Selasa, 29 Juli 2014

Persyaratan Pendaftaran CPNS 2014

A. PERSYARATAN UMUM

  • Warga Negara Indonesia
  • BertaqwakepadaTuhan Yang Maha Esa
  • Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
  • Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil
  • Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan
  • Berkelakuan baik
  • Sehat jasmani dan rohani dan
  • Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

B. PERSYARATAN KHUSUS

  • Berusia serendah-rendahnya 18 (delapanbelas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tigapuluh lima) tahun per-1 Desember 2014, ditunjukkan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah
  • Bagi yang usianya lebih dari 35 (Tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) dapat mengikuti pendaftaran dengan syarat memiliki masa kerja pada instansi pemerintah atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional dan masih bekerja terus-menerus sampai dengan dibukanya pendaftaran CPNS , yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy sah surat keputusan bukti pengangkatan pertama dan terakhir (persyaratan khusus yang digeneralisasi dari syarat pendaftaran CPNS 2013)
Persyaratan administrasi pelamar yakni:

  • Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai
  • Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak empat lembar
  • Fotokopi KTP
Pada persyaratan khusus di tahun 2014 ini, Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter, Kartu Kuning dan SKCK tidak diperlukan lagi untuk berkas pendaftaran CPNS akan tetapi dibutuhkan nanti jika berhasil lulus tes untuk verifikasi akhir.

Minggu, 27 Juli 2014

Meskipun penyampaian rincian oleh instansi belum lengkap, KEMENPAN-RB akan tetap melaksanakan penetapan rincian formasi CPNS sesuai jadwal

Sahabat pembaca Info CPNS 2014, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memastikan pelaksanaan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan berlangsung sesuai jadwal. Dari total 510 instansi negara baik Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat dan daerah, baru 400 instansi yang telah menyampaikan rincian formasi CPNS-nya ke Kemen PAN dan RB hingga batas waktu 24 Juli 2014.

"Penyampaian rincian formasi CPNS 2014 yang sudah masuk ke Kemen PAN-RB sekitar 400 instansi dari 510 instansi," kata Kepala Biro Hukum dan Informasi Komunikasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman, Minggu (27/7).

Herman menegaskan, meskipun penyampaian rincian oleh instansi negara belum lengkap, pihaknya akan tetap melaksanakan penetapan rincian formasi CPNS sesuai jadwal. Bagi 110 instansi yang belum menyerahkan rincian formasi penerimaan CPNS, diharapkan dapat segera melakukannya sebelum tanggal pengumuman pembukaan penerimaan CPNS diumumkan.

"Rencananya penetapan rincian formasi CPNS oleh Menteri PAN-RB akan dilaksanakan secara bertahap. Mudah-mudahan sesuai jadwal pada minggu kedua Agustus. Walaupun batas akhir penyerahan tanggal 24 Juli belum masuk semua, proses terus bergulir," papar Herman.

Sebelumnya, Herman menerangkan bahwa Kemen PAN-RB kembali menunda pembukaan pendaftaran CPNS atau calon ASN sebanyak 100.000 orang. Awalnya pendaftaran rencananya dibuka Juni 2014 kemudian molor akhir Juli, hingga akhirnya diundur lagi.

Herman mengatakan, penundaan ini karena pihaknya masih menunggu rincian usulan tambahan formasi ASN khususnya CPNS dari masing-masing K/L. Setelah tahap ini selesai, ditargetkan pengumuman pembukaan pendaftaran dapat mulai dilakukan pada 11-24 Agustus dan pendaftaran secara online pada 25-29 Agustus 2014.


Berita ini bersumber dari Medan Bisnis

Verifikasi CPNS Honorer K-2 Segera Tuntas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) meminta para tenaga honorer kategori 2 (K-2) yang dinyatakan lulus segera memverifikasi dan validasi data. Pemberkasan akan ditutup pada 31 Juli mendatang. 

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Tasdik Kinanto mengatakan, proses pemberkasan tersebut harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56/2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ”Hasil verifikasi dan validasi harus disertai surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang hasilnya segera disampaikan kepada kepala BKN. Untuk diproses lebih lanjut dan tembusan kepada Menpan dan RB Azwar Abubakar,” katanya dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO kemarin. 

Tasdik menyatakan, pihaknya telah mengirim surat bernomor B.2605/M.PAN.RB/6/ 2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II. Surat itu ditujukan kepada menteri/ jaksa agung/kepala LPNK, sekjen lembaga, gubernur, bupati/ wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Menurut dia, di dalamnya disebutkan bahwa tenaga honorer K-2 yang mengikuti seleksi sejumlah 608.814 dan yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 209.719 orang. 

Sayangnya, proses verifikasi tersebut mengalami keterlambatan. Tasdik menuturkan, saat ini masih kurang dari 25 % yang masuk proses pemberkasan. Penyebab utamanya, data K-2 tidak akurat karena terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria. Dalam surat itu juga disampaikan tenaga honorer K-2 yang tidak lulus seleksi juga dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dalam PP No 56/2012 disertai SPTJM. Data hasil validasitersebutselanjutnya disampaikan juga ke Kemenpan dan RB dan ke BKN paling lambat 15 Agustus 2014. 

Langkah ini sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya bagi nasib honorer yang tidak lulus. Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Humas BKN Tumpak Hutabarat menyampaikan, sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah mengenai tindak lanjut honorer K-2 yang tidak lolos tes. Tumpak menambahkan, pemerintah sekarang ini sedang serius berkonsentrasi dengan penetapan nomor induk pegawai (NIP) K-2 yang telah lulus. 

”Dari keseluruhan K-2 yang lulus sekalipun belum tentu dapat diangkat menjadi CPNS seluruhnya. Masih ada penelitian berkas lebih mendalam,” ujarnya. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo meminta pemerintah pusat tegas dalam batas penentuan pemberkasan. Ini untuk mewaspadai dimundurkan lagi proses pengangkatan guru honorer menjadi CPNS sejak bertahuntahun lalu.

Berita ini bersumber dari Koran Sindo.

Sabtu, 26 Juli 2014

Pengumuman Penerimaan CPNS BNN Tahun 2014

Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2014 {Download}

Sumber : BNN

Jumat, 25 Juli 2014

Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS 2014 Dibuka 25-29 Agustus 2014

Sahabat pembaca Info Pengadaan CPNS 2014, sudah tahukah anda bahwa pemerintah segera membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014. Seleksi pendaftaran CPNS 2014 ini akan dibuka bagi seluruh masyarakat pada bulan Agustus 2014.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RP, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, masyarakat luas tanpa kecuali dipersilakan mendaftar pos-pos lowongan kerja yang dibuka.

“Instansi yang membuka formasi CPNS dapat mengumumkan lowongan formasi antara 11-24 Agustus 2014,” ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Masyarakat yang ingin mendaftar secara langsung via dunia maya diperkenankan mengunjungi laman http://panselnas.menpan.go.id. Laman ini akan memuat pendaftaran resmi untuk segala posisi di kementerian maupun pemerintah daerah. Laman ini akan menerima pendaftaran online pada 25-29 Agustus 2014.

Setelah proses pendaftaran, para pendaftar seleksi CPNS 2014 harus melewati serangkaian ujian. Ujian yang akan dilewati dalam tahap awal yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Pelaksanaan ujian ini dimulai pada 1 September 2014 sampai selesai dengan menggunakan sistem computer assisted test atau CAT.

Instansi terkait akan menyerahkan hasil TKD dan TKB kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Instansi wajib mengumumkan secara terbuka peserta dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2014 melalui media online atau media cetak. Jadwal pengumuman masih bersifat sementara dan sewaktu waktu bisa berubah sesuai dengan perkembangan,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari Rancah Post.

208 Honorer K-2 Sultra Belum Kantongi NIP

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pegawai honorer Kategori II (K-2) yang diusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra untuk mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) harap-harap cemas. Pasalnya, para honorer bisa saja dicoret karena kekurangan berkas.

