Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

KN-ASN mengapresiasi langkah ADKASI yang terus mendukung revisi UU ASN.

Sahabat pembaca Info Honorer K1, K2 dan non Kategori, sudah tahukah anda bahwa Komite Nusantara-Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) mengapresiasi langkah Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang terus mendukung revisi UU ASN.

Menurut Ketua Umum DPP KN-ASN, Mariani, apa yang dilakukan pengurus dan jajaran ADKASI akan mempercepat proses pembahasan.

"Revisi UU ASN ini akan mengakomodir PTT (pegawai tidak tetap) hingga honorer dari semua profesi yang bekerja secara terus menerus melayani masyarakat," ujar Mariani, Jumat (30/3).

Dia berharap revisi UU ASN kali ini mampu menyelesaikan berbagai problematika kepegawaian di Indonesia yang hingga empat tahun pascadisahkannya UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, belum mampu menjawab prinsip-prinsip keadilan dan keprofesionalan aparatur.

"Hanya melalui revisi UU ASN seluruh pegawai pemerintah non-PNS tanpa memandang profesi bisa diangkat secara langsung menjadi PNS tanpa harus melalui seleksi," bebernya.

Mariani yang berprofesi sebagai perawat ini menambahkan, pegawai non-PNS tersebut telah teruji kesetiaan dan keprofesionalannya dalam menjalankan tugas serta fungsi pemerintahan secara umum.

"Itu sebabnya revisi UU ASN ini harus disegerakan agar tidak menjadi beban bagi pemerintah yang akan datang," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Bagaimana peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tahun ini?

Sahabat pembaca Info Honorer K1, K2 dan non Kategori, sudah tahukah anda bahwa  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, berencana mendata kembali jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia. Pendataan ini seiring dengan semakin maraknya keluhan tenaga honorer yang tidak kunjung diangkat menjadi PNS.

"Yang jelas dalam aturan PP nya kan sudah ada kemarin. Jadi jumlah yang diangkat pegawai honor sampai saat ini mengkuti aturan 2014 sudah 1 juta lebih. Harusnya sudah selesai masalahnya. Nah sekarang, ternyata belum. Makanya sekarang kita data lagi," ujar Menteri Asman di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/3).

Menteri Asman mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji kriteria pegawai yang dikategorikan sebagai tenaga honorer. "Apakah dia benar-benar pegawai honor atau bukan. Karena ada yang mengaku-ngaku honor. Ada yang benar-benar honor. Sekarang lagi kita data," jelas Menteri Asman.

Selain mengkaji kriteria honorer pihaknya juga akan menggali informasi dari instansi terkait mengenai penetapan honorer. Termasuk pejabat yang menetapkan pegawai tersebut merupakan pegawai honor.

"Lagi kita data, siapa yang mengangkat dulu. Kemudian pejabat pegawainya dulu yang mengangkat siapa. Kalau berapa tahun masuk, tidak dalam kategori pegawai honor. Kan, ada juga yang mengaku honor. Maka dari itu, kita data dengan baik supaya tidak salah," jelasnya.

Menteri Asman belum dapat memastikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dapat dilakukan tahun ini. "Kita tidak bisa memastikan karena datanya belum ada. Jangan pakai perasaan dulu. Belum ada langkah kesitu kita fokus dulu kriterianya. Itu kita susun. Nanti ada PP mengatur itu," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Menpan-RB Asman Abnur soal Honorer K2 Usia Lebih 35 Tahun

Sahabat pembaca Info Honorer K1, K2 dan non kategori, sudah tahukah anda bahwa masalah usia hingga saat ini masih menjadi kendala pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

Menpan-RB Asman Abnur menjelaskan, honorer K2 atau yang sudah berusia 35 tahun ke atas tetap bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Seperti yang sudah disampaikan, jika tidak menjadi pegawai negeri sipil (PNS), honorer K2 yang sudah usia lebih 35 tahun nantinya bisa mengikuti seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Menjadi PPPK aturannya juga lebih mudah, karena tidak dibatasi umur. Asalkan bisa lolos penerimaan yang tesnya sama dengan penerimaan CPNS pakai sistem CAT (computerized assisted test)," ujar Asman Abnur ketika ditemui di rumah jabatan gubernur Kaltara, beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, Kaltara telah mengusulkan 1.770 formasi untuk penerimaan CPNS 2018 yang berkasnya diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kepada Menteri Asman usai memberikan pengarahan kepada 423 CPNS hasil seleksi 2017.

Menteri Asman bahkan menyampaikan bakal kembali memberikan prioritas terhadap usulan dari Pemprov Kaltara. Namun, tetap menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

MenPANRB Asman Abnur : “Kami segera akan mencarikan solusi yang berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundang2an untuk honorer K2 yg tdk lulus seleksi thn 2013.

Sahabat pembaca Info Honorer K1, K2, dan Non Kategori, sudah tahukah anda bahwa rapat dengar pendapat yang pagi tadi dilakukan gabungan Komite 1, Komite 3 dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Kementerian PAN/RB terkait dengan program kerja dan rencana perubahan UU ASN no. 5/2014 di ruang rapat DPD RI Senayan Jakarta yang langsung dipimpin Menteri Asman Abnur bersama seluruh deputinya berjalan dinamis dengan dihadiri 25 anggota komite dan BAP. Acara RDP dipimpin Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubid dan dipandu oleh Ketua Komite 1 Ahmad Muqqowam.

Andi Surya, Anggota DPD RI Wakil Lampung menyinggung perihal keberadaan 439.956 tenaga honorer K2 yang hingga saat ini masih terkatung-katung nasibnya. Disebutkannya: “Nasib 439-ribuan honorer K2 menjadi tidak jelas ketika KemenpanRb harus menunggu perubahan UU ASN no. 5/2014.

Mereka sudah tidak bisa menunggu karena faktor usia yang mendekati pensiun. Sementara di sisi lain KemenpanRb dapat menerima 6.296 CPNS Guru Garis Depan dari jalur umum pada 2017 yang lalu. Tentu ini menjadi tidak adil dirasakan oleh Honorer K2. Oleh karenanya saya meminta kepada Menteri agar menggunakan kebijakan diskresi mengatadi persoalan inu dengan melibatkan kementerian pendidikan nasional dan Menteri Keuangan untuk menghitung kebutuhan Honorer K2 jika diangkat sebagai PNS”.

Menanggapi hal ini, Asman Abnur memberi penjelasan: “Kami segera akan mencarikan solusi yang berkeadilan dan sesuai dg peraturan perundang2an untuk honorer K2 yg tdk lulus seleksi thn 2013. Karena ini menyangkut anggaran maka kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kami juga alan melakukan validasi atas data2 honorer K2 ini agar tidak terjadi tumpang tindih dan benar2 mendapat data faktual utk penyelesaian persoalan honorer K2”.

Di tempat yg sama, Ketua Komite 1 Ahmad Muqowam menegaskan: “DPD RI akan mengawal pemerintah cq. KemenPanRb untuk mengambil langkah solusi terhadap honorer K2, dan kami juga akan siap mengawal upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kemendiknas, juga akan meminta Presiden Jokowi dapat menegaskan instruksi penyelesaian honorer K2 yang telah berlarut2 ini”. Tutupnya.

Berita ini bersumber dari Sumatera Post.


Share:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan agar penambahan guru dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sahabat pembaca Info Honorer K1, K2 dan Non Kategori, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan agar penambahan guru dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Saya mengusulkan untuk penambahan jumlah tenaga guru yang masih sangat kurang," kata dia di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengangkatan guru sebagai aparatur sipil negara dapat dilakukan baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan pengajar di daerah.

Menteri Muhadjir menambahkan dari 736 ribu guru honorer akan diseleksi untuk dijadikan guru ASN.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T), Muhadjir mengatakan kementerian akan mengangkat guru garis depan pada 2018 yang direncanakan 10 ribu orang.

Pada 2017, kementerian itu telah mengangkat tenaga guru garis depan hampir tujuh ribu orang.

Presiden Joko Widodo pada Kamis siang melakukan rapat terbatas mengenai peningkatan sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan upaya perbaikan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan daya saing bangsa.

