Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Kesejahteraan Rendah, Mendikbud Minta Guru Honorer di Gaji Sesuai UMR

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa kesejahteraan para guru honorer masih menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, ada beberapa guru honorer yang mendapatkan upah minim dan jauh dari kata wajar.

Menanggapi hal tersebut , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu ikut serta untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer. Bahkan dirinya berharap ada peran Pemda untuk memberikan gaji kepada guru honorer sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

"Saya minta tolong kepada Pemda, saya minta agar guru honorer di gaji UMP," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Menurut Muhadjir, pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana-dana yang didapatkan dari pemerintah pusat untuk memberikan gaji kepada guru honorer sesuai UMP. Seperti dengan menggunakan dana bos ataupun APBD.

"Bisa sebagian dari bos bisa sebagian dari APBD," ucapnya.

Menurutnya, anggaran kucuran pusat untuk pendidikan sangatlah besar. Pemerintah menganggarkan 20% untuk pendidikan dari APBN 2018. Sehingga seharusnya, bisa membantu para guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraannya.

"20% loh anggaran pendidikan dari APBD loh. Jadi menurut amanat APBN 20% , APBD 20% bukan dana transfer itu diakui menjadi dana APBD," jelasnya.

Menurut Muhadjir, guru honorer merupakan bagian penting juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun sayangnya, kesejahteraannya sangat rendah jika dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus sebagai PNS

"Saya minta kepala dinas memperjuangkan guru honorer ini," tegas Muhadjir.

Berita ini bersumber dari Okezone
Share:

Lowongan CPNS Mau Dibuka, Prioritas untuk Guru dan Dokter

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana kembali membuka lowongan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah sedang menyusun formasi yang dibutuhkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan porsi terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialisasi. Hal itu mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. 

Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan atau guru dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

"Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional," kata Asman dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Saat ini jumlah PNS atau biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%.

Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Asman juga mengatakan bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. 

"Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas," jelasnya.

Untuk itu, kata Asman, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan enam prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN serta tidak dipungut biaya.

"Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Formasi Pengadaan CPNS TA 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan jika sampai saat ini, perhitungan kebutuhan CPNS di pusat dan daerah belum selesai dilakukan. Ditengarai surat laporan yang beredar tersebut diterbitkan terkait rencana Pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018.

Pernyataan itu disampaikan Ridwan terkait dalam surat laporan yang beredar tersebut juga memuat formasi sejumlah Kantor Regional (Kanreg) BKN.

“Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018
setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018. Jadi surat tentang laporan penetapan e-formasi itu hoax ,” ujar Ridwan, di ruang kerjanya, Jumat (25/5/2018).

Ridwan menegaskan “Masyarakat agar tidak percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi resmi penerimaan CPNS hanya dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN melalui www.bkn.go.id dan kanal-kanal media sosial resmi milik BKN,” pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Pemerintah akan Rekrut 100.000 Guru CPNS, PGRI Minta Honorer Diprioritaskan

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PBPGRI) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer dalam rencana perekrutan 100.000 guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan keadilan dari pemerintah kepada guru honorer yang banyak sudah mengabdi lebih dari 5 tahun.

Ketua Umum PBPGRI Unifah Rosyidi menuturkan, kompetensi guru honorer tidak kalah dari calon guru yang baru lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut dia, guru honorer bahkan memiliki pengalaman yang bisa menjadi nilai tambah. Ia berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa merekomendasikan hal tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Kami mohon kepada pak Mendikbud, mereka para guru honorer jangan ditinggal. Tolong diperhatikan saat nanti ada pengangkatan guru CPNS. Guru honorer harus diutamakan. Inilah yang disebut dengan keadilan dan pemihakan. Setelah itu barulah mereka dilatih secara profesional supaya kemampuannya meningkat,” ujar Unifah dalam Rapat Koordinasi dan Buka Puasa Bersama Mendikbud di Gedung Guru PB PGRI, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.

