Senin, 20 Maret 2017

Wiranto minta MenPAN-RB putuskan soal revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Asman Abnur dan Menteri sektretaris negara Pratikno. Menurut Asman rapat ini membahas soal putusan perubahan Undang-Undang (UU) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi tadi kami rapat dengan Menko dan saya melaporkan ada beberapa hal yang diusulkan tentang perubahan itu terutama terkait dengan posisi ASN," kata Asman di Kawasan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Senin (20/3).

Dia mengatakan, bahwa dalam Undang-Undang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) itu bertugas mengawasi sistem dan DPR mengusulkan agar KSN dibubarkan saja.

"Di UU lama KSN itu bertugas untuk menjaga dan mengawasi sistem. Dalam hal ini, DPR minta agar KSN dibubarkan," ujarnya.

Selain membahas soal pembubaran KSN, menurut Asman, rapat itu juga membahas soal usulan DPR lainnya. "Setiap perampingan atau pengurangan dan perubahan terhadap harus mendapat persetujuan dulu dari DPR. Kemudian yang ketiga itu masalah pengisian jabatan pimpinan tinggi," ungkapnya.

Hasil dari rapat itu, Menko Polhukam menugaskan Asman untuk menjawab permasalah tersebut. Kemudian Asman juga berniat manggil beberapa menteri terkait dengan permasalah tersebut.

"Menpan ditugaskan untuk menjawab. Dan sekarang akan kita rumuskan. Saya akan memanggil kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan termasuk juga KSN," tuturnya.

Asman mengatakan, akan memberikan solusi terkait masalah pembubaran KSN dan beberapa masalah lainnya sebelum tanggal 25 Maret 2017.

"Dalam waktu dekat karena dua bulan sesudah paripurna harua kita jawab. Batasnya sebelum 25 Maret kita sudah menentukan sikap," imbuhnya.

Dia mengatakan, masih harus mengkaji dampak dari pembubaran KSN. "Kita harus mengkaji dampak-dampaknya. Nah mangkanya belum dijawab sama kita. sebelum tanggal 25 Maret kita akan menjawab itu," tegasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Sabtu, 18 Maret 2017

Pemerintah belum memutuskan sikap terkait usulan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah belum memutuskan sikap terkait usulan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Keputusan baru akan diambil setelah ada evaluasi mendalam oleh kementerian terkait.

Revisi UU ASN telah disepakati DPR menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/1).

Sebelum RUU dibahas bersama pemerintah, Presiden harus terlebih dahulu mengeluarkan surat presiden yang berisi penugasan kepada menteri terkait sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut.

"Presiden sudah menunjuk Menpan dan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk mewakili pemerintah dalam menyiapkan jawaban pada DPR. Jadi, pemerintah belum menentukan sikap, baru menyiapkan jawaban, apakah menerima, menolak, atau menerima sebagian usulan revisi itu," ujar Menpan dan RB Asman Abnur, di Jakarta, Kamis (16/3).

Untuk menyiapkan jawaban, lanjut Asman, pihak Kemenpan dan RB berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait dengan materi revisi, di antaranya Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kemungkinan pekan depan jawabannya sudah siap," katanya.

Ada dua hal di dalam UU ASN yang hendak direvisi, yaitu kewajiban pemerintah mengangkat semua tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, menjadi PNS dalam jangka waktu tiga tahun setelah revisi disahkan. Materi lainnya, penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto meminta pemerintah untuk hati-hati dalam mengambil keputusan. Sebab, jika usulan revisi itu disetujui, hal itu berisiko pada upaya pemerintah meningkatkan kualitas birokrasi.

Kapasitas sebagian besar tenaga honorer masih rendah sehingga berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas birokrasi jika semua diangkat.

Namun, jika pemerintah setuju untuk mengangkat semua tenaga honorer, harus ada kesadaran dari negara untuk menyiapkan anggaran guna meningkatkan kapasitas mereka.

