Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Paling cepat 26 September pelamar sudah bisa mendaftar di portal SSCN


Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau instansi pusat dan daerah untuk mengumumkan formasi CPNS 2018 mulai 19 September. Pengumuman dilakukan di website masing-masing instansi dan sscn.bkn.go.id.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bagi instansi yang belum bisa menyampaikan informasi detil formasi CPNS, diharapkan tetap mengumumkan hari ini juga. Walaupun yang diumumkan baru jabatan-jabatan dan jumlah formasinya.

"Diumumkan dulu jabatan serta jumlah formasinya. Kalau sudah lengkap baru diumumkan lagi," ujar Bima yang dihubungi, Rabu (19/9).

Begitu rincian formasinya lengkap, lanjutnya, instansi wajib mengumumkannya kembali di portal SSCN dan instansi masing-masing.

Bima yang juga ketua Panselnas ini mengungkapkan, pendaftaran CPNS akan dimulai 26 September mendatang. Itu berarti masih ada waktu sepekan bagi instansi melengkapi rincian formasinya.

"Paling cepat 26 September pelamar sudah bisa mendaftar di portal SSCN. Pendaftarannya dilakukan serentak," terangnya.

Tahun ini formasi yang disiapkan 238.015 dan disebar di 76 instansi pusat serta 525 pemda.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tanggal 19 Sep 2018, syarat & formasi #CPNS2018 dapat diakses di http://sscn.bkn.go.id .



Sumber : Twitter BKNgoid
Share:

Formasi Khusus untuk Honorer Kategori KII bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan.



Sumber berita : Twitter BKNgoid
Share:

Kemenag Akan Terima Lebih 17 ribu CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama akan menerima 17.175 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada rekrutmen serentak yang akan dilaksanakan 19 September 2018 mendatang. Jumlah formasi yang ditetapkan bagi Kemenag adalah jumlah terbesar diantara 76 Kementerian/Lembaga di Indonesia yang melaksanakan rekrutmen CPNS Tahun 2018.  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan tiga hal yang harus dimiliki oleh CPNS  Kemenag.

Tiga hal ini disampaikan Menag Lukman kepada peserta Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan ASN Kemenag Tahun 2018, di Jakarta. Rapat koordinasi dihadiri para Pejabat Eselon I Pusat, Kepala Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag se-Indonesia,  serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia.

“Saudara-saudara yang hadir di sini akan menentukan dan mengawal seluruh proses rekrutmen ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya ingin saudara memastikan CPNS yang kita rekrut memiliki tiga hal,” pesan Menag Lukman, Rabu (12/09).

Pertama, Menag menginginkan CPNS yang direkrut memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh satuan kerja. Lebih lagi menurut Menag, formasi yang dibuka  paling banyak diperuntukkan bagi guru dan dosen. Maka, kompetensi profesional menurut Menag bukan hal yang bisa ditawar. “Cermati betul, bahwa yang terpilih nanti adalah yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan pos dan bidangnya,” ujar Menag.

Hal kedua yang harus dimiliki CPNS Kemenag adalah komitmen keagamaan. “Komitmen keagamaan juga menjad cermatan. Yang saya maksud dengan komitmen keagamaan adalah mereka yang diterima nanti tidak lagi punya masalah dengan persoalan keagamaan,” tutur Menag.

Menag menginginkan, CPNS Kemenag yang direkrut apapun agamanya memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. “Mereka harus paham dan memiliki pengamalan keagamaan yang baik. Mereka yang moderat, yang dapat menjadi role model bagi masyarakat luas,” tandas Menag.

Komitmen kebangsaan, menjadi hal ketiga yang harus dimiliki oleh CPNS Kemenag. “CPNS Kemenag harus punya pemahaman memadai, syukur-syukur pemahaman yang baik, tentang apa itu Pancasila, apa  itu konstitusi kita, NKRI kita, Bhineka Tunggal Ika, dan sebagainya,” tegas Lukman.

Tiga hal ini menurut Menag Lukman harus menjadi cermatan dalam proses rekrutmen CPNS Kemenag. Mengingat, sebaran CPNS yang akan direkrut  bukan hanya ada pada kantor pusat tetapi menyebar di seluruh satuan kerja Kementerian Agama di seluruh Indonesia. “Saya ingin saudara-saudara mengawal betul proses rekrutmen CPNS tahun 2018 yang akan segera dilaksanakan ini,” pesan Lukman.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Ahmadi juga menyampaikan proses rekrutmen CPNS Kemenag akan menjadi etalase proses rekrutmen CPNS secara nasional. Ahmadi memaparkan dari 59.309 formasi CPNS tahun 2018  yang ditetapkan untuk 76 K/L, sebanyak 17.175 formasi atau 29% ditetapkan untuk Kementerian Agama. "Jika Pengadaan CPNS di Kementerian Agama sukses, maka Pengadaan CPNS Nasional sukses," tandas Ahmadi.

Berita ini bersumber dari KEMENAG.
Share:

Hasil Pertemuan ADKASI dan MenPAN-RB terkait Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa demi memperjuangkan nasib honorer K2 (kategori dua), Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Pertemuan tertutup yang berlangsung hari ini (14/9), menyepakati beberapa hal. Salah satunya adalah percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami sudah bertemu MenPAN-RB dan menyampaikan gejolak penolakan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah-daerah. Pada dasarnya menteri ingin mencari solusi terbaik bagi honorer K2 di atas 35 tahun," kata Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Jumat (14/9).

Dia menyebutkan, pada 24 September 2018 akan ada rapat kerja pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Raker ini akan membahas revisi UU ASN. Rencananya Menteri Syafruddin akan hadir.

"Kami sampaikan kepada menteri, DPN ADKASI akan mengawal raker 24 September itu karena masalah K2 ini sudah terlalu lama," ujarnya.

Lukman yang politikus PDIP ini menambahkan, pihaknya juga menyerahkan beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dirumuskan ADKASI dengan honorer K2.

ADKASI berharap, pemerintah bisa menjadikannya sebagai bahan masukan. 

Aspirasi DPN ADKASI yang disampaikan ke MenPAN-RB:

1. DPN ADKASI mendesak masalah honorer K2 diselesaikan. Pada 24 September akan ada raker Baleg dan pemerintah. Raker ini bagian dari surat perintah presiden agar pemerintah menyelesaikan RUU ASN semasa MenPAN-RB yang lama.
2. DPN ADKASI akan mengawal pembahasan revisi UU ASN pada 24 September.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Harus Lolos Passing Grade, Tes CPNS Gunakan CAT

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa salah satu tahapan penting dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer  Assisted  Test (CAT), dan kelulusan menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen, sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobotnya 60 persen.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, setiap peserta SKD harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal,  dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sedangkan TIU dimaksudkan untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

TIU juga untuk  menilai kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Selain itu juga kemampuan berpikir logis, atau penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

Kelompok soal ketiga adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Soal-soal dalam kelompok soal ini mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas. Juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban. Karena itu, peserta diimbau untuk menjawab seluruh soal TKP.

Passing  Grade

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing  grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. “Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni  143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem perangkingan, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya. Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85.

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. “Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD,” imbuh Setiawan.

Ditambahkan, Permen PANRB No. 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan. Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade. Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun nantinya bisa mendaftar sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun nantinya bisa mendaftar sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPPK belum ditetapkan menjadi PP. Pasalnya, ada banyak instansi yang terkait dengan kepentingan RPP tersebut.

Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengungkapkan, penetapan PP PPPK agak ruwet karena banyak instansi terlibat sehingga pasal per pasal dipelototi. Saat ini, RPP PPPK masih dalam finalisasi.

"Kalau finalisasi selesai, PP PPPK sudah bisa diterapkan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun," kata Herman kepada JPNN, Rabu (12/9).

Sebelumnya MenPAN-RB Syafruddin mengungkapkan, honorer K2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, bisa mengikuti seleksi sebagai PPPK setelah PP-nya ditetapkan pemerintah.

Herman menyatakan, dalam rekrutmen PPPK sama seperti CPNS. Harus ada usulan instansi, kemudian penetapan formasi. Yang ikut PPPK juga harus dites seleksi kompetensi dasar dan bidang.

"Sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya dikenal PNS dan PPPK. Keduanya sama-sama statusnya ASN makanya ada proses yang harus dilalui," ucapnya.

Dia menambahkan, PPPK yang tidak mensyaratkan pembatasan menjadi solusi bagi honorer K2 tua karena tidak ada batasan usia. Meski begitu tidak secara otomatis langsung diangkat melainkan harus melalui prosedur sesuai perundang-undangan.

"Tunggu saja, prinsip pemerintah ingin segera ditetapkan," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Inilah Ketentuan Rekrutmen CPNS 2018 Dari Jalur Fomasi Khusus

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa selain dari jalur formasi umum, sesuai Peraturan Menteri (Permen) PANRB No. 36 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018, pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) 2018 juga ada jalur formasi khusus.

Jalur rekrutmen CPNS untuk formasi khusus itu terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, berdasarkan Permen PANRB tersebut, instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 10 persen untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude), sedangkan instansi daerah minimal 5 persen  dari total alokasi yang ditetapkan.

“Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi maupun program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan,” kata Setiawan di Jakarta, Jumat (7/9).

Sedangkan untuk penyandang disabilitas, menurut Deputi SDMA Kementerian PANRB itu, setiap instansi wajib mengalokasikan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. “Untuk instansi pusat minimal dua persen, dan untuk daerah minimal satu persen,” ujarnya.

Untuk pelamar diaspora, yang baru pertama kali dilakukan, menurut Setiawan, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa. Untuk formasi ini, pendidikan minimal S-2, kecuali untuk perekayasa, yang dapat dilamar dari lulusan S-1.

“Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat seusai Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, lanjut Setiawan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi CPNS tahun 2018.

Tenaga Honorer KII

Formasi khusus keenam dalam penerimaan CPNS tahun 2018 adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II (THK-II) yang memenuhi syarat.

Berdasarkan Permen PANRB No. 36/2018, THK-II itu, lanjut Setiawan, harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan memenuhi persyaratan seperti ketentuan UU ASN, PP 48/2005 dan terakhir diubah menjadi PP No. 56/2012, UU No. 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU No. 36/2014 bagi tenaga kesehatan.

Deputi SDMA Kementerian PANRB itu menyebutkan, saat ini tercatat ada 13.347 orang di dalam database BKN.

Setiawan menambahkan, selain persyaratan tersebut, usia pelamar paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, dan masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai saat ini.

Bagi tenaga pendidik, minimal berijazah S-1, dan untuk tenaga kesehatan, minimal harus berijazah Diploma III,  yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi THK-II pada tanggal 3 November 2013.

“Selain memiliki KTP, pelamar juga harus memiliki bukti nomor ujian THK-II pada tanggal 3 November 2013 tersebut,” ungkap Setiawan.

Khusus untuk eks THK-II, mekanisme/sistem pendaftaran dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan tidak ada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi eks THK-II.

“Pengalaman kerja selama minimal 10 tahun dan terus-menerus menjadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks honorer K-II ditetapkan sebagai pengganti SKB,” imbuh Setiawan mengutip Permen PANRB No. 36/2018.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Info Pendaftaran ASN

Pesan Sponsor

Statistik

Diberdayakan oleh Blogger.