Kamis, 24 April 2014

Delapan kementerian/lembaga (K/L) belum menyerahkan data honorer K2 hasil verifikasi dan validasi penyebab kelulusan hasil tes CPNS belum diumumkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini delapan kementerian/lembaga (K/L) belum juga menyodorkan data honorer kategori dua (K2) hasil verifikasi dan validasi. Ini yang menjadi penyebab kelulusan hasil tes CPNS dari honorer K2 di delapan instansi pusat hingga saat ini belum juga diumumkan.

Padahal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar sudah memberikan tenggat sebelum pileg 9 April lalu agar Panselnas secepatnya bisa mengumumkan kelulusannya.

Ada indikasi, para pejabat pembina kepegawaian (PPK) delapan instansi tersebut takut dan berhati-hati dalam menyodorkan datanya. Apalagi setiap PPK harus menyeratakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak.

"Ya bisa saja PPK-nya takut dan berhati-hati, tapi itu malah bagus agar bisa mengindari kemunculan honorer bodong," kata Karo Hukum dan KIP KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN, Kamis (24/4).

Kebijakan KemenPAN-RB yang mewajibkan delapan PPK itu melakukan pendataan ulang honorer K2, lanjutnya, untuk mencegah munculnya honorer bodong. Sebab, saat pengumuman sebelumnya ternyata banyak honorer palsu yang justru lulus.

"Kejadian kemarin jadi pengalaman berharga bagi Panselnas. Itu sebabnya, hanya instansi yang sudah ada verifikasi dan surat pernyataannya yang akan diumumkan Panselnas. Tanpa itu tidak akan diumumkan," tegasnya.

Ditambahkan Kabag Komunikasi Informasi Publik (KIP) Suwardi, Panselnas akan menuntaskan kelulusan honorer delapan instansi tahun ini.

Adapun delapan K/L yang dimaksud adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemenhan), Mahkamah Agung (MA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polri.

"Tahun ini masalah honorer K2 akan dituntaskan semuanya. Kalau masalah pengangkatannya diselesaikan sampai tahun depan," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Kelulusan K2 dan Pelamar Umum 2013 Papua-Papua Barat Diumumkan Pekan Depan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa setelah sempat tertunda beberapa bulan, kelulusan honorer kategori dua (K2) dari Papua dan Papua Barat akan diumumkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada pekan depan. Saat ini, kedua daerah tersebut tengah mematangkan hasil verifikasi data honorer K2 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).


"Sudah akan diumumkan pekan depan. Sekarang, kedua daerahnya ini terus mematangkan hasil verifikasinya agar bisa segera diumumkan," kata Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN, Kamis (24/4).

Tidak hanya honorer K2 saja yang akan diumumkan, tapi juga pelamar umum. Pada seleksi CPNS 2013 lewat jalur umum, baik Papua dan Papua Barat sama-sama belum mengumumkan hasil tesnya. Pertimbangannya, menunggu hasil tes honorer K2.

"Jadi pengumuman pekan depan itu sudah mencakup pelamar umum dan K2 di Papua-Papua Barat, baik provinsi maupun kabupaten/kotanya," ujarnya.

Dia berharap, hasil pengumuman nanti minim konflik. Pasalnya, penetapan kelulusan di dua daerah tersebut lebih banyak ke aspek afirmasi.

"KemenPAN-RB menunggu masukan serta klarifikasi dari masing-masing kada karena mereka yang paling tahu. Kalau ditentukan Panselnas sendiri, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 23 April 2014

Ratusan Tenaga Honorer K1 Pemprov Banten Siap Tandatangani SPTJM

Sahabat pembaca setia Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan tenaga kerja kategori satu (K1) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan siap untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data honorer. Hal ini sesuai yang dituntut pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan memberi penguatan kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno bahwa data yang akan ditandatangani Wagub berikut SPTJM-nya tidak diragukan lagi kebenarannya.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Forum Tenaga Kerja Honorer 1 (FTKH1) Provinsi Banten Endang Suherman seusai melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, di Serang, Rabu (23/4).

