dengan para Honorer K2 membahas dua hal utama. Pertama, para honorer mempertanyakan status. Pasalnya, mereka sudah bekerja menjadi honorer sebelum tahun 2004. Dan tahun 2005, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005. Di pasal 8 aturan tersebut dinyakatakan adanya larangan untuk mengangkat lagi tenaga honorer.

"Adapun pada Peraturan Pemerintah itu mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS. Tetapi kenyataannya bagi Honorer K2 belum diangkat semua, sedangkan di Pangandaran ada 312 orang lagi," ungkapnya.

Kedatangan para Honorer K2 ini, menurut Iwan tidak untuk diangkat jadi PNS. Hanya saya mereka menyampaikan telah bertugas sebelum tahun 2004 namun bernasib jelek, karena tidak terangkat menjadi PNS.

"Jadi kedatangan mereka yang pertama ingin ada pengakuan secara hukum dan ada keinginan sedikit bahwa insentif tambahan dari sukwan yang baru. Karena mereka mengaku sudah puluhan tahun bertugas di Pangandaran," katanya.

Jadi kesimpulan pada pertemuan antara para Honorer K2 dengan DPRD dan Pemkab Pangandaran kata Iwan adalah regulasi dan ketentuan dan kepastian hukum terhadap mereka juga harus ada. Hanya saja jangan mengeluarkan keputusan atau pun payung hukum apapun yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

"Maka kami menginginkan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Asisten III dan Kepala Badan Kepegawaian untuk mencari formulasi yang paling tepat untuk para Honorer K2. Minimal mereka memiliki npengakuan status," ujarnya.

Lalu badan Anggaran DPRD pun menurut Iwan sudah sepakat bahwa kalau memungkinkan kemampuan keuangan daerah, akan memberikan perhatian khusus kepada para Honorer K2, minimal penghasilannya tidak disamakan dengan sukwan yang baru masuk kerja.

"Dan kami akan melakukan rapat bersama TAPD Pemkab Pangandaran. Dan Pak Bupati pun sudah membahas soal Honorer K2," ucapnya.

Sedangkan untuk besaran berdasarkan UMK sebesar 1,3 juta bagi para Honorer K2, Iwan mengaku berat, karena kemampuan anggaran Pemkab Pangandaran masih fokus terhadap pembangunan RSUD.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

2019 Gaji PNS Naik, Honorer Juga Minta Ikut Diperhatikan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun rencana terkait kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiun rata-rata sebesar 5 persen. Kenaikan gaji PNS tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2019 dan atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB).

Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) Titi Purwaningsih dalam keterangannya mengatakan, pemerintah seharusnya juga memberi perhatian kepada tenaga honorer (k2). Sebab, tenaga honorer juga merupakan abdi negara.

"Kebijakan untuk kenaikan gaji ini memang semua bergantung dari pemerintah. Tapi di satu sisi, kita juga merasa kurang adil. Untuk PNS tampaknya selalu ada, seperti gaji ke-13, sertifikasi hingga kenaikan gaji, tapi untuk K2 kayaknya selalu sulit," jelas dia, Minggu (19/8/2018).

Titi berharap Menteri PANRB yang baru bisa dapat memberikan perhatian pada tenaga honorer.  

"Menteri PanRB yang baru ini kan juga berasal dari koalisi pemerintah, ya kita harapkan ini bisa memberi perhatian pada honorer juga. Semoga aturan yang kini memang sedang digodok memberi ruang lebih bagi kami tenaga honorer," ujarnya.

Titi juga meminta agar pemerintah dapat merevisi undang-undang (UU) terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) atau membuat formulasi baru bagi kepentingan tenaga honorer.

Berita ini bersumber dari KRJOGJA.
Share:

Rilis Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019

Yth. Bapak/Ibu
Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
Operator Dapodik SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
di seluruh Indonesia
 


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 
Telah menjadi agenda rutin bahwa setiap pergantian tahun ajaran di sekolah juga akan diikuti dengan pergantian versi Aplikasi Dapodikdasmen versi baru. Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen yang dilakukan secara terus-menerus merupakan upaya untuk selalu meningkatkan kualitas data Dapodik dan juga upaya untuk mengakomodasikan regulasi yang berlaku, di antaranya aturan yang baru terbit pada tahun 2018 seperti Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Permendikbud No 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Pembaruan juga dilakukan untuk menyelaraskan terhadap prosedur dan mekanisme pemanfaatan data Dapodik untuk berbagai transaksi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Puji syukur Alhamdulillah, Tim Dapodikdasmen telah menyelesaikan proses pengujian aplikasi Dapodikdasemen versi baru untuk digunakan pada Tahun Ajaran 2018/2019 sesuai dengan jadwal. Maka pada kesempatan ini bertepatan dengan peringatan Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia telah dirilis Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 dimana terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan penggunaan database versi baru, pembaruan beberapa fitur dan juga penambahan fitur baru, validasi data, serta perbaikan beberapa bug versi sebelumnya. Sejak dirilisnya Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 ini, maka Aplikasi Dapodikdasmen versi sebelumnya (2018, 2018.b patch 1 dan patch 2) dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan lagi.

Secara teknis Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 telah menggunakan database yang baru, oleh karenanya Aplikasi Dapodikdasmen versi sebelumnya (2018, 2017b patch 1 dan patch 2) tidak dapat langsung di upgrade ke Dapodikdasmen versi 2019, akan tetapi harus melakukan install ulang dan registrasi ulang. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 hanya dirilis dalam bentuk INSTALLER dan tidak ada versi UPDATER.
Berikut adalah daftar perubahan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019:

  1. [Pembaruan] Penambahan referensi Kurikulum 2013 Revisi
  2. [Pembaruan] Penamaan siswa dengan huruf kapital di awal kata
  3. [Pembaruan] Penambahan referensi Kurikulum Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK)
  4. [Pembaruan] Penambahan referensi Kepanitiaan Sekolah
  5. [Pembaruan] Penambahan referensi tugas tambahan Bendahara BOS
  6. [Pembaruan] Migrasi hasil integrasi PPDB ke dalam database Dapodikdasmen
  7. [Pembaruan] Proses kelulusan bersama untuk siswa tingkat akhir
  8. [Pembaruan] Penambahan peringatan dini saat penghapusan data yang berkaitan dengan tunjangan profesi guru
  9. [Pembaruan] Penambahan dan mengkadaluarsakan (meng-expired-kan) referensi tugas tambahan guru
  10. [Pembaruan] Penambahan referensi prasarana: lapangan, kantin dan lapangan parkir
  11. [Pembaruan] Penyatuan Database Dikdas dan Database Dikmen
  12. [Pembaruan] Mewajibkan sekolah memilih Kurikulum 2013 untuk rombongan belajar dengan tingkat 1, 7 dan 10 di semua jenjang
  13. [Pembaruan] Panambahan tabulasi pada Menu Validasi Lokal untuk mengecek referensi yang terikat dengan data sekolah, GTK, Peserta Didik, Sarpras dan Rombel
  14. [Pembaruan] Penambahan validasi dengan status warning untuk mengecek jumlah rombel berdasarkan rasio jumlah peserta didik
  15. [Pembaruan] Penambahan validasi dengan status warning untuk peserta didik SD yang berumur di bawah 5 tahun 6 bulan terhitung dari tanggal 01 Juli 2018
  16. [Pembaruan] Penambahan validasi dengan status invalid untuk semua TMT pada rincian GTK jika selisih tanggal lahir < 15 tahun dari TMT tersebut
  17. [Pembaruan] Penambahan fitur web service untuk digunakan oleh aplikasi selain Dapodikdasmen guna kepentingan sekolah
  18. [Perbaikan] Perubahan alur pengisian untuk KIP dan PIP pada peserta didik
  19. [Perbaikan] Penonaktifan tambah Peserta Didik Baru untuk jenjang SMP, SMA dan SMK Reguler (kecuali daerah khusus)
  20. [Perbaikan] Isian secara otomatis untuk sarana yang berada dalam prasarana sesuai standar prasarana
  21. [Perbaikan] Perbaikan pada security aplikasi
  22. [Perbaikan] Penyesuaian aplikasi dengan strukur database terbaru (versi 2.80)

Proses tarik dan tambah data peserta didik dapat dilakukan pada laman yang baru, yaitu laman Kelola Data Sekolah. Laman Kelola Data Sekolah dapat diakses pada alamat berikut (Klik Disini). Panduan penggunaan Aplikasi Dapodikdasmen dan Laman Kelola Data Sekolah telah dideskripsikan pada Buku Panduan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 (terlampir).
Untuk itu kepada seluruh Bapak/Ibu Operator Dapodik untuk segera melakukan upgrade ke Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 dan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2018/2019.
Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Satu Data,
KERJA KITA, PRESTASI BANGSA
Admin Dapodikdasmen


LINK UNDUHAN
a. Installer Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019

b. Prefill Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019

c. Buku Panduan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019
Sumber berita : Dapodikdasmen
Share:

Aplikasi Dapodik Versi 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tim Dapodikdasmen sementara menyelesaikan proses pengujian Aplikasi Dapodikdasmen versi baru, yaitu versi 2019. Pada Aplikasi Dapodik versi 2019 terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan penggunaan database versi baru, pembaruan beberapa fitur dan juga penambahan fitur baru, validasi data serta perbaikan beberapa bug yang sering terjadi pada aplikasi dapodik terdahulu.

Pembenahan-pembenahan tersebut sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas data dapodik dan juga upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap aturan/regulasi yang berlaku, serta menyelaraskan terhadap prosedur dan mekanisme pemanfaatan data Dapodik untuk berbagai transaksi dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aplikasi dapodikdasmen versi 2019 menggunakan database versi baru, oleh karenanya Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 hanya dirilis dalam bentuk INSTALLER tidak ada versi UPDATER.

Waktu dan Aplikasi Baru:
1. Estimasi 17 Agustus 2018;
2. Selama proses perawatan, sinkronisasi di-off-kan;
3. Generate prefil masih bisa dilakukan untuk mengakomodir Aplikasi PMP;
4. Manajemen Dinas Pendidikan di-off-kan (tambah PTK baru dan lain-lain) yang bersifat interaksi;
5. Rekap-rekap data masih bisa diambil;
6. Nama Dapodikdasmen versi 2019;
7. Fresh Installer.

Perubahan fitur dan Mekanisme:
1. Tambah PD Baru Melalui Tarik PD Online;
2. Tambah PD di luar Dapodik melalui mekanisme ke dinas pendidikan setempat;
3. Pengawas melakukan verifikasi kelapangan;
4. Kepala Sekolah menandatangani SPTJM;
5. Notifikasi saat Hapus, ubah (anggota rombel, rombel, pembelajaran dan sincron);
6. Surat Pengantar mutasi di non aktifkan dari front end.

Fasilitas Hasil PPDB:
1. Integrasi PPDB kedalam database dapodik;
2. Inject data hasil PPDB kedalam basis data dapodik secara otomatis;
3. Prosedur dan format database sudah distandarkan;
4. Nilai Tambah:
– Sekolah tidak perlu input ulang data baru,
– Data Longitudinal (PD-id) terjaga.

Absensi Online:
1. Absensi Guru DHGTK akan digunakan untuk validasi tunjangan profesi SMT 1 TP 2018/2019;
2. Mekanisme Fingerprint terintegrasi;
3. Sesuaikan dengan jadwal pembelajaran di dapodik dengan data FP.

Validasi:
1. Front End;
2. Back End;
3. Verval;
4. Transaksional Sistem.

Berita ini bersumber dari LPMP Sulawesi Tenggara
Share:

Dilantik Menjadi Menteri PANRB, Syafruddin Siap Tuntaskan Program Asman

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa usai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Negara, Komisaris Jenderal Pol. Syafruddin melakukan serah terima jabatan (Sertijab). Sertijab ini ditandai dengan  penyerahan memori jabatan berupa tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Menteri PANRB  dari  Asman Abnur kepada Syafruddin.

“Apa yang sudah dilaksanakan Pak Asman akan dilanjutkan karena programnya cukup baik,” ujar Menteri PANRB Komisaris Jenderal Syafruddin dalam acara Sertijab di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (15/08).

Visi Kementerian PANRB untuk mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi adalah visi yang perlu diwujudkan. Hal ini untuk mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo guna lebih melayani masyarakat.

Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan, semua program yang sudah dijalankan oleh Asman Abnur harus tetap dilanjutkan. “Kita akan menyelesaikan yang tersisa,” ujarnya.

Kepada Syafruddin, Asman Abnur mengharapkan  agar capaian-capaian Kementerian PANRB dapat terus ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab aspirasi masyarakat dan tantangan global yang menuntut birokrasi yang makin responsif dan melayani. “Saya berharap capaian-capaian Kementerian PANRB dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan,” kata Asman.

Lanjutnya dikatakan, bersama seluruh jajaran Kementerian PANRB, telah berupaya melakukan berbagai langkah terobosan dalam menjalankan amanah Asman Abnur sebagai Menteri PANRB. “Kami menilai bahwa berbagai langkah terobosan tersebut telah bergulir dan sudah dirasakan oleh banyak Kementerian/Lembaga dan daerah di berbagai bidang berbasis manajemen kinerja,” ujarnya.

Terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Keempat program tersebut adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, pembangunan SMART ASN dalam rangka mewujudkan World Class Government, dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Asman menyampaikan dalam program penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan.  Dengan adanya pembangunan Zona Integritas, mendorong unit kerja mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) makin menjadi gerakan masif di berbagai instansi dan daerah khususnya di instansi penegakan hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Ia juga menjelaskan jika pihaknya telah melakukan penataan kelembagaan pemerintah. Dari tahun 2014 sampai saat ini, terdapat  23 Lembaga Non Struktural (LNS) yang telah disederhanakan dengan melakukan penggabungan dan penghapusan.

Dalam reformasi sumber daya aparatur, juga telah melakukan berbagai langkah  perbaikan dengan sasaran terwujudnya rekrutmen ASN yang makin kredibel , transparan dan akuntabel setelah 4 tahun moratorium. “Saat ini, penerimaan CPNS dengan sistem online sudah bebas dari KKN,” jelasnya.

Pelayanan Publik juga makin mendapat apresiasi masyarakat dengan makin banyak berdirinya Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah di Nusantara. “Meningkatnya pelayanan publik tak hanya bermakna meningkatnya manfaat dan pelayanan bagi masyarakat melainkan juga berarti berubahnya cara pandang dan pikir aparatur negara dalam melayani warganya ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Asman Abnur, mengatakan seluruh jajaran Kementerian PANRB akan tetap mendukung pelaksanaan tugas Menteri PANRB. “Budaya kerja Kementerian PANRB yang melayani dan berbasis kinerja akan membantu Bapak dalam mewujudkan dan menyelesaikan tugas Bapak dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Menteri Asman Pimpin Rapat Panselnas CPNS



Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memimpin rapat Tim Quality Assurance Panselnas CPNS 2018, Selasa (14/08). Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, pejabat dari BPKP, BPPT, BSSN, dan sejumlah anggota QA Panselnas CPNS 2018 lainnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Targetkan Zero Defect, BKN Optimalkan Persiapan Rekrutmen CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa “Mematangkan Persiapan Panitia dalam Proses Seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) Tahun 2018 merupakan harga mati. Hal-hal detil tak boleh luput dari perhatian kita”. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS melalui sistem CAT BKN pada Jumat (03/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Rapat tersebut merupakan konsolidasi panitia persiapan seleksi CPNS TA 2018 yang dihadiri sejumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan juga Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia guna melakukan koordinasi terkait kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkaca pada seleksi tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. “Hindari kesalahan jika perlu hingga zero defect,” imbau Usman.

Selanjutnya, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto dalam paparannya menyampaikan, setidaknya terdapat 14 tim yang sudah dibentuk guna menyukseskan kegiatan ini. “Tim yang sudah dibentuk ditambah dengan perwakilan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia. Saat ini tim-tim tersebut sedang melakukan pematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 guna mewujudkan keselarasan dalam proses kerja mendatang,” tambah Haryomo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Parlindungan Sormin turut menjelaskan bahwa saat ini persiapan sistem pendaftaran yang sudah dibangun mencapai angka 80%-95% dan ke depan akan disediakan helpdesk yang digawangi tim Humas BKN sebagai salah satu call centre dan wahana konsultasi terkait penerimaan CPNS.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Memenuhi undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, Kamis (2/8/2018), di Kantor Kemenpan RB. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, “Siang tadi, kami memaparkan kesiapan BKN untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2018 di hadapan Tim Besar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Kementerian PANRB di antaranya Tim Teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan, Pokja Pengamanan Teknologi, Pokja Audit IT dan Quality Assurance (QA) Panselnas”.

Pada kesempatan itu, sambung Ridwan, BKN memaparkan kesiapan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan BKN di antaranya Portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam mendukung rekrutmen CPNS yang obyektif dan akuntabel. “Perlu kami sampaikan bahwa Portal SSCN kini telah diperbaiki menjadi lebih user friendly berkat adanya self guided mechanism yang akan meminimalisasikan kesalahan memilih formasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Calon pendaftar juga akan diberikan informasi real time tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dan K/L/D tertentu”.

Dengan kondisi ini, sambung Ridwan, calon pelamar diharapkan akan semakin dimudahkan melakukan pendaftaran saat penerimaan CPNS 2018 telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah.

Ridwan menambahkan, BKN telah mengantongi 134 titik lokasi untuk kepentingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN. Namun, dia menekankan, jumlah tersebut masih tentatif dalam arti bisa berubah mengikuti kebutuhan perkembangan yang ada.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.