Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Awas Penipuan, Tidak Ada Tes CPNS Honorer K2 dan Umum!

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa BKN tengah menerima sejumlah pengaduan perihal adanya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah oleh pihak yang mengaku bekerjasama dengan BKN. Selain bentuk pengaduan, BKN juga menemukan bahwa aksi penipuan serupa diumumkan via website link yang mengatasnamakan pemerintah daerah tertentu.

"Untuk itu BKN perlu mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara illegal. Jika menemukan aksi serupa, masyarakat diminta untuk mengkonfirmasi langsung ke BKN untuk menindaklanjutinya. BKN mengimbau masyarakat  bahwa tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui formasi umum maupun Honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah,” imbuh Ridwan.

Ridwan juga memberi keterangan bahwa regulasi yang mengatur pengangkatan Honorer telah berakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 224-1/99 tentang Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014. Sampai berita diterbitkan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS.

“Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN melalui siaran pers 10 Januari 2018 telah menyampaikan ke publik bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 secara resmi. Rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ayat (1) dan (2). Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan KemenPANRB,” tandas Ridwan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sebanyak 600 an pegawai Non PNS atau Honorer Kota Bontang akan diusulkan sebagai CPNS atau minimal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 600 an pegawai Non PNS atau Honorer akan diusulkan sebagai CPNS atau minimal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini, usulan tersebut telah diajukan ke Gubernur Kaltim oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

“Iya, kami sudah mengusulkan ke pak Gubernur, harus dikawal. Kan kasihan tidak didampingi, minimal P3K lah,” jelas Neni saat ditemui belum lama ini.

Neni menyebut, pihaknya meminta agar tahun ini usulan tersebut bisa terwujud. Mengingat non PNS di Bontang sudah sesuai formasi dan sudah diusulkan juga. “600 honorer itu sesuai yang diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk dijadikan PNS,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya menginginkan dari jumlah honorer yang kurang lebih mencapai 1.500 orang, maka yang 600-an sudah mendapat formasi sebagai CPNS.
Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Bontang yang juga Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Artahnan Saidi mengatakan, pihaknya sedang mendalami untuk dipersiapkan formasi mana yang bisa diusulkan. “Tetapi saya yakin, kami semua sama, sehingga mudah-mudahan teman kami yang masih non PNS bisa kami upayakan,” ungkapnya.
Untuk jumlahnya, Artahnan menyebut seperti apa yang disampaikan Wali Kota Bontang yakni sekitar 600-700 an orang. Pihaknya juga sudah melakukan konsultasi dan tinggal melengkapi kekurangan persyaratan yang dibutuhkan.
“Mudah-mudahan bisa terwujud tahun ini, karena saya sejak dulu punya keyakinan suatu saat itu moratorium akan dibuka, ternyata memang sudah dipersiapkan,” bebernya.
Sebenarnya, lanjut dia, jumlah 600 orang itu tidak bergantung pada kebutuhan. Tetapi apa yang ada saat ini, maka akan diupayakan berdasarkan analisa beban kerja. Hal tersebut juga termasuk untuk mengantisipasi yang PNS yang pensiun. “Dari semua honor tidak ada perbedaan, tetapi tentu ada perhatian lebih bagi yang sudah puluhan tahun dibanding yang baru berbulan-bulan,” pungkasnya. 
Berita ini bersumber dari Bontang Post.

Share:

Badan Anggaran DPR memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk mengusulkan biaya untuk pengangkatan guru honorer menjadi CPNS tahun ini.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Badan Anggaran DPR memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk mengusulkan biaya untuk pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.

Wakil Ketua Banggar DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa secara kemanusiaan, pengangkatan guru honorer menjjadi CPNS wajib didukung. Sebab, mereka telah berjasa di dunia pendidikan di daerah masing-masing. Kebutuhan hidupnya sebagai masyarakat harus dipenuhi.

“Kalau memang solusi itu (pengangkatan - red) bisa dilakukan, itu baik, tapi jangan ini dijadikan sebagai wacana, atau janji politik lagi. Jadi harus benar-benar terealisasi,” ujar Riefky kepada JPNN.com di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/2).

Terkait anggaran pengangkatan CPNS, politikus Demokrat ini optimistis bisa diambil dari efisiensi dana pendidikan yang selama ini tersebar di 17 kementerian. Sebab, dari total 20 persen dana pendidikan dalam APBN (sekitar Rp 400 triliun), hanya 40 persen yang didistribusikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek Dikti maupun Kemenag.

“Sebagian besarnya, 60 persen terbesar di kementerian lain. Menurut saya itu harus direformasi. Dana pendidikan harus untuk sektor pendidikan, ya guru, siswa, sekolah,” ucap politikus asal Aceh ini.

Karena itu, katanya, bila pemerintah serius mengangkat guru honorer menjadi CPNS tahun ini, dari sisi anggarannya itu bisa dialokasikan dengan catatan dilakukan reposisi terhadap dana pendidikan hanya untuk kegiatan pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi.

“Termasuk tidak hanya siswa tapi juga guru dan sarana prasarananya. Asal itu bukan hanya wacana, nanti kami akan lihat kalau ada APBNP. Apa itu benar dimasukkan dalam usulan pemerintah. Intinya buktikan pada saat pengajuan RUU APBNP, kami akan lihat politik anggarannya apakah berpihak atau tidak dengan pendidikan, terutama guru honorer," pungkas dia.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemendikbud Mulai Mendata Jumlah Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengangkat guru honorer menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun ini.

Terkait rencana tersebut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mendata jumlah guru honorer di seluruh Indonesia. 

”Minggu lalu kami diundang rapat (oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Red). Antara lain bicara tentang kebutuhan guru,” ujar Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman. 

Pendataan jumlah guru honorer ini memang atas saran Kemenpan-RB untuk mengetahui jumlah guru honorer. 

Guru honorer tersebut tidak hanya dari lulusan keguruan baru. Namun juga guru honorer yang tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Mempertimbangkan hal tersebut Kemendikbud tengah menggodok peraturan. Namun dia enggan menjelaskan peraturan seperti apa yang dimaksud. 

Nurzaman tidak bisa menargetkan kapan pendataan tersebut selesai. ” Belum menetapkan (kapan akan selesai, Red) tapi untuk formasi tahun 2018,” ujarnya. 

Kekurangan guru cukup banyak. Misalnya saja untuk guru SMK saja kebutuhan masih banyak. Menurut Menteri Pendidikan Muhadji Effendy kebutuhan guru mencapai 90 ribu. Targetnya pada tahun 2020 akan terpenuhi 40.000 guru. 

Sementara sekarang hanya ada 20 ribu guru. Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS untuk memenuhi kekurangan guru di sejumlah daerah. 

Rencana pengangkatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ratusan honorer yang tergabung dalam Komite Nasional Aparatur Sipil Negara menuntut adanya revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa ratusan honorer yang tergabung dalam Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KN ASN), kemarin, menuntut adanya revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, dalam UU tersebut, keberadaan honorer tidak diakui sehingga butuh perubahan dalam pasal tersebut.

Ketua DPP KN ASN, Mariani SST mengatakan pertemuan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk konsolidasi honorer di Sumsel. Tujuannya untuk melihat jumlah honorer, kontrak, pegawai tidak tetap serta pegawai tetap non-PNS yang bekerja di berbagai dinas maupun intansi pemerintahan lainnya.

“Ternyata jumlahnya di Sumsel masih banyak dan belum ada yang diangkat. Makanya kami datang ke sini untuk mensosialisasikan kepada seluruh honorer, saat ini kita tengah berjuang untuk melakukan perubahan undang-undang ASN,” ujar dalam pertemuan di Asrama Haji Palembang, kemarin.

Pihaknya menuntut Pasal 131 a dirubah. Dimana di dalam pasal tersebut tidak ada pengakuan 4 jenis nomenklatur non-PNS. Yakni pegawai tidak tetap, kontrak, honorer serta pegawai tetap non PNS. “Yang ada di dalam pasal itu hanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaan kami tidak diakui disini. Kami ingin adanya perubahan pasal dimana 4 nomenklatur diangkat menjadi PNS,” katanya.

Mereka ingin seluruh honorer bisa diangkat secara otomatis setelah bekerja terus menerus selama dalam jangka waktu tertentu. Tidak seperti saat ini yang dibatasi usia maksimal 35 tahun. “Kami ingin pengalaman kerja yang dilihat. Bukan usia ataupun latar belakang lainnya. Paling tidak honorer yang diangkat itu minimal bekerja selama 3 tahun,” terangnya.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menginginkan agar pengangkatan honorer menjadi CPNS tidak terjadi diskriminasi. Tetap ada yang diverifikasi, tapi pengalaman kerja honorer yang dipertimbangkan. Bukan batasan usia. “Kasihan mereka yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun, namun tidak bisa menjadi CPNS hanya gara-gara umur. Pengabdian mereka harus kita hargai,” terangnya.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

PGRI Minta Syarat Usia Guru Honorer jadi CPNS 35-45 Tahun

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa rencana pengangkatan guru honorer menjadi CPNS masih terganjal soal aturan. Di dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan batas usia maksimal yang bisa diangkat menjadi CPNS adalah 35 tahun.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta ada dispensasi.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur dispensasi syarat pendaftaran. ’’Kalau bisa batas usia 35 tahun sampai 45 tahun,’’ katanya di Jakarta kemarin (13/2).

Unifah mengatakan saat ini sebagian besar guru honorer usianya sudah lebih dari 35 tahun. Sehingga jika pemerintah tetap berpatokan pada UU tentang ASN, maka sebagian besar guru honorer bakal terganjal.

Sementara kinerja para guru honorer yang selama ini membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru, harus mendapatkan apresiasi.

Dispensasi lain yang menurut Unifah perlu diambil adalah syarat wajib memiliki sertifikat profesi guru.

Menurut dia syarat ini seharusnya bisa ditangguhkan terlebih dahulu. Baru setelah dinyatakan lolos, guru honorer yang menjadi CPNS itu wajib mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat profesi.

’’Harus ada pemihakan kepada guru honorer,’’ katanya. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mencari jalan keluar supaya para guru honorer itu tidak tertutup peluangnya untuk diangkat menjadi CPNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemenpan-RB Minta Kemendikbud Data Guru Honorer untuk Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kemenpan-RB meminta Kemendikbud mendata jumlah guru honorer. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui jumlah guru honorer. Pemerintah berwacana akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini.

"Nah, sekarang kita sedang minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata (guru honorer) secara rinci," kata Menpan-RB, Asman Abnur kepada wartawan sesuai menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Wilayah III di Hotel Tentrem Yogyakarta, di Jl AM Sangaji, Selasa (13/2/2018).

Asman menjelaskan, guru honorer yang saat ini ada juga terdapat mereka yang sebelumnya tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian mereka mengajar di sekolah-sekolah dengan status guru honorer

Oleh sebab itu, dalam wacana pengangkatan guru honorer ini, menurut Asman pemerintah harus menentukan kriteria guru honorer yang mau diangkat menjadi PNS. Kriteria inilah yang saat ini sedang dipetakan Kemendikbud.

"Kriterianya seperti apa, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mendata itu. Jadi, sehingga tahu berapa sih angka (guru honorer) sebenarnya. Nanti saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mendikbud, karena itu datanya dari mereka," ucapnya.

Setelah pendataan selesai, sambung Asman, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kemendikbud. Koordinasi tersebut untuk menentukan skema pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

"Nanti kita lihat, bagaimana format penyelesaiannya. Tentu saya harus berunding dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengangkat guru honorer menjadi PNS tahun ini. Pengangkatan ini untuk mencukupi kekurangan guru di sejumlah daerah. Rencana pengangkatan ini sudah disetujui Presiden Jokowi. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

MenPAN-RB Asman Abnur mengatakan, rencana pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi II DPR.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan, rencana pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi II DPR.

Menurut Asman, pembahasan masih difokuskan pada pendataan. Belum ada kepastian akan diangkat secara bertahap mulai tahun ini.

"Sampai di situ (diangkat 2018) belum. Masih banyak kajiannya, masalah anggaran, kemampuan daerah dan segala macam," ucap Asman di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2).

Pendataan tersebut menurutnya penting untuk mengetahui berapa jumlah honorer yang akan diangkat. Apalagi, perlu ada kesepahaman mengenai honorer mana yang akan diangkat harus jelas.

"Kemarin masih fokus ke masalah pendataan, karena yang dikatakan honorer itu seperti apa, kriterianya seperti apa, tahun berapa diangkatnya, siapa yang mengangkat. Data itu harus divalidkan," tambah dia.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Baleg: Bukan Hanya Guru Honorer Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan bukan hanya guru honorer yang akan diangkat CPNS.

Profesi lainnya seperti tenaga kependidikan, penyuluh, kesehatan, dan teknis lainnya akan diperjuangkan untuk diangkat CPNS melalui revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami apresiasi presiden dan wapres yang akan mengangkat guru honorer tahun ini. Namun, ada tenaga lainnya yang juga mengabdi. Makanya kami tetap komitmen untuk memerjuangkan profesi lainnya dalam revisi UU ASN," kata Anggota Baleg Bambang Riyanto kepada JPNN, Jumat (9/2).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, semangat revisi UU ASN adalah mengakomodir seluruh honorer kategori dua (K2).

Pakem ini sudah jelas, makanya yang diubah hanya beberapa pasal.