Sementara itu, pimpinan DPR meminta pemerintah segera bersikap terkait pengangkatan perawat honorer menjadi PNS melalui revisi UU ASN. Hal ini disampaikan menyusul adanya sejumlah perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung DPR.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, hingga kini DPR belum menerima surat presiden terkait revisi UU ASN. Hal ini membuat DPR tak bisa berbuat banyak untuk mendukung tenaga honorer, termasuk perawat yang direkrut sebagai PNS.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Kamis, 16 Maret 2017

Komisi II Konsisten Perjuangkan Tuntutan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI pada Kamis (16/03/2017) menerima audiensi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang sejak pagi melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Utama DPR RI, Senayan, Jakata.

Audiensi PPNI ini diterima oleh Anggota Komisi II DPR RI  yakni Arteria Dahlan dan Haerudin Amin.  Kedua legislator tersebut menerima baik tuntutan yang disampaikan dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.

Anggota DPR Fraksi PAN Haerudin mengatakan, Komisi II  akan memperjuangkan nasib para perawat honorer dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Kami akan berjuang," ungkap Haerudin.

Selain itu, Haerudin juga meminta pengunjuk rasa untuk mengawal proses itu. Ia juga mengatakan bahwa Komisi II tidak akan mengkhianati apa yang telah dikatakan. "Silakan kawal. Kami tidak akan bohong atau khianat dengan apa yang kami sampaikan," tambahnya.

Semangat untuk memperjuangkan tenaga honorer juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Dirinya menjelaskan Komisi II sudah membulatkan keputusan untuk memperjuangkan nasib para perawat honorer. "Komisi II sudah dalam kesepakatan bulat untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara," ujar Arteria.

Menurutnya, berbicara tentang kesehatan bukan hanya berbicara soal kompetensi, tapi berbicara juga tentang investasi. Sehingga keberadaannya perlu diperhatikan secara serius. "Bicara tentang kesehatan bukan hanya bicara tentang kompetensi, bukan hanya soal apakah pintar atau tidak. Bicara kesehatan berarti bicara investasi. Sama dengan bicara tentang pembangunan jalan tol," ungkap Arteria.

Dia juga menambahkan, Komisi II  telah menurunkan tim ke daerah-daerah untuk menilai proses tes PNS. Komisi II juga telah minta  kepada Kementerian Dalam Negeri agar mengawal proses tes. "Kami sudah turunkan tim. Kita minta juga pada Kemendagri supaya bupati dan gubernur jangan main-main," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, selain PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), kelompok yang menamakan diri sebagai Forkot PHI (Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia) juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Unjuk rasa ini dimaksudkan untuk menyampaikan tuntutan mereka segera diangkat menjadi PNS. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Selasa, 14 Maret 2017

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Pastikan Honorer K2 Diberi SK Penugasan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, diminta segera menentukan kriteria honorer yang layak mendapatkan legalitas dari pemerintah daerah.
 
Hal ini penting sebagai salah satu syarat mendapatkan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 tentang juklak dan juknis BOS yang mengharuskan honorer diberi SK oleh daerah untuk mendapatkan gaji akan digulirkan.
”Kalau memang betul adanya, saya menyambut bahagia dan sangat setuju,” ujar Kodir seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).
 
Menurut Kodir, setelah nanti Permendikbud ini digulirkan dan mengharuskan ada SK atau legalisir dari pemerintah daerah untuk syarat gaji honorer, itu akan meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
”Artinya daerah tidak mengeluarkan dana dari APBD. Hanya melegalkan saja dan sangat setuju sekali,” paparnya.
 
Jadi nanti, kata Kodir, pemerintah daerah akan selektif dalam melegalisir atau memberikan SK kepada honorer ini.
”Kita akan selektif. Tidak asal honorer yang hanya mengajar satu atau dua hari,” jelasnya.
 
Dia nanti akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menentukan kriteria-kriteria honorer mana yang harus dilegalkan oleh pemerintah daerah.
 
”Nanti akan disampaikan ke bupati, selama itu tidak bertentangan dengan aturan,” paparnya.
Menurut Kodir, para honorer kategori dua (K2) sudah pasti masuk kriteria untuk diberi SK penugasan.
 