“Dalam waktu dekat, secara resmi BKD Banten akan mengeluarkan surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meminta dukungan data honorer yang memenuhi syarat disertai dengan SPTJM atas kebenaran data honorer baik dari kepala SKPD maupun dari honorer itu sendiri. Tentu kami siap,” ujar Endang.

Menurut Endang data jumlah tenaga honorer K1 yang benar dan memenuhi syarat namun belum diangkat CPNS, merujuk pada Surat Edaran (SE) MenPAN-RB No. 03 Tahun 2012, sebanyak 781 orang.

Dijelaskan Endang bahwa, dari jumlah total tenaga honorer K1 sebanyak 781 tersebut, sebanyak sembilan orang telah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) otorisasi. Selanjutnya sebanyak 152 orang dinyatakan lulus tes honorer K2 dari luncuran K1. Selain itu, sebanyak 2 orang dinyatakan lulus berikutnya melalui tambahan dari honorer K1. “Itu data aktual sampai dengan saat ini jika SE tersebut yang dijadikan rujukan,” jelasnya.

Lebih jauh Endang mengatakan, apabila data honorer sudah ditandatangani oleh kepala SKPD dan honorer baru diajukan ke BKD dan kemudian ke Wagub Banten untuk ditandatangani. “Kami berharap, proses pengecekan data honorer yang memenuhi syarat bisa selesai tidak terlalu lama,” tegasnya.

Endang menyatakan, hasil koordinasi disepakati secepatnya mempersiapkan data dan bahan sebagaimana permintaan MenPAN-RB. “ Berdasarkan pertemuan perwakilan honorer K1, tokoh Banten, anggota DPD, Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, Sekda Banten Muhadi dan dari BKD Banten, MenPAN-RB Azwar Abu Bakar menyatakan siap mengangkat seluruh tenaga honorer K1 yang belum terangkat menjadi CPNS. Syaratnya, data sisa honorer yang belum terangkat tersebut harus disertai SPTJM dari kepala daerah yakni wakil gubernur Banten,” ungkap Endang.

Endang menyatakan, apa yang dilakukan FTKH1 dalam rangka membantu pemprov Banten mempercepat data sebagaimana diminta MenPAN-RB adalah disepakati melalui Rapat koordinasi FTKH1, Rabu (23/4). “Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh koordinator K1 setiap SKPD lebih kurang 80 orang,” ujarnya. 

Berita ini bersumber dari Berita Satu.

Honorer K2 Ancam Demo Besar-besaran

Sahabat pembaca sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, serentak di seluruh Indonesia.

Aksi akan digelar jika hingga akhir Mei 2014, pemerintah belum juga membuat aturan yang menjadi payung hukum pengangkatan seluruh honorer K2 yang belum lulus tes.

"Kami merencanakan aksi turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia jika tidak ada tanggapan dari pemerintah," ujar Sekjen FHI Eko Imam Suryanto kemarin (23/4), membacakan rekomendasi hasil Rembug Nasional II Tenaga Honorer yang diadakan di WiSMA Universitas Negeri Jakarta pada 22 April 2014.

Rekomendasi yang diteken Ketua Presiden FHI Hasbi dan Eko itu dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menpan-RB Azwar Abubakar.

Sikap FHI ini sekaligus menagih pernyataan Azwar Abubakar saat Rakornas Seleksi CPNS 2014 di Jakarta pada 27 Februari 2014 yang mengatakan akan ada kebijakan bahwa tenaga honorer akan diangkat semua secara bertahap.

Hanya saja, hingga saat ini belum jelas tindak lanjut dari statemen menteri asal Aceh itu.

Hal itu, lanjut Eko, menambah kekecewaan honorer K2 di seluruh daerah di Indonesia. "Para tenaga honorer K2 yang tidak lulus resah dan galau terkait kebijakan pemerintah yang belum jelas dan tegas bagi para honorer K2 yang tidak lulus," ujar Eko.

Agar pemerintah bisa segera mengurusi nasib honorer K2 yang tidak lulus, FHI mendesak Pemerintah Pusat dan pemda untuk segera menyelesaikan proses pengusulan dan penyusunan NIP honorer K2 yang lulus dan tidak bermasalah.

"Hal ini kami mintakan agar tidak terjadi kendala terkait proses penyelesaian tenaga honorer K2 yang belum lulus termasuk proses penambahan kuota yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI," demikian bunyi surat FHI kepada presiden. 

FHI juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan hasil tes tenaga honorer K2 bagi daerah yang sampai saat ini belum diumumkan."Contohnya Kabupaten Madina," ujar Eko, masih membacakan rekomendasi yang dikirim ke pemerintah.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Penting Untuk Pemberkasan Honorer K2


Atasan langsung Calon Pegawai Negeri Sipil dari honorer K2 wajib membuat Surat Pernyataan Integritas dan bekerja secara terus menerus, disyahkan oleh pejabat eselon II tanpa dibubuhi meterai. 

Satu hal yang paling istimewa dalam pemberkasan K2, K/L harus pula melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

Ada dua lembar SPTJM yakni pertama, dibuat Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Pimpinan lembaga non Kementerian) dan kedua dibuat oleh Tenaga Honorer yang bersangkutan, seperti dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/v.23-4/99 Tanggal 27 Februari 2014 bermeterai Rp. 6.000,- pembuatan ke dua surat pernyataan ini tidak boleh didelegasikan. 


Sumber : Facebook Page Badan Kepegawaian Negara RI

BKN Minta Pemda Langsung Coret Tenaga Honorer K2 Bodong

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa keberadaan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.K.26-30/V.23-4/99 tentang Penetapan NIP Data Honorer Kategori Dua (K2) Tahun Formasi Anggaran 20013 dan 2014 masih menimbulkan perbedaan pendapat di daerah.

Sebagian besar meminta yang melakukan verifikasi adalah BKN karena di daerah saat ini tengah bergejolak karena banyak ditemukan data tenaga honorer K2 yang lulus tes tidak sesuai amanat SE MenPAN-RB Nomor05 Tahun 2010.

Sementara kalangan honorer K2 menilai, bila pemda yang memverifikasi maka muncul peluang data diubah lagi. Terlebih, menurut mereka, membludaknya jumlah honorer K2 karena permainan para pejabat daerah juga.

Menanggapi itu Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, daerah harus tetap memperhatikan Surat Kepala BKN tersebut.

Dalam surat tersebut ada persyaratan tentang Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak beserta sanksinya, baik administrasi maupun pidana.

“Seluruh pemda, baik kepada daerah maupun BKD harus berani menganulir honorer yang lulus tapi di luar SE MenPAN-RB,” tegas Tumpak.

Dia mengimbau sebelum BKN menemukan ada data palsu, kada maupun BKD selaku pejabat yang dipercayakan melakukan verifikasi data honorer K2, segera menganulir yang bodong. Demikian juga honorer, bila merasa tidak memenuhi kriteria K2 sebaiknya mengundurkan diri.

"Berat loh sanksinya bagi pejabat daerah maupun honorer yang memalsukan datanya. Jangan bermimpi bila honorer bodong bisa dapatkan NIP meski sudah lulus tes. Yang ada justru dianulir dan dipidanakan," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

121 Honorer Jeneponto Terancam Gugur

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hingga Selasa, 22 April, hanya 703 dari 824 honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi CPNS telah memasukkan berkas. Bila sampai Kamis, 24 April belum juga memasukkan berkas, akan dinyatakan gugur.

Kepala Bidang Pengembangan, Informasi Kepegawaian BKDD Jeneponto, Kamaruddin mengatakan, 121 honorer terancam gagal menjadi CPNS. "Mereka belum memasukkan berkasnya sampai hari ini (kemarin, red)," kata Kamaruddin.

Berkas 703 honorer sebagian dinilai lengkap, karena sudah ada bukti SK dari SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hanya saja, belum memuluskan langkah menjadi CPNS, karena harus melewati pemeriksaan ketat Tim Verifikasi BKDD.

Berita ini bersumber dari Fajar Makassar

Selasa, 22 April 2014

Peringatan Hari Buruh 1 Mei akan melibatkan guru honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Peringatan Hari Buruh 1 Mei akan melibatkan guru honorer. Mereka ikut serta dalam longmarch dari Bunderan HI, Istana Negara dan Gelora Bung Karno (22/4//2014).


Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said iqbal. "Sekitar 10 ribu guru honorer turut serta dalam peringatan hari buruh nanti."

Keterlibatan guru honorer dalam aksi buruh tentunya memiliki alasan. Dari sepuluh tuntutan buruh terdapat satu perjuangan yang akan diperjuangkan.

Salah satu perjuangan guru honorer yaitu pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS).

Mereka juga meminta subsidi ke pemerintah karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tentang guru honorer. Tuntutan mereka mengenai subsidi Rp, 1 Juta/orang.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.

Tim Verifikasi Pemkab Sragen Klaim Terima 50 Aduan Data K2 Bodong

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tim gabungan Pemkab Sragen mulai melakukan verifikasi terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur tenaga honorer kategori 2 (K2). Sebanyak 727 CPNS K2 yang dinyatakan lolos, akan diverifikasi secara bertahap untuk membuktikan ada tidaknya manipulasi data.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Suwandi kepada wartawan mengatakan, tim gabungan yang bertugas melakukan verifikasi honorer K2 diketuai sekretaris daerah (Sekda) dengan anggota Inspektorat, Asisten, dan BKD. Tim dijadwalkan melakukan verifikasi seluruh honorer K2 yang lolos CPNS dengan target selesai hingga akhir bulan Mei mendatang.

Menurut Suwandi, sejauh ini honorer K2 yang diverifikasi baru sekitar 20 persen. Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi satuan kerja (Satker) tempat honorer K2 bekerja atau yang bersangkutan dipanggil datang ke BKD.

“Tim bekerja secara luwes, bisa datang ke Satker atau honorer K2 yang dipanggil ke BKD untuk diverifikasi,” jelasnya.

Mengenai temuan dari Forum Tenaga Honorer K2 Sragen (FTHKS), jelas Suwandi, nantinya akan dijadikan pedoman atau bahan bagi tim dalam melakukan verifikasi. Termasuk tentang dugaan adanya manipulasi data masa kerja tenaga honorer.

“Semua masukan atau laporan akan kami jadikan bahan pertimbangan. Intinya kami ingin mengecek apakah ada manipulasi data masa kerja seperti yang diprotes FTHKS atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya tim verikasi data pegawai honorer kategori dua (K2) Sragen mengaku mendapat sebanyak 50 aduan terkait proses verifikasi data tenaga honorer yang saat ini tengah dilakukan. Selain aduan mengenai masa kerja ratusan CPNS dari jalur K2 yang lolos seleksi CPNS, meski dinilai belum layak dan tidak sesuai dengan ketentuan, tim verifikasi juga mendapat aduan menyangkut indikasi praktik jual beli kursi CPNS.

Berita ini bersumber dari Timlo.net.

Kabupaten Bone Bersiap Anulir Honorer Bodong

Sahabat pembaca Info Honorer, sudayh tahukah anda bahwa pro Kontra antara sesama anggota DPRD Kab. Bone perihal tindak lanjut Surat Kepala BKN No.K.26-30/V.23-4/99 tentang Penetapan NIP Data Honorer KII Tahun Formasi Anggaran 20013 & 2014 mengemuka dalam audiensi pada Selasa (22/4). Sebagian anggota dewan meminta yang melakukan verifikasi adalah BKN karena di daerah saat ini tengah bergejolak karena banyak ditemukan data tenaga honorer K2 yang lulus tes tapi tidak sesuai dengan amanat SE Menpan No.05 Tahun 2010 .

