Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Berita Terbaru Pendaftaran CPNS 2018 dan Nasib Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menpan-RB Asman Abnur belum memberikan kepastian tanggal pendaftaran CPNS 2018. Dia hanya mengatakan, pendaftaran dilakukansetelah Pilkada Serentak 2018 yang digelar 27 Juni.

Dijelaskan Asman, rekrutmen CPNS 2018 dalam rangka menggantikan sekitar 220 ribu orang PNS yang telah pensiun. Namun, jumlah yang direkrut tidak sebanyak itu.

“Kami akan rekrut di bawah itu (jumlah PNS pensiun),” ujarnya saat berada di Gedung Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Rabu (25/4). Asman pernah menyebut, jumlah yang direkrut hanya 50 persen dari total PNS pensiun tersebut.

Dijelaskan juga, kuota CPNS 2019 diberikan berdasarkan keperluan pembangunan di daerah. Baik dari sektor pariwisata, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Namun, tetap yang paling diutamakan yakni untuk pendidikan dan kesehatan.

“Jadi, ukurannya ini prioritas. Kami akan lihat instansi mana yang lebih prioritas untuk menerima pegawai. Paling banyak memang dari sisi pendidikan dan kesehatan. Itu sudah mutlak,” tegasnya.

Terkait dengan nasib honorer K2 yang menuntut segera diangkat menjadi CPNS, Asman menegaskan, pihaknya hanya mengikuti aturan saja. Sebab, selama dua tahun honorer diberikan kesempatan untuk tes.

“Kami mengikuti saja. Kalau peraturannya mewajibkan honorer untuk ikut tes, ya harus tes. Tapi yang paling prinsip, umurnya (honorer, red) tidak boleh lebih dari 35 tahun,” pungkasnya.

Di sisi lain, Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan, dilihat dari segi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2018, maka Belanja Tidak Langsung (BTL) atau belanja pegawai di Pemprov Kalteng lebih dari 50 persen.

Hal ini tidak sesuai dengan aturan main rekrutmen kali ini, bahwa pemerintah daerah yang belanja pegawainya lebih 50 persen tidak akan mendapat kuota CPNS. Untuk itu, lanjut Plt Sekda, pihaknya akan melakukan lobi-lobi dengan Kemenpan-RB. Apalagi, semenjak moratorium CPNS, semakin banyak pula PNS di Pemprov yang pensiun, namun belum ada penerimaan lagi hingga kini.

“APBD Kalteng secara fiskal tidak sehat. Dari struktur APBD ini, belanja pegawai di angka 54 persen. Untuk menambah formasi, mesti di bawah 50. Ini yang akan ditelaah. Tentu kami ada kiatnya. Meskipun demikian, kami sudah usulkan 2.000 formasi,” ujarnya, kemarin. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Guru honorer yang mau diangkat PNS silakan ikut rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi para pengajar yang berstatus honorer. Karena tahun ini, pemerintah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru terbuka lebar bagi tenaga honorer.

Namun, para guru honorer harus menjalani tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) melalui sistem computer assisted test (CAT). Karena itu prosedur yang wajib di jalani.

"Guru honorer yang mau diangkat PNS silakan ikut rekrutmen CPNS. Tentu saja ikut prosedur tes CAT," kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, Selasa (24/4).

Hamid juga menegaskan, tidak ada pengangkatan guru PNS dengan tanpa tes. Menurutnya, tes tidak sebatas administrasi, tetapi juga TKD dan TKB.

"Sampai sekarang belum ada formula khusus untuk pengangkatan CPNS dari guru honorer tanpa tes. Kalau berharap langsung diangkat, ya, enggak bisa," ucap Hamid.

Sebagaimana diketahui, tahun ini Kemendikbud mengusulkan tambahan formasi 100 ribu guru PNS. Guru baru itu akan disebar ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ada tiga provinsi yang mendapatkan kuota terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Menpan-RB Minta Honorer K2 Persiapkan Diri Ikuti Tes CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, honorer K2 pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus dites. Ia pun meminta para honorer K2 mempersiapkan diri.

