Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Badan Legislasi DPR RI kembali menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya kembali menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ini adalah keempat kalinya Baleg membuat jadwal pembahasan revisi UU ASN.

Agenda ini sangat dinantikan ratusan ribu honorer kategori dua (K2).

Sebab, revisi itu membuat peluang mereka menjadi PNS terbuka lebar.

"Jadwal pembahasan revisi UU ASN tanggal 4 Desember. Mudah-mudahan pemerintah bisa hadir," kata anggota Baleg Bambang Riyanto kepada JPNN, Jumat (17/11).

Dia menambahkan, awalnya, tidak ada agenda pembahasan revisi UU ASN pada masa sidang kali ini.

Namun, politikus Gerindra ini mengaku meminta komitmen pimpinan Baleg memperjuangkan nasib honorer K2.

"Kan surpresnya sudah ada, masuk prolegnas juga. Jadi, apalagi kendalanya? Alhamdulillah para pimpinan Baleg tetap memegang komitmen dan akhirnya menetapkan 4 Desember pembahasan revisi UU ASN," terangnya.

Dia menambahkan, seluruh fraksi di Baleg sudah solid memperjuangkan honorer K2. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Dinas Pendidikan Kota Jogja membolehkan sekolah untuk merekrut guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Kota Jogja membolehkan sekolah untuk merekrut guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru. Hal ini terkait kekurangan guru di beberapa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jogja.

“Boleh merekrut honorer, tapi diajukan dulu melalui dinas, nanti perekrutan melalui rekomendasi dari dinas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Edi Heri Suasana, saat dihubungi, Kamis (16/11/2017).

Kekurangan guru salah satunya terjadi di SMP Negeri 15 Jogja. Jumlah siswa di sekolah tersebut ada 999 siswa. Sementara guru yang tersedia hanya 58 orang. Ke-58 guru tersebut tujuh orang di antaranya adalah guru tenaga bantuan (Naban) dan empat orang GTT.

“Idealnya ada 70an guru,” kata Kasi Kurukulum SMP Negeri 15 Jogja, Nugroho Agus, saat menerima kunjungan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (16/11/2017) lalu.

Pihaknya sudah menyampaikan agar dibolehkan kembali merekrut GTT.

Edi mengatakan kekurangan guru hampir merata di tiap sekolah, karena tidak adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk formasi guru.

Sementara setiap tahunnya ada beberapa guru yang pensiun. Namun khusus SMP, kata Edi, kekurangan tiap sekolah kisaran 10 sampai belasan guru.

Menurut dia, kekurangan guru ada dua macam, yakni kekurangan jam mengajar dan kekurangan guru penuh. Untuk memenuhinya, sebenarnya Dinas Pendidikan sudah berupaya memenuhinya dengan tenga bantuan (Naban) yang digaji dari APBD. Jumlah naban sebanyak 438 guru. Namun nyatanya masih kurang.

“Maka rekomendasi kepala sekolah boleh menerima guru honorer dengan pembayaran dari dana Bosda,” ujar Edi. Ia meminta guru honorer yang mengajar 24 jam selama sepekan harus digaji sesuai UMK.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto sangat ironi kekurangan guru di Kota Jogja sebagai kota pelajar. Tidak adanya penerimaan CPNS, kata dia, jangan menjadi alasan tidak bisa menutupi kekurangan guru.

“Kontralah guru dan gaji dari APBD, tinggal kemauan politik saja,” ujar Fokki.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah lebih mengutamakan pengangkatan guru honorer untuk mengisi kekosongan 259 ribu guru yang akan pensiun pada lima tahun kedepan.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI mendorong pemerintah lebih mengutamakan pengangkatan guru honorer untuk mengisi kekosongan 259 ribu guru yang akan pensiun pada lima tahun kedepan. Mereka yang direkomendasikan adalah guru honorer yang sudah lama mengabdi, memiliki kepatutan mengajar, dan keahlian dalam mendidik.

“Doakan saja mudah-mudahan (rekomendasi) diterima oleh Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra usai rapat bersama Pemprov Babel, Senin (13/11) lalu.

Sutan mengatakan penghitungan ratusan ribu guru yang bakal pensiun dalam jangka waktu lima tahun itu membuat kondisi dunia pendidikan dalam keadaan darurat guru.

Karenanya, dalam beberapa rilis yang disampaikannya, dia meminta pengangkatan guru honorer harus segera dilaksanakan.

"Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, punya keahlian,” ujarnya.

Dijelaskan Sutan, pengangkatan CPNS merupakan memang kewenangan Kemenpan-RB. Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong agar guru honorer ini didahulukan.

"Diangkat menjadi PNS, menjadi ranah Kemenpan RB, apa saja syarat dan kualifikasinya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA," katanya.

Berita ini bersumber dari Bangka Pos.
Share:

Pemerintah akan membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2018.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2018. Baik pemerintah pusat dan daerah membutuhkan pegawai baru.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman sedang menyusun jatah yang dibutuhkan untuk lowongan CPNS tahun depan. Menurut Asman dari 220 ribu PNS yang pensiun, 50 persen-60 persen atau sekitar 110 ribu lowongan dibuka untuk mengisi kekosongan posisi.

"Kita tidak menerima sebesar pensiun, tapi kita hanya menerima 50 persen dari jumlah yang pensiun atau lebih dikit," ujar Asman di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Asman juga menghitung kemampuan anggaran masing-masing kementerian, lembaga negara (K/L) dan pemerintah daerah. Sehingga lowongan CPNS yang dibuka tidak melebihi anggaran belanja setiap (K/L) dan pemda.

"Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas baru ketemu angkanya. Kita berharap nggak lebih jumlah pensiun," ungkap Asman.

Asman menambahkan terkait moratorium tidak dilakukan secara permanen. Pasalnya setiap tahun ada PNS yang pensiun dari K/L yang tidak bisa dihentikan karena sudah memasuki waktunya.

"Tahun kemarin diakumulasi dan tahun ini sekitar 220 ribu orang PNS pensiun. Maka kita akan melakukan tetap berpedoman pada sistem minus growth sekitar 50-60 persen dari jumlah pensiun," kata Asman.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar naik menjadi Rp 1 juta dari Rp 550 ribu per bulan.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar naik menjadi Rp 1 juta dari Rp 550 ribu per bulan.

Keputusan ini diambil melalu rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Darerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, Rabu (13/11/2017) di ruang paripurna DPRD Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto hadir langsung dalam rapat tersebut yang diakhiri dengan penandantanganan Ranperda menjadi Perda. Hadir pula Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda Makassar Baso Amiruddin, para asisten, dan para pimpinan SKPD serta Anggota DPRD Kota Makassar.

Dia mengungkapkan bahwa, mengenai gaji tenaga kontrak, Pemerinta Kota Makassar yang mengusulkan kemudian disepakati melalui Badan Anggaran DPRD kota Makassar  bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Adapun anggarannya menggunakan Dana Insentif Daerah (DID),” imbuh  Wali Kota Makassar peraih penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha di hari Pahlawan ini.

Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta mengatakan, semua yang telah dibahas pada rapat badan anggaran adalah persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif yang ditandai dengan pengambilan keputusan pada sidang paripurna ini.

Setelah rapat paripurna tentang pendapat akhir Walikota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, langsung dilanjutkan rapat Paripurna Penjelasan Walikota Makassar sebagai Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Berita ini bersumber dari inikata.
Share:

Penerimaan CPNS Daerah Dibuka 2018

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah secara nasional akan dibuka tahun 2018.

"Tahun depan kita buka, tahun 2018, untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," kata Asman yang ditemui usai Sosialisasi dan Konsultasi Pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan dan Implementasi LAPOR! SP4N di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jumat (10/11/2017).

Penerimaan CPNS, kata dia, akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

"Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," tuturnya.

Pihaknya, kata Asman, berharap Pemda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar-benar mengkaji kebutuhan pegawainya dengan baik sebelum mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

Sementara terkait jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan pihaknya sedang memperhitungkan jumlah penerimaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50%," imbuhnya.

Ia juga berharap perekrutan CPNS daerah ini dapat dilakukan secepatnya. "Lebih cepat lebih bagus," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

PENERIMAAN TENAGA MEDIS DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa untuk mengisi kebutuhan Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang akan melaksanakan penerimaan Tenaga Medis Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017.




Berita ini bersumber dari BKPSDM Kota Palembang.
Share:

Pada 2018, dalam APBD Jawa Timur akan dialokasikan buat 8.000 GTT-PTT Per orang akan mendapatkan Rp 750.000 per bulan

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa para kepala sekolah se-malang Raya mengeluhkan biaya untuk membayar honor para para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) saat menerima kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ke Kota Malang, Kamis (9/11/2017). 

"Seperti di SMKN1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Jumlah guru ada 100. Yang PNS hanya 25 orang. Sisanya honorer," kata Didik Indratno, Kepala SMKN 1 Kepanjen dalam pertemuan di aula SMAN Tugu. 

Dia mengeluhkan, karena hal itulah sekolah tidak bisa cepat berakserelasi untuk peningkatan mutu.

Suli Daim, anggota Komisi E DPRD, menjelaskan, pada 2018, dalam APBD Jawa Timur akan dialokasikan insentif buat 8.000 GTT-PTT. Per orang akan mendapatkan Rp 750.000 per bulan sehingga totalnya Rp 84 miliar.

"Itu akan ditambahkan dari honor sekolah," jelas Suli menanggapi pertanyaan Anis Isrofin, Kepala SMAN 5 Kota Malang.

Pertimbangannya, honorer juga telah mendapat honor dari sekolah. Sedangkan Agus Dono, anggota lainnya, menambahkan, moratorium CPNS sudah berlangsung selama tujuh tahun sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan CPNS baru karena adanya PNS pensiun.

Ketika tidak ada pengganti PNS, maka honorer yang masuk. Di satu sisi membantu kelancaran di satuan pendidikan meski agak memberatkan pendanaan.

Berita ini bersumber dari Surya Malang.
Share:

2.951 Guru Honorer di Luwu Terima SK Bupati

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para guru di Kabupaten Luwu terus mendapat perhatian oleh Bupati, Andi Mudzakkar. Sekira 2.951 guru honorer SD dan SMP menerima SK Bupati, Rabu, (8/11/2017).

Penyerahan SK ini dilakukan langsung Bupati Luwu, Andi Mudzakkar di lapangan tennis, Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Amang Usman, SK ini nantinya akan menjadi dasar untuk membuat Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan para guru honorer mendapatkan gaji yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana gratis.

"Hal ini telah kami konsultasikan dengan kementrian. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibolehkan menerima gaji yang dianggarkan melalui APBD atau dana gratis dengan dasar SK Bupati dan memiliki NUPTK," ujarnya.

Dijelaskan, gaji atau honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disekolah-sekolah sebelumnya didasari oleh SK Kepala Sekolah atau SK Kepala Dinas. Namun terbitnya aturan baru hanya membolehkan mereka yang memegang SK Bupati.

"Olehnya itu kami konsultasikan dan laporkan hasilnya ke Bupati dan disetujui. Hari ini kami bagikan 2.951 SK Bupati untuk guru honorer dan staf, tata usaha dan petugas perpustakaan," ujarnya.

Amang Usman menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri akan mengusulkan anggaran untuk gaji guru honorer pada pembahasan APBD Pokol 2018 mendatang.

Bupati Luwu, H Andi Mudzakkar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa guru harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

"Di tangan guru dibentuk karakter penerus bangsa ini, penerus pemerintahan di Kabupaten Luwu, olehnya itu guru harus mendapat perhatian oleh pemerintah sesuai beratnya tanggungjawab guru kepada bangsa ini," ujarnya.

Penerbitan SK ini penting dilakukan katanya karena beberapa petimbangan. Pertama lanjut dia seperti yang dijelaskan kadis pendidikan menjadi dasar menerima honor dari pemerintah. 
"Kedua, perlu dipahami mereka ini honorer dan masuk dalam K2, kita tidak tahu seperti apa kebijakan pemerintah pusat ke depan, misalkan SK Bupati dijadikan salah satu syarat maka honorer kita tidak terkendala lagi," ujarnya.

Berita ini bersumber dari SINDONEWS MAKASSAR.
Share:

Sebanyak 190 Honorer K2 Dapatkan SP-THL

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menyerahkan 190 Surat Perintah Tenaga Harian Lepas (SP-THL) bagi honorer K2 dan guru mulok pencak silat. Pemberian SP-THL tersebut langsung di serahkan oleh Walikota Sukabumi M. Muraz di Gedung Juang 45 kota Sukabumi, Jumat (3/11).

Muraz mengatakan, penyerahan SP THL ini merupakan bukti kepedulian pemerintah Kota Sukabumi terhadap Honorer K2 yang sudah beberapa puluh tahun mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang nasibnya belum pasti. Sebelum diberikan SP-THL ini para honorer tersebut, perbulanya hanya mengandalkan dinas, sekolah dan intansi tenpat mereka bekerja.

"Rata-rata mereka sudah 10 tahun masa honornya. Makanya, saya sebagai kepala daerah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan SP-THL dengan kriteria yang sudah di tentukan oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Sukabumi," jelasnya.

Setelah mendapatkan SP-THL, lanjut Muraz, ke 190 orang tersebut, pemberian penghasilannya di tanggung oleh Pemda dari APBD Kota Sukabumi."Nanti mereka akan mendapatkan penghasilanya per bulan sebesar Rp1,150 juta mulai bulan depan (1 Desember 2017)," terang Muraz.

Muraz juga tidak menapik jika penghasilan mereka akan membebankan APBD, tapi harus bagaimana lagi, ini suatu bukti bahwa pemkot benar-benar peduli."Sekarang mereka tinggal bekerja dengan baik dan rajin, sebab mereka sudah menerima SP-THL," terangnya.

Muraz mengatakan, mudah-mudahn kedepanya pihak pemkot Sukabumi bisa memberikan SP-THL untuk honor-honor lainya."Ini kan bertahap, mudah-mudahan berikutnya giliran kawan-kawan mereka yang menerima SP-THL," ujarnya.

Muraz juga menegaskan, jika diantara 190 orang yang baru menerima SP-THL terlibat dalam politik atau akan mencalonkan di legislatif. Muraz akan memberikan pilihan, apakah mereka memilih politik atau menjadi THL."Jika ada terbukti yang terlibat dalam dunia politik, saya akan kasih pilihan. Artinya, jika ingin masih di politik, SP-THL nya akan saya cabut, namun jika memilih bergabung di Pemkota, Ya harus buat surat pengunduran diri yang ditanda tangani oleh ketua partainya," tegas Muraz. 

Berita ini bersumber dari Neraca.
Share:

Seleksi Pegawai Non PNS Pegawai Harian Lepas Formasi Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan Non PNS Dinas Pendidikan Tahun 2017

PENGUMUMAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 800/3988

Tanggal: 02 November 2017

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan berdasarkan surat rekomendasi Bupati Sleman Nomor : 814/02420/BKPP tanggal 1 November 2017, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan melaksanakan seleksi Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan Non PNS dengan ketentuan sebagai berikut (dapat diunduh pada tautan yang telah tersedia).
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.