Info Honorer, Info CPNS 2017 Terbaru, CPNS2017, CPNSINFO, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2017.

Sabtu, November 26, 2016

Honorer mendapat secercah harapan baru melalui perubahan terbatas terhadap UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Polemik pegawai honorer dan pegawai tidak tetap yang telah berlangsung bertahun-tahun kini mendapat secercah harapan melalui perubahan terbatas terhadap UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana peluangnya?

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu (23/11/2016) pagi yang mengagendakan penjelasan dan tanggapan pengusul perubahan UU No 5 Tahun 2014 tetang ASN berlangsung meriah. Pasalnya, puluhan orang dari tenaga honorer dan pegawai tidak tetap memenuhi tempat duduk di balkon, Baleg DPR RI.

Sejumlah rencana perubahan terbatas yang terkait langsung dengan pengangkatan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak memang secara tegas dirumuskan dalam rencana perubahan UU ASN ini agar diangkat menjadi PNS.

Seperti dalam rumusan Pasal 13A ayat (2), pengusul perubahan UU ASN yakni politisi PDI Perjuangan Rike Diah Pitaloka mengatakan dalam rumusan tersebut disebutkan "Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada verifikasi dan validasi kelengkapan syarat administrasi".

Rike menyebutkan ketentuan tersebut harus diperjelas serta dilengkapi pengaturan di antaranya agar pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kotrak pada saat UU diundangkan telah secara terus menerus bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung.

"Pengangkatan PNS dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama atau yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik seperti pada pendidikan, kesehatan, penelitian, penyuluh pertanian pada bidang yang sama secara terus menerus tanpa ada batasan usia," ucap Rieke.

Pengaturan lainnya, Rieke juga menyebutkan perlu diatur lebih detil lagi dalam hal pengangkatan PNS dilakukan dnegan memeprtimbangkan masa kerja, gaji, dan tunjangan yang selama ini diperoleh dengan ketentuan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai tidak boleh berkurang dan lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

"Pengangkatan PNS dilakukan secara bertahap dan harus selesai dilakukan paling lambat tiga tahun sejak diundangkannya UU ini," cetus Rieke yang disambut tepuk tangan dari kalangan pegawai honorer dari atas balkon ruang sidang. Rieke juga menggarisbawah agar peraturan pelaksana UU ini ditargetkan selesai paling lama enam bulan sejak UU ini diundangkan.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo mengatakan perubahan UU ASN ini merupakan dasar hukum sekaligus bentuk kehadiran pemerintah serta memberikan kepastian hukum kepada pegawai honorer. "UU ASN ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada seperti alasan PP belum turun dan sebagainya. Saya mengusulkan revisi UU ASN ini harus disahkan menjadi insiatif DPR pada masa sidang ini," cetus Firman.

Dia juga menyebutkan pengangkatan pegawai honorer harus dilakukan di tingkat pusat. Ia beralasan, dengan pengangatan di tingkat pusat untuk menghindari praktik pungutan liar yang dilakukan di tingkat daerah. "Jadi di dalam UU harus diperintahkan diangkat di tingkat pusat lalu dilimpahkan ke daerah," tegas politisi Partai Golkar ini.

Persoalan pegawai honorer ini telah muncul sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Sudah ada formulasi penyelesaian PP No 56 tahun 2012 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Namun, awal 2016 lalu, tenaga honorer Kategori-2 menuntut pengangkatan sebagai CPNS kepada pemerintah. Terlebih saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi meneken Piagam, Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang isinya tentang perekrutan CPNS bagi tenaga pengajar dan pendidik yang berkeadilan.

Berita ini bersumber dari inilahcom.
Share:

Kamis, November 24, 2016

DPR Targetkan Revisi UU ASN Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Rabu, November 23, 2016

4 Usulan Aturan Pengangkatan PNS dalam Revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pengusul revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Rieke Diah Pitaloka mengusulkan aturan pengangkatan PNS diubah. Pihaknya mengusulkan beberapa aturan yang perlu dimasukkan dalam revisi kali ini.

