Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Pemprov DIJ terpaksa mengandalkan tenaga kerja honorer untuk menjaga kestabilan kinerja di lingkungan pemerintahan.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemprov DIJ terpaksa mengandalkan tenaga kerja honorer untuk menjaga kestabilan kinerja di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut bisa dimaklumi, sebab setiap tahunnya, ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DIJ pensiun. Sedangkan pemerintah pusat saat ini masih belum juga menggelar penerimaan CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto menjelaskan, selama dua tahun Pemprov DIJ menerima sekitar 1.500 pegawai tidak tetap untuk menambal lubang yang ditinggalkan pegawai. Sebagian besar, tenaga non-PNS tersebut terserap di tenaga pengajar dan kesehatan.

“Kami andalkan tenaga non-PNS, nyatanya memang kurang kok. Yang penting kinerja di Pemprov tidak ada masalah,” kata Agus usai acara penyerahan surat keputusan (SK) pensiun kepada 394 pegawai yang memasuki masa pensiun Juli hingga Desember di Gedung Prcimasono, Kamis (28/6).

Pemprov DIJ menjamin tenaga-tenaga honorer yang diterima bisa bekerja memenuhi standar yang diharapkan. Agus menjamin, para pegawai tidak tetap yang bekerja saat ini sudah sesuai dengan kompetensi bidang.

Dia mengklaim secara kualitas tidak jauh dengan penerimaan ASN. “Kalau CPNS kan syarat minimal IPK 3, kami minimal 2,75,” katanya.

Sampai saat ini, jelasnya, Pemprov DIJ masih menunggu kuota formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sampai dengan saat ini, belum ada jawaban resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Total kuota yang diajukan oleh Pemprov DIJ sebanyak 1.700 orang.

“Memang pemerintah akan membuka 220 ribu lowongan, namun akan dibagi di pemerintah daerah di Indonesia. Kami hanya mendapatkan beberapa saja,” jelasnya.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengatakan, Pemprov DIJ mengalami situasi dilematis dengan banyaknya PNS yang pensiun. Setiap tahunnya saja, terdapat 700 PNS pensiun. “Kami sudah serahkan ke pemprov dan sepertiganya ada di tenaga pendidikan,” jelasnya.

Gatot juga berpesan kepada para pegawai yang memasuki masa purna tugas untuk mempersiapkan diri di masyarakat. Pegawai yang telah pensiun harus tetap berkontribusi bagi masyarakat.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.


Share:

Tiga Permasalahan Terbesar yang dikeluhkan Pelamar CPNS TA 2017, Pelajari dan Antisipasi Jelang Pembukaan CPNS TA 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa melalui siaran pers BKN Nomor 008/RILIS/BKN/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018, BKN telah menyampaikan persiapan infrastruktur yang dilakukan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2018, menjelang pengumuman resmi yang akan dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Selanjutnya dalam Siaran Pers ini, BKN selaku koordinator pelaksana seleksi nasional akan memaparkan beberapa kendala yang dihadapi pelamar CPNS TA 2017 dan antisipasi agar permasalahan serupa tidak terjadi. Kendala-kendala tersebut merupakan rekapitulasi Tim Helpdesk CPNS 2017 yang disediakan BKN selama perhelatan CPNS tahun lalu berlangsung. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya yakni:

1) Nomor Indentitas Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) tidak ditemukan. Mengantisipasi masalah ini, pelamar harus memastikan NIK dan KK yang akan digunakan pada saat pendaftaran online lewat https://sscn.bkn.go.id terdaftar dan update dalam database Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pusat;
2) Salah memasukkan data. Dari rekapitulasi pengaduan yang diterima Tim Helpdesk BKN, permasalahan ini disebabkan karena pelamar tidak mencermati dengan teliti fitur-fitur yang terdapat portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan tata cara pengisian kolom di dalamnya sehingga mengisi data yang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Selain itu, kebanyakan pelamar terburu-buru melakukan pendaftaran, sebelum memastikan kembali kebenaran data yang diinput, padahal kesalahan input data tidak bisa diperbaiki;
3) Salah menginput dokumen pendaftaran. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak dialami pelamar. Cenderung tidak mencermati syarat/kualifikasi dan dokumen yang
Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815
Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial diminta menjadi awal terjadinya kesalahan input dokumen persyaratan. Mengantisipasi itu, Pelamar diminta memahami betul kualifikasi, syarat dan alur/mekanisme pendaftaran.

