Jumat, 31 Oktober 2014

Kebijakan penghentian sementara penerimaan PNS tidak berlaku untuk guru dan tenaga medis

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menyebutkan alasan penghentian sementara penerimaan PNS. Menurutnya, penambahan PNS hanya akan menambah beban negara dari belanja pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan. Namun, kata dia, untuk tenaga pengajar dan tenaga medis tetap dibuka.

"Jadi guru-guru dan tenaga medis tenang saja. Guru-guru tetap ada, tenaga medis tetap ada. Tetapi, yang sudah ada (rekrut CPNS) tetap misalnya ada testnya, ya terus," kata dia.

Berita ini bersumber dari Merdeka.

Kamis, 30 Oktober 2014

Moratorium CPNS, Pemda Minta Diperbolehkan Rekrut Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS selama lima tahun disikapi beragam. Ada yang meminta ditinjau ulang, ada pula yang mendukung dengan beberapa catatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Jayadisman mengatakan, kebijakan moratorium CPNS sebaiknya ditinjau ulang. Dia menilai kebijakan tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Jika kebijakan itu tetap diberlakukan, diharapkannya KemenPAN-RB memberikan solusi kekurangan tenaga guru dan kesehatan di daerah. Apalagi saat ini pengangkatan honorer tidak diperbolehkan lagi.

"Rencana diberlakukannya kebijakan moratorium tersebut pasti akan ada pengaruhnya bagi daerah. Meski begitu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami tentu tetap harus melaksanakan kebijakan itu, apabila diberlakukan," ujar Jayadisman kepada Padang Ekspres (Grup JPNN), kemarin.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini banyak kabupaten/kota masih mengeluhkan kekurangan guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Di sisi lain, setiap tahun banyak tenaga guru, kesehatan dan teknis akan pensiun. Otomatis jumlah PNS akan semakin berkurang setiap tahun.

"Kondisi kekurangan guru, tenaga kesehatan dan teknis tersebut juga akibat kebijakan moratorium yang telah dilakukan pemerintah pusat sebelumnya," katanya.

Khusus di Pemprov Sumbar saja, kata dia, kekurangan pegawai sebanyak 1.000 orang. Jumlah tersebut diperoleh setelah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai tahun 2013 lalu. Solusi yang dilakukan pemprov untuk penyesuaian beban kerja adalah, melakukan rekrutmen CPNS sebanyak 200 orang per tahun. Namun, yang diakomodir pusat untuk formasi di bawah angka kebutuhan pegawai.

"Jangan diartikan penambahan 1.000 orang itu, disamakan dengan penambahan pegawai sebanyak itu dari jumlah yang ada. Setiap tahun ada yang pensiun, meninggal atau pindah. Otomatis terjadi kekurangan pegawai. Makanya dengan penerimaan itu, kekurangan tadi diisi" jelasnya.

Misalnya saja di BKD Sumbar, saat dirinya baru menjabat sebagai kepala BKD jumlah PNS di BKD Sumbar sebanyak 100 orang, namun saat ini hanya tinggal 60 orang. "Tenaga teknis di SKPD masih banyak yang kurang kok. Misalnya tenaga penyuluh, tenaga teknis lainnya," ucapnya.

Salah satu solusi yang diusulkan BKD, katanya adalah keran tenaga honorer dibuka kembali, dengan catatan tenaga honorer yang diangkat tersebut merupakan putra asli daerah.

Pengamat Pemerintahan Rusdi Lubis mengingatkan, kebijakan penghentian penerimaan CPNS harus dilakukan dengan mengkaji ulang kebutuhan pegawai dengan sebaik-baiknya.

Menurut dia, dengan adanya penghitungan ulang, maka penerimaan CPNS akan lebih selektif. Selain itu yang menjadi perhatian adalah formasi yang dibutuhkan. Pendataan tersebut harus dilakukan secepatnya sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.

"Hingga sekarang jumlah total PNS bisa dikatakan masih belum jelas. Memang di beberapa titik masih mengalami kekurangan, tapi juga ada tempat yang pegawainya berlebih sehingga ada pegawai yang tidak bekerja," tukasnya.

Selama penghitungan dilakukan, seharusnya memang tidak ada penerimaan CPNS. Setelah penghitungan itu, jika ditemukan kekurangan, maka harus ada penerimaan.

"Penghitungan tersebut juga ditujukan untuk pemerataan pegawai agar keberadaanya merata dan tidak menumpuk di daerah perkotaan saja," tandasnya.

Moratorium penerimaan CPNS itu, menurutnya juga tantangan bagi pemprov untuk membuka kesempatan kerja selain pegawai. Terutama masyarakat usia produktif.

"Kalau pemerintah tidak membuka kesempatan kerja baru dan CPNS juga tidak buka, tentu akan berdampak pada tingginya angka pengangguran," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Kebijakan moratorium CPNS yang rencananya diberlakukan selama lima tahun dan dimulai 2015, membuat para tenaga honorer kategori dua (K2) khawatir gagal diangkat menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kebijakan moratorium CPNS yang rencananya diberlakukan selama lima tahun dan dimulai 2015, membuat para tenaga honorer kategori dua (K2) khawatir gagal diangkat menjadi CPNS.

Karenanya, mereka menyatakan tekad untuk terus berjuang memperjuangkan nasibnya itu, tak peduli ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS atau tidak.

"Mau moratorium atau tidak, kami tetap minta di-PNS-kan. Kami sudah terlalu lelah dengan masalah ini," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Kamis (30/10).

Dia menyebut, meski ada pergantian pemerintahan harusnya tidak menghilangkan proses yang sedang berjalan. Meski begitu FHK2I masih optimis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi akan memperhatikan nasib mereka.

"Kami masih tetap berharap kalaupun ada moratorium, honorer K2 yang tidak lulus tes tapi asli tetap diangkat CPNS," ucapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Tinggal dua bulan lagi penyelesaian honorer kategori dua (K2) berakhir.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tinggal dua bulan lagi penyelesaian honorer kategori dua (K2) berakhir. Itu juga berarti tinggal dua bulan lagi waktu tersisa untuk pengajuan usulan pemberkasan NIP CPNS dari honorer K2.

"Sesuai PP 56 Tahun 2012, masa pengangkatan honorer K2 hanya dua tahun yaitu tahun anggaran 2013 dan 2014," ujar Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Kamis (30/10).

Kalau hingga Desember belum ada usulan pemberkasan NIP yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), otomatis tidak bisa diproses lagi. Saat ini dari sekitar 218 ribu honorer K2 yang dinyatakan lulus, belum sampai 50 persen mengajukan pemberkasan plus SPTJM.

"Masih ada kesempatan di dua bulan yang tersisa. Bagi daerah yang belum mengajukan pemberkasan, tolong diselesaikan secepatnya," tegasnya.

Mengenai status honorer K2 yang tidak lulus tes, apakah tetap diangkat meski nanti ada kebijakan moratorium tahun depan, Tumpak mengatakan belum ada petunjuk selanjutnya. "Sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apa-apa dari Pak Menteri yang baru," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Perjelas Status, Kemenag Akan PNS-Kan 16 Ribu Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Selasa (28/10), menggelar jumpa pers untuk yang pertama kalinya usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama pada Kabinet Kerja. Dalam kesempatan itu, didampingi Sekjen Kemenag Nur Syam dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, LHS menginformasikan beberapa program terdekat Kemenag, salah satunya adalah penyelesaian proses pengangkatan tenaga honorer di kementerian yang dipimpinnya.

“Dalam waktu dekat, terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kemenag, dan juga agar lebih punya status jelas, tidak kurang 16.368 tenaga honorer di lingkungan Kemenag, akan kita kukuhkan jadi CPNS,” tegas Menag LHS. 

Selain itu, lanjut Menag, pihaknya juga akan segera menyelesaikan proses inpassing atau penyetaraan guru-guru non PNS agar bisa mendapatkan tunjangan, baik tunjungan fungsional maupun profesi yang setara dengan guru-guru PNS. “Sekitar 158 ribu guru non PNS yang selama ini mengabdi dan mendharmabhaktikan ilmu dan pengetahuannya di lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag, dalam waktu dekat akan disetarakan tunjangannnya, baik fungsional maupun profesi, sama dengan rekan-rekan mereka yang PNS,” terang Menag.

Kepada pers, LHS juga menegaskan kembali bahwa Kemenag mempunyai latar belakang yang panjang dalam sejarah republik ini dan menempati posisi strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai kementerian yang menyandang label agama, LHSmengatakan bahwa Kemenag bertanggung jawab menjadikan nilai-nilai agama yang universal sebagai perekat persatuan bangsa.

“Kemenag menyandang nama agama. Para pendiri bangsa kita berharap, melalui agama, NKRI tetap terjaga keutuhan dan kesatuannya. Nilai-nilai agama yang universal, harus mampu menjaga, mengelola dan memelihara dengan baik persatuan kita, di tengah-tengah kemajemukan dan keragaman kita sebagai sebuah bangsa yang sangat besar,” katanya. 

“Agama harus mampu menjadi factor yang menjaga keutuhan kita. Agama adalah sebuah unsur mutlak dalam membangun karakter dan kebangsaan kita,” tambahnya.

Berita ini bersumber dari KEMENAG.

Rabu, 29 Oktober 2014

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin Mempunyai Program Mengangkat Pegawai Honorer dan Memberi Tunjangan Guru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin punya program yang bikin gembira pegawai honorer dan guru non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kementerian Agama. Dalam waktu dekat, pegawai honorer akan diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara guru non-PNS bakal menerima tunjangan setara dengan guru PNS.

“Kami akan benahi terkait tunggakan dan kewajiban kami,” kata Lukman, Selasa (28/10) di Kementerian Agama, Jakarta. 

Dengan adanya program ini diharapkan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Agama punya status yang jelas. Untuk pegawai honorer saat ini ada 16 ribu orang yang akan dikukuhkan jadi CPNS sebelum menjadi PNS. Sedangkan jumlah guru yang akan mendapat tunjangan setara sebanyak 158 guru. Tunjangan yang diberikan adalah tunjang profesi dan fungsional.

“Dalam waktu dekat akan disetarakan tunjangan profesi dan fungsionalnya,” kata Lukman.

Program pengangkatan pegawai honorer dan pemberian tunjangan guru ini merupakan salah satu program pertama Lukman dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi . Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini kembali diangkat menjadi Menteri Agama.

Berita ini bersumber dari Jurnas.

339 Honorer Pemprov Sulsel Terima SK Pengangkatan CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Penantian panjang tenaga honorer Pemprov Sulsel menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terbayar sudah. Sebanyak 338 honorer kategori II (K2) formasi 2014, dan seorang K1 formasi 2013, menerima SK pengangkatan CPNS. 

SK pengangkatan CPNS tersebut, diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Numang, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel Mustari Soba, di ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. 

Ke-339 CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai calon abdi Negara, terdiri dari 48 orang CPNS golongan III, 268 orang CPNS dengan klasifikasi pendidikan diploma III, Pengatur, Golongan II/c sebanyak 24 orang, pendidikan diploma II, Pengatur Muda Tk.I Golongan II/b sebanyak 12 orang, Pendidikan SLTA/Sederajat.

Diploma I Pengatur Muda Golongan II/a sebanyak 232 orang. Sedangkan CPNS golongan I sebanyak 23 orang, dengan rincian pendidikan SMP, juru I/c sebanyak 20 orang dan pendidikan SD, juru muda I/a sebanyak tiga orang.

Wagub Sulsel Agus Arifin Numang dalam arahannnya mengatakan, ke-339 CPNS tersebut baru memasuki tahapan uji coba selama satu tahun dan paling lambat dua tahun.

"Jadi apabila dalam kurun waktu dua tahun itu kalian dapat menjalankan tugas dengan baik dan dinyatakan lulus dalam prajabatan, maka baru saudara dapat diangkat menjadi PNS," ungkapnya, Rabu (29/10/2014). 

Sebaliknya, apabila mereka tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana yang dipercayakan, maka para CPNS itu akan diberhentikan sebagai CPNS, dengan tidak mendapatkan hak kepegawaian. 

Pemprov Sulsel berharap, semua tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkup Pemprov Sulsel dapat diangkat menjadi PNS. Namun dia mengakui, bahwa Pemprov Sulsel tetap menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah pusat terhadap tenaga honorer yang belum lulus.

Berita ini bersumber dari Sindonews.

Selasa, 28 Oktober 2014

Moratorium CPNS Tidak Kaku

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa beruntung bagi peminat kursi CPNS yang bisa ikut dan syukur-syukur lolos seleksi tahun ini. Pasalnya, mulai tahun depan hingga 2020, tidak akan ada lagi rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, kemarin (28/10).

Lantas, bagaimana mengatasi kemungkinan kekurangan pegawai lantaran dalam rentang lima tahun itu sudah pasti banyak PNS pensiun?

Berikut wawancara wartawan JPNN, Soetomo Samsu, dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, kemarin (28/10).

Bapak sudah mengetahui pernyataan MenPAN-RB mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun?

Iya, iya, benar.

Bisa dijabarkan mengenai kebijakan itu?

Selama lima tahun ke depan seluruh instansi harus melakukan penataan pegawainya. Selama lima tahun itu, seluruh instansi harus memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal. Kita harapkan seluruh pimpinan instansi melakukan efisiensi pegawai.

Bagaimana jika daerah mengalami kekurangan pegawai karena toh setiap tahun ada yang pensiun?

Saya kira tidak akan terjadi kekurangan pegawai. Moratorium CPNS selama dua tahun di era pemerintahan SBY-Boediono, yakni 2010-1011, saat itu juga tidak terjadi kekurangan pegawai. Sedangkan khusus untuk tenaga guru dan tenaga medis, selama masa moratorium era SBY-Boediono itu, tetap dilakukan rekrutmen.

Maksudnya moratorium tidak kaku?

Saat moratorium era Pak SBY itu, khusus tenaga guru dan medis, juga tetap dibuka penerimaan. Nah, saya kira nanti juga akan seperti itu. Tapi prinsipnya, seluruh instansi harus melakukan penataan pegawai dan mengoptimalkan pegawai yang ada, tanpa harus merekrut yang baru.

Anda menyebut penataan pegawai, seperti apa itu?

Begini, jika ada suatu daerah yang kelebihan pegawai, maka bisa dimutasi ke daerah lain yang mengalami kekurangan. Jadi, yang kelebihan, pegawainya digeser ke daerah lain. Misalnya Kota Bekasi kelebihan guru, maka bisa digeser ke Kabupaten Bekasi.

Semudah itukah? Bukan kah di era otonomi daerah ini pegawai di daerah menjadi urusan kepala daerah?

Tidak lagi seperti itu. Dengan terbitnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara, urusan pengaturan kepegawaian tetap dikendalikan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat yang akan melakukan pendistribusian pegawai?

Undang-undang ASN menggunakan istilah Pegawai Negara Republik Indonesia. Sebelumnya ada istilah pegawai pusat, ada pegawai daerah. Sekarang tidak. Dengan demikian, pemerintah pusat punya kewenangan untuk melakukan optimalisasi pegawai yang ada di seluruh Indonesia, bila melakukan pendistribusian sesuai kebutuhan.

Berita ini bersumber dari JPNN.

SK Honorer K2 Pemkot Serang Sudah Diserahkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Serang telah mengantisipasi adanya pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.

Untuk itu, sejak awal tahun, Pemkot telah menganggarkan gaji bagi 140 orang K2 yang lolos tes untuk diangkat menjadi CPNS.

Namun, ternyata Surat Keputusan Walikota Serang tentang Tenaga Honorer K2 menjadi CPNS di Pemkot Serang tahun 2014 baru diserahkan kemarin. Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan untuk gaji mereka pun bakal menjadi sisa lebih pembiayaan (Silpa).

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang Salvani Eka mengatakan, gaji K2 yang telah diangkat menjadi CPNS telah dianggarkan sejak Januari tahun ini.

“Kami sudah antisipasi adanya pengangkatan CPNS dari K2, makanya kami sudah anggarkan gaji mereka dari Januari lalu karena kami belum tahu kapan mereka akan diangkat jadi CPNS,” ujar Salvani, Selasa (28/10).

Salvani mengatakan, DPKD sudah menganggarkan gaji bagi 140 orang dari K2 yang diangkat menjadi CPNS. Namun, saat ini, K2 yang mendapatkan SK pengangkatan CPNS hanya sebanyak 135 orang.

Dengan adanya pengurangan jumlah K2 yang diangkat menjadi CPNS, maka dana yang telah dialokasikan untuk gaji mereka pun ada yang tak terpakai.

“Apalagi kami sudah anggarkan dari Januari. Ternyata mereka baru dapat SK sekarang. Tentu ini jadi Silpa, ya tapi tetap berada di kas daerah dan akan digunakan kembali untuk gaji,” terangnya.

Kemarin, dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Kesadaran Nasional, sebanyak 135 orang K2 yang telah lulus tes beberapa waktu lalu mendapatkan SK Walikota Serang tentang Tenaga Honorer K2 menjadi CPNS di Pemkot Serang tahun 2014 terhitung mulai 1 Oktober.

Sebanyak 135 orang itu terdiri dari 25 guru SMA/SMK, 36 guru SMP, 46 guru SD, lima tenaga kesehatan, 14 tenaga administrasi, dan sembilan orang yang masih proses Nomor Induk Pegawai (NIP). 

Walikota Serang Tb Haerul Jaman mengatakan, Pemkot mengupayakan K2 lainnya supaya dapat diupayakan untuk diangkat menjadi CPNS. Apalagi, K2 telah betul-betul mengabdi untuk Kota Serang.

“Kami berharap, semuanya dapat diangkat menjadi CPNS, entah bagaimana regulasinya di pusat nanti karena Kota Serang masih membutuhkan pegawai. Malah, kalaupun diangkat semua, Pemkot masih tetap butuh pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan,” tutur Jaman.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang Yoyo Wicahyono mengatakan, dari 140 K2 yang lulus tes, 135 orang telah mendapatkan SK. Sedangkan empat sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan satu orang meninggal dunia.

Kata dia, selama satu tahun, para CPNS itu akan menjalani masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS. Bahkan, prajabatan untuk mereka pun khusus bagi K2, bukan seperti prajabatan biasa.

“Karena mereka sudah terbiasa bekerja, maka prajabatannya pola pendek khusus untuk K2,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Moratorium CPNS Akan Berlangsung 5 Tahun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai tahun 2015 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan,moratorium akan berlangsung hingga lima tahun. Moratorium ini, jelas Yuddy, untuk memberikan ruang pada pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada saat ini.

"Agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi efisien dan produktif," kata Yuddy, seusai acara serah terima jabatan di Kementerian PAN dan RB, Selasa (28/10/2014). 

Yuddy mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian terkait rasio jumlah pegawai negeri yang tepat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Terkait rencana moratorium ini, Yuddy mengaku telah dipanggil oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

"Tadi saya dipanggil oleh Wapres soal itu (moratorium). Pastinya itu juga yang diamanahkan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan aparatur sipil negara. Beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan moratorium CPNS pada tahun 2011. Moratorium berlaku hingga Desember 2012. Saat itu, alasan moratorium karena pemerintah ingin melakukan penataan birokrasi yang gemuk. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga. 

Berita ini bersumber dari Kompas.

Honorer K2 Jeneponto mengadukan nasib ke DPRD

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan tenaga honorer kategori II (K2) Kabupaten Jeneponto Sulsel mengadukan nasib ke DPRD setempat, Selasa 28 Oktober 2014. Dari 824 honorer yang lulus tes, 75 berkas honorer tidak dilulus verifikasi faktual.

Kordinator aksi Syamsuddin Nompo mengatakan 75 honorer yang lulus tes ini terancam batal terangkat lantaran Bupati Jeneponto berani menandangani surat keputusan. Sehingga lanjutnya ia berharap anggota DPRD turun tangan menangani permasalahan sisa honorer K2 tersebut.

"Kami menuntut agar angggota dewan terhormat membantu nasib para k2 ini. Dimana lagi kami akan mengadu nasib kalau bukan di tempat ini,"katanya. Perwakilan K2 ini sempat bertemu Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar, namun bupati enggan mendatangani berkas yang akan dikirim ke BKN pusat.

Sementara itu, waktu pemasukan berkas yang diberikan BKN kepada BKD sisa 3 hari. "Jika tidak secepatnya ditanda tangani, maka kami bisa batal terangkat,"tambah Syamsuddin. Sebelum meninggalkan kantor DPRD, massa mengancam akan mendatangkan massa lebih besar jika tuntutan tak digubris.

Berita ini bersumber dari Berita Bulukumba.