Selasa, 21 Oktober 2014

Puluhan Guru Honorer Datangi Kantor DPRD Cimahi Ingatkan Seluruh Jajaran Legislatif Agar Memperjuangkan Guru Honorer Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan guru honorer Kota Cimahi mendatangi Kantor DPRD Cimahi di Jln. Djulaeha Karmita, Senin (20/10/2014). Kedatangan mereka untuk mengingatkan seluruh jajaran legislatif agar memperjuangkan guru honorer menjadi Pewagai Negeri Sipil (PNS).

"Kami ingin anggota dewan menuntaskan kasus pengaduan pengangkatan tenaga honorer kategori II di Cimahi," kata salah satu perwakilan guru, Iwan Setiawan kepada wartawan.

Ia mengatakan, para guru mengingatkan kepada anggota dewan baru bahwa masih ada pekerjaan rumah soal tenaga honorer Cimahi dan diharapkan bisa memberi solusi terbaik.

Menurutnya, hingga kini tersisa 152 orang guru yang belum lolos dan diangkat menjadi PNS di Cimahi. Para guru, kata dia, diangkat oleh sekolah dengan honor dari sekolah.

Berita ini bersumber dari Galamedia.

Honorer K2 Lamongan Terima SK CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 370 orang pegawai honorer kategori 2 (K2) Pemkab Lamongan, Selasa (21/10) menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pendopo Lokatantra dari Bupati Fadeli.

Mereka adalah bagian dari 1.245 pegawai honorer K2 Lamongan yang lolos tes tulis.

Setelah menerima SK CPNS tersebut secara otomatis mereka bakal menerima 80 persen dari gaji pokok.

Gaji penuh beserta tunjangan baru akan mereka terima saat sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS penuh.

Salah satunya seperti Wahid, guru SMPN 1 Lamongan. Dengan golongan ruang IIIa dan masa kerja 13 tahun 11 bulan, dia akan menerima 80 persen dari gaji pokok Rp 2.791.500, yakni sebesar Rp 2.233.200.

Sedangkan seperti Abd Rohman, perawat di UPT Puskesmas Kalitengah yang memiliki golongan ruang IIa dengan masa kerja 14 tahun 10 bulan, gaji yang diterima adalah 80 persen dari Rp 2.223.000, atau sebesar Rp 1.778.400.

Wahid yang diberi kesempatan memberikan sambutan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Fadeli karena sudah ada solusi untuk tenaga honorer yang dulu tercecer.

Dia menyebutkan pernah bernagkat ke Jakarta pada 2008 bersama Fadeli yang kala itu masih Sekda untuk mengantarkan berkas ke MenPAN.

“Penangkatan ini kami paham adalah kebijakan pemerintah pusat. Tapi kalau tida komitmen dari pemerintah daerah tentu mustahil berhasil, “ kata Wahid.

Bupati Fadeli menyampaikan selamat kepada pegawai honorer yang kini telah menerima SK CPNS. Dia berharap setelah diangkat, bakal ada peningkatan kinerja.

Sementara Kepala BKD Lamongan Ismunawan, sebanyak 370 pegawai honorer K2 yang pagi itu menerima SK CPNS paling banyak berasal dari tenaga pendidikan, yakni 238 orang.

Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 54 orang, tenaga penyuluh 16 orang dan tenaga administrasin sebanyak 62 orang.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 1 orang adalah lulusan SD, SMP ada 13 orang, SMA sebanyak 107 orang, dari Diploma 2 ada 17 orang, sebanyak 31 orang lulusan Diploma 3, lulusan S1 sebanyak 200 orang dan 1 orang berpendidikan S2.

Berita ini bersumber dari Tribunews.

UPDATE NIP SEMUA FORMASI VIA SAPK BKN per 21 OKTOBER 2014

UPDATE NIP SEMUA FORMASI VIA SAPK BKN per 21 OKTOBER 2014...

Berita ini bersumber dari Twitter BKN RI.

Senin, 20 Oktober 2014

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur prediksi banyak masalah muncul saat pengumuman Tes CPNS

Sahabat pembaca Info Pengadaan CPNS, sudah tahukah anda bahwa Meski pelaksanaan tes penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) di beberapa wilayah Jatim sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, bukan berarti sudah bebas masalah. Masalah justru akan muncul ketika pengumuman kelulusan yang akan dilaksanakan dalam minggu-mingu ini.

Hal itu diutarakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Widiyarta, yang memperkirakan masalah yang muncul dalam pengumuman kelulusan CPNS ini lebih krusial.

Memang diakui standar kelulusan sudah ditentukan, namun masalah yang muncul ketika peserta peserta tidak lulus dalam pilihan pertama namun memiliki passing grade yang tinggi. Menurut perwakilan Ombudsman, dalam CPNS kali ini, peserta memiliki tiga pilihan dalam sebuah instansi. Katakan pilihan pertama akutansi, namun gagal karena karena gagal bersaing dengan pesaing lainnya. Maka ia memiliki kesempatan untuk masuk dalam pilihan kedua sebagai manajemen. Meski passing gradenya tinggi yang seharusya bisa langsung masuk dalam pilihan kedua, namun yang bersangkutan hanya sebagai cadangan.

Ketika di pilihan kedua gagal, maka ia pun masuk ke pilihan ketiga sebagai staf administrasi biasa. Namun yang bersangkutan tidak bisa langsung lolos dalam pilihan ketiga namun sebagai cadangan. “Cadangan ini akan naik jika yang ada di atasnya mengundurkan diri. Padahal potensi orang mengundurkan diri dalam CPNS itu sangat kecil,” cetus perwakilan Ombudsman ini.

Hal inilah yang akan menimbulkan masalah. Sebab, pasti banyak peserta yang tak memahami mekanisme seperti ini dan dirinya yakin akan mengundang protes peserta model seperti itu. “Makanya sejak penerimaan hingga pengumuman nanti, kami membuka layanan pengaduan CPNS. Kami siap menerima peserta yang tak puas terhadap mekanisme penerimaan CPNS itu,” jelas Kepala Ombudmsna Jatim.

Terkait dengan pengaduan masyarakat terkait CPNS, Agus menambahkan sudah ada 23 laporan yang masuk. Laporan itu terkait pendaftaran CPNS yang bermasalah. Yaitu ketika mendaftar, ternyata pendaftar tidak mendapatkan balasan berupa user name.

Selain itu adalah pengaduan yang dilakukan mereka dengan online tak mendapatkan balasan. Dan juga ada 3 NIK peserta ketika dimasukan ke dalam pendaftaran tak bisa masuk. “Semuanya sudah terselesaikan. Khusus 3 NIK yang tak masuk itu yang belum terpecahkan. Padahal NIK mereka itu jelas,” ucapnya.

Sedangkan Asisten III (bidang administrasi umum) Sekkota Pemkot Surabaya, Hadisiswanto Anwar menjelaskan pelaksanaan penerimaan CPNS tahun ini meminta masyarakat untuk berhati-hati.

Sebab akan bermunculan makelar atau mereka yang mengaku pejabat pemkot yang katanya bisa meloloskan CPNS dengan imbalan uang. “Masyarakat tidak usah percaya kepada siapapun yang menjanjikan bisa meloloskan CPNS. Sebab itu hanya tipu daya,” tegasnya

Sementara itu Pemkot Surabaya telah menggelar Tes CPNS dengan menggunakan CAT beberapa waktu lalu. Kini tinggal menunggu pengumuman kelulusan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pemkot Surabaya sendiri mendapatkan jatah CPNS tahun 2014 sebanyak 116 orang. Adapun rinciannya ada 35 tenaga pendidikan yaitu untuk guru PGSD, pendidikan jasmani dan agama Islam. Sedangkan 17 tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum dan keperawatan. Untuk tenaga teknis sebanyak 64 orang terdiri dari bidang kontruksi, akutansi pembangunan, perhubungan. 

Berita ini bersumber dari Lensa Indonesia.