Selain melakukan persiapan infrastruktur pendaftaran (melalui SSCN), pelaksanaan seleksi administrasi hingga tes menggunakan Computer Assisted Test (CAT BKN), BKN juga tengah membentuk Tim Helpdesk CPNS TA 2018 untuk mengantisipasi kendala pendaftaran CPNS 2018. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah melalui BKN untuk melaksanakan seleksi yang terbuka, transparan, dan kompetitif. BKN juga secara aktif memberikan layanan informasi melalui akun resmi BKN baik lewat media sosial dan website. Informasi resmi perihal pengumuman, pendaftaran, sampai proses seleksi hanya disampaikan melalui akun resmi institusi Pemerintah. Segala informasi rekrutmen CPNS TA 2018 yang tidak bersumber dari akun Pemerintah dipastikan hoax (palsu).

Berita ini bersumber dari BKN

Share:

Jelang Pembukaan Rekrutmen CPNS 2018, BKN Siapkan Tim Helpdesk CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan saat memimpin Rapat Persiapan Menghadapi Penerimaan ASN dan Pengaduan Masyarakat pada Senin (25/06/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta mengatakan menjelang pembukaan rekrutmen CPNS 2018, BKN kembali akan membentuk Tim Helpdesk CPNS untuk membantu permasalahan yang dihadapi para pelamar seleksi CPNS 2018 saat melakukan pendaftaran.

Namun sebelum menemui Tim Helpdesk CPNS 2018, para pelamar diimbau mempelajari Frequently Asked Question (FAQ) yang nanti juga akan disediakan dalam portal SSCN. “Cek FAQ SSCN sebelum datang ke Tim Helpdesk BKN.Bukan tidak mungkin masalah yang sama sudah diuraikan solusinya dalam FAQ,” jelas Ridwan.

Sebagai informasi, animo masyarakat terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun kian membludak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pendaftar CPNS pada tahun 2017 mencapai 2.442.769 pelamar. Hingga Maret 2018, pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan telah ditetapkan NIP-nya hanya berjumlah 32.478 orang. Berdasarkan angka tersebut jelas terlihat jumlah persaingan yang sangat ketat bagi tiap pelamar dalam memperebutkan satu kursi yang tersedia.

Tingginya minat masyarakat untuk menjadi CPNS juga berimbas kepada permintaan pelayanan informasi kepada tiap-tiap instansi yang membuka lowongan formasi, termasuk kepada BKN yang mengelola laman Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN). Permintaan pelayanan informasi seputar penerimaan CPNS Tahun 2017 paling banyak disampaikan publik melalui media sosial, walaupun tidak sedikit juga calon pelamar yang mengajukan permintaan informasi melalui surat elektronik, LAPORBKN!, serta datang langsung ke ruang Helpdesk BKN. Total permohonan informasi yang diterima ketiga kanal tersebut sebanyak 3.995.027.

Berita ini bersumber dari BKN.


Share:

Sukseskan Pilkada Serentak, Presiden Jokowi Tetapkan 27 Juni Jadi Hari Libur Nasional

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan bahwa hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, yang merupakan hari pemungutan suara serentak sebagai hari libur nasional.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” bunyi diktum PERTAMA Keppres Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam diktum KEDUA disebutkan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta pada 25 Juni 2015 itu. 

Berita ini bersumber dari SETKAB
Share:

Jangan Terkecoh Hoax Penetapan Formasi Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa kabar bohong atau hoax penetapan formasi tenaga honorer untuk pengangkatan CPNS kembali beredar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016–2019.

"Kami kembali menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Jangan sampai terkecoh hoax," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infomasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/06). 

Herman mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang tidak jelas sumbernya. "Waspada dan selalu mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi. Silahkan up date berbagai informasi tentang pendayagunaan aparatur negara di website resmi menpan.go.id," tegasnya. 

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk, dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan berita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. Jelas ada motif tidak baik dibalik penyebarannya. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Beberapa waktu yang lalu, telah beredar juga persyaratan dan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer di kabupaten di Indonesia yang dikeluarkan oleh BKN. Namun BKN telah mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut hoax. "Berdasarkan pengalaman, beredarnya hoax seperti itu berujung aksi penipuan CPNS. Jadi berhati-hatilah," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Isi Postingan BKN Terkait Seleksi CPNS 2018 di Facebook

Berikut ini isi postingan BKN di facebook tentang Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

#SobatBKN, tiba saatnya mimin jelaskan ttg Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Peserta akan mendapat 100 soal pilihan ganda dalam waktu 90 menit.

Terdapat 3 jenis tes dalam SKD CAT BKN, yaitu TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 35 soal, TIU (Tes Intelegensia Umum) 30 soal, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 35 soal.

Tahun 2017, ketentuan Passing Grade atau Nilai Ambang Batas diberlakukan sebagai berikut: 75 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 143 untuk TKP. Peserta yang berada di bawah Passing Grade untuk masing-masing jenis tes tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

TWK: menilai penguasaan pengetahuan & kemampuan implementasi nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI (sistem tata negara, sejarah perjuangan, peranan dlm regional maupun global, & kemampuan berbahasa Indonesia secara baik & benar).

TIU: menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan [menyampaikan informasi secara lisan & tulis, numerik: operasi perhitungan angka & melihat hubungan angka, berpikir logis: penalaran secara runtut dan sistematis, & berpikir analitis: mengurai suatu permasalahan scr sistematik].

TKP: menilai integritas diri, semangat prestasi, kreativitas & inovasi, orientasi pelayanan, kemampuan [adaptasi, mengendalikan diri, bekerja mandiri & tuntas, kemauan & belajar berkelanjutan, bekerja sama dlm kelompok, & menggerakkan & mengkoordinir orang lain].

#SobatBKN, itu dulu info generik yg dpt mimin sampaikan untuk rencana penerimaan #CPNS2018. Ingat ya, smp saat ini blm ada info resmi penerimaan dr Menteri PANRB.

Jgn percaya hoax atau oknum, jadi CPNS pasti dg seleksi resmi dg CAT BKN.

Met weekend and cheers !

Sumber : Facebook

Berikut ini isi postingan BKN di facebook tentang pertanyaan pendaftar CPNS 2017 yg paling banyak ke Helpdesk BKN.

#SobatBKN, tahun 2017 pertanyaan pendaftar CPNS yg paling banyak ke Helpdesk kami adalah 1. NIK/KK tidak ditemukan, 2. Salah memasukkan data. 3. Syarat pendaftaran.

So, siapkan semuanya termasuk scan/foto ijazah, transkrip nilai, foto, KTP, KK, nilai TOEFL (jika ada).

Persyaratan #CPNS2018 blm bisa disampaikan krn blm ada pengumuman resmi dr Kemenpan RB.

Mimin sampaikan hal2 generik saja. Siapkan pula dok CV, nanti tinggal dicopas ke web SSCN.

Jgn buru2 daftar, baca dg seksama persyaratan unt jab yg sesuai dg latar blkg pendidikan.

Akses web SSCN pd saatnya hanya melalui PC/laptop. Smartphone tdk disarankan krn ada fitur SSCN yg tdk kelihatan.

Last but not least, jgn sampai salah masukkan data krn tidak bs diubah.

Tetap semangat ya #SobatBKN unt terus pantau medsos kami. Karena #BKNSemangatUntukNegeri.

Sumber : Facebook

Share:

Beredar Juknis Syarat Pemberkasan Usulan CPNS Honorer, BKN: Itu Bukan Produk BKN

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut.

“Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak,” Najat bercerita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat diwawancari Tim Humas BKN menjelaskan bahwa Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari tenaga honorer tersebut palsu. “BKN tidak pernah mengeluarkan Juknis itu,” jelas Haryomo.

Pada kesempatan lain, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS, termasuk seperti Juknis yang sedang beredar. Ia menegaskan agar membiasakan konfirmasi kepada instansi terkait untuk mengecek kebenaran sebuah informasi.

“Untuk produk BKN, kami pasti mensosialisasikan secara resmi melalui laman www.bkn.go.id dan media sosial resmi BKN, silakan pantau laman-laman tersebut untuk mengecek apakah sebuah produk yang terkait kepegawaian diterbitkan oleh BKN atau tidak,” tambah Ridwan. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Sambil menunggu pengumuman CPNS 2018, pastikan NIK & KK terdaftar di database nasional

Sahabat pembaca Info Honorer, berikut ini tweet yang bersumber dari Twitter resmi BKN,

, sambil menunggu pengumuman penerimaan resmi dr , pastikan NIK & KK terdaftar di database nasional atau hubungi kontak di bawah ini. Pendaftaran hanya melalui web SSCN BKN yg akan diaktifkan setelah pengumuman resmi. Smangaat!



Sumber : Twitter BKN RI
Share:

Menteri PANRB Ingatkan Aparatur Negara, Besok Masuk Kerja

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa tidak terasa tujuh hari cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1439 H akan segera usai dan besok tanggal 21 Juni 2018, semua aparatur negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Prajurit TNI dan Anggota Polri, mulai masuk kerja seperti biasa.

"Saya mengingatkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, seluruh aparatur negara harus sudah masuk kerja seperti biasa. Saya percaya Saudara-saudara akan menjaga disiplin dan mematuhi ketentuan tersebut," ungkap Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu (20/6).

Pada kesempatan tersebut Menteri Asman juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang bertugas di tempat-tempat pelayanan umum saat pelaksanaan cuti bersama. "Pada saat yang lain sedang libur, Saudara tetap bekerja melayani masyarakat. Terima kasih atas keikhlasan dan pengorbanan Saudara. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT," ucapnya.

Selanjutnya Asman menghimbau jajaran ASN untuk mensyukuri berbagai kebijakan pemerintah yang telah menyejahterakan aparatur negara dengan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. "Semoga berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Bapak Presiden Jokowi dalam rangka Idul Fitri tahun ini, dapat memacu semangat dan motivasi kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Asman.

Terkait monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran aparatur negara setelah pelaksanaan cuti bersama, Menteri PANRB sudah melayangkan surat Nomor: B/18/M.SM.00.01/2018 tanggal 7 Juni 2018, tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para gubernur, serta para bupati/walikota.

Dalam surat dimaksud ditegaskan bahwa, dalam rangka penegakan disiplin aparatur negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dimohon agar setiap instansi pemerintah melakukan pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama, yakni pada tanggal 21 Juni 2018 dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB pada hari yang sama. Laporan dimaksud dapat disampaikan secara online melalui aplikasi sidina.menpan.go.id

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kebutuhan ideal Pemkab Bojonegoro sekitar 15 ribu ASN

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa usulan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) masih belum ada kejelasan jumlah formasinya. Padahal ada 600-an formasi yang diajukan kepada pemerintah pusat. Saat ini, tiap tahun ada 400-an ASN yang memasuki masa purna tiap tahun. Karena itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, akan berusaha maksimal mengajukan perekrutan calon ASN.

Rencananya, Pemerintah pusat pada tahun 2018 ini akan melakukan perekrutan calon ASN. “Tapi rencana tersebut masih sebatas berita, belum ada petunjuk teknis (juknis) resmi yang diberikan,” tutur Kepala BKPP Bojonegoro Zainuddin.

Dia juga mengatakan, beberapa waktu lalu Bojonegoro mengusulkan 600 formasi untuk perekrutan calon ASN. Usulan itu hingga kini belum ada kepastian atau balasan dari pemerintah pusat. “Tiap tahun kami pasti usulkan kuota formasi CPNS, sebab moratorium sudah terlalu lama,” jelasnya. Adapun formasi yang darurat kekurangannya ialah tenaga kesehatan dan pendidikan.

Meski telah mengusulkan 600 formasi, namun jumlah itu juga belum bisa menutupi kekurangan ASN. Sebab, sampai saat ini dari hasil pendataan sampai bulan Mei 2018, pemkab hanya memiliki sekitar 9.500 ASN. Sementara itu untuk kebutuhan idealnya sekitar 15 ribu ASN. “Berarti Pemkab Bojonegoro masih kekurangan sekitar 6.000 PNS,” terangnya.

Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan itu, BKPP menekankan agar ASN memanfaatkan teknologi terutama IT. Sebab, pemanfaatan IT sangat berpengaruh untuk membantu dan memudahkan pekerjaan para ASN, serta melengkapi kekurangan dari PNS yang ada. “Kekurangan ASN tentu menjadi kendala, tetapi harus profesional dan memaksimalkan tenaga yang ada, setidaknya dengan memanfaatkan kemajuan di bidang IT tentu bisa cukup membantu dan memudahkan pekerjaan,” pungkasnya.

Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai mengatakan, pihaknya meminta pemerintah pusat agar mengangkat honorer K2 sebagai CPNS tanpa tes. Sebab, pengorbanan honorer selama ini sudah cukup berat. Sehingga, sebanding jika diangkat CPNS. “Minimal ada seleksi khusus K2 seperti dulu,” harapnya.

Arif menjelaskan, banyak di antara para honorer yang usianya sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga, tidak memungkinkan untuk rekrutmen CPNS umum. Sebab, usia maksimal ikut rekrutmen CPNS adalah 35 tahun. “Usia kira rata-rata sudah di atas 35 tahun,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro
Share:

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS tahun 2018, BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran secara online melalui https://sscn.bkn.go.id (web SSCN), Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN.

Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak. Karena diperkirakan penerimaan CPNS kali ini dimaksudkan untuk penambahan PNS di pusat dan daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi, dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta. Untuk itu BKN sedang menjajaki kerja sama dengan BKD/BKPSDM/BKPP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki fasilitas CAT. Penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK.

Dengan kebijakan rekrutmen yang kompetetif, adil, objektif, transparan, tidak KKN dan bebas biaya ini, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS. Jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS dengan atau tidak dengan imbalan tertentu.

Informasi resmi penerimaan CPNS hanya berasal dari web dan kanal informasi Kementerian PAN dan RB dan BKN. Untuk BKN telah disediakan berbagai kanal informasi yaitu web www.bkn.go.id serta media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial serta youtube.com/c/BKNgoidOfficial.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Legislator Minta Pemerintah Anggarkan THR Untuk Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta ke depannya, pemerintah menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer di Tanah Air. Kebijakan itu, menurut Sutan itu bukanlah basa-basi ataupun retorika semata, tetapi lahir dari kajian yang mendalam akan keadilan renumerasi bagi para tenaga honorer di Indonesia.

“Saya rasa kita tidak berbasa-basi masalah THR untuk tenaga honor ini. Karena di beberapa negara, kebijakan ini berjalan meski status honorer ini belum PNS, namun dalam menghadapi hari raya mereka tetap dapat tunjangan,” ungkap Sutan di sela-sela Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (8/6/2018).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kebijakan itu bisa dilihat di Turki ataupun negara Malaysia, dimana di negara tersebut, para tenaga kontrak pemerintah atau honorer instansi negara bisa menikmati tunjangan ketika merayakan hari raya.

Adapun alasan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala pemerintah belum mau memberi tunjangan, menurutnya bisa disiasati dengan penghematan dari pos lain, seperti penghematan biaya perjalanan dinas dan pos lainnya. Selama ini menurutnya nasib para tenaga honor masih diberlakukan sebagai pegawai kelas dua.

“Ada kesan bagi pemerintah tenaga honorer ini, masih dianggap sebagai pegawai kelas dua,. Ada tapi tidak terlalu diperhatikan, maka ke depan mindset berpikir kita harus diubah, status mereka boleh saja non PNS, namun dari segi hak dan kewajiban sama,” jelasnya.

Dalam rangka menyikapi ini, pihaknya membuat sistem remunerasi nasional bagi tenaga honorer pendidikan, dimana sistem akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri tentang batas bawah upah para guru honor, di dalamnya disebutkan kewajiban pemerintah menganggarkan THR bagi mereka.

“Kemauan politik pemerintah dalam hal ini lemah, buktinya meski kita kekurangan guru, pemerintah masih tidak mau mengangkat para honorer menjadi PNS, sehingga jalan tengahnya harus ada payung hukum yang lebih tegas akan sistem remunerasi tenaga honorer tersebut,” pungkas politisi dapil Jambi itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

DPR Minta Pemerintah Selesaikan Status Tenaga Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Gabungan yang digelar antara Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Mendikbud, dan perwakilan Menpan-RB, Mendagri, Menkeu, Menkes, Menag, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menlu, diperoleh kesimpulan bahwa DPR meminta pemerintah menyelesaikan persoalan status Tenaga Honorer K2.

“Pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes, yakni sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja Gabungan tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat akan melakukan Rapat Kerja Gabungan lanjutan dengan turut mengundang tiga menteri terkait lainnya.

“Rapat Kerja Gabungan lanjutan akan kembali dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018, dengan agenda Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuh Utut.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS harus melalui mekanisme tes CPNS. Hal itu dimaksudkan agar dapat menyaring tenaga-tenaga handal dan yang ada di bidang tersebut.

Dikatakannya, perintah tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Dalam aturan itu ditekankan agar tenaga honorer yang ada harus diseleksi melalui berbagai macam rangkaian tes. Ada banyak Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi, yakni sekitar 438.590 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS pada tahun 2013 lalu.

Sementara itu terkait masalah gaji para Tenaga Honorer, menurutnya hal tersebut bukanlah kewenangan dari pemerintah. Ia mengatakan, karena tenaga honorer sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian atau Lembaga yang merekrutnya. “Yang merekrut lah yang harus bertanggung jawab untuk (masalah gaji) itu,” ucapnya.

Berita inbersumber dari DPR.
Share:

DPR dan Pemerintah Bahas Nasib Tenaga Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer terbaru, sudah tahukah anda bahwa tujuh Komisi di DPR RI yakni Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI, menggelar Rapat Gabungan dengan pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik atas persoalan nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2).

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan menyampaikan bahwa Komisi IX DPR telah beberapa kali berusaha untuk mendorong agar tenaga honorer itu bisa masuk sebagai bagian daripada perangkat pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Pada saat ini, yang sudah kita golkan adalah dari PTT yakni Bidan PTT, Dokter PTT dan Perawat PTT,” ucap Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018). Rapat gabungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.

Dede mengatakan, tenaga honorer yang dimaksud adalah termasuk juga tenaga honorer yang ada dibidang kesehatan. “Sebagai tenaga honorer, mereka mungkin pendapatannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kadang mereka hanya mendapatkan uang (honor) senilai Rp250 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya mendapatkan (upah) berdasarkan dari hasil patungan dari teman-temannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR sudah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk memberikan surat edaran kepada gubernur di seluruh Indonesia, bahwa untuk tenaga kesehatan yang sifatnya tenaga sukarela atau honorer harus mendapatkan haknya sesuai peraturan perundang-undangan, sambung politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

“Saat ini mungkin jumlah pegawai honorer seperti Bidan Honorer, Perawat Honorer, dan tenaga medis lainnya itu cukup banyak, mungkin jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi X DPR untuk mengadakan rapat gabungan ini sudah sangat tepat, karena masih banyak pelaku-pelaku bidang kesehatan yang saat ini nasib dan jenjang karirnya masih belum jelas,” tandas Dede. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

7 Komisi DPR Bakal Bahas Penyelesaian Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa tujuh komisi DPR akan menggelar agenda khusus yakni membahas masalah honorer K2.

Adapun tujuh komisi gabungan itu yakni komisi I, III, IV, VIII, IX, X, XI.

Selain tujuh komisi yang akan hadir, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama dijadwalkan juga akan datang.

"Sesuai jadwal, ada rapat gabungan 7 komisi. Intinya membahas masalah honorer K2," ujar Arif Wibowo, anggota Komisi II DPR RI, Sabtu (2/6).

Adanya jadwal rapat kerja gabungan ini membuat honorer K2 mendapat semangat baru. Mereka semakin yakin akan ada pengangkatan CPNS dari honorer K2.

"Ibaratnya ini suplemen bagi honorer K2. Artinya perjuangan honorer K2 yang ditopang ADKASI (asosiasi DPRD kabupaten seluruh Indonesia) akan membawa hasil," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

Sementara Nurbaiti, koordinator FHK2I Jakarta menambahkan, honorer akan mengawal pembahasan ini agar seluruh K2 bisa terangkat seluruhnya.

"Perjuangan ini akhirnya bisa membuahkan hasil. Ini juga merupakan angin segar bagi K2 di bulan ramadan," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.