Info Honorer, Info CPNS 2017 Terbaru, CPNS2017, CPNSINFO, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2017.

Selasa, Januari 31, 2017

Revisi UU ASN Belum Disepakati, Belum Ada Payung Hukum Rekrutmen Tenaga Honorer Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhir-akhir ini dibanjiri oleh pertanyaan seputar pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pertanyaan disampaikan secara langsung ke Kantor Pusat BKN dan melalui berbagai media publikasi yang dimiliki BKN seperti twitter @BKNgoid, Fanspage Facebook @BKNgoid, instagram @bkngoidofficial.

Pertanyaan sebagian besar didasarkan asumsi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memuat payung hukum pengangkatan tenaga honorer sudah ditetapkan. Penanya juga berharap BKN segera bergerak melakukan pemrosesan teknis pengangkatan honorer menjadi CPNS. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Herman, Selasa (31/2/2017) di ruang kerjanya mengatakan sampai hari ini revisi Undang-Undang ASN belum ditetapkan dan hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Selain itu, sambung Herman, hingga kini pun rekrutmen CPNS melalui jalur umum belum dibuka.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Bila presiden menyetujui UU ASN direvisi demi mengakomodasi honorer K1 dan K2, proses pengangkatan tidak bisa serentak.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa posisi keuangan negara‎ yang terbatas, tampaknya akan berimbas pada pengangkatan honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) menjadi CPNS.

Bila presiden menyetujui UU Aparatur Sipil Negara (ASN) direvisi demi mengakomodasi honorer K1 dan K2, proses pengangkatan tidak bisa serentak.

"Ya kalau dari posisi keuangan negara kita, dananya sangat terbatas. Dilihat dari pemangkasan anggaran maupun keterlambatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU)‎," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR kepada JPNN, Senin (30/1).

Dengan keterbatasan anggaran ini, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah yakni dengan mengangkat honorer K1 dan K2 secara bertahap.

Batas waktunya bisa tiga sampai empat tahun.

"Kalau diangkat sekaligus ya sulit. Jumlah K2 430 ribuan, bila diangkat satu kali, negara pasti repot. Bila dana berlebih tidak masalah, yang terjadi sekarang kan dananya kurang," terang politikus Gerindra ini.

Bila diangkat tiga tahun, dana yang terpakai sekira Rp 5 triliun per tahun dengan rerata gaji Rp 3 juta.

Sedangkan bila empat tahun, negara hanya mengeluarkan anggaran hampir Rp 4 triliun.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, Januari 27, 2017

Tahapan Penyelesaian Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa perjalanan honorer kategori 2 agar segera diangkat menjadi PNS masih panjang. Mereka diharapkan tetap mengerti dan memahami tahapan-tahapan yang ditempuh untuk penyelesaian kategori 2.

Meski Revisi UU ASN sudah disahkan dalam rapat Paripurna inisiatif DPR RI 24 Januari kemarin, masih ada beberapa tahapan yang harus ditempuh.

Antara lain, pengesahan secara utuh melalui penandatanganan RUU ASN oleh presiden RI, rapat anggaran DPR RI untuk menetapkan alokasi kebutuhan anggaran pengangkatan honorer kategori 2, pentepan peraturan pemerintah serta penyusunan dan penetepan roadmap pemerintah yang menyangkut proses perjalanan honorer menjadi PNS. 

"Tahapan-tahapan itu belum termasuk proses kegiatan yang dilaksanakan oleh honorer yang menyangkut persyaratan-persyaratan sebagai bahan seleksi administrasi," kata Ketua FHK2I Kabupaten Subang, Rudhi, kemarin.

Meski perjalanan yang cukup panjang, para honorer kategori 2 diminta agar tetap bersabar dan menghormati proses yang tengah berjalan. 

Forum sendiri hingga saat ini belum menerima informasi berapa kouta pengangkatan kategori 2 untuk Kabupaten Subang sejauh ini. 
"Belum masih nunggu peraturan dari pusat untuk diverifikasi kembali," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Selasa, Januari 24, 2017

Dewan Tetapkan Revisi UU ASN Sebagai Usul Inisiatif DPR

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.

“Apakah semua fraksi dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01/2017).

Seluruh anggota DPR yang hadir serempak menyatakan “Setuju”. Fahripun mengetok palu tiga kali : Tok….Tok…Tok.

Penetapan Revisi UU ASN ini sebelumnya mendapat interupsi dari beberapa anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Anggota DPR RI Akbar Faisal (F-Nasdem) mengaku banyak mendapat pertanyaan dari daerah mengenai tenaga honorer kategori dua (K2). Ia menyatakan persetujuannua jika tenaga honorer K2 ini diangkat menjadi pegawai. Pasalnya banyak kepada daerah yang bohong kepada mereka untuk dijanjikan atau direkrut.

“Negara harus bertanggungjawab kepada mereka atas kebijakan akan mengangkat tenaga honorer K2 ini, walau resiko dalam pembayaran gaji sebesar Rp 23 triliun per tahun itu tidak mudah. Apalagi Menteri Keuangan telah melakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi beban berat. Kita peduli pada mereka”, paparnya.

Oleh Karena itu, menurutnya harus ada penjelasan dari pemerintah darimana uang gaji mereka biar tidak menjadi persoalan. 

Anggota DPR RI Elviana (F-PPP) senada dengan Akbar bahwa ia mendapatkan banyak pertanyaan dari daerah pemilihannya yaitu Jambi. Ia menyatakan pada hari ini seluruh tenaga honorer menaruh harapan besar kepada DPR yang mau merevisi UU ASN.

“Namun jika tidak semua tenaga honorer diangkat, kami mohon perhatian khusus pada honorer tenaga kesehatan. Tenaga BIdang dan Perawat pimpinan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa tenaga kesehatan ini telah menempuh pendidikan dengan biaya yang besar. “Bayangkan untuk akreditasi program-program studi non kesehatan itu ditanggung oleh negara. Sementara program studi kebidanan, kesehatan, akreditasinya dibebankan kepada mahasiswa, setalah mereka tamat hanya mendapat honor Rp 400.000,- bahwa Rp 200.000,-, bahkan kadan-kadang tidak ada,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, negara harus bersiap akan adanya krisi tenaga kesehatan. Kemudian, masyarakat akan malas menitipkan anak-anaknya untuk sekolah bidan dan perawat. Sementara data nasional, kita kekurangan tenaga perawat.

Oleh sebab itu, tambah anggota DPR dari daerah pemilihan Jambi ini, disamping kita hari ini memikirkan nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, melalui pimpinan kepada menteri terkait, Bappenas untuk merencanakan dan merancang perlakuan yang khusus pada tenaga kesehatan ini.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Rapat Paripurna DPR Ke-17 MP III Tahun Sidang 2016-2017 menyetujui revisi UU No.5/2014 tentang ASN menjadi RUU Usul DPR RI.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan informasi yang bersumber dari Twitter resmi DPR RI, bahwa Rapat Paripurna DPR Ke-17 MP III Tahun Sidang 2016-2017 menyetujui revisi UU No.5/2014 tentang ASN menjadi RUU Usul DPR RI.

Berikut ini bukti Screeshootnya :

Share:

Kamis, Januari 12, 2017

Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) TA 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa BKN sebagai penyelenggara manajemen ASN dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun membuat rangka penyusunan perencanaan dan penataan kepegawaian secara nasional dan bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017, berdasarkan Pasal 47 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh sebab itu, untuk memperlancar dan memudahkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ASN diberitahukan kepada Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk melakukan penghitungan sesuai dengan format penghitungan kebutuhan ASN sebagaimana terlampir dalam formulir 1 untuk Instansi Pusat dan formulir 2 untuk Instansi Daerah dan yang dapat diunduh (download) melalui situs resmi BKN.

Terkait dengan surat tersebut diharapkan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan hasil penyusunan pegawaian ASN tahun 2017 kepada Kepala BKN paling lambat pada 28 Februari 2017. Dik/Des

1. Surat Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 klik disini

2. Formulir 1 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat klik disini

3. Formulir 2 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah klk disini


Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, Januari 11, 2017

Ada banyak pertimbangan hingga revisi UU ASN belum disahkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa janji para politikus Senayan untuk mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama UU MD3 di awal Januari tidak terealisasi.

Dalam sidang paripurna hari ini, DPR RI hanya mengesahkan revisi UU MD3.

Sementara revisi UU ASN yang merupakan pintu masuk pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tidak jelas nasibnya.

"Belum disahkan hari ini (kemarin), nanti kalau sudah ada diinfokan," kata Arief Wibowo, ketua Panja Revisi UU ASN yang dihubungi, Selasa (10/1).

Dijelaskan Arief, ada banyak pertimbangan hingga revisi UU ASN belum disahkan. Namun, Arief enggan membeberkan pertimbangan apa saja.

Dia juga membantah bila belum disahkannya revisi UU ASN karena tidak adanya anggaran.

"Enggak lah, anggaran pemerintah ada. Hanya untuk mengangkat honorer K2, bidan PTT, penyuluh, dan tenaga kontrak lainnya itu butuh analisa panjang. Kalau salah menetapkan jumlah, ini sama saja merugikan negara," bebernya.

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh honorer K2 yang tengah menanti status revisi UU ASN untuk tetap bersabar.

Dia yakin, revisi UU ASN akan tetap disahkan mengingat seluruh fraksi sudah menyetujui.

"Sebagian besar anggota DPR pasti se‎tuju, wong kami kalau reses langsung ditodong honorer dan tenaga kontrak untuk menanyakan nasibnya kok. Kami minta honorer K2 jangan putus asa dan tetap sabar," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, Januari 09, 2017

Honorer K2 itu ingin mendapatkan kepastian jadwal penetapan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan pentolan honorer kategori dua (K2) bergerilya ke ruangan anggota DPR RI, Senin (9/1) hari ini.

Mereka mencoba mendekati para wakil rakyat yang duduk di Badan Legislasi (Baleg) maupun Komisi II.

Para honorer K2 itu ingin mendapatkan kepastian jadwal penetapan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Seluruh perwakilan honorer K2 sudah di Jakarta. Kami mencoba mendekati Baleg dan Komisi II untuk memastikan jadwal penetapan revisi RUU AS‎N hingga tiga hari ke depan," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (9/1).

Dia menyebutkan, seluruh honorer K2 sangat membutuhkan kepastian waktu penetapan revisi RUU ASN.

Sebab, hanya itu satu-satunya jalan bagi mereka untuk menjadi CPNS.

"Kami melihat peluang menjadi CPNS hanya lewat revisi RUU ASN. Apalagi, seluruh anggota Baleg dan Komisi II sudah sepakat menuntaskan masalah ini secepatnya," ujarnya.

Titi optimistis, para wakil rakyat di DPR tetap memegang komitmen memperjuangkan nasib honorer K2.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor