Info Honorer, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Guru honorer K2 tetap akan mendapat prioritas dalam rekrutmen PPPK 2019 tahap kedua.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa guru honorer K2 tetap akan mendapat prioritas dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap kedua.

Menurut Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, pihaknya telah memberikan usulan kepada pemerintah agar 12 ribu guru honorer K2 yang ikut tes PPPK tahap satu dan punya sertifikasi tapi tidak lulus, akan diprioritaskan pada seleksi tahap dua.

"12 ribu guru ini sudah punya sertifikasi tapi tidak lulus karena passing grade-nya tidak terpenuhi makanya PGRI usulkan agar rekrutmen tahap dua tidak usah dites lagi," ujar Unifah di Kantor PB PGRI Jakarta, Selasa (21/5).

Hal kedua yang diusulkan adalah sistem perangkingan. Menurut Unifah, pihaknya sudah mengusulkan kepada Wapres Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana agar dalam rekrutmen PPPK tahap dua diberlakukan sistem perangkingan.

Dia mencontohkan, ketika guru honorer K2 ikut tes PPPK dan ternyata banyak yang tidak lulus karena gagal passing grade, maka untuk memenuhi kuota, dipakai sistem perangkingan. Ini seperti yang dilakukan dalam rekrutmen CPNS 2018.

"Intinya pemerintah ingin menyelesaikan masalah honorer K2 makanya usulan PGRI ini akan diakomodir pemerintah. Harapan kami sih ada dua. Pertama, kelulusan PPPK berdasarkan perangkingan. Kedua, yang tidak lulus tes PPPK tahap satu bisa diangkut di tahap dua tanpa tes lagi," bebernya.

Unifah memprediksikan, rekrutmen PPPK tahap dua akan dimulai Juli - Agustus mendatang. Setelah itu baru rekrutmen CPNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019

Unduh dokumen lengkap klik di sini

20190520 Kebutuhan ASN2019 Page 1
20190520 Kebutuhan ASN2019 Page 2
Sumber berita : KEMENPANRB
Share:

PGRI Minta Nilai Ambang Batas Penerimaan Pegawai Setara PNS Direvisi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluhkan nilai ambang batas atau passing grade dalam tes yang tinggi dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). PGRI meminta nilai disesuaikan dengan kemampuan guru honorer.

"Passing grade banyak yang tidak lolos. Misal sudah lolos sertifikasi tapi tidak lolos masak iya. Kalau tidak 65 diturunkan dengan logika yang wajar," kata Ketua PGRI Unifah Rosyidi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Unifah meminta nilai ambang batas disamakan dengan nilai ujian nasional (UN). Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masa kerja guru honorer.

"Keinginan kami diurutkan berdasarkan kebutuhan daerah, paling tidak disamakan dengan UN dengan mempertimbangkan masa kerja mereka," ucapnya.

Unifah hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Unifah menyerahkan kajian pendidikan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah selama lima tahun.

"Kami membicarakan agenda organisasi dan juga membicarakan pemikiran kami dalam pembangunan SDM ke depan. Kami ketahui bahwa pemerintah akan memberikan perhatian kepada SDM dan kami membuat semacam paper, semacam paparan yang kami serahkan bagaimana PGRI memandang bahwa ke depan kemajuan pendidikan di Indonesia di revolusi Industri 4.0 ini seperti apa," ujar Unifah.

Selain itu, Unifah juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia Barat, Timur dan Tengah. Dia mendapat masukan dari JK terkait penyebab ketimpangan tersebut.

"Pak JK sangat positif, dan Pak JK juga melihat apa sih sebenarnya yang menimbulkan disparitas antara timur dan barat. Dan ternyata Pak JK itu budaya belajar, jadi kami kemudian merespons," ucap Unifah.

Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.

"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1).

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Imbauan Pak Menteri untuk Honorer K2 yang Pengin Mendapat THR seperti PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, THR yang akan dibayarkan pada akhir Mei ini hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Namun, mengingat PPPK hasil seleksi 2019 masih dalam tahap proses pemberkasan NIP (nomor induk pegawai), maka tahun ini belum bisa menikmatinya.

THR akan dinikmati ketika PPPK sudah mengantongi NIP serta SK dari kepala daerah. Sedangkan PNS baru rekrutmen 2018, sudah bisa menikmati THR dengan catatan telah mengantongi SK karena dihitung TMT-nya (terhitung mulai tanggal).

Bagaimana dengan honorer K2 maupun nonkategori? Menurut Menteri Syafruddin, dalam UU ASN, tidak ada aturan yang menjadi payung hukum bagi mereka untuk menerima THR.

