Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Permasalahan guru yakni terkait statusnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan sistem multi subject teaching atau sistem keahlian ganda guru mata pelajaran umum. Sistem itu bertujuan mengatasi kekurangan guru dan mengahadapi gelombang pensiun.

"Kebijakan pak menteri, bagaimana kita optimalisasi guru yang ada," kata Sekertaris Jenderal Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman saat dihubungi Republika, Rabu (18/10).

Ia mengatakan, saat ini dunia pendidikan menghadapi kekurangan guru di sejumlah daerah. Pemerintah berupaya mengoptimalkan keahlian guru mengajar mata pelajaran serumpun.

Ia mencontohkan guru mata pelajaran fisika memiliki kemampuan matematika. Pemerintah memberi pelatihan pada guru itu, memperkuat pelajaran matematika. Pun guru ekonomi, dapat memberi pelajaran ekonomi perusahaan.

"Sehingga mengajarnya tak hanya fisika, tapi dengan matematika," ujar dia.

Nurzaman mengatakan sistem ini serupa program keahlian ganda pengajar SMK. Pemerintah tidak mewajibkan sistem ini pada semua guru.

"Nanti analisis (kalau ada guru berminat), kan harus ada tes awal dulu," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah masih merumuskan formulasi teknis keahlian ganda mata pelajaran umum itu. Pun Kemendikbud tengah meninjau Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru bersertifikasi Pendidik untuk memayungi kebijakan baru itu. Ia menegaskan sistem ini menargetkan pelajaran-pelajaran serumpun.

"Permendikbud itu kan berbasis serumpun," jelasnya.

Nurzaman mengatakan pelatihan keahlian ganda guru mata pelajaran umum dimulai 2018. Kemendikbud, ia mengatakan, masih mendata dan memetakan berapa guru yang kekurangan jam mengajar.

Terkait kekurangan guru, Nurzaman mengatakan secara kuantitas jumlah guru cukup. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), tercatat sekitar 3,133 juta guru PNS dan swasta.

Menurutnya, permasalahan guru yakni terkait statusnya, misalnya guru honorer.  "Jadi sekarang masalahnya tinggal mengalihkan status dari guru honorer jadi ASN (PNS dan P3K)," kata dia.

Saat ini, Nurzaman menuturkan, Kemendikbud berupaya memperjelas status guru honorer, serta memelihara dan meningkatkan kompetensi guru mengajar anak-anak. Ia berujar pemerintah ingin guru adalah sosok profesional memahami cara mengajar.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemendikbud dan Komisi X DPR RI pada Senin (16/10) malam, ada kesepakatan peningkatan guru produktif di SMK melalui program sertifikasi keahlian ganda. Kemendikbud berencana menerapkan sistem multi subject teaching melalui pengakuan mata pelajaran serumpun.

Saat ini, Kemendikbud melakukan penelaahan kembali Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 sebagai solusi atas banyaknya guru yang memiliki sertifikat keahlian yang tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu.

Berita ini bersumber dari Republika Online.
Share:

Gelombang pensiun guru PNS dalam jumlah besar bakal terjadi dalam kurun 2017 – 2021, Peluang Honorer jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa gelombang pensiun guru PNS dalam jumlah besar bakal terjadi dalam kurun2017 – 2021. Data dari Kementerian Pendidikan menyebutkan total yang pensiun mencapai 295 ribu orang lebih.

Kondisi ini menjadi peluang bagi tenaga honorer untuk ’’naik kelas’’ jadi guru PNS.

Untuk mencari solusi pengisian kekosongan guru PNS itu, Kemendikbud segera berkoordinasi lintas kementerian. Diantaranya dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenag.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, kekosongan guru PNS itu tidak bisa diisi hanya dari rekrutmen guru garis depan (GGD).

’’GGD itu kan untuk mengisi kekosongan guru di daerah terpencil dan terluar. Sedangkan yang pensiun tidak hanya di daerah terpencil,’’ jelasnya di Jakarta kemarin (17/10).

Selain itu dari sisi jumlah, kuota GGD juga tidak sebanding dengan jumlah guru PNS yang pensiun.

Contohnya tahun ini kuota guru PNS melalui GGD berjumlah tujuh ribu kursi, namun terisi 6.296 orang guru.

Sedangkan jumlah guru PNS yang pensiun 2017 mencapai 38.829 orang. Sementara tahun depan guru PNS yang pensiun berjumlah 51.458 orang, sedangkan kuota GGD-nya hanya 2.086 orang.

Nurjaman mengatakan teknis rekrutmen guru PNS belum bisa disampaikan. Sebab pembahasan lintas kementerian masih belum dilaksanakan.

Namun dia mengatakan ada kesempatan bagi para guru honorer untuk menjadi PNS. Dengan catatan guru honorer itu memenuhi syarat menjadi guru PNS. Di antaranya minimal berijazah S1 atau Diploma IV.

’’Syarat untuk jadi PNS itu sudah ditetapkan Kementerian PAN-RB. Bukan kewenangan Kemendikbud,’’ jelasnya.

Namun selama memenuhi syarat, dia mengatakan sangat memungkinkan bagi guru honorer untuk menjadi PNS.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menjelaskan pemerintah pusat harus secepatnya membuat analisis kebutuhan riil guru di lapangan.

“Analisis kebutuhannya harus per satuan pendidikan,’’ katanya. Sehingga kebutuhan guru bisa tergambarkan lebih detail.

Unifah menuturkan selama ini pemerintah menyebut rasio guru di Indonesia sudah ideal. Ternyata dalam menghitung rasio tersebut, juga diikutsertakan para guru honorer.

Menurutnya pola menghitung seperti itu tidak fair. Perhitungan rasio guru dengan siswa seharusnya hanya menghitung guru PNS.

Dia berharap untuk pengisian kekosongan guru PNS akibat pensiun itu memprioritaskan guru honorer.

Sebab guru honorer banyak yang sudah puluhan tahun membantu pemerintah menambal kebutuhan guru di sekolah negeri. ’’Guru honorer jangan seperti habis manis sepah dibuang,’’ tutur Unifah.

Terkait dengan pola rekrutmen GGD Unifah menuturkan mulai muncul penolakan. Dia berharap Kemendikbud tidak menerjunkan 100 persen guru PNS baru untuk daerah terpencil.

Sebaiknya juga mengakomodasi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi di daerah terpencil.

Perkara ada yang belum sarjana, kewajiban pemerintah pusat atau daerah untuk menyekolahkan dahulu.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

DPRD Provinsi Riau Kembali Tanyakan Nasib Honorer Kategori II yang Tertinggal

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa terkait permasalahan honorer baik kategori I (KI) dan Kategori II (KII) merupakan kebijakan pemerintah untuk pengangkatannya, ucap Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II, Hary Sunarso dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Riau di gedung I lantai I BKN pada Jum’at (13/10/2017). Permasalahan yang ada setelah diangkat pada tahun 2009 lalu, pendataan oleh BKD tidak merata semuanya hingga akhirnya PP 56 Tahun 2012 lahir untuk mengakomodir pendataan honorer baik K1 maupun K2 di seluruh Indonesia, tambah Hary.

Hary juga mengatakan bahwa tanggal 30 november 2014 merupakan batas usul penetapan NIP untuk dapat diproses di BKN, maka untuk jumlah honorer yang masih tertinggal di Provinsi Riau bukan merupakan kebijakan BKN melainkan lebih ke Menpan.

Hadir juga dalam acara tersebut Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Herman yang menjelaskan honorer di provinsi Riau yang masih tertinggal dikarenakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tenaga honorer yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa data-data tenaga honorer KII ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif dan pidana”, tambah Herman.

Dalam acara yang sama, Hazmi Setiadi Selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau menaruh harapan besar untuk percepatan terbitnya PP terkait Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Muslimin Bando Minta Mentan Amran Perhatikan Nasib Honorer Penyuluh Pertanian

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman membuka Festival Bawang Merah Nasional (FBMN) di Lapangan Andi Liu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulsel, Sabtu-Minggu (14-15/10/2017).

Pada kesempatan itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando meminta agar Amran Sulaiman memperhatikan nasib honorer penyuluh pertanian.
Menurutnya, honorer penyuluh pertanian yang usianya lebih dari 35 tahun agar bisa diangkat jadi PNS. Ia beralasan, kinerja dan pengabdian para penyuluh tersebut sudah cukup lama dan pantas diberikan apresiasi.

Apalagi, kinerja para penyuluh sangatlah besar terhadap kemajuan pertanian di Kabupaten Enrekang.

"Saya mohon pak menteri kalau bisa penyuluh pertanian yang telah mengabdi lama tapi usianya sudah di atas 35 tahun juga bisa diusulkan jadi PNS," tuturnya.

Dikatakan, harusnya ada pengecualian terhadap penyuluh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun terkait aturan pengangkatan PNS dengan maksimal usia 35 tahun.

Berita ini bersumber dari Tribun Enrekang.
Share:

Guru Honorer Banjarnegara Tuntut Statusnya Diakui Dengan SK Bupati

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan guru honorer mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Jumat (13/10). Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya menuntut agar statusnya diakui dengan SK bupati. 

Ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto mengatakan ada sejumlah aspirasi yang disampaikan para guru honorer dalam audiensi tersebut. “Guru honorer ingin agar kesejahteraannya meningkat dan statusnya diakui dengan SK Bupati,” terangnya.

SK Bupati ini diperlukan sebagai salah satu syarat mengajukan tunjangan profesi yang dibiayai APBN. “Dan yang menjadi wilayah daerah, kita mendorong agar gaji honorer minimal satu jutaan rupiah per bulan,” terangnya. 

Untuk mengakomodir tuntutan guru honorer ini, harus dialokasikan anggaran Rp 18,9 miliar. Nuryanto menyebut dengan honor Rp 630 ribu dan Rp 570, sudah dianggarkan Rp 11 miliar. “Kita butuh tambahan sekitar Rp 7,4 miliar. Kita dorong untuk diakomodir di APBD 2018,” tutupnya. 

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia, Purwaningsih mengatakan peran guru honorer sangat penting. Dia mencontohkan di SD Negeri 1 Wanacipta Kecamatan Sigaluh tempat dia mengajar, hanya ada dua PNS. “Dari total enam rombongan belajar. Dan yang satu itu adalah kepala sekolah. Kan sudah sangat limit. Lebih banyak honorernya. Dan itu membantu mencerdaskan anak bangsa ini,” kata dia yang menyebut jumlah tenaga honorer di Banjarnegara sebanyak 1.018 orang. 

Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara, Pujo Hardiansah mengatakan guru honorer yang mengajar di sekolah pemerintah gajinya justru masih di bawah UMK. Sehingga pihaknya mendukukung agar alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru honorer ditingkatkan.

Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

2018, guru kontrak & honor di Aceh digaji UMP

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa guru sering disematkan dengan sebutan pahlawan tanpa jasa. Kehidupan guru pun saat ini di Indonesia banyak tidak berkecukupan, bahkan yang honor atau kontrak jauh dari kata sejahtera.

Namun, ada kabar gembira di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di Aceh bagi seluruh guru kontrak dan honor. Bahkan ke depan tidak ada lagi sebutan guru kontrak, bakti atau honor, karena semua sudah sama-sama mendapatkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selama ini, guru bakti, honor dan kontrak digaji lebih rendah dari UMP. Bahkan guru bakti kebanyakan hanya menunggu 'belas kasih' dari guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dana lebih lainnya. Baru mereka yang bakti dan honor mendapatkan upah dan itu jauh dari kata sejahtera.

Irwandi Yusuf dalam pemaparan 100 hari kepemimpinannya di gedung serba guna kantor Gubernur Aceh kemarin menjelaskan, sungguh tidak adil sang pahlawan tanpa jasa digaji tak layak. Padahal mereka bertugas mendidik anak bangsa untuk calon penerus yang akan datang.

Dia bahkan menyebutkan sungguh tidak adil, tenaga kontrak non-tenaga pendidik di kantor-kantor pemerintah mendapatkan gaji UMP. Akan tetapi, guru yang bergelut mendidik anak-anak Aceh yang kontrak dan honor gajinya jauh dari kata sejahtera.

Kata Irwandi, selama ini guru kontrak, honor dan bakti bahkan dibayar sesuai dengan jam mengajar. Ini tentunya tidak semua mendapatkan jatah jam mengajar, karena guru PNS juga memerlukan jam mengajar yang cukup.

Apa lagi, sebutnya, guru di Aceh sudah melebihi dari kebutuhan yang ada, terutama guru kontrak, honor dan bakti. Idealnya persentase 1 guru mengajar 14 siswa, namun sekarang 1 guru banding 9 siswa. Artinya guru kontrak, honor dan bakti terlalu banyak di Aceh saat ini.

"Kalau tenaga kontrak non-pendidik dibayar penuh UMP, tidak adil rasanya kalau guru dibayar per jam mengajar. Kedepan (2018), semua guru kontrak dibayar penuh UPM, jadi tidak ada lagi honor, bakti dan kontrak, semua sama," kata Irwandi Yusuf.

Menurut Irwandi, bila semua guru non-PNS sudah dibayar gaji penuh, maka konsekuensinya guru harus berkualitas. Oleh karena itu, dia perintahkan Dinas Pendidikan Aceh untuk menseleksi kembali tenaga-tenaga guru kontrak yang ada di Aceh.

"Termasuk guru PNS harus diseleksi kembali, ini agar seluruh guru di Aceh berkualitas, jadi ke depan ada pengurangan guru kontrak nantinya," tegasnya.

Kepada seluruh dinas, Irwandi juga meminta untuk menghentikan menerima tenaga kontrak, honor atau bakti saat ini. Sekarang lebih baik mempergunakan tenaga kerja yang sudah tersedia.

"Kita tetap akan ciptakan lapangan pekerjaan lainnya, seperti untuk mempercepat pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Rilis Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2018.a

Yth :
  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota
  3. Kepala LPMP
  4. Kepala Sekolah
Di
 Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyempurnaan aplikasi Dapodik dan mengakomodir dinamika perubahan struktur KURIKULUM SMK 2013 REVISI dan SPEKTRUM 2016, maka dipandang perlu untuk memutakhirkan aplikasi dapodik semula versi 2018 menjadi versi 2018.a. Puji syukur Alhamdulillah, Tim Dapodikdasmen telah menyelesaikan proses pengujian aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a. Untuk itu kepada segenap Bapak/Ibu Kepala Sekolah khususnya jenjang SMK untuk segera melakukan upgrade ke Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a dan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2017/2018. Beberapa hal penting terkait dengan perubahan aplikasi dan tindaklanjutnya :
  1. Pemutakhiran versi DAPODIK 2018.a dikemas dalam bentuk installer atau updater/patch sehingga sekolah dapat memilih sesuai kebutuhan, yang dapat di unduh di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan
  2. Perubahan versi 2018.a ditujukan bagi semua satuan pendidikan dimana meliputi aspek keamanan, kelengkapan referensi KURIKULUM SMK 2013 REVISI, perbaikan bugs dan penambahan rule validasi. Lebih lengkap pelajari log perubahan 2018.a
  3. Dinas Provinsi dan Kab/kota melakukan monitoring terkait sekolah-sekolah yang belum memutakhirkan data DAPODIK nya periode tahun 2017 semester 1 sekaligus melakukan teguran dan upaya pembinaan bagi yang belum update. Daftar sekolah tersebut dapat diakses di http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres.
  4. Bagi sekolah yang sudah tutup, merger, berhenti beroperasi, Dinas Prov/Kabkota untuk segera melaporkan ke pusat untuk dilakukan Sehingga mendapatkan angka yang akurat terkait dengan sekolah aktif.
  5. LPMP Melakukan optimalisasi validasi data DAPODIK, dalam rangka meningkatkan akurasi, validitas dan mutu data pendidikan yang sudah dikumpulkan. Monitoring data Invalid dapat di akses di http://siduren.dikdasmen.kemdikbud.go.id.
  6. Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi dan manjerial dalam pendataan dapodik di sekolah masing-masing dan bertanggungjawab penuh akan kebenaran data DAPODIK yang dikirimkan. Sebagai bentuk legal formal dokumen PAKTA INTEGRITAS dapat di cetak dibubuhkan tandatangan dan diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing.
  7. Panduan Pengisian data dapodikdasmen versi 2018.a dapat diunduh pada link unduhan berita ini atau pada laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan


Berikut adalah daftar perubahan Aplikasi Dapodik Versi 2018.a :
  • [Pembaruan] Penambahan referensi Spektrum PMK 2016 pada jenjang SMK
  • [Pembaruan] Penambahan referensi mata pelajaran pada jenjang SPK
  • [Pembaruan] Penambahan dan pemisahan menu rombongan belajar berdasarkan jenjang (SMA: Reguler, Teori dan Ekstrakurikuler, SMK: Reguler, Praktik dan Ekstrakurikuler)
  • [Pembaruan] Penambahan tabulasi Penyelenggara Pondok Pesantren pada data rincian Sekolah
  • [Pembaruan] Penambahan pemicu secara otomatis perubahan status di kurikulum pada pembelajaran yang semula peminatan dikelompokan menjadi C1, C2 dan C3 untuk kurikulum 2013
  • [Pembaruan] Penambahan fitur rombongan belajar praktik yang wajib berasal dari rombongan belajar utama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk mengecek sekolah penyelenggara kurikulum 2013 tapi masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP)
  • [Pembaruan] Penambahan validasi bagi sekolah penyelenggara kurikulum 2013 pada jenjang SMK, untuk kelas X wajib menggunakan Spektrum PMK Tahun 2016
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK dan SMA, untuk menjaga konsisten antara program pengajaran atau kompetensi keahlian dengan kurikulum yang digunakan
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk pemecahan rombongan belajar praktik dirasiokan dengan peserta didik yang berada dirombongan belajar utama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan nama rombongan belajar ganda
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan jika lebih dari 50% peserta didik tinggal di asrama dan belum mengisikan penyelenggarakan Pondok Pesantren
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pengecekan peserta didik dan rombongan belajar sesuai dengan Permendikbud 17 Tahun 2017
  • [Pembaruan] Penambahan validasi untuk sekolah penyelenggara Kelas Terbuka yang tidak menginputkan layanan khusus dengan menambahkan jenis sekolah terbuka
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK bagi guru yang mengajar pada rombongan belajar utama dan rombongan belajar praktik tidak diperbolehkan mengajar mata pelajaran yang sama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk akumulasi JJM guru yang mengajar pada rombongan belajar utama dan rombongan belajar praktik tidak diperbolehkan lebih dari jumlah maksimum yang terdapat pada referensi kurikulum
  • [Pembaruan] Penambahan validasi pada jenjang SMK untuk mencegah perbedaan jumlah jam mengajar pada rombongan belajar praktik dengan rombongan belajar induk dan mata pelajaran yang sama
  • [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik yang memilih agama yang sudah dinon aktifkan
  • [Pembaruan] Penambahan aturan JJM pada rombongan belajar praktik yaitu jumlah jam maksimal adalah sisa dari jumlah jam maksimal pada kurikulum dikurangi dengan penggunaan JJM pada rombongan belajar utama
  • [Pembaruan] Penambahan dan pemisahan status dikurikulum pada pembelajaran yang semula peminatan menjadi Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), Kompetensi Keahlian (C3)
  • [Pembaruan] Penambahan dan penyesuain UI pada aplikasi untuk memasukan anggota rombel pada rombongan belajar praktiks
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan pada menu peserta didik agar memasukan data periodik lebih mudah
  • [Perbaikan] Perubahan validasi akumulasi jam jadwal yang kurang dari jjm pada pembelajaran yang semula invalid menjadi warning
  • [Perbaikan] Perubahan validasi peserta didik tidak wajar yang semula invalid menjadi warning
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu jadwal jika ada pembelajaran yang terlewat
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu peserta didik jika peserta didik berkebutuhan khusus
  • [Perbaikan] Perubahan tampilan warna baris yang semula merah menjadi jingga pada menu prasarana jika tidak memiliki sarana sesuai standar sarpras
  • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada dashboard untuk PLT Kepala Sekolah
  • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada saat menambah layanan Program/Kompetensi Keahlian pada jenjang SMK
  • [Perbaikan] Perbaikan tampilan pada saat memilih Program/Kompetensi Keahlian pada menu Rombongan Belajar
  • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan kode untuk grahita ringan (C1) dan grahita sedang (C)
  • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan kode untuk daksa ringan (D) dan daksa sedang (D1)
  • [Perbaikan] Bugs validasi terdeteksi wali kelas non aktif
  • [Perbaikan] Bugs validasi ketika mengecek sarana longitudinal
  • [Perbaikan] Bugs validasi ketika mengecek nama siwa tidak wajar
  • [Perbaikan] Bugs menentukan rombongan belajar ketika export excel peserta didik
  • [Perbaikan] Bugs untuk menampilkan semua tugas tambahan pada tampilan daftar tugas tambahan GTK
  • [Perbaikan] Perbaikan dan penambahan keamanan pada aplikasi
  • [Perbaikan] Perbaikan dalam pemilihan Kepala Sekolah, Principal dan PLT

Kami berharap sekolah dapat mempelajari Panduan teknis Aplikasi Dapodik Versi 2018.a sebelum menggunakan aplikasi di sekolah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen


LINK UNDUHAN:
Installer Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a

Updater/Patch Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a

Panduan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.a

Sumber : DAPODIKDASMEN
Share:

Ratusan tenaga honorer K2 di Kabupaten Pasuruan terima tiga bulan insentif

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 579 tenaga honorer K2 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, menerima uang tiga bulan insentif setelah pencairannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Iswahyudi mengatakan, dari 579 orang, 490 orang merupakan tenaga guru, dan sisanya 89 orang adalah berasal dari non guru. Besaran insentif yang didapatkan pun juga berbeda, di mana untuk guru honorer K2 menerima masing-masing Rp 750 ribu perbulan, sedangkan non guru menerima Rp 500 ribu perbulannya.

“Insentif ini merupakan kebijakan dari Bupati Irsyad Yusuf yang langsung kami realisasikan, karena keberadaan guru dan pelaku pendidikan itu sangat penting, terutama kesejahteraan untuk mereka sendiri. Maka dari itu, insentif ini diberikan untuk menambah semangat mengajar para guru dan non guru di Kabupaten Pasuruan,” ujar Iswahyudi, Selasa (10/10).

Iswahyudi menambahkan bahwa insentif bagi guru dan non guru memang diberikan per tiga bulan, di mana untuk pemberian insentif kali ini merupakan termin kedua, yakni insentif mulai bulan Juni, Juli dan Agustus. Sedangkan termin pertama sudah dibagikan antara bulan Januari hingga mei lalu.

“Dengan kami berikan insentif ini, semoga kualitas mengajar para guru bisa semakin ditingkatkan. Akan tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa janganlah insentif ini dijadikan patokan untuk bermalas-malasan dalam mengajar, karena ini adalah bentuk kepedulian Pak Bupati untuk semua tenaga guru dan non guru di Kabupaten Pasuruan,” terangnya.

Lebih lanjut Iswahyudi menegaskan bahwa selain insentif bagi tenaga honorer K2, Pemkab Pasuruan juga memberikan insentif bagi guru sukwan murni, dengan besaran antara Rp 100 ribu sampai Rp 750 ribu. Insentif tersebut juga berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan dengan anggaran mencapai Rp 10 miliar.

“Yang penting telah memiliki surat kontrak kerja mulai nol tahun sampai 19 tahun, dan insentif ini diberikan setiap lima bulan sekali, semata-mata juga demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para guru di Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Kekurangan 14 Ribu Guru PNS, DKI Terpaksa Rekrut Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar sedang dipusingkan dengan masalah kurangnya tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bayangkan saja, dari 46 ribu guru PNS yang dibutuhkan, saat ini hanya ada sebanyak 34 ribu guru PNS saja.

Menurut Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah, apa yang terjadi di dunia pendidikan di ibu kota ini bukan masalah sepele. Sebab, Pemprov DKI tidak bisa menutupi kuota guru yang kurang dengan melakukan rekrutmen PNS.

Hal itu terjadi karena adanya moratorium PNS 2014 dan terkendala izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebab, untuk mengangkat PNS, Pemprov DKI harus dapat kuota dari Kemen-PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara. 

Saefullah mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga guru PNS ini, Pemprov DKI masih menunggu moratorium itu dicabut.

"Hari ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diundang rapat oleh Menpan, saya diundang tapi saya minta kepala BKD yang hadir nanti seperti apa kebijakan dari Menpan. Karena moratorium yang sudah dicabut, itu untuk kementerian, untuk Pemda-pemda belum. Kita sangat menunggu (moratorium dicabut)," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017. 

Namun, agar proses belajar mengajar tak terganggu, sementara waktu ini, Pemprov DKI terpaksa merekrut tenaga guru dari guru honor. 

"Kita rekrut dengan skema pegawai dengan perjanjian kerja kontrak. Sampai hari ini tidak ada keluhan dari masyarakat, dari stakeholder sekolah. Kegiatan belajar mengajar itu semua dapat berjalan baik walaupun kita atasi degan guru tenaga kontrak dan guru honor," kata dia.

Berita ini bersumber dari Viva.
Share:

Nomor Peserta UKG Harus Diisi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Nomor peserta Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang terletak pada menu Nilai Test dalam Aplikasi Front End Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) harus diisi oleh guru-guru yang telah mengikuti UKG.

Nomor UKG tersebut akan digunakan sebagai acuan melihat data Info GTK pada SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Apabila dikosongkan maka guru belum dapat melakukan pengecekan data pada Layanan Info GTK yang terletak dalam laman SIMPKB, yang berkonsekuensi pada informasi layak-tidaknya memperoleh tunjangan profesi.
Beberapa penjelasan terkait input data UKG dalam aplikasi dapodik adalah sebagai berikut :
  1. Bertujuan untuk digunakan dalam proses integrasi SIMTUN dan SIMPKB.
  2. Belum 100% guru yang memiliki NUPTK sehingga ada data yang tidak match antara SIMTUN dan SIMPKB.
  3. Untuk memudahkan proses integrasi, dipandang perlu  jembatan 2 sistem tersebut, dibutuhkan nomor unik  yaitu nomor peserta UKG.
  4. Nomor peserta UKG ini yg di ambil sebagai nomor unik untuk mengidentifikasi data individu antar 2 sistem khususnya bagi PTK-PTK yg tidak memiliki NUPTK.
  5. Nilai UKG tidak wajib di input pada Aplikasi Dapodik. Apabila nilai UKG belum diketahui, untuk sementara dapat diisi dengan angka 0 (nol).
Demikian informasi ini dibuat, dan diharapkan seluruh rekan guru dapat memberikan data yang valid kepada Operator Dapodikdasmen di masing-masing Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal)/Sekolah Induk.

Berita ini bersumber dari PORTAL DAPODIKDASMEN.
Share:

Kekurangan PNS, Pemkot Sukabumi Terbantu Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masih kekurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Dampaknya, pemkot mengangkat tenaga kerja sukarelawan (TKS) atau honorer untuk mengisi kekurangan tersebut.

"Saat ini, jumlah PNS di Kota Sukabumi masih belum ideal," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Sukabumi Saleh Makbullah kepada wartawan Jumat (6/10). Hal ini disampaikan Saleh selepas pertemuan antara para TKS dan tenaga honorer dengan Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz dan Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Gedung Juang 45.

Jumlah PNS di Kota Sukabumi, terang Saleh, mencapai 4.100 orang. Padahal, kata dia, jumlah ideal PNS di Kota Sukabumi minimal sebanyak 6.000 orang. Kekurangan ini, terang dia, disebabkan sudah banyak PNS yang pensiun dan belum tergantikan karena ketiadaan penerimaan calon PNS (CPNS).

Oleh karena itu, kata Saleh, pemkot merasa terbantu dengan adanya para TKS. Jumlah TKS di Sukabumi diperkirakan mencapai sebanyak 1.600 orang. Mayoritas TKS, terang dia, merupakan tenaga pendidikan atau guru di sejumlah sekolah dan sisanya bekerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta tenaga medis.

Saleh menuturkan, atas dasar itu, pemkot berencana akan memberikan honor kepada para TKS atau honorer terutama yang masuk kategori dua. Para TKS yang mendapatkan honor dari pemkot ini, lanjut dia, diprioritaskan bagi yang masa kerjanya sudah lama seperti 13 tahun dan setelahnya.

Dari data yang dihimpun, ada sebanyak 247 TKS atau honorer kategori dua yang akan mendapatkan honor ini, terang Saleh. Nantinya, kata dia, data sebanyak 247 ini akan diverifikasi dan dibuatkan surat perintah atau tugas dari pemkot.

Rencannya ungkap Saleh, penyaluran dana untuk para honorer ini akan dilakukan pada akhir 2017. Untuk satu orang tenaga honorer itu akan mendapatkan honor sebesar Rp 660 ribu per bulan dan uang makan Rp 25 ribu per hari.

Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Sukabumi Heriyanto menyambut positif adanya perhatian dari Pemkot Sukabumi. Proses pemberkasan dan verifikasi data sudah, tinggal menunggu wali kota memberikan SK dalam sebulan ini, terang dia.

Menurut Heriyanto, jumlah guru honorer kategori dua yang akan mendapatkan honor ini mencapai sebanyak 173 orang.  Menurut dia, untuk sementara yang mendapatkan dana merupakan honorer kategori dua dan diluar itu akan diselesaikan secara bertahap.

Informasi yang diperolehnya, lanjut Heriyanto, para TKS atau honorer nantinya mendapatkam honor sebesar Rp 1.150.000 per bulan. Sebelumnya kata dia para guru hanya mendapatkan Rp 600 ribu per bulan berdasarkan kebijakan sekolah.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

PGRI Kendari Minta Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kendari Makmur, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengangkat guru honorer yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi guru PNS.

Menurutnya, permasalahan guru honorer hingga saat ini belum selesai. Apalagi kata Makmur, banyak guru honorer yang mengabdi sejak lama tetapi belum diangkat menjadi PNS.

Terkait dengan guru honorer di Kota Kendari agar diangkat menjadi guru PNS, PGRI Kota Kendari telah merekomendasikan ke pemerintah pusat melalui PGRI provinsi dan PGRI pusat, agar ditindaklanjuti dengan mengikuti undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.

“Kami tidak menyebutkan jumlahnya, tetapi kami merekomendasikan teman-teman guru honorer yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan dan kemampuan daerah ataupun kemampuan pemerintah pusat. Kan kasihan mereka sudah berdarah-darah ikut mengabdi di sekolah, tentunya kita ingin mereka terperhatikan,” kata Makmur saat ditemui usai menghadiri acara musyawarah daerah (Musda) I Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Kendari di Aula Kementerian Agama setempat, Kamis (5/10/2017).

Di Kota Kendari, lanjutnya, banyak guru honorer yang memiliki kualitas yang bagus. Bahkan kadang-kadang lebih bagus dari guru yang sudah punya sertifikat pendidik profesional atau telah menerima sertifikasi. Olehnya itu, ia berharap pada seluruh guru baik guru PNS maupun non PNS yang berada di sekolah dan madrasah untuk meningkatkan kualitas dan martabatnya agar tercipta kualitas pendidikan yang baik.