"Untuk diakomodasi, mereka (K2) harus dites. Karena itu mereka harus mempersiapkan diri," ujar Menteri usai peresmian "Mal Pelayanan Publik" di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (21/4).

Undang-undang kepegawaian saat ini menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sehingga, apabila tidak bisa masuk menjadi PNS, bisa diakomodasi menjadi P3K.

"Tetaplah mempersiapkan diri menjelang tes," kata Asman.

Menteri menambahkan, pola perekrutan PNS dimulai dari setiap daerah mengajukan ke Kementerian Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Kemudian, kuotanya diputuskan secara nasional termasuk tesnya.

"Sulut sudah mengajukannya ke Kemenpan-RB," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan 'lampu hijau' untuk mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2018. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy usai rapat internal bersama wakil presiden terkait tata kelola dan proses rekrutmen guru.

Muhadjir menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 736 ribu guru honorer yang harus diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, proses kedepannya akan disinkronisasi terlebih dahulu dengan data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tadi pak wakil presiden pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bisa juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Muhadjir ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (2/4).

Berita ini bersumber dari Republika Online
Share:

Perwakilan guru honor di Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi di antaranya status pengangkatan honor katagori 2 agar segera diangkat menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa sejumlah perwakilan Guru honor yang tergabung dengan Forum Komunikasi Guru Honor Sekolah Indonesia (FKGHSI) dan Forum Tenaga Pendidik dan Pendidikan Tenaga Honor Sekolah (FTPPTHS) Kabupaten Bandung menggelar Audensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Ketua FKGHSI Kabupaten Bandung Toto Ruhiyat mengatakan, beberapa perwakilan guru honor di Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi di antaranya status pengangkatan honor katagori 2 agar segera diangkat menjadi PNS.

Menurutnya, dalam audensi tersebut DPRD berjanji akan mengawal aspirasi tentang pangangkatan status guru honor menjadi PNS dan juga alokasi dana Bosda akan ada penambahan anggaran sekolah SMA/SMK yang sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Kami sangat mengapresiasi dan mengicapkan terimakasih atas langkah yang akan dilakukan DPRD khususnya tentang kesiapan mereka untuk mengawal aspirasi tentang pengangkatan status gonor K2 untuk diangkat menjadi PNS,” jelas Toto ketika ditemui kemarin (17/4)

Lebih lanjut toto mengatakan, tercatat jumlah guru honor katagori 2 di Kabupaten Bandung sekitar 2500 orang yang tersebar di sekolah.

Menurutnya, keberadaan guru honorer sebetulnya sangat membantu dunia pendidikan. Sebab, selama ini peran guru honorer memiliki beban tugas sama bila dibandingkan dengan guru PNS.
Dia menilai, pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian kepada guru honorer yang telah mencurahkan segenap pemilikirannya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun, pada kenyataannya sejauh ini belum ada tanggapan yang berarti dari pemerintah untuk membuat guru-guru honorer sejahtera.

Meski begitu, dia meyakini, pengabdian guru-guru honorer kepada dunia pendidikan patut disyukuri. Sebab, meski tanpa penghargaan berarti semua guru honorer masih semangat memberikan tenaga dan pemikirannya untuk kemajuan pendidikan.

’’Guru-guru Honorer tetap akan terus berjuang untuk menuntut keadilan kepada pemerintah agar diperhatikan,”pungkas dia.

Berita ini bersumber dari Jabar Ekspres.
Share:

Saat ini belum ada regulasi tenaga honorer K2 diangkat jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa  Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Utara dr. Fauzan Fuad, setelah melakukan konsultasi dengan Kemenpan-RB mengungkapkan bahwa gaji tenaga honorer K2 di Lombok Utara, ada peluang disetarakan dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu merupakan tindaklanjut hasil hearing para tenaga honorer K2 yang digelar di Kantor DPRD Lombok Utara belum lama ini.

“Kemarin bersama Asisten III, Kepala BKD, dan Ketua maupun Sekretaris K2 sudah ke Kemenpan. Memang dijelaskan saat ini belum ada regulasi mereka diangkat jadi CPNS,” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/4).

Dikatakan, Kemanpan RB saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dengan menjadi P3K maka honorer K2 akan mendapatkan gaji setara dengan ASN, demikian pula dengan tunjangan. Hanya saja, kata Fauzan, pegawai P3K tidak akan mendapat hak pensiun layaknya abdi negara pada umumnya.

“Jadi itu bisa pensiun sampai umur 60 dengan gaji dan tunjangan sama seperti ASN, cuma tidak punya hak pensiun. Sekarang ini Pusat sedang menunggu PP-nya,” kata Fauzan.

Menurutnya, Pemkab Lombok Utara terus berupaya agar para tenaga honorer K2 mendapat kesejahteraan yang layak.

Lebih lanjut dia menungkapkan, khusus tenaga pendidik dan kependidikan, Kemenpan RB sudah meminta arsip nama-nama pegawai yang notabene sudah bekerja cukup lama.

Dari pertemuan tersebut pihaknya telah menyerankan setidaknya 124 nama. Ia berharap arsip itu bisa dijadikan acuan sehingga nantinya dapat diprioritaskan Pemerintah Pusat.

“Harapan kami begitu. Kita diminta untuk merangking lagi siapa saja yang sudah bekerja lama, misalnya 10 tahun kah atau berapa. Saya bilang, tolong dijadikan pertimbangan karena mereka sudah membuktikan diri dalam kondisi honor kecil mereka tetap bekerja. Kita berharap bahwa honorer lainnya begitu,” jelasnya.

Menyikapi fenomena tenaga honorer K2 ini, dalam waktu dekat pihaknya akan berkunjung ke Kabupaten Jembrana-Bali. Dimana menurut informasi bahwa kabupaten tersebut mengakomodir tenaga honorer guru K2, untuk dijadikan pegawai kontrak daerah.

Jika kenyataannya demikian, maka para honorer setidaknya bisa mendapat gaji cukup bagus dibandingkan saat ini.

“Kita akan ke Jembrana, kami dengar mereka bisa dimasukan dalam pegawai kontrak. Saya akan berusaha cari payung hukum. Kalau boleh, kan kita juga ingin penghasilan teman-teman ini, harus dicari jalan keluarnya,” tandasnya.

“Selain itu, di Perubahan nanti kami akan menambah supaya mereka bisa dapat Rp 300 ribu tiap bulan. Tentu komitmen dewan (pada saat hearing yang berjanji menyetujui, red) dibutuhkan dalam pengusulan nanti,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengakui bahwa pihaknya telah cukup lama mendengar terkait adanya P3K.

Meski tidak pesimis, politisi Hanura ini juga enggan jumawa. Sebab menurutnya hingga sekarang belum ada dasar regulasi terkait P3K kendatipun rancangan undang-undang itu sudah masuk prolegnas.

“Sama berarti penjelasannya. Sekarang ini apakah sudah selesai atau tidak (dibahas dalam prolegnas, red), kan sampai saat ini PP itu belum ada. Apakah nanti P3K ini orang profesional akademisi yang dibutuhkan pemerintah atau K2,” terangnya.

Ardianto menilai, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan legislatif saat ini, yaitu bagaimana menyuarakan apa yang menjadi aspirasi tenaga K2. Artinya, terus mendesak Pusat agar mereka bisa mendapat tempat di CPNS. Selain itu, memastikan pula agar dalam APBD Perubahan dana Bosda maupun transport bisa ditambah.

“Maksudnya, P3K ini belum pasti, mekanismenya bagaimana. Jangan menjanjikan sesuatu, tetapi perjuangkan saja, termasuk untuk transport mereka,” pungkas Ardianto.

