Banner728x90

Kamis, 11 Februari 2016

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman masih ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah sangat bersimpati dan peduli dengan nasib tenaga honorer eks kategori 2 (K2). Karena itu selama ini pemerintah sudah mencari jalan keluar untuk mengakomodasi tuntutan tenaga honorer eks K2 yang ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun aspirasi tersebut belum bisa dipenuhi karena tidak ada payung hukum dan keterbatasan anggaran.

Meski demikian menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman masih ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS.

Herman menyebutkan alternatif-alternatif tersebut yaitu, pertama mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di bawah 35 tahun dalam tes calon pegawai negeri sipil. Alternaif berikutnya, bagi tenaga honorer K2 yang berusia di atas usia 35 tahun dapat mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Itu dua alternatif yang secara yuridis bisa dipertimbangkan,” ujar Herman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (11/02).

Menurutnya kedua alternatif itu dapat dipertimbangkan karena sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menjelaskan dalam UU ASN, terdapat dua jenis pegawai pemerintah yaitu PNS dan P3K.

Perbedaannya, kata Herman, PNS adalah pegawai pemerintah permanen, sementara P3K lebih bersifat kontraktual. Dia mengatakan bisa saja ada afirmatif bagi para tenaga honorer K2. “Sebetulnya ini alternatif, kalau merujuk pada UU ASN maka itu alternatif solusinya.

Mungkin nanti bisa dipikirkan bagaimana diberikan afirmasi, tapi tetap pada koridor hukum” paparnya. Dalam kesempatan itu, Herman juga menegaskan pemerintah sudah sangat perduli dengan nasib pegawai honorer. Sejak 2006 sampai 2009, kata Herman, pemerintah sudah mengangkat sekitar 900 ribu lebih tenaga honorer menjadi CPNS.

Ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan masih ada tenaga honorer yang belum diangkat, pemerintah juga tetap membuka penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS. “Jadi total sampai 2014 ini sudah satu juta lebih tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS,” katanya.Namun payung hukum pengangkatan honorer menjadi CPNS yaitu Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, sudah tidak berlaku lagi.

Saat ini untuk rekruitmen CPNS, mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU tersebut tidak mengatur pengangkatan CPNS secara otomatis, sebab setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dan harus mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS. Dalam UU itu ditetapan bahwa menajemen apparatur sipil Negara mulai dari perencanaan sampai pensiun, termasuk rekruitmen wajib melalui proses seleksi. "Jadi tidak mungkin pemerintah mengangkat dengan serta merta siapapun warga Negara tanpa prosedur da mekanisme sesuai undang-undang,” paparnya.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Menteri Sekretaris Negara Tampung Aspirasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di depan Istana Merdeka sejak kemarin hingga hari ini (11/2) tetap pada pendiriannya untuk diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.  Titi Purwaningsih, Ketua FHK2I, menegaskan bahwa tenaga honorer kategori 2 meminta kejelasan dan kepastian dari Presiden mengenai nasib honorer kategori 2 untuk diangkat menjadi PNS. “Kami putuskan aksi di depan istana untuk berkeluh kesah dan meminta kejelasan kepada Presiden mengenai nasib kami” ujar Titi dengan antusias.

Perwakilan FHK2I dari Sumatera selatan, Syahrial, lebih lanjut mempertegas bahwa hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah tenaga hononer kategori 2. “Hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaiakan masalah kami” ujar Syahrial dengan nada tegas, seraya menyampaikan usia tenaga honorer saaat ini sudah lebih dari 35 tahun, yang sudah tidak memungkinkan diangkat menjadi PNS berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pada pukul 12.00 WIB, akhirnya 10 orang perwakilan FHK2I diterima langsung oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara. Pratikno menyimak secara serius aspirasi yang disampaikan perwakilan FHK2I, dan dapat memahami keinginan FHK2I untuk bertemu dengan Presiden. Menanggapi keinginan bertemu dengan Presiden, Pratikno menjelaskan  akan segera menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi FHK2I, beberapa fakta, dan usulan yang disampaikan dalam dialog tersebut.

 “Kami akan segera menyampaikan aspirasi, fakta, dan usulan yang disampaikan teman-teman honorer kategori 2 kepada Bapak Presiden” ujar Pratikno di hadapan para perwakilan unjuk rasa.
Selain melaporkan kepada Presiden, Pratikno juga menyampaikan alternatif  lain yaitu, menjadwalkan di lain waktu Presiden mengundang  forum honorer kategori 2  duduk bersama.
“Presiden sebetulnya biasa menerima di lain waktu dan akan mengundang Bapak dan Ibu tenaga honorer” ujar Pratikno.  Perkembangan mengenai rencana pertemuan perwakilan FHK2I dengan Presiden akan disampaikan secara langsung kepada Titi Purwaningsih selaku Ketua FHK2I.

Berita ini bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara RI.

Rabu, 10 Februari 2016

Perwakilan tenaga honorer kategori 2 (THK2) yang melakukan demo di depan Istana Negara, diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di kantornya, Kamis, (11/02.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Perwakilan tenaga honorer kategori 2 (THK2) yang melakukan demo di depan Istana Negara, akhirnya bersedia diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di kantornya, Kamis, (11/02), setelah kemaren menolaknya.