Lihat saja dari 328 honorer K-2 yang diusulkan baru 120 diantaranya yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Padahal proses pemeriksaan dokumen honorer K-2 paling lambat 21 hari sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BKN No K.26-30/V.23-4/99. Dalam Perka BKN tersebut dijelaskan, apabila usulan NIP masuk akhir bulan Februari, maka nantinya Tanggal Mulai Tugas (TMT) akan dihitung pada 1 Maret dan begitu seterusnya. Jadi honorer K-2 yang diusulkan bulan Juli ini, maka BKN memastikan bahwa TMT honorer K-2 terhitung per 1 Agutus 2014. Sayangnya, hingga tanggal 24 Juli baru sekitar 35 persen yang dituntaskan.

"Hasil verifikasi baru 120 honorer yang dinyatakan lulus bahkan NIP-nya telah diterbitkan. Namun demikian, bukan berarti 208 honorer lainnya bermasalah. Sebab berkasnya masih dalam tahap verifikasi," ungkap Kepala BKD Sultra, Hj Nur Endang Abbas Aburaera seperti yang dilansir Kendari Pos (Grup JPNN.com), Jumat (25/7).

Data NIP tersebut sudah berada di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk nantinya dituangkan dalam SK pengangkatannya sebagai CPNS. Hanya saja, statusnya sebagai PNS masih 80 persen. Setelah melalui proses prajabatan, maka statusnya menjadi 100 persen. Karena statusnya yang belum 100 persen, maka gaji yang diterima juga belum sepenuhnya.

Apakah ada kemungkinan honorer K-2 yang dinyatakan lulus verifikasi dan tes tertulis gagal diangkat jadi PNS? Hal tersebut bisa saja terjadi. Menurutnya, bila hasil verifikasi BKN menemukan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB No.05 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Kriterianya, honorer K-2 diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Mereka harus bekerja di instansi pemerintan dengan masa kerja minimal satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. Batas usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. 

"Berdasarkan persyaratan tersebut, maka alat bukti administratif yang dijadikan dasar untuk mengesahkan tenaga honorer K-2. SK pengangkatan pertama sebagai penaga honorer harus minimal 1 Januari 2005 yang didukung daftar hadir atau absensi tahun 2005. Sementara usia 19 tahun sampai 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006 harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau ijazah yang bersangkutan, penghasilan yang diterima setiap bulan yang dibuktikan daftar penerimaan honor dari instansi yang bersangkutan," jelasnya.

Walaupun masih tersisa 208 honorer K-2 yang belum mendapat NIP kata wanita berkaca mata ini, namun pemerintah berharap hasil verval BKN bisa meloloskan seluruh honorer k-2. Pasalnya, hasil tim verifikasi yang beranggotakan Inspektorat, Biro Hukum, Korpri dan BKD dianggap memenuhi syarat.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Belasan honorer K2 Ponorogo minta kejelasan nasib

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa belasan tenaga honorer daerah kategori 2 (K2) Kabupaten Ponorogo mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRD setempat untuk mempertanyakan nasibnya.

Sebagai honorer K2 yang tidak lulus ujian tulis pada 2013 lalu, mereka khawatir pengabdiannya tidak dipedulikan oleh pemerintah.

Ketua rombongan tenaga honorer ini, Ajun Prayitno menyatakan, mereka meminta BKD dan DPRD memperhatikan surat dari Kemenpan dan RB nomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 soal perpanjanganan tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi beberapa waktu lalu.

Mereka menekankan pada poin ketiga surat tersebut yang intinya meminta para pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati Ponorogo, untuk melakukan verifikasi dan validasi dengan menyertakan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).

“Surat terbit 30 Juni lalu dan batas akhir dari verifikasi dan validasi dan munculnya SPTJM adalah 15 Agustus, tapi sampai saat ini kepada kami belum dilakukan verval (verifikasi validasi) lagi dan belum diminta membuat SPTJM yang ditandatangi kami masing-masing dan bupati,” ujar Ajun Prayitno.

Mereka khawatir dengan waktu yang mereka nilai sangat sempit membuat BKD tidak akan sempat melakukan verifikasi dan validasi berupa uji publik yang merupakan salah satu cara memunculkan SPTJM.

“Kalau tidak ada SPTJM, maka para honorer K2 yang tersisa ini akan selesai nasibnya sampai di sini. Padahal, kami berharap dengan pengajuan berkas kami yang lengkap beserta SPTJM-nya maka bisa ada kejelasan. Apakah nanti ada pengangkatan atau apa,” ujar Ajun.

Ajun menyatakan ia dan kawan-kawannya sempat mengalami perdebatan alot dengan Kepala BKD Ponorogo Saifurrochman. Ia juga dijanjikan akan ada uji publik K2 sisa pasca libur lebaran.

Anggota Komisi A DPRD Ponorogo Mursyid Hidayat menyatakan menerima aduan para tenaga honorer K2 ini. Ia mengatakan legislatif juga memiliki kewajiban untuk mengawal isu ini. Ia juga berjanji akan turut mengawal proses penanganan honorer K2 yang tersisa tersebut. ”Yang jelas kami akan turut mencermati proses dan data yang ada. Kami juga menyayangkan ui publik (K2 lolos) yang ternyata tidak terlalu bisa diketahui oleh publik,” ujarnya.

Mursyid mengakui, dari daftar K2 yang ada ia melihat banyak sekali kejanggalan. Bahkan ia menyebut, kemungkinan 75% K2, baik yang lolos maupun yang tidak lolos ujian seleksi menggunakan data manipulatif. Ia tidak yakin semuanya murni mengabdi sesuai dengan syarat yang ditentukan.

“Banyak kejanggalan. Contohnya honorer yang bernama OP. Sempat kami hearing, tapi ternyata dalam uji publik kedua muncul lagi namanya. Padahal jelas dia belum cukup umur untuk jadi tenaga honorer. Kasus yang lain masih banyak itu. Apakah dari BKD ada yang disembunyikan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala BKD Ponorogo Saifurrochman menyatakan akan melakukan uji publik untuk K2 yang tidak lolos. “Ya akan kami uji publik,” ujarnya.

Sementara itu untuk uji publik atas honorer K2 yang lolos ujian tulis, hingga hari terakhir batas uji Saifur menyatakan tidak ada sanggahan.

Itu artinya para tenaga honorer K2 tersebut akan lolos menjadi PNS. “Berarti akan lolos kalau tidak ada sanggahan,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Lensa Indonesia.

Lolos Tes, K.II Belum Tentu Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi A DPRD Kab Magetan untuk kesekian kalinya kembali melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (15/7/2014). Maksud kunjungan kali ini adalah untuk menanyakan kepastian apakah tenaga honorer Kategori II (K.II) yang lolos tes CPNS 2013 dapat dipastikan diangkat menjadi PNS.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Tumpak Hutabarat yang didaulat untuk menerima Kunker tersebut menyampaikan bahwa pengumuman kelulusan hasil tes K.II memang sudah dipublikasikan. Walau begitu, menurut Tumpak Hutabarat bahwa untuk K.II yang sudah lolos tes belum tentu bisa menjadi PNS. Karena, menurutnya apabila nanti di saat pemberkasan tidak lengkap dan tidak disertai tanda-tangan SPTJM Bupati, maka Ybs tidak dapat diproses untuk menjadi CPNS.

Selain itu Tumpak Hutabarat juga menyampaikan bahwa terkait permberkasan K.II, hingga saat ini masih banyak Daerah yang belum mengusulkan pemberkasan NIP. “Kebanyakan dari mereka meminta penangguhan batas waktu pemberkasan kepada BKN,” pungkas Tumpak Hutabarat.

Berita ini bersumber dari BKN.