Berita ini bersumber dari Kicknews.Today
Share:

Temui Menpan RB RI di Jakarta, Bupati Aceh Timur Minta Honorer K1 dan K2 Diangkat Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Bupati Aceh Timur, H Hasballah SH Bin HM Thaib, Kamis (5/4/2018) menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Asbur, di kantornya di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Bupati Aceh Timur, memohon kepada Menpan RB agar mengangkat honorer K1 dan K2, serta guru yang bekerja pada intansi swasta (bukan intansi pemerintah) di Aceh Timur untuk menjadi PNS.

Kepada Menpan-RB, Bupati juga menyebutkan bahwa di Aceh Timur saat ini terdapat 800-an tenaga honorer K-1, dan K2 yang belum diangkat menjadi PNS.

Selain itu, di Aceh Timur, juga terdapat sekitar 50-an tenaga pengajar yang lulus tetapi dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikarenakan mereka tidak bekerja pada instansi pemerintah/swasta.

“Kami mohon pertimbangan Bapak Menpan RB untuk merekomendasikan pengangkatan tenaga honorer K1, dan K2, serta bagi mereka yang tidak berkerja di instansi pemerintah/swasta untuk bisa diproses menjadi PNS,” pinta Bupati Hasballah kepada Menpan RB RI sesuai dengan siaran pers tertulis yang diterima Serambinews.com, Jumat (6/5/2018).

Terkait permohonan ini, di hadapan Menpan RB, Bupati memaparkan beberapa pertimbangan sehingga pihaknya sangat berharap Menpan RB mengeluarkan rekomendasi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.

Pertama, kata Bupati, dikarenakan tenaga honorer K1 dan K2, tersebut telah bertugas sebagai guru di sekolah-sekolah di berbagai pelosok di Aceh Timur selama 10 sampai 20 tahun.

Sementara bagi tenaga pengajar yang tidak bekerja di instansi pemerintah, kata Bupati juga sangat berjasa membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Timur dari masa konflik dulu.

Untuk itu, ungkap Bupati, di penghujung masa pengabdian mereka itu sudah sepatutnya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka berupa pengangkatan menjadi PNS karena usia mereka kini rata-rata suah mencapai 45-50 tahun.

Selain itu di hadapan Menpan RB, Bupati juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang memproses pengangkatan tenaga kontrak daerah untuk mengakomodir tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS.

“Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka yang telah mengabdi untuk kemajuan daerah,” ungkap Bupati.

Sambut Baik

Sementara itu, Menpan RB RI Asman Asbur, menyambut baik usulan dan permohonan yang diajukan Bupati Aceh Timur kepadanya. Karena itu, Menpan RB menyarankan Pemkab Aceh Timur, untuk mengirimkan data yang valid dalam waktu sesegera mungkin.

“Tentunya kami akan mempelajari terlebih dahulu data tersebut, jangan sampai ada peraturan-peraturan yang kita langgar. Mudah-mudahan ada solusi yang baik bagi tenaga honorer K-1 dan K-2, serta tenaga pengajar yang berkerja tidak di intansi pemerintah,” ungkap Menpan RB.

Dalam pertemuan itu, Bupati Aceh Timur, juga mengundang Menpan RB untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Timur, untuk melihat Aceh Timur lebih dekat dan dapat beraudiensi langsung dengan ASN di Aceh Timur.

Berita ini bersumber dari Serambinews.

Share:

Setiap Tahun 5.000 Guru Pensiun, Pemerintah Akan Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS). 

Alasannya, setiap tahun ada 5 ribu guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru. 

"Kami evaluasi jumlah guru secara nasional. Karena tiap tahun kira-kira kurang lebih 5 ribu guru pensiun. Maka itu harus diganti," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2018). 

Menurut Kalla, pemerintah juga mengevaluasi cara yang tepat untuk merekrut guru honorer sebagai ASN. 

"Bagaimana cara merekrut guru yang baru. Baik itu yang sekarang yang sekarang ini bekerja sebagai guru honorer, dan juga guru yang baru," kata dia.

Rekrutmen tersebut, kata Kalla, juga akan dilakukan melalui tes dan tak asal mengangkat guru honorer saja. 

"Jadi semuanya akan dikelola dengan baik, dengan tes. Karena butuh kualitas dan ditingkatkan. Jadi ya perlu mencari calon guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," terang Kalla. 

Sebelumnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan, dan kesehatan. 

Menurut Asman, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata. Mayoritas guru, misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. 

Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada. 

Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.

Berita ini bersumber dari Kompas.


Share:

Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai CPNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Kemarin (2/4), Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Pertemuan tersebut membahas tata kelola dan rekrutmen guru.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan setidaknya perlu diangkat 736 ribu guru honorer di sekolah.

Tapi, data tersebut masih akan diselaraskan dengan data dari KemenPANRB yang telah mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui kebutuhan riil.

”Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru honorer menjadi ASN, bisa CPNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi,” ujar Muhadjir.

Namun, dia masih enggan memastikan skema yang akan diambil dalam proses pengangkatan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru bersama lima menteri di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lima pembantu presiden yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menpan-RB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"(Rapat) berkaitan dengan tata kelola dan rekrutmen guru yang sudah beberapa tahun ini karena moratorium, ini banyak sekali yang sudah pensiun. Dan kemudian rasio guru ini tetap harus kita isi terus," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat dengan Wapres, Senin (2/4/2018).

Puan mengatakan, rapat ini juga mengkaji soal penempatan guru di daerah-daerah agar rasio jumlah guru sepadan dengan murid, yakni satu berbanding 16.

"Guru ini ada banyak. Dari Kemendikbud ada guru umum, guru normatif, guru agama, dan lain-lain. Ini akan kita kaji kembali kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.

Untuk membahas penempatan guru di daerah, maka diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Puan menuturkan, pemerintah juga tengah mengkaji membuka lowongan atau mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, saat ini kebutuhan itu tengah dihitung oleh Kemenpan-RB, Kemendibud, beserta kementerian terkait lainya.

"Kita akan pertimbangkan dan kita akan kaji. Bahwa honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan kerja berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh Pak Menpan. Kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh Pak Mendikbud dan Kemenag untuk guru di madrasah. Kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," jelas Puan.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya membutuhkan 736 ribu guru untuk diangkat menjadi PNS. Namun, saat ini pengangkatan tersebut masih harus menunggu hasil cross check data dari Kemenpan-RB.

"Karena Pak Menpan mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui berapa kebutuhan riilnya. Sekarang sedang kita selaraskan antar data-data yang ada untuk kemudian kita ambil keputusan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

"Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi," sambung dia.

Muhadjir menuturkan, ketimpangan jumlah guru di daerah-daerah kerap terjadi. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji pola persebarannya demi meminimalisir penumpukkan guru di salah satu daerah saja.

"Ada beberapa provinsi yang memang mengalami kelimpahan guru secara akumulatif, tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami kekurangan. Kemudian pola persebarannya juga masih kita pelajari. Ini akan kita perjelas mekanismenya sehingga jangan sampai praktik sekarang ini, penumpukkan guru di suatu kabupaten atau penumpukkan guru di suatu sekolah. Itu sulit untuk segera diadakan redistribusi," ungkap dia.

Di sisi lain, Menpan-RB Asman Abnur mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah konsentrasi memvalidasi data untuk mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Namun begitu, ia menegaskan rekrutmen guru akan dilakukan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Kekurangan guru ini harus dihitung, berapa sebenarnya jumlah guru yang kurang, karena banyak juga guru yang diangkat menjadi pejabat struktural, misalnya jadi kepala dinas, ini juga harus dihitung. Ini juga ada penumpukkan di satu sisi dan kekurangan di satu sisi, dan ini sedang melakukan validasi," ungkap Asman.

"Kami sedang koordinasi terus dengan Mendikbud dan Kementerian Agama agar angka validasi nanti menjadi acuan, jumlah yang pensiun, jumlah yang kurang, jadi acuan di Menpan ‎menentukan formasinya," pungkas menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.