Selain itu, Presiden juga menggagas kredit pendidikan yang dapat dikucurkan oleh perbankan untuk membantu masyarakat dalam mendapat akses pendidikan tinggi.

Berita ini bersumber dari Warta Ekonomi.
Share:

Sareh Wiyono Minta MenPAN-RB Perhatikan Nasib Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memperhatikan nasib tenaga honorer K1 yang tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal sudah mengabdi lebih dari 25 tahun.

“Tidak juga diangkat tenaga honorer K1 ini mejadi ganjalan bagi kami, maka dari itu kami minta MenPAN-RB bisa menyelesaikan permasalahan ini, setidaknya beri kepastian kepada mereka,” ungkap Sareh di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan nasib tenaga honorer K1, dengan hanya memikirkan cara merealisasikan nasib tenaga honorer K2. “Pemerintah saat ini memikirkan bagaimana merealisasi nasib tenaga honorer K2, tanpa mempertimbangkan penyelesaian nasib tenaga honorer K1. Saya harap tenaga honorer K1 bagaimanapun harus diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Dia mencontohkan, tenaga honorer K1 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ada 178 ribu yang terkatung-katung. Padahal pemerintah sudah menjanjikan pengangkatan pada 16 Oktober 2016 lalu. Namun, terkendala dengan kepala daerah yang tidak mau menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk para tenaga honorer.

“Sebenarnya kalau kepala daerah tidak mengeluarkan, itu merupakan pelanggaran karena tenaga honorer ini digaji dari APBD.  Inilah yang  pemerintah perlu turun tangan. Banyak honorer yang belum diangkat dan tidak menjadi perhatian, seperti guru yang hanya digaji Rp 100 per bulan. Kami mohon ini menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.  

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ace meminta  kejelasan kepada pemerintah mengenai nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum juga diangkat.

"Di sejumlah daerah, masih banyak yang mempertanyakan nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum jelas nasib kepegawaiannya. Namun KemenPAN-RB dan Pemerintah Daerah malah melakukan rekrutmen terhadap CPNS. Makanya kami mempertanyakan kebijakan tersebut,” ungkap Ace.

Sementara itu, MenPAN-RB Asman Abnur meminta waktu untuk melakukan investigasi data terhadap 439 ribu honorer kategori 2 (K2). Investigasi itu untuk proses validasi, guna memastikan asli tidaknya mereka sebagai honorer K2.

“Sebanyak 439 ribu honorer K2 ini sebenarnya tidak lulus test CPNS 2013. Nah, sekarang minta diangkat karena sudah lama mengabdi. Akan kami bereskan itu, tapi dimulai dari validasi data dulu. Dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kompetensi, serta disesuaikan kebutuhan dengan mengedepankan integritas moral dan sesuai UU yang berlaku,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Rekrutmen CPNS Berdasarkan Kebutuhan, 134 Pemda Tak Dapat Ajukan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, saat ini tengah melakukan telaah terhadap usulan tambahan formasi CPNS dari seluruh instansi pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/ kota. Hal itu dilakukan untuk melihat dan memastikan kesesuaian dengan program prioritas pemerintah.

Menurut Menteri, Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki suatu daerah. “Jadi misal potensi yang dimiliki Sulawesi dalam hal perikanan dan kelautan, maka yang diajukan harus berkualifikasi perikanan dan kelautan juga. Selain itu harus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (12/03).

Dikatakan juga bahwa saat ini pemerintah menerapkan prinsip minus growth, sehingga jumlah CPNS yang akan direkrut tidak akan lebih dari yang pensiun. Selain itu, pemerintah tidak memberikan tambahan formasi CPNS bagi Pemda yang belanja pegawainya di atas 50 perden. "Berdasarkan data, terdapat 134 pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen. Sesuai ketentuan, mereka tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS," ujarnya.

Disampaikan bahwa saat ini terdapat 4,35 Juta pegawai ASN, dimana 37 persen diantaranya berkemampuan administratif. Oleh karena itu diperlukan ASN yang memiliki keahlian untuk membangun suatu daerah serta mewujudkan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI mendukung langkah Kementerian PANRB untuk melakukan rekrutmen CPNS berdasarkan kebutuhan dari potensi daerah maupun wilayah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kapabilitas ASN.

Anggota DPR E.E Mangindaan mengatakan, ia mendukung langkah Kementerian PANRB yang mengutamakan rekrutmen CPNS berdasar pada arah pembangunan daerah dan juga nasional. Mantan Menteri PANRB ini menilai, bahwa PNS dengan kemampuan administrasi sudah terlalu gemuk. Untuk itu perlu adanya penerimaan CPNS dengan kemampuan yang dibutuhkan disuatu daerah. “Memang sudah terlalu gemuk, PNS kita yang berkemampuan administrasi. Kita perlu ASN dengan kemampuan spesifikasi. Untuk PNS berkemampuan administrasi perlu ada pelatihan keahlian tentunya dari potensi yang dimiliki daerah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DRR RI Zainudin Amali mengapresiasi langkah Kementerian PANRB dalam upaya perbaikan ASN. Meski demikian perlu ada perbaikan dalam berbagai sektor demi terwujudnya perbaikan kualitas ASN kedepan. Selain itu ia pun memberi apresiasi terhadap pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2017 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). “Kami mengapresiasi Kementerian PANRB dan BKN dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang tertib, terbuka, dan bebas dari KKN dengan menggunakan sistem CAT,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

DPR Minta KemenPAN-RB dan BKN Sinkronisasi Data Pengangkatan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan sinkronisasi data terhadap pengangkatan tenaga honorer yang telah dilakukan KemenPAN-RB dengan data 439.956 tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus CPNS yang pernah disampaikan ke Komisi II DPR RI.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Mardani saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

“Ini perlu disinkronisasikan dengan mempertimbangkan prioritas dan kompetensi dan mengedepankan integritas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta mencari solusi terhadap sisa honorer kategori 2,” ungkap Mardani.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada KemenPAN-RB dalam upaya mewujudkan Smart ASN pada tahun 2024 melalui peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

“Ada lima poin untuk mewujudkan  Smart ASN 2024 yang disampaikan MenPAN-RB, yaitu memiliki integritas, memiliki kemampuan IT dan mahir berbahasa asing, Hospitality (pelayanan), Networking (jaringan) dan memiliki jiwa Enterpreneurship (kewirausahaan),” jelasnya.

Komisi II DPR juga memberikan apresiasi kepada BKN dalam pelaksanaan  rekrutmen CPNS tahun 2017 yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka mewujudkan rekrutmen CPNS yang tertib, terbuka, dan bebas dari KKN.

Politisi PKS itu menambahkan, pihaknya juga mendukung KemenPAN-RB untuk melakukan rekrutmen CPNS 2018 berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kapabilitas ASN.

Terakhir, Komsii II DPR RI meminta kepada KemenPAN-RB untuk membuat grand design reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN saat ini dan kemampuan anggaran negara.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Tim Investigasi Validasi Data 439 Ribu Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mulai menginvestigasi data 439 ribu honorer kategori 2 (K2). Investigasi untuk proses validasi, guna memastikan asli tidaknya mereka sebagai honorer K2.

Tim investigasi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur terdiri dari beberapa instansi terkait.

Di antaranya KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemeterian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan beberapa instansi lainnya.

"Sebanyak 439 ribu honorer K2 ini sebenarnya tidak lulus tes CPNS 2013. Nah, sekarang minta diangkat karena sudah lama mengabdi. Okelah akan kami bereskan itu tapi dimulai dari validasi data dulu," terang Menteri Asman dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

Politikus Partai Amanat Nasional ini menegaskan, untuk mendapatkan data akurat tidak bisa ditetapkan waktunya sampai berapa. Sebab, ada daerah yang data honorer K2-nya hilang saat bencana alam.

"BKN sudah memiliki data 439 ribu honorer K2 itu. Makanya kami mulai investigasinya dari data itu. Kalau datanya sudah ada baru bisa saya putuskan mana saja yang bisa diangkat CPNS," ucapnya.

Hal tersebut dibenarkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Data yang divalidasi hanya 439 ribu. Di luar data itu tidak akan diproses.

"Kami sekarang kerja rodi. Satu sisi harus menganalisis kebutuhan CPNS. Di sisi lain, harus memvalidasi data honorer K2. Makanya enggak bisa cepat selesai. Kami akan memprioritaskan jabatan-jabatan utama seperti guru dan tenaga kesehatan," paparnya.

Langkah pemerintah melakukan investigasi data K2 mendapat dukungan Komisi II.

Di mana dalam salah satu kesimpulan rapat, dinyatakan memberikan kesempatan kepada pemerintah menyelesaikan validasi data K2 untuk kemudian mengangkatnya menjadi CPNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K1 dan K2 usia 35 tahun plus bisa diakomodir dalam seleksi CPNS 2018 bila ada diskresi presiden

Sahabat pembaca Info Honorer dan rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana melakukan rekrutmen 100 ribu guru CPNS tahun ini.

Honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) pun diberi peluang untuk ikut dalam seleksi CPNS 2018.

Namun, menurut Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad, honorer yang bisa ikut harus memenuhi syarat, di antaranya usia di bawah 35 tahun, lulus Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Sedangkan usia 35 tahun plus, lanjutnya tidak bisa ikut tes. Ini karena ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melarang usia 35 tahun plus ikut rekrutmen CPNS.

Meski begitu Hamid mengungkapkan, usia 35 tahun ke atas bisa diakomodir bila ada diskresi presiden.

"Kalau menurut aturan ya enggak bisa usia 35 tahun plus ikut rekrutmen CPNS. Tapi kalau ada diskresi itu bisa saja dilakukan," ujar Hamid yang juga direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Jakarta, Jumat (9/3).

Bila ada diskresi presiden, lanjutnya, Kemendikbud siap mengakomodir guru-guru honorer K1 maupun K2. Apalagi guru-guru honorer ini sudah mengabdi lama.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Forum Honorer K2 Ingin Diberi Kesempatan Sama dalam CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih meminta agar honorer K2 diberi kesempatan yang sama dengan pelamar honorer lainnya. Sebab menurut dia, seleksi Calon Penerimaan Negeri Sipil (CPNS) seharusnya lebih mengutamakan kualitas guru.

"Honorer K2 jangan ditinggalkan terus. Tentunya harus beri peluang yang sama dong, itu keinginan dan harapan kami," kata Titi saat dihubungi, Selasa (6/3).

Titi pun menyambut baikrencana rekrutmen CPNS tahun 2018. Titi mengatakan, pembukaan CPNS tahun ini seolah memberi harapan baru bagi guru honorer K2 yang selama ini telah mengabdi untuk pendidikan bangsa.

"Mudah-mudahan kami dapat jatah dan jatah yang diberikan untuk guru honorer K2 juga banyak," jelas Titi.

Karena itu, Titi pun mendesak, agar revisi Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) segera dirampungkan dan disahkan. Sehingga, lanjut Titi, bila dibuka rekrutmen CPNS honorer K2 juga diberi formasi yang sama.

Selain itu, Titi juga mengajak guru honorer K2 untuk tetap semangat dan sabar dalam berjuang. Dia pun mengajak honorer K2 tetap cerdas dan kritis menyikapi setiap regulasi dan harapan yang digulirkan pemerintah.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Pembahasan revisi Undang-undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih berlanjut.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa pembahasan revisi Undang-undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih berlanjut. Nantinya setelah ada pengesahan, tidak semua pegawai tidak tetap (PTT) langsung diangkat menjadi ASN.

Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Antara lain verifikasi, validasi, dan mempertimbangkan keuangan negara. “Jadi tidak langsung semua (PTT diangkat menjadi ASN). Tentu minta prioritas yang pengabdiannya lama,” jelas anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat menghadiri acara bertajuk Sahkan Revisi UU ASN di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (4/3).

DPR terus berjuang agar revisi UU ASN segera dibahas bersama pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah menugaskan tiga menteri untuk melakukan pembahasan. Yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertahanan serta Menteri Keuangan.

Pada 24 Januari lalu, Komisi VI juga sudah melakukan rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) terkait revisi tersebut. “Berdasarkan hasil rapat pengganti pimpinan diputuskan baleg yang membahas,” ujarnya.

