Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Pengangkatan Guru Honorer Harus Perhatikan Aspek Kompetensi

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan merekrut guru honorer sebanyak 5.200 orang, yang direncanakan pada November nanti.

Dewan Pendidikan Provinsi NTB menyarankan agar Pemprov NTB memperhatikan aspek kompetensi dari guru yang akan direkrut. Selain itu juga memperhatikan pemetaan formasi guru yang selama ini masih dianggap kurang.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pendidikan NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan pada proses rekrutmen nanti harus memperhatikan persyaratan kualifikasi. “Walaupun kualifikasinya terpenuhi, tapi aspek kompetensi itu perlu diuji kompetensinya, agar kita tidak mengangkat orang untuk jabatan guru itu asal-asalan,” katanya.

Selain itu, menurutnya harus memperhatikan kebutuhan guru saat ini. Diperlukan pendataan agar mengetahui jumlah kebutuhan riil guru di NTB. Termasuk melakukan pemetaan tentang guru bidang apa saja yang masih sangat dibutuhkan, atau masih mengalami kekurangan saat ini.

“Sebetulnya harus ada pemetaan tentang guru bidang apa yang kekurangan kita. Misalnya mau mengangakat 5.200. Harus ada pemetaan guru IPA berapa, guru IPS berapa, guru lain-lain berapa yang dibutuhkan,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Jika tidak melakukan pemetaan yang guru yang dibutuhkan, dikhwatirkan ketika sudah merekrut sebanyak 5.200 orang malah akan tetap mengalami kekurangan guru.

“Karena tidak ada pemetaan guru apa yang dibutuhkan, jangan asal guru tamatan lembaga pendidikan keguruan, jadi harus tahu jenis guru apa yang dibutuhkan,” sarannya.

Hal penting lainnya, kata Syamsudin, dibutuhkan adanya tes kepribadian kepada  calon guru yang melamar. Menurutnya tes kepribadian bagi calon guru itu mutlak dilakukan. Dengan begitu akan terlihat potensi seseorang.

“Nanti akan kelihatan tidak bisa dibantah. Sekarang kan masih tersembunyi, tetapi begitu berada di depan kelas banyak hal atau pernasalahan yang ditimbulkan, masalah itu harus lebih awal diketahui. Jadi soalnya jangan terlalu mudah,” ujarnya menyarankan.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Ratusan Guru dan Pegawai Honorer Berjubel Memadati Ruangan Ikuti Rapat di DPRD Jember

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan orang guru dan pegawai honorer memadati ruangan rapat dan ruang lobi DPRD Jember, Jumat (27/10/2017). Mereka antusias mengikuti rapat dengar pendapat antara DPRD, pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali, Kepala Bagian Hukum Ratno Sembada Cahyadi, dan Asisten III Joko Santoso.

Saking banyaknya guru yang ingin mengikuti, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin rapat memersilakan para guru untuk duduk lesehan di lantai di depan mejanya. "Monggo yang duduk silakan duduk, yang berdiri silakan berdiri," katanya.

Ayub meminta agar para guru tetap tenang dan tidak bersorak-sorai. "Ini bukan sirkus," katanya, disambut tawa para guru.

Rapat tersebut membahas mogoknya guru dan pegawai tidak tetap di sektor pendidikan pada Senin hingga Rabu kemarin, menyusul tidak segera diterbitkannya surat penugasan dan surat keputusan guru tetap daerah oleh Bupati Faida. Padahal dua surat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai honorer.

Ayub heran kenapa bupati tidak segera menerbitkan surat tersebut. Padahal di daerah lain surat itu sudah terbit dan berlaku.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, aksi mogok ibarat buah simalakama. "Ketika dilakukan, ada yang mencemooh. Kalau tidak dilakukan, kami belum mendapat apresiasi. Persoalannya tidak hanya SK, tapi perendahan kemanusiaan. Dengan (guru honorer) dibayar Rp 300 ribu, itu jadi persoalan, karena kita bermimpi kualitas pendidikan bermutu. Sementara GTT (Guru Tidak Tetap) adalah penyangga 60 persen penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember," katanya.

Menurut Supriyono, GTT dan PTT layak mendapat apresiasi karena sudah membantu pelayanan pendidikan. "Perintah Peraturan Mendikbud Nomor 26 Tahun 2017 sebagai pedoman teknis penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah jelas. Dana BOS bisa digunakan membayar GTT dan PTT tatkala ada SK penugasan dari bupati. Mudah-mudahan SK penugasan berfungsi ganda. Di satu sisi tidak mempersulit kepala sekolah mengeluarkan dana BOS. Di sisi lain, SK ini bermanfaat bagi pengurusan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dan yang sudah punya NUPTK mudah-mudahan setelah ikut UKG (Uji Kompetensi Guru) dan nilainya memenuhi syarat, bisa diajukan menjadi peserta sertifikasi," katanya.

Dengan menjadi peserta sertifikasi, Supriyono yakin kesejahteraan para PTT dan GTT sudah tertolong. Guru honorer yang lulus sertifikasi bisa mendapat tambahan tunjangan Rp 1,5 juta selama tiga tahun pertama. "Mereka bisa hidup agak layak. Tapi saat ini kondisi mereka lemah dan tidak memiliki bargaining, karena ketika mencoba menggeliat, yang dihadapi adalah kepala sekolah dan intimidasi. Mereka tidak punya apa-apa, hanya hati ikhlas dan pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Itu pun masih ditakut-takuti (saat mogok)," katanya.

Supriyono menyatakan SK bupati tersebut bisa diterbitkan dengan memperhatikan rasa keadilan. "Sebaiknya semua GTT dan PTT didata, dan baru ada verifikasi dan validasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

"Mudah-mudahan di pemerintahan 'Jember Baru Jember Bersatu', keadilan bisa ditegakkan, keadilan bisa dirasakan untuk kita semua, dan pendidikan menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berkualitas," kata Supriyono.

Berita ini bersumber dari Berita Jatim.
Share:

Massa dari honorer kategori dua (K2) meminta pemerintah provinsi Banten memberikan rekomendasi pengangkatan PNS dan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa massa dari honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah se-kabupaten/kota di Banten melakukan aksi demonstrasi di Pendopo Gubernur. Mereka meminta pemerintah provinsi memberikan rekomendasi pengangkatan PNS dan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini sekitar 2 ribu orang, tuntutannya agar merekomendasikan ke (pemerintah) pusat agar merevisi UU yang ada di pusat," kata Sutisna perwakilan dari perkumpulan honoren K2 Banten, di Pendopo Gubernur, Jl Syekh Nawawi AL Bantani, Kota Serang, Rabu (25/10/2017).

Sutisna mengatakan, honorer K2 di seluruh provinisi Banten saat ini hanya hidup dari honorarium dan insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan. Honor sebesar itu, menurutnya juga turun di tangan para honorer ketika program BOS mulai turun.

Ia menjelaskan, dari perkiraan 12 ribu honorer K2 seluruh Banten, sebagian besar memang dari golongan guru. Namun, ada honorer dari instansi lain yang merasakan kekurangan dalam menerima insentif dan gaji. Apalagi, menurutnya, di Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel, standar pembayaran rata-rata masih di bawah upah minimum daerah.

"Kita tidak memegang UMP dan UMR. Harapan kami segera pengangkatan CPNS dan disejahterakan," katanya.

Menanggapi tuntutan, Gubernur Banten Wahidin Halim langsung menemui massa yang datang di depan pendopo. Gubernur sempat berbicara di depan massa dan menjanjikan mengirim surat rekomendasi sesuai permintaan ke kementerian terkait.

"Kalau diangkat PNS saya tidak sanggup karena bukan kewenangan gubernur. Kalau permintaan saudara rekomendasi nggak ada masalah. Sudah saya tanda tangani," kata Wahidin.

Menurutnya, persoalan pengangkatan PNS adalah kewenangan presiden. Saat ini di Pemprov ada sekitar 320 honorer K2 dan 6 ribu tenaga suka rela yang menuntut hal serupa.

Oleh sebab itu, kepada honorer yang datang dari kabupaten dan kota, Wahidin juga meminta agar massa yang datang mendesak bupati dan wali kota memperjuangkan honorer K2. Apalagi, selama ini tenaga honorer di daerah masih dibayar tidak sesuai dengan standar upah minimun.

"Datang ke bupati masing-masing adukan nasib saudara. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perhatikan," katanya.

Kepada wartawan, Wahidin mengatakan setelah ini akan medesak pimpinan di kabupaten dan kota ikut memperhatikan honorer K2 di masing-masing daerahnya. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Seleksi Guru Non-ASN pun Harus Sesuai Standar

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulonprogo mengawal proses perekrutan tenaga bantu pendidikan Nonaparatur Sipil Negara (ASN) oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdipora) Kabupaten Kulonprogo. Mereka yang lolos seleksi diharapkan benar-benar memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Kepala BKPP Kulonprogo Yuriyanti mengatakan, instansinya memang tidak sepenuhnya memegang kendali dalam perekrutan tenaga bantu pendidikan non-ASN. Meski begitu, BKPP Kulonprogo tetap bertugas memastikan mekanisme tidak melenceng dari peraturan berlaku. “Ada perwakilan kami yang masuk dalam tim,” ujar Yuriyanti, Jumat (20/10/2017).

Yuriyanti mengatakan, timnya sudah menyarankan kepada Dinas Dikpora Kulonprogo agar pengadaan tenaga bantu pendidikan non-ASN tetap berpatokan pada standar perekrutan pegawai. Ada beberapa tahapan yang tidak boleh diabaikan, seperti seleksi administrasi, tes potensi akademik, dan tes kemampuan bidang.

Yuriyanti juga mengatakan, pegawai non-ASN memang dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pegawai akibat adanya moratorium perekrutan ASN. Namun, standar yang diterapkan dalam seleksi sebisa mungkin tidak jauh berbeda. “Tingkat pendidikannya harus linear dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sesuai dengan formasi yang dicari. Kalau guru SD, harus lulusan PGSD dan bergelar S.Pd,” ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikpora Kulonprogo Sumarsana mengakui kekurangan guru sebagai masalah yang sulit ditangani. Pihaknya tidak bisa mengandalkan perekrutan melalui jalur seleksi calon ASN karena keterbatasan formasi. Pemkab Kulonprogo lalu berupaya mengatasinya dengan melakukan perekrutan guru non-ASN.

Program itu diterapkan secara bertahap mulai 2017 pada jenjang SD, yaitu untuk posisi guru kelas dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjas Orkes).

Kebutuhan guru di jenjang SD mencapai 359 orang, terdiri dari 274 guru kelas, 67 guru PAI, dan 18 guru Penjas Orkes. Sumarsana lalu mengungkapkan, ada sekitar 240 guru tidak tetap (GTT) yang tercatat sudah bertugas sebagai tenaga bantu pendidikan di 274 SD negeri.

April lalu, mereka diprioritaskan menjadi sasaran program perekrutan guru non-ASN tahap awal. Oktober ini, perekrutan kembali diselenggarakan, yaitu melalui mekanisme seleksi terbuka. “Jabatan yang dibuka kali ini untuk 28 guru kelas SD dan dua guru PAI,” ujar Sumarsana.

Soal persyaratan bagi pelamar, Sumarsana menyatakan, semuanya sudah dirancang sesuai standar perekrutan pegawai. Dia menegaskan setiap pelamar harus berpendidikan minimal S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau S1 PAI dan berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B. Seleksi juga dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mengukur kemampuan pelamar secara obyektif, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara, hingga praktek simulasi mengajar.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

Permasalahan guru yakni terkait statusnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan sistem multi subject teaching atau sistem keahlian ganda guru mata pelajaran umum. Sistem itu bertujuan mengatasi kekurangan guru dan mengahadapi gelombang pensiun.

"Kebijakan pak menteri, bagaimana kita optimalisasi guru yang ada," kata Sekertaris Jenderal Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman saat dihubungi Republika, Rabu (18/10).

Ia mengatakan, saat ini dunia pendidikan menghadapi kekurangan guru di sejumlah daerah. Pemerintah berupaya mengoptimalkan keahlian guru mengajar mata pelajaran serumpun.

Ia mencontohkan guru mata pelajaran fisika memiliki kemampuan matematika. Pemerintah memberi pelatihan pada guru itu, memperkuat pelajaran matematika. Pun guru ekonomi, dapat memberi pelajaran ekonomi perusahaan.

"Sehingga mengajarnya tak hanya fisika, tapi dengan matematika," ujar dia.

Nurzaman mengatakan sistem ini serupa program keahlian ganda pengajar SMK. Pemerintah tidak mewajibkan sistem ini pada semua guru.

"Nanti analisis (kalau ada guru berminat), kan harus ada tes awal dulu," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah masih merumuskan formulasi teknis keahlian ganda mata pelajaran umum itu. Pun Kemendikbud tengah meninjau Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru bersertifikasi Pendidik untuk memayungi kebijakan baru itu. Ia menegaskan sistem ini menargetkan pelajaran-pelajaran serumpun.

"Permendikbud itu kan berbasis serumpun," jelasnya.

Nurzaman mengatakan pelatihan keahlian ganda guru mata pelajaran umum dimulai 2018. Kemendikbud, ia mengatakan, masih mendata dan memetakan berapa guru yang kekurangan jam mengajar.

Terkait kekurangan guru, Nurzaman mengatakan secara kuantitas jumlah guru cukup. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), tercatat sekitar 3,133 juta guru PNS dan swasta.

Menurutnya, permasalahan guru yakni terkait statusnya, misalnya guru honorer.  "Jadi sekarang masalahnya tinggal mengalihkan status dari guru honorer jadi ASN (PNS dan P3K)," kata dia.

Saat ini, Nurzaman menuturkan, Kemendikbud berupaya memperjelas status guru honorer, serta memelihara dan meningkatkan kompetensi guru mengajar anak-anak. Ia berujar pemerintah ingin guru adalah sosok profesional memahami cara mengajar.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemendikbud dan Komisi X DPR RI pada Senin (16/10) malam, ada kesepakatan peningkatan guru produktif di SMK melalui program sertifikasi keahlian ganda. Kemendikbud berencana menerapkan sistem multi subject teaching melalui pengakuan mata pelajaran serumpun.

Saat ini, Kemendikbud melakukan penelaahan kembali Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 sebagai solusi atas banyaknya guru yang memiliki sertifikat keahlian yang tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu.

Berita ini bersumber dari Republika Online.
Share:

Gelombang pensiun guru PNS dalam jumlah besar bakal terjadi dalam kurun 2017 – 2021, Peluang Honorer jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa gelombang pensiun guru PNS dalam jumlah besar bakal terjadi dalam kurun2017 – 2021. Data dari Kementerian Pendidikan menyebutkan total yang pensiun mencapai 295 ribu orang lebih.

Kondisi ini menjadi peluang bagi tenaga honorer untuk ’’naik kelas’’ jadi guru PNS.

Untuk mencari solusi pengisian kekosongan guru PNS itu, Kemendikbud segera berkoordinasi lintas kementerian. Diantaranya dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenag.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, kekosongan guru PNS itu tidak bisa diisi hanya dari rekrutmen guru garis depan (GGD).

’’GGD itu kan untuk mengisi kekosongan guru di daerah terpencil dan terluar. Sedangkan yang pensiun tidak hanya di daerah terpencil,’’ jelasnya di Jakarta kemarin (17/10).

Selain itu dari sisi jumlah, kuota GGD juga tidak sebanding dengan jumlah guru PNS yang pensiun.

Contohnya tahun ini kuota guru PNS melalui GGD berjumlah tujuh ribu kursi, namun terisi 6.296 orang guru.

Sedangkan jumlah guru PNS yang pensiun 2017 mencapai 38.829 orang. Sementara tahun depan guru PNS yang pensiun berjumlah 51.458 orang, sedangkan kuota GGD-nya hanya 2.086 orang.

Nurjaman mengatakan teknis rekrutmen guru PNS belum bisa disampaikan. Sebab pembahasan lintas kementerian masih belum dilaksanakan.

Namun dia mengatakan ada kesempatan bagi para guru honorer untuk menjadi PNS. Dengan catatan guru honorer itu memenuhi syarat menjadi guru PNS. Di antaranya minimal berijazah S1 atau Diploma IV.

’’Syarat untuk jadi PNS itu sudah ditetapkan Kementerian PAN-RB. Bukan kewenangan Kemendikbud,’’ jelasnya.

Namun selama memenuhi syarat, dia mengatakan sangat memungkinkan bagi guru honorer untuk menjadi PNS.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menjelaskan pemerintah pusat harus secepatnya membuat analisis kebutuhan riil guru di lapangan.

“Analisis kebutuhannya harus per satuan pendidikan,’’ katanya. Sehingga kebutuhan guru bisa tergambarkan lebih detail.

Unifah menuturkan selama ini pemerintah menyebut rasio guru di Indonesia sudah ideal. Ternyata dalam menghitung rasio tersebut, juga diikutsertakan para guru honorer.

Menurutnya pola menghitung seperti itu tidak fair. Perhitungan rasio guru dengan siswa seharusnya hanya menghitung guru PNS.

Dia berharap untuk pengisian kekosongan guru PNS akibat pensiun itu memprioritaskan guru honorer.

Sebab guru honorer banyak yang sudah puluhan tahun membantu pemerintah menambal kebutuhan guru di sekolah negeri. ’’Guru honorer jangan seperti habis manis sepah dibuang,’’ tutur Unifah.

Terkait dengan pola rekrutmen GGD Unifah menuturkan mulai muncul penolakan. Dia berharap Kemendikbud tidak menerjunkan 100 persen guru PNS baru untuk daerah terpencil.

Sebaiknya juga mengakomodasi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi di daerah terpencil.

Perkara ada yang belum sarjana, kewajiban pemerintah pusat atau daerah untuk menyekolahkan dahulu.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

DPRD Provinsi Riau Kembali Tanyakan Nasib Honorer Kategori II yang Tertinggal

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa terkait permasalahan honorer baik kategori I (KI) dan Kategori II (KII) merupakan kebijakan pemerintah untuk pengangkatannya, ucap Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II, Hary Sunarso dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Riau di gedung I lantai I BKN pada Jum’at (13/10/2017). Permasalahan yang ada setelah diangkat pada tahun 2009 lalu, pendataan oleh BKD tidak merata semuanya hingga akhirnya PP 56 Tahun 2012 lahir untuk mengakomodir pendataan honorer baik K1 maupun K2 di seluruh Indonesia, tambah Hary.

Hary juga mengatakan bahwa tanggal 30 november 2014 merupakan batas usul penetapan NIP untuk dapat diproses di BKN, maka untuk jumlah honorer yang masih tertinggal di Provinsi Riau bukan merupakan kebijakan BKN melainkan lebih ke Menpan.

Hadir juga dalam acara tersebut Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Herman yang menjelaskan honorer di provinsi Riau yang masih tertinggal dikarenakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tenaga honorer yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa data-data tenaga honorer KII ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif dan pidana”, tambah Herman.

Dalam acara yang sama, Hazmi Setiadi Selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau menaruh harapan besar untuk percepatan terbitnya PP terkait Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kekurangan 14 Ribu Guru PNS, DKI Terpaksa Rekrut Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar sedang dipusingkan dengan masalah kurangnya tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bayangkan saja, dari 46 ribu guru PNS yang dibutuhkan, saat ini hanya ada sebanyak 34 ribu guru PNS saja.

Menurut Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah, apa yang terjadi di dunia pendidikan di ibu kota ini bukan masalah sepele. Sebab, Pemprov DKI tidak bisa menutupi kuota guru yang kurang dengan melakukan rekrutmen PNS.

Hal itu terjadi karena adanya moratorium PNS 2014 dan terkendala izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebab, untuk mengangkat PNS, Pemprov DKI harus dapat kuota dari Kemen-PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara. 

Saefullah mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga guru PNS ini, Pemprov DKI masih menunggu moratorium itu dicabut.

"Hari ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diundang rapat oleh Menpan, saya diundang tapi saya minta kepala BKD yang hadir nanti seperti apa kebijakan dari Menpan. Karena moratorium yang sudah dicabut, itu untuk kementerian, untuk Pemda-pemda belum. Kita sangat menunggu (moratorium dicabut)," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017. 

Namun, agar proses belajar mengajar tak terganggu, sementara waktu ini, Pemprov DKI terpaksa merekrut tenaga guru dari guru honor. 

"Kita rekrut dengan skema pegawai dengan perjanjian kerja kontrak. Sampai hari ini tidak ada keluhan dari masyarakat, dari stakeholder sekolah. Kegiatan belajar mengajar itu semua dapat berjalan baik walaupun kita atasi degan guru tenaga kontrak dan guru honor," kata dia.

Berita ini bersumber dari Viva.
Share:

Ratusan Ribu Tenaga Honorer K2 Segera Pensiun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) mengungkapkan ratusan ribu tenaga honorer kategori 2 (K2) bakal memasuki usia pensiun pada tahun 2018 mendatang. Padahal, nasib status guru dan tenaga honorer K2 lainnya itu belum jelas juga setelah bertahun-tahun mengabdi.

“Kebanyakan honorer K2 sudah mengabdi belasan tahun. Bahkan, ada yang sudah 28 tahun mengabdi hingga sekarang dan sudah masuk usia limit,” ungkap Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2017). Hal tersebut diungkapkannya seusai beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sadono di Kantor DPD Jateng, Kota Semarang, terkait nasib guru dan tenaga pendidikan honorer K2 yang masih belum diperhatikan pemerintah.

Untuk usia pensiun guru, kata dia, masih pada usia 60 tahun, tetapi untuk instansi-instansi lainnya batasan usia kerjanya hingga 58 tahun, sedangkan banyak honorer K2 yang berusia 57-an tahun. “Praktis, mereka yang berada di usia limit ini tahun depan akan memasuki usia pensiun. Kami jelas tidak bisa menambah batasan usia pensiun karena sudah ada regulasi yang mengatur,” katanya.

Titi menyebutkan jumlah honorer K2 di Indonesia mencapai 450.000 orang dengan 60% di antara mereka di sektor pendidikan, yakni guru. Selebihnya, tenaga honorer K2 yang tak kunjung jelas nasibnya itu tersebar di sektor kesehatan dan teknis lainnya, seperti perawat di sektor kesehatan, tenaga tata usaha (TU) di sekolah, pegawai kelurahan, kecamatan, dan sektor perhubungan.

“Banyak dari honorer K2 ini yang kelahiran 1960-an. Artinya, sekarang usianya sudah 57 tahun. Untuk K2 yang guru pun sebenarnya sama, sebab 2-3 tahun lagi juga sudah memasuki pensiun,” katanya.

Guru wiyata bakti di SD Negeri Wanacipta 1, Sigaluh, Banjarnegara, Jateng itu, berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas terhadap nasib dan status K2 karena selama ini sudah menjalankan dan membuktikan pengabdiannya. “Kalau dibilang tidak kompeten, dari mananya? Kami sudah berpengalaman, sudah bekerja bertahun-tahun dan tidak pernah main-main menjalankan tugas negara meski hanya diberi honor Rp150.000/bulan-Rp200.000/bulan,” katanya.

Pihaknya akan menunggu sampai pertengahan Oktober 2017 terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun jika tidak ada iktikad dari pemerintah, pihaknya akan menggelar aksi. “Kami masih persuasif. Namun, jika tidak ada iktikad baik dari pemerintah, kami akan menggelar aksi. Pernah kami menggelar aksi dengan mengerahkan 50.000 orang. Kasihan, tidak ada penghargaan untuk teman-teman ini,” pungkasnya.

Anggota DPD asal Jateng, Bambang Sadono, membenarkan langkah untuk memperjuangkan nasib dan status tenaga honorer K2 adalah merevisi UU ASN yang akan dibicarakan DPD dengan DPR dan pemerintah. “Pertama, perjuangan besar kan menyangkut perubahan UU ASN karena tidak menyebut K2 di situ. Kami pasti kawal. Kedua, perlakuan pemerintah daerah terhadap honorer K2 kan berbeda-beda,” katanya.

Di Kota Semarang, kata dia, sudah memberikan honorarium bagi K2 sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK), tetapi diakuinya belum tentu kabupaten dan kota lainnya juga memberlakukan kebijakan serupa. “Saya nanti akan berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, bisa kepala daerahnya, DPD agar mereka [tenaga honorer K2] ini diperlakukan adil, minimal disesuaikan UMK. Mereka sudah mengabdi terlalu lama,” katanya.

Kewajiban pemerintah, tegas Ketua Badan Pengkajian MPR itu, bukan hanya memberikan penghasilan layak, tetapi juga memberikan penghormatan terhadap jasa tenaga honorer K2 yang telah mengabdi sekian lama.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

Badan Kepegawaian DKI Jakarta memperjelas skema mengatasi krisis pegawai negeri sipil.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian DKI Jakarta (BKD DKI) memperjelas skema mengatasi krisis pegawai negeri sipil (PNS).

Langkah paling utama yang dikedepankan adalah penerimaan pegawai Non-PNS yang akan dipersiapkan pada akhir tahun 2017 ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan di depan Komisi A DPRD DKI Jakarta di ruang rapat komisi A, Senin (2/10/2017).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif mengatakan, apa yang disampaikan BKD DKI sudah makin jelas.

Syarif mengatakan, saat ini PNS di DKI berjumlah 69.999 orang.

Apabila dalam 5 tahun ke depan moratorium PNS tak juga dicabut, maka jumlahnya akan menyusut jadi 30.726 PNS saja.

Kekurangan itu akan diatasi dengan 3 cara, antara lain Redistribusi PNS antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun antar instansi.

Kedua, merekrut pegawai Non-PNS dan terus melaporkan dan memberikan ke Kemenpan-RB bahwa DKI dalam angka kritis PNS.

Syarif mengatakan kini BKD DKI akan mengebut kajian mengenai penerimaan pegawai Non-PNS.

"Nanti Desember 2017 mereka sudah punya hasil kajiannya terkait pegawai Non-PNS," kata syarif ketika dihubungi Wartakotalive.com, Senin (2/10/2017).

Dari hasil kajiannya itulah baru akan diketahui kapan penerimaan pegawai Non-PNS DKI bisa dimulai.

Kepala BKD DKI, Agus Suradika, mengatakan, penerimaan pegawai non-PNS merupakan skema yang akan dilakukan selama UU P3K (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum terbit.

Menurut Agus, peneriman pegawai Non-PNS akan dilakukan menggunakan payung hukum Pergub.

Nantinya akan dipisahkan antara pegawai Non-PNS professional dan yang bukan.

"Kalau yang bukan itu seperti PPSU nanti kita akan pakai pihak ke 3 berbadan hukum," kata Agus usai rapat, sore tadi.

Sedangkan untuk pegawai Non-PNS professional seperti guru, perawat, dan dokter akan menggunakan kontrak perorangan.

"Jadi yang kita pakai untuk penerimaan pegawai non-PNS ini adalah celah hukum. Kita lakukan lewat pengadaan barang dan jasa. Ya jasa profesional guru seperti itu," ujar Agus.

Sementara itu, untuk mendorong moratorium penerimaan CPNS DKI, Agus sudah cukup yakin pesan ke Kemenpan-RB sudah sampai bahwa DKI butuh formasi PNS.

Tapi dia tak bisa memastikan apakah moratorium penerimaan CPNS DKI akan dicabut dalam beberapa tahun ke depan.

Berita ini bersumber dari Warta Kota.
Share:

Honorer kategori dua (K2) menyiapkan beberapa rencana untuk menarik simpati pemerintah.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan ribu honorer kategori dua (K2) menyiapkan beberapa rencana untuk menarik simpati pemerintah. Rencana pertama, melakukan aksi demo besar-besaran pada 15 Oktober. Selain itu, akan ada 600 ribu surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Honorer K2 juga menyiapkan rencana lain jika usaha tersebut gagal.

"Kami akan aksi demo lagi tapi di hari yang sama bertepatan dengan pelaksanaan tes CPNS pelamar umum gelombang kedua," ungkap Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Said Samsul Bahri, Senin (2/10).

Dia menambahkan, aksi dipusatkan di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami nggak akan mengganggu jalannya tes CPNS. Kami hanya berorasi, kok. Karena kami ingin pemerintah tidak melupakan ada honorer K2 yang butuh perhatian," tegasnya.

Dengan aksi demo di depan Kanreg BKN seluruh Indonesia, lanjutnya, honorer K2 berharap pemerintah memberi solusi terbaik.

Namun, dia berharap, sebelum ada aksi, pemerintah dan Baleg DPR RI sudah membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini sangat dibutuhkan honorer untuk memuluskan pengangkatan mereka menjadi CPNS.

"Sebanyak 460 ribu honorer K2 dengan gaji minim tetap mengabdi kepada negara. Mengapa pemerintah menolak kami dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal karena terbukti pemerintah sudah mengangkat pegawai hampir 100 ribu orang," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Menteri PAN akan Tertibkan THL dan PTT

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di kabupaten kota dan provinsi se Indonesia harap cemas. Pasalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur memberikan lampu hijau untuk menertibkan pegawai, yang berstatus THL dan PTT.

“Di undang-undang ASN sudah jelas, yang namanya ASN ada dua. PNS dan Pegawai non PNS kontrak,” jelasnya seusai memberikan kuliah umum di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Abdurrahman, Kilometer 19, Bintan, Jumat (29/9) kemarin.

Oleh karena itu, di luar dari PNS dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) ke depan harus ditertibkan. “Statusnya harus jelas,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, masyarakat yang ingin bekerja di kantor pemerintah harus mengikuti seleksi sesuai aturan yang berlaku dalam undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Terlebih, saat ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di 60 lembaga/kementerian.

“Silakan kawan-kawan yang berminat menjadi PNS, silakan mendaftar. Jika jika mau menjadi PNS harus tes,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Bintan, Irma Annisa kepada Batam Pos, kemarin mengatakan, saat ini, pegawai tidak tetap di Bintan berjumlah 44, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak sebanyak 918 orang, dan pegawai negeri sipil sebanyak 3.180 orang.

Sedangkan, jumlah tenaga harian lepas, dia mengaku tidak tahu, karena THL diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Honorer daerah dan pegawai tidak tetap, disebutkannya hampir sama. Hanya, Sk ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian.

“PTT dan honor daerah ini sekarang sebutannya honor daerah kontrak bukan PNS (direkrut tahun 2014 ke atas), sedangkan PTT direkrut sebelum tahun 2014,” jelasnya.

Kabid Mutasi Kepegawaian di (BKP2D) Bintan, Ami Rofian mengatakan, beberapa OPD tidak ada lagi THL. Di Bintan, rata-rata sudah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Hanya, ada beberapa orang tenaga harian lepas di bagian sekretariat. “THL tergantung kebutuhan dinas-dinas, kalau masih butuh tenaga, boleh saja rekrut THL. Tapi gajinya ditanggung kepala OPD,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari Batampos.
Share:

Pesan Sponsor

Diberdayakan oleh Blogger.