Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Wali Kota Minta Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut, Presiden: Sesuaikan Formasinya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap bahwa ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tutur Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany usai bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).

Menanggapi usulan tersebut, ungkap Airin, Presiden Jokowi menekankan agar para kepala daerah melihat kembali formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing.

“Karena setelah dibuka, di seluruh Indonesia lebih banyak (formasi) PNS yang sifatnya administratif bukan yang sifatnya teknis padahal di bawah kan dibutuhkannya kayak dokter, perawat, terus misalnya untuk insinyur, dan lainnya dalam rangka proses pembangunan,” kata Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut.

Selain moratorium CPNS, ungkap Airin, pada pertemuan ini para wali kota juga meminta penyelesaian persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2).

“Insyaallah Pak Presiden berjanji akan menyelesaikan ini, tetapi tetap harus ada tes karena untuk melihat kualifikasi dari teman-teman kategori 2,” kata Airin seraya mengungkapkan bahwa tenaga K2 di daerah banyak yang sudah senior.

Pemerintah daerah pun, lanjut Airin, akan berupaya untuk mendorong tenaga honorer yang sudah memiliki persyaratan kategori 2 agar bisa lulus tes tersebut. 

“(Mendorong) bagaimana mereka harus bisa maksimal dalam berusaha sehingga mereka bisa lulus ujian,” tambah Airin.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

LOWONGAN KERJA PENERIMAAN PEGAWAI BLU TETAP NON PNS RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA TAHUN 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta MENGUNDANG PUTRA – PUTRI TERBAIK, TERAMPIL DAN TERLATIH UNTUK BERKARYA BERSAMA RS. ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN BANGSA.

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah rumah sakit khusus tipe A milik pemerintah dibawah Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi medik yang paripurna.

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam rangka mewujudkan visi “MENJADI RUMAH SAKIT ORTOPEDI UNGGULAN DENGAN PELAYANAN PRIMA DI ASEAN” mengundang para professional yang kompeten, memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menduduki posisi sebagai berikut:

NoNama Jabatan FormasiKualifikasi PendidikanAlokasi
1DOKTERSpesialis I Ortopedi dan Traumatologi2
2DOKTERSpesialis I Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik1
3PERAWATNers8
4AKUPUNKTURISDIII Akupunktur1
5APOTEKERProfesi Apoteker2
6ASISTEN APOTEKERDIII Farmasi2
7PEREKAM MEDISDIII Perekam Medis3
8PRANATA LABORATORIUM KESEHATANDIII Analis Kesehatan1
9FISIOTERAPIS AHLIDIV Fisioterapis2
10OKUPASI TERAPISDIII Okupasi Terapis2
11NUTRISIONISDIII Gizi2
12PENGEMUDIDIII Pariwisata/DIII Otomotif /Sederajat2
13ARSIPARISDIII Ilmu Kearsipan / Sederajat2
14PERENCANAS 1 Teknik Sipil1
15PRANATA JAMUANDIII Tata Boga/DIII Perhotelan Peminatan Kuliner/Sederajat10
16BINATU RUMAH SAKITDIII Perhotelan Peminatan Tata Busana/DIII Tata Busana/DIII Pariwisata Peminatan Tata Busana / Sederajat5
17PENGELOLA INSTALASI AIR DAN LISTRIKDIII Teknik Elektro/Elektronika4
18PENGADMINISTRASI KEUANGANDIII Ekonomi1
19ANALIS KEUANGANS 1 Ekonomi Akuntansi1
20PRANATA KOMPUTER AHLI (PROGRAMMER)S 1 Komputer Sistem Informasi/Teknik Informatika4
TOTAL FORMASI56

Pendaftaran dimulai tanggal 06 Agustus 2018, informasi dan persyaratan lebih lanjut dapat mengunduh: Lowongan Penerimaan BLU RSO 2018

Hanya pelamar dengan kualifikasi terbaik yang akan diikutsertakan pada tahapan seleksi berikutnya, RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tidak memungut biaya terkait proses seleksi penerimaan pegawai ini, kecuali untuk tahapan medical checkup dan tes napza bagi yang telah lolos Test SKD, SKB, Tes Praktek dan Tes Psikotes.

Tahapan seleksi diadakan di Surakarta dan Yogyakarta, RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tidak menyediakan dan tidak menanggung akomodasi dan transportasi bagi pelamar.

Tidak ada jalur lain yang digunakan dalam proses penerimaan lamaran selain yang tertera pada website ini. Pelamar dihimbau untuk tidak percaya kepada oknum yang menawarkan bantuan terkait proses penerimaan ini.


Keputusan Panitia Seleksi Bersifat Mutlak dan Tidak Dapat diganggu Gugat.

Berita ini bersumber dari RS Ortopedi Online.

Share:

DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa anggota Komisi VIII DPR RI Siti Mufattahah menerima ribuan Honorer Kategori 2 (K2) yang melakukan aksi damai di depan pintu gerbang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). Mereka berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya, menuntut bisa segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain melakukan orasi, tujuan mereka datang ke Gedung DPR RI adalah untuk mengawal jalannya Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPR dengan lintas Kementerian Kabinet Kerja. Rapat Gabungan itu digelar di Ruang KK2, Gedung Nusantara DPR RI.

“Kami meminta Bapak Presiden memberikan keadilan dan menuntaskan status seluruh tenaga Honorer Kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkap Siti mengamini tuntutan para Honorer K2 dalam orasinya.

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini mengajak seluruh Komisi DPR RI untuk memberikan kepastian dan kejelasan nasib Honorer K2. Ia juga mengimbau agar Rapat Gabungan bisa dilaksanakan secara terbuka, sehingga perwakilan honorer bisa mengikuti jalannya persidangan.

Dalam tuntutannya, para tenaga honorer K2 ini juga meminta agar pemerintah mengangkat K2 tanpa tes. Alasannya, mereka sudah terverifikasi dan tervalidasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi PNS.

Kendati Rapat Gabungan antara Komisi-Komisi DPR RI dengan lintas kementerian berlangsung secara tertutup, akhirnya para perwakilan Honorer K2 diterima Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Pemerintah Harus Berterima Kasih Kepada Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa DPR RI kembali menggelar rapat kerja gabungan bersama lintas kementerian guna membahas nasib tenaga honorer K-2. Raker gabungan yang terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI bersama dengan pemerintah tersebut merupakan kelanjutan dari Raker Gabungan sebelumnya yang digelar pada tanggal 4 Juni 2018. Raker Gabungan digelar untuk menyatukan pemahaman terkait keberadaan tenaga honorer.

Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu bersifat tertutup untuk umum. Seperti dikabarkan, ada sekitar 438.000 tenaga honorer tidak lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2013. Dari komposisi tersebut paling banyak adalah tenaga administrasi dan buruh.

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto selaku inisitor Rapat Kerja Gabungan itu mengatakan bahwa pemerintah harus berterima kasih kepada semua tenaga honorer diberbagai bidang, yang sudah mengabdikan dirinya dengan luar biasa.

“Pengabdian mereka tidak usah kita ragukan. Hanya saja karena ini merupakan rapat tertutup, maka kita belum bisa mem-publish apa menjadi hasil dalam Rapat Kerja Gabungan ini. Hal itu menandakan bahwa masih belum putus secara final. Nanti kalau sudah final, pasti akan kita publish,” ujar Djoko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Djoko menyatakan bahwa dirinya akan terus mem-follow up data yang ada. “Saya konsen sekali dengan masalah ini. Kita juga harus saling menghormati (hasil keputusan), sebab inilah demokrasi yang baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, persoalan tenaga honorer K-2 sesungguhnya telah memiliki payung hukum yaitu dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Sementara itu dari pihak pemerintah yang hadir mengikuti jalannya Rapat Kerja Gabungan adalah kementerian yang diundang yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri  Agama, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Pengumuman Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahun 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/ . 


Berita ini bersumber dari SDM UGM
Share:

Peluang Besar Seleksi CPNS 2018, Indonesia Kekurangan 700.000 Guru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan segera dibuka dalam waktu dekat. Nantinya, ada beberapa formasi yang akan menjadi prioritas dalam pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 ini, salah satunya adalah tenaga pengajar alias guru.

Khusus tenaga guru, pemerintah akan menyiapkan kuota di luar kuota penerimaan CPNS 2018. Setidaknya pemerintah akan menyiapkan 100.000 untuk tenaga pengajar alias guru pada pembukaan CPNS 2018.

Namun nyatanya, meskipun 100.000 formasi disiapkan kuota tersebut belum bisa memenuhi kekurangan tenaga pengajar secara nasional. Pasalnya, saat ini Indonesia kekurangan sekitar 700.000 guru di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir mengatakan, sesuai data yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang disampaikan ada kekurangan 700.000 guru secara nasional. Oleh karena itu pihaknya menyiapkan formasi khusus bagi para guru sebesar 100.000.

Mengenai sisa kekurangannya, nantinya pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan instansi yang terkait. Termasuk juga kemungkinan akan dibuka kembali lowongan CPNS pada tahun 2019 untuk mengisi kekurangan 600.000 tenaga pengajar lagi.

"Tentu soal pemenuhan kekurangan nanti akan dibahas lagi bagaimana seberapa besar dan bagaimana proses validasinya itu akan kita tentukan lagi oleh Kemenpan," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (18/7/2018).

Untuk sementara waktu, pihaknya hanya akan membuka sebanyak-banyaknya 100.000 formasi untuk para guru. Sebab hal tersebut sudah berdasarkan persetujuan dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

"Informasi kebutuhan untuk guru kan begitu besar. Dan sekarang itu kan sudah sesuai dengan proses validasi koordinasi dengan kementerian terkait angka yang pernah disampaikan adalah 100.000 jadi berarti ada kekurangan itu," jelasnya.

Sebagai informasi seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, khusus guru memang disiapkan kuota khusus di luar kuota penerimaan CPNS 2018. Setidaknya pihaknya membuka sekitar 100.000 untuk tenaga pengajar alias guru pada pembukaan CPNS 2018 ini.

Menurut Asman, usulan tersebut bahkan sudah diajukan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat ini usulan tersebut hanya tinggal menunggu dilaporkan kepada Presiden Jusuf Kalla sebelum nantinya benar-benar disetujui dan ditetapkan.

"Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Wapres JK, tapi belum saya laporkan ke Pak Presiden (Jokowi). Kemungkinan kurang lebih antara 100.000-an lah seluruh guru. Itu guru saja (di luar kuota CPNS)," ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Asman, jumlah tersebut setelah dirinya mendapatkan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam usulannya, Kemendikbud menyampaikan jumlah kebutuhan guru nasional.

Kemendikbud memperkirakan kebutuhan guru Indonesia untuk PNS masih di sekitar 700.000-an. Akibat kekurangan tersebut banyak sekali sekolah negeri yang mengambil tenaga pengajar atau guru dari sekolah swasta.

"Itu untuk mengurangi kekurangan guru yang menurut data Kemendikbud lebih kurang 700.000-an kekurangannya," ucapnya.

Asman mengakui meskipun membuka kurang lebih 100.000 lowongan, namun hal tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar secara nasional. Namun pihaknya akan tetap berusaha agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi semuanya dengan cara mencicilnya.

"Jadi kita cicil kekurangan itu. Jadi nanti tidak akan ada lagi alasan guru itu kurang," tegasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Mekanisme Seleksi CPNS terintegrasi

Iwan Hermanto, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Menjelaskan tentang Mekanisme Seleksi CPNS terintegrasi dalam acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2018 yang diadakan minggu lalu.


Sumber : Channel BKN
Share:

Pemerintah Akan Angkat Ribuan Guru PNS, termasuk Guru Madrasah dan PAI

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk mengangkat guru pegawai negeri sipil (PNS). Upaya ini masih diperhitungkan dan Menag berharap bisa direalisasikan tahun ini. 

"Sedang diupayakan ada penambahan sekitar 100ribu guru PNS secara nasional," terang Menag saat berdialog dengan para Guru, Pengawas,  dan Dosen Pendidikan Agama Islam di Tangerang,  Jumat (13/07). 

Menurut Menag, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran Kemendikbud, kemenPAN&RB, dan Bappenas. Kemenag berupaya mendapatkan kuota pengangkatan PNS tersebut untuk guru madrasah dan guru PAI.

"Kita juga ingin mendapatkan itu,  mungkin sekitar 20 ribu untuk guru Kemenag," tuturnya. 

"Saya sudah tekankan,  kalau 20 ribu alokasi untuk Kemenag,  maka prioritas ada pada guru PAI untuk mendapat alokasinya," sambungnya.  

Sebelumnya, Guru PAI SMKN 47 Jakarta Kamaludin menyampaikan bahwa pada tahun 2019, banyak guru PAI SMK yang  memasuki masa pensiun. Karennya, keberadaan guru PAI sangat dibutuhkan. 

"Tahun 2020, informasinya SMK di Jakarta akan ditambah menjadi 105 sekolah.  Saat ini baru 63. Guru PAI perlu segera diangkat," harapnya.

Berita ini bersumber dari Kemenag RI.
Share:

Deputi Sinka BKN: Seleksi CPNS 2018, SKD dan SKB Gunakan CAT BKN dan Tidak Ada Lagi Portal Registrasi Mandiri

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa penerimaan dan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 akan menggunakan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan seleksi CPNS akan dilakukan secara terpusat atau terintegrasi.

Kedua poin tersebut menjadi topik utama yang dijabarkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka BKN) Iwan Hermanto kepada seluruh jajaran pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah saat menjadi Keynote Speaker dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas Kepegawaian 2018) yang berlangsung pagi ini Rabu, (11/07/2018) di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Tangerang.

Iwan menyampaikan bahwa berbeda dengan proses seleksi sebelumnya, mulai tahun ini seluruh pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) hanya akan dilakukan melalui seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT BKN) yang akan diselenggarakan BKN selaku Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Menurutnya bahwa dengan perubahan mekanisme itu seluruh proses seleksi CPNS dipastikan sesuai ekspektasi publik.

Selain perubahan dari proses seleksi, menurut Iwan bahwa pendaftaran CPNS akan dilakukan terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh instansi. “Dengan perubahan mekanisme ini, alur pendaftaran CPNS akan lebih singkat sehingga memudahkan pelamar dalam pendaftaran satu pintu,” jelas Iwan.

Rakornas Kepegawaian Tahun 2018 mengusung tema “Human Capital Management Dalam Era 4.0 Menuju World Class ASN” secara khusus mengupas kesiapan SDM ASN dalam pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 yang digaungkan Pemerintah melalui peran BKN selaku pembina manajemen ASN. Selaku pelayan publik, ASN harus mampu beradaptasi dan mengubah paradigma. Secara bersama ASN akan menerapkan layanan berbasis digital.

Rakornaspeg 2018 juga menghadirkan Senior Adviser Kementerian Keuangan Singapura dan Senior Fellow Civil Service College, Lim Soo Hon, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan praktisi Human Capital lainya, seperti Country Talent & Learning Head Citibank dan PT. Telkom Indonesia.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

[Wawancara] Jumpa pers Rakornaspeg Th. 2018

Ada sekitar 100.000 formasi bagi tenaga pendidik pada penerimaan CPNS tahun 2018, formasi bagi CPNS pusat dan daerah, serta pelaksanaannya akan dilakukan oleh BKN.

Simak penjelasan Menteri PAN & RB Asman Abnur, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, & Deputi Bidang Sinka Iwan Hermanto pada video berikut.


Sumber berita : Youtube
Share:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 (kategori dua) yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ini sesuai aturan dalam PP 43 Tahun 2007 sebagai perubahan atas PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, di mana ada larangan kepala daerah untuk mengangkat honorer lagi.

"Saya tegaskan lagi yang akan kami selesaikan hanya honorer K2 yaitu honorer yang sudah pernah dites pada 2013 tapi tidak lulus. Jumlahnya adalah 438.590 orang. Di luar itu kami tidak akan menyelesaikan karena memang ada aturan melarang merekrut honorer lagi," tutur Menteri Asman dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas revisi UU ASN di Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan updating data honorer K2. Dari 438.590 honorer K2, yang profesi guru 157.210 orang, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5 ribuan, dan tenaga administrasi 269 ribuan.

"Updating data honorer K2 kami lakukan dengan senyap. Tidak kami publish karena mencegah masuknya nama-nama baru honorer K2," ujarnya.

Dia menegaskan, honorer yang diangkat di atas 2005 bukan jadi tanggung jawab KemenPAN-RB. Sebab pemerintah sudah mengeluarkan aturan jelas bahwa tidak boleh lagi mengangkat honorer di atas 2005.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Menpan RB: Guru Honorer yang Ingin Jadi PNS Tetap Harus Ikut Tes

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meluruskan pemberitaan mengenai permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengangkat 100.000 guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

Menurut Asman, kementeriannya bukan secara cuma-cuma mengangkat 100.000 guru honorer tersebut menjadi PNS. 

Guru honorer yang ingin menjadi PNS, harus tetap mengikuti prosedur perekrutan aparatur sipil negara (ASN) terlebih dahulu.

"Jangan salah pengertian. Kemendikbud menyampaikan ada kekurangan guru. Maka kami prioritaskan pengangkatan guru baru. Tapi pesertanya harus tetap tes. Karena itu perintah undang-undang. Kalau enggak ikut prosedur, melanggar undang-undang dong," ujar Asman saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018). 

"Jadinya kalau guru honorer yang umurnya 35 tahun ke bawah, silahkan ikut tes, enggak apa-apa," lanjut dia. 

Meski demikian, Asman juga belum bisa memastikan berapa jumlah kebutuhan PNS guru. Ia juga belum bisa memastikan kapan pembukaan pendaftaran CPNS untuk guru tersebut. 

Ia mengatakan, saat ini kementeriannya sedang melakukan finalisasi proses tersebut.

"Kami targetkan, paling lama akhir bulan atau awal Agustus 2018 sudah putuslah. Pelaksanaannya bulan Agustus tes, akhir tahun selesai," ujar dia.

Diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan Kemen PAN-RB mengangkat 100.000 guru honorer menjadi PNS. Sebab, saat ini terjadi kekurangan guru sebanyak 988.133 orang.


Share:

Mekanisme Seleksi CPNS Terintegrasi, Jadi Special Issue Rakornas Kepegawaian 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terintegrasi menjadi special issue yang akan dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2018 yang akan dihelat Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 11 Juli 2018 mendatang di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang. Salah satu alasan diangkatnya isu tersebut untuk memperluas penetrasi kepahaman publik mengenai seleksi CPNS yang kini semakin profesional, transparan dan obyektif sebagai bukti komitmen mewujudkan kinerja birokrasi yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan Tim Humas BKN, Senin (2/7/2018) Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN salah satu Keynote Speaker dalam Rakornas Kepegawaian 2018 menyampaikan bahwa BKN selaku pelaksana kegiatan penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun 2018 berencana menggunakan sistem seleksi CPNS terintegrasi. Menurutnya sistem tersebut akan memangkas alur penyelenggaraan seleksi, salah satunya dalam mekanisme pendaftaran. “Jika pada tahun sebelumnya, pendaftar seleksi CPNS pada sejumlah instansi masih harus membuka dua portal saat akan registrasi, kini proses pendaftaran hanya berfokus pada portal SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional– red ),” beber Iwan.

Iwan juga menambahkan bahwa rencananya dalam pelaksanan seleksi CPNS pun juga hanya akan menggunakan satu sistem seleksi yakni Computer Assissted Test (CAT-BKN) yang dari hari ke hari semakin memikat kepercayaan publik karena obyektivitas dan transparansi yang mampu dibuktikan dalam penyelenggaraan seleksi selama ini.

Sementara itu Kepala Biro Humas BKN selaku Koordinator Tim Publikasi Rakornas Kepegawaian 2018 Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa selain kebijakan teknis pelaksanaan seleksi CPNS, dalam Rakornas nanti juga akan dipaparkan materi “Kebijakan Rekrutmen PNS Menuju World Class Aparatur Sipil Negara” yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. “Menteri PANRB juga salah satu Keynote Speaker dalam Rakornas Kepegawaian 2018. Menteri akan menyampaikan kebijakan pemerintah ihwal rekrutmen PNS,” pungkas Mohammad Ridwan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pihaknya akan mengusulkan mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi pegawai negeri sipil pada 2018.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya akan mengusulkan mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi pegawai negeri sipil pada 2018.

"Kami hanya dapat mengusulkan pengangkatan guru honorer sesuai dengan kuota guru yang pensiun," katanya seusai meresmikan Edotel SMK Pariwisata Aisyiyah Sumatera Barat di Padang, Jumat.

Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Namun, hanya mengusulkan sebagai penggantian guru yang pensiun pada 2018.

"Kewenangannya tentu ada di MenPAN RB dalam menentukan apakah pengusulan itu disetujui atau tidak," ujar mendikbud.

Menurutnya apabila uang negara cukup dan kondisi perekonomian membaik tentu pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut.

Sebelumnya ia mengatakan, membutuhkan waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.

"Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang, maka membutuhkan waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer," tandasnya.

Sedangkan, pemerataan pendidikan, ia mengatakan saat ini pendidikan di Indonesia telah merata. Hal itu dibuktikan dengan semua peserta didik dan anak usia sekolah dapat bersekolah.

Menurut dia yang jadi persoalan adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ini yang coba diperbaiki agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebijakan sistem zonasi agar pemerataan kualitas pendidikan di indonesia dapat terwujud," kata Mendikbud.

Berita ini bersumber dari Antaranews.com.

Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.