Kepala Biro Humas dan Protokol Tumpak Hutabarat saat menemui rombongan menyatakan bahwa daerah harus tetap memperhatikan Surat Kepala tersebut dan menegaskan adanya persyaratan tentang Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak beserta sangsinya, baik administrasi maupun pidana. “BKD Bone harus berani menganulir honorer yang lulus tapi diluar SE Menpan tadi,” tegas Tumpak.

Berita ini ebrsumber dari laamn resmi BKN.

Tim dari Pemkab Sragen mulai melakukan proses verifikasi tenaga honorer kategori 2 (K2)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tim dari Pemkab Sragen mulai melakukan proses verifikasi tenaga honorer kategori 2 (K2) yang lolos tes CPNS 2013 sejak pekan lalu. Verifikasi dilakukan lantaran ada dugaan manipulasi data honorer K2.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Suwandi, mengungkapkan verifikasi oleh tim pemkab diketuai oleh Sekda dengan anggota diantaranya dari BKD, asisten serta inspektorat mulai dilakukan sejak Kamis (17/4/2014).

Proses tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Mei mendatang. “Kami cek dengan satker dan tim verifikasi kabupaten. Baru sedikit belum di seluruh satker [satuan kerja]. Ya yang diverifikasi 727 honorer K2 yang lolos itu,” terang dia saat ditemui wartawan di BKD Sragen, Senin (21/4).

Disinggung mekanisme verifikasi, Suwandi mengungkapkan proses yang dilakukan tim pemkab bersifat fleksibel. Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi satker tempat honorer K2 bekerja atau memanggil yang bersangkutan ke BKD. “Kami luwes saja. Bisa mendatangkan honorer atau kunjungan ke satker. Yang jelas ada yang kami datangi ke sana,” terang dia.

Terkait temuan manipulasi data dari proses verifikasi yang sudah berjalan, Suwandi menegaskan pihaknya bakal mengumukan hasil verifikasi yang dilakukan tim pemkab. Disampaikannya, dalam proses verifikasi tersebut, pihaknya ekstra hati-hati.

“Setiap ada permasalahan, kami lakukan konfirmasi. Kami harus hati-hati karena ini menyangkut nasib seseorang. Jangan-jangan dia lolos setelah diverifikasi jadi tidak lolos. Begitu pula sebaliknya,” ungkapnya.

Suwandi menegaskan pihaknya hanya melakukan proses verifikasi. Soal penggantian tenaga honorer K2 yang didapati melakukan manipulasi data, hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Dalam verifkiasi kami tidak ada proses penggantian dengan yang lain. Itu nanti urusan pusat. Kami sebatas verifikasi kalau ternyata tidak lolos, ya tidak bisa melakukan proses pemberkasan,” katanya.

Pada bagian lain, Suwandi mengaku aduan terkait dugaan manipulasi data tenaga honorer K2 terus diterima BKD. Data-data aduan tersebut juga menjadi bahan pertimbangan tim melakukan verifikasi. “Walaupun sudah tutup, tetapi aduan tetap kami perhatikan. Jumlah aduan puluan ada. Ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi kami,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono, mengungkapkan berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan pekan lalu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), pemerintah daerah diberi waktu hingga 31 Mei melakukan proses verifikasi.

“Kami berharap verifikasi bisa secepatnya diselesaikan sehingga masih ada waktu melakukan verifikasi jika ada temuan lagi,” katanya.

Pihaknya juga menekankan agar pimpinan satker tak main-main. Pihaknya juga meminta para honorer juga diminta berani jujur. “Honorer harus berani jujur. Karena mereka akan membuat surat pernyataan yang ditandangani di atas materai. Kalau sampai terbukti memanipulasi data akan ada sanksi pidana. Pejabat kepegawaian juga harus hati-hati. Surat pertanggungjawaban mutlak itu tertulis by name,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Solopos.