"Kalau sesuai aturan enggak ada THR bagi honorer K2 maupun nonkategori. Yang ada hanya untuk PNS dan PPPK," kata Menteri Syafruddin di Jakarta, Minggu (19/5).

Walaupun tidak ada aturannya, Menteri Syafruddin menyebutkan, bisa saja honorer mendapatkan THR dari instansi mana dia bekerja. Misalnya ada kebijakan khusus dari pimpinan instansi untuk memberikan THR.

"Pemberian THR bagi honorer K2 maupun nonkategori tergantung kebijakan instansi masing-masing. Apakah menyisihkan sebagian THR-nya untuk honorernya atau kebijakan lainnya. Karena ada juga daerah yang mau memberikan THR bagi honorer seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya," bebernya.

Mantan wakapolri ini pun mengajak seluruh honorer K2 maupun nonkategori untuk tidak melewatkan momentum penerimaan PPPK tahap dua nanti. Ini agar mereka bisa menikmati berbagai tunjangan setara PNS.

"Pemerintah mau buka lagi nih tahap dua. Manfaatkan itu agar saat lebaran bisa merasakan THR juga," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kebijakan THR Honorer Diserahkan ke Daerah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga honorer kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Pemerintah pusat tidak mengatur kebijakan THR untuk tenaga honorer. Pemerintah pusat menegaskan bahwa yang diatur berkaitan dengan THR hanya untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Itu daerah masing-masing. Kita tidak mengatur sampai ke sana. Karena yang diatur adalah ASN,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo kemarin.

Dia mengatakan sebenarnya pengangkatan tenaga honorer sudah tidak boleh. Namun menurutnya adanya perekrutan tenaga honorer karena kebutuhan pegawai.

Seperti diketahui pemerintah sempat melakukan moratorium penerimaan ASN. “Itu diatur oleh daerah, namun juga diatur oleh ketentuan. Makanya di dalam PP 11/2017 sudah tidak ada lagi honorer, adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ungkap Hadi.

Hadi Prabowo mengungkapkan akan terus mendorong agar daerah menjalankan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN. Dengan begitu PPPK dapat diterapkan secara bertahap.

“Kedepan harus begitu. Ini memang secara bertahap ada daerah yang sudah mengaplikasikan kaitannya dengan pegawai dengan perjanjian kerja. (Saat ini) ada yang masih sifatnya honorer, ada yang masih namanya supporting staff,“ paparnya.

Lebih lanjut berkaitan dengan THR PNS, Hadi memastikan tidak akan ada keterlambatan pencairan.

“Kebijakan dari pemerintah pusat paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini sesuai dengan PP Nomor 36/2019 tentang THR. Nanti juga akan ada surat edaran Mendagri dan petunjuk sesuai dengan Permenkeu No 58 akan di bayar kan paling cepat 24 Mei mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya pun pemerintah menjamin bahwa THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak akan molor walaupun ada revisi terhadap PP Nomor 36/2019 tentang THR Pasal 10 ayat 2.

Sebenarnya revisi tersebut bertujuan agar tidak ada potensi molor dalam pencairan THR. Sebagai ketentuan di Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan pencairan THR diatur dalam peraturan daerah (perda).

Adapun proses pembuatan perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah mengirimkan surat kepada Menteri Penda ya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan revisi PP 36/2019.

“Oh, itu kan (surat) intern saja. Untuk antisipasi saja kan boleh. Tidak perlu diperinci. Jangan sampai disalahkan pemerintah gitu aja,” katanya.

Tjahjo yakin bahwa pencairan THR tidak akan mengalami keterlambatan. Apalagi daerah dipastikan sudah menganggarkan alokasi THR PNS di APBD.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Kemenag Buka Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam kembali membuka rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan dikirim ke daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) ini menjadi salah satu program unggulan Kemenag dalam rangka memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dengan mengirimkan guru-guru fresh graduate.

Pendaftaran bina kawasan dibuka mulai 13 Mei hingga 10 Juni 2019. Sebanyak 50 peserta calon guru PAI akan dipilih untuk ditempatkan di 24 provinsi sasaran di seluruh Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Direktur PAI, Rohmat Mulyana, menyebutkan bahwa penetapan 24 provinsi tersebut masih dalam proses seleksi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan sebaran peserta bina kawasan di daerah sasaran.  “Angkatan pertama sebaran Bina Kawasan tahun 2017 ada di 19 Provinsi, tahun ini akan kembali dikaji oleh tim agar ada pengembangan di daerah lain. Ini masih dalam proses koordinasi dengan daerah,” ujar Rohmat di Jakarta, Senin (13/05).

Kemenag memberikan kesempatan kepada peserta bina kawasan angkatan pertama yang berminat untuk mengikuti program ini kembali. Menurut Rohmat, kesempatan ini diharapkan agar pengembangan di daerah sasaran berjalan maksimal serta dapat menjadi pembimbing bagi peserta baru.

“Kami memberikan kesempatan pada peserta bina kawasan angkatan sebelumnya untuk mengikuti kembali, maksimal 2 tahun. Untuk penetapan daerah sasaran akan ditentukan oleh tim,” terang Rohmat.

Proses seleksi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: seleksi adminstrasi dan seleksi wawancara.  Dua tahapan seleksi ini wajib diikuti peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis keberangkatan. Pelaksanaan seleksi adminitrasi dijadwalkan pada 11 - 16 Juni 2019, sedangkan pelaksanaan seleksi wawancara dijadwalkan pada 20 - 21 Juni 2019.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PAI, Nasri, menjelaskan, proses seleksi ini akan dilakukan berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya yaitu dengan pemanfaatan aplikasi daring yang tersedia.

“Proses seleksi tahun ini akan kita coba dengan sistem daring. Kalau seleksi tahun kemarin kan peserta dengan tim bertatap muka langsung, untuk efisiensi waktu dan finansial maka kita laksanakan secara online,” ujar Nasri. 


Share:

100.000 Lowongan CPNS Dibuka Oktober, Siapkan Syarat Ini!

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus menyiapkan dirinya. Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 100 ribu formasi di Oktober 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, lowongan CPNS ini dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan. Seluruh Indonesia," ujarnya dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kemarin (9/5/2019)

Syafruddin menjelaskan, nantinya lowongan CPNS ini akan dibuka pada paruh kedua tahun ini. 

"Itu nanti kuartal ke III-2019. Ya kira-kira Oktoberlah, kuartal ke III itu," jelasnya.

Namun, ia belum bisa memerinci lebih detail mengenai pembukaan lowongan CPNS ini. Pasalnya rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut.

"100 ribu (formasi) seluruhnya tapi kan belum diatur," kata dia.

Namun, sebelum dibuka ada baiknya mempersiapkan syarat-syarat ini.

Syarat-syarat Dokumen CPNS

Hal-hal yang harus disiapkan ini tertuang dalam syarat pendaftaran CPNS tahun lalu yang memang tak jauh berbeda tiap tahunnya.

Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Dokumen tersebut terdiri dari :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Pas foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar

Jika sudah resmi dibuka. Maka pelamar harus masuk ke portal SSCN  dalam alamat https://sscn.bkn.go.id tapi nanti dulu, setelah ada pengumuman CPNS dibuka. 

Mari ditunggu bersama lowongan tersebut dibuka.

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia
Share:

Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pastikan Skema SKB Pada Seleksi Mendatang Lebih Baik, Panselnas Gulirkan Peraturan BKN Sebagai Panduan Instansi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berkaca pada sejumlah kendala pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dihadapi pelamar pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Tim inti Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengadakan diskusi kerja bahas substansi panduan penyusunan soal SKB yang akan diterbitkan melalui Peraturan BKN.

Kepala Pusat Pengembangan Rekrutmen ASN (PPSR) Heri Susilowati saat memimpin rapat kerja itu menyebutkan penggarapan Peraturan BKN tentang pedoman penyusunan soal SKB dilatarbelakangi dengan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SKB pada seleksi sebelumnya, misalnya menyangkut relevansi pengelompokan rumpun jabatan dengan soal SKB yang disediakan.

“Pelaksanaan SKB sebelumnya menuai sejumlah kritik bahkan dari pelamar langsung yang mengeluhkan soal SKB, bahkan pihak Ombudsman RI sempat meminta keterangan Panselnas perihal materi SKB. Untuk itu kita harus buat standar/ketentuan yang mengatur skema SKB lewat Peraturan BKN ini, mulai dari panduan penyusunan materi, sistem keterbacaan, dan pengoptimalannya di aplikasi Computer Assisted Test (CAT), kalau ini rampung segera bisa digunakan dalam persiapan seleksi ASN 2019,” imbuhnya.

Berkomentar senada, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf juga mengakui sejumlah kendala yang ditemukan dalam materi SKB pada seleksi sebelumnya. Menurutnya, aspek kualitas pada soal SKB sebelumnya masih minim, bahkan beberapa instansi pembina jabatan fungsional kesannya tidak siap dari sisi kelengkapan soal dan pilihan jawaban.

“Ada sejumlah soal dengan pertanyaan yang tidak relevan dengan pilihan jawaban, soal berulang, sampai ditemukannya soal yang berkaitan dengan sebelumnya padahal soal diacak oleh sistem CAT. Banyak pelamar juga mengeluhkan kesulitan menjawab soal SKB karena ternyata materi yang ditanyakan tidak sesuai dengan bidang Pendidikan peserta,” terangnya saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BKN tentang Pedoman Penyusunan dan Pengintegrasian Soal Seleksi Kompetensi Bidang ke dalam sistem CAT pada Rabu, (08/05/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Maka dari itu Sestama BKN merekomendasikan pedoman penyusunan soal SKB untuk instansi, khususnya instansi pembina jabatan fungsional. Ia berpendapat dengan adanya panduan lewat Peraturan BKN ini paling tidak bisa mengarahkan instansi membuat soal sesuai dengan ketentuan, instansi juga terarah dari aspek waktu perencanaan, penyusunan sampai penelaah soal SKB sehingga penyerahan soal ke Panselnas dilakukan tepat waktu.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Tenaga Honorer K2 Bantul Pertanyakan Nasib Insentif Honor Mereka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer kategori 2 atau K2 mempertanyakan kejelasan pencairan insentif honor mereka di triwulan I tahun ini. Hal itu pula yang menyebabkan mereka belum bisa merasakan kenaikan insentif honorer tahun ini.

"Katanya April sudah cair semua tapi ini sudah Mei ditunggu-tunggu belum cair juga, " kata Ida Nursanti, salah satu tenaga honorer K2 kepada Harianjogja.com, Rabu (8/5/2019).

Ida berharap insentif segera dicairkan karena insentif tersebut merupakan penghasilan pokok para honorer. Akibat terlambatnya pencairan insentif, Ida sempat kerepotan saat mengurus pemberkasan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Guru honorer di SD Trirenggo Bantul ini mengaku selama ini mengandalkan insentif untuk kebutujan sehari-hari. Dia menerima insentif dari sekolah Rp500.000 per bulan dan Rp650.000 per bilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) Bantul yang dibayarkan tiap tiga bulan.

Seperti diketahui, tahun ini Disdikpora sudah memastikan ada kenaikan insentif honorer secara berjenjang. Untuk honorer K2 yang SK pengangkatannya maksimal Januari 2005, insentif bulanannya naik dari Rp650.000 menjadi Rp1,5 juta. Sedangkan tenaga honorer grade dua atau SK pengangkatannya maksimal 2007 naik dari Rp450.000 menjadi Rp1 juta.

Sementara honorer grade tiga atau yang diangkat maksimal 2013 naik dari Rp250.000 menjadi Rp400.000 dan honorer grade empat atau yang diangkat 2014-2018 naik dari Rp200.000 menjadi Rp350.000.

Sekretaris Disdikpora, Daeng Daeda, saat dimintai konfirmasi mengatakan keterlambatan pencairan insentif karena persoalan asministrasi. "Karena harus verifikasi ulang guru tidak tetap karena ada yang pensiun jadi perlu verifikasi lagi, " kata Daeng.

Dia mengatakan keterlambatan tidak terjadi semua honorer, karena honorer di tingkat SMP dan Taman Kanak-kanak sudah cair tepat waktu sehingga tinggal honorer di tingkat sekolah dasar.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, Pemprov NTB Segera Lakukan Pemberkasan 234 Eks Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, maka Pemprov akan melakukan pemberkasan terhadap 234 eks honorer yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu.

‘’Soal P3K sudah jelas. Cuma tinggal pemberkasan. Ini tergantung seluruhnya di pusat,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Fathur menjelaskan, adanya kekeliruan data sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Data-data eks honorer K2 yang masuk ke provinsi sudah dilakukan relokasi ke kabupaten/kota. Ia menyebutkan, sebanyak 234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi beberapa waktu lalu, sebanyak itulah kuota P3K Pemprov NTB.

‘’234 kuota P3K Pemprov. Data yang keliru sudah disesuaikan. Kita juga menunggu apa yang menjadi keputusan di pusat,’’ terangnya.

Diketahui, pengumuman hasil seleksi P3K NTB belum ke luar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama Pemda melakukan validasi verifikasi dan validasi data.

Pasalnya, banyak data eks tenaga honorer K2 yang ikut seleksi P3K, Februari lalu yang masih keliru.

Berita ini bersumber dari Suara NTB
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Arsip Blog

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.