Unifah menuturkan, pemerintah bisa menemukan formulasi efektif untuk menutupi kekurangan guru, terutama untuk mengisi kekosongan guru di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Menurut dia, saat ini ada sekitar sejuta guru honorer yang mengisi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Guru honorer kerap kurang mendapat perhatian baik dari segi kesejahteraan maupun dalam kesempatan untuk meningkakan kompetensinya.

"Jadi kami ingin pemerintah lebih terbukalah, lebih menghormati guru honorer yang benar-benar mengisi tempat-tempat kosong itu dengan mengangkatnya jadi CPNS. Saya mengapresiasi Mendikbud dan jajaran Kemendikbud karena sekarang sudah lebih terbuka. Sekarang tinggal KemenPANRB, kalau CPNS guru tiba-tiba disebutkan harus memiliki sertifikat pendidik. Mana adaa? wong sertifikat pendidik itu kan program pemerintah dengan kuota yang sangat terbatas dan diberikan kepada calon guru, bukan guru dalam jabatan. Jadi tolong dikoordinasikan,,” ujarnya. 

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, mengangkat guru honorer untuk menjadi CPNS harus melewati beragam aturan. Menurut dia, Kemendikbud hanya bisa memberikan masukan kepada KemenPANRB terkait kriteria guru yang diperlukan. Kemendikbud juga menyodorkan formulasi dalam proses perekrutannya. “Jadi dari rencana kuota itu apakah nanti akan dibuka lepas? atau kriteria tertentu. Ini sedang dibicarakan. Tapi KemenPANRB yang memiliki wewenang penuh,” ucap Muhadjir.

Menurut dia, sebanyak 736.000 guru honorer akan diseleksi untuk tes CPNS. Ia menegaskan, Indonesia akan kekurangan sekitar 733.000 guru jika perekrutan tak kontinyu dilakukan setiap tahun. Panambahan dan pengangkatan guru mendesak dilakukan untuk mendukung program prioritas presiden terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Jumlah guru masih sangat kurang. Terutama untuk ditempatkan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T)," ucap Muhadjir di Jakarta, Jumat 16 Maret 2018.

Ia menuturkan, Kemendikbud juga mengusulkan agar Badan Kepegawaian Negara segera mengangkat 10.000 guru kontrak yang direkrut melalui skema program guru garis depan. Menurut dia, pada 2017, pemerintah sudah mengangkat 7.000 guru kontrak lulusan program guru garis depan. "Program guru garis depan untuk memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah terpencil," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Usulan Pengangkatan 100 Ribu Guru Honorer Belum Disepakati

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, usulan pengangkatan 100 ribu guru honorer dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih belum disepakati. Sebab menurut dia, hal tersebut belum diputuskan secara resmi.

"Kendalanya, itu belum diputuskan. Artinya belum menjadi kenyataan karena itu baru usulan, dan masih dalam pembahasan," kata Muhadjir di Jakarta, Rabu (24/5).

Muhadjir menjelaskan, yang saat ini masih menjadi perdebatan adalah bagaimana skema untuk pengangkatan guru honorer tersebut. Apakah akan dibuka secara umum untuk semua guru honorer, atau terbatas bagi guru honorer dengan kriteria tertentu.

"Tapi yang pasti siapa yang jadi prioritas, mesti diingat," kata Muhadjir.

Muhadjir juga meminta agar semua pihak bisa memaklumi lambannya keputusan mengenai formasi CPNS untuk guru tersebut. Sebab, dia menyatakan, pengambilan keputusan terkait pengangkatan CPNS tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

"Banyak hal yang krusial yang mesti kita antisipasi dan atasi. Tapi progressnya ya pembicaraan terkait ini sudah level eselon 1 baik di KemenPAN-RB dan Kemendikbud," ungkap dia.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Menteri Asman : Usut Tuntas Penyebar Hoax Penerimaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi memperingatkan warga Negara Indonesia untuk waspada terhadap informasi hoax terkait penerimaan CPNS Tahun 2018. Hal ini menyusul ditemukannya surat bodong berisi informasi penerimaan tenaga honorer, terutama yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan hal itu saat membuka rapat konsultasi dan validasi kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian dan Lembaga, di Jakarta, Senin, (21/05). "Surat yang beredar di masyarakat melalui media sosial tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau hoax. kasus ini agar diusut tuntas agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.

