Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Semakin cepat formasi CPNS diusulkan proses rekrutmen CPNS 2018 bisa dibuka sejak awal tahun.

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Saat ini kementerian masih menunggu jumlah formasi CPNS yang diajukan oleh pemerintah daerah (pemda).

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, para kepala daerah telah diperbolehkan untuk mengajukan formasi yang dibutuhkan. Menurut dia, semakin cepat formasi tersebut diusulkan akan semakin baik. Sebab dengan demikian proses rekrutmen CPNS 2018 bisa dibuka sejak awal tahun.

"Kalau mau mengajukan enggak apa-apa, dari sekarang boleh. Ya mudah-mudahan kalau saya berharap cepat. Biar nanti tahun 2018 ini bisa kita laksanakan di awal tahun," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Asman menjelaskan, alokasi jumlah formasi PNS yang akan dibuka pada tahun depan salah satunya akan mengikuti besaran jumlah PNS yang pensiun.‎ Namun, jumlahnya tidak akan sebesar PNS yang akan memasuki masa purna bakti tersebut.

"Meman‎g mau tidak mau kita harus mengisi PNS yang sudah pensiun. Nah kita targetkan pertumbuhannya tidak plus, tapi minus. Jadi kalau mungkin yang pensiun 100 ribu, kita terima separuhnya," dia menjelaskan.

Selain itu, alokasi jumlah CPNS tersebut juga akan bergantung pada kemampuan keuangan negara. Sebab itu, saat ini Kementerian PANBR tengah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait hal ini.

"Tapi keputusannya nanti sangat tergantung pada kemampuan keuangan. Jadi nanti dengan Bu Menkeu akan menghitung dulu kemampuan APBN kita," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Peringati Hari Guru, Mendikbud Bahas Nasib 800 Ribu Honorer

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut, tingkat kesejahteraan guru relatif membaik. Hanya saja masih ada beberapa persoalan, antara lain guru yang masih berstatus honorer atau pegawai tidak tetap.

Setidaknya ada sekitar 800 ribu lebih guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Data yang dimiliki Kemendikbud, setidaknya ada sekitar 737.000 guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri.

"Itu belum termasuk guru-guru agama yang itu jadi wewenang Kemenag. Sehingga kita perkirakan jumlah guru yang berstatus tidak tetap atau guru honorer itu sekitar 840.000-an," ujar Muhadjir usai memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Momentum peringatan HGN 2017, Muhadjir akan menemui sejumlah institusi pemerintahan terkait, seperti Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk membahas mengenai nasib ratusan ribu guru honorer tersebut.

"Untuk nanti kepastian posisinya apakah sebagai PNS/ASN, itu yang sedang kita telaah bersama-sama," kata dia.

Terganjal Otonomi Daerah

Muhadjir menuturkan, adanya otonomi daerah membuat Kemendikbud tak memiliki kebijakan mengenai nasib guru di seluruh Indonesia. Kemendikbud dalam hal ini lebih bersifat sebagai pengguna tenaga aparatur sipil negara bernama guru tersebut.

Dalam perkara ini, tiga kementerian yang disebutkan di atas memiliki peran cukup penting. Kemenpan RB yang dianggap mengetahui berapa jumlah guru yang harus direkrut pemerintah. Sementara Menkeu yang membahas mengenai anggaran untuk guru.

Serta Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah, di mana fungsi pendidikan telah menjadi wewenang Pemkab atau Pemkot. Muhadjir mengatakan, aparat yang memiliki jalur langsung dengan guru di lapangan sebenarnya adalah Kemendagri.

"Karena itu, untuk mecahkan masalah guru ini, kita harus duduk bersama dengan kementerian terkait," jelas Muhadjir.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

3 Syarat Guru Honorer Daftar CPNS, Sungguh Berat, Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018.

Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33 tahun.

’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/11). Data ini belum termasuk guru agama Kemenag.

Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.

Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru.

Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.

Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu terkait dengan status kepegawaian.

Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.

’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33 tahun.

Hamid juga mengatakan guru honorer jangan terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal 33 tahun.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.

’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi CPNS atau P3K,’’ katanya. Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah memiliki data guru honorer yang valid.

Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K.

Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini.

Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat.

Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

PGRI Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer jadi ASN

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah agar mengutamakan guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru honorer sudah mengabdi dan terbukti memenuhi beragam persyaratan, seperti mengantongi ijazah sarjana dan lolos sertifikasi pendidikan guru. Perekrutan menjadi ASN sangat penting untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menuturkan, sekitar 46% guru masih berstatus honorer. Total guru se-Indonesia sekitar 1 juta orang. Menurut dia, pengangkatan menjadi ASN diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas guru. "Profesionalisme guru belum sempurna, kesejahteraan dan perlindungan kepada guru juga belum sepenuhnya tercapai. Kami terus memperjuangkan tiga hal itu," ucap Unifah saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat 24 November 2017.

Unifah menuturkan, peningkatan kualitas guru bukan hanya dilihat dari sisi kesejahteraannya. Tetapi juga pembenahan sistem pendidikan nasional dari pemerintah. Menurut dia, kewajiban guru adalah terus belajar agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. "Tapi kami juga mohon perubahan itu tidak hanya guru tetapi semua pemangku kebijakan pusat dan daerah harus berubah mindsetnya bagaimana caranya melihat guru bukan sebagai objek tetapi pihak yang harus dilindungi," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pada tahun depan pemerintah akan mempertimbangkan untuk merekrut guru baru, dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemerintah juga mempertimbangkan merekrut sebanyak 2.992 guru honorer untuk menjadi ASN. "Nanti apakah mau bentuknya P3K atau ASN masih dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait. Bersama KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri," kata Hamid

Hamid menjelaskan, para guru honorer itu pantas direktut karena sudah berusia hampir 33 tahun, mengantongi sertifikat pendidikan dan ijasah sarjana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, total guru honorer yang ada saat ini mencapai 732.833 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 383.609 guru mengantongi ijasah sarjana tapi belum lulus sertifikasi pendidikan guru, sedangkan sebanyak 349.224 guru honorer lainnya tidak pantas untuk diangkat menjadi PNS karena tak memenuhi syarat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN). "Guru P3K untuk ditempatkan di daerah terdepan, terluar dan terpencil," katanya.

HUT ke-72

Ziarah ke TMP Kalibata merupakan serangkaian kegiatan PGRI dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-72 yang tepat jatuh pada hari ini. Unifah menuturkan, apa yang dicita-citakan PGRI belum semuanya tercapai, terutama perihal kesejahteraan. "Memperjuangkan guru honorer menjadi pekerjaan rumah terbesar PGRI. Kesejahteraan guru bukan semata untuk guru, tapi juga untuk masa depan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional," katanya.

Selain berziarah ke makam pahlawan, ratusan guru di bawah binaan PGRI juga nyekar ke makam beberapa tokoh guru. Di antaranya, makam mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mantan mantan ketua umum PB PGRI Sumantri Brodjonegoro. Para guru tersebut juga berziarah ke makam mantan anggota MPRS RME Subiadinata dan mantan menteri agama Mochamad Dahlan, dan pahlawan revolusi Ahmad Yani.

"Dari rangkaian kegiatan ini, kami mengingatkan para guru untuk terus menghormati para pahlawan sehingga nanti bisa bercerita kepada siswa soal sejarah bangsa. Kegiatan lainnya sungguh banyak. Mulai lomba dari PGRI cabang kabulaten dan kota hingga provinsi dan nasional. HUT HGN ini berbarengan dengan HUT PGRI. Saya berharap guru terus berkarya dan meningkatkan solidaritas. Ikut bersama pemerintah melawan hoaks," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Badan Akuntan Publik DPD Mediasi Masalah Tenaga Honorer

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah RI (BAP DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah mendapat aduan dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I). RDP berlangsung di ruang rapat Komite I, Senayan, Jakarta (23/11/2017).

Para tenaga honorer merasa dirugikan dengan dibukanya penerimaan CPNS jalur umum tahun 2017 pada beberapa kementerian oleh Kemen PAN & RB, tanpa memperhatikan janjinya yang akan mengangkat seluruh Tenaga Honorer K2 yang berjumlah 439.956 menjadi CPNS secara bertahap dari tahun 2017-2019.

Mereka juga menganggap masih banyak permasalahan Tenaga Honorer K2, terutama terkait Revisi atau RUU tentang Perubahan Atas UU No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang belum tuntas.

“Status tenaga honorer hingga kini masih tanpa kepastian hukum, khususnya terkait masa depan mereka, sementara pengabdiannya sudah cukup lama,” ujar Ketua Umum FHK2-I, Titi Purwaningsih.

Menanggapi hal itu, Bambang Sadono, senator dari Provinsi Jawa Tengah, mengatakan bahwa persoalan tenaga honorer ini bukanlah masalah sosial, tetapi tanggung jawab Pemerintah. Sebab, Pemerintah yang mempekerjakan para tenaga honorer.

“Kalau persoalan ada di UU ASN, maka kita harus dorong DPR untuk segera menyelesaikan UU ASN,” ucapnya.

Sementara itu, Ibrahim Agustinus Medah, senator dari Provinsi NTT, menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis masalah tenaga honorer K2 ini, Presiden RI telah menunjuk tiga menteri, yaitu Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan RI untuk membicarakan permasalahan tenaga honorer dengan Badan Legislatif DPR RI.

“Kita harus mengundang para menteri tersebut dan menentukan target penyelesaiannya, yaitu tiga bulan,” kata dia.

Terkait perekrutan CPNS tahun 2017, Direktur Harmonisasi Penganggaran Kemenkeu, Made Arya Wijaya, mengatakan bahwa saat ini Kemenkeu telah menganggarkan keuangan untuk 100.201 CPNS baru.

“Kemenpan meminta Kemenkeu untuk melakukan penganggaran dan sudah kami fasilitasi alokasi kebutuhan anggaran penerimaan tahun ini,” ujarnya.

Menutup acara Rapat Dengar Pendapat, Ketua BAP, Abdul Gafar Usman, mengatakan akan kembali mengadakan RDP dengan BKN, Menteri PAN&RB, serta Menko terkait agar bisa segera mengambil keputusan untuk masalah tersebut.

“Karena kita belum bisa mengambil keputusan dalam rapat ini, maka Rapat dengan Menteri terkait akan dilaksanakan kembali tanggal 6 Desember. Kami meminta komitmen dari pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer ini,” ucap senator dari Riau tersebut.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kemdikbud nyatakan 250.000 guru honorer penuhi syarat CPNS

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebanyak 250.000 guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Sekarang distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita ajukan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan."

Selain itu, Kemdikbud berupaya mengoptimalkan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kita terapkan Januari 2018 nanti," terang dia.

Hamid menegaskan mulai Januari 2018, kelebihan jumlah guru dalam satu sekolah akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu, kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

Badan Legislasi DPR RI kembali menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya kembali menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ini adalah keempat kalinya Baleg membuat jadwal pembahasan revisi UU ASN.

Agenda ini sangat dinantikan ratusan ribu honorer kategori dua (K2).

Sebab, revisi itu membuat peluang mereka menjadi PNS terbuka lebar.

"Jadwal pembahasan revisi UU ASN tanggal 4 Desember. Mudah-mudahan pemerintah bisa hadir," kata anggota Baleg Bambang Riyanto kepada JPNN, Jumat (17/11).

Dia menambahkan, awalnya, tidak ada agenda pembahasan revisi UU ASN pada masa sidang kali ini.

Namun, politikus Gerindra ini mengaku meminta komitmen pimpinan Baleg memperjuangkan nasib honorer K2.

"Kan surpresnya sudah ada, masuk prolegnas juga. Jadi, apalagi kendalanya? Alhamdulillah para pimpinan Baleg tetap memegang komitmen dan akhirnya menetapkan 4 Desember pembahasan revisi UU ASN," terangnya.

Dia menambahkan, seluruh fraksi di Baleg sudah solid memperjuangkan honorer K2. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah lebih mengutamakan pengangkatan guru honorer untuk mengisi kekosongan 259 ribu guru yang akan pensiun pada lima tahun kedepan.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI mendorong pemerintah lebih mengutamakan pengangkatan guru honorer untuk mengisi kekosongan 259 ribu guru yang akan pensiun pada lima tahun kedepan. Mereka yang direkomendasikan adalah guru honorer yang sudah lama mengabdi, memiliki kepatutan mengajar, dan keahlian dalam mendidik.

“Doakan saja mudah-mudahan (rekomendasi) diterima oleh Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra usai rapat bersama Pemprov Babel, Senin (13/11) lalu.

Sutan mengatakan penghitungan ratusan ribu guru yang bakal pensiun dalam jangka waktu lima tahun itu membuat kondisi dunia pendidikan dalam keadaan darurat guru.

Karenanya, dalam beberapa rilis yang disampaikannya, dia meminta pengangkatan guru honorer harus segera dilaksanakan.

"Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, punya keahlian,” ujarnya.

Dijelaskan Sutan, pengangkatan CPNS merupakan memang kewenangan Kemenpan-RB. Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong agar guru honorer ini didahulukan.

"Diangkat menjadi PNS, menjadi ranah Kemenpan RB, apa saja syarat dan kualifikasinya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA," katanya.

Berita ini bersumber dari Bangka Pos.
Share:

Pemerintah akan membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2018.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2018. Baik pemerintah pusat dan daerah membutuhkan pegawai baru.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman sedang menyusun jatah yang dibutuhkan untuk lowongan CPNS tahun depan. Menurut Asman dari 220 ribu PNS yang pensiun, 50 persen-60 persen atau sekitar 110 ribu lowongan dibuka untuk mengisi kekosongan posisi.

"Kita tidak menerima sebesar pensiun, tapi kita hanya menerima 50 persen dari jumlah yang pensiun atau lebih dikit," ujar Asman di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Asman juga menghitung kemampuan anggaran masing-masing kementerian, lembaga negara (K/L) dan pemerintah daerah. Sehingga lowongan CPNS yang dibuka tidak melebihi anggaran belanja setiap (K/L) dan pemda.

"Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas baru ketemu angkanya. Kita berharap nggak lebih jumlah pensiun," ungkap Asman.

Asman menambahkan terkait moratorium tidak dilakukan secara permanen. Pasalnya setiap tahun ada PNS yang pensiun dari K/L yang tidak bisa dihentikan karena sudah memasuki waktunya.

"Tahun kemarin diakumulasi dan tahun ini sekitar 220 ribu orang PNS pensiun. Maka kita akan melakukan tetap berpedoman pada sistem minus growth sekitar 50-60 persen dari jumlah pensiun," kata Asman.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Penerimaan CPNS Daerah Dibuka 2018

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah secara nasional akan dibuka tahun 2018.

"Tahun depan kita buka, tahun 2018, untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," kata Asman yang ditemui usai Sosialisasi dan Konsultasi Pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan dan Implementasi LAPOR! SP4N di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jumat (10/11/2017).

Penerimaan CPNS, kata dia, akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

"Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," tuturnya.

Pihaknya, kata Asman, berharap Pemda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar-benar mengkaji kebutuhan pegawainya dengan baik sebelum mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

Sementara terkait jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan pihaknya sedang memperhitungkan jumlah penerimaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50%," imbuhnya.

Ia juga berharap perekrutan CPNS daerah ini dapat dilakukan secepatnya. "Lebih cepat lebih bagus," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sebanyak 190 Honorer K2 Dapatkan SP-THL

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menyerahkan 190 Surat Perintah Tenaga Harian Lepas (SP-THL) bagi honorer K2 dan guru mulok pencak silat. Pemberian SP-THL tersebut langsung di serahkan oleh Walikota Sukabumi M. Muraz di Gedung Juang 45 kota Sukabumi, Jumat (3/11).

Muraz mengatakan, penyerahan SP THL ini merupakan bukti kepedulian pemerintah Kota Sukabumi terhadap Honorer K2 yang sudah beberapa puluh tahun mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang nasibnya belum pasti. Sebelum diberikan SP-THL ini para honorer tersebut, perbulanya hanya mengandalkan dinas, sekolah dan intansi tenpat mereka bekerja.

"Rata-rata mereka sudah 10 tahun masa honornya. Makanya, saya sebagai kepala daerah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan SP-THL dengan kriteria yang sudah di tentukan oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Sukabumi," jelasnya.

Setelah mendapatkan SP-THL, lanjut Muraz, ke 190 orang tersebut, pemberian penghasilannya di tanggung oleh Pemda dari APBD Kota Sukabumi."Nanti mereka akan mendapatkan penghasilanya per bulan sebesar Rp1,150 juta mulai bulan depan (1 Desember 2017)," terang Muraz.

Muraz juga tidak menapik jika penghasilan mereka akan membebankan APBD, tapi harus bagaimana lagi, ini suatu bukti bahwa pemkot benar-benar peduli."Sekarang mereka tinggal bekerja dengan baik dan rajin, sebab mereka sudah menerima SP-THL," terangnya.

Muraz mengatakan, mudah-mudahn kedepanya pihak pemkot Sukabumi bisa memberikan SP-THL untuk honor-honor lainya."Ini kan bertahap, mudah-mudahan berikutnya giliran kawan-kawan mereka yang menerima SP-THL," ujarnya.

Muraz juga menegaskan, jika diantara 190 orang yang baru menerima SP-THL terlibat dalam politik atau akan mencalonkan di legislatif. Muraz akan memberikan pilihan, apakah mereka memilih politik atau menjadi THL."Jika ada terbukti yang terlibat dalam dunia politik, saya akan kasih pilihan. Artinya, jika ingin masih di politik, SP-THL nya akan saya cabut, namun jika memilih bergabung di Pemkota, Ya harus buat surat pengunduran diri yang ditanda tangani oleh ketua partainya," tegas Muraz. 

Berita ini bersumber dari Neraca.
Share:

Seleksi Pegawai Non PNS Pegawai Harian Lepas Formasi Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan Non PNS Dinas Pendidikan Tahun 2017

PENGUMUMAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 800/3988

Tanggal: 02 November 2017

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan berdasarkan surat rekomendasi Bupati Sleman Nomor : 814/02420/BKPP tanggal 1 November 2017, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan melaksanakan seleksi Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan Non PNS dengan ketentuan sebagai berikut (dapat diunduh pada tautan yang telah tersedia).
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.