Info Honorer, Info CPNS 2017 Terbaru, CPNS2017, CPNSINFO, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2017.

Senin, Januari 16, 2017

Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar meminta regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Makassar mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengangkatan guru swasta menjadi PNS.

Mereka meminta regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi. 

Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan,‎ belum ada aturan yang mengatur guru honorer swasta menjadi PNS.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP 48/2005, dan PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 48/2005 masih sebatas mengatur tentang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. ‎

"Perlu diketahui yang disebut tenaga honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Bahkan saat ini pemerintah dengan tegas melarang pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintahan, baik pusat dan daerah. Mengingat PP 56/2012 yang sudah berakhir dan belum diatur kembali dalam ketentuan yang baru," kata Ridwan, Senin (16/1).

Untuk kesejahteraan guru swasta, lanjutnya, pemerintah sejak dulu sudah menetapkan kebijakan in passing dan sertifikasi guru.

Itu tidak hanya diikuti guru PNS tapi juga disediakan bagi guru di sekolah-sekolah swasta.

"Program kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru-guru yang bekerja di sekolah swasta. Jadi tidak ada perbedaan hak antara guru berstatus PNS dan nonPNS," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Share:

Minggu, Januari 15, 2017

Soal Pengkatan K1 dan K2 yang Terbentur dengan Revisi UU ASN, Arteria Dahlan: Pemerintah Daerah Jangan Disalahkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa menanggapi soal pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2 yang terbentur dengan Revisi UU ASN, Anggota DPR RI, Arteria Dahlan sepakat Komisi II merevisinya.

"Jadi begini, pertama saya dalam posisi menyepakati revisi yang sebagian. Kenapa begitu saya menolak revisi UU ASN diberlakukan kepada honorer K1 dan K2 harus ada perlakuan khusus. Artinya diluar daripada revisi ini," ujarnya kepada wartawan parlemen, Jumat (13/1/2017) di Gedung DPR/MPR Senayan.

Yang kedua kata dia, untuk honorer non K1 dan K2 boleh melalui revisi ini. "Kita juga ingin mencermati bagaimana pelaksanaan nantinya. Dalam pelaksanaannya, harusnya terukur, jadi kalau yang sedikit saja tidak selesai apalagi menggabungkan yang belum terverifikasi. Jujur kita belum tahu jumlahnya berapa, kita juga belum tahu besarannya kalau mereka diakomodir seperti apa," paparnya.

"Dengan demikian saya meminta kepada teman-teman khususnya di Komisi II, untuk memikirkan kembali termasuk juga merivisi revisi yang sudah disampaikan kemarin," timpalnya.

Untuk Penyelesaiannya sendiri paparnya, hanya masih sebatas pada K1 dan K2. "Setelah itu, baru kemudian penyelesaian pada non K ini. Kasihan Menpan nanti. Kasihan pak Jokowi. Kalau ini dikerjakan bagus ya pasti bagus," tukasnya.

Sejak disahkan PP 48/2005 dan ada beberapa tenaga honorer yang sudah diangkat Gubernur dan Bupati/Walikota katanya, tidak perlu disalahkan.

"Iya to, Pemerintah Daerah tidak boleh disalahkan, karena mereka brupaya melakukan penyelamatan," ujarnya.

Penyelamtan yang dimaksud katanya lagi, ada dalam dua aspek, yakni penyelamatan kemanusiaan, dimana tenaga-tenaga mereka yang harus dihargai. "Kenapa pemerintah tidak sanggup untuk mengakomodir itu. Jadi jangan salahkah pemerintah daerah yang mengangkat mereka," tegasnya.

Arteria Dahlan juga menambahkan, aspek kedua adalah kebutuhan. "Kita sangat banyak kekurangan tenaga pelayanan publik. Bayangkan kalau itu dilarang, siapa yang mau melayani publik. Jadi pemerintah juga harus bisa melihat secara komprehensif bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daeah itu sudah tepat dan benar," ujarnya.

Lalu bagaimana penyelesaiannya?. "Kita ingin sampaikan tidak ada masalah revisi ini, tapi jangan dikaitkan penyelesian K1 dan K2 ini dengan revisi. Masalahnya K1 dan k2 tersandra dengan mengikuti revisi UU. Padahal K1 dan K2 terverifikasi. Udah ada anggarannya dan berapa kali tes. Itu pake uang negara dan itu valid semua," terangnya.

"Kalau ada yang sudah diverifikasi dan dilakukan diverifikasi lagi, kan lucu. Jadi selesaikan sajalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.
Share:

Kamis, Januari 12, 2017

Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) TA 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa BKN sebagai penyelenggara manajemen ASN dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun membuat rangka penyusunan perencanaan dan penataan kepegawaian secara nasional dan bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017, berdasarkan Pasal 47 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh sebab itu, untuk memperlancar dan memudahkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ASN diberitahukan kepada Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk melakukan penghitungan sesuai dengan format penghitungan kebutuhan ASN sebagaimana terlampir dalam formulir 1 untuk Instansi Pusat dan formulir 2 untuk Instansi Daerah dan yang dapat diunduh (download) melalui situs resmi BKN.

Terkait dengan surat tersebut diharapkan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan hasil penyusunan pegawaian ASN tahun 2017 kepada Kepala BKN paling lambat pada 28 Februari 2017. Dik/Des

1. Surat Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 klik disini

2. Formulir 1 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat klik disini

3. Formulir 2 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah klk disini


Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, Januari 11, 2017

Ada banyak pertimbangan hingga revisi UU ASN belum disahkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa janji para politikus Senayan untuk mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama UU MD3 di awal Januari tidak terealisasi.

Dalam sidang paripurna hari ini, DPR RI hanya mengesahkan revisi UU MD3.

Sementara revisi UU ASN yang merupakan pintu masuk pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tidak jelas nasibnya.

"Belum disahkan hari ini (kemarin), nanti kalau sudah ada diinfokan," kata Arief Wibowo, ketua Panja Revisi UU ASN yang dihubungi, Selasa (10/1).

Dijelaskan Arief, ada banyak pertimbangan hingga revisi UU ASN belum disahkan. Namun, Arief enggan membeberkan pertimbangan apa saja.

Dia juga membantah bila belum disahkannya revisi UU ASN karena tidak adanya anggaran.

"Enggak lah, anggaran pemerintah ada. Hanya untuk mengangkat honorer K2, bidan PTT, penyuluh, dan tenaga kontrak lainnya itu butuh analisa panjang. Kalau salah menetapkan jumlah, ini sama saja merugikan negara," bebernya.

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh honorer K2 yang tengah menanti status revisi UU ASN untuk tetap bersabar.

Dia yakin, revisi UU ASN akan tetap disahkan mengingat seluruh fraksi sudah menyetujui.

"Sebagian besar anggota DPR pasti se‎tuju, wong kami kalau reses langsung ditodong honorer dan tenaga kontrak untuk menanyakan nasibnya kok. Kami minta honorer K2 jangan putus asa dan tetap sabar," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pengurus honorer kategori dua (K2) berbagi tugas mendekati anggota DPR yang dinilai fokus membantu perjuangan honorer K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan pengurus honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah kembali menahan kecewa.

Pasalnya, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuk honorer K2 menjadi CPNS belum disahkan.

Padahal janji anggota DPR, pengesahannya dilakukan awal Januari.

"Mau dibilang kecewa ya iyalah. Hari ini yang diparipurnakan hanya UU MD3, revisi UU ASN belum," ujar Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (10/1).

Kekecewaan serupa disampaikan Korwil FHK2I Jabar Imam Supriatna.

Imam bersama pengurus lainnya sudah di Jakarta sejak Senin (9/1).

Mereka berbagi tugas mendekati anggota DPR yang dinilai fokus membantu perjuangan honorer K2.

"Kami sudah berbuat semaksimal mungkin. Mendekati anggota DPR dari semua parpol. Kalau hasilnya seperti ini, mungkin belum saatnya kami senang," ujarnya.

Meski revisi UU ASN belum disahkan hari ini, menurut Titi, mereka masih menaruh harapan besar ada kemajuan dalam rentang waktu hingga masa sidang ditutup pada akhir Februari mendatang.

"Untuk sementara kami tetap bertahan di Jakarta sampai Kamis (12/1). Kami akan terus mendekati anggota DPR. Kami yakin dengan kegigihan serta semangat pantang menyerah, hasilnya akan positif," ‎pungkasTiti.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, Januari 09, 2017

Honorer K2 itu ingin mendapatkan kepastian jadwal penetapan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan pentolan honorer kategori dua (K2) bergerilya ke ruangan anggota DPR RI, Senin (9/1) hari ini.

Mereka mencoba mendekati para wakil rakyat yang duduk di Badan Legislasi (Baleg) maupun Komisi II.

Para honorer K2 itu ingin mendapatkan kepastian jadwal penetapan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Seluruh perwakilan honorer K2 sudah di Jakarta. Kami mencoba mendekati Baleg dan Komisi II untuk memastikan jadwal penetapan revisi RUU AS‎N hingga tiga hari ke depan," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (9/1).

Dia menyebutkan, seluruh honorer K2 sangat membutuhkan kepastian waktu penetapan revisi RUU ASN.

Sebab, hanya itu satu-satunya jalan bagi mereka untuk menjadi CPNS.

"Kami melihat peluang menjadi CPNS hanya lewat revisi RUU ASN. Apalagi, seluruh anggota Baleg dan Komisi II sudah sepakat menuntaskan masalah ini secepatnya," ujarnya.

Titi optimistis, para wakil rakyat di DPR tetap memegang komitmen memperjuangkan nasib honorer K2.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor