Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Uu: Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengharapkan pemerintah pusat bisa memberikan peluang dan penghargaan kepada guru honorer yang telah berjasa besar memajukan pendidikan.

Menurutnya, semisal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini terdapat 2.000 guru honorer SD dan SMP yang mengharapkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Meski moratorium pengangkatan Calon PNS (CPNS) masih berjalan, Uu berujar pemerintah pusat bisa menjadikan honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur yang ada.

"Saya berharap Pak Presiden untuk segera memberikan peluang, penghormatan, dan penghargaan kepada guru honorer. Minimal mereka bisa jadi PPPK," kata Uu saat menghadiri syukuran Hari Jadi Forum Honorer Daerah di Masjid As Sidiq Kompleks Pemda KBB, Senin (16/9/2019).

"Tapi anggarannya jangan dibebankan kepada kami (pemerintah daerah) karena tidak akan cukup. Kalau bisa dari APBN atau diangkat saja jadi PNS," tambahnya.

Adapun di antara guru honorer yang ada di KBB itu terdapat beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Menurut Uu, mereka harus diprioritaskan jika ada pengangkatan.

"Kalau yang sudah mengabdi lama agar diprioritaskan, jangan sampai mereka kalah sama yang baru daftar dan kemudian lulus jadi PNS," ucap Uu.

"Ini kami harap tidak terjadi pada rekrutmen CPNS yang akan datang, yang honorer dulu dihabiskan," tegasnya.

Kepada para guru honorer, Uu pun meminta agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan istikamah dan ikhlas. Pemerintah daerah, kata Uu, tidak akan tinggal diam dan berupaya  memperjuangkan serta memperhatikan kesejahteraan para honorer.

"Saya berharap para honorer pada umumnya, sekalipun belum diangkat jadi PNS tetap bekerja melaksanakan tugas sebagai abdi negara karena kalau mereka mogok (kerja), saya kira pendidikan akan tersendat," ucap Uu.

"Tetap istikamah dan ikhlas, semoga Allah memberikan perlindungan dan jalan terbaik kepada para honorer," ujar Uu menutup pesannya.

Berita ini bersumber dari InilahKoran.
Share:

Seluruh kepala OPD di Samarinda agar tidak lagi melakukan pengangkatan PTT harian yang berimplikasi membebani anggaran belanja pegawai

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 800/4900/300.04 tentang Moratorium Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Harian di Lingkungan Pemerintah Samarinda, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49/2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 814.1/169/SJ tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Maka, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Samarinda agar tidak lagi melakukan pengangkatan pegawai tidak tetap harian yang berimplikasi membebani anggaran belanja pegawai. Sehingga ke depan, pemkot tidak lagi boleh merekrut pegawai dengan kriteria tersebut.

“Ini berlaku untuk semua OPD,” ujarnya setelah mendapat arahan dari Kadisdik Samarinda Asli Nuryadin.

Tujuannya, lanjut dia, untuk melakukan pemetaan tentang keadaan pegawai yang ada di lingkungan Pemkot Samarinda.

“Karena instruksi pemerintah pusat, maka harus diikuti,” kata dia.

Selain itu, sekarang pemerintah pusat sedang dalam proses proses pembenahan. Bahkan, daerah pun diminta melakukan hal serupa.

“Seluruh perwakilan daerah dipanggil untuk membantu dalam perencanaan, kebutuhan dan penataan guru oleh kementerian,” ucapnya.

Namun, pihaknya akan menyampaikan apa yang dibutuhkan dalam memenuhi kekurangan guru.

“Sekarang kan masih butuh guru. Tapi, kami akan mengikuti instruksi sampai ada kejelasan ke depannya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Kaltim Today
Share:

1.005 Honorer Terima SK Honorer dari Walikota

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa harapan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian dari Pemerintah Kota Cirebon akhirnya terwujud. Rabu (11/9) di Aula Gedung PGRI 1.005 orang guru honorer mendapatkan surat keputusan (SK) Honorer dari Walikota Cirebon.

Menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FTHSN) Kota Cirebon Kusmana S Sos MSi, dengan diterimanya SK Honorer ini para guru honorer mendapatkan legalitas dan pengakuan dari pemerintah. Ini akan memberikan harapan sekaligus semangat dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Disebutkannya, menurut data terakhir sampai Bukan September ini ada 1.005 guru honorer, baik di tingkat SD maupun SMP. Dari jumlah itu sebelumnya ada 38 orang yang sudah lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami akan terus perjuangkan para guru honorer ini untuk bisa menjadi PPPK. Selain itu kami juga terus berjuang untuk mendapatkan anggaran bagi tambahan untuk guru honorer ini,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Meski demikian, untuk angggaran di APBD Perubahan belum diakomodir, karena satu dan lain hal. Untuk itu pihaknya akan mencoba lagi mengajukan peningkatan insentif Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada anggaran di APBD murni tahun depan. “Kami juga mengapresiasi Disdik Kota Cirebon, yang akan mendata ulang guru honorer. Untuk itu kepada para guru honorer untuk menyiapkan semua SK pengangkatan dari kepala sekolah masing-masing, mulai dari awal hingga yang terakhir,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Cirebon Toto Haryanto SPd MSi mengungkapkan, untuk penyerahan SK Honorer ini, Kota Cirebon adalah yang keenam dari seluruh kota di Indonesia. Untuk Jawa Barat, posisinya ketiga setelah Kabupaten Kuningan dan Subang.

Menurutnya, keberhasilan keluarnya SK ini adalah berkat dukungan dan kerjasama seluruh guru honorer sekolah negeri yang ada di Kota Cirebon. Karena ini merupakan pengakuan pemerintah. Dengan SK ini guru honorer di sekolah negeri berhak mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ). Setelah lulus pendidikan itu guru berhak mendapatkan sertifikat.

Untuk menghitung nilai honor dari sertifikasi tersebut, Toto menyebutkan nilainya sama yaitu Rp1,5 juta rupiah. Ini merupakan kenaikan insentif yang cukup signifikan dari sebelumnya Rp350 ribu. “Kami mengimbau agar guru honorer yang menerima SK, agar segera mengurus pendataan di sekretariat yang ada di PGRI,” tegasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon.
Share:

Mendikbud: Wewenang LPMP akan diperluas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada di setiap provinsi akan diperluas.

"Wewenangnya akan diperluas, tidak hanya penjaminan mutu tapi juga pengawasan dana transfer ke daerah," ujar dia di Jakarta, Rabu.

Ke depan, LPMP akan memiliki akses mengawasi dana transfer daerah dan juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selama ini, hal itu tidak dilakukan oleh LPMP. Tim inspektorat daerah yang melakukan pengawasan. Kemendikbud juga mengusulkan agar nomenklatur LPMP diubah dan tidak lagi setara dengan eselon tiga.

"Kami mengusulkan agar LPMP setara dengan eselon dua, agar bisa melakukan pengawasan," kata dia.

Kemendikbud menambahkan dalam waktu dekat guru honorer akan digaji melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Oleh karena itu, dia meminta agar daerah melakukan pendataan agar tidak ada lagi guru honorer yang tercecer.

"Juga harus diperhatikan kalau nantinya ada guru honorer yang liar. Selama ini guru honorer digaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan itu rawan penyimpangan," katanya.

Kemendikbud berharap penggajian guru honorer dari DAU tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Dia berharap, dengan alokasi gaji dari DAU bisa meningkatkan pendapatan guru honorer, meskipun belum sepenuhnya sejahtera.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

MenPAN-RB: Seleksi CPNS 2019 Tunggu Presiden-Wapres Baru Dilantik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, rekrutmen CPNS 2019 akan dilakukan pada Oktober mendatang. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tanggal pelaksanaannya.

"Rekrutmen CPNS Oktober, di atas tanggal 20 Oktober, habis pelantikan presiden dan wapres lah," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (20/8).

Dia menyebutkan, dalam rekrutmen CPNS 2019, formasi yang disiapkan 100 ribu orang. Hingga saat ini sudah banyak yang instansi pusat dan daerah mengajukan usulan serta siap melaksanakannya.

"Sudah banyak instansi yang siap seperti Kemendikbud, Kemenhan, Kejagung, Mahkamah Agung, Pemda, dan lainnya," ujarnya.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Prioritas jabatan masih tetap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hukum, peneliti, dan lainnya.

"Guru masih ya karena Kemendikbud mengajukan usulan. Kami ingin dari 4,3 juta PNS ada 25 persen PNS yang bertalenta makanya dari rekrutmen diperbaiki sistemnya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Honorer K2 Jatim: Semua Sepakat Tetap Memperjuangkan Status PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur, Eko Mardiono mengaku puas dengan hasil Rapat Kerja Nasional PHK2I di Jakarta, 5-6 September 2019.

“Semua bersepakat untuk tetap memperjuangkan status PNS,” kata Eko Mardiono, kemarin.

Pada kesempatan itu, Eko mengaku bangga karena PHK2I masih tetap menjadi forum terbesar honorer K2 yang sudah terbukti kinerjanya.

"Kami ini forum besar dan sudah ada hasilnya. Saya terharu melihat semangat teman-teman honorer K2, mereka serasa berat meninggalkan ruang rakernas," tandas Eko.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas PHK2I Nur Baitih juga mengaku bersyukur karena Rakernas PHK2I dapat berjalan lancar dan sukses.

"Alhamdulillah peserta rakernas hari ke-2 tidak menyusut, malah semakin banyak. Ini bentuk kepercayaan honorer K2 kepada PHK2I,” kata Nur Baitih.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog