Selasa, Juni 21, 2016

Dengan adanya revisi UU ASN, peluang penyelesaian honorer kategori dua (K2) makin terbuka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya resmi masuk Prolegnas 2016. Keputusan ini disepakati DPR dan pemerintah dalam sidang paripurna DPR RI, Senin (20/6).

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo dalam laporannya menyebutkan, sesuai kesepakatan awal penyusunan RUU Prioritas 2016 sebanyak 40 RUU. Namun DPR dan pemerintah juga bersepakat membuka peluang perubahan prolegnas 2016.

"Ada 10 RUU terdiri dari 5 RUU usul insiatif DPR yakni RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," bebernya.

Sedangkan 5 RUU lainnya  merupakan usulan pemerintah adalah RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, dan RUU tentang Kepalangmerahan.

Dihubungi terpisah, Bambang Riyanto, kapoksi Baleg  menegaskan, dengan adanya revisi UU ASN, peluang penyelesaian honorer kategori dua (K2) makin terbuka. 

UU ASN direvisi untuk memasukkan pengaturan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Senin, Juni 20, 2016

10 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016, salah satunya adalah Revisi UU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa 10 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016, salah satunya adalah Revisi UU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah disepakati pada saat Sidang Paripurna DPR RI, Senin (20/6).

Anggota Badan Legislatif (Baleg), Rieke Diah Pitaloka, meminta dukungan kepada pimpinan DPR RI untuk mengirim surat resmi kepada pemerintah yang isinya meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proses rekrutmen dan seleksi CPNS, terutama bagi pekerja berstatus honorer dan pegawai tidak tetap yang telah mengabdi pada negara di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia menuturkan, UU ASN saat ini memiliki kelemahan pokok dalam pengaturan normanya, yaitu tidak memuat ketentuan peralihan dari pengaturan yang lama ke pengaturan yang baru. Salah satu yang krusial adalah tidak adanya ketentuan tentang tenaga honorer dan pegawai tidak tetap di pemerintahan.

"Padahal mereka sudah bekerja bahkan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status kerja dari pemerintah," tuturnya.

Menurutnya, dengan tidak adanya peraturan peralihan dalam UU ASN berakibat terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian, proses rekrutmen dan seleksi CPNS yang sedang berlangsung saat ini secara hukum dapat dikatakan tidak memiliki dasar dan payung hukum.

Oleh karenanya, ia meminta komitmen pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR menyelesaikan secepat mungkin revisi atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, agar ke depan seluruh proses rekrutmen dan seleksi CPNS khususnya yang berstatus honorer dan pekerja tidak tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berkeadilan.

"Saya meyakini bahwa pemerintah, khususnya Menpan RB sangat memahami bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh dirinya sebagai Menteri harus memiliki dasar hukum, bukan karena subyektifitas atau masukan berbagai pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Berita ini bersumber dari Jitunews.
Share:
Read More

Minggu, Juni 19, 2016

Jadi tidaknya Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dimasukkan dalam prolegnas 2016 akan diputuskan dalam sidang paripurna.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa jadi tidaknya Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dimasukkan dalam prolegnas 2016 akan diputuskan dalam sidang paripurna. Seharusnya, jadwal sidang paripurna digelar Kamis (16/6), namun ditunda Senin (20/6) besok.

"Jadi jadwalnya besok itu ada 10 prioritas DPR yang akan diputuskan dalam Sidang Paripurna. Salah satunya adalah revisi UU ASN," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Minggu (19/6).

Dia mengaku optimistis seluruh fraksi akan menyetujui revisi UU ASN masuk prolegnas 2016. Pasalnya, sebagai wakil rakyat sudah tentu para anggota dewan sudah mendengar keluhan honorer K2.

"Saya yakin akan disetujui untuk dibahas. Karena 500-an anggota DPR itu pasti menerima keluhan dari honorer K2," ujar Bambang yang juga kapoksi Baleg DPR RI.

Politikus Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, bila seluruh anggota DPR setuju, satu pintu penyelesaian honorer K2 sudah terbuka. Revisi menyangkut batasan usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Sebab tidak ada cara lain lagi untuk mengangkat honorer K2 selain revisi UU ASN.

"Kalau mau harapkan Perpres, tidak ada harapan lagi. Saya mohon doa seluruh honorer K2 agar para wakil rakyat di DPR bisa mengambil keputusan yang memihak kepada honorer," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Sabtu, Juni 18, 2016

Jadwal Penting Pendaftaran SM-3T Angkatan V

NO.KEGIATANWAKTU
1Pendaftaran Peserta secara on-Line16 Juni 2016 – 4 Juli 2016 pukul 23:59 WIB
2Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman jadwal tes online13 Juli 2016
3Tes Seleksi (secara online)21 – 22 Juli 2016
4Pengumuman hasil tes seleksi dan undangan wawancara di LPTK25 Juli 2016
5Seleksi Wawancara di LPTK1-3 Agustus 2016
6Pengumuman Hhasil Seleksi Wawancara dan Pemanggilan Prakondisi5 Agustus 2016
7Prakondisi15-31 Agustus 2016
Sumber : Sistem Rekrutmen Peserta PPG Dirjen Dikti.
Share:
Read More

Jumat, Juni 17, 2016

DISTRIBUSI TAK MERATA, DAERAH MERASA KURANG GURU DAN TENAGA KESEHATAN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa perhatian pemerintah terhadap keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sangat serius. Pasalnya, masih banyak daerah-daerah yang mengeluhkan kurangnya ketersediaan kedua profesi tersebut.

Seperti di Kabupaten Garut. Dari 69 puskesmas yang ada hanya 72 dokter yang bertugas. Artinya, masing-masing puskesmas hanya memiliki satu orang dokter.

"Untuk tenaga dokternya di sini ada 20 dan 40 spesialis. Sedangkan bidan masing-masing puskesmas memiliki satu bidan," kata Bupati Garu Rudy Gunawan. 

Sementara untuk tenaga pendidik, tahun ini ada sekitar 800 guru yang akan pensiun. "Untuk tenaga guru kami sudah mengajukan ke Pak Menpan jumlah yang kami butuhkan," kata Rudy.

Tidak hanya di Garut, Kabupaten Tasik, Provinsi Banten dan sejumlah daerah yang pernah dikunjungi oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi pun kerap mengeluhkan kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. 

Menurut Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, kurangnya tenaga guru dan tenaga kesehatan disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya mengenai distribusi tenaga yang tidak merata. Dikatakan, untuk tenaga kesehatan di setiap Puskesmas idealnya yaitu satu banding dua yaitu satu puskesmas ada dua dokter. "Idealnya dokter di puskesmas memang dua orang," katanya.

Dia pun meminta agar pejabat setempat sebaiknya mendata ulang tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing. Setelah itu, pastikan bahwa distribusinya dilakukan dengan baik. "Cek dan ricek daerah-daerah yang paling terpencil untuk memastikan bahwa distribusinya dilakukan secara tepat, jangan banyak di kota tapi ngga ada di daerah terpencil," kata Yuddy. 

Dia meminta Pemda untuk mengajukan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ke pemerintah pusat. Menurutnya, utamakan tenaga-tenaga yang sudah lama mengabdi atau bekerja di bidang tersebut.

"Yakinkan pada mereka bahwa pemerintah pasti akan meluluskan mereka tetapi tetap harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Testing yang ada hanya untuk memastikan peringkat mereka, sebagai pertimbangan anggaran, tetapi tetap akan diluluskan," kata Yuddy. 

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.
Share:
Read More

Selasa, Juni 07, 2016

Peluang honorer kategori dua (K2) diangkat menjadi CPNS terbuka menyusul masuknya agenda revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Prolegnas 2016.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa peluang ratusan ribu honorer kategori dua (K2) diangkat menjadi CPNS terbuka menyusul masuknya agenda revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Prolegnas 2016.

"Alhamdulillah, revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2016. Revisi UU ASN masuk di urutan kedua priotas‎," ungkap Bambang Riyanto, kapoksi Badan Legislasi (Baleg) DPR kepada JPNN, Selasa (7/6).

Dia menyebutkan, dengan masuk ke Prolegnas 2016, berarti pembahasan revisi UU ASN bisa dilakukan dengan cepat.  Terlebih hanya beberapa pasal saja yang direvisi. Antara lain batasan usia maksimal 35 sebagai syarat bisa menjadi CPNS.

"Yang jadi kendala kan usia 35 tahun itu, nah di revisi nanti akan kami tiadakan pembatasan usia untuk honorer K2," ucapnya.

Dia yakin revisi akan berlangsung cepat karena seluruh fraksi punya komitmen kuat menyelesaikan masalah honorer K2.

"Barangkali ini jadi hadiah Ramadaan untuk teman-teman honorer K2. Sebab, dengan adanya revisi, payung hukum honorer K2 akan semakin cepat dibuat. Jadi tidak ada yang mustahil bila kita berusaha dan meminta restu Gusti Allah," tegasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

DPR dan Pemerintah Sepakati 10 RUU Perubahan Prolegnas 2016

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Rapat kerja Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati 10 rancangan undang-undang baru pada perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.

Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo dan dihadiri 27 anggota Baleg serta Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly dan jajarannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (6/6/2016).

10 RUU baru yang masuk dalam perubahan Prolegnas 2016 meliputi lima RUU usul inisiatif DPR serta lima RUU lainnya adalah usul dari pemerintah.

Kelima RUU usul inisiatif DPR meliputi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU revisi UU Aparat Sipil Negara, RUU tentang Kepariwisataan, RUU revisi UU Bank Indonesia, serta RUU revisi UU Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, lima RUU usul Pemerintah meliputi, RUU tentang Bea Materai, RUU revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan, RUU revisi UU Mahkamah Konstitusi, RUU revisi UU Narkotika, dan RUU tentang Kepalangmerahan.

Firman Subagyo menjelaskan, ditambahkannya 10 RUU pada perubahan Prolegnas 2016 dengan pertimbangan, lima RUU sudah disetujui menjadi UU serta tujuh RUU lainnya akan segera disetujui menjadi UU.

"Sesuai aturan dalam Tata Tertib DPR RI, dalam prolegnas tahunan ada 40 RUU. Karena lima RUU sudah selesai dan tujuh RUU akan selesai, maka dalam perbuahan ini dimasukkan 10 RUU lagi. Ini sudah disepakati," ujar Firman seperti dikutip dari Antara.

Pada rapat kerja tersebut, dua RUU yang mendapat sorotan cukup tajam untuk segera dibahas pada tahun 2016 yakni RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual serta RUU revisi UU Aparat Sipil Negara (ASN).

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:
Read More

Presiden Restui 1.283 Honorer di lingkup Pemprov Papua Barat jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa keinginan Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol agar dapat bertemu langsung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan para pegawai honorer akhirnya terkabul. Gubernur, Ketua DPR PB bersama Sekda Drs Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, Senin (6/6) siang diterima Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Ketua DPR PB kepada wartawan via sambungan telepon, kemarin menuturkan, para pertemuan ini Presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).

Ada hal mengembirakan dari pertemuan ini. Menurut Pieters Kondjol, Presiden merespon agar para tenaga honorer di lingkup Pemprov Papua Barat  berjumlah 1.283 orang ini dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ASN (aparatur sipil negara).  ’Pada pertemuan ini, Presiden sudah menjawab agar tenaga honorer dapat diangkat sebagai pegawai negeri. Presiden memerintahkan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memproses itu (pengangkatan honorer menjadi PNS),’’ tandasnya.

Pieters Kondjol mengatakan, dari pernyataan Presiden, proses pengangkatan seribu lebih tenaga honorer ini dapat dilakukan tahun 2016. Atas kebijakan  ini, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden yang telah mendengarkan harapan para honorer. ‘’Presiden menjawab, honorer agar diangkat tahun ini. Diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden RI,’’ tandasnya dari di ujung telepon selulernya.

Dalam proses pengangkatan para tenaga honorer ini,lanjut Pieters Kondjol, akan dikoordinasikan antara Pemprov Papua Barat bersama Kemenpan dan RB. ‘’Semua sudah disetujui Presiden,tinggal secara teknis akan diatur,’’ tandasnya.

Pemprov Papua Barat tak keberatan untuk membiayai 1.283 tenaga honorer  ini bila sudah diangkat jadi pegawai negeri. Hal ini pula disampaikan Ketua DPR PB pada Presiden. ‘’Dari sisi kemampuan daerah siap. Tadi,saya sampaikan ke  Pak Presiden, bahwa Provinsi Papua Barat siap membiayai dan tidak ada persoalan. Dan ini sudah terjadi selama ini. Cuma sekarang,status mereka di-PNS-kan,’’ imbuhnya.

Sebelumnya, 2 Maret 2016 lalu, Gubernur, Ketua DPR PB dan Ketua MRP PB sudah melakukan pertemuan membicarakan perjuangan para honorer ini. Hasil pertemuan gubernur, ketua DPR PB dan ketua MRP PB mengusulkan untuk bertemu Presiden. Perjuangan para honorer ini, imbuh Pieters, sudah cukup lama. Ada honorer yang mengabdi sejak tahun 2005. Bahkan sudah 3 kali bertemu dengan Menpan dan RB), namun belum juga ditindaklanjuti. "Kami mau bertemu dan minta langsung kepada Bapak Presiden Indonesia agar kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara penerimaan pegawai negeri ini tidak berlaku di Provinsi Papua Barat,’’ ujarnya.

Jokowi perlu mempertimbangkan kekhususan di Papua Barat. Dan Pemprov Papua Barat sendiri sanggup memberi gaji 1.283 honoer bila sudah diangkat sebagai PNS. "Dari sisi keuangan daerah kami mampu, sehingga kami minta kepada pemerintah pusat untuk menyetujui karena ini terkait dengan kekhususan yang kami miliki. Sebanyak 1.283 honorer ini harus menjadi pegawai negeri sipil,’’ tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Sorong.
Share:
Read More