Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Ratusan honorer yang tergabung dalam Komite Nasional Aparatur Sipil Negara menuntut adanya revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa ratusan honorer yang tergabung dalam Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KN ASN), kemarin, menuntut adanya revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, dalam UU tersebut, keberadaan honorer tidak diakui sehingga butuh perubahan dalam pasal tersebut.

Ketua DPP KN ASN, Mariani SST mengatakan pertemuan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk konsolidasi honorer di Sumsel. Tujuannya untuk melihat jumlah honorer, kontrak, pegawai tidak tetap serta pegawai tetap non-PNS yang bekerja di berbagai dinas maupun intansi pemerintahan lainnya.

“Ternyata jumlahnya di Sumsel masih banyak dan belum ada yang diangkat. Makanya kami datang ke sini untuk mensosialisasikan kepada seluruh honorer, saat ini kita tengah berjuang untuk melakukan perubahan undang-undang ASN,” ujar dalam pertemuan di Asrama Haji Palembang, kemarin.

Pihaknya menuntut Pasal 131 a dirubah. Dimana di dalam pasal tersebut tidak ada pengakuan 4 jenis nomenklatur non-PNS. Yakni pegawai tidak tetap, kontrak, honorer serta pegawai tetap non PNS. “Yang ada di dalam pasal itu hanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaan kami tidak diakui disini. Kami ingin adanya perubahan pasal dimana 4 nomenklatur diangkat menjadi PNS,” katanya.

Mereka ingin seluruh honorer bisa diangkat secara otomatis setelah bekerja terus menerus selama dalam jangka waktu tertentu. Tidak seperti saat ini yang dibatasi usia maksimal 35 tahun. “Kami ingin pengalaman kerja yang dilihat. Bukan usia ataupun latar belakang lainnya. Paling tidak honorer yang diangkat itu minimal bekerja selama 3 tahun,” terangnya.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menginginkan agar pengangkatan honorer menjadi CPNS tidak terjadi diskriminasi. Tetap ada yang diverifikasi, tapi pengalaman kerja honorer yang dipertimbangkan. Bukan batasan usia. “Kasihan mereka yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun, namun tidak bisa menjadi CPNS hanya gara-gara umur. Pengabdian mereka harus kita hargai,” terangnya.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

Pesan Sponsor

Total Tayangan Halaman

Diberdayakan oleh Blogger.