Rieke berharap agar segera ada pembahasan pasal demi pasal mengenai UU ASN ini. “Jadi sebetulnya tidak hanya satu pasal dan tidak akan lama. Dalam revisi itu jelas, kami juga tidak gebyah uyah (pukul) minta (PTT) diangkat semua,” tukas Rieke.

Sementara itu, acara konsolidasi di UMM dihadiri ratusan PTT dari berbagai profesi. Seperti perawat, bidan, hingga guru. Ayu, seorang bidan asal Kediri sempat menyampaikan uneg-unegnya.

Selama kurang lebih enam tahun mengabdi sebagai bidan, Ayu hanya mendapat gaji sebesar Rp 100 ribu per bulan. Rieke lantas meminta Ayu untuk mengungkapkan harapannya kepada Presiden Jokowi secara live streaming di akun miliknya.

Berita ini bersumber dari Fajar.
Share:

Yuk Siapkan Dokumen, Kementerian Kesehatan Buka Lowongan

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini sedang mencari putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual Periode I Tahun 2018.
Melansir laman resmi, data.nusantarasehat.kemkes.go.id, Selasa (27/2/2018), Kemenkes membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi yang kemudian akan ditempatkan di sejumlah daerah.
Berikut tenaga kesehatan yang dibutuhkan:
- Dokter
- Dokter gigi
- Bidan
- Perawat
- Tenaga Kesehatan Masyarakat
- Tenaga Kesehatan Lingkungan
- Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Tenaga Kefarmasian
- Tenaga gizi

Berikut Persyaratan Pendaftaran:
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia maksimal 40 tahun;
3. Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri;
4. Status sudah menikah atau belum menikah;
5. Sehat jasmani rohani;
6. Bebas narkoba;
7. Berkelakuan baik;
8. Wajib memiliki STR yang masih berlaku (Surat Keterangan STR yang sedang diproses tidak berlaku/tidak diterima);
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia (dengan prioritas penempatan di Papua) sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan;
10. Berpartisipasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional dibuktikan dengan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Berikut Persyaratan Berkas Lamaran:
File-file yang harus di-upload saat pendaftaran:
- Pas Foto;
- Scan Ijazah;
- Scan STR yang masih berlaku;
- Scan KTP;
- Scan Kartu Keluarga;
- Sertifikat pelatihan.

Semua file yang diupload harus kurang dari 250kb.
Catatan:
Bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu, akun masih dapat digunakan untuk mendaftar nusantara sehat team based/individual dan apabila lupa password dapat mengakses menu lupa password pada saat login.
Tata Cara Pendaftaran:
Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan perusahaan, silakan segera melakukan pendaftaran secara online.
Untuk tata cara pendaftaran, Anda dapat mengunduhnya di nusantarasehat.kemkes.go.id
Ingat, pendaftaran hanya dibuka hingga 8 Maret 2018.
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemkes:
Telp: (021) 1500567
Fax: 021-52921669
Berita ini bersumber dari asn.id
Share:

Jumlah Guru Honorer untuk Seleksi CPNS 2018 Masih Didata

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mendata jumlah guru honorer untuk keperluan tes CPNS tahun 2018. Pendataan itu juga berfungsi untuk menentukan kriteria guru honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Data (jumlah guru) sedang difinalkan ya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi kepada Republika.co.id, Rabu (28/2).

Kendati demikian, Didik belum mengonfirmasi kapan data tersebut dirampungkan dan disetor kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sementara itu, Kepala Biro Humas KemenPAN-RB Herman mengatakan, pihaknya belum dapat menyusun skema pengangkatan guru honorer. Sebab, hingga kini pihaknya masih menunggu data resmi jumlah guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Format pengangkatannya juga belum, nanti kami rundingkan dengan Kemendikbud," kata Herman.

Sebelumnya, KemenPAN-RB mengusulkan 250 ribu kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah pada tahun 2018 mendatang. Jumlah tersebut, akan diprioritaskan untuk profesi tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.

"Prioritasnya masih guru dan tenaga kesehatan. Untuk komposisi, lebih banyak untuk daerah (pemda). Sebanyak 215.000 untuk pemda, dan sisanya ditempatkan di pusat," kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaat beberapa waktu lalu.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.