Info Honorer, Info CPNS 2016 Terbaru, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2016.

Selasa, Oktober 11, 2016

Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 23,88 triliun untuk mengangkat 439.956 tenaga honorer kategori (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 23,88 triliun untuk mengangkat 439.956 tenaga honorer kategori (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau kita mau mengangkat 439.956 tenaga honorer K2, butuh anggaran negara Rp 23,88 triliun," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, saat Rapat Kerja UU ASN dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Anggaran tersebut diperlukan untuk membayar gaji, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Namun belum termasuk biaya seleksi, prajabatan, dan pensiunan.

Kementerian PANRB, diakui Asman, telah membuat simulasi perhitungan anggaran Rp 23,88 triliun, meliputi biaya gaji dan tunjangan untuk pengangkatan 439.956 tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi menjadi PNS.

- Gaji golongan IIa 0 tahun = Rp 1,82 juta per orang = total Rp 799,36 miliar

- Tunjangan umum = Rp 175 ribu per orang = total Rp 79,57 miliar

- Tunjangan kinerja KLS 5 = Rp 2,53 juta per orang = total Rp 1,11 triliun

- Total penghasilan per bulan = Rp 4,52 juta per orang = total Rp 1,99 triliun.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

13 komentar:

  1. Totalnya masih 2 triliun... Msih angka yg jauh dri 23 triliun.. Lagian Menkeu ada simpan uang 23 triliun. Pengiritan tunjangan Guru kmrin.. Sudah pas banget. Udh rezekynya K2 itu.. Amien

    BalasHapus
  2. anggaran sebesar itu kalau menurut pemerintah demi untuk kesejahteraan rakyak melalui pengangatan pegawai,sy kira tdk masalah.

    BalasHapus
  3. Diangkat alhamdulilah g diangkat jg alhamdulilah tp perhatikan kesejahteraan pegawai honorer/ppnpn nya. Mudah2n dpt tukin, gaji ke 14 dn honor 13. Heeeee

    BalasHapus
  4. Hal yang utama sebaiknya dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah honorer adalah membuat payung hukum pengangkatan tenaga honorer yang benar-benar adil dan bijaksana bagi tenaga honorer terutama yang telah lama mengabdi dan memasuki usia kritis, mengenai masalah anggaran itukan disesuaikan dengan dengan kemampuan anggaran dari APBN dan APBD, yang penting realisasinya dulu, jangan terlalu berpikir mengenai anggaran yang besar, itu sama saja kalah sebelum berjuang, tapi lakukan segala sesuatunya sedikit demi sedikit sehingga kelihatan apa yang menjadi tujuan dalam penyelesaian tenaga honorer. Intinya adalah tindakan yang dibutuhkan dalam penyelesaian tenaga honorer dengan membuat payung hukum yang benar-benar adil dan bijaksana untuk seluruh daerah di INdonesia, jangan hanya daerah-daerah tertentu yang honorernya banyak diterima sedangkan daerah yang lainnya sebaliknya, sebaiknya dalam penyelesaian tenaga honorer secara nasional dilakukan dengan mengurutkan berdasarkan masa pengabdian dan usia kritis bagi honorer dalam pengangkatan PNS dan ini merupakan tanggung jawab bagian SKPD masing-masing daerah dalam memberikan data bagi pemerintah pusat dan daerah, jadi sekira sanksi diberikan bagi bagian kepegawaian SKPD masing-masing bila mereka melakukan pemalsuan data tenaga honorer dan sebaiknya pengangkatan disesuaikan dengan anggaran APBN dan APBD sehingga pemerintah tidak terlalu ribet mengenai anggaran yang menurutnya besar jadi intinya sesuaikan dengan anggaran yang ada, yang penting realisasinya dulu Pak Menteri. Trima Kasih, Wassalam

    BalasHapus
  5. Diangkat alhamdulilah g diangkat jg alhamdulilah tp perhatikan kesejahteraan pegawai honorer/ppnpn nya. Mudah2n dpt tukin, gaji ke 14 dn honor 13. Heeeee

    BalasHapus
  6. bila kemenpan berniat baik dan bijaksana spt kemenpora yg memberikan dana pensiun bagi atlek olimpiade, mengapa hk2 tidak. Selain sdh berpengalaman kerja puluhan tahun bhkn ada yg 35 tahun lebih, mereka banyak yang SI bahkan S2 krn banyak diantara mereka kerja sambil kuliah, tapi kemenpan jgn lihat dari data lama, dengan diadakan lagi verifikasi & validasi data terbaru pmrth akan dpt melihat perubahan jenjang pendidikan mereka, bukankah ini menguntungkan pmrth, menempatkan orang yg the right man & the right place, bahkan sdh berpengalaman kerja bertahun-tahun di sertai dengan pendidikannya. Hal ini tdk bertentangan dgn lintas kementrian baik kementrian hukum & ham, kemenkeu maupun kemenpan. kalau ada niat baik dan bijaksana pasti ada jalan.














    BalasHapus
  7. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Amiin Mudah-mudahan honorer khususnya K2 dapat segera di angkat.

    BalasHapus
  8. menurut saya honorer K2 yang belum terangkat pemerintah supaya segera mengangkatnya kasihan udh lama mengabdi udh bertahun-tahun mngabdi.jgn melihat krna anggaranx besar tpi untuk mensejahterakan rakyat tidak ada masalh.masa klo bangun gedung besar-bsear mampu .

    BalasHapus
  9. pengabdian kok gk dihargai pak mentri,payah alasan klasik, tunjangan PNS di naikan payah

    BalasHapus
  10. Jumlah honorer k2 uda berkurang tidak karena ada yg meninggal dan tersingkir karena bodong

    BalasHapus
  11. HONORER K2 MERUPAKAN "BOM WAKTU" BAGI PEMERINTAH APABILA TIDAK ADA TINDAK LANJUTNYA...TRIMS

    BalasHapus
  12. Klo menurut saya sih honorer jg jgn dilihat dr lama dia bekerja di pemerintah tapi dilihat jg dr kualitas dan kemampuannya jg,krn ada beberapa banyak honorer jg yg lama tidak berkualitas dan punya kemampuan,krn kasian sehingga dipertahankan atw kadang2 ada titipan krn sanak saudara jd di pertahankan tp tdk berkualitas

    BalasHapus
  13. Insya Allah dengan niat yg baik pemerintah, kita awasi dan kita kawal agar proses pengangkatan honorer agar berjalan lancar...amiin

    BalasHapus

Facebook Page

Pesan Sponsor