Kepada masyarakat, Menteri menghimbau  untuk lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Saat ini tahapan  penerimaan CPNS masih dalam proses validasi data usulan formasi dari skementerian/lembaga serta pemda.ini aja masih kita rapatkan. " Masih kita Validasi, masa sudah keluar. Itu sama sekali tidak benar," tegasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Waspadai Hoax Penetapan E-formasi Pengangkatan CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 – 2019.

Penegasan itu dikatakan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja  menanggapi informasi yang beredar di media sosial belakangan ini. “Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat itu,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/05). 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan, informasi yang tidak jelas sumbernya tersebut merupakan berita bohong alias hoax. Untuk itu, Herman mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi.

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat  serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan iberita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Untuk itu, sekali lagi Herman menekankan agar masyarakat mengabaikan berita bohong tersebut, karena bukan mustahil ada upaya penipuan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan penipuan. “Itu semua berita bohong, dan abaikan saja. Kami akan selalu menginformasikan kebijakan CPNS melalui portal resmi, yakni : www.menpan.go.id,” ujarnya. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Butuh tujuh tahun angkat guru honorer jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, butuh waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu orang untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.

"Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang guru honorer, maka butuh waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer," kata Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Akbar Nasional di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Muhadjir, banyaknya guru honorer tersebut sebagai akibat dari adanya moratorium (penundaan) pengangkatan guru. Sehingga guru yang pensiun tidak dapat diganti dengan mengangkat guru baru.

"Karena adanya moratorium pengangkatan guru, maka guru yang pensiun tidak bisa diganti. Sebagai gantinya, kepala sekolah mengangkat guru honorer, sehingga sekarang menumpuk sampai sekitar 736 ribu," ujar Mendikbud Muhadjir.

Muhadjir menyadari guru honorer gajinya sangat kecil, karena yang menggaji mereka adalah kepala sekolah.

"Karena yang mengangkat mereka kepala sekolah, maka pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan gaji untuk guru honorer. Kalau kepala daerah mengeluarkan anggaran untuk gaji guru honorer, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, bupatinya bisa ditangkap KPK," tandasnya.

Dia berharap, mulai tahun ini secara bertahap guru honorer bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mudah-mudahan mulai tahun ini kita akan mengangkat guru secara bertahap. Karena anggaran pemerintah terbatas," ucapnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy tampil sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Akbar Nasional dengan tema Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi di Kabupaten Magetan dalam rangka Gebyar Hardiknas Kabupaten Magetan 2018. Seminar tersebut dihadiri ribuan guru PAUD, SD dan SMP.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Share:

Disdik Kota Bandung gelontorkan dana Rp 99 miliar untuk tenaga honorer di Bandung

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung akan memberikan honorarium tambahan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non Aparatur Sipil Negara (ASN). Disdik menyiapkan anggaran sebesar Rp 99 miliar untuk guru dan tenaga pendidik honorer baik di sekolah negeri maupun swasta di Kota Bandung.

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra, mengatakan pemberian honorarium tambahan ini merupakan perhatian Pemkot Bandung untuk para PTK non ASN. Jika sebelumnya hanya dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sekarang jumlahnya mencapai Rp 99 miliar.

"Sebelumnya para PTK non ASN ini hanya mendapat honor rata-rata Rp 300 ribu dari pemerintah dalam satu tahun. Namun untuk saat ini akan diberi tambahan honorarium setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap triwulan," ujar Cucu kepada wartawan di kantor Disdik, Jalan Ahmad Yani, Jumat (11/5).

Dia mengatakan, tambahan honorarium ini akan diberikan untuk PTK non ASN di jenjang PAUD/TK, SD dan SMP. Jumlah tambahan honorarium yang diberikan ini berbeda-beda, tergantung tingkatan sekolah.

Untuk PTK non ASN di Paud/TK formal diberikan honorarium tambahan sebesar Rp 820 ribu perbulan. Adapun jumlah penerimanya sebanyak 975 orang. Sementara untuk PAUD/TK non formal sebesar Rp 750 ribu perbulan dengan jumlah penerima 1.854 orang.

Sementara untuk guru SD diberikan honorarium tambahan sebesar Rp 820 ribu perbulan. Jumlah guru SD yang menerima sebanyak 3.550 orang. Untuk tenaga administrasi SD sebesar Rp 520 ribu perbulan. Jumlah penerima 
sebanyak 856 orang.

Untuk guru tingkat SMP diberikan honorarium tambahan sebesar Rp 1.250.000. Jumlah penerimanya sebanyak 1.740 orang. Sementara untuk tenaga administrasi SMP sebesar Rp 650 ribu perbulan. Jumlah penerima sebanyak 921 orang.

"Honorarium tambahan ini dihitung mulai dari Januari 2018 dan akan dibayarkan tiap triwulan dengan sistem transfer ke rekening penerima,"‎ ungkapnya.

Cucu mengungkapkan, tidak semua PTK non ASN bakal mendapatkan honorarium tambahan. Menurut Cucu sesuai dengan Kepwal diatur beberapa syarat yang berhak menerimanya di antaranya PTK yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sampai dengan Desember 2017.

"Dalam kepwal diatur kriteria siapa PTK non ASN yang berhak menerima. Pertama, mereka yang terdata di Dapodik sampai Desember 2017. Bisa jadi ada guru mengajar tapi tidak masuk data pokok pendidikan," ucapnya.

Syarat lainnya, lanjut Cucu yakni PTK non ASN belum mencapai batas usia pensiun. Selain itu, PTK non ASN yang berhak menerima tambahan honorarium ialah yang selama ini belum menerima tunjangan profesi guru (TPG). Bantuan ini juga diprioritaskan bagi PTK yang bertugas di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Honorarium tambahan ini juga hanya bagi PTK yang selama ini belum menerima tunjangan profesi guru. Jadi kalau ada yang sudah menerima berarti tidak diberikan tambahan honorarium," ungkapnya.

Rencananya, program pemberian tambahan honorariun bagi PTK non ASN ini akan diresmikan dalam puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kota Bandung, Sabtu (12/5) besok.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Rekrutmen CPNS 2018, Kemendikbud Siapkan Formasi Khusus Guru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengaku, hampir semua daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru. Khususnya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, pada tahun ini Kemendikbud telah menyiapkan formasi khusus untuk penerimaan guru PNS.

Hanya saja, aku Mendikbud Muhadjir Effendy, saat konfirmasi Suara NTB usai membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) di Lapangan Bakti Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) Senin, 7 Mei 2018, Mendikbud belum bisa mengungkap berapa jumlah formasi guru PNS yang disiapkan.

Soal berapa yang akan dibuka, ujarnya, masih dilakukan pengkajian dan dianalisis kebutuhannya serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Sementara dalam hal ini, pemerintah pusat tidak mampu mengangkat tenaga guru dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Diakuinya, pemenuhan guru PNS menjadi fokus pihaknya. Mengingat, persoalan kekurangan guru PNS yang hampir terjadi di semua daerah. Tetapi pemenuhannya tentu akan dilakukan secara bertahap, mengingat, masih banyak persoalan lain yang juga mesti diselesaikan.

