Info Honorer, Info CPNS 2016 Terbaru, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2016.

Kamis, September 29, 2016

Rekrutmen CPNS jalur umum bakal dibuka lagi meski dengan kuota terbatas.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen CPNS jalur umum bakal dibuka lagi. Direncanakan rekrutmennya dibuka Oktober, meski dengan kuota terbatas.

"Memang ada rekrutmen, tapi kuotanya berapa saya belum tahu karena harus menunggu persetujuan presiden dan wakil presiden," kata Menteri Pendaya‎gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dalam media gathering KemenPAN-RB, Kamis (29/9).

Dia menyebutkan, pengadaan pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.‎ Selain itu diperhitungkan dengan jumlah pensiun PNS.

"Setiap hari ada PNS yang meninggal, pensiun. Kalau setahun jumlah pensiunnya sekira 100 ribu orang. Nah, itu kami kalkulasikan dan dihitung betul berapa sebenarnya kebutuhan instansi. Jumlah kebutuhan PNS sudah kami usulkan, tapi saya belum bisa pastikan sebelum ada persetujuan presiden/wapres," paparnya.

Saat ini jumlah PNS di Indonesia 4,5 juta orang. Sedangkan jumlah pensiun per tahunnya 100 ribu sampai 125 ribu orang.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ralat Pengumuman Seleksi ASN dari Pelamar Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) Kementerian Pertanian Tahun 2016

RALAT
PENGUMUMAN TAMBAHAN II
NOMOR: 1555/KP.110/A2/09/2016
TENTANG LOKASI UJIAN, PERSYARATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI, SERTA TATA TERTIB PELAKSANAAN TEST KOMPETENSI DASAR (TKD) DENGAN SISTEM CAT PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN ASN
A. LOKASI UJIAN
Lokasi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Pertanian dari Pelamar Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) Kementerian Pertanian Tahun 2016 sebagai berikut:

     Berita ini bersumber dari Kementerian Pertanian RI.
Share:

Rabu, September 28, 2016

Honorer K2 Optimis diangkat PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kendati tidak masuk dalam formasi yang disetujui Presiden Joko Widodo dalam rekrutmen CPNS 2016, namun honorer kategori dua (K2) memutuskan tetap menahan diri. 

Mereka menolak ajakan salah satu organisasi buruh untuk melakukan aksi demo yang bakal digelar dalam pekan ini.

"FHK2I dalam waktu dekat tidak akan melakukan aksi lagi‎ ketika pemerintah dan legislatif masih mempunyai itikad baik untuk segera membuat payung hukum sebagai landasan pengangakatan honorer K2," tegas Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (27/9).

Titi menyatakan optimistis seluruh honorer K2 akan diangkat PNS. Apalagi pemerintah lewat Seskab telah menyatakan setuju UU ASN direvisi.

"Revisi UU ASN kan sudah masuk dalam prolegnas makanya FHK2I mengambil keputusan tidak akan aksi lagi selama proses pembahasan berlangsung," ucapnya.

Ditambahkan guru SD di Banjarnegara ini,‎ minimal sesuai harapan honorer K2 maksimal dua kali masa sidang plus satu pembahasan revisi ASN sudah selesai. Dan, sudah tertuang dengan hitam di atas putih sebagai bentuk dasar hukum K2 diangkat PNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Lokasi Ujian, Persyaratan Verifikasi dan Validasi, Serta Tata Tertib Pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi Pengadaan ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, berikut ini pengumuman Lokasi ujian, persyaratan verifikasi dan validasi, serta tata tertib Pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem cat Pelaksanaan seleksi pengadaan ASN yang bersumber dari Kementerian Pertanian RI



PENGUMUMAN TAMBAHAN II
NOMOR: 1555/KP.110/A2/09/2016


TENTANG


LOKASI UJIAN, PERSYARATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI, SERTA TATA TERTIB
PELAKSANAAN TEST KOMPETENSI DASAR (TKD) DENGAN SISTEM CAT
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN ASN


Share:

Selasa, September 27, 2016

Guru Honorer Jawa Tengah Tak Sabar Tunggu 2017, Pemprov Ambil Alih Pengelolaan Pendidikan Menengah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Bupati/Wali Kota serta para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jateng, telah menandatangani alih kewenangan personel, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D).

Penandatanganan dilakukan di gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek Kantor Gubernur Jateng, Senin (26/9), disaksikan Kajati Jateng, dan para Kajari se Jateng. Sedangkan penyerahan kewenangan secara tertulis dilakukan Minggu (2/10).

Alih kewenangan ini sesuai amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mulai diberlakukan mulai Januari 2017 mendatang.

Pada alih kewenangan tersebut, terdapat sejumlah kewenangan yang sebelumnya dikelola Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemprov dan sebaliknya. Begitupula yang sebelumnya ada kewenangan Pemprov diambil alih Pusat dan sebaliknya.

Kewenangan Kabupaten/Kota yang beralih ke Provinsi, di antaranya pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK), terminal tipe B, pengawas ketenaga kerjaan, diklat dan penyuluhan, pengawas pertambangan, serta pengawas kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nurhadi Amiyanto, belum lama ini mengungkapkan, terdapat 598 SMA/SMK dari kabupaten/kota dialihkan ke Pemprov. Terdiri dari 364 SMA dan 234 SMK. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan mencapai 28.640 orang. Sebanyak 16.220 orang di antaranya non PNS atau GTT dan PTT.

Terkait gaji, untuk guru PNS diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau APBN. Untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT), peningkatan gaji dilakukan dengan cara sistem kontrak kerja dan disetarakan UMK masing-masing Kabupaten/Kota.

“Guru-guru non-PNS harus S1. Linier antara keilmuan yang dimiliki dan pembelajaran yang diampu. Mereka mengajar lebih dari 24 jam per minggu sehingga akan dibayar sesuai UMK,” kata Nur Hadi.

Sedangkan yang tidak bisa mengajar minimal 24 jam sepekan, akan diberi honor berdasarkan ketentuan jam mengajar. Guru diberi bayaran untuk satu jam mengajar Rp 50 ribu per jam.

Kepala Badan Perencanaan Pebangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng, Urip Sihabudin menegaskan, bahwa yang akan ditanggung oleh Pemprov hanya GTT dan PTT yang ada di SMA dan SMK Negeri. Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan gaji sesuai UMK mencapai sekira Rp 254,8 miliar.

Pembiayaan tidak hanya gaji untuk GTT dan PTT saja, melainkan terdapat belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk guru PNS dan tenaga kependidikan berstatus PNS dan sertifikasi sejumlah 28.640 orang sebesar sekira Rp 2,6 triliun. Kemudian dana BOS Daerah mencapai sekitar Rp 347 miliar.

“Sehingga total keseluruhan anggaran adanya alih kewenangan SMA/SMK ke Provinsi ini sekitar Rp 3,2 triliun per tahun,” kata Urip.

Seorang guru di sebuah SMK Negeri di Kota Pekalongan, Zahrul, mengaku sangat gembira adanya alih kewenangan ini. Ia yang berstatus PNS dan telah bersertifikasi, akan memperoleh tambahan pendapatan karena nantinya juga akan mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Alhamdulillah kalau benar-benar nanti bisa diterapkan. Ya, ini membuat kita sebagai guru setidaknya sudah diperhatikan oleh pemerintah, bisa sejahtera. Beda dengan zaman dulu,” katanya. Namun ia enggan menyebut berapa pendapatan saat ini yang ia peroleh tiap bulannya.

Zahrul juga berharap, kebijakan pemerintah ini diharapkan bisa terus berlanjut hingga di masa mendatang. Ia khawatir jika nantinya ada pergantian kepemimpinan di pemerintahan, akan memengaruhi kebijakan di bidang pendidikan.

Seorang GTT di SMK Negeri di Kabupaten Temanggung, Zubaidi, mengaku tidak sabar menunggu pelaksanaan alih kewenangan ini. Penyesuaian pendapatan sesuai UMK, menurutnya memberi harapan pada GTT untuk mengurangi beban pikiran dalam mencari tambahan untuk kebutuhan tiap hari.

“Kita sudah tak sabar menunggu 2017. Di daerah kita selama ini belum ada tunjangan untuk GTT. Saat ini, rata-rata GTT per jamnya dihargai antara Rp 45 ribu sampai Rp 60 ribu. Kita tunggu realisasi kebijakan penyesuaian gaji ini,” katanya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jateng.
Share:

Sebanyak 1.657 THL-TBPP di Sumatera Utara Berpeluang Jadi ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.657 orang yang terdaftar sebagai honorer penyuluh pertanian yang masuk kategori Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di Sumatera Utara (Sumut) berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN P3K).

Hal ini dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sumut Bonar Sirait kepada wartawan melalui telepon selulernya, Senin (26/9).

Dikatakan Bonar, dari jumlah tersebut sebanyak 519 orang berusia di bawah 35 tahun dan akan mengikuti tes calon ASN. Sedangkan selebihnya, yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 1.138 orang juga akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN P3K).

"Kalau yang dibawah 35 tahun ikut tes CASN pada 3 sampai dengan 6 Oktober 2016. Sedangkan yang ASN P3K pengangkatan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari UU ASN,"ujarnya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (PLt) Kadis Pertanian Sumut M Azhar Harahap mengatakan, tidak ada honorer penyuluh pertanian di dinas yang dipimpinnya yang akan diangkat sebagai ASN. "Kalau terkait program itu tanya sama Bakorluh. Karena tidak ada di tempat kita," ujar Azhar.

Seperti diketahui, honorer Penyuluh Pertanian yang masuk kategori Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, tahun ini mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi calon aparatur sipil negara (CASN).

Hal ini menjadi salah satu poin dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertanian dengan Bupati/Walikota se-Indonesia, yang ditandatangani pada Jumat (2/9) disaksikan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Saat ini terdapat sekitar 25.000 orang THL-TB yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia, dan tahun ini sebanyak 6.700 orang akan diusulkan para proses penerimaan CPNS melalui Kementerian Pertanian.

Proses pengangkatan honorer Penyuluh Pertanian menjadi CASN mengacu kepada UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah tenaga Penyuluh Pertanian yang berstatus ASN hanya 30% dari jumlah petugas Penyuluh Pertanian yang telah bekerja pada bagian desa binaan. Sisanya telah diisi oleh petugas penyuluh yang berasal dari THL-TB.

Sedangkan bagi Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THL-TB) yang berusia di atas 35 tahun pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berita ini bersumber dari Medan Bisnis.
Share:

Senin, September 26, 2016

Pengumuman hasil pendaftaran per kabupaten/kota THL-TB Penyuluh Pertanian pada tanggal 27 September 2016

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa menurut PENGUMUMAN TAMBAHAN I NOMOR: B-1471/KP.110/A2/09/2016 PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN ASN, Pengumuman hasil pendaftaran per kabupaten/kota pada tanggal 27 September 2016, melalui website Kementerian Pertanian (www.pertanian.go.id).

Berita ini bersumber dari Kementerian Pertanian RI.
Share:

Minggu, September 25, 2016

Masih ada peluang bagi pemerintah untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ini ada kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, masih ada peluang bagi pemerintah untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum.

Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, pemerintah saat ini sedang mengkaji peluang rekrutmen CPNS. Pertimbangan utamanya ada pada ketersediaan anggaran.

"Saat ini anggaran negara terbatas. Itu sebabnya, pemerintah benar-benar menghitung kebutuhan PNS dan anggaran yang tersedia," kata Herman kepada JPNN, Minggu (25/9).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang hanya menyetujui pengangkatan CPNS formasi tertentu pada tahun ini. Namun, kata Herman, masih ada kesempatan bagi pelamar umum.

Hanya saja Herman belum bisa memastikan alokasi kursi yang tersedia untuk pengadaan PNS dari jalur pelamar umum. Dia hanya mengimbau mayarakat yang hendak mendaftar untuk mempersiapkan diri.

"Silakan menyiapkan diri sedari sekarang. Karena ada peluang rekrutmen CPNS jalur umum meski kuotanya tidak banyak," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share: