Banner728x90

Kamis, 03 September 2015

Diangkat Jadi PNS, Honorer di Kota Banjar Harus Tunggu Tahun 2016

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan tenaga honorer di intansi pemerintahan dan sekolah di Kota Banjar, tampaknya masih harus menunggu sampai tahun 2016 untuk bisa meningkatkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, di tahun 2015 ini pemerintah pusat tidak akan melakukan penerimaan CPNS.

“Hasil konsultasi kami saat berkunjung ke KemenPAN-RB minggu lalu, dipastikan untuk tahun 2015 ini tidak ada penerimaan CPNS, baik dari pelamar umum maupun honorer,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar, Natsir, kepada HR Online, Kamis (03/09/2015).

Keputusan itu, lanjut dia, menyusul kebijakan moratorium CPNS tahun 2015 yang ditetapkan pemerintah pusat. Rekrutmen CPNS akan dibuka kembali pada tahun 2016 mendatang. “Namun, itu pun kalau Pemkot Banjar secara elektronik sudah mengajukan formasi ke MenPAN-RB, baru bisa mendapat kuota CPNS tahun depan,” tukasnya.

Karenanya, kata dia, pihaknya berharap Pemkot Banjar melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk menyusun formasi kebutuhan PNS dan segera menyerahkannya ke pusat. “Sebab tahun ini pemerintah pusat sedang melakukan analisa terhadap data dan menyusun roadmap kepegawaian untuk setiap daerah,” ujarnya.

Konsultasi yang dilakukan DPRD ke Kemenpan RB, tambah dia, dilakukan sebagaimana janjinya untuk ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer di Kota Banjar yang sudah puluhan tahun belum diangkat menjadi PNS.

Berita ini bersumber dari Harapan Rakyat.

Senin, 31 Agustus 2015

KemenPAN-RB saat ini tengah menggodok formulasi pengisian kuota 30 ribu honorer seperti yang tertera dalam PP 56/2012

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meskipun KEMENPAN-RB taat aturan dan akan mentaati keputusan MK yang menolak gugatan tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah tetap punya rasa kemanusiaan juga. Yuddy mengatakan, pihaknya tetap menaati kesepakatan politik dengan Komisi II DPR RI. Di mana salah satunya menyebutkan, kuota 30 ribu honorer K2 yang tidak terisi karena ditinggalkan tenaga bodong akan diisi dengan honorer K2 yang tidak lulus tes tapi memenuhi syarat.

Kuota 30 ribu ini akan tetap diisi honorer K2 tanpa batasan usia (bisa di atas 35 tahun). Hanya saja mekanisme pengajuannya diserahkan ke daerah. Pemda yang akan mengusulkan, siapa-siapa honorer K2 yang masuk kuota 30 ribu itu.

Bagi pemda yang tidak mengusulkan, akan dilewati karena sejak tahun lalu kan sudah dimintakan melakukan verifikasi validasi honorer K2 disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

"KemenPAN-RB juga saat ini tengah menggodok formulasi bagaimana pengisian kuota 30 ribu itu seperti yang tertera dalam PP 56/2012," ujarnya.

Bila 30 ribu honorer K2 diangkat, itu berarti masih ada 409 ribuan yang nasibnya tidak jelas. Menurut Yuddy, ke-409 ribuan honorer itu akan diangkat melalui jalur umum sesuai UU ASN, di mana aturannya adalah usianya maksimal 35 tahun.

"Saya tidak bisa ambil kebijakan yang bertentangan dengan itu. Perlu diingat, UU ASN yang sudah digugat honorer ‎‎itu menurut Mahkamah tidak diskriminatif terhadap tenaga honorer. Pasal-pasal UU ASN tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu mari kita hormati putusan MK tersebut," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Minggu, 30 Agustus 2015

Update Data Penetapan NIP Tanggal 27 Agustus 2015

Update Data Penetapan NIP Tanggal 27 Agustus 2015 :
– Umum 2013 KLIK DISINI
– Umum 2014 KLIK DISINI
– Honorer 2013 KLIK DISINI
– Honorer 2014 KLIK DISINI
Sumber berita : BKN

Sabtu, 29 Agustus 2015

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengajukan kuota 10.000 orang CPNS, untuk dijadikan sebagai tenaga dosen

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengajukan cukup banyak penerimaan calon pegawai negeri sipil, yaitu sebanyak 10.000 orang, untuk dijadikan sebagai tenaga dosen. Pengajuan ini dilakukan mengingat persoalan mutu pendidikan tinggi masih menghadapi persoalan termasuk kekurangan dosen.