Menyinggung soal nasib guru honor, Efendy mengaku itu juga bagian dari perhatian pemerintah. Di mana pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa mengakomodir keberadaan guru honor tersebut. “Guru honor juga tetap kita perhatikan. Tapi bagaimana polanya, masih sedang dicarikan formulasi yang tepat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum, S.H.M.Pd., mengaku, secara umum untuk Loteng saat ini masih kekurangan sekitar 2.500 lebih guru. Terbanyak guru Sekolah Dasar (SD) ditambah guru SMP. Banyaknya kekurangan guru ini, ujarnya, salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS. Sementara setiap tahun ratusan guru di Loteng memasuki masa pensiun.

Untuk itu, satu-satunya harapan untuk bisa mengurangi kekurangan guru PNS adalah dengan mencabut moratorium penerimaan CPNS, khususnya lagi untuk guru PNS. “Harapan kita moratorium penerimaan PNS bisa segera dicabut,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan Kemendikbud segera menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia.

Sahabat pembaca Info Honorer sudah tahukah anda bahwa  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia.

Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, mengingat gaji guru honorer di banyak daerah masih jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota.

Menurutnya, harus ada upaya ekstra agar para guru honorer digaji di atas UMK.

“Sekaligus mengecek dan mengevaluasi guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Ia menambahkan, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dievaluasi karena sering dikeluhkan terlambat.

Padahal berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah maka 15 persen dari dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer.

Karena itu, pencairan dana BOS pun mestinya bisa tepat waktu.

Bamsoet juga meminta pemda lebih memperhatikan kesejahteraan guru.

“Terutama guru honorer, agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat,” ucapnya.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, pemerintah sebaiknya membuat regulasi turunan mengenai guru atau tenaga pengajar honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas,” cetusnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Saran Bamsoet soal Banyaknya Guru Honorer Digaji di Bawah UMK
Penulis: Rina Ayu Panca Rini

Share:

Menpan: Ada Penerimaan CPNS Tahun Ini, Tenaga Honorer Tetap Ikut Tes

Sahabat pembaca Info Honorer terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur memastikan tidak ada lagi pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Menpan Asman menegaskan, tenaga honorer harus ikut tes seleksi calon PNS ( CPNS) sesuai dengan amanat Undang-undang. 

Hal itu dikatakan Asman kepada wartawan usai membuka Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Kemenpan RB di Hotel Clarion Makassar, Kamis (3/5/2018). 

“Yang jelas ada penerimaan CPNS tahun ini dan semua harus melalui melalui tes. Hasil seleksi semua diumumkan secara transparan dan tidak ada lagi sistem titipan pejabat dan lainnya," kata dia. 

"Jadi kalau ada pegawai yang sudah bekerja lima tahun, dua tahun atau tiga tahun, silakan ikut tes jika ingin jadi PNS." 

Menpan Asman menjamin transparansi dalam rekrutmen CPNS, dimana yang lulus seleksi dipastikan betul-betul berdasarkan kompetensi. Dimana saat ini, era keterbukaan membuat tidak ada lagi orang yang lulus seleksi berdasarkan rekomendasi pejabat tertentu. 

"Bupati, Gubernur, termasuk Menteri sekali pun tidak bisa bantu jadi CPNS. Yang bisa membantunya adalah kemampuan individunya sendiri. Ada tesnya, ada soal-soalnya," tegas Asman. 

Dia memaparkan bahwa pemerintah ingin PNS yang menduduki suatu jabatan harus berdasarkan kompetensi. Dimana suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang ingin bekerja profesional serta punya kompetensi yang pas di bidangnya. 

"Pentingnya manajemen aparatur sipil negara berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sebab PNS merupakan orang-orang pilihan. Kalau salah merencanakan dan salah merekrut, maka 30-50 tahun ke depan kita akan salah menanggung beban," papar Asman dalam rapat koordinasi di hadapan perwakilan PNS dari 185 kabupaten/kota se-Indonesia di Kota Makassar. 

