Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Finalisasi lowongan CPNS akan diputuskan sekitar Bulan April Tahun 2018

Sahabat pembaca Info Honorer dan Rekrutmen CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018. Menteri PAN-RB Asman Abnur menyebutkan, saat ini Kementerian Keuangan sudah memberikan lampu hijau terkait penerimaan tersebut.

"Dan untuk 2018 ini sedang dihitung kemampuan keuangan negara," kata Asman di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (15/1/2018). Mengenai jumlah lowongan CPNS tersebut, menurutnya, akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kementerian atau Lembaga yang membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian PAN-RB saat ini sedang minta ke Kementerian/Lembaga, mengenai apa saja yang dibutuhkan. Tentu saja, dalam hal ini menyangkut kompetensinya seperti apa karena orientasinya memang betul-betul orang yang punya kompetensi, bukan administratif kemampuannya.

"Untuk itu, nantinya proses CPNS ini akan diseleksi secara ketat," kata Asman seraya menambahkan, hal itu seperti proses tahun 2017. Setiap kementerian yang ada di Indonesia, sudah mengajukan permohonan penambahan ASN baru.

Lebih jauh diungkapkan, lowongan CPNS ini selain di pusat juga dibuka untuk daerah. Ini karena, Pemerintah Daerah juga mengajukan penambahan ASN untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan kemudian tenaga pengajar di daerah terpencil.

"Finalisasi lowongan CPNS ini akan diputuskan sekitar April 2018, kemudian setelah itu akan diinformasikan teknis pendaftarannya," kata Asman.

Sebelumnya, Kepala Bro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, pemerintah belum secara resmi mengumumkan penerimaan CPNS TA 2018. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selektif dan berhati-hati dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat dapat mengakses pengumuman resmi pemerintah melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id.

Ridwan menuturkan, secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing.

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN," kata Ridwan.

Berita ini bersumber dari KRJogja.
Share:

Waspadai Hoax Kumpulan Soal Tes CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa masyarakat diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai kabar bohong yang berisi kumpulan soal tes CPNS yang saat ini beredar di media sosial, khususnya WhatsApp. "Kami pastikan itu adalah khabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB di Jakarta, Sabtu (13/1).

Untuk mengecoh pembaca agar mempercayai isinya, hoax tersebut diawali dengan kutipan pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, seolah-olah pada bulan Februari 2018 akan dibuka pendaftaran CPNS 2018. Kemudian diinformasikan jumlah formasi yang akan dibuka dan rencana penempatannya.

"Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak Menpan sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan," ungkap Herman.

Dijelaskan lebih jauh, bahwa saat ini Kementerian PANRB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir bulan Januari ini.

Selanjutnya Kementerian PANRB akan melakukan pembahasan setelah validasi usulan formasi tersebut masuk. "Setelah validasi selesai, kami akan melakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, termasuk melihat kapasitas fiscal. Adapun formasi yang diprioritaskan antara lain guru, tenaga kesehatan, serta formasi jabatan yang spesifik sesuai core business instansi dalam rangka membidik Nawacita," tegasnya.

Herman menghimbau warga masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. "Apabila ingin mengetahui informasi seputar CPNS, agar mengakses portal menpan.go.id bkn.go.id serta portal instansi pemerintah terkait dengan domain go.id. Jangan percaya informasi yang sumbernya tidak jelas," ucapnya.

Herman menduga, beredarnya khabar bohong tersebut ujung-ujungnya penipuan atau penawaran jasa latihan soal CPNS. "Berdasarkan pengalaman, patut diduga beredarnya hoax tersebut muaranya ke penipuan atau motif bisnis menawarkan jasa latihan soal CPNS. Untuk langkah antisipatif, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," ujar Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Tegaskan PPPK Bukan Pengganti Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasis Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukanlah pengganti pegawai honorer. Sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS), rekrutmen PPPK ini pun harus melalui sistem merit. 

Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman Suryatman menegaskan, pegawai kontrak pemerintah ini bukan peralihan dari status tenaga honorer yang sudah ada. "Bukan honorer. Berbeda. Tetap harus seleksi seperti seleksi CPNS," katanya saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Rabu (10/1/2018). 

Meski begitu, Herman mengatakan, tenaga honorer yang ada di daerah punya kesempatan menjadi PPKK. Menurut dia, peluang untuk menjadi PPPK bagi tenaga honorer terbuka lebar dibandingkan menjadi PNS. "Peluang bagi temanteman honorer lebih terbuka karena dari segi usia lebih longgar dan fleksibel. Tidak seperti untuk CPNS usia maksimal adalah 35 tahun," ungkapnya. 

Di sisi lain, Herman menuturkan, pentingnya keseriusan tenaga honorer untuk mengikuti tahapan seleksi. Pasalnya, pemerintah menegaskan dalam hal rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS ataupun PPPK, tidak ada pengangkatan langsung. "Harus melalui seleksi, itu prinsip. Harus ada upaya lebih agar lolos seperti mengikuti simulasi CAT online. Masalahnya, banyak teman yang tidak mau ikut seleksi dan ingin pengangkatan langsung," ujarnya.

Terkait dengan rekrutmen PPPK, Herman mengaku, masih menunggu aturan teknis. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah menyusun peraturan presiden (perpres) tentang jabatan apa saja yang bisa diisi pegawai kontrak pemerintah. "Peraturan pemerintah (PP) sudah selesai, tapi pihak Setneg ingin dilengkapi dengan perpres terkait dengan jabatannya apa saja," katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah. Menurut dia, PPPK bukanlah pengganti honorer seperti yang sering dipersepsikan. "Jadi, banyak disalahartikan seolah-olah sama dengan honorer," katanya.

Dia mengatakan, sebagaimana proses penyusunan Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN, PPPK diadakan untuk merekrut pegawai profesional yang dibutuhkan negara. Terlebih lagi, jika diketahui tidak ada PNS yang dapat mengisi jabatan tersebut. "Misalnya saja dosen asing untuk penelitian dan mengajarkan tidak mungkin jadi PNS. Ini memang ahli yang dibutuhkan. Jangan pegawai administrasi biasa direkrut dari PPPK," tuturnya. 

Lina menjelaskan, PPPK juga diperuntukkan bagi tenaga profesional yang hanya dalam waktu tertentu bekerja di pemerintahan. Termasuk juga ada evaluasi kontrak jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

"Ini memang untuk profesional-profesional yang hanya bekerja selama beberapa tahun saja. Dokter, dosen, peneliti, dan guru bisa menggunakan PPPK," ungkapnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah harus lebih detail terkait jabatan yang bisa diisi PPPK. Menurutnya, perpres juga perlu lebih fleksibel mengingat birokrasi dinamis. "Jika ada jabatan baru yang dibutuhkan melalui PPPK, harus mudah ditambahkan," katanya. 

Pemahaman daerah terkait PPPK juga harus diperdalam jangan sampai di daerah memahami PPPK dengan makna berbeda. Apalagi saat ini sering dikaitkan dengan tenaga honorer. "Jadi, standarnya sama saat rekrutmen CPNS. Harus ada analisis jabatan dan beban kerja," katanya. 

Sebelumnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah tengah menyusun aturan berupa perpres terkait jabatan apa saja yang bisa diisi PPPK. Dia mengatakan, jabatan fungsional akan menjadi salah satu sasaran untuk diisi PPPK.

Berita ini bersumber dari Koran Sindo.
Share:

Desakan revisi UU ASN agar 400 ribuan honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS kini disuarakan DPRD kabupaten seluruh Indonesia.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa desakan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar 400 ribuan honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS kini disuarakan DPRD kabupaten seluruh Indonesia.

Mereka bahkan membuat surat pernyataan dukungan percepatan revisi UU ASN yang akan diserahkan kepada presiden.

"InsyaAllah 20 atau 21 Januari seluruh surat pernyataan dukungan sudah terkumpul dari 417 kabupaten. Nantinya surat ini akan kami serahkan kepada presiden," kata Ketum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said kepada JPNN, Rabu (10/1).

Presiden, lanjutnya, harus mengetahui bila kabupaten selama ini menggunakan tenaga honorer karena jumlah PNS terbatas.

Begitu ada rencana pemerintah mengangkat CPNS, alangkah bijaknya bila honorer K2 yang diangkat duluan.

"Keberadaan UU ASN menutup pintu masuk honorer K2 menjadi PNS. Padahal mereka ini tenaganya sudah dipakai belasan hingga puluhan tahun," terang ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Sulbar, itu.

Dia berharap presiden mau mengeluarkan kebijakan pengangkatan honorer K2 secara bertahap dan bukan mengarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Waspada, Beredar Lagi Surat Bodong ‘Pengangkatan CPNS’

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali beredar media sosial. Surat ‘bodong’ tersebut  berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019.

Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 lalu dan tertanda Menteri PANRB Asman Abnur tersebut, tertera formasi yang diajukan dari 533 pemeritah pusat dan daerah dengan jumlah formasi sebanyak 104.290.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menegaskan bahwa surat yang beredar di masyarakat melalui medsos tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau hoax.

Untuk itu masyarakat diminta lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. “Kami tegaskan bahwa surat yang berisi perihal laporan penetapan e-formasi bagi tenaga honorer adalah palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat harus lebih hati hati dan tidak mudah untuk percaya,” tegasnya, di Jakarta, Selasa (09/01).

Dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS dilakukan melalui proses seleksi. “Tidak ada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak secara otomatis tanpa tes,” ujar Herman.

Untuk itu, lagi-lagi Herman mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak serta merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS. Masyarakat juga diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi Kementerian PANRB, yakni : www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Soal Pengangkatan Honorer K2, Pemprov Banten Tunggu Balasan KemenPAN-RB

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu surat balasan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait nasib honorer kategori (K2) Banten. Mereka yang masuk dalam K2 ini ialah honorer yang memiliki Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang pernah diterbitkan Pemprov Banten.

“Sudah kita ajukan surat (rekomendasi pengangkatan CPNS) nya. Kalau surat yang diinginkan K2 kita juga sudah melayangkan suratnya ke Pemerintah Pusat untuk segera mengangkat (K2). Tinggal nunggu balasan pusat,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada waratwan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1/2018).

Andika mengatakan kapasitas pengangkatan CPNS para pegawai ada di KemenPAN-RB. Namun ia dan Gubernur Banten Wahidin Halim mendorong agar pemerintah pusat mempercepat proses pengangkatan CPNS tersebut. “Saya hanya menjalankan amanah untuk mendorong saja,” kata Andika.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menandatangani surat rekomendasi terkait pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2). Rencananya, rekomendasi tersebut dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Surat tersebut berisi tentang dukungan Gubernur Banten Wahidin Halim terhadap pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Selain rekomendasi ke pemerintah pusat, Pemprov Banten juga akan menyampaikan surat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membuat rekomendasi serupa terkait honorer K2.

Ia mengungkapkan, gerakan honorer K2 tersebut merupakan hasil kesepakatan pada saat rakornas Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan, jumlah honorer K2 se-Banten sebanyak 12.500. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 honorer guru menjadi kewenangan Pemprov Banten.

“Kalau honorer K2 umum di pemprov paling tinggal 80 orang. Kalau guru itu sekitar 800 atau 900 karena peralihan kewenangan SMA/SMK,” katanya.

Berita ini bersumber dari Bantennews.
Share:

Penerimaan CPNS 2018 difokuskan bagi tenaga kesehatan dan pengajar

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintahan Jokowi-Jk berencana membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018. Rencananya, pendaftaran CPNS akan dimulai pada Februari mendatang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan, penerimaan CPNS 2018 sedikit berbeda dengan penerimaan CPNS 2017. Di mana, 2018 akan diutamakan untuk tenaga kesehatan dan pengajar.

"Iya memang rencananya titik beratnya lebih ke kesehatan, tenaga pengajar formasi spesifik, yang bukan ke formasi administrasi," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (6/1).

Herman mengatakan, hingga kini pihaknya belum menentukan jumlah kuota yang dibutuhkan dalam penerimaan tersebut. Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah pun masih terus melakukan pembahasan.

Proses seleksi dan tes masih sama seperti tahun 2017. Di mana para peserta yang mendaftar lebih dulu akan mengikuti seleksi administrasi. Setelah itu peserta akan melalui seleksi kompetensi dasar (SKD).

"Pada SKD, peserta CPNS dites wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), serta tes karakteristik pribadi (TKP). Tes-tes tersebut menggunakan sistem berbasis komputer atau computer assisted tes (CAT)," jelasnya.

Herman mengingatkan, masyarakat tidak percaya terhadap oknum yang menawarkan bisa membantu lolos tes dengan meminta sejumlah uang. Sebab, penerimaan CPNS tahun ini bersih dan jauh dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Masyarakat khususnya putra putri terbaik bangsa yang berminat untuk ikut CPNS jangan sampai percaya dengan orang yang meminta sejumlah uang untuk penerimaan CPNS, karena seleksi PNS kami pastikan bersih dan jauh dari KKN. Hanya dengan berusaha, belajar berdoa dan latihan yang bisa lolos CPNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Honorer K2 Cianjur Minta Dukungan Dewan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan masa yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Cianjur, ontrog gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (4/1/2018).

Kedatangan mereka melakukan audiens dengan wakil rakyat untuk meminta surat dukungan penyelesaian honorerk K2 atau rekomendasi.

“Lima poin dalam agenda kali ini yang kami sampaikan, selain melakukan silaturahmi, kami juga sampaikan hasil rapat dengar pendapat antara BAP DPD RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan dan Kemenkumham,” ujar
Ketua FHK2I Cianjur, Retno Edi Kurniadi.

Dijelaskan Edi, pada tanggal 23 November dan 6 Desember 2017, FHK2I telah melakukan pertemuan di Jakarta, dan meminta bertemu dengan Kemenpan RB. Namun, sudah tiga kali penjadwalan Menpan RB tidak hadir.

“Kami minta dukungan dewan dan pemerintah Cianjur, supaya Menpan RB menghabiskan dulu daftar honorer K2 sebelum melakukan pengangkatan umum. Karena honorer K2 masih banyak yang belum diangkat. Di Cianjur saja ada sekitar
3985 orang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi menyambuat baik kedatangan massa.

“DPRD siap membantu sepenuh hati aspirasi dan perjuangan Forum K2,” singkatnya.

Berita ini bersumber dari Pojok Jabar.
Share:

Pemkot Cirebon Diminta Percepat SK Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sejumlah guru honorer SD dan SMP di Kota Cirebon meminta pemerintah daerah mempercepat pemberian Surat Keputusan (SK) Walikota. Dengan adanya surat keterangan tersebut, para guru honorer akan mengajukan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) ke pemerintah pusat.

Salah satu guru honorer, Juli mengatakan, surat keterangan dari walikota merupakan bentuk legalitas untuk mereka. Tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan untuk progresnya. “Kami belum tau sudah sampai mana. Padahal kami ini menunggu-nunggu,” ujar Juli, kepada Radar, Selasa (2/1).

Juli berharap dengan adanya SK Walikota dan terdaftar NUPTK, bisa mendapatkan gaji yang lebih layak. Minimal guru honorer bisa mendapatkan gaji sesuai Upah Minimun Regional (UMR).

Informasi yang dihimpun Radar Cirebon, saat ini surat keterangan yang diminta para guru honorer sedang dilakukan pengkajian Pemerintah Kota Cirebon. Walikota Cirebon, Nasrudin Azis mengatakan, pemerintah dipastikan akan membantu para guru honorer.

Hanya saja, ia tidak ingin terburu-buru dan asal membuat sehingga harus melalui kajian dengan pemerintah pusat. “Insya Allah ini akan bisa terlaksana namun tentu gimana caranya agar tidak melanggar aturan yang berlaku,” ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon masih dalam upaya konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencananya, akan dilakukan pembahasan lanjutan bersama dinas pendidikan pada pekan ini.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon
Share:

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.