Minggu, 20 April 2014

Baik di BKN pusat maupun di kantor BKN regional, belum ada usulan pemberkasan NIP CPNS K2 yang masuk

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kelulusan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) 100 ribu lebih honorer kategori II yang lulus seleksi.

Pemberkasan NIP untuk para CPNS dari kelompok tenaga honorer kategori II ini sebelumnya sempat ditutup sementara karena adanya Pemilu Parlemen awal April lalu. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyebutkan pemberkasan NIP langsung dibuka setelah pemilu rampung.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Herman Suryatman membenarkan sampai kemarin belum ada satupun pemberkasan NIP CPNS dari kelompok tenaga honorer K2 yang masuk ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Baik itu di BKN pusat maupun di kantor BKN regional, belum ada usulan pemberkasan NIP yang masuk," katanya kemarin. Herman menuturkan informasi terakhir dari dari BKN menyebutkan bahwa sampai saat ini instansi daerah yang kebagian jatah CPNS masih fokus melaksanakan verifikasi data.

Dia menuturkan verifikasi data ini penting. Sebab sebelumnya BKN telah mengeluarkan surat edaran yang isinya data CPNS yang diajukan NIP-nya tidak boleh palsu. Jika kedatapan ada CPNS dari tenaga honorer siluman, kepala instansi bisa dijatuhi sanksi pidana.

"PPK (pejabat pembina kepegawiaan, red) dalam menyerahkan berkas hasil verifikasi honorer K-2 yang lulus menjadi CPNS harus membuat surat pernyataan bertanggungjawab mutlak," tegas Herman. Diduga kuat keberadaan surat ini semakin membuat pimpinan daerah takut melayangkan pemberkasan NIP.

Sebab tahun-tahun sebelumnya tidak ada ketentuan seperti ini. Sehingga banyak tenaga honorer siluman yang lolos saat pemberkasan dan mendapatkan NIP abdi negara. "Kami memang berpikiran saat ini instansi daerah sangat hati-hati melakukan verifikasi," katanya.

Herman mengatakan upaya memperketat usulan pemberkasan NIP ini murni untuk menjaring calon abdi negara yang memenuhi syarat. Dia mengatakan penerimaan CPNS dari formasi tenaga honorer kategori II ini harus akuntabel supaya hasilnya bisa optimal. Dia sadar resiko kebijakan itu membuat waktu pemberkasan agak lebih lama.

Tahun ini pemerintah melakukan ujian tulis kepada sekitar 600 ribu tenaga honorer kategori II. Ujian itu dipakai untuk menjadi sekitar 150 ribu tenaga honorer kategori II untuk menjadi CPNS.

Di sejumlah daerah muncul kabar banyak banyak tenaga honorer siluman yang lulus ujian. Jika ada tenaga honorer siluman lulus ujian kemudian lolos diajukan dalam pemberkasan NIP CPNS, maka kepala instansinya akan diproses pidana.

Berita ini bersumber dari JPNN.

NIP CPNS Masih Terganjal Surat Pernyataan dari kepala daerah bahwa Honorer K2 benar-benar legal

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menerbitkan satu pun SK honorer kategori dua (K2). Pasalnya, seluruh honorer K2 masih terganjal persyaratan yang mengharuskan ada surat pernyataan dari kepala daerah bahwa mereka benar-benar legal. Tidak hanya kepala daerah saja yang diharuskan membuat surat pernyataan, honorer K2 juga demikian.


Implikasinya, bagi honorer maupun kepala daerah yang menyodorkan data palsu, sama-sama akan dipidanakan.

"Memang persyaratannya sangat berat bagi honorer K2 bodong. Kalau honorer asli saya yakin akan mudah mendapatkan surat pernyataan tersebut," kata Kepala BKN Eko Sutrisno kepada media ini, Minggu (20/4).

Dijelaskannya, sementara ini BKN masih terus menghadapi masalah pengaduan honorer K2 bodong. Bahkan jumlah pengaduannya makin bertambah banyak. Apalagi ditambah laporan dari Indonesian Coruption Watch (ICW) dan Ombudsman.

"Pengaduan saat ini sudah makin banyak. Untung saja kami dibantu ICW dan Ombudsman," ujar Eko.

Dengan banyaknya pengaduan masuk, lanjutnya, semakin membuktikan prediksi pemerintah kalau honorer K2 yang asli maksimal 30 persen. Meski pemerintah sudah mengisyaratkan akan menambah kuota honorer K2, namun Eko pesimis kuota yang ditetapkan sekarang (30 persen) bisa terpenuhi.

"Semua laporan pengaduan sudah kami blokir datanya. Hanya saja belum satupun pemda yang melakukan klarifikasi, jadi kita biarkan saja dulu. Kalau sudah ada klarifikasi baru kita proses lagi," tandasnya.
Berita ini bersumber dari JPNN.

Jumat, 18 April 2014

Pembentukan panitia kerja untuk menyikapi banyaknya permasalahan seleksi CPNS untuk K2 merupakan harapan bagi honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, agar bisa berpeluang kembali menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Aliansi Pegawai Honorer Kategori Dua (K2) Karawang akan mengawal panitia kerja (Panja) DPR RI yang bertugas memperjuangkan aspirasi para honorer agar bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Pasalnya, setelah pemilihan umum (Pemilu) selesai Panja yang berada di komisi II DPR itu akan bekerja untuk menyikapi banyaknya permasalahan seleksi CPNS untuk K2.

Koordinator Lapangan (korlap) Aliansi Honorer Kategori 2 Kabupaten Karawang, Tono Suharto mengatakan, pembentukan Panitia Kerja atau Panja Honorer DPR-RI di komisi II, dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan di berbagai daerah, yang menjadi isu nasional pasca diumumkannya seleksi CPNS jalur Honorer kategori 2 sekitar 2 bulan yang lalu.

“Pembentukan panitia kerja itu, merupakan harapan bagi honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, agar bisa berpeluang kembali menjadi CPNS dari jalur tersebut, dengan membentuk Peraturan Pemerintah atau PP yang baru, ataupun revisi dari PP 56 Tahun 2012 mengenai honorer,” ujar Tono.

Dikatakan, jika melihat kebutuhan PNS di Karawang itu masih banyak, mestinya honorer K2 seluruhnya bisa diangkat menjadi CPNS.

Disebutkan, honorer K2 di Karawang saat ini sebanyak 2.155 honorer. “Kami minta Panja DPR RI bisa mendorong dibuatnya aturan K2 diangkat tanpa tes,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

35 kepala daerah se-Indonesia akan bertolak ke ibukota untuk menanyakan rencana pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa upaya memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terus dilakukan. Pasca pemilu legislatif (Pileg) ini, 35 kepala daerah se-Indonesia akan bertolak ke ibukota untuk menanyakan rencana pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2).

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, tekad semua kepala daerah sudah bulat untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer. Rencananya mereka akan menghadap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) untuk menanyakan nasib tenaga honorer yang kini masih menggantung.

“Sejak 2009 mereka dijanjikan mau diangkat, tapi tertunda terus sampai sekarang,” kata Walikota kepada wartawan, Kamis (17/4).

Menurutnya, pengabdian tenaga honorer rata-rata sudah lebih dari 10 tahun. Bahkan, banyak diantara mereka sudah ada yang mengabdi lebih dari 25 tahun.

“Lebih baik mengangkat tenaga honorer dulu daripada membuka lowongan CPNS. Kasihan yang sudah mengabdi puluhan tahun,” ujarnya.

Di Solo sendiri, kini masih menyisakan 522 tenaga honorer K2 yang belum diangkat CPNS. Ia mengharapkan Kemenpan RB agar lebih mengutamakan tenaga honorer K2.

Berita ini bersumber dari Timlo.net.

Kamis, 17 April 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sepakat untuk masalah guru honorer kategori 2 segera dituntaskan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sepakat untuk meningkatkan kualitas guru melalui reformasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Keduanya juga sepakat, masalah guru honorer kategori 2 segera dituntaskan.

Demikian antara lain terungkap dalam rapat koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (17/04).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian itu, Azwar Abubakar minta agar guru menjadi target pokok dalam kebijakan Kemendikbud. Guru yang merupakan bagian terbesar dari aparatur sipil negara, harus memenuhi target kualifikasi. “Kasihan sama guru yang tidak berkualitas, atau kasihan dengan murid yang nantinya tidak berkualitas?” ujarnya.

Azwar mengungkapkan, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, guru tidak selalu harus diisi oleh PNS, tetapi bisa juga dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menanggapi hal itu, M. Nuh mengapresiasi kebijakan dalam Undang-Undang ASN yang melahirkan PPPK, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan yang tidak dapat diisi oleh PNS. Undang-Undang ASN memungkinkan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi secara profesional, dan memenuhi kualifikasi yang diminta untuk mengikuti rekrutmen pengisian jabatan PPPK. “Termasuk dosen dan guru non PNS dapat mengikuti rekrutmen terbuka tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, Kemendikbud berkomitmen mendukung kebijakan rekrutmen peningkatan kualitas dan kualifikasi dalam kerjasama pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk proses seleksi CPNS dan penyelesaian masalah kepegawaian. 

Dalam kesempatan itu Deputi SDM Aparatur Kemenetrian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mnejadi payung hukum bagi PPPK. “PPPK akan dijabarkan lagi kualifikasinya dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi yang jelas, rekrutmennya harus melalui tes seperti halnya rekrutmen CPNS,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari laman resmi Kementerian PANRB.

Setelah menerima SK, 14 PNS baru membuat pernyataan untuk bersedia tidak pindah tugas di luar Kota Singkawang

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara resmi "bergabung" dengan hampir lima ribuan PNS di lingkungan pemerintah Kota Singkawang, setelah secara resmi menerina Surat Keterangan (SK). 14 PNS baru tersebut merupakan CPNS yang lolos seleksi penerimaan jalur umum dengan sitem CAT yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Singkawang, Drs. H. Juandi mengatakan mengatakan 14 CPNS yang lolos telah diberikan SK. Secara resmi mereka akan bekerja sebagai abdi negara. "14 orang yang lulus mengikuti seleksi CPNS sistem CAT, SK kepegawaiannya sudah keluar dan kita berikan," kata Juandi.

Penyerahan SK, sebut Juandi, diberikan langsung Wakil Walikota Singkawang, H. Abdul Muthalib, SE, ME pada Jum'at lalu di aula BKD Kota Singkawang. Disebutkan Juandi, 14 orang yang telah menerima SK tersebut. Adalah orang yang mengisi 30 formasi CPNS yang telah dilaksanakan. Kemudian dari jumlah yang mendaftar, sebanyak 16 orang dinyatakan lolos, namun dalam perjalanannya dua orang mengundurkan diri.

"Sebenarnya 16, tapi dua mengundurkan diri. Alasannya mereka diterima (seleksi CPNS) di daerah lain," kata Juandi. Setelah menerima SK, 14 PNS baru tersebut membuat pernyataan untuk bersedia tidak pindah tugas di luar Kota Singkawang. "Kita juga membuat surat pernyataan kepada PNS, dimana sepuluh PNS (tenaga pengajar) tidak boleh mengajukan pindah keluar dari Kota Singkawang, kecuali jika sudah diatas sepuluh tahun (masa pengabdiannya)," katanya.

Lantaran dari 14 orang yang menerima SK. Hanya tiha orang yang ber Kartu penduduk dan tinggal di Singkawang. "11 orang PNS baru berasal dari luar Singkawang, jadi kita buatkan surat pernyataan," katanya. Juandi mengimbau kepada "PNS Baru" agar benar-benar melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Diharapkan, kesemuanya bisa menunjukkan prestasi membanggakan. Juandi menambahkan sekarang ini baru SK PNS dari jalur umum yang diserahkan. Bagi SK untuk CPNS K2 yang telah lulus, masih menunggu keputusan dari Kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (KemenPan dan RB).

Berita ini bersumber dari Pontianak Post

Selasa, 15 April 2014

Dapat NIP, CPNS K2 Bermasalah, Langsung Dipecat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemeriksaan berkas calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori dua (K-2) harus dikebut. Pasalnya batas waktu yang diberikan sesuai kesepakatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), pemeriksaan harus rampung Mei. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Rozani, kemarin (14/4). Menurut Rozani, BKD Kaltim menegaskan kepada seluruh BKD kabupaten/kota untuk menyelesaikan verifikasi berkas CPNS K-2 sesegera mungkin. "Kami hanya mengingatkan agar proses verifikasi berkas dapat segera diselesaikan," terangnya. Menanggapi rencana BKD Samarinda yang ingin meminta tambahan waktu verifikasi, dijelaskan Rozani, BKD Kaltim tidak dapat mengabulkannya. “Pasalnya peraturan dari KemenPAN dan RB yang menjadi acuan. Kalau memang mau meminta tambahan waktu, dapat meminta izin langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” paparnya.

Hasil rapat pun disepakati, tidak ada keberatan dari perwakilan BKD yang hadir, termasuk Samarinda. Sedangkan adanya laporan pemalsuan berkas, Rozani menegaskan pengecekan menjadi tanggung jawab BKD Samarinda bersama instansi terkait. Namun verifikasi wajib dilakukan sesuai jadwal. "Sehingga akhir Mei mendatang, verifikasi sudah selesai dan segera ditindaklanjuti ke pusat untuk bisa dibuatkan NIP (nomor induk pegawai)," jelasnya. Dia berharap setelah penetapan NIP, tidak ada lagi permasalahan terkait berkas dari para CPNS K-2. Karena bila setelah pengangkatan pegawai tersebut bermasalah, maka langsung dipecat dengan tidak hormat.

"Ini tugas untuk instansi terkait, lebih serius melakukan verifikasi sehingga nantinya pegawai yang diterima bersih dan bebas dari permasalahan atau pemalsuan berkas," tegasnya. Sementara itu, Kepala BKD Samarinda Aji Syarif Hidayatullah menyebut, verifikasi akan segera diselesaikan. Tercatat ada 573 berkas yang diperiksa. Sementara 12 lainnya telah ditarik pemiliknya. “Jika memang waktu yang ada demikian, kami siap saja,” tegas dia. 

Berita ini bersumber dari Kaltim Post.

Kabupaten Nganjuk Tanyakan Pemberkasan Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa setelah diramaikan dengan hasil tes honorer yang banyak menuai kontroversi, BKN Pusat dihujani pertanyaan seputar kelanjutan honorer K2 yang lulus seleksi (pemberkasan) dan kebijakan bagi mereka yang tidak lulus tes, seperti yang mengemuka dalam kunjungan kerja DPRD Komisi A Kab Nganjuk pada Senin, (14/4). Tumpak Hutabarat dalam audiensi yang dipimpinnya menyatakan bahwa bagi mereka yang lulus K2 ketika diajukan pemberkasan NIP harus melampirkan dua surat pernyataan, yakni surat pernyataan dari honorer yang menyatakan bahwa data yang diajukan adalah benar dan surat pernyataan bertanggung jawab secara mutlak bagi PPK terhadap honorer yang akan diajukan sebagai CPNS, sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Pebruari 2014.

Audiensi yang bertempat di Ruang Mawar tersebut juga dimanfaatkan para wakil rakyat Nganjuk untuk menanyakan perihal K1 yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Serta sejauh mana kemungkinan honorer yang tidak lulus menjadi P3K. Disampaikan Tumpak bahwa 32 daerah yang diperiksa ulang pasca ATT sudah selesai dan sudah dilaporkan ke Menpan. Berkaitan dengan P3K masih belum ditentukan regulasinya, diprediksi akan direkrut melalui tes layaknya PNS. Disinggung pula tentang ijazah yang digunakan oleh para tenaga pendidikan Nganjuk, yang umumnya berpendidikan SMP atau SMA. Dipastikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol tersebut bahwa ijazah minimal tenaga guru harus mengacu pada UU Guru dan Dosen.

Berita ini bersumber dari laman resmi BKN.

Senin, 14 April 2014

Karena sistim seleksi CPNS 2014 bertahap dan tidak serentak, tesnya dimajukan mulai Juni

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa perubahan sistim seleksi CPNS 2014 dari metode lembar jawab komputer (LJK) ke computer assisted test (CAT), membuat pemerintah memajukan jadwal tes. Biasanya tes dilakukan sekitar Oktober-Nopember, kini dimajukan ke pertengahan tahun.


"Karena sistim seleksinya bertahap dan tidak serentak, tesnya kita majukan mulai Juni," ungkap Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Senin (14/4).

Tes ini akan berlanjut terus hingga seluruh instansi selesai menggelar tes. Setiap instansi diperkirakan membutuhkan waktu sepekan untuk menguji.

"Tidak butuh perangkat komputer terlalu banyak untuk sistim CAT ini. Cukup 50 unit tiap instansi sudah cukup," ujarnya.

Dengan 50 unit komputer, tambah mantan pejabat di Jawa Barat ini, sehari bisa dites 200 pelamar. Sistim CAT ini didesain untuk empat gelombang.

"Jadi kalau 50 unit komputer bisa empat gelombang sehingga sehari 200 orang dapat dites," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, instansi pusat akan lebih dulu melakukan tes pada Juni mendatang. Lantaran instansi pusat lebih siap ketimbang daerah. Meski begitu tidak menutup kemungkinan ada juga daerah baik provinsi maupun kota yang akan dimulai tes Juni.

"Jadwalnya akan disesuaikan nanti, karena Panselnas harus mengatur materinya sebelum pelaksanaan tes. Jadi materinya akan dikasih kalau instansinya sudah siap," tandasnya.

Lemsaneg-BPPT Amankan Materi Tes CPNS 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menjamin metode computer assisted test (CAT) yang akan dilakukan dalam seleksi CPNS 2014 aman dari kecurangan. Pasalnya, selain materi soalnya sudah dikunci oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), perangkat komputer yang akan digunakan juga bakal diperiksa seluruhnya.

"Lemsaneg dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan memeriksa infrastrukturnya, barangkali ada data aneh yang bisa mempengaruhi saat materinya diinput ke komputer," kata Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja kepada media ini, Senin (14/4).

Ia menyampaikan, sebelum materi dimasukkan, perangkat komputer harus dalam kondisi clear. Itu sebabnya, dalam pengadaan CPNS nanti, Panselnas akan melakukan pemeriksaan ketat.

"Sama seperti sistim LJK, semua data akan dikunci dan akan dibuka saat tes dimulai," ucapnya.

Setiawan pun meminta agar pelamar tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran data. Sebab, selama ini hasil tes lewat metode CAT sangat objektif."Namanya kejahatan teknologi pasti ada, namun teknisnya kita ada BPPT yang sudah memikirkan berbagai kemungkinan seperti itu. Yang jelas, kami yakin metode CAT adalah cara paling tepat untuk mengurangi kecurangan dalam penerimaan CPNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Jambi Ekspres

Sahabat pembaca blog info honorer, belajar wawasan kebangsaan, Intelegensi umum, karakteristik pribadi dan kemampuan bidang ada baiknya dimulai sejak sekarang. Bagi peserta yang belum menguasai komputer, juga diharapkan mempersiapkan diri sejak saat ini agar bisa menjawab pertanyaan dengan sistem komputerisasi. Persiapan berupa latihan soal-soal cpns tahun lalu dan sesuai dengan kisi-kisi resmi dari pemerintah, itulah kata kunci kesuksesan Anda dalam persiapan agar lulus seleksi cpns 2014. Dan anda dapat mempelajari materi pembahasan kisi-kisi resmi soal cpns 2014 dengan CPNSONLINE. CPNSONLINE juga berencana melaunchingKampus e-Learning CPNS Online Indonesia dalam waktu dekat.

Minggu, 13 April 2014

Sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar, Pegawai Honorer Minta Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca blog Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer Indonesia (FHI) menuntut pemerintah segera mengangkat seluruh tenaga honorer Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar. Pasalnya, selama ini tenaga honorer sudah mempunyai pengalaman dalam bekerja, loyalitas dan pengabdian.

"Kami meminta agar dicarikan solusi bagi tenga honorer yang benar-benar sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi CPNS melalui sebuah kebijakan Khusus," kata Ketua Dewan Pembina FHI, Hasbi kepada Liputan6.com, Minggu (13/4/2014).

Hasbi menuturkan, pengangkatan tenaga honorer tersebut bisa dilakukan secara bertahap berdasarkan usia, masa kerja, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah berdasarkan rasio kebutuhan pegawai, analisa beban kerja, analisa jabatan dan mengikuti rasionalisasi pensiun PNS.

FHI meminta pemerintah untuk menjalankan verifikasi dan validasi data tenaga honorer secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasalnya, dari setengah juta lebih tenaga honorer K2 tersebut masih diduga ada tenaga honorer siluman (bermasalah ) di dalamnya.

"Jika asal diangkat semuanya, bisa menimbulkan persoalan lain," paparnya.

Hasbi juga mengingatkan pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam pembuatan Draft RPP PPPK yang akan dibahas bersama Komisi II DPR RI sebelum disyahkan menjadi PP PPPK, agar tidak termaktub dilakukannya tes dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari jalur tenaga honorer.

"Pelaksanaan tes hanya akan memboroskan anggaran negara, membuka ruang terjadinya KKN dalam rekrutmen, dan memungkinkan terjadinya pembengkakkan data yang akhirnya menyisihkan tenaga honorer yang murni sudah lama mengabdi," katanya.

FHI memahami kebutuhan pemerintah dalam ketersediaan SDM yang berkompetensi. Tapi khusus tenaga honorer perlu mempertimbangkan faktor kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan peningkatan status.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga honorer untuk meningkatkan kompetensinya. Sebab diberbagai daerah pemerintah sudah mempunyai balai Pelatihan-pelatihan atau bisa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga yang berkompeten dibidannya.

"FHI meminta pemerintah men-database-kan tenaga honorer yang ada sekarang ini untuk diprioritaskan menjadi PPPK untuk diangkat secara otomatis, tanpa tes dan bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing instansi dan daerah di mana tenaga honorer bertugas selama ini," tuturnya.Berita ini bersumber dari Liputan6.com.