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah berencana membuka seleksi CPNS untuk berbagai formasi pada tahun ini. Meski tidak disebutkan kapan waktu pasti pelaksanaannya, namun perundang-undangan tidak lagi membenarkan adanya perekrutan CPNS tanpa tes.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menpan: Ada Penerimaan CPNS Tahun Ini, Tenaga Honorer Tetap Ikut Tes", https://regional.kompas.com/read/2018/05/03/19542701/menpan-ada-penerimaan-cpns-tahun-ini-tenaga-honorer-tetap-ikut-tes
Penulis : Kontributor Makassar, Hendra Cipto
Editor : Aprillia Ika
Share:

Hardiknas, Status Guru Honorer Jadi Sorotan

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu 2 Mei, menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menyoroti kembali nasib tenaga pendidik terutama para guru yang masih berstatus honorer.

Sejumlah guru honorer K2 menuntut pemerintah agar mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada demo Hari Buruh atau May Day, Selasa (1/5) kemarin. Mereka turun ke jalan karena merasa sudah belasan tahun mengabdi menjadi pendidik, tetapi belum mendapat kejelasan status. Belum lagi soal gaji guru honorer yang dinilai terlampau kecil. 

Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan dinas pendidikan di level provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan mekanisme pengangkatan guru honorer didasarkan pada kebutuhan, bukan bersifat subjektif. Termasuk, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Pemerintah juga dituntut melakukan pendataan yang valid terkait jumlah guru yang dibutuhkan dengan ketersediaan jumlah guru di lapangan.

Kemendikbud tahun ini telah berencana mengangkat guru ASN (aparatur sipil negara), termasuk memberi kesempatan bagi guru honorer untuk ikut seleksi.

Akhir Maret 2018 lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur agar membuka lowongan 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. 

Menurut Muhadjir, hal itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan guru, sekaligus membuka kemungkinan mengangkat guru honorer.

Direktur Pembinaan Guru Kemendikbud Anas Adam sementara itu mendapat laporan terakhir bahwa Kemenpan RB hanya akan membuka lowongan untuk 80 ribu guru tahun ini, itu pun gabungan guru PNS dan honorer. Namun, angka tersebut memang masih belum final.

"Guru PNS kita sesuai formasi yang diberikan Menpan-RB dan usulan kabupaten/kota, (data) belum kumpul semua karena yang berhak usulkan adalah kabupaten/kota," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/5).

Anas tak menampik soal kecilnya gaji guru honorer di beberapa wilayah. Anas menyebut angka besaran gaji itu mutlak tergantung dari anggaran belanja pegawai APBD masing-masing daerah.

"Itu gaji digaji oleh kabupaten/kota. Angkanya bervariasi. Ada yang memberikan sesuai UMP (upah minimum provinsi), ada yang kurang, itu tergantung kemampuan daerah masing-masing," kata Anas. 

"Keluhan mereka Rp250ribu sampai Rp300 ribu," ujarnya melanjutkan.

kata Anas, pernah berharap guru honorer digaji sesuai UMP daerah masing-masing. Masalahnya, tidak semua guru honorer itu mengajar sesuai jam yang dibutuhkan. Dari standar 24 jam per minggu, kadang guru honorer hanya mengajar dua sampai empat jam per minggu.

"Metode gaji per bulan, tetapi standarnya 24 jam per minggu. Di bawah itu, ada daerah yang gajinya per jam. (Metode gaji) belum seragam, sesuai kemampuan daerah masing-masing," kata Anas.

Menyikapi hal ini, Kemendikbud sebagai pemerintah pusat menyarankan pemerintah daerah (pemda) mengadakan pemerataan guru. Menurutnya, gaji kecil disebabkan karena tidak meratanya sebaran guru, yakni ada daerah yang kelebihan maupun kekurangan guru. Dengan saling menutupi kebutuhan guru, tidak akan banyak guru honorer yang harus digaji. 

"Misalnya mereka harus menggaji 1000 orang, ternyata dengan 500 orang bisa meningkat gajinya. Itu yang kami inginkan terjadi. Pemerataan kami dorong" kata Anas.

Berita ini bersumber dari CNN.



Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.