Rabu, Mei 04, 2016

Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira untuk para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Meskipun pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak bisa secara otomatis, namun pemerintah telah memastikan bahwa mereka akan diangkat menjadi CPNS.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (04/05). "Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," ujarnya.

Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun test utk bidan PTT Dan Dokter bukan utk menggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa2 pengabdian dan pengorbanannya. "Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.

Ditambahkan, apabila pada tahun anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya. "Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," tegasnya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia. Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. "Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda," ujarnya. 

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.
Share:
Read More

Guru honorer K2 Kabupaten Brebes mendesak Pemda setempat untuk menyesuaikan gaji mereka sesuai dengan UMK sebesar Rp1,3 juta.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer kategori dua (K2) Kabupaten Brebes mendesak Pemda setempat untuk menyesuaikan gaji mereka sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp1,3 juta. Pasalnya, dengan beban kerja yang tinggi, pendapatan yang mereka tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini.

Permintaan itu disampaikan puluhan guru K2 diadvokasi Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes dengan pengurus PGRI setempat saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD Brebes, Selasa (3/5). Perwakilan honorer K2 itu langsung ditemui Ketua Komisi I DPRD Hj Siti Mazkiyah bersama beberapa anggotannya serta perwakilan Komisi IV DPRD.

Audiensi juga dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Pendapatan honorer K2 jauh dari layak, rata-rata hanya 200 hingga 500 ribu perbulan, ini sudah tidak memenuhi standar hidup layak di Kabupaten Brebes.

Sedangkan kebutuhan hidup semakin hari semakin tinggi, kami meminta ada perhatian nasib kami agar bisa disesuaikan dengan UMK di Brebes,” kata Mashudi, Koordinator Daerah (Korda) Forum Honorer K2 Kabupaten Brebes.

Tidak hanya soal penyesuaian pendapatan dengan UMK, mereka juga mendesak adanya jaminan kesehatan sosial dengan diikutkan pada program BPJS. Selain itu, para guru honorer K2 tersebut mendesak agar Pemkab ikut mendorong agar mereka segera diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. “Tapi setidaknya yang prioritas adalah pendapatan kami agar lebih layak lagi untuk menafkahi keluarga,” tuturnya.

Tuntutan penyesuaian gaji sesuai UMK itu mendapat respon baik dari pemangku kebijakan yang ada. Ketua Komisi I DPRD Brebes, Hj Siti Mazkiyah mengatakan, pihaknya merespon baik tuntutan tersebut. Sebab, pendapatan honorer tersebut memang jauh dari layak.

“Kami sangat setuju ada peningkatan kesejahteraan teman-teman K2. Jika memang bisa harus sesuai UMK, tapi kalau APBD tidak cukup tetap harus ada peningkatan pendapatan mereka dari nilai yang mereka terima saat ini,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan, BKD dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan (DPPK) untuk melakukan verifikasi data K2 dan sinkronisasi nilai peningkatan pendapatan mereka. Sehingga, diharapkan dapat masuk dalam APBD tahun 2017.

Namun demikian, nantinya ada klasifikasi dalam pemberian peningkatan kesejahteraan tersebut. Artinya, bagi guru honorer K2 yang mengabdi 1-3 tahun akan mendapat peningkatan kesejahteraan yang besarannya berbeda dengan guru honorer dengan pengabdian hingga 10 tahun. “Secepatanya kami tindaklanjuti tuntutan ini dengan melakukan rapat dengar pendapat bersama instansi terkait,” katanya.

Berita ini bersumber dari Radar Pekalongan
Share:
Read More

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan memberikan gaji bagi tenaga guru honorer setara dengan UMP Provinsi Gorontalo, sebesar Rp 1,8 juta.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan memberikan gaji bagi tenaga guru honorer setara dengan Upah Mimimum Pokok (UMP) Provinsi Gorontalo, sebesar Rp 1,8 juta.

"Ketentuan tersebut nanti akan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang," kata gubernur saat menyerahkan insentif bagi 1.899 guru honorer yang tersebar di 157 sekolah SMA/SMK dan MA serta delapan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Provinsi Gorontalo, Selasa.

Dijelaskanya bahwa sejak tahun 2009, gaji yang diterima tenaga guru honorer tersebut beragam, mulai Rp150 ribu hingga Rp300 ribu, itupun diterimanya setiap tiga bulan (triwulan).

Di awal pemerintahan gubernur dan wagub saat ini, gaji bagi guru honorer terus dinaikan dan sekarang Rp750 ribu serta triwulan kedua nanti akan ditambah menjadi Rp1 juta.

Ia menambahkan, seiring dengan kebijakan tersebut, pihaknya berharap mutu serta kualitas pendidikan untuk terus diperhatikan dan ditingkatkan, apalagi sudah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana kita harus bisa bersaing dengan negara luar.

Gorontalo tidak punya cukup Sumber Daya Alam (SDA), sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Pendidikan Rakyat (Prodira) yang masuk dalam empat program unggulan pemerintah, harus bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa bersaing dengan dunia luar.

"Besar harapan saya pemerataan honor ini bisa berlaku juga bagi guru di tingkat SD dan SMP," katanya.

Namun ketentuan honor bagi sekolah-sekolah tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti yang diatur dalam ketentuan perundangan berlaku.

Berita ini bersumber dari Republika Online
Share:
Read More

Senin, Mei 02, 2016

Proses pengangkatan Bidan PTT harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak termasuk SDM yang terkena kebijakan moratorium. Namun untuk proses pengangkatannya menjadi CPNS tidak bisa serta merta, tetapi harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bapak Presiden sendiri yang mengatakan bahwa kebijakan moratorium tidak dikenakan pada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penegakan hukum. Secara umum aspirasi bidan PTT sudah dalam proses tindak lanjut," kata Yuddy dalam acara Forum Group discussion (FGD) bertajuk Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil Bagi Bidan PTT di Jakarta, Senin (2/5). 

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, sesuai UU ASN, seperti halnya pengangkatan CPNS pada umumnya, proses pengangkatan bidan PTT harus ada proses pendaftaran, pengadaan, seleksi dan penempatan. Saat ini Kementerian PANRB sudah memiliki persetujuan formasi bidan di daerah. “Jangan sampai di pusat sudah disetujui tapi di daerahnya tidak dianggap. Jadi kami harus membuat ikatan, misalnya  dengan melakukan MoU dengan pemerintah daerah," kata Yuddy. 

Hadir dalam acara tersebut Pelindung Bidan Indonesia Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Pratikno, Menkes Nila M. Moeloek. Dalam kesempatan itu, Megawati mndorong agar pemerintah mencarikan solusi terbaik untuk bisa mengangkat bidan PTT menjadi PNS.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno mengatakan, pemerintah sangat ingin memfasilitasi sekaligus mendengar aspirasi para bidan PTT agar permasalahan ini segera selesai. Mantan Rektor UGM itu mengungkapkan, beberapa hari lalu, dia bersama Menteri PANRB dan Menteri Kesehatan sudah membahas hal ini.   “Ada banyak cara yang sudah dipersiapkan. Namun ada beberapa kendala jangka pendek, terutama terkait dengan UU. Kita ingin mencari solusi," kata Pratikno. 

Sementara Menteri Kesehatan Nila M. Moeloek mengatakan, untuk masuk menjadi PNS tidak mudah. Namun, dia bersyukur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo  tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga ahli tidak dimoratorium.  "Kami mengerti , dan kami akan mencoba mencari solusi yang terbaik," kata Nila.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.
Share:
Read More

Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan memberikan 784 SK honor daerah bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 2016.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan memberikan 784 SK honor daerah (honda) bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 2016.

Menurut Bambang, pemberian SK tersebut sebagai langkah Pemkab Tanggamus menyejahterakan para guru yang selama ini berstatus tenaga kerja sukarela (TKS)

"Meskipun belum memadai insentif yang diberikan saat ini, tapi ini awal yang baik. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi," ujar Bambang, Senin (2/5/2016).

Ia pun mengakui TKS guru selama ini sudah memberikan pengabdiannya, meski mendapat insentif dari dana BOS tapi itu tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan.

"Kami sangat perhatian dengan pendidikan, mulai dari sarana, prasarana, dan SDM. Pemberian insentif harus realistis, dan penghasilan sebanding lurus dengan kinerja," ujar Bambang.

Berita ini bersumber dari Tribun Lampung.
Share:
Read More

Pemerintah Kota Salatiga kesulitan untuk mengubah usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui sistem e-formasi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota Salatiga kesulitan untuk mengubah usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui sistem e-formasi yang sudah sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Sebab, jumlah usulan yang disampaikan pada akhir tahun lalu tersebut dinilai telah sesuai pada kebutuhan riil di Pemkot Salatiga saat ini.

”Dengan demikian ketika diminta untuk direvisi, itu membuat kami kesulitan untuk mengubahnya,” jelas Kepala Bagian Humas Setda Kota Salatiga Sri Satuti, Senin (2/5).

Hal itu diungkapkan Sri Satuti menyusul adanya surat dari Kemen PANRB pada akhir April lalu yang meminta kepada para pimpinan instansi pemerintah daerah untuk mengoreksi atau merevisi usulan formasi CPNS 2016.

Permintaan itu disampaikan mengingat apa yang diusulkan melalui e-formasi belum sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menegaskan jika pengadaan atau rekrutmen CPNS tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita.

Sementara yang diusulkan pemda, sekitar 50 persen yang diusulkan untuk jabatan tenaga administrasi.

Dia menjelaskan, berdasarkan data usulan melalui e-formasi, kebutuhan PNS yang dibutuhkan Pemkot Salatiga yakni sekitar 717 formasi CPNS untuk tahun ini. Dari total kebutuhan, mayoritas yang dibutuhkan adalah tenaga administrasi atau berjumlah sekitar 478 formasi, sedangkan kebutuhan tenaga pendidik yakni 163 formasi dan sekitar 76 formasi tenaga kesehatan.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:
Read More

Kemenkes mempersilakan pemerintah daerah untuk memperpanjang atau mengangkat dokter, dokter gigi, dan bidan PTT yang ada di lingkungannya.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersilakan pemerintah daerah untuk memperpanjang atau mengangkat dokter, dokter gigi, dan bidan PTT (pegawai tidak tetap) yang ada di lingkungannya. Proses tersebut dipastikan tidak dipungut biaya.

Program PTT sendiri memang diusung Kemenkes untuk menutup lubang-lubang kurangnya tenaga kesehatan di daerah. Mereka terikat kontrak selama beberapa bulan untuk bekerja dan mengabdi di daerah tersebut. 

Dijelaskan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes Murti Utami, daerah diperbolehkan untuk memperpanjang maupun mengangkat tenaga PTT ini. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

Untuk pengangkatan, dokter dan dokter gigi PTT wajib tercatat telah melakukan perpanjangan kontrak satu kali. Sementara, bidan PTT harus sudah menjalani perpanjangan kontrak sebanyak dua kali.

Ketentuan itu pun, lanjut dia, harus disertai beberapa kriteria lain. Antara lain, masih dibutuhkan oleh pemda, mempunyai kinerja yang baik (dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala Puskesmas dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Kepala Desa setempat), dan bersedia tidak pindah ke Kabupaten/Kota lain selama melaksanakan penugasan (dibuktikan dengan Surat Pernyataan). 

"Alokasi pengangkatan masing-masing daerah adalah sejumlah bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan dua kali di sana. Bila setelah diangkat yang bersangkutan mengundurkan diri dan lainnya, formasi tidak bisa digantikan yang lain," tutur perempuan yang akrab disapa Ami ini.

Soal pengangkatan dan perpanjangan kontrak PTT ini, lanjut dia, sebetulnya telah diatur dalam surat Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/69/2016. Surat juga sudah disampaikan kepada seluruh Kadinkes Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Dalam aturan tersebut pun dijelaskan jelas bahwa proses ini tidak dipungut biaya atau gratis. Sehingga, bila ada oknum yang mengatasnamakan Kemenkes atau Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pungutan dalam proses pengangkatan dan perpanjangan akan langsung ditindak tegas. 

Ami pun meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan.  masyarakat bisa melaporkan tindakan melanggar hukum itu pada pihaknya. pelaporan bisa dilakukan melalui laman inspektorat Jenderal Kemenkes. 

Jika dalam proses penyidikan lebih lanjut ditemukan bukti pemberian imbalan, maka langsung direkomendasikan pada pihak berwajib agar diproses hukum. "Dan tenang saja, identitas pelapor pasti akan dirahasiakan," ungkapnya. 

Tapi, imbuhnya, bila terjadi sebaliknya, pihak PTT yang melakukan aksi suap, maka surat keputusan pengangkatan sebagai PTT akan dibatalkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Minggu, Mei 01, 2016

1.467 Guru Honorer Klaten Terus Berjuang Agar Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.467 guru honorer di Klaten terus merapatkan barisan guna memperjuangkan nasib mereka agar dapat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Di tengah tak pastinya pembukaan pendaftaran CPNS, ribuan guru honorer itu berinisiatif menyerahkan data hasil validasi internal Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Klaten ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bersinar.

Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten saat ini mengaku kekurangan 4.000 tenaga pendidikan dan 1.000 tenaga kesehatan. Kendati kekurangan, Pemkab Klaten tak dapat membuka lowongan cpns. Di samping APBD kabupaten dinilai sudah tak memungkinkan membiayai operasional guru honorer yang akan diangkat cpns, lowongan cpns saat ini masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

“Guru honorer di sini yang tidak lolos saat ujian cpns lalu. Validasi ini inisiatif dari kami sendiri. Hasil validasi ini akan kami serahkan ke BKD Klaten. Kami tahu saat ini Klaten masih kekurangan guru. Kami berharap ketika ada pengisian cpns, kami dapat diprioritaskan untuk diangkat,” kata Ketua FHK2I Klaten, Hasanudin, saat ditemui wartawan di gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klaten, Sabtu (30/4/2016).

Hasanudin mengatakan masa pengabdian guru K2 di Kota Berkisar rata-rata sudah menginjak 15 tahun hingga 27 tahun. Dengan masa pengabdian seperti itu, honor yang diterima terbilang sangat kecil, yakni Rp200.000-Rp400.000.

“Itu bentuk perjuangan kami. Kami tetap semangat dalam menjalankan tugas. Makanya, hasil validasi ini nanti diharapkan bisa memberi informasi ke BKD Klaten. Begitu ada pengisian cpns, kami mestinya termasuk skala prioritas,” katanya.

Hal senada dijelaskan Ketua FHK2I Juwiring, Sriyono. Di Kecamatan Juwiring, jumlah tenaga pendidik honorer mencapai 42 orang. “Di sini, kami merasa senasib sepenanggungan. Kami harus bersatu dalam berjuang [agar diangkat cpns],” katanya.

Salah seorang guru honorer asal Gantiwarno, Dwi Santoso, 46, mengatakan keberadaan guru honorer sangat membantu guru PNS di pinggiran daerah. Jumlah guru honorer jauh lebih banyak dibandingkan guru PNS.

“Di SMPN 3 Gantiwarno, jumlah guru mencapai 37 orang. Guru honorernya di kisaran 60 persen. Pengabdian guru honorer juga sudah luar biasa. Saya pribadi berharap bisa diangkat sebagai CPNS ketika ada pengisian di masa mendatang,” katanya.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:
Read More