Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Honorer K2 Lombok Utara Diajukan ke Kemen PANRB

Sahabat usulan tenaga honorer Katagori 2 (K2) melalui aksi hearing beberapa waktu lalu direspons Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Senin, 9 April 2018 lalu, Pemda KLU langsung mengajukan berkas usulan CPNS dari kalangan honorer K2 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., Selasa, 10 April 2018  mengungkapkan, usulan CPNS untuk tenaga guru honorer K2 diajukan. Bersama BKD, hadir pula pejabat KLU dari Asisten III Setda KLU dan Plt. Kepala Dinas Dikpora KLU, untuk mendampingi di Kemenpan RB.

“Permintaan honorer K2 sudah kita tindaklanjuti, usulan CPNS dari K2 kita sudah serahkan ke Menpan RB. Bahasa surat hanya usulan untuk pengangkatan menjadi CPNS, diterima atau tidak tergantung pusat,” ungkap Najib.

Berkas usulan honorer K2 di Kemen PANRB, diajukan melalui Deputi Perencanaan SDM. Oleh Staf Deputi Perencanaan SDM yang menerima usulan, dikatakan bahwa saat ini Kemenpan RB masih menunggu kebijakan Presiden sehubungan dengan berakhirnya PP terkait pengangkatan K2. Mengingat PP yang mengatur pengangkatan K2 sebagai CPNS telah berakhir per Desember 2017 lalu. Setelah berakhirnya PP, maka untuk selanjutnya, seluruh daerah di Indonesia menunggu kebijakan dari presiden.

“Mudahan saja bisa. Kita juga sedang menunggu PP yang mengatur P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak). Maksudnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini adalah bagian dari ASN tetapi yang membedakan P3K tidak memperoleh dana pensiun,” terangnya.

Najib berharap dengan keberadaan ASN ditambah dengan kemungkinan terekrutnya pegawai P3K maka, jumlah pegawai di KLU bertambah secara bertahap untuk mengcove kekurangan yang ada.

“Untuk saat ini Peraturan Pemerintah tentang P3K belum keluar. Semua daerah di Indonesia sedang menunggu. Umpama tidak bisa diakomodir lewat PNS, sepertinya lewat P3K bisa mengakomodir,” tandasnya.

Untuk diketahui, sekitar 90 orang tenaga honorer katagori dua (K2) mendatangi Kantor DPRD KLU pada awal April lalu. Mereka menggelar aksi hearing dengan tujuan untuk meminta kejelasan atas nasib mereka selama mengabdi sebagai tenaga guru di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.