Dia mengakui dari 400 ribu honorer K2 didominasi tenaga teknis (administrasi). Namun, bukan berarti jadi alasan untuk tidak mengangkat mereka menjadi CPNS.

"Kalau mau kan bisa ditingkatkan kemampuannya dan diarahkan ke tenaga fungsional," ucapnya.

Bambang optimistis bila revisi UU ASN disahkan menjadi undang-undang, seluruh honorer K2 akan terangkut. Walaupun penyelesaiannya nanti secara bertahap, disesuaikan dengan umur dan masa pengabdian.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemenpan RB: Pengangkatan Guru Honorer Tunggu Revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyebutkan bahwa rencana pengangkatan guru honorer dapat dilakukan setelah Undang- undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) direvisi. Saat ini, revisi UU ASN masih dibahas di badan legilasi DPR.

Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman Suryatman menjelaskan, hingga saat ini kebijakan mengenai aparatur sipil negara, termasuk guru, payung hukumnya adalah UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjadi PNS harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme seleksi," ujar Herman Suryatman kepada Republika.co.id, Kamis (8/2).

Dengan demikian, lanjut Herman, pengangkatan guru honorer harus menunggu revisi regulasi tersebut. "Rencana revisi UU ASN sekarang sedang dibahas di Baleg DPR," ucapnya.

RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan RUU Prioritas Prolegnas 2018. Beberapa waktu lalu, DPR RI menyampaikan, salah satu poin revisi adalah pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah akan mengangkat guru honorer. Sebab, selama beberapa tahun terakhir jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diangkat. Atas dasar inilah, pemerintah sepakat untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.

"Karena itu saya sudah bicarakan, dan Presiden sudah setuju untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal," ujar Jusuf Kalla, Rabu (7/2).

Jusuf Kalla mengatakan, guru honorer harus mendapatkan perhatian. Bukan tanpa sebab. Mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu pula, para guru honorer itu tidak selayaknya mendapatkan gaji yang rendah. 
 
Berita ini bersumber dari Republika Online.
Share:

Pak JK Beri Kabar Gembira Buat Guru Honorer Indonesia

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kabar gembira buat guru honorer di seluruh Indonesia. Pak JK mengatakan, pemerintah menyetujui pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai tahun ini.

"Saya sudah bicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang kekurangan guru ini. Tahun ini, guru honorer akan diangkat CPNS," ungkap JK saat memberikan inspirasi kepada peserta rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2018 di Sawangan, Rabu (7/2).

Tidak hanya JK yang setuju, Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan restu. "Presiden sudah setuju mengangkat guru honorer menjadi CPNS. Ini agar tidak ada lagi guru yang gajinya Rp 400 ribu. Mungkin karena gaji kecil ini makanya tidak dihargai murid, seperti kasus di Sampang, Madura," tuturnya.

JK kembali menyatakan rasa prihatinnya terhadap almarhum Ahmad Budi Cahyono, guru honorer di SMA 1 Torjun, Sampang yang meninggal karena ulah muridnya. Guru Ahmad dinilai sebagai pejuang yang mencerdaskan bangsa.

"Di daerah saya, mencela guru saja tidak boleh apalagi sampai menyebabkan gurunya meninggal," ucapnya.

Dalam RNPK hari kedua, Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menyebutkan, kekurangan guru PNS saat ini mencapai 988 ribu orang. Semuanya diisi oleh guru honorer yang gajinya sangat rendah sekira Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Padahal honorer ini melaksanakan tugas guru PNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer di Atas 2005 Diarahkan ke P3K melalui mekanisme TKD dan TKB

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) hanya mengakomodir honorer kategori dua (K2) yang diangkat per Januari 2005. Sedangkan honorer yang diangkat di atas 2005, dipastikan tidak diakomodir dalam proses pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur khusus.

"Jadi kesepakatan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) hanya untuk honorer yang diangkat di 2005. Di luar itu harus melalui prosedur umum yang berlaku," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Toto Daryanto kepada JPNN, Sabtu (3/2).

Prosedur umum itu adalah lewat rekrutmen ASN baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bagi honorer dengan masa pengabdian di atas 2005 yang usianya di bawah 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS.

Sedangkan yang usianya di atas 35 diarahkan ke P3K. Semuanya harus melalui mekanisme tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB).

"Honorer di atas 2005 enggak boleh menuntut disamakan dengan yang diangkat di bawah 2005. Karena sejak 2005 sudah enggak dibolehkan mengangkat honorer. Harusnya pemerintah daerahnya bertanggung jawab," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ketentuan ini sekaligus menjadi arah pembahasan revisi UU ASN yang dilanjutkan usai reses DPR. Sebab, masing-masing kelompok honorer minta semuanya diangkat menjadi CPNS.

"Enggak akan mungkin semuanya diangkat PNS. Makanya pemerintah menyiapkan data-datanya untuk melihat mana sih honorer K2 yang asli dan mana yang bodong," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN
Share:

Nasib Tenaga Honorer Tak Kunjung Diangkat CPNS, Wakil Ketua DPD RI Siap Bantu Carikan Solusi

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis menerima Forum Honorer Kategori 2 Indonesia ( FHK2I ) menyampaikan aspirasi terkait kejelasan nasib honorer K2 untuk diangkat sebagai CPNS.

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Komplek Parlemen. ( 02/02 ).

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis menyampaikan bahwa DPD RI sejak awal selalu mendukung perjuangan honorer K2.

Sejak awal kami di DPD mendukung perjuangan honorer K2 bersama - sama. Sekarang sudah banyak perkembangan walaupun belum sesuai tujuan. Ini sebuah ketidakadilan yang harus diperhatikan," ucapnya.

Darmayanti Lubis juga menyampaikan bahwa permasalahan Honorer K2 ini telah diangkat sebagai salah satu permasalahan utama dalam Sidang Paripurna yang lalu.

Pada Sidang Paripurna yang lalu kami telah mengangkat permasalahan K2 untuk menjadi permasalahan yang akan dikawal dan berusaha diselesaikan, ujar Senator Sumatra Utara tersebut.

Lebih lanjut, Darmayanti juga akan melakukan beberapa hal untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Saya akan bicara secara lembaga, nanti akan ada rapat gabungan bersama komite I , III dan BAP. Selain itu kami juga akan panggil Menpan. Kami akan menuntut agar UU ASN segera direvisi dan disahkan. Kami juga akan terus mengawasi perkembangannya di DPR.

Perwakilan dari FHK2I, Nurbaiti menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi ke DPD RI dilakukan karena permasalahan ini erat kaitannya dengan daerah.

"DPD RI kami libatkan karena dasar permasalahan ini berasal dari daerah," jelas Nurbaiti.

Selanjutnya, Nurbaiti juga menjelaskan berbagai upaya sudah banyak dilakukan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer.

Sudah banyak upaya yang kita lakukan, termasuk berkomunikasi dengan komisi II DPR RI. Kami hanya ingin minta keadilan, pemerintah sudah berjanji namun tidak direalisasikan sampai saat ini," tambahnya.

Nurbaiti juga berharap bahwa DPD RI sebagai wakil daerah dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.

“Saya berharap ada keadilan bagi kami para honorer, untuk itu kami berharap DPD dapat membantu kami dan mampu menyelesaikan masalah kami ini karena pengabdian kami sudah lebih dari 10 tahun," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.
Share:

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan honorer kategori dua (K2) berusia tua jadi prioritas diangkat CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan honorer kategori dua (K2) berusia tua jadi prioritas diangkat CPNS. Alasannya, masa pengabdiannya sudah belasan hingga puluhan tahun.

"Itu sebabnya Baleg bersama pemerintah akan membuat aturan hukumnya lewat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Toto Daryanto kepada JPNN, Kamis (1/2).

Dia menyebutkan, dengan revisi UU ASN, honorer K2 sudah pasti diangkat CPNS. Namun, verifikasi dan validasi tetap dilaksanakan.

"Kalau UU ASN sudah direvisi tidak ada alasan lagi untuk menolak pengangkatan CPNS dari honorer K2. Namun, ini harus diwaspadai juga karena bisa saja kepala daerah memainkan datanya dan honorer K2 yang berhak tidak terakomodir. Nah ini harus dikawal bersama agar tidak adalagi yang tercecer," papar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Senada dengan Toto, anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Riyanto menegaskan, niat DPR mengubah UU ASN itu memang untuk mengakomodir honorer K2.

Terutama honorer K2 yang bekerja per Januari 2005 sampai sekarang.

Dia mengaku heran, begitu ada wacana UU ASN mau direvisi tiba-tiba banyak bermunculan honorer dari berbagai kategori.

"Saya sampai kaget lihatnya. Kok jumlahnya jadi banyak, bisa-bisa pemerintah keder," ucapnya.

Menurut Bambang, pemerintah hanya sepakat membahas honorer K2 sesuai tujuan dari pembahasan revisi UU ASN.

"Ya tahu sendiri anggaran negara sangat terbatas makanya nanti diatur lagi. Prinsipnya Baleg dan pemerintah fokus pada penyelesaian honorer K2," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.