Kamis, 24 Juli 2014

Berkas Honorer K2 Kabupaten Grobogan Diverifikasi Ulang

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer K2 di Kabupaten Grobogan yang tidak lolos tes CPNS diverifikasi dan validasi (Verval) ulang. Diantara 1.335 honorer K2, ditengarai ada yang telah memalsukan data agar bisa masuk dalam data base.

Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro mengatakan sesuai dengan permintaan dari Menpan, Pemkab diminta mengirimkan daftar Honorer K2 yang belum lolos tes CPNS tahun 2013. Namun, berkas masing-masing honorer K2 harus diteliti lagi agar tidak ada pembengkakan jumlahnya.

“Menpan meminta data Honorer K2 yang belum lolos tes CPNS. Ini akan dijadikan dasar kebijakan kedepannya. Tapi data yang diserahkan ke pusat harus benar. Tidak boleh ada manipulasi data,” ujar Icek saat memberikan arahan pada sejumalah Kepala Sekolah yang memiliki tenaga honorer di sekolahnya, di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Kamis (24/7).

Dalam arahannya, Icek bersama Kepala BKD Suhadi, menjelaskan setiap honorer yang memalsukan data dan mau mengundurkan diri akan dijamin kerahasiannya dan tidak akan diproses hukum pidana. Namun jika nekat dan ketahuan maka sanksinya dipecat dan diproses hukum. Sanksi juga diberikan bagi kepala sekolah yang kedapatan membantu memanipulasi data.

Sebagaimana berkas CPNS Honorer K2, verifikasi dan validasi akan dilakukan Tim Seleksi CPNS Grobogan bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Salah satu berkas yang dinilai rawan dipalsukan adalah Surat Keputusan Terhitung Masa Tugas (SK-TMT) dengan pengubahan pada tanggal dan tahun kapan mulai bertugas sebagai honorer.

Melalui kerjasama dengan Ombudsman, diharapkan verifikasi yang nantinya dilakukan benar-benar tepat. Artinya tidak ada lagi pemalsuan data sebagai persyaratan kelengkapan. Meskipun, dalam verifikasi lalu, masing-masing honorer telah melampirkan surat pernyataan kebenaran akan data yang dikumpulkan.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.

Sebanyak 626 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bogor kategori II formasi tahun 2013 dan 2014 resmi menjadi CPNS Daerah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 626 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bogor kategori II formasi tahun 2013 dan 2014 resmi menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Mereka telah lolos mengikuti berbagai seleksi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNSD dari tenaga honorer kategori II dilakukan terhadap 626 orang. Mereka terdiri dari golongan III A 327 orang, II C 10 orang, II B 65 orang, II A 197 orang, I C 23 orang dan I A 4 orang. Penyerahan SK CPNSD diberikan kepada 2 orang CPNSD, Muhammad Adnan Gol III A dan Indriana Viantho Gol II A oleh Wakil Bupati Bogor Nurhayanti di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (24/7).

Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, ada kebijakan pemerintah yang berpihak pada pegawai honorer melalui K1 dan K2. Untuk seleksi K2 harus ditesting karena demi mewujudkan reformasi birokrasi. Melalui testing tersebut akan terpilih yang terbaik untuk menjadi abdi negara.

“Meski demikian, rekruitment bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat, tapi kita terus berjuang untuk mendapatkan formasi. Alhamdulillah saat daerah lain dapat moratorium, kita masih bisa mendapat pengecualian,” ujarnya.

Menurut Nurhayanti, mereka yang diangkat menjadi CPNSD adalah orang-orang pilihan yang telah lulus beberapa seleksi dan mendapatkan rizki dari Allah SWT. “Maka syukuri nikmat tersebut, dengan bekerja dengan disiplin, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab ditambah sayangi keluarga, Bagi yang yang belum menjadi CPNS pada tahun depan Pemkab telah mengusulkan kebutuhan CPNS sebanyak 3.600 orang,” tandasnya. (iwan/yo)

Berita ini bersumber dari Pos Kota.