Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Pembahasan revisi UU ASN yang merupakan pintu masuk honorer K2 menjadi CPNS akan dilanjutkan Februari.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuk honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS akan dilanjutkan Februari.

Rencananya, agenda kedua masuk ke tahap pembahasan daftar inventaris masalah (DIM).

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Toto Daryanto, pemerintah rencananya menyerahkan DIM sebelum reses. Ini agar pascareses DPR RI, revisi UU ASN mulai dibahas.

"Pekan lalu kan pemerintah sudah sepakat membahas revisi ini bersama Baleg. Jadi nggak usah khawatir honorernya," terang Toto kepada JPNN, Selasa (30/1).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, pasal-pasal yang akan direvisi tidak banyak sehingga diharapkan prosesnya berjalan cepat.

Saat ini, lanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih menyelesaikan verifikasi data honorer yang ada. Data ini sangat penting untuk menentukan berapa jumlah honorer yang berhak diangkat CPNS.

"Saya sudah meminta MenPAN-RB segera memasukkan DIM. Kami sih berharap secepatnya karena target kami revisinya dibahas dalam masa sidang ini," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Revisi UU ASN bukan untuk honorer yang diangkat di atas tahun 2005

Sahabat pembaca Info Honorer dan rekrutmen CPNS tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Toto Daryanto, honorer yang bekerja per Januari 2005, statusnya selama ini belum jelas. Apalagi dengan adanya UU ASN yang memberikan batasan umur.

"Untuk mengakomodir honorer itulah perlu dibuatkan payung hukumnya dengan cara merevisi UU ASN. Namun, revisi ini bukan untuk honorer yang diangkat di atas tahun 2005, karena itu melanggar aturan," terang Toto kepada JPNN, Senin (29/1).

Dia menyebutkan, walaupun sudah ada larangan kepala daerah mengangkat honorer (terakhir tahun 2005), fakta di lapangan banyak yang melanggar. Akibatnya jumlah honorer membeludak.

"Kesepakatan Baleg dengan pemerintah yang akan diakomodir dalam revisi UU ASN hanya honorer yang diangkat maksimal Januari-Februari 2005 dan masih mengabdi sampai saat ini. Di luar itu tidak masuk," tegasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyadari akan bermunculan pabrik-pabrik surat pengangkatan palsu. Itu sebabnya database yang ada pada pemerintah harus dilempar ke publik untuk diuji kebenarannya.

"Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR. Honorer juga harus memantau ini agar tahu mana honorer bodong," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) kini menanti pembahasan lanjutan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa ratusan ribu honorer kategori dua (K2) kini menanti pembahasan lanjutan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka berharap pembahasannya bisa segera dimulai.

"Mudah-mudahan tahun ini kami sudah bisa diangkat CPNS. Pendekatan persuasif terus kami gencarkan agar revisi berjalan cepat," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (28/1).

Yang membuat honorer K2 gembira, dukungan dari seluruh DPRD kabupaten terus berdatangan. Semuanya kompak mendukung agar revisi UU ASN segera dibahas dan ditetapkan.

"Kami terus berkoordinasi dengan ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia). Alhamdulillah kami semakin semangat berjuang karena dapat dukungan dari seluruh DPRD," terang Titi.

Saat ini, honorer K2 berharap ADKASI bisa mendorong MenPAN-RB Asman Abnur untuk mempercepat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Panja Revisi UU ASN Masih Menunggu DIM Pemerintah

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Panja revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) menunggu daftar inventaris masalah dari pemerintah. Dengan adanya DIM, Panja sudah bisa memulai pembahasan.

"Raker pertama dengan menPAN-RB kan baru pada tahap penyerahan dokumen pandangan fraksi-fraksi tentang urgensinya UU ASN direvisi. Selanjutnya menunggu DIM dari pemerintah," kata Ketua Panja Revisi UU ASN Arif Wibowo, Jumat (26/1).

Politikus Fraksi PDIP ini berharap pemerintah segera memasukkan DIM-nya. Mengingat revisi UU ASN sudah masuk Prolegnas 2018.

Dia menambahkan, semangat DPR RI merevisi UU ASN lantaran ada hak rakyat (honorer K2) yang tidak diakomodir. Padahal banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun.

"Suka atau tidak suka, mereka ini sudah mengabdi kepada rakyat. Jumlah tenaga honorer yang mengabdi di instansi pemerintah sangat banyak. Saat jumlah PNS makin berkurang, baru terasa bila tenaga mereka sangat dibutuhkan," bebernya.

Senada itu Bambang Riyanto, anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan, agar negara tidak kesulitan membayar gaji honorer K2 yang diangkat PNS, jangan dulu merekrut pegawai dari pelamar umum.

"Ayo diselesaikan dulu yang honorer K2 ini baru rekrut dari pelamar umum. Toh banyak di antara honorer K2 ini yang hanya akan menikmati gaji PNS sekejap karena keburu pensiun. Jadi ini kami bicara aspek kemanusiaan," bebernya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Revisi UU ASN, MenPAN-RB: Ingat, Guru Minimal S1

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur sepakat untuk melakukan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, dia mengingatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memertimbangkan ketentuan di dalam undang-undang yang lain.

Jangan sampai revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, malah menabrak peraturan perundang-undangan lainnya.

"Mohon pimpinan dan anggota Baleg memertimbangkan undang-undang lainnya agar sinkron serta tidak menabrak aturan," kata Menteri Asman dalam rapat kerja Baleg DPR RI, Rabu (24/1).

Beberapa aturan yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN adalah UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS.

Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, terang Asman, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan dosen minimal S2.

Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis.

"PP Manajemen PNS juga mengatur untuk jabatan fungsional syarat pendidikannya minimal SLTA," sebut mantan wakil wali kota Batam ini.

Dengan memerhatikan aturan undang-undang yang lain, lanjut Menteri Asman, bisa mengurangi peluang adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kompetensi Tenaga Honorer Dinilai Sudah Teruji

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menilai tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan sudah memiliki kompetansi di bidang kerjanya. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, saat membahas Revisi Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tenaga honorer telah melakukan tugas di bidangnya dengan pengalamam yang sangat lama, tentu sebagian besar dari mereka sudah teruji kompetensinya,” papar Totok saat memimpin rapat di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/01/2018).

Politisi F-PAN itu menambahkan, karena pengabdian para tenaga honorer yang sudah lama, maka perlu dipertimbangkan untuk diberikan apresiasi, namun ia menekankan agar dilakukan validasi data para tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan.

“Tapi data itu juga harus divalidasi, proses seperti itu tentu memakan waktu, ini akan bisa dilakukan pemerintah kalau ada payung hukumnya,” ungkapnya. 

Totok juga memahami dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kendala salah satunya adalah soal anggaran negara. Namun itu bisa diatasi jika Pemerintah dan DPR bisa sama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk para tenaga honorer.

“Asal ada kebijakan yang jelas antara Pemerintah dan DPR, soal anggaran kan bisa disiasati. Intinya akan bisa diselesaikan kalau ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR,” ujar Totok.

Totok melanjutkan pemaparannya, RUU ASN menurutnya, memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik, sesuai dengan kemampuan Pemerintah. Karena pada dasarnya prinsip dari tata kelola pemerintahan dalam hal kepegawaian di instansi pemerintah, ada dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama adalah terbangunnya kinerja dengan baik, artinya seimbang, cocok antara tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan yang dikerjakan. Selain itu ada kesesuaian dan kemampuan, skill terpenuhi dan kompetensi teruji. Kedua juga kesejahteraan, ini menyangkut kepastian status tetap para pekerja itu sendiri.

“Ini kan ada masalah, bahwa sekarang ini banyak instansi pemerintah yang masih ada pegawai-pegawai honorer yang mereka benar-benar melakukan tugas yang dibutuhkan. Sehingga kalau mereka dibutuhkan, lalu terjadi sesuatu sebetulnya pelayanan pemerintah akan terganggu itu sangat kita sadari,” jelas Totok.

Di sisi lain, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang juga mengikuti rapat kerja ini angkat bicara, dia mengatakan, “Tidak ada pilihan lain selain memperjuangkan nasib teman-teman tenaga honorer," tandasnya.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa pada tahun 2018, banyak tenaga pendidik yang akan memasuki usia pensiun, sementara dilain pihak ada tenaga pendidik yang belum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Oleh karenanya, Komisi X DPR RI menghimbau agar tenaga pendidik atau guru yang sudah ada tersebut, untuk lebih diutamakan di angkat dalam masa perekrutan nanti.

“Kita minta agar tenaga pendidik honorer yang ada sekarang ini, yang lebih diutamakan untuk diangkat menjadi PNS, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Anggota Komisi X DPR RI  Mohammad Suryo Alam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01/2018).

Suryo mengatakan, terkait persoalan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI yang akan datang, akan mengutamakan follow up dari keputusan yang sebelumnya.

“Kita masih menemukan suatu hal yang belum dilaksanakan secara konsekuen oleh semua lembaga pendidikan termasuk Kemenristekdikti, dan kementerian terkait. Oleh sebab itu, Komisi X DPR RI akan mengumpulkan seluruh lementerian yang terkait tersebut, untuk mencari solusi agar bisa melaksanakan dan menyukseskannya,” terangnya.

Komisi X juga ingin mengetahui sudah sejauh mana follow up terhadap rekomendasi masalah standar mutu pendidikan, karena hal itu terkait dengan banyak instansi.

“Seperti diketahui, di dalam standar mutu pendidikan, ada pembahasan tentang sarana dan prasarana (Sarpras) yang didalamnya melibatkan berbagai kementerian dan instansi lainnya. Oleh karena itu kita perlu koordinasikan dengan berbagai lintas kementerian, tidak bisa hanya Kemenristekdikti saja,” tutup Suryo.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Usulan Sudah di Tangan, PANRB Segera Putuskan Formasi CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, Kementerian PANRB telah menerima usulan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, dari kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Usai ini, Kementerian PANRB akan memutuskan formasi CPNS 2018. "Pengajuan sudah, tinggal kita putuskan," kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, Senin (22/1/2018).

Namun Asman tak menyebutkan jumlah usulan CPNS tersebut. Hanya dipastikan jika rekrutmen CPNS 2018 tak melebihi dari jumlah PNS yang pensiun.
Dia menjelaskan, jumlah PNS yang pensiun untuk tahun 2017-2018 mencapai 220 ribu PNS. Sebab itu, rekrutmen CPNS takan melebihi dari jumlah tersebut.

"Sekarang untuk K/L kita harapkan rekrutmennya berdasarkan beban kerja. Dan betul-betul berdasarkan jumlah ASN yang pensiun. Tahun 2017-2018 jumlah PNS lebih kurang 220 ribu (pensiun). Kita menerapkan sistem minus growth. Yang pensiun 200 ribu lebih, tentu yang kita terima tidak boleh dari 200 ribu harus di bawahnya 200 ribu," jelasnua.

Sambung Asman, formasi CPNS akan disesuaikan dengan beban kerja K/L. Pengajuan tersebut disampaikan secara elektronik ke Kementerian PANRB.

"Masing-masing K/L mengajukan melalui e-formasi direct langsung melalui sistem elektronik, di samping KL pemerintah daerah juga mengajukan," ungkapnya.

Terkait CPNS di pemerintah daerah, nantinya formasi akan disesuaikan dengan potensi daerah. Sehingga, CPNS tersebut berperan dalam pengembangan daerah.

"Misalnya, di bidang pertanian kita akan mengisi ASN yang betul-betul punya kompetensi di bidang pertanian. Kalau daerahnya punya potensi wisata kita akan support ASN yang punya latar belakang pariwisata sehingga kompetensi ini akan menjadi kekuatan daerah memajukan daerahnya," ujarnya.

Tetapi, Kementerian PANRB juga memberi syarat untuk daerah terkait penerimaan CPNS. Salah satunya ialah batas belanja pegawai.

"Belanja pegawainya nggak boleh lebih 50 persen. Sekarang masih banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Kalau di atas 50 psn kita nggak beri dulu penambahan pegawai," tutup dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) diagendakan dibahas pada Rabu (24/1).

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) diagendakan dibahas pada Rabu (24/1).

Banyak yang berharap agenda tersebut tidak ditunda lagi.

Sebab, revisi ini menjadi pintu masuk honorer K2 menjadi CPNS.

"Kami sudah mendapatkan informasi agendanya 24 Januari. Jadwalnya juga sudah ada di Badan Legislasi (Baleg)," kata Nurbaiti dari Pengurus Pusat Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) kepada JPNN, Senin (22/1).

Korwil FHK2I DKI Jakarta itu optimistis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur bakal hadir.

"Insyaallah Pak Menteri hadir. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Totok Daryanto (wakil ketua Baleg)," terang Nurbaiti.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan data honorer K2 yang masih aktif, pernah ikut tes CPNS 2013, dan ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah.

Data tersebut akan menjadi pembanding dengan hasil verifikasi pemerintah. 

"Sesuai permintaan anggota Baleg dalam audiensi pekan lalu, kami sudah menyiapkan data pembanding. Ini untuk mencocokkan dengan data milik pemerintah," tegas Nurbaiti.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Menpan-RB mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menggelar rapat dengan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk mengambil keputusan terkait penerimaan CPNS 2018.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa bagi anda yang berminat untuk menjadi pegawai negeri sipil, bersiaplah. Penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) berpotensi besar dibuka lagi tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengungkapkan bahwa kementeriannya sudah menerima usulan CPNS 2018 dari berbagai Kementerian.

"Sesuai dengan usulan-usulan dari kementerian dan lembaga sedang kami proses" ujarnya di Kantor Kemenkopolhukam Polhukam, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Kementerian PAN-RB, kata Asman, juga sedang menghitung kemampuan pemerintah dari sisi keuangan. Sebab penambahan pegawai akan berimplikasi kepada peningkatan anggaran kementerian atau lembaga.

Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan jumlah kebutuhan penerimaan CPNS dengan jumlah PNS yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Menpan-RB mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menggelar rapat dengan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk mengambil keputusan terkait penerimaan CPNS 2018.

"Mungkin dalam waktu dekat (akan ada keputusan)," kata Asman.

Tahun lalu, sebanyak 60 kementerian atau lembaga dan 1 pemerintah provinsi membuka 17.928 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Dari 17.428 formasi CPNS Kementerian/Lembaga, 1.850 di antaranya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi lulusan terbaik alias cumlaude, 166 penyandang disabilitas, 196 putra/putri Papua dan Papua Barat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 mencapai 1,3 juta orang.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait pengangkatan PTT tenaga medis sebagai PNS di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) tenaga medis sebagai pegawai negeri sipil ( PNS) di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Usai rapat, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan belum ada keputusan resmi terkait rencana pengangkatan PNS sekitar 4.000 PTT medis.

"Ini masih pembahasan. Nanti segera kami bawa ke Presiden," ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, dari sisi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Menteri Kesehatan, tidak ada persoalan terkait rencana pengangkatan PTT medis.

Rencananya, kata Moeldoko, keputusan soal pengangkatan PTT medis akan diatur dalam keputusan presiden (Keppres). Ia berharap keppres tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, PTT medis yang diupayakan akan diangkat menjadi PNS terdiri dari berbagai tenaga medis mulai dari dokter dan bidan.

"Harapannya lebih cepat dan ada kepastian. Nah nanti ada administaratif," kata dia.

Sementara itu, Menpan RB Asman Abnur menuturkan bahwa para PTT media yang Alan diangkat sudah memenuhi syarat melalui tes yang sudah dilakukan 2016.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia membawa masalah honorer kategori dua (K2) kepada Menteri Dalam Negeri

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) membawa masalah honorer kategori dua (K2) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ketua Umum ADKASI Lukman Said menyatakan Mendagri harus tahu masalah K2 sebenarnya sehingga bisa ikut mendorong revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami sudah melaporkan masalah honorer K2 kepada Mendagri kemarin sore (18/1). Alhamdulillah beliau sangat welcome," kata Lukman kepada JPNN, Jumat (19/1).

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara itu menegaskan, pemerintah tidak perlu mengangkat PNS baru. Sebab, di daerah banyak honorer K2 yang sudah mengabdi hingga belasan tahun.

Karen itu Lukman menegaskan, negara seharusnya berpihak kepada honorer K2. Sebab, honorer K2 pula yang selama ini mengisi kekurangan tenaga PNS.

“Kalau bukan mereka, siapa lagi yang mau dibayar murah. Memangnya ada lulusan perguruan tinggi yang fresh graduade mau jadi honorer dengan gaji Rp 300 ribu?" tegasnya.

Saat ini, lanjut Lukman, dukungan DPRD se-Indonesia untuk honorer K2 terus mengalir. DPRD yang paling tahu nasib honorer K2 ini karena selalu menjadi tempat curhat. "Sebenarnya ini tanggung jawab bupati tapi karena banyak bupati yang cuek, DPRD yang bergerak 2x24 jam. Kami hanya minta honorer K2 diangkat CPNS melalui revisi UU ASN," pungkasnya.
 
Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Finalisasi lowongan CPNS akan diputuskan sekitar Bulan April Tahun 2018

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018. Menteri PAN-RB Asman Abnur menyebutkan, saat ini Kementerian Keuangan sudah memberikan lampu hijau terkait penerimaan tersebut.

"Dan untuk 2018 ini sedang dihitung kemampuan keuangan negara," kata Asman di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (15/1/2018). Mengenai jumlah lowongan CPNS tersebut, menurutnya, akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kementerian atau Lembaga yang membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian PAN-RB saat ini sedang minta ke Kementerian/Lembaga, mengenai apa saja yang dibutuhkan. Tentu saja, dalam hal ini menyangkut kompetensinya seperti apa karena orientasinya memang betul-betul orang yang punya kompetensi, bukan administratif kemampuannya.

"Untuk itu, nantinya proses CPNS ini akan diseleksi secara ketat," kata Asman seraya menambahkan, hal itu seperti proses tahun 2017. Setiap kementerian yang ada di Indonesia, sudah mengajukan permohonan penambahan ASN baru.

Lebih jauh diungkapkan, lowongan CPNS ini selain di pusat juga dibuka untuk daerah. Ini karena, Pemerintah Daerah juga mengajukan penambahan ASN untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan kemudian tenaga pengajar di daerah terpencil.

"Finalisasi lowongan CPNS ini akan diputuskan sekitar April 2018, kemudian setelah itu akan diinformasikan teknis pendaftarannya," kata Asman.

Sebelumnya, Kepala Bro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, pemerintah belum secara resmi mengumumkan penerimaan CPNS TA 2018. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selektif dan berhati-hati dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat dapat mengakses pengumuman resmi pemerintah melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id.

Ridwan menuturkan, secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing.

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN," kata Ridwan.

Berita ini bersumber dari KRJogja.
Share:

Pemerintah Tegaskan PPPK Bukan Pengganti Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasis Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukanlah pengganti pegawai honorer. Sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS), rekrutmen PPPK ini pun harus melalui sistem merit. 

Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman Suryatman menegaskan, pegawai kontrak pemerintah ini bukan peralihan dari status tenaga honorer yang sudah ada. "Bukan honorer. Berbeda. Tetap harus seleksi seperti seleksi CPNS," katanya saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Rabu (10/1/2018). 

Meski begitu, Herman mengatakan, tenaga honorer yang ada di daerah punya kesempatan menjadi PPKK. Menurut dia, peluang untuk menjadi PPPK bagi tenaga honorer terbuka lebar dibandingkan menjadi PNS. "Peluang bagi temanteman honorer lebih terbuka karena dari segi usia lebih longgar dan fleksibel. Tidak seperti untuk CPNS usia maksimal adalah 35 tahun," ungkapnya. 

Di sisi lain, Herman menuturkan, pentingnya keseriusan tenaga honorer untuk mengikuti tahapan seleksi. Pasalnya, pemerintah menegaskan dalam hal rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS ataupun PPPK, tidak ada pengangkatan langsung. "Harus melalui seleksi, itu prinsip. Harus ada upaya lebih agar lolos seperti mengikuti simulasi CAT online. Masalahnya, banyak teman yang tidak mau ikut seleksi dan ingin pengangkatan langsung," ujarnya.

Terkait dengan rekrutmen PPPK, Herman mengaku, masih menunggu aturan teknis. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah menyusun peraturan presiden (perpres) tentang jabatan apa saja yang bisa diisi pegawai kontrak pemerintah. "Peraturan pemerintah (PP) sudah selesai, tapi pihak Setneg ingin dilengkapi dengan perpres terkait dengan jabatannya apa saja," katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah. Menurut dia, PPPK bukanlah pengganti honorer seperti yang sering dipersepsikan. "Jadi, banyak disalahartikan seolah-olah sama dengan honorer," katanya.

Dia mengatakan, sebagaimana proses penyusunan Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN, PPPK diadakan untuk merekrut pegawai profesional yang dibutuhkan negara. Terlebih lagi, jika diketahui tidak ada PNS yang dapat mengisi jabatan tersebut. "Misalnya saja dosen asing untuk penelitian dan mengajarkan tidak mungkin jadi PNS. Ini memang ahli yang dibutuhkan. Jangan pegawai administrasi biasa direkrut dari PPPK," tuturnya. 

Lina menjelaskan, PPPK juga diperuntukkan bagi tenaga profesional yang hanya dalam waktu tertentu bekerja di pemerintahan. Termasuk juga ada evaluasi kontrak jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

"Ini memang untuk profesional-profesional yang hanya bekerja selama beberapa tahun saja. Dokter, dosen, peneliti, dan guru bisa menggunakan PPPK," ungkapnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah harus lebih detail terkait jabatan yang bisa diisi PPPK. Menurutnya, perpres juga perlu lebih fleksibel mengingat birokrasi dinamis. "Jika ada jabatan baru yang dibutuhkan melalui PPPK, harus mudah ditambahkan," katanya. 

Pemahaman daerah terkait PPPK juga harus diperdalam jangan sampai di daerah memahami PPPK dengan makna berbeda. Apalagi saat ini sering dikaitkan dengan tenaga honorer. "Jadi, standarnya sama saat rekrutmen CPNS. Harus ada analisis jabatan dan beban kerja," katanya. 

Sebelumnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah tengah menyusun aturan berupa perpres terkait jabatan apa saja yang bisa diisi PPPK. Dia mengatakan, jabatan fungsional akan menjadi salah satu sasaran untuk diisi PPPK.

Berita ini bersumber dari Koran Sindo.
Share:

Desakan revisi UU ASN agar 400 ribuan honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS kini disuarakan DPRD kabupaten seluruh Indonesia.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa desakan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar 400 ribuan honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS kini disuarakan DPRD kabupaten seluruh Indonesia.

Mereka bahkan membuat surat pernyataan dukungan percepatan revisi UU ASN yang akan diserahkan kepada presiden.

"InsyaAllah 20 atau 21 Januari seluruh surat pernyataan dukungan sudah terkumpul dari 417 kabupaten. Nantinya surat ini akan kami serahkan kepada presiden," kata Ketum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said kepada JPNN, Rabu (10/1).

Presiden, lanjutnya, harus mengetahui bila kabupaten selama ini menggunakan tenaga honorer karena jumlah PNS terbatas.

Begitu ada rencana pemerintah mengangkat CPNS, alangkah bijaknya bila honorer K2 yang diangkat duluan.

"Keberadaan UU ASN menutup pintu masuk honorer K2 menjadi PNS. Padahal mereka ini tenaganya sudah dipakai belasan hingga puluhan tahun," terang ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Sulbar, itu.

Dia berharap presiden mau mengeluarkan kebijakan pengangkatan honorer K2 secara bertahap dan bukan mengarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Soal Pengangkatan Honorer K2, Pemprov Banten Tunggu Balasan KemenPAN-RB

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu surat balasan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait nasib honorer kategori (K2) Banten. Mereka yang masuk dalam K2 ini ialah honorer yang memiliki Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang pernah diterbitkan Pemprov Banten.

“Sudah kita ajukan surat (rekomendasi pengangkatan CPNS) nya. Kalau surat yang diinginkan K2 kita juga sudah melayangkan suratnya ke Pemerintah Pusat untuk segera mengangkat (K2). Tinggal nunggu balasan pusat,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada waratwan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1/2018).

Andika mengatakan kapasitas pengangkatan CPNS para pegawai ada di KemenPAN-RB. Namun ia dan Gubernur Banten Wahidin Halim mendorong agar pemerintah pusat mempercepat proses pengangkatan CPNS tersebut. “Saya hanya menjalankan amanah untuk mendorong saja,” kata Andika.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menandatangani surat rekomendasi terkait pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2). Rencananya, rekomendasi tersebut dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Surat tersebut berisi tentang dukungan Gubernur Banten Wahidin Halim terhadap pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Selain rekomendasi ke pemerintah pusat, Pemprov Banten juga akan menyampaikan surat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membuat rekomendasi serupa terkait honorer K2.

Ia mengungkapkan, gerakan honorer K2 tersebut merupakan hasil kesepakatan pada saat rakornas Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan, jumlah honorer K2 se-Banten sebanyak 12.500. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 honorer guru menjadi kewenangan Pemprov Banten.

“Kalau honorer K2 umum di pemprov paling tinggal 80 orang. Kalau guru itu sekitar 800 atau 900 karena peralihan kewenangan SMA/SMK,” katanya.

Berita ini bersumber dari Bantennews.
Share:

Penerimaan CPNS 2018 difokuskan bagi tenaga kesehatan dan pengajar

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintahan Jokowi-Jk berencana membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018. Rencananya, pendaftaran CPNS akan dimulai pada Februari mendatang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan, penerimaan CPNS 2018 sedikit berbeda dengan penerimaan CPNS 2017. Di mana, 2018 akan diutamakan untuk tenaga kesehatan dan pengajar.

"Iya memang rencananya titik beratnya lebih ke kesehatan, tenaga pengajar formasi spesifik, yang bukan ke formasi administrasi," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (6/1).

Herman mengatakan, hingga kini pihaknya belum menentukan jumlah kuota yang dibutuhkan dalam penerimaan tersebut. Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah pun masih terus melakukan pembahasan.

Proses seleksi dan tes masih sama seperti tahun 2017. Di mana para peserta yang mendaftar lebih dulu akan mengikuti seleksi administrasi. Setelah itu peserta akan melalui seleksi kompetensi dasar (SKD).

"Pada SKD, peserta CPNS dites wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), serta tes karakteristik pribadi (TKP). Tes-tes tersebut menggunakan sistem berbasis komputer atau computer assisted tes (CAT)," jelasnya.

Herman mengingatkan, masyarakat tidak percaya terhadap oknum yang menawarkan bisa membantu lolos tes dengan meminta sejumlah uang. Sebab, penerimaan CPNS tahun ini bersih dan jauh dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Masyarakat khususnya putra putri terbaik bangsa yang berminat untuk ikut CPNS jangan sampai percaya dengan orang yang meminta sejumlah uang untuk penerimaan CPNS, karena seleksi PNS kami pastikan bersih dan jauh dari KKN. Hanya dengan berusaha, belajar berdoa dan latihan yang bisa lolos CPNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.