Presiden terpilih diharapkan mampu menyelesaikan masalah penerimaan CPNS yang masih banyak kekurangan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), diharapkan mampu menyelesaikan masalah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang masih banyak kekurangan.

Pelayanan pelaksanaan seleksi CPNS 2014 yang dilaksanakan sejak Agustus lalu, masih belum maksimal. Beberapa instansi masih memberikan ketidakjelasan mengenai waktu pendaftaran. 

Hal tersebut merugikan masyarakat yang telah bermodal besar untuk mengumpulkan berkas persyaratan yang diminta kementerian pendayagunaan aparatur negara (kemenpan).

Aini (23 tahun), warga Sukabumi, mengaku kecewa dengan penerimaan CPNS Pemprov Jawa Barat (Jabar). Menurut website Panselnas diwww.panselnas.menpan.go.id, pendaftaran CPNS Jabar akan dibuka pada pekan ketiga atau keempat Oktober. Namun akun twitter resmi CPNS di @OfficialCPNS mengatakan pendaftaran CPNS Jabar telah ditutup.

"Padahal website Panselnas dan akun official CPNS keduanya dikelola oleh kemenpan, tapi memberi info yang berbeda," keluh Aini, Ahad (19/10).

Kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi, Aini berharap proses seleksi CPNS yang dikelola kemenpan dapat lebih jelas. Meski proses pendaftaran online sudah bagus, birokrasi dan transparansi pelaksanaan CPNS di daerah harus langsung diawasi oleh pusat hingga tidak merugikan masyarakat.

Hal serupa dialami oleh Alfiani (23), warga Margahayu, Bandung, yang mendaftar seleksi CPNS di kemenkumham. Ia mengungkapkan, hasil resmi tes TKD di kemenkumham tak kunjung diumumkan, bahkan beberapa pendaftar sudah mengikuti tes sejak November tahun lalu. 

Kemenkumham melalui akunnya @Humas_kumham berdalih lamanya proses pengumuman hasil tes TKD karena belum diterimanya data pendaftar dari panselnas pusat.

Alfiani berharap presiden baru mampu mengubah pola pelaksanaan penerimaan seleksi CPNS 2014 menjadi lebih baik lagi. Peserta seleksi pun dapat benar-benar terseleksi secara ketat sehingga kasus PNS yang makan gaji buta bisa dihindari.

"Semoga Pak Jokowi mengevaluasi seleksi CPNS ini agar tahun depan lebih baik," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Republika Online.

Minggu, 19 Oktober 2014

Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menaruh harapan besar kepada presiden baru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan ribu honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menaruh harapan besar kepada presiden baru Joko Widodo. Mereka berharap, presiden pilihan rakyat bisa memberi perubahan terhadap kebijakan pengangkatan honorer K2.

"Kami berharap Presiden Jokowi bisa memberikan perubahan bagi bangsa, salah satunya untuk kami para honorer. Mudah-mudahan di era Pak Jokowi, kami bisa segera diangkat CPNS," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (20/10).

Dia menambahkan, proses pengangkatan honorer K2 yang belum tuntas di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semoga bisa dituntaskan oleh presiden baru. "Kami yakin Pak Jokowi memihak pada dunia pendidikan. Kami yang sebagian besar adalah guru honorer mudah-mudahan bisa diangkat," ujarnya.

Harapan serupa diungkapkan Ketua FHK2I Korwil Jawa Timur Riyanto Agung Subekti. Mereka mengaku optimis akan ada perubahan yang akan dibawa presiden baru. "Kami akan terus berjuang sampai visi kami tercapai, semoga ini bisa mendapat perhatian Presiden Jokowi," harapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 18 Oktober 2014

Baru 20 Instansi Serahkan Hasil Verifikasi Honorer K2 Sesuai Format Yang Ditentukan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi validasi (verval) terhadap honorer kategori dua (K2) tidak sepenuhnya ditanggapi. Sebab, banyak pemda enggan melakukan verval dengan alasan beban daerah sudah terlalu besar untuk belanja pegawai.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB, Herman Suryatman, dari 120 instansi di wilayah Jawa dan Bali, baru 70 instansi yang sudah menyerahkan data verval. Itupun data yang diserahkan tidak sesuai format yang ditentukan.

Format yang tidak sesuai ketentuan itu terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang menyertai hasil verval. “Karena itu kami kembalikan kembali agar sesuai ketentuan yang ditetapkan KemenPAN-RB," katanya kepada JPNN, Sabtu (18/10).

Menurutnya, baru 20 instansi yang sudah menyerahkan hasil verval sesuai format yang ditentukan. Kondisi itulah yang membuat proses penyelesaian honorer K2 terhambat.

"Kami sudah memintakan kepada honorer K2 untuk melakukan lobi ke DPRD agar bisa mendesak pemda mempercepat verval dengan lampiran SPTJM yang benar. Makin lama proses verval, maka penyelesaian honorer K2 juga kian panjang," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) wilayah Jawa Timur (Jatim) Lakukan Pendekatan ke Gubernur

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi validasi (verval) terhadap honorer kategori dua (K2) tidak sepenuhnya ditanggapi. Sebab, banyak pemda enggan melakukan verval dengan alasan beban daerah sudah terlalu besar untuk belanja pegawai.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB, Herman Suryatman, dari 120 instansi di wilayah Jawa dan Bali, baru 70 instansi yang sudah menyerahkan data verval. Itupun data yang diserahkan tidak sesuai format yang ditentukan.

Format yang tidak sesuai ketentuan itu terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang menyertai hasil verval. “Karena itu kami kembalikan kembali agar sesuai ketentuan yang ditetapkan KemenPAN-RB," katanya kepada JPNN, Sabtu (18/10).

Menurutnya, baru 20 instansi yang sudah menyerahkan hasil verval sesuai format yang ditentukan. Kondisi itulah yang membuat proses penyelesaian honorer K2 terhambat.

"Kami sudah memintakan kepada honorer K2 untuk melakukan lobi ke DPRD agar bisa mendesak pemda mempercepat verval dengan lampiran SPTJM yang benar. Makin lama proses verval, maka penyelesaian honorer K2 juga kian panjang," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Honorer K2 Kabupaten Aceh Tamiang Pertanyakan SK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 672 tenaga honorer katagori 2 (K2) yang sudah lulus PNS mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS, Aceh Tamiang. Sebab, selama ini para honorer K2 itu menjadi resah, karena sudah lima bulan setelah dinyatakan lulus belum ada kabar apa-apa.

Ratusan para tenaga honorer K2 pada Kamis (16/9) sempat berkumpul di kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Aceh Tamiang. Menurut seorang honorer K2 yang sudah lulus PNS, sejak Mei 2014 para honorer K2 sudah mengumpulkan berkas dan sudah diantar ke BKN, namun sudah lima ulan belum juga ada tanda tanda SK PNS mereka terima.

“Sebagian besar honorer khawatir SK mereka tidak keluar karena ada informasi ada berkas honorer yang belum lengkap,” ujar seorang guru honor. 

Awalnya direncanakan sekitar 30-50 tenaga honorer menggelar rapat untuk mengutus perwakilan menjumpai Kepala BKPP Aceh Tamiang mempertanyakan kenapa belum keluar SK PNS mereka. Sementara daerah lain sudah keluar SKnya, malah ada yang telah terima gaji sebagai PNS selama dua bulan.

“Kita ada mempertanyakan pada pihak BKN Medan, jawaban mereka masih ada berkas yang belum lengkap dan mereka minta orang BKPP Tamiang sering–sering mempertanyakan hal itu pada mereka,” ujar honorer lainnya.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.

Kamis, 16 Oktober 2014

UPDATE NIP SEMUA FORMASI PER 17 OKTOBER 2014 BERDASARKAN SAPK BKN

UPDATE NIP SEMUA FORMASI PER 17 OKTOBER 2014 BERDASARKAN SAPK BKN... 

Sumber : Twitter BKN RI