Sebanyak 10 perwakilan THK2 menyampaikan aspirasinya, untuk diangkat menjadi CPNS, tidak peduli ada atau tidak ada aturan maupun anggaran. Perwakilan THK2 juga tetap ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan tetap akan bertahan sebelum diterima oleh Presiden. Sementara Mensesneg mendengarkan dan mencatat aspirasi THK2.

Kesepuluh orang itu mewakili para pengunjuk rasa yang sejak kemarin beraksi di depan Istana Negara. Tetapi hari ini jumlahnya sudah berkurang, dari sekitar 15 ribu menjadi sekitar sepuluh ribu orang. Dalam aksinya, mereka berjanji, aksi unjuk rasa bakal berlangsung tertib karena tenaga honorer adalah kaum intelektual dan pendidik sehingga tidak akan berbuat anarki.

"Kita ini kaum intelektual. Banyak yang sarjana S1, sebagian S2, dan ada juga yang dokter. Karena itu kita tidak akan rusuh," kata seorang perwakilan tenaga honorer eks K2 dari Jawa Timur, yang berorasi dari  atas mobil komando di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 11 Februari 2016.

Dia menyatakan para tenaga honorer bakal menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang santun dan sopan. Menurutnya, massa tidak akan terprovokasi, sehingga aparat keamanan pun tidak perlu melakukan penjagaan berlebihan.

Sejak demo kemaren, aparat keamanan menutup sebagian ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara menjadi tersendat. Kepolisian Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 9 ribu personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Sesuai ketentuan peraturan daerah aksi unjuk rasa ini harus berakhir pada pukul 18.00.

Unjuk rasa tenaga honorer eks K2 direncanakan berlangsung 10 - 12 Februari 2016. Unjuk rasa, pada Rabu 11 Februari kemarin berlangsung tertib. Massa membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB.

Dalam orasi Para tenaga honorer eks K2 juga mengecam pemberitaan di sejumlah media massa nasional. Mereka menyatakan media massa salah mengartikan tuntutan mereka. "Apa itu media massa, kami tidak percaya. Tuntutan kami jelas, jangan salah ditulis," kata seorang perwakilan tenaga honorer eks K2 dari Sumatera saat berorasi.

Dia mengatakan media massa menulis, tuntutan para tenaga honorer eks K2. Media massa menulis tenaga honorer ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan seleksi. Padahal tuntutan sebenarnya tenaga honorer eks K2 ialah diangkat tanpa tes atau seleksi apapun. "Itu sudah hak kami," ujarnya.

Karena itu mereka meminta media massa yang salah menulis segera meralat dan mempertanggungjawabkan isi berita.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar. "Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy di tengah kerumunan pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu (10/02).

Yuddy yang turun ke lapangan serta berada diantara para demonstran, lebih lanjut mengungkapkan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut. "Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegasnya.

Yuddy juga menampik bahwa dirinya ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi, dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB, mengatakan bahwa pemerintah paling tidak melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR. "Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.

Dikatakan Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2. "Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil," katanya.

Pun demikian, Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. "Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan  Patung Kuda Indosat.

Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Selasa, 09 Februari 2016

PEMERINTAH MENGINGATKAN HONORER K2 UNTUK SELALU WASPADA TERHADAP ULAH PARA CALO

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah prihatin dengan sejumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

“Kami sangat menghargai upaya mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami mengingatkan agar mereka selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, yang berada di tengah-tengah para tenaga honorer ketegori 2 yang tengah-tengah para pengunjuk rasa di depan istana, Rabu, (10/02).

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan  Patung Kuda Indosat.

Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan tenaga honorer eks K2 terbentur persoalan hukum dan anggaran.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan tenaga honorer eks K2 terbentur persoalan hukum dan anggaran. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah tenaga honorer, Kementerian PANRB akan bertindak sesuai dengan ketentuan tanpa menabraknya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh para tenaga honorer eks K2 yang mengatasnamakan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) adalah sesuatu yang wajar. Hal ini dikarenakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi warga negara kepada pemerintah.

Namun demikian, Herman yang juga merupakan juru bicara Menteri PANRB, mengatakan bahwa pemerintah paling tidak melalui Kementerian PANRB akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2, tetapi tetap tidak akan menabrak aturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini memang belum ada solusi permanen. Kendalanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan terbatasnya alokasi anggaran," ujar Herman.

Dikatakan Herman yang turut hadir di tengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2. "Kami telah melakukan rapat marathon dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada celah hukum," katanya.

Pun demikian, Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Sekitar 15 ribu tenaga honorer K2 melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer eks K2 menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sekitar 15 ribu tenaga honorer kategori 2 (K2) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, mulai pukul 08.00 Wib, Rabu 10 Februari 2016. Mereka menuntut pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer eks K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebagian besar pengunjuk rasa tersebut memakai baju hitam-hitam, membawa bendera dan menggunakan ikat kepala bertuliskan asal daerah.

Tak pelak, aksi unjuk rasa tersebut menyebabkan lalu lintas di  sebagian ruas jalan sekitar Istana Negara tersendat. Aparat keamanan terpaksa menutup Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Kemacetan juga terjadi di sepanjang Jalan Merdeka Selatan. Kendaraan yang melaju dari arah Stasiun Gambir menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke arah Lapangan Banteng menuju Jalan Veteran. Pihak keamanan juga menutup sebagian ruas jalan Merdeka Selatan yaitu yang menuju Jalan Thamrin.

Kepala Divisi Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal mengatakan, untuk mengamankan unjuk rasa para tenaga honorer ini, Kepolisian mengerahkan 9.000 personel. Dia menegaskan situasi unjuk rasa kondusif dan bisa ditangani dengan baik. “Kami berharap ini tidak mengganggu masyarakat,” katanya, saat ditemui di depan Istana Negara, Rabu (10/2).

Menyikapi issu bahwa para peserta unjuk rasa siap mati demi tuntutannya, M Iqbal mengatakan hal itu merupakan informasi yang penting bagi pihak kepolisian. Dia mengatakan, semua warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi ada aturan-aturan mengenai unjuk rasa yang harus ditaati.

Dijelaskan, unjuk rasa di depan Istana Negara harus sudah berakhir pada pukul 18.00 WIB. Selain itu, jumlah personel yang dikerahkan akan bergantung kepada eskalasi situasi di lapangan. “untuk saat ini kami tetap kerahkan 9.000 orang.

Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Titi Purwaningsih menyatakan aksi unjuk rasa para pegawai honorer K2 akan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 – 12 Februari 2016. Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.

Besok sekitar 50 ribu honorer K2 akan memadati Monas bagian selatan yang dipilih sebagai titik kumpul massa honorer sebelum menggelar aksi menuntut diangkat menjadi CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Besok (10/2) sekitar 50 ribu honorer K2 akan memadati Monas bagian selatan. Lokasi ini dipilih sebagai titik kumpul massa honorer, sebelum menggelar aksi menuntut diangkat menjadi CPNS.

"Insya Allah besok subuh rekan-rekan honorer sudah berada di lokasi. Jadi kami kumpulnya di Monas dulu. Kemudian longmarch ke Patung Kuda dan Istana Negara,"‎ kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (9/2).

Dalam agenda, setelah longmarch di Patung Kuda, massa akan bergerak ke RRI untuk bertemu dengan sejumlah kepala daerah. 

"Kalau jadi, akan ada konpres di RRI. Tapi kalau tidak langsung ke Istana Negara," tambah Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong.

Sampai di Istana, acara demo akan diisi dengan orasi yang dibawakan oleh anggota DPR RI, DPD RI, sejumlah kepala daerah‎, dan pengurus FHK2I.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Ada 17 portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi (PANRB) tidak tinggal diam menghadapi gencarnya informasi menyesatkan (hoax) yang diunggah di sejumlah portal. Selain tidak benar, hoax tersebut dikhawatirkan akan membuka celah terjadinya penipuan dan percaloan terkait penerimaan CPNS.

Karena itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman atas nama Kementerian PANRB melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri. “Ada 17 portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016,” ujarnya kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa, (09/02).

Hal itu dilakukan, selain untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, di pihak lain untuk mencegah terjadinya berbagai tindak penipuan serta percaloan dalam rekruitmen CPNS. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah portal mengunggah informasi mengenai jadwal seleksi CPNS 2016.

Tidak jelas apa yang diinginkan oleh pihak pengelola portal tersebut, tetapi mereka cukup lihai dalam mempermainkan emosi pembaca, sehingga tertarik. Untuk meyakinkan pembaca, mereka mengutip sebagian berita, ada juga yang menampilkan foto Menteri PANRB dan cara-cara lain yang cukup menarik.

Herman mengatakan, beberapa kali pihaknya telah membantah informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan mewaspadai rumor yang berkembang, terutama di media sosial. “Setiap informasi akan kami sampaikan melalui website Kementerian PANRB. Karena itu, masyarakat supaya mengkonfirmasikan informasi yang meragukan ke Kementerian PANRB,” ujarnya.

Berbagai rumor tersebut, menurut Herman jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur. Dikatakan, sejak tahun 2014, seleksi CPNS di seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang tidak membuka peluang sekecil apapun bagi intervensi pihak manapun. Seleksi CPNS juga tidak dipungut biaya. “Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, apalagi harus memberikan imbalan sejumlah uang, dipastikan penipuan,” tegasnya.

Terkait dengan sejumah rumor di media sosial, Herman mengungkapkan bahwa seolah-olah pemerintah sudah merilis jadwal seleksi CPNS untuk tahun 2016 ini. Rumor itu bahkan sudah beredar sejak tahun 2015. Padahal, hingga saat ini Kementerian PANRB belum mengeluarkan informasi terkait seleksi CPNS 2016.

Dengan dilaporkannya 17 portal yang mengunggah berita bohong ini, Herman berharap pihak Kepolisian dapat menindak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, siapa saja pelakunya serta apa motivasinya. Yang jelas, imbuhnya, tindakan itu patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.