Usulan pertama yang diajukan, yaitu pegawai yang belum berstatus PNS dan mengabdi di instasi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung.

"Pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak pada saat UU ini diundangkan yang bekerja pada instasi pemerintah agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung," kata Rieke di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/11/2016).

Kedua, lanjut Rieke, pengangkatan PNS dilakukan‎ dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama atau bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayan publik.

"Seperti bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, penyuluh pertanian pada bidang yang sama secara terus menerus tanpa ada batasan usia," ujarnya.

Ketiga, Rieke mengusulkan agar pengangkatan PNS dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji dan tunjangan yang diperoleh, sehingga kualitas hidup ASN lebih baik.

"Dengan ketentuan kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai tidak boleh berkurang dan lebih buruk dibandingkan sebelumnya," kata Rieke menegaskan.

Keempat, revisi UU ASN mengamanatkan pengangkatan PNS dilakukan secara bertahap dan harus selesai dilakukan paling lambat 3 tahun semenjak revisi disahkan. "Serta peraturan turunan perundang undangan i‎ni selambat-lambatnya dibuat enam bulan sejak diundangkan," tutur Rieke.

Berita ini bersumber dari METROTVNEWS.COM.
Share:

Senin, November 14, 2016

Kepastian DPR RI untuk merevisi UU ini diawal tahun 2017 dan tuntas pada maret 2016 memberikan kelegaan pada K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer Kategori 2 (K2) memang telah lama resah dengan tidak adanya pengangkatan 2 tahun terakhir, karena tidak lolos tes pada 2013.

Keberadaan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menuntaskan permasalahan pengangkatan ataupun moratorium PNS.

Draft RUU ini telah disusun DPR RI sejak tahun lalu dengan berbagai masukan dari honorer. Sehingga nantinya berdampak pada honorer.

Kepastian DPR RI untuk merevisi UU ini diawal tahun 2017 dan tuntas pada maret 2016 tentunya memberikan kelegaan pada K2.

Khususnya honorer di bidang pendidikan yang bekerja di SMA/SMK di Surabaya per November ini belum mendapatkan gaji utuh, melainkan hanya 1/3 gajinya dengan melakukan pinjaman koperasi.

Lantaran imbas dari Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pengalihan wewenang pengelolaan dari pemkot ke pemprov.

“Saya hanya digaji Rp 1 juta, itu juga pinjam koperasi untuk bulan November. Jadi kalau dengan revisi ASN saya bisa diangkat jadi tidak bingung gaji dari mana siapapun pengelola pendidikan,”ucap Setia Basuki (51), K2 Tata Usaha di SMAN 20 ketika ditemui di Kantor PGRI Jatim dalam konsolidasi honorer seJatim kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Minggu (13/11/2016).

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, pria yang 15 kali ikut tes PNS ini mengandalkan upah sebagai pengajar karate. Serta bekerja serabutan di lingkungan tempat tinggalnya.

Ketua Forum Honorer K2 (FHK2) Surabaya, Eko Mardiono mengungkapkan UU ASN merupakan payung hukum yang selama ini dipakai untuk pengangkatan honorer. Sehingga diperlukan revisi agar bisa mengatasi jumlah honorer yang mencapai 400.000.

“Revisi ini bukan pengubahan pasal, tetapi lebih pada tambahan. Tadi dari DPR RI sudah menyampaikan penambahannya terkait RUU ini,”terangnya.

Penambahan tersebut diantaranya penyelesaian tenaga honorer agar bisa diangkat secara tuntas. Kemudian tidak ada batasan usia dan diangkat bertahap sampai 2019. Jadi kami tidak mendesak 1 tahun tuntas, tetapi kami meminta 3 tahun,”ungkapnya.

Berita ini bersumber dari SURYA.
Share:

Sabtu, November 12, 2016

Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai dibahas DPR RI memberikan harapan baru bagi honorer kategori dua (K2).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai dibahas DPR RI memberikan harapan baru bagi honorer kategori dua (K2). 

Mereka optimistis, tahun depan akan diangkat CPNS.

"Kami menaruh harapan besar dengan revisi UU ASN. Hanya ini jalan satu-satunya bagi kami untuk menjadi CPNS. Mengharapkan diskresi presiden, hanya kesia-siaan. Sebab, pascademo honorer K2, diskresi presiden tidak juga diterbitkan," ungkap Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Sabtu (12/11).

Dengan revisi UU ASN, lanjutnya, akan ada celah bagi pemerintah dan DPR untuk membuat pintu masuk pengangkatan CPNS dari honorer K2. 

Ketua Panja Revisi UU ASN DPR RI Arief Wibowo menyatakan, UU ASN akan disahkan se‎kitar Februari-Maret 2017. Dengan UU ASN yang sudah direvisi, rekrutmen CPNS baik dari bidan desa PTT, guru garis depan, penyuluh, dan tenaga honorer K2 akan diatur. Persyaratannya pun akan dibuat agar yang diangkat adalah orang-orang layak. 

"Kami akan mengawal proses pembahasannya dan kami percaya DPR punya itikad baik memperjuangkan nasib honorer," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mendesak pemerintah agar mengangkat 100 persen seluruh tenaga honorer K2 dengan tanpa tes.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, menemui ratusan tenaga honorer K2 di DPRD Kabupaten Magelang, Kamis (10/11/2016) dan mendesak pemerintah agar mengangkat 100 persen seluruh tenaga honorer K2 dengan tanpa tes. 

"Kenyataan dilapangan, mereka sangat dibutuhkan tenaganya. Bahkan di lingkungan pendidikan, mereka justru menjadi idola banyak siswa. Saya bukannya tidak senang dengan PNS, namun kenyataannya banyak yang seperti itu,” ungkapnya saat menemui ratusan tenaga honorer K2 didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno dan Yogyo Susaptoyono.

Dia menjelaskan alasan pengangkatan menjadi PNS tanpa tes guna mengantisipasi adanya orang 'titipan' dari para pejabat daerah. Padahal, tenaga honorer K2) tidak memiliki jaringan dan akses. "Dari segi ekonomi, mereka juga tidak kuat. Jadi kami tidak ingin mereka dijadikan objek politik,” tegasnya.

Ketua Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Pusat, Andi Nurdiansyah yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, permasalahan pegawai honorer K2 telah menjadi bahan pembicaraan di tingkat DPR RI dan pemerintah. 

Berita ini bersumber dari krjogja.com.
Share:

Selasa, November 01, 2016

DPR Targetkan Revisi UU ASN Disahkan Maret 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal mempercepat proses pembahasan.

Bahkan, Panja Revisi UU ASN menargetkan  UU sudah disahka Maret 2017. Pasalnya, hanya revisi UU ASN-lah pintu masuk satu-satunya bagi honorer kategori dua (K2) untuk diangkat CPNS.

Menurut Ketua Panja Revisi UU ASN Arief Wibowo, pertengahan bulan ini pihaknya akan mengagendakan rapat penyusunan draft revisi UU tersebut.

Setelah draft ditetapkan, baru diajukan ke paripurna untuk dijadikan UU inisiatif DPR.

"Saya sudah berbicara dengan honorer K2, bahwa Januari tidak bisa UU disahkan. Karena prosedurnya itu, harus susun draft dulu kemudian dibawa ke paripurna. Setelah itu mengajukan surat ke presiden untuk kemudian presiden menetapkan siapa kementerian yang akan membahas revisi UU ASN dengan DPR," papar Arief kepada JPNN, Selasa (1/11).

Politikus PDIP ini menambahkan, target Maret bisa terealisasi karena revisi UU ASN merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna untuk jadi prolegnas 2016.

"Pemerintah harus mau membahas bersama DPR. Sebab, masalah honorer harus segera dituntaskan. Apalagi dalam UU ASN tidak satu pun pasal yang mengakomodasi mereka," terangnya.‎ 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor