Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Targetkan Zero Defect, BKN Optimalkan Persiapan Rekrutmen CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa “Mematangkan Persiapan Panitia dalam Proses Seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) Tahun 2018 merupakan harga mati. Hal-hal detil tak boleh luput dari perhatian kita”. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS melalui sistem CAT BKN pada Jumat (03/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Rapat tersebut merupakan konsolidasi panitia persiapan seleksi CPNS TA 2018 yang dihadiri sejumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan juga Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia guna melakukan koordinasi terkait kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkaca pada seleksi tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. “Hindari kesalahan jika perlu hingga zero defect,” imbau Usman.

Selanjutnya, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto dalam paparannya menyampaikan, setidaknya terdapat 14 tim yang sudah dibentuk guna menyukseskan kegiatan ini. “Tim yang sudah dibentuk ditambah dengan perwakilan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia. Saat ini tim-tim tersebut sedang melakukan pematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 guna mewujudkan keselarasan dalam proses kerja mendatang,” tambah Haryomo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Parlindungan Sormin turut menjelaskan bahwa saat ini persiapan sistem pendaftaran yang sudah dibangun mencapai angka 80%-95% dan ke depan akan disediakan helpdesk yang digawangi tim Humas BKN sebagai salah satu call centre dan wahana konsultasi terkait penerimaan CPNS.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Memenuhi undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, Kamis (2/8/2018), di Kantor Kemenpan RB. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, “Siang tadi, kami memaparkan kesiapan BKN untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2018 di hadapan Tim Besar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Kementerian PANRB di antaranya Tim Teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan, Pokja Pengamanan Teknologi, Pokja Audit IT dan Quality Assurance (QA) Panselnas”.

Pada kesempatan itu, sambung Ridwan, BKN memaparkan kesiapan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan BKN di antaranya Portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam mendukung rekrutmen CPNS yang obyektif dan akuntabel. “Perlu kami sampaikan bahwa Portal SSCN kini telah diperbaiki menjadi lebih user friendly berkat adanya self guided mechanism yang akan meminimalisasikan kesalahan memilih formasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Calon pendaftar juga akan diberikan informasi real time tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dan K/L/D tertentu”.

Dengan kondisi ini, sambung Ridwan, calon pelamar diharapkan akan semakin dimudahkan melakukan pendaftaran saat penerimaan CPNS 2018 telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah.

Ridwan menambahkan, BKN telah mengantongi 134 titik lokasi untuk kepentingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN. Namun, dia menekankan, jumlah tersebut masih tentatif dalam arti bisa berubah mengikuti kebutuhan perkembangan yang ada.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Wali Kota Minta Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut, Presiden: Sesuaikan Formasinya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap bahwa ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tutur Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany usai bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).

Menanggapi usulan tersebut, ungkap Airin, Presiden Jokowi menekankan agar para kepala daerah melihat kembali formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing.

“Karena setelah dibuka, di seluruh Indonesia lebih banyak (formasi) PNS yang sifatnya administratif bukan yang sifatnya teknis padahal di bawah kan dibutuhkannya kayak dokter, perawat, terus misalnya untuk insinyur, dan lainnya dalam rangka proses pembangunan,” kata Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut.

Selain moratorium CPNS, ungkap Airin, pada pertemuan ini para wali kota juga meminta penyelesaian persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2).

“Insyaallah Pak Presiden berjanji akan menyelesaikan ini, tetapi tetap harus ada tes karena untuk melihat kualifikasi dari teman-teman kategori 2,” kata Airin seraya mengungkapkan bahwa tenaga K2 di daerah banyak yang sudah senior.

Pemerintah daerah pun, lanjut Airin, akan berupaya untuk mendorong tenaga honorer yang sudah memiliki persyaratan kategori 2 agar bisa lulus tes tersebut. 

“(Mendorong) bagaimana mereka harus bisa maksimal dalam berusaha sehingga mereka bisa lulus ujian,” tambah Airin.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

LOWONGAN KERJA PENERIMAAN PEGAWAI BLU TETAP NON PNS RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA TAHUN 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta MENGUNDANG PUTRA – PUTRI TERBAIK, TERAMPIL DAN TERLATIH UNTUK BERKARYA BERSAMA RS. ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN BANGSA.

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah rumah sakit khusus tipe A milik pemerintah dibawah Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi medik yang paripurna.

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam rangka mewujudkan visi “MENJADI RUMAH SAKIT ORTOPEDI UNGGULAN DENGAN PELAYANAN PRIMA DI ASEAN” mengundang para professional yang kompeten, memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menduduki posisi sebagai berikut:

NoNama Jabatan FormasiKualifikasi PendidikanAlokasi
1DOKTERSpesialis I Ortopedi dan Traumatologi2
2DOKTERSpesialis I Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik1
3PERAWATNers8
4AKUPUNKTURISDIII Akupunktur1
5APOTEKERProfesi Apoteker2
6ASISTEN APOTEKERDIII Farmasi2
7PEREKAM MEDISDIII Perekam Medis3
8PRANATA LABORATORIUM KESEHATANDIII Analis Kesehatan1
9FISIOTERAPIS AHLIDIV Fisioterapis2
10OKUPASI TERAPISDIII Okupasi Terapis2
11NUTRISIONISDIII Gizi2
12PENGEMUDIDIII Pariwisata/DIII Otomotif /Sederajat2
13ARSIPARISDIII Ilmu Kearsipan / Sederajat2
14PERENCANAS 1 Teknik Sipil1
15PRANATA JAMUANDIII Tata Boga/DIII Perhotelan Peminatan Kuliner/Sederajat10
16BINATU RUMAH SAKITDIII Perhotelan Peminatan Tata Busana/DIII Tata Busana/DIII Pariwisata Peminatan Tata Busana / Sederajat5
17PENGELOLA INSTALASI AIR DAN LISTRIKDIII Teknik Elektro/Elektronika4
18PENGADMINISTRASI KEUANGANDIII Ekonomi1
19ANALIS KEUANGANS 1 Ekonomi Akuntansi1
20PRANATA KOMPUTER AHLI (PROGRAMMER)S 1 Komputer Sistem Informasi/Teknik Informatika4
TOTAL FORMASI56

Pendaftaran dimulai tanggal 06 Agustus 2018, informasi dan persyaratan lebih lanjut dapat mengunduh: Lowongan Penerimaan BLU RSO 2018

Hanya pelamar dengan kualifikasi terbaik yang akan diikutsertakan pada tahapan seleksi berikutnya, RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tidak memungut biaya terkait proses seleksi penerimaan pegawai ini, kecuali untuk tahapan medical checkup dan tes napza bagi yang telah lolos Test SKD, SKB, Tes Praktek dan Tes Psikotes.

Tahapan seleksi diadakan di Surakarta dan Yogyakarta, RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tidak menyediakan dan tidak menanggung akomodasi dan transportasi bagi pelamar.

Tidak ada jalur lain yang digunakan dalam proses penerimaan lamaran selain yang tertera pada website ini. Pelamar dihimbau untuk tidak percaya kepada oknum yang menawarkan bantuan terkait proses penerimaan ini.


Keputusan Panitia Seleksi Bersifat Mutlak dan Tidak Dapat diganggu Gugat.

Berita ini bersumber dari RS Ortopedi Online.

Share:

DPR Desak Presiden Tuntaskan Status Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa anggota Komisi VIII DPR RI Siti Mufattahah menerima ribuan Honorer Kategori 2 (K2) yang melakukan aksi damai di depan pintu gerbang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). Mereka berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya, menuntut bisa segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain melakukan orasi, tujuan mereka datang ke Gedung DPR RI adalah untuk mengawal jalannya Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPR dengan lintas Kementerian Kabinet Kerja. Rapat Gabungan itu digelar di Ruang KK2, Gedung Nusantara DPR RI.

“Kami meminta Bapak Presiden memberikan keadilan dan menuntaskan status seluruh tenaga Honorer Kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkap Siti mengamini tuntutan para Honorer K2 dalam orasinya.

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini mengajak seluruh Komisi DPR RI untuk memberikan kepastian dan kejelasan nasib Honorer K2. Ia juga mengimbau agar Rapat Gabungan bisa dilaksanakan secara terbuka, sehingga perwakilan honorer bisa mengikuti jalannya persidangan.

Dalam tuntutannya, para tenaga honorer K2 ini juga meminta agar pemerintah mengangkat K2 tanpa tes. Alasannya, mereka sudah terverifikasi dan tervalidasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi PNS.

Kendati Rapat Gabungan antara Komisi-Komisi DPR RI dengan lintas kementerian berlangsung secara tertutup, akhirnya para perwakilan Honorer K2 diterima Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Pemerintah Harus Berterima Kasih Kepada Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa DPR RI kembali menggelar rapat kerja gabungan bersama lintas kementerian guna membahas nasib tenaga honorer K-2. Raker gabungan yang terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI bersama dengan pemerintah tersebut merupakan kelanjutan dari Raker Gabungan sebelumnya yang digelar pada tanggal 4 Juni 2018. Raker Gabungan digelar untuk menyatukan pemahaman terkait keberadaan tenaga honorer.

Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu bersifat tertutup untuk umum. Seperti dikabarkan, ada sekitar 438.000 tenaga honorer tidak lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2013. Dari komposisi tersebut paling banyak adalah tenaga administrasi dan buruh.

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto selaku inisitor Rapat Kerja Gabungan itu mengatakan bahwa pemerintah harus berterima kasih kepada semua tenaga honorer diberbagai bidang, yang sudah mengabdikan dirinya dengan luar biasa.

“Pengabdian mereka tidak usah kita ragukan. Hanya saja karena ini merupakan rapat tertutup, maka kita belum bisa mem-publish apa menjadi hasil dalam Rapat Kerja Gabungan ini. Hal itu menandakan bahwa masih belum putus secara final. Nanti kalau sudah final, pasti akan kita publish,” ujar Djoko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Djoko menyatakan bahwa dirinya akan terus mem-follow up data yang ada. “Saya konsen sekali dengan masalah ini. Kita juga harus saling menghormati (hasil keputusan), sebab inilah demokrasi yang baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, persoalan tenaga honorer K-2 sesungguhnya telah memiliki payung hukum yaitu dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Sementara itu dari pihak pemerintah yang hadir mengikuti jalannya Rapat Kerja Gabungan adalah kementerian yang diundang yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri  Agama, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Pesan Sponsor

Total Tayangan Halaman

Diberdayakan oleh Blogger.