Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Perwakilan guru honor di Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi di antaranya status pengangkatan honor katagori 2 agar segera diangkat menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa sejumlah perwakilan Guru honor yang tergabung dengan Forum Komunikasi Guru Honor Sekolah Indonesia (FKGHSI) dan Forum Tenaga Pendidik dan Pendidikan Tenaga Honor Sekolah (FTPPTHS) Kabupaten Bandung menggelar Audensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Ketua FKGHSI Kabupaten Bandung Toto Ruhiyat mengatakan, beberapa perwakilan guru honor di Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi di antaranya status pengangkatan honor katagori 2 agar segera diangkat menjadi PNS.

Menurutnya, dalam audensi tersebut DPRD berjanji akan mengawal aspirasi tentang pangangkatan status guru honor menjadi PNS dan juga alokasi dana Bosda akan ada penambahan anggaran sekolah SMA/SMK yang sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Kami sangat mengapresiasi dan mengicapkan terimakasih atas langkah yang akan dilakukan DPRD khususnya tentang kesiapan mereka untuk mengawal aspirasi tentang pengangkatan status gonor K2 untuk diangkat menjadi PNS,” jelas Toto ketika ditemui kemarin (17/4)

Lebih lanjut toto mengatakan, tercatat jumlah guru honor katagori 2 di Kabupaten Bandung sekitar 2500 orang yang tersebar di sekolah.

Menurutnya, keberadaan guru honorer sebetulnya sangat membantu dunia pendidikan. Sebab, selama ini peran guru honorer memiliki beban tugas sama bila dibandingkan dengan guru PNS.
Dia menilai, pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian kepada guru honorer yang telah mencurahkan segenap pemilikirannya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun, pada kenyataannya sejauh ini belum ada tanggapan yang berarti dari pemerintah untuk membuat guru-guru honorer sejahtera.

Meski begitu, dia meyakini, pengabdian guru-guru honorer kepada dunia pendidikan patut disyukuri. Sebab, meski tanpa penghargaan berarti semua guru honorer masih semangat memberikan tenaga dan pemikirannya untuk kemajuan pendidikan.

’’Guru-guru Honorer tetap akan terus berjuang untuk menuntut keadilan kepada pemerintah agar diperhatikan,”pungkas dia.

Berita ini bersumber dari Jabar Ekspres.
Share:

Guru merupakan unsur penting dalam proses pendidikan.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa guru merupakan unsur penting dalam proses pendidikan. Hal ini lah yang menjadi pembahasan anggota DPD RI Komite III bersama pihak Pemprov Sumatera Selatan mengenai informasi dan masukan terkait dengan inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang guru dan dosen di Ruang rapat Bina Praja, Senin (16/4).

Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel Edwar Juliartha mengakui jika saat ini masih terdapat kekurangan tenaga guru di sejumlah lembaga pendidikan di wilayah Sumsel.

Namun menurutnya, Pemprov Sumsel sendiri tidak bisa berbicara banyak untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik itu.

Bahkan saat ini ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 yang melarang Pemda mengangkat guru honor.

"Untuk menutupi kekurangan guru saat ini hanya bersandar pada guru-guru honorer yang ada. Ketika akan mengangkat honorer kita terkendala dengan Peraturan Pemerintah,” kata Edwar Juliartha.

Lanjutnya, mereka tidak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas (Diskresi) secara terus menerus.

"Ini harus dicari jalan keluarnya, agar dapat mengangkat tenaga honorer, pemerintah harus mencabut peraturan itu (PP) terlebih dahulu," ungkapnya.

Sementara itu, senada dikatakan Komite III DPD RI, Abdul Aziz, bahwa kendala dalam pengangkatan tenaga guru honor disebabkan dengan terbitnya PP tersebut.

“Kita akan mengubah dan memperbaiki undang-undang guru dan dosen. Makanya pada kunjungan ini kita saling butuh masukan, apa saja yang belum terakomodir,” imbuhnya.

Sementara, Kabid SMA Disdik Sumsel Bony Syafrian mengungkapkan sejauh ini pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengatasi kekurangan tenaga guru karena dilarang pemerintah pusat untuk merekrut tenaga guru honorer.

“Kami takut sekarang kalau mengangkat guru honorer, khawatir kami nanti dipermasalahkan secara hukum,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Bony, Disdik Sumsel mampu mengatasi kekurangan tenaga guru dengan cara merekrut tenaga honorer.

Banyak lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang siap mengisi lowongan tenaga guru honorer.

“Tapi karena dilarang pemerintah pusat. Yah akhirnya sekarang konsekuensinya banyak sekolah yang kekurangan guru. Akibatnya banyak siswa tidak mendapatkan pengajaran dengan ideal sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Untuk diketahui, PP Nomor 48 adalah PP yang mengatur sanksi kepada pejabat di daerah yang menggunakan kewenangan di luar ketentuan yang dapat merubah alokasi penggunaan dana keuangan negara.

Berita ini bersumber dari SRIPOKU.COM
Share:

Saat ini belum ada regulasi tenaga honorer K2 diangkat jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa  Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Utara dr. Fauzan Fuad, setelah melakukan konsultasi dengan Kemenpan-RB mengungkapkan bahwa gaji tenaga honorer K2 di Lombok Utara, ada peluang disetarakan dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu merupakan tindaklanjut hasil hearing para tenaga honorer K2 yang digelar di Kantor DPRD Lombok Utara belum lama ini.

“Kemarin bersama Asisten III, Kepala BKD, dan Ketua maupun Sekretaris K2 sudah ke Kemenpan. Memang dijelaskan saat ini belum ada regulasi mereka diangkat jadi CPNS,” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/4).

Dikatakan, Kemanpan RB saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dengan menjadi P3K maka honorer K2 akan mendapatkan gaji setara dengan ASN, demikian pula dengan tunjangan. Hanya saja, kata Fauzan, pegawai P3K tidak akan mendapat hak pensiun layaknya abdi negara pada umumnya.

“Jadi itu bisa pensiun sampai umur 60 dengan gaji dan tunjangan sama seperti ASN, cuma tidak punya hak pensiun. Sekarang ini Pusat sedang menunggu PP-nya,” kata Fauzan.

Menurutnya, Pemkab Lombok Utara terus berupaya agar para tenaga honorer K2 mendapat kesejahteraan yang layak.

Lebih lanjut dia menungkapkan, khusus tenaga pendidik dan kependidikan, Kemenpan RB sudah meminta arsip nama-nama pegawai yang notabene sudah bekerja cukup lama.

Dari pertemuan tersebut pihaknya telah menyerankan setidaknya 124 nama. Ia berharap arsip itu bisa dijadikan acuan sehingga nantinya dapat diprioritaskan Pemerintah Pusat.

“Harapan kami begitu. Kita diminta untuk merangking lagi siapa saja yang sudah bekerja lama, misalnya 10 tahun kah atau berapa. Saya bilang, tolong dijadikan pertimbangan karena mereka sudah membuktikan diri dalam kondisi honor kecil mereka tetap bekerja. Kita berharap bahwa honorer lainnya begitu,” jelasnya.

Menyikapi fenomena tenaga honorer K2 ini, dalam waktu dekat pihaknya akan berkunjung ke Kabupaten Jembrana-Bali. Dimana menurut informasi bahwa kabupaten tersebut mengakomodir tenaga honorer guru K2, untuk dijadikan pegawai kontrak daerah.

Jika kenyataannya demikian, maka para honorer setidaknya bisa mendapat gaji cukup bagus dibandingkan saat ini.

“Kita akan ke Jembrana, kami dengar mereka bisa dimasukan dalam pegawai kontrak. Saya akan berusaha cari payung hukum. Kalau boleh, kan kita juga ingin penghasilan teman-teman ini, harus dicari jalan keluarnya,” tandasnya.

“Selain itu, di Perubahan nanti kami akan menambah supaya mereka bisa dapat Rp 300 ribu tiap bulan. Tentu komitmen dewan (pada saat hearing yang berjanji menyetujui, red) dibutuhkan dalam pengusulan nanti,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengakui bahwa pihaknya telah cukup lama mendengar terkait adanya P3K.

Meski tidak pesimis, politisi Hanura ini juga enggan jumawa. Sebab menurutnya hingga sekarang belum ada dasar regulasi terkait P3K kendatipun rancangan undang-undang itu sudah masuk prolegnas.

“Sama berarti penjelasannya. Sekarang ini apakah sudah selesai atau tidak (dibahas dalam prolegnas, red), kan sampai saat ini PP itu belum ada. Apakah nanti P3K ini orang profesional akademisi yang dibutuhkan pemerintah atau K2,” terangnya.

Ardianto menilai, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan legislatif saat ini, yaitu bagaimana menyuarakan apa yang menjadi aspirasi tenaga K2. Artinya, terus mendesak Pusat agar mereka bisa mendapat tempat di CPNS. Selain itu, memastikan pula agar dalam APBD Perubahan dana Bosda maupun transport bisa ditambah.

“Maksudnya, P3K ini belum pasti, mekanismenya bagaimana. Jangan menjanjikan sesuatu, tetapi perjuangkan saja, termasuk untuk transport mereka,” pungkas Ardianto.

Berita ini bersumber dari Kicknews.Today
Share:

Honorer K2 Lombok Utara Diajukan ke Kemen PANRB

Sahabat usulan tenaga honorer Katagori 2 (K2) melalui aksi hearing beberapa waktu lalu direspons Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Senin, 9 April 2018 lalu, Pemda KLU langsung mengajukan berkas usulan CPNS dari kalangan honorer K2 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., Selasa, 10 April 2018  mengungkapkan, usulan CPNS untuk tenaga guru honorer K2 diajukan. Bersama BKD, hadir pula pejabat KLU dari Asisten III Setda KLU dan Plt. Kepala Dinas Dikpora KLU, untuk mendampingi di Kemenpan RB.

“Permintaan honorer K2 sudah kita tindaklanjuti, usulan CPNS dari K2 kita sudah serahkan ke Menpan RB. Bahasa surat hanya usulan untuk pengangkatan menjadi CPNS, diterima atau tidak tergantung pusat,” ungkap Najib.

Berkas usulan honorer K2 di Kemen PANRB, diajukan melalui Deputi Perencanaan SDM. Oleh Staf Deputi Perencanaan SDM yang menerima usulan, dikatakan bahwa saat ini Kemenpan RB masih menunggu kebijakan Presiden sehubungan dengan berakhirnya PP terkait pengangkatan K2. Mengingat PP yang mengatur pengangkatan K2 sebagai CPNS telah berakhir per Desember 2017 lalu. Setelah berakhirnya PP, maka untuk selanjutnya, seluruh daerah di Indonesia menunggu kebijakan dari presiden.

“Mudahan saja bisa. Kita juga sedang menunggu PP yang mengatur P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak). Maksudnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini adalah bagian dari ASN tetapi yang membedakan P3K tidak memperoleh dana pensiun,” terangnya.

Najib berharap dengan keberadaan ASN ditambah dengan kemungkinan terekrutnya pegawai P3K maka, jumlah pegawai di KLU bertambah secara bertahap untuk mengcove kekurangan yang ada.

“Untuk saat ini Peraturan Pemerintah tentang P3K belum keluar. Semua daerah di Indonesia sedang menunggu. Umpama tidak bisa diakomodir lewat PNS, sepertinya lewat P3K bisa mengakomodir,” tandasnya.

Untuk diketahui, sekitar 90 orang tenaga honorer katagori dua (K2) mendatangi Kantor DPRD KLU pada awal April lalu. Mereka menggelar aksi hearing dengan tujuan untuk meminta kejelasan atas nasib mereka selama mengabdi sebagai tenaga guru di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT)

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Badingah pada audiensi dengan para Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) pada Selasa (10/4/2018).

Badingah menegaskan bahwa pihaknya telah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas-kelas yang kosong karena PNS pensiun, dan diisi oleh para GTT.

"Kami sudah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas yang ditinggal oleh para PNS yang telah pensiun dan diisi oleh para GTT," jelasnya.

Pihaknya telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu naik menjadi Rp 200 ribu.

"Kami telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu sekarang naik menjadi Rp 200 ribu," jelasnya.

Badingah melanjutkan bahwa pihaknya telah mengutus Sekda untuk menyiapkan format SK dan menghitung sungguh-sungguh formasi guru kelas atau mata pelajaran sesuai kondisi riil.

"Untuk menghitung kemampuan anggaran daerah saya telah mengutus BKAD, terkait pemberian SK," terangnya.

Selanjutnya disinggung mengenai nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti administrasi sekolah, operator, dan bendahara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Bahron Rosyid menjelaskan akan mengkaji terlebih dahulu.

"Jangka pendek untuk guru, ke depannya akan dikaji lebih lanjut, pertama adalah untuk menetapkan GTT, sedangkan untuk PTT sedang dikaji, pasti akan diperhatikan," terangnya.

Sedangkan Asisten Sekretaris Daerah 3 Bagian Administrasi Umum, Anik Indarwati menambahkan pihaknya telah mengajukan untuk pembukaan formasi CPNS ke pusat.

"Kami akan mengeluarkan SK yang bisa mengeluarkan 15 persen untuk guru honorer, SK tersebut ditandatangni oleh kepala dinas dan dapat digunakan untuk ujian sertifikasi, sekitar juni pembukaan CPNS teman-teman bisa mengikuti," terangnya.

Sedangkan Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN), Aris Wijayanto mempercayakan keputusannya ke pemerintah daerah.

"Yang jelas kami mempercayakan kepada pemerintah daerah dan UPTD terkait, walaupun belum ada kejelasan kapan SK akan terbit, tetapi sudah ada respon dari pemerintah setempat dan telah menjanjikannya kami akan menunggu," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.
Share:

Temui Menpan RB RI di Jakarta, Bupati Aceh Timur Minta Honorer K1 dan K2 Diangkat Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Bupati Aceh Timur, H Hasballah SH Bin HM Thaib, Kamis (5/4/2018) menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Asbur, di kantornya di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Bupati Aceh Timur, memohon kepada Menpan RB agar mengangkat honorer K1 dan K2, serta guru yang bekerja pada intansi swasta (bukan intansi pemerintah) di Aceh Timur untuk menjadi PNS.

Kepada Menpan-RB, Bupati juga menyebutkan bahwa di Aceh Timur saat ini terdapat 800-an tenaga honorer K-1, dan K2 yang belum diangkat menjadi PNS.

Selain itu, di Aceh Timur, juga terdapat sekitar 50-an tenaga pengajar yang lulus tetapi dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikarenakan mereka tidak bekerja pada instansi pemerintah/swasta.

“Kami mohon pertimbangan Bapak Menpan RB untuk merekomendasikan pengangkatan tenaga honorer K1, dan K2, serta bagi mereka yang tidak berkerja di instansi pemerintah/swasta untuk bisa diproses menjadi PNS,” pinta Bupati Hasballah kepada Menpan RB RI sesuai dengan siaran pers tertulis yang diterima Serambinews.com, Jumat (6/5/2018).

Terkait permohonan ini, di hadapan Menpan RB, Bupati memaparkan beberapa pertimbangan sehingga pihaknya sangat berharap Menpan RB mengeluarkan rekomendasi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.

Pertama, kata Bupati, dikarenakan tenaga honorer K1 dan K2, tersebut telah bertugas sebagai guru di sekolah-sekolah di berbagai pelosok di Aceh Timur selama 10 sampai 20 tahun.

Sementara bagi tenaga pengajar yang tidak bekerja di instansi pemerintah, kata Bupati juga sangat berjasa membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Timur dari masa konflik dulu.

Untuk itu, ungkap Bupati, di penghujung masa pengabdian mereka itu sudah sepatutnya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka berupa pengangkatan menjadi PNS karena usia mereka kini rata-rata suah mencapai 45-50 tahun.

Selain itu di hadapan Menpan RB, Bupati juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang memproses pengangkatan tenaga kontrak daerah untuk mengakomodir tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS.

“Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka yang telah mengabdi untuk kemajuan daerah,” ungkap Bupati.

Sambut Baik

Sementara itu, Menpan RB RI Asman Asbur, menyambut baik usulan dan permohonan yang diajukan Bupati Aceh Timur kepadanya. Karena itu, Menpan RB menyarankan Pemkab Aceh Timur, untuk mengirimkan data yang valid dalam waktu sesegera mungkin.

“Tentunya kami akan mempelajari terlebih dahulu data tersebut, jangan sampai ada peraturan-peraturan yang kita langgar. Mudah-mudahan ada solusi yang baik bagi tenaga honorer K-1 dan K-2, serta tenaga pengajar yang berkerja tidak di intansi pemerintah,” ungkap Menpan RB.

Dalam pertemuan itu, Bupati Aceh Timur, juga mengundang Menpan RB untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Timur, untuk melihat Aceh Timur lebih dekat dan dapat beraudiensi langsung dengan ASN di Aceh Timur.

Berita ini bersumber dari Serambinews.

Share:

Kepala Diknas Ogan Kemering Ilir (OKI) Sumsel, Masherdata Musa mengatakan, para guru honorer harus diprioritaskan untuk diangkat jadi CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Diknas Ogan Kemering Ilir (OKI) Sumsel, Masherdata Musa mengatakan, para guru honorer harus diprioritaskan untuk diangkat jadi CPNS.

Dua alasan disampaikan, yakni honorer sudah berpengalaman mengajar dan pengangkatan sebagai CPNS bisa menjadi bentuk penghargaan.

“Mereka harus prioritas. Pertimbangannya karena sudah punya pengalaman dan CPNS ini bentuk penghargaan bagi mereka yang sudah lama mengabdi. Mereka membantu sekali khususnya sekolah pelosok yang kekurangan guru,” terangnya, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group).

Bupati OKI pun, katanya, sudah berkirim surat ke Kemen-PAN RB supaya honorer bisa diperhatikan.

Beti SPdI, guru honorer SMPN Kayuagung mengaku sudah melakoni profesi ini lima tahun. Dengan gaji kecil dia tetap mengabdikan diri.

“Cuma Rp300 ribu per bulan, dan biasanya tiga bulan sekali dibayar setelah dana bantuan operasional sekolah (BOS) cair,” bebernya. Padahal seminggu dia bisa ngajar 24 jam.

Yasmin Zukri (49), guru honorer K2 di SM Rupit, Kabupaten Muratara, menuturkan dia sudah jadi tenaga honorer sejak 1993 lalu, dari gaji Rp15 ribu per bulan hingga saat ini Rp1 juta per bulan.

Meski peluangnya tipis untuk jadi CPNS karena terbentur syarat usia, kata adia, masih ada opsi lain yakni diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

“Saya rasa itu sudah cukup, intinya kami diakui pegawai pemerintah. Apalagi gajinya juga sama saja dengan PNS,” ujarnya.

Para honorer pun akan berkoordinasi dengan forum honorer di wilayah Muratara agar memperjuangkan nasib mereka, sekaligus terus memantau informasi kapan pengangkatan CPNS atau PPPK.

“Kalau sekarang belum ada informasinya, tapi kami terus pantau informasi dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Setiap Tahun 5.000 Guru Pensiun, Pemerintah Akan Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS). 

Alasannya, setiap tahun ada 5 ribu guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru. 

"Kami evaluasi jumlah guru secara nasional. Karena tiap tahun kira-kira kurang lebih 5 ribu guru pensiun. Maka itu harus diganti," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2018). 

Menurut Kalla, pemerintah juga mengevaluasi cara yang tepat untuk merekrut guru honorer sebagai ASN. 

"Bagaimana cara merekrut guru yang baru. Baik itu yang sekarang yang sekarang ini bekerja sebagai guru honorer, dan juga guru yang baru," kata dia.

Rekrutmen tersebut, kata Kalla, juga akan dilakukan melalui tes dan tak asal mengangkat guru honorer saja. 

"Jadi semuanya akan dikelola dengan baik, dengan tes. Karena butuh kualitas dan ditingkatkan. Jadi ya perlu mencari calon guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," terang Kalla. 

Sebelumnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan, dan kesehatan. 

Menurut Asman, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata. Mayoritas guru, misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. 

Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada. 

Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.

Berita ini bersumber dari Kompas.


Share:

Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai CPNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Kemarin (2/4), Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Pertemuan tersebut membahas tata kelola dan rekrutmen guru.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan setidaknya perlu diangkat 736 ribu guru honorer di sekolah.

Tapi, data tersebut masih akan diselaraskan dengan data dari KemenPANRB yang telah mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui kebutuhan riil.

”Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru honorer menjadi ASN, bisa CPNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi,” ujar Muhadjir.

Namun, dia masih enggan memastikan skema yang akan diambil dalam proses pengangkatan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru bersama lima menteri di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lima pembantu presiden yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menpan-RB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"(Rapat) berkaitan dengan tata kelola dan rekrutmen guru yang sudah beberapa tahun ini karena moratorium, ini banyak sekali yang sudah pensiun. Dan kemudian rasio guru ini tetap harus kita isi terus," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat dengan Wapres, Senin (2/4/2018).

Puan mengatakan, rapat ini juga mengkaji soal penempatan guru di daerah-daerah agar rasio jumlah guru sepadan dengan murid, yakni satu berbanding 16.

"Guru ini ada banyak. Dari Kemendikbud ada guru umum, guru normatif, guru agama, dan lain-lain. Ini akan kita kaji kembali kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.

Untuk membahas penempatan guru di daerah, maka diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Puan menuturkan, pemerintah juga tengah mengkaji membuka lowongan atau mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, saat ini kebutuhan itu tengah dihitung oleh Kemenpan-RB, Kemendibud, beserta kementerian terkait lainya.

"Kita akan pertimbangkan dan kita akan kaji. Bahwa honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan kerja berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh Pak Menpan. Kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh Pak Mendikbud dan Kemenag untuk guru di madrasah. Kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," jelas Puan.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya membutuhkan 736 ribu guru untuk diangkat menjadi PNS. Namun, saat ini pengangkatan tersebut masih harus menunggu hasil cross check data dari Kemenpan-RB.

"Karena Pak Menpan mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui berapa kebutuhan riilnya. Sekarang sedang kita selaraskan antar data-data yang ada untuk kemudian kita ambil keputusan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

"Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi," sambung dia.

Muhadjir menuturkan, ketimpangan jumlah guru di daerah-daerah kerap terjadi. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji pola persebarannya demi meminimalisir penumpukkan guru di salah satu daerah saja.

"Ada beberapa provinsi yang memang mengalami kelimpahan guru secara akumulatif, tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami kekurangan. Kemudian pola persebarannya juga masih kita pelajari. Ini akan kita perjelas mekanismenya sehingga jangan sampai praktik sekarang ini, penumpukkan guru di suatu kabupaten atau penumpukkan guru di suatu sekolah. Itu sulit untuk segera diadakan redistribusi," ungkap dia.

Di sisi lain, Menpan-RB Asman Abnur mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah konsentrasi memvalidasi data untuk mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Namun begitu, ia menegaskan rekrutmen guru akan dilakukan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Kekurangan guru ini harus dihitung, berapa sebenarnya jumlah guru yang kurang, karena banyak juga guru yang diangkat menjadi pejabat struktural, misalnya jadi kepala dinas, ini juga harus dihitung. Ini juga ada penumpukkan di satu sisi dan kekurangan di satu sisi, dan ini sedang melakukan validasi," ungkap Asman.

"Kami sedang koordinasi terus dengan Mendikbud dan Kementerian Agama agar angka validasi nanti menjadi acuan, jumlah yang pensiun, jumlah yang kurang, jadi acuan di Menpan ‎menentukan formasinya," pungkas menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.