Selain meminta pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi guru PNS, PGRI Kota Kendari juga meminta agar pembayaran sertifikasi guru dilakukan tepat waktu.

“Pembayaran tunjangan sertifikasi ini menjadi perhatian serius. Agar tidak terjadi gejolak dan berdampak pada kualitas pendidikan, seyogyanya tunjangan tersebut dibayarkan tepat waktu,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Zona Sultra.
Share:

Ratusan Ribu Tenaga Honorer K2 Segera Pensiun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) mengungkapkan ratusan ribu tenaga honorer kategori 2 (K2) bakal memasuki usia pensiun pada tahun 2018 mendatang. Padahal, nasib status guru dan tenaga honorer K2 lainnya itu belum jelas juga setelah bertahun-tahun mengabdi.

“Kebanyakan honorer K2 sudah mengabdi belasan tahun. Bahkan, ada yang sudah 28 tahun mengabdi hingga sekarang dan sudah masuk usia limit,” ungkap Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2017). Hal tersebut diungkapkannya seusai beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sadono di Kantor DPD Jateng, Kota Semarang, terkait nasib guru dan tenaga pendidikan honorer K2 yang masih belum diperhatikan pemerintah.

Untuk usia pensiun guru, kata dia, masih pada usia 60 tahun, tetapi untuk instansi-instansi lainnya batasan usia kerjanya hingga 58 tahun, sedangkan banyak honorer K2 yang berusia 57-an tahun. “Praktis, mereka yang berada di usia limit ini tahun depan akan memasuki usia pensiun. Kami jelas tidak bisa menambah batasan usia pensiun karena sudah ada regulasi yang mengatur,” katanya.

Titi menyebutkan jumlah honorer K2 di Indonesia mencapai 450.000 orang dengan 60% di antara mereka di sektor pendidikan, yakni guru. Selebihnya, tenaga honorer K2 yang tak kunjung jelas nasibnya itu tersebar di sektor kesehatan dan teknis lainnya, seperti perawat di sektor kesehatan, tenaga tata usaha (TU) di sekolah, pegawai kelurahan, kecamatan, dan sektor perhubungan.

“Banyak dari honorer K2 ini yang kelahiran 1960-an. Artinya, sekarang usianya sudah 57 tahun. Untuk K2 yang guru pun sebenarnya sama, sebab 2-3 tahun lagi juga sudah memasuki pensiun,” katanya.

Guru wiyata bakti di SD Negeri Wanacipta 1, Sigaluh, Banjarnegara, Jateng itu, berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas terhadap nasib dan status K2 karena selama ini sudah menjalankan dan membuktikan pengabdiannya. “Kalau dibilang tidak kompeten, dari mananya? Kami sudah berpengalaman, sudah bekerja bertahun-tahun dan tidak pernah main-main menjalankan tugas negara meski hanya diberi honor Rp150.000/bulan-Rp200.000/bulan,” katanya.

Pihaknya akan menunggu sampai pertengahan Oktober 2017 terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun jika tidak ada iktikad dari pemerintah, pihaknya akan menggelar aksi. “Kami masih persuasif. Namun, jika tidak ada iktikad baik dari pemerintah, kami akan menggelar aksi. Pernah kami menggelar aksi dengan mengerahkan 50.000 orang. Kasihan, tidak ada penghargaan untuk teman-teman ini,” pungkasnya.

Anggota DPD asal Jateng, Bambang Sadono, membenarkan langkah untuk memperjuangkan nasib dan status tenaga honorer K2 adalah merevisi UU ASN yang akan dibicarakan DPD dengan DPR dan pemerintah. “Pertama, perjuangan besar kan menyangkut perubahan UU ASN karena tidak menyebut K2 di situ. Kami pasti kawal. Kedua, perlakuan pemerintah daerah terhadap honorer K2 kan berbeda-beda,” katanya.

Di Kota Semarang, kata dia, sudah memberikan honorarium bagi K2 sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK), tetapi diakuinya belum tentu kabupaten dan kota lainnya juga memberlakukan kebijakan serupa. “Saya nanti akan berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, bisa kepala daerahnya, DPD agar mereka [tenaga honorer K2] ini diperlakukan adil, minimal disesuaikan UMK. Mereka sudah mengabdi terlalu lama,” katanya.

Kewajiban pemerintah, tegas Ketua Badan Pengkajian MPR itu, bukan hanya memberikan penghasilan layak, tetapi juga memberikan penghormatan terhadap jasa tenaga honorer K2 yang telah mengabdi sekian lama.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.