Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Pemerintah Akan Angkat Ribuan Guru PNS, termasuk Guru Madrasah dan PAI

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk mengangkat guru pegawai negeri sipil (PNS). Upaya ini masih diperhitungkan dan Menag berharap bisa direalisasikan tahun ini. 

"Sedang diupayakan ada penambahan sekitar 100ribu guru PNS secara nasional," terang Menag saat berdialog dengan para Guru, Pengawas,  dan Dosen Pendidikan Agama Islam di Tangerang,  Jumat (13/07). 

Menurut Menag, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran Kemendikbud, kemenPAN&RB, dan Bappenas. Kemenag berupaya mendapatkan kuota pengangkatan PNS tersebut untuk guru madrasah dan guru PAI.

"Kita juga ingin mendapatkan itu,  mungkin sekitar 20 ribu untuk guru Kemenag," tuturnya. 

"Saya sudah tekankan,  kalau 20 ribu alokasi untuk Kemenag,  maka prioritas ada pada guru PAI untuk mendapat alokasinya," sambungnya.  

Sebelumnya, Guru PAI SMKN 47 Jakarta Kamaludin menyampaikan bahwa pada tahun 2019, banyak guru PAI SMK yang  memasuki masa pensiun. Karennya, keberadaan guru PAI sangat dibutuhkan. 

"Tahun 2020, informasinya SMK di Jakarta akan ditambah menjadi 105 sekolah.  Saat ini baru 63. Guru PAI perlu segera diangkat," harapnya.

Berita ini bersumber dari Kemenag RI.
Share:

Deputi Sinka BKN: Seleksi CPNS 2018, SKD dan SKB Gunakan CAT BKN dan Tidak Ada Lagi Portal Registrasi Mandiri

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa penerimaan dan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 akan menggunakan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan seleksi CPNS akan dilakukan secara terpusat atau terintegrasi.

Kedua poin tersebut menjadi topik utama yang dijabarkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka BKN) Iwan Hermanto kepada seluruh jajaran pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah saat menjadi Keynote Speaker dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas Kepegawaian 2018) yang berlangsung pagi ini Rabu, (11/07/2018) di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Tangerang.

Iwan menyampaikan bahwa berbeda dengan proses seleksi sebelumnya, mulai tahun ini seluruh pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) hanya akan dilakukan melalui seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT BKN) yang akan diselenggarakan BKN selaku Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Menurutnya bahwa dengan perubahan mekanisme itu seluruh proses seleksi CPNS dipastikan sesuai ekspektasi publik.

Selain perubahan dari proses seleksi, menurut Iwan bahwa pendaftaran CPNS akan dilakukan terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh instansi. “Dengan perubahan mekanisme ini, alur pendaftaran CPNS akan lebih singkat sehingga memudahkan pelamar dalam pendaftaran satu pintu,” jelas Iwan.

Rakornas Kepegawaian Tahun 2018 mengusung tema “Human Capital Management Dalam Era 4.0 Menuju World Class ASN” secara khusus mengupas kesiapan SDM ASN dalam pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 yang digaungkan Pemerintah melalui peran BKN selaku pembina manajemen ASN. Selaku pelayan publik, ASN harus mampu beradaptasi dan mengubah paradigma. Secara bersama ASN akan menerapkan layanan berbasis digital.

Rakornaspeg 2018 juga menghadirkan Senior Adviser Kementerian Keuangan Singapura dan Senior Fellow Civil Service College, Lim Soo Hon, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan praktisi Human Capital lainya, seperti Country Talent & Learning Head Citibank dan PT. Telkom Indonesia.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

[Wawancara] Jumpa pers Rakornaspeg Th. 2018

Ada sekitar 100.000 formasi bagi tenaga pendidik pada penerimaan CPNS tahun 2018, formasi bagi CPNS pusat dan daerah, serta pelaksanaannya akan dilakukan oleh BKN.

Simak penjelasan Menteri PAN & RB Asman Abnur, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, & Deputi Bidang Sinka Iwan Hermanto pada video berikut.


Sumber berita : Youtube
Share:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan hanya honorer K2 (kategori dua) yang akan dituntaskan, yang nantinya diatur di dalam revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ini sesuai aturan dalam PP 43 Tahun 2007 sebagai perubahan atas PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, di mana ada larangan kepala daerah untuk mengangkat honorer lagi.

"Saya tegaskan lagi yang akan kami selesaikan hanya honorer K2 yaitu honorer yang sudah pernah dites pada 2013 tapi tidak lulus. Jumlahnya adalah 438.590 orang. Di luar itu kami tidak akan menyelesaikan karena memang ada aturan melarang merekrut honorer lagi," tutur Menteri Asman dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas revisi UU ASN di Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan updating data honorer K2. Dari 438.590 honorer K2, yang profesi guru 157.210 orang, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5 ribuan, dan tenaga administrasi 269 ribuan.

"Updating data honorer K2 kami lakukan dengan senyap. Tidak kami publish karena mencegah masuknya nama-nama baru honorer K2," ujarnya.

Dia menegaskan, honorer yang diangkat di atas 2005 bukan jadi tanggung jawab KemenPAN-RB. Sebab pemerintah sudah mengeluarkan aturan jelas bahwa tidak boleh lagi mengangkat honorer di atas 2005.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Menpan RB: Guru Honorer yang Ingin Jadi PNS Tetap Harus Ikut Tes

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meluruskan pemberitaan mengenai permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengangkat 100.000 guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

Menurut Asman, kementeriannya bukan secara cuma-cuma mengangkat 100.000 guru honorer tersebut menjadi PNS. 

Guru honorer yang ingin menjadi PNS, harus tetap mengikuti prosedur perekrutan aparatur sipil negara (ASN) terlebih dahulu.

"Jangan salah pengertian. Kemendikbud menyampaikan ada kekurangan guru. Maka kami prioritaskan pengangkatan guru baru. Tapi pesertanya harus tetap tes. Karena itu perintah undang-undang. Kalau enggak ikut prosedur, melanggar undang-undang dong," ujar Asman saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018). 

"Jadinya kalau guru honorer yang umurnya 35 tahun ke bawah, silahkan ikut tes, enggak apa-apa," lanjut dia. 

Meski demikian, Asman juga belum bisa memastikan berapa jumlah kebutuhan PNS guru. Ia juga belum bisa memastikan kapan pembukaan pendaftaran CPNS untuk guru tersebut. 

Ia mengatakan, saat ini kementeriannya sedang melakukan finalisasi proses tersebut.

"Kami targetkan, paling lama akhir bulan atau awal Agustus 2018 sudah putuslah. Pelaksanaannya bulan Agustus tes, akhir tahun selesai," ujar dia.

Diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan Kemen PAN-RB mengangkat 100.000 guru honorer menjadi PNS. Sebab, saat ini terjadi kekurangan guru sebanyak 988.133 orang.


Share:

Mekanisme Seleksi CPNS Terintegrasi, Jadi Special Issue Rakornas Kepegawaian 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terintegrasi menjadi special issue yang akan dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2018 yang akan dihelat Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 11 Juli 2018 mendatang di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang. Salah satu alasan diangkatnya isu tersebut untuk memperluas penetrasi kepahaman publik mengenai seleksi CPNS yang kini semakin profesional, transparan dan obyektif sebagai bukti komitmen mewujudkan kinerja birokrasi yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan Tim Humas BKN, Senin (2/7/2018) Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN salah satu Keynote Speaker dalam Rakornas Kepegawaian 2018 menyampaikan bahwa BKN selaku pelaksana kegiatan penyelenggaraan rekrutmen CPNS tahun 2018 berencana menggunakan sistem seleksi CPNS terintegrasi. Menurutnya sistem tersebut akan memangkas alur penyelenggaraan seleksi, salah satunya dalam mekanisme pendaftaran. “Jika pada tahun sebelumnya, pendaftar seleksi CPNS pada sejumlah instansi masih harus membuka dua portal saat akan registrasi, kini proses pendaftaran hanya berfokus pada portal SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional– red ),” beber Iwan.

Iwan juga menambahkan bahwa rencananya dalam pelaksanan seleksi CPNS pun juga hanya akan menggunakan satu sistem seleksi yakni Computer Assissted Test (CAT-BKN) yang dari hari ke hari semakin memikat kepercayaan publik karena obyektivitas dan transparansi yang mampu dibuktikan dalam penyelenggaraan seleksi selama ini.

Sementara itu Kepala Biro Humas BKN selaku Koordinator Tim Publikasi Rakornas Kepegawaian 2018 Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa selain kebijakan teknis pelaksanaan seleksi CPNS, dalam Rakornas nanti juga akan dipaparkan materi “Kebijakan Rekrutmen PNS Menuju World Class Aparatur Sipil Negara” yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. “Menteri PANRB juga salah satu Keynote Speaker dalam Rakornas Kepegawaian 2018. Menteri akan menyampaikan kebijakan pemerintah ihwal rekrutmen PNS,” pungkas Mohammad Ridwan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.