"Kuota yang kami ajukan tahun ini, sekitar dua kali lipat dari kuota CPNS dosen 2014," kata Menteri Ristekdikti Muhammad Nasir usai melantik rektor PTN, sejumlah direktur politeknik negeri, dan pejabat di lingkungan Kementerian Ristekdikti di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Nasir menuturkan pada tes CPNS dosen periode 2014, Kemenritekdikti mendapatkan alokasi CPNS dosen baru sebanyak 50 ribu. Menurut mantan rektor Universitas Diponegoro Semarang itu, wajar jika mereka meminta kuota CPNS dosen dalam jumlah besar. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, banyak penegerian kampus swasta atau pendirian kampus negeri baru.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro itu menjelaskan, tahun ini memang pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian rekrutmen CPNS baru. Namun aturan moratorium itu dikecualikan untuk posisi tenaga kesehatan, guru, dan dosen.

Ia menjelaskan jumlah 10 ribu kuota CPNS dosen baru itu masih bersifat usulan Kementerian Ristekdikti ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Nantinya keputusan berapa kuota tetap CPNS baru di Kementerian Ristekdikti, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian PAN-RB.

Kekurangan dosen memang dirasakan sejumlah PTN. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, Sholeh Hidayat yang dilantik kemarin, menuturkan dia juga merasakan kekurangan jumlah dosen PNS. 

"Untuk mencukupi rasio ideal dengan jumlah mahasiswa, akhirnya kami angkat dosen-dosen non-PNS atau kontrak," katanya. Sholeh menuturkan keterbatasan jumlah dosen PNS di antaranya dirasakan di program studi yang laris peminatnya. Seperti pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), ekonomi manajemen, dan akuntansi. Ia berharap Untirta tahun ini mendapatkan kuota dosen CPNS baru.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman membernarkan bahwa ada pengecualian dalam kebijakan moratorium CPNS baru tahun ini. Yakni penghentian rekrutmen dikecualikan untuk tenaga medis dan tenaga pendidikan.

"Namun kuota secara nasional belum bisa ditetapkan saat ini," kata Herman. Herman menjelaskan secara teknis pelaksanaan tes CPNS 2015 masih dalam kajian. Terkait dengan jumlah permintaan kuota dosen CPNS mencapai 10 ribu, Herman mengatakan akan dikaji ulang. Tepatnya dikaitkan dengan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan. Umumnya setiap instansi selalu meminta kuota CPNS lebih besar dari keperluan riilnya.

Berita ini bersumber dari Riaupos.co

Rabu, 26 Agustus 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengisyaratkan membuka penerimaan pegawai negeri sipil pada 2016 yang dilakukan selektif.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil yang dilakukan pada tahun ini tidak akan diperpanjang dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengisyaratkan membuka penerimaan pegawai negeri sipil pada 2016 yang dilakukan selektif.

"Tahun ini memang tidak membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Jika ada PNS yang masuk, maka prosesnya sudah dilakukan tahun sebelumnya. Pembukaan baru dilakukan 2016 secara selektif," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Yogyakarta, Rabu (26/8).

Menurut Menteri Yuddy, penerimaan CPNS pada saat ini berbeda dengan sistem penerimaan sebelumnya yaitu harus didasarkan pada pengajuan dari pejabat pembina kepegawaian. Di Kota Yogyakarta, pengajuan kebutuhan pegawai harus dilakukan oleh wali kota.

Wali kota menyampaikan desain kepegawaian selama lima tahun yang didalamnya sudah dirinci kebutuhan pegawai setiap tahunnya, seperti jumlah, formasi yang dibutuhkan termasuk jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.

"Kebutuhan pegawai tersebut dapat disampaikan ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-formasi atau disampaikan langsung dengan 'hard copy'," katanya.

Rekrutmen calon pegawai negeri sipil akan tetap dilakukan melalui serangkaian seleksi seperti tes kemampuan dasar. Pegawai honorer yang memenuhi syarat seperti berusia kurang dari 35 tahun diperbolehkan mengikuti tes tersebut.

"Sedangkan pegawai yang sudah berusia lebih dari 35 tahun bisa bersaing apabila ada kekosongan. Kami pun tidak harus memaksakan mengisi semua kekosongan apabila jumlah pegawai yang memenuhi syarat ternyata kurang," katanya.

Menteri Yuddy menambahkan, tidak akan ada lagi pegawai di lingkungan pemerintah yang berstatus sebagai tenaga bantu, honorer atau pegawai tidak tetap. Pemerintah hanya akan mengatur aparatur sipil negara yang di dalamnya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Pemerintah yang sangat membutuhkan ahli, seperti ahli komputer bisa mengangkat melalui P3K, atau kepala badan bisa diangkat sebagai P3K," katanya.

Berdasarkan data Kementerian PAN dan RB, total jumlah pegawai negeri sipil mencapai sekitar 4,3 juta orang ditambah 525.000 anggota TNI dan 423.000 dari kepolisian sehingga total pegawai terctatat sebanyak 5,5 juta orang.

Pegawai tersebut menyedot sekitar 41 persen anggaran belanja pegawai dan apabila ada rekrutmen baru maka anggaran yang terserap untuk belanja bisa mencapai 70 persen.

"Sehingga, anggaran untuk kepentingan pembangunan hanya kurang dari 30 persen. Oleh karena itu, tahun ini dilakukan moratorium sekaligus untuk menata sistem kepegawaian," katanya.

Berita ini bersumber dari Suara Pembaruan.

Minggu, 23 Agustus 2015

TKB DIANGGAP MASIH KURANG TRANSPARAN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Sistem Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan CAT dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah banyak diapresiasi dan diakui berbagai pihak karena sangat transparan. Namun, dalam tahap selanjutnya yakni Tes Kompetensi Bidang (TKB) dirasa masih belum memuaskan banyak pihak, bahkan cenderung dipandang adanya celah untuk dapat “diatur”. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya laporan pada tes CPNS tahun 2014 terhadap kejanggalan hasil tes TKB. 

Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Soal TKB yang diselenggarakan di Yogyakarta ini, menjadi satu bagian penting untuk menyempurnakan sistem rekruitmen pada tahun 2014. “Saya berharap bila dimungkinkan TKB ini bisa menggunakan aplikasi yang sama transparan dan objektifnya dengan TKD,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji saat membuka rakor, Sabtu (22/08).

Atmaji menambahkan bahwa K/L/Pemda perlu menyamakan persepsi dan pemahaman untukmelaksanakan seluruh rangkaian tahapan rekruitmen ASN untuk dilakukan secara transparan, objektif dan adil sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN.

Salah satu ujung tombak reformasi birokrasi di bidang SDM yang paling efektif adalah reformasi sistem rekruitmen pegawai. “Saya berharapsaudara-saudara dapat memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif guna lebih menyempurnakan yang akan digunakan dalam kebijakan rekruitmen Calon ASN tahun 2015/2016,” katanya.

Oleh karenanya perbaikan dan pengembangan sistem rekruitmen pada setiap tahapannya harus menjadi perhatian bersama. “Pelaksanaan rekrutmen untuk tahun depan bisa dipersiapkan dari sekarang, dengan cara ini, semoga kita mendapatkan anak bangsa terbaik,” imbuh Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.

Jumat, 21 Agustus 2015

Menyikapi PERKALAN Nomor 10 Tahun 2015. "Lantas yang sudah prajab bagaimana?"

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman penyelenggraan Diklat Prajabatan bagi CPNS yang terbaru melalui Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2. Dengan demikian Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 yang telah dijadikan dasar untuk penyelenggaraan prajabatan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

LALU APA YANG BERBEDA?

Sebagai peraturan yang baru, tentu terdapat hal yang baru dan berbeda. Perbedaan mendasar terletak dalam jumlah waktu prajabatan, yang sebelumnya berjumlah 6 hari atau setara dengan 69 JPL berubah menjadi 7 hari atau setara dengn 78 JPL. Adapun dari segi materi terdapat beberapa materi yang masih sama, berubah namun secara umum substansinya sama dan sama sekali baru. Adapun materi yang masih sama antara lain, Pembukaan dan Penutupan, Dinamika Kelompok, Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pola Pikir ASN Sebagai Pelayan Prima. Materi yang baru namun secara substansi sama antara lain overview kebijakan penyelenggaran diklat yang sebelumnya pengarahan program dan evaluasi pemahaman yang semula ujian akhir. Sedangkan mata diklat yang benar-benar baru adalah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan review penyelenggaran diklat.

BAGAIMANA KITA MENYIKAPINYA?

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai salah satu fungsi dalam pembinaan, penjaminan mutu dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. Oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara salah satunya adalah diklat prajabatan harus mengacu pada peraturan yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dengan adanya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul maupun peserta harus menyikapinya dengan melaksanakan ketentuan tersebut. Melakukan penyesuaian baik dari kepesertaan, kesiapan anggaran dan lokasi prajabatan maupun kesiapan dalam penerapan kurikulum Diklat Prajabatan yang baru. Kalimat "mereka pada beruntung" tidak perlu disampaikan mengingat pada intinya perubahan kurikulum tersebut memiliki kelebihan dan tidak ada peserta yang dirugikan.

BAGAIMANA PESERTA YANG SUDAH MENGIKUTI PRAJABATAN?

Dalam pasal 3 disampaikan bahwa penyelenggaraan prajabatan sampai dengan tanggal 31 Juli masih mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014. Dengan demikian peraturan yang baru tidak mempengaruhi Diklat Prajabatan untuk angkatan pertama sampai angkatan delapan. Untuk peserta Diklat Prajabatan angkatan sembilan dan sepuluh, berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Kepegawaian Daerah se-D.I. Yogyakarta dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemda D.I. Yogyakarta, pada hari Rabu, 19 Agustus 2015, diputuskan bahwa penyelenggaraan diklat yang sudah/telah berjalan tetap mengacu pada peraturan yang lama. Sedangkan penyelenggaraan diklat yang belum berjalan harus mengacu pada peraturan yang baru dengan segala konsekuensinya.

Berita ini bersumber dari BKD Bantul

Data Update Penetapan NIP per tanggal 20 Agustus 2015

Sahabat pembaca Info Honorer, berikut ini data update penetapan NIP per tanggal 20 Agustus 2015 .



Sumber : Twitter BKN RI

Kamis, 20 Agustus 2015

Pola penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan pemerintah akan bergeser dari based on recruitment ke based on requirement.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pola penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan pemerintah akan bergeser dari based on recruitment ke based on requirement. Proses seleksi tidak lagi didasarkan pada pengerahan/usulan yang sifatnya kuantitatif, tetapi pada kebutuhan objektif instansi yang secara kualitatif akuntabel. Demikian disampaikan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi saat menyampaikan ceramah umum dihadapan para Sekda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (20/8).

Pada ceramah umum yang bertema Kebijakan Nasional Pengelolaan ASN yg Profesional dan Berintegritas tersebut, Yuddy meminta instansi daerah segera merapikan pola pengajuan kebutuhan formasi pegawai, "Saya harap para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera menyampaikan desain dan analisis kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, berdasarkan kebutuhan objektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kirimkan melalui  e-formasi," kata Yuddy.

Termasuk untuk menentukan berapa jumlah formasi Praja IPDN, harus berdasarkan analisis kebutuhan objektif. "Karena itu, silakan saudara identifikasi berapa kebutuhan pegawai dengan kualifikasi berasal dari lulusan IPDN," kata Yuddy.

Dalam paparannya, Yuddy yang didampingi Rektor IPDN, Prof Dr. Drs H. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH, juga menyampaikan teknis pelaksanaan tes dalam rangka seleksi CPNS kini lebih ketat, transparan dan memangkas praktik manipulatif melalui penggunaan Computer Assited Test (CAT). "Dengan sistem CAT, semua memiliki peluang yang sama. Yang menentukan kelulusan adalah kompetensi yang bersangkutan," imbuhnya.

Yuddy juga menekankan, selain fase penerimaan pegawai, semua tahapan manajemen pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN harus diperhatikan, baik pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin dan etika, maupun pensiun.

Menurutnya, manajemen ASN yang berbasis sistem merit menjadi sangat penting di tengah persaingan global yang membutuhkan dukungan pegawai handal untuk mendorong akselerasi pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian.

Terkait dengan moratorium, Yuddy menjelaskan bahwa tidak semuanya akan terkena moratorium. "Untuk formasi guru, tenaga kesehatan, penegak hukum, serta penerimaan cpns yang berasal dari sekolah kedinasan, tetap akan berjalan." tambah Yuddy.

Berita ini bersumber dari KEMENTERIAN PAN-RB.