Karena memang honorer K2 ini sudah sah dan terverifikasi datanya dan diakui pemerintah daerah, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).
 
Pemerintah daerah khawatir terhadap nasib honorer atau tenaga pendidik yang tidak mempunyai surat tugas dalam mengajar.
”Bisa-bisa honorer ini mengajar di luar kendali daerah,” ujarnya.
 
Maka dari itu dengan adanya aturan Permendikbud, honorer yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri untuk mengajar mendapatkan penghargaan.
 
Sementara pemerintah daerah saat ini belum bisa memberikan perhatian lebih karena memang aturan yang membatasi.
 
Pemerintah daerah, kata Kodir, sangat membutuhkan sekali tenaga honorer. Pengabdian mereka sudah selayaknya diberikan perhatian lebih, termasuk dari dana BOS.
 
Sebelumnya, guru-guru honorer yang berasal dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) 
Kabupaten Tasikmalaya meminta Pemeritah Kabupaten Tasikmalaya tidak mempersulit saat mereka meminta surat penugasan atau SK untuk mendapatkan honor dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).
 
Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Biro Hukum Pemprov Jateng telah menyelesaikan draf peraturan gubernur yang mengatur gaji honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi GTT dan PTT.

Sahabat pembaca blog honorer, sudah tahukah anda bahwa Biro Hukum Pemprov Jateng telah menyelesaikan draf peraturan gubernur (pergub) yang mengatur gaji honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meliputi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Pada Senin (13/3) siang, draf sudah diserahkan pada gubernur dan menunggu untuk ditandatangani.

“Sudah di Pak Gubernur,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Jateng Indrawasih, Senin (13/3).

Gubernur Ganjar Pranowo juga mengaku draf Pergub sudah masuk. Namun dirinya akan mempelajari ulang dan segera menadatangani jika tidak ada perubahan. “Hari ini (kemarin; red) masuk ke saya. Mudah-mudahan hari ini (kemarin;red) ditandatangani,” kata Ganjar.

Peraturan gubernur ini menjadi dasar pencairan gaji tenaga honorer SMA/SMK peralihan dari pemerintah kabupaten/kota. Disdikbud Jateng mendata jumlah tenaga honorer mencapai 15.518 orang. Terdiri dari guru tidak tetap sejumlah 7.768 orang dan pegawai tidak tetap 7.550 orang.

Sumber gaji pegawai honorer yang bekerja di SMA/SMK akan berbeda. Gaji GTT bersumber dari APBD Provinsi, sementara gaji PTT menjadi tanggungan sekolah. Perihal nominalnya, akan ada perbedaan. Disesuaikan dengan jam kerja dan latar belakang pendidikan.

Pemprov telah menganggarkan lebih dari Rp 100 miliar dari APBD provinsi 2017 untuk mencukupi gaji GTT selama setahun. Jika ada kekurangan maka dialokasikan di APBD Perubahan.

Bantuan Operasional Sekolah

Gaji PTT nantinya diambilkan dari bantuan operasional sekolah (BOS). Mendikbud telah mengeluarkan aturan, sekolah boleh mengambil maksimal 15% dari alokasi dana BOS untuk gaji PTT.

Sementara itu bagi bupati atau wali kota yang ingin tetap menggratiskan siswa SMA/SMK, setelah peralihan kewenangan, diminta mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) atau peraturan wali kota (Perwal).

“Cukup keluarkan Perbup. Misal isinya, seluruh siswa yang berasal dari wilayah tersebut mendapatkan subsidi sekian. Siswa dibuatkan rekening bank dan uang diserahkan pada anak. Tidak perlu ke Pemprov. Tidak repot dan dibuat sederhana saja,” kata Ganjar.

Memang ada beberapa daerah yang selama ini menggratiskan siswanya. Diantaranya Karanganyar dan Kudus.

Terkait uang pungutan atau partisipasi wali murid SMA/SMK, gubernur kemungkinan besar tak akan mengeluarkan Pergub. Lantaran sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi payung hukumnya.

Namun ia mengingatkan agar setiap pungutan diputusakan sekolah bersama dengan komite sekolah selaku perwakilan wali murid. Keputusan itu wajib disosialisasikan sebelum dilaksanakan. Hal lain yang ia tekankan adalah transparansi.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Kamis, 09 Maret 2017

Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer

Sahabat pembaca blog Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan sedang melakukan verifikasi guru honorer SMA/SMK yang kini mejadi kewenangan Pemprov. Akibatnya, mereka belum menerima haknya.

Verifikasi guru honor yang semula berada dibawah penanganan Pemerintah Kabupaten/Kota memang memakan waktu lama karena jumlah guru honorer SMA/SMK mencapai 21 ribu orang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya menargetkan verifikasi selesai pekan ini. Prosesnya dipercepat karena berhubungan dengan honor guru.

“Kami berpihak pada guru honorer. Harap bersabar. Verifikasi berdasarkan keputusan gubernur yang baru, karena di tahun ini kami sudah berencana menaikan honornya,” kata Hadadi, Kamis (9/3).

Lanjut Hadadi, sebelemunya honor mereka Rp 25 ribu sampai Rp 45 ribu per jam, maka sekarang jumlah honor yang akan mereka terima minimal sebesar Rp 75 ribu per jam. Maka jika dikalikan honor mereka dalam satu bulan bisa mencapai Rp 1,8 juta.

Selain itu Hadadi menjelaskan, bukan hanya guru saja yang akan diatur terkait honor dilingkup pendidikan akan tetapi pihaknya akan mengatur para pustakawan, office boy dan satpam.

“Untuk yang diluar guru ada sekitar 20 ribu orang, mereka juga merupakan tenaga kependidikan yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka dengan itu kami akan memikirkan untuk mereka,” ujar dia.

Dalam prosesnya kata Hadadi, mereka melakukan ses verifikasi seperti guru honorer karena berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, gaji yang diberikan kepada para honorer tidak lagi dalam bentuk dana hibah melainkan bantuan langsung.

“Kalau dana hibah, verfikasinya cukup sampai kepala sekolah saja. Sedangkan bantuan langsung, kepala dinas pun harus tahu berapa jumlah OB dan satpam yang diverifikasi,” ujarnya.

Hadadi menambahakan, bagi ketenagaan pendidikan diluar guru untuk tahun 2017 ini belum menggunakan APBD Provinsi Jabar melaikan dari komite sekolah. Anggaran yang dari komite itu kata Hadadi yang berasal dari sumbangan masyarakat dan wali murid.

“Boleh asalkan jangan meminta dengan pakasaan, Penggunaan uang komite sekolah merupakan back up bagi mereka yang teranggarkan dalam APBD,” tutur dia.
 
Berita ini bersumber dari Fokus Jabar.

Share:

Selasa, 07 Maret 2017

Balikpapan Setop Terima Pegawai Honorer Tahun Ini

Sahabat pembaca blog Honorer K2, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menghentikan penerimaan pegawai honorer atau tenaga bantuan. Penghentian rekrutmen pegawai honorer ini untuk mengurangi beban keuangan daerah saat ini.

"Tahun ini tidak ada tambahan pegawai honorer di Balikpapan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkot Balikpapan, Robi Ruswanto, Senin (6/3/2017).

Pemkot Balikpapan, kata Robi, sudah menerbitkan surat edaran pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak merekrut pegawai honorer lagi. Pemkot Balikpapan meminta agar SKPD-SKPD memaksimalkan keberadaan aparatur sipil negara (ASN) yang ada.

 Robi menyebut, tenaga honorer Balikpapan tercatat sebanyak enam ribu orang yang bertugas membantu tugas ASN. Keberadaan mereka, kata dia, sangat membantu tugas ASN.

"Sangat membantu tugas pegawai yang ada di Balikpapan," ujar dia.

Robi menambahkan, idealnya Pemkot Balikpapan memiliki minimal 10 ribu ASN yang ditempatkan di sejumlah instansi setempat. Saat ini, kekurangan tersebut, 'ditambal' dari enam ribu tenaga honorer yang ada.

"Idealnya kan jumlah PNS di Balikpapan mencapai 10 ribu, karena kurang kita tambah dengan naban (honorer)," ujar dia.

Karena tahun ini tidak menerima calon pegawai, Pemkot Balikpapan berencana untuk mengajukan ke Kemenpan RB untuk menambah ASN ketimbang harus menambalnya dengan pegawai honorer.

"Namun, belum ada jawaban respons dari kementerian," kata Robi.

Robi mengatakan, penerimaan CPNS ke depan harus lebih difokuskan pada kompetensi. Mereka yang diterima menjadi PNS harus bekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi yang dimiliki. Saat ini, Pemkot Balikpapan memprioritaskan penerimaan pegawai ASN kompetensi pendidikan dan kesehatan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Selasa, 21 Februari 2017

Honorer K2 Bakal Gelar Aksi Demo

Sahabat pembaca blog Honorer K2, sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer kategori 2 (K-2) dari sejumlah daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, 23 Februari 2017.

Aksi 232 tersebut digagas karena ketidakpuasan para honorer kategori 2 atas sikap pemerintah yang dinilai belum memperlihatkan keberpihakan pada mereka.

Rencananya, aksi akan diikuti honorer kategori 2 dari berbagai daerah. Termasuk dari Subang yang sudah memastikan akan ikut turun dalam aksi tersebut.

“Kami bersama Forum Honorer Kategori II se-Indonesia akan menggelar aksi nasional 23 Februari 2017, untuk mendapat kepastian sikap pemerintah kepada kami. Harapan kami tetap yaitu angkat honorer menjadi PNS sebagaimana amanah revisi UU ASN yang sudah disetujui melalui paripurna DPR RI pada 23 Januari 2017 (menjadi RUU inisiatif DPR, red),” kata Ketua Kordinator Daerah Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Subang, Rudhi SPd I kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (19/2).

Menurut Rudhi, DPR telah setuju untuk dilakukannya revisi UU ASN. Materi revisi itu memberikan ruang bagi honorer K2 untuk segera diangkat menjadi PNS.

Tak hanya itu, lanjut Rudhi, DPR juga telah menyurati presiden untuk dilakukannya pembahasan revisi UU ASN bersama dewan.

Kata Rudhi, ternyata perjuangan honorer melalui RUU ASN kembali mendapat rintangan. Pasanya, Kemenpan-RB sedang menyiapkan PP yang mengarahkan agar honorer K2 dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sesuai penyampaian dari Menpan-RB bahwa PP yang disusun yang di dalamnya tetap menggiring atau mengarahkan honorer kategori II menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja, itupun harus melalui proses tes yang akan memberatkan honorer,” ungkapnya. 

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

Sabtu, 11 Februari 2017

Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan kependidikan Solo meminta ada kepastian diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sahabat pembaca blog honorer k2, sudah tahukah anda bahwa ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan kependidikan Solo meminta ada kepastian diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Ketua Forum Honorer K2 Kependidikan Solo, H. Sri Subekti, mengatakan sampai sekarang nasib 122 guru dan penjaga sekolah honorer K2 di Solo terkatung-katung.

“Kami sudah menunggu cukup lama, tapi belum ada kepastian kapan akan diangkat menjadi PNS,” katanya kepada Espos di sela-sela pertemuan guru honorer K2 di Kantor Dewan Pendidikan Solo, Kamis (9/2/2017).

Pertemuan yang diikuti puluhan guru honorer K2 tingkat SD, SMP, SMA, dan penjaga sekolah itu juga dihadiri Ketua Dewan Pendidikan Solo Joko Riyanto, Ketua PGRI Solo, Sugiaryo, Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Ichwan Dardiri, dan Ketua Kordinator Daerah Forum Honorer K2 Jateng, Ahmad Sayfudin.

Sri Subekti lebih lanjut menyatakan, semula jumlah guru dan penjaga sekolah honorer K2 di Solo berjumlah 351 orang. Sebanyak 119 orang telah diangkat menjadi PNS, tinggal 132 orang yang kebanyakan guru SD. Ke-132 guru dan penjaga sekolah honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS tersebut telah mengabdi di dunia pendidikan cukup lama, di atas 15 tahun.

Mereka juga telah masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga tinggal menunggu pengangkatan sebagai PNS. “Dengan disahkannya revisi UU tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] pada 2017 semoga ada kepastian pengangkatan honorer K2,” ujarnya.

Nasib guru dan penjaga sekolah honorer K2, sambung dia, sangat memprihatinkan karena hanya mendapatkan honor antara Rp100.000 sampai Rp500.000 per bulan, tergantung kemampuan sekolah masing-masing. Dengan diangkat menjadi PNS kesejahateraan mereka dapat meningkat serta ada jaminan uang pensiun setelah nantinya purnatugas.

Dia menambahkan ada bebarapa guru tenaga honorer K2 yang tidak sabar akhirnya memilih menjadi tenaga pegawai kontrak pemerintah (TPKP) yang ditawarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan mendapatkan gaji Rp1,4 juta per bulan. Persyaratan menjadi TPKP Pemkot Solo yakni harus keluar dari honorer K2, sehingga kehilangkan haknya untuk diangkat menjadi PNS.

“Meminta agar syarat menjadi TPKP harus keluar dari honorer K2 dihilangkan karena merugikan guru honorer K2. Mestinya sambil menunggu diangkat menjadi PNS ditampung menjadi TPKP,” pintanya .

Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), Ichwan Dardiri, mendesak agar persyaratan harus keluar dari honoror K2 untuk menjadi TPKP dihilangkan. “Pemerintah agar segera mengangkat tenaga honorot K2 menjadi PNS,” tandas mantan Ketua Dewan Pendidikan Solo ini.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:

Guru Honorer Barito Kuala Harus Simak Informasi Menggembirakan Ini

Sahabat pembaca blog honorer k2, sudah tahukah anda bahwa ada kabar yang menggembirakan bagi guru honorer Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabar itu adalah tentang kesediaan Bupati Barito Kuala Hasanuddin Murad  gaji guru honorer tahun 2017. 

"Gaji guru honor akan kita naikan dari Rp600 ribu menjadi Rp1 juta per bulan dan  pembayarannya dirapel," katanya di Kecamatan Alalak. 

Menaikkan gaji guru honorer menurut Hasanuddin memang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, menurut bupati, untuk menaikan statusnya dari harian lepas menjadi honor daerah dan dari honor daerah ke pegawai negeri sipil bukan kewenangan kepala daerah.

Maka sang bupati mengingatkan jangan percaya bujuk rayu dari pihak manapun yang mengaku bisa menaikan gaji honor atau mengangkat status menjadi pegawai negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 kepala daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali.

Menurut dia Barito Kuala kemungkinan itu akan semakin besar karena sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah itu. Biasanya para calon pasangan kandidat melontarkan janji akan mengangkat para pegawai honorer langsung menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu berjanji menaikkan tunjangan mereka.  

Khusus untuk kesejahteraan guru, Hasanuddin menegaskan akan menyampaikan masalah tersebut ke pemerintah pusat bahwa kabupaten yang dipimpinnya masih kekurangan guru. Karena itu dia berharap pemerintah pusat bisa memberi keleluasaan kepada pemerintahan tersebut untuk mengangkat guru.

Bupati mengaku pernah mendapat pertanyaan dari seorang guru honorer yang menginginkan mendapat nomor urut pendidik tenaga kependidikan sebagai prasyarat guru honor lepas menjadi honorer daerah.

Hasanuddin menegaskan bersedia mengeluarkan nomor itu paling lambat dalam satu minggu. Namun harus dengan catatan pada surat keputusan yang menyebutkan sumber penggajiannya berasal dari bantuan operasional sekolah.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.