Info Honorer, Info CPNS 2017 Terbaru, CPNS2017, CPNSINFO, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2017.

Minggu, Oktober 23, 2016

Komisi II DPR berencana mengusulkan untuk merevisi tentang Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abrur telah memastikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih moratorium. Namun DPR RI dalam hal ini Komisi II berencana mengusulkan untuk merevisi tentang Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari mengungkapkan permasalahan ASN ini menjadi perhatian DPR, sehingga pihaknya sedang berupaya melakukan revisi. Termasuk masalah moratorium yang dilakukan.

“Revisi ini dimaksudkan, agar ada peluang baru untuk ASN baru sehingga pengangkatan bisa dilakukan,” kata Markus, saat ditemui di Bandara Sultan Hasanuddin, Rabu (19/10/2016) kemarin.

Ia menambahkan, akibat moratorium inikan tidak ada kepastian sehingga banyak calon pegawai yang menganggur.

Mengenai revisi yang akan dilakukan, Markus menjelaskan akan mengusulkan agar ada keseimbangan, bukan hanya yang pensiun tapi distribusi ke daerah juga harus sama, jangan hanya bertumpuk pada satu titik saja.

“Kami hanya ingin mengusulkan agar ada keseimbangan pegawai, antara yang pensiun dan pegawai aktif. Tetapi tidak bisa juga dipaksakan menerima banyak jangan sampai kinerjanya kurang maksimal, kami juga tidak ingin,”ucap Markus Nari.

Terkait honorer Kategori II, Markus juga menyatakan komisi II sedang berupaya ada pengangkatan. Hal ini disebabkan karena mereka banyak yang sudah bekerja, harus ada kejelasan juga. “Kami ingin K II (honorer kategori II) bisa ada kepastian pengangkatan, karena mereka sudah lama bekerja,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Muhammad Tamzil menyambut baik revisi yang ingin dilakukan karena ini bisa memenuhi kebutuhan pegawai yang ada di lingkup pemerintah provinsi Sulsel. Tetapi hal ini mesti menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Kami sudah memasukkan formasi, tinggal menunggu keputusan pusat saja,” paparnya.

Berita ini bersumber dari Inipasti.com
Share:

Sabtu, Oktober 22, 2016

Menko Polhukam tidak mau RPP ASN akan menciderai tenaga honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari  UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mendorong Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto melakukan percepatan pengesahan Rancangan (RPP) ASN menjadi PP.

Pasalnya, PP tersebut sudah sangat dinantikan oleh masyarakat.

Ditemui usai berkoordinasi dengan Menko Polhukam di Kemenkopolhukam, Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin (21/10), Asman menjelaskan bahwa pihaknya telah tuntas menyusun RPP tersebut hanya dalam waktu relatif singkat, yakni dua bulan. 

"Nah jadi saya laporkan agar segera beliau (Wiranto, Red) melakukan pengecekan akhir agar RPP ini dapat segera diajukan kepada presiden," kata Asman.

Asman menjelaskan, di dalam RPP tersebut diatur sejumlah poin penting. Yang paling utama yakni peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dia menjelaskan bahwa ke depan, setiap PNS harus memiliki kemampuan khusus. Seperti misalnya menguasai IT.

Menurutnya hal tersebut sangat diperlukan oleh PNS untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang sangat cepat, khususnya di dalam sektor pelayanan publik. 

"Kemampuan PNS yang kita miliki sekarang masih sebatas kemampuan administratif," ujarnya.

Asman melanjutkan, untuk menuju ke arah sana diperlukan sistem pelatihan khusus kepada PNS di seluruh kementerian. 

Nantinya, pelatihan penguasaan IT tersebut wajib diikuti oleh PNS selama kurun waktu tiga hingga enam bulan.

"Nanti secara reguler akan kami tingkatkan terus kemampuannya. Termasuk latihan IT. Karena semua berbasis IT. Nah jangan sampai ada pegawai yang tidak tahu soal IT," tuturnya.

Sementara itu, Wiranto mengatakan bahwa RPP ASN yang sedang dibahas tersebut tidak hanya fokus kepada peningkatan kualitas PNS, tapi juga soal status pegawai honorer di kantor-kantor pemerintahan.

"Ada wacana honorer diangkat jadi PNS. Itu mesti diteliti, tidak bisa sembarangan karena terkait dengan kompetensinya," terang Wiranto.

Mantan Panglima TNI tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah juga memikirkan nasib para tenaga honorer. 

Dia tidak mau RPP tersebut akan menciderai tenaga honorer. "Kalau mereka diberhentikan mau dikemanakan. Jangan sampai rakyat merugi," ujarnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, Oktober 17, 2016

Revisi UU ASN Bukan Hanya Soal Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya akan mengatur masalah honorer kategori dua (K2) tetapi juga hal penting lainnya dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal tersebut di tegaskannya dalam Pleno Baleg saat mendengarkan pemaparan Tenaga Ahli tentang RUU perubahan ASN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

“RUU ini tidak hanya berbicara mengenai K2 tetapi bagaimana ada penjelasan yang lebih sinergis dan terintegrasi terkait mekanisme ASN yang kita bangun untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel,” kata politisi dari Fraksi PDI-P itu.

Terkait honorer K2, ia mengatakan dalam UU ASN tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tenaga kontrak honorer PTT di pemerintahan yang sudah eksis sebelum UU tersebut disahkan. 

Menurutnya, harus ada tindakan afirmatif dalam UU tersebut, sehingga pegawai non PNS yang sudah mengabdi sekian tahun lamanya bisa mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk memiliki status pekerjaan yang pasti. “Kalau mereka tidak dikatakan kompeten kenapa juga dikontrak berulang kali, artinya kan tenaga dan pikiran mereka memang dibutuhkan,” kata Rieke.

Rieke juga berpendapat RUU tersebut sebaiknya mengakomodasi Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai salah bentuk perlindungan sosial. Kelima jaminan tersebut ialah Jaminan Kerja, Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua dan Kematian. “Saya kira PNS pun perlu mendapatkan jaminan ini, dan kalau pun nanti statusnya kontrak mereka tetap mendapatkan 5 jaminan itu,”

Berita ini bersumber dari Republika.co.id.
Share:

Selasa, Oktober 11, 2016

Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 23,88 triliun untuk mengangkat 439.956 tenaga honorer kategori (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 23,88 triliun untuk mengangkat 439.956 tenaga honorer kategori (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau kita mau mengangkat 439.956 tenaga honorer K2, butuh anggaran negara Rp 23,88 triliun," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, saat Rapat Kerja UU ASN dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Anggaran tersebut diperlukan untuk membayar gaji, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Namun belum termasuk biaya seleksi, prajabatan, dan pensiunan.

Kementerian PANRB, diakui Asman, telah membuat simulasi perhitungan anggaran Rp 23,88 triliun, meliputi biaya gaji dan tunjangan untuk pengangkatan 439.956 tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi menjadi PNS.

- Gaji golongan IIa 0 tahun = Rp 1,82 juta per orang = total Rp 799,36 miliar

- Tunjangan umum = Rp 175 ribu per orang = total Rp 79,57 miliar

- Tunjangan kinerja KLS 5 = Rp 2,53 juta per orang = total Rp 1,11 triliun

- Total penghasilan per bulan = Rp 4,52 juta per orang = total Rp 1,99 triliun.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Senin, Oktober 10, 2016

Komisi II DPR RI mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur segera menuntaskan masalah honorer kategori dua (K2).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ‎Komisi II DPR RI mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur segera menuntaskan masalah honorer kategori dua (K2).

Mereka pun mempertanyakan simulasi KemenPAN-RB tentang besaran dana yang dibutuhkan untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

"Tolong MenPAN-RB menghitung kembali, masa iya dana yang dibutuhkan untuk mengangkat K2 Rp 23 triliun. Jangan sampai honorer K2 banyak yang sudah meninggal baru dibuat aturan pengangkatan K2," kata Hadi Mulyadi, politikus PKS dalam raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB, Senin (10/10).

Hal yang sama diungkapkan Bambang Riyanto, politikus Gerindra. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menyelesaikan honorer K2 secepatnya.

"Kalau mereka disebut kompetensinya kurang, ya jangan disamakan dengan SDM sekarang. Mereka sudah mengabdi lama loh. Jadi jalan satu-satunya mempercepat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar penyelesaian K2 tuntas," ujarnya.

‎Demikian juga Dadang, anggota Komisi II DPR RI dari Golkar.

Dia mengkritisi setiap menteri kebijakannya pasti berubah.

Menteri sebelumnya sudah menyatakan siap menyelesaikan, tapi kemudian dibatalkan.

"Kami tunggu kebijakan menteri yang baru, bagaimana tindakan selanjutnya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor