Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Tak Ada Perlakuan Khusus Bagi Pegawai Honorer di Seleksi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka kembali pada 2018 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan tidak ada jalur khusus untuk pegawai honorer.

"Sesuai dengan Undang-undang yang baru UU Nomor 5 Tahun 2014 setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus melalui jalur tes," ujar Asman di Jakarta, Kamis, 28 Desember 2017.

Asman mengatakan tidak akan ada lagi pengangkatan otomatis untuk pegawai honorer menjadi ASN. Dia berujar semua yang ingin menjadi ASN harus mengikuti seleksi sesuai dengan regulasi. "Jadi pegawai honorer tetap boleh ikut tes. Asal lulus tes (bisa jadi ASN)," katanya.

Asman menambahkan untuk pegawai honorer yang sudah sekian tahun bekerja statusnya akan diakomodir melalui aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Ya tetap ASN namanya cuma pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ucapnya.

Tahun 2018 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pensiun berjumlah sekitar 220 ribu orang. Asman berujar penerimaan CPNS nantinya berjumlah minimal 50 persen dari jumlah pegawai yang akan pensiun. "Sesuai dengan kesepakatan minimum 50 persennya berarti 110 ribu, tergantung nanti kemampuan keuangan," katanya.

Asman berujar saat ini usulan dari daerah dan kementerian untuk kebutuhan ASN telah diterima oleh Kemenpan RB. Atas hal itu, kata dia, untuk formasi CPNS 2018 akan bisa diumumkan pada awal tahun depan. "Insya Allah Januari sudah mulai kami umumkan," ucapnya.

Asman menjelaskan setelah ditentukan formasinya, Kemenpan RB akan menyeleksi kemampuan daerah atas formasi tersebut. Khususnya, kata dia, untuk belanja pegawai. "Belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen, kalau belanja lebih dari itu tidak akan kami berikan," tuturnya.

Asman menuturkan untuk usulan dari daerah akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian, kata dia, juga akan diperuntukkan pegawai-pegawai yang menunjang pembangunan di daerah masing-masing. "Misalnya infrastruktur, jadi ada sarjana teknik, sarjana arsitektur, kemudian bidang pertanian juga," katanya.

Di sisi lain, Asman berharap dengan dengan sistem penerimaan CPNS 2018 yang profesional seperti ini akan ada perubahan yang lebih baik ke depan. Sebab, dia menginginkan ASN ke depan tidak kalah dengan pegawai korporasi seperti perusahaan profesional dan perusahaan maju lainnya. "Mulai dari rekrutmennya, pendidikannya, pelatihannya, serta sistem penempatan jabatan pimpinan tingginya," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Putra Daerah Diprioritaskan pada Seleksi Guru CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan seleksi guru, calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Putra daerah yang dimaksud, tentunya harus berkompeten untuk menjadi seorang pendidik.

"Kami akan memprioritaskan putera daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi guru di daerah 3T," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Didik Suhardi kepada Republika.co.id, Selasa (26/12).

Didik mengatakan, seleksi guru di daerah 3T memiliki kriteria khusus yang perlu dipatuhi. Meski begitu, hingga saat ini detilnya masih dibahas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawain Negara (BKN).

Begitupun halnya, dengan formasi guru secara umum pada seleksi CPNS tahun 2018 mendatang. Hingga kini, belum ada formasi pasti terkait seleksi guru CPNS tahun depan.

"Masih dalam pembahasan, semoga tahun depan dapat lebih banyak," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengusulkan 250.000 kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah pada tahun 2018 mendatang. Jumlah tersebut, akan diprioritaskan untuk profesi tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.

"Prioritasnya masih guru dan tenaga kesehatan. Untuk komposisi, lebih banyak untuk daerah (pemda). Sebanyak 215.000 untuk pemda, dan sisanya ditempatkan di pusat," kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaat.

Setiawan menerangkan, tahun depan pemerintah akan tetap melakukan seleksi CPNS dengan sistem zero growth, mengingat Kementerian PAN-RB belum mencabut moratorium. Karenanya, tambahan ASN akan di sesuaikan dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun di tahun 2018.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

BKN: Lowongan CPNS 2018 Tak Ada Jabatan Administratif

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan tak akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan atau posisi administratif pada 250 ribu kursi yang disediakan untuk tahun depan. Seluruh posisi yang dibuka untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawa Cita. Jadi jangan harap akan ada formasi administratif," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawa Cita.

"Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id," Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PAN RB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

"Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru," paparnya

Cegah Kecurangan, BKN Siap Perbaiki Sistem Penerimaan CPNS 2018

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 sempat diwarnai berbagai persoalan. Salah satu yang ramai adalah tudingan kecurangan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Keuangan maupun kontroversi nilai ambang batas (passing grade).


Tak mau terulang, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengaku, BKN telah melakukan evaluasi atas pengadaan CPNS tahun ini. BKN, di mana Kepala BKN sebagai Ex Officio Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan berperan dalam SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) dan berfungsi koordinatif di lapangan.

"Berdasarkan evaluasi atas pengadaan CPNS 2017, BKN telah melakukan beberapa langkah persiapan," ujar Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Pertama, tambah Ridwan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SKD dengan CAT BKN. Kedua, perbaikan perangkat lunak sistem CAT BKN. Ketiga, ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan penambahan 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.

Keempat, memperbaiki atau meningkatkan kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional (sscn.bkn.go id). Kelima  menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Polda, Kodam dan Pemerintah Daerah jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas terpasang di BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN.

Terakhir, menyebarluaskan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, web, media sosial, email, Help Desk, dan lainnya. Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id.

"Kami imbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak atau oknum mana pun yang menyatakan dapat membantu kelulusan CPNS," tutup Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Rekrutmen CPNS Tahun 2018 Lebih Ketat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah segera membuka lowongan sekitar 250.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 untuk formasi di instansi pusat dan daerah. Meski kuota CPNS ini untuk mengganti pegawai yang pensiun, formasi akan berdasarkan prioritas kebutuhan disertai seleksi yang ketat.  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) telah memberi deadline hingga akhir Desember ini kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan formasi kebutuhan CPNS. Dalam surat yang dikirim ke daerah,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan CPNS di instansi masing-masing. 

“Dokumen penetapan itu harus disampaikan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017,” demikian permintaan Asman dan surat tersebut.

Dia juga meminta PPK untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi. Hal ini penting karena untuk mengetahui jabatan-jabatan prioritas yang dapat direkrut pada tahun depan. Untuk perekrutan 2018, pemerintah telah memastikan kebutuhan PNS yang mendesak adalah jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi.

Sementara di pemerintah daerah (pemda) diprioritaskan untuk  tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu dalam usulannya pemda juga harus menyertakan kapasitas fiskal. Dalam hal ini disyaratkan rasio belanja pegawai harus di bawah 50%.

“Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi,” paparnya.

Lebih lanjut Asman juga meminta agar setiap instansi melampirkan peta jabatan yang harus ditandatangani oleh PPK dalam bentuk keputusan menteri/kepala lembaga pemerintah  non kementerian (lpnk), gubernur, dan bupati/wali kota. Selain itu  juga dilampirkan dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengingatkan agar dalam penyusunan kebutuhan PNS benar-benar dilakukan secara serius. 

Hal ini beralasan karena banyak instansi terutama pemda yang asal-asalan dalam menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Jangan formalitas dan hanya di atas kertas. Saya dulu sempat  terlibat untuk evaluasi moratorium 2011 kondisinya ternyata banyak ABK yang formalitas,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak pemda yang cenderung hanya mengusulkan jumlah kekurangan pegawai tanpa mempertimbangkan kondisi aparatur yang ada. Padahal yang juga penting adalah mempertimbangkan kompetensi pegawai yang ada saat ini. Dengan cara ini, rekrutmen CPNS nantinya benar-benar berpijak pada kebutuhan instansi, bukannya justru menjadi beban di kemudian hari.

Melihat kondisi tersebut, tandas Lina, kemampuan anggaran daerah mutlak dipertimbangkan secara matang. Dia mengungkapkan, selama ini tidak sedikit daerah memaksa membuka rekrutmen tetapi memiliki rasio belanja pegawai yang lebih dari 50%. Kondisi ini jelas akan berdampak pada pembangunan di daerah.

“Ada daerah yang tidak bisa mengontrol belanja pegawainya hingga mencapai 70%. Sisa 30% ini mau pembangunan apa yang dilakukan? Jadi harus diprioritaskan belanja pembangunannya,” tegas dia.

Lina juga meminta KemenPAN-RB secara cermat memverifikasi usulan formasi dari pemda ataupun instansi pusat. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengungkapkan, KemenPAN-RB mengusulkan kuota CPNS untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018.

Setiawan mengatakan angka 250.000  merupakan kuota maksimal yang  mungkin dibuka. Pasalnya pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaanya. Artinya tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya, ” jelas dia.

Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai.

Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya. 

"Rekrutmen harus terbuka dan transparan. Tapi sebaiknya pemerintah memikirkan nasib K2 (honorer tak diupah APBD/APBN) yang jumlahnya sekitar 400 ribuan orang. Itu jangan dilupakan.  Bisa saja skemanya dibagi dua antara jalur umum dan yang khusus K2," pinta anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi.

Anggota Komisi II DPR lainnya Amirul Tamim  meminta rekrutmen seleksi CPNS harus dibuat sistem online yang komprehensif. Dia juga mendorong pemerintah memberi peluang honorer K2 untuk  diangkat menjadi PNS. 

Berita ini bersumber dari Sindonews.


Share:

Rekrutmen ASN tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Itu berarti dari usulan 250 ribu yang diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tidak hanya untuk CPNS.

"Ingat ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Bisa saja tahun depan rekrutmennya untuk keduanya," ujar Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Sabtu (16/12).

Dia menyebutkan, jabatan-jabatan fungsional akan lebih banyak direkrut di 2018. Posisi jabatan fungsional ini lebih banyak masuk ke formasi PPPK.

"PNS lebih kepada jabatan struktural. Sedangkan PPPK ke jabatan fungsional," terangnya.

Adapun jabatan fungsional yang akan diisi PPPK di antaranya dokter, guru, perawat, bidan, penyuluh, dan lainnya.

Dia menargetkan, Peraturan Pemerintah tentang PPPK akan ditetapkan akhir tahun ini. Kemudian disusun Perpres sebagai dasar agar bisa ada rekrutmen PPPK tahun depan.

"Untuk PPPK akan ada Perpresnya juga. Jadi nanti diatur jabatan mana yang jadi PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemenpan RB: Honorer Dapat Ikuti Seleksi CPNS Sesuai Ketentuan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan tenaga honorer yang ingin menjadi pegawai negeri harus mengikuti tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan aturan yang berlaku.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan saat ini masih ada 400-an ribu tenaga honorer kategori 2, yakni tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Tenaga honorer kategori ini harus mengikuti seleksi jika ingin menjadi CPNS.

“Mengikuti UU ASN. Berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja. Jadi siapa saja yang mau jadi aparatur sipil negara, tanpa terkecuali teman-teman honorer, ya mengikuti seleksi,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan RB kepada Tempo pada Jumat, 15 Desember 2017.

Herman memaparkan, seleksi CPNS untuk honorer ini dibagi menjadi dua berdasarkan rentang usia. Tenaga honorer yang berusia 18-35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS nasional, sedangkan bagi honorer yang berusia di atas 35 tahun disediakan program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, Herman melanjutkan, peraturan ihwal P3K itu pun masih menunggu disahkan oleh pemerintah.

“Sekarang RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) P3K belum disahkan. Sudah di Sekretariat Negara, masih berproses,” kata Herman.

Herman berujar, pemerintah telah berusaha memperhatikan kondisi para tenaga honorer, salah satunya dengan pengangkatan PNS dari 1,2 juta tenaga honorer hingga 2014. Satu juta di antaranya merupakan tenaga honorer kategori 1 (yang dibiayai langsung oleh APBD dan berpeluang diangkat menjadi PNS). Sisanya, 200 ribu orang merupakan kategori 2 yang harus mengikuti seleksi nasional.

“Itu kan sudah bentuk perhatian pemerintah. Makanya secara de jure sebenarnya sudah selesai, tapi de facto ada persoalan di lapangan,” ujar Herman.

Herman tak menampik perekrutan tenaga honorer di lapangan terus terjadi kendati pemerintah telah melarang hal tersebut. Herman berujar, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya, Kemenpan RB dikabarkan akan menyediakan kuota 200 ribu untuk rekrutmen CPNS 2018. Herman mengatakan angka tersebut merupakan kisaran jumlah pegawai negeri sipil yang akan pensiun tahun depan. Namun, jumlah CPNS yang akan direkrut, kata Herman, tak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Forum Tenaga Honorer K-2 Adukan Nasibnya ke BAP DPD RI

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menerima audiensi Forum Tenaga Honorer K-2 dari hampir seluruh Indonesia dalam penyampaian aspirasi terkait permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). Audiensi diterima Ahmad Sadeli Karim, Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Titik Purwaningsih selaku Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 mengatakan data-data pegawai honorer K-2 sudah berada di BKN dan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai PNS. Namun menurut BKN seleksi yang dilakukan pada Tenaga Honorer K-2 tidak kompeten dan tidak linier. Titik menyayangkan bahwa pegawai K-2 ditelantarkan sedangkan pegawai K-1 sudah diangkat padahal memiliki payung hukum yang sama.

“Kami tidak punya tempat untuk mengadu maka kami mengadu ke DPD RI sebagai tempat menyelesaikan masalah tanpa masalah. K-2 ada dari honorer dibidang kesehatan, bidang pendidikan, pamdal dan lainnya. Kami mohon BAP agar merekomendasikan kepada pemerintah agar  mengangkat seluruh K-2 menjadi PNS tanpa batasan umur. Dengan menerima aspirasi kami, sudah merupakan apresiasi luar biasa. Kami harap BAP bisa memanggil MenPAN-RB,” pinta Titik.

Menanggapi aspirasi K-2, Ahmad Kanedi, Senator asal Bengkulu menyatakan bahwa selain melakukan perjuangan bersama BAP, agar melakukan pendekatan juga kepada kepala daerah sehingga daerah mengusulkan K-2 menjadi PNS.  “Pada dasarnya kami akan bersama-sama untuk memperjuangkan dan DPD akan terus memperjuangkan, perjuangan K-2 adalah perjuangan kami,” seru Bang Ken, sapaan akrab bagi Ahmad Kanedi.

Pimpinan BAP DPD RI, Ahmad Sadeli Karim menyimpulkan bahwa audiensi direkam dan akan ditindak lanjuti. Selanjutnya akan membicarakan hal ini dengan Pimpinan DPD RI untuk berkirim surat kepada presiden terkait masalah Tenaga Honorer K-2, dan memanggil MenPAN-RB, untuk mendapatkan solusi atas masalah ini.

Berita ini bersumber dari DPD RI.
Share:

Ganjar sebut Jokowi segera dorong Kemenpan-RB bahas status guru honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo mencapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembahasan tersebut berkaitan kepastian status Guru Tidak Tetap (GTT). Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan," kata Ganjar usai bertemu Joko Widodo, Rabu (6/12).

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Jokowi akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Pertemuan tersebut juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Ganjar menyampaikan, Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat.

"Intinya kalau pak Wapres harus hati-hati, pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut," kata Ganjar.

Ditambahkan, status GTT saat ini tidak jelas karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. "Karena untuk mengangkat GTT, Bupati Wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan," katanya.

Sedangkan untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK). Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu (linier), dan mengajar minimal 24 jam per minggu. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di Jateng mencapai 14.638 ribu orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

Misalnya GTT dari Kudus yang hanya bergaji Rp 250 ribu per bulan dan GTT Cilacap yang bergaji Rp 400 ribu perbulan. Selain gaji kecil, mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi oleh karena statusnya yang tidak diakui Kemendikbud.

"Nah dengan jadi PPPK maka gajinya minimal kan UMK dengan anggaran APBN langsung. Mereka jadi bisa ikut sertifikasi maka dapat tambahan dari tunjangan," katanya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Harapan Dari Presiden untuk Guru Honorer, Tahun Depan Ada Pengangkatan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para guru yang selama ini berstatuskan sebagai honorer, guru bantu atau non-CPNS masih memiliki harapan dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri puncak Hari Guru Nasional ((HGN) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, kemarin (2/12).

Puncak HGN selain dipadati 30 ribu guru, juga dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan, negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Karena itu, anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan guru PNS di daerah.

"Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi, dan kualifikasi diutamakan," katanya, lantas disambut riuh para guru.

Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesempatan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdi lama untuk bisa menjadi PNS. Termasuk para guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Secara khusus, Jokowi memerintah Mendikbud, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan CPNS guru tahun depan. Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru berjalan baik dan sesuai ketentuan. "Sekali lagi, tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap," tuturnya.

Jokowi juga menjawab aduan ketua umum PGRI soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru. Dia mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Untuk urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing, dan sertifikasi, dia berharap bisa disederhanakan. "Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbulet. Harus disederhanakan," katanya.

Kemudian, soal pencairan TPG, Jokowi mengatakan akan mengawal langsung. Dia berjanji melihat langsung perkembangan pencairannya. Untuk itu, dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk pencairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat.

Unifah berharap pernyataan Jokowi yang membuka kesempatan untuk guru honorer menjadi CPNS tahun depan benar-benar terwujud. 

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Jokowi menginstruksikan kepada Mendikbud, MenPAN-RB, dan kepala BKN untuk berkoordinasi membahas masalah kekurangan guru.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa masalah kekurangan guru menjadi salah satu fokus utama yang dilaporkan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Unifah, banyak guru tidak tetap yang sudah lama mengabdi tapi tidak diangkat. Begitu juga guru 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Kami memohon kepada bapak presiden agar memprioritaskan guru tidak tetap dan guru 3T untuk memenuhi kekurangan guru. Bila tahun depan ada pengangkatan, tolong mereka yang memenuhi syarat diberikan kuota,” kata Unifah di puncak acara HUT PGRI ke-72 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/12).

Menanggapi permintaan ini, Jokowi menginstruksikan kepada Mendikbud, MenPAN-RB, dan kepala BKN untuk berkoordinasi membahas masalah kekurangan guru. Kekurangan guru harus diatasi dengan cara bertahap.

"Mohon dimaklumi negara sedang giat-giatnya membangun infrstruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, penambahan guru akan tetap saya prioritaskan baik GTT maupun guru 3T,” ujarnya.

Kekurangan guru, lanjut Jokowi, akan diisi secara bertahap. Guru-guru yang sudah lama mengabdi akan diberikan kesempatan dan jangan ditutup peluang mereka. Begitu juga dengan guru 3T. "Tolong yang Mendikbud, MenPAN-RB, BKN secepatnya selesaikan masalah ini," tegasnya.
 
Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.