Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Tunggu Persetujuan DPRD, Mulai Bulan Depan Gaji Honorer Akan Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ratusan honorer guru dan tenaga kependidikan se-Bengkulu Selatan (BS) menggelar pertemuan akbar bersama Gusnan Mulyadi BS yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Dikbud) menuai beberapa hasil keputusan, Sabtu (12/10).

Dari hasil pertemuan tersebut, Pemkab BS akan melakukan penambahan insentif bagi honorer guru dan tenaga pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Penambahan insentif tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 November 2019.

Jika selama ini guru honorer hanya menerima gaji/insentif dari dana BOS (Pusat), maka terhitung bulan depan, guru honorer akan mendapatkan gaji tambahan dari pemerintah daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

Selain itu, pemkab siap mendukung upaya honorer untuk mengikuti Program Profesi Guru, dengan segera akan dikeluarkannya SK guru honorer dan tenaga kependidikan pada 01 November 2019 mendatang.

Dalam sambutannya Gusnan menyampaikan bahwa, pemkab akan mengupayakan penambahan insentif guru honorer dan tenaga kependidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) di tahun  020 mendatang dan akan melakukan revisi terhadap Perbup BOSDa agar insentif guru honorer dan tenaga kependidikan bisa dibayar dari dana BOSDa.

"Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah belum bisa memberikan honor sesuai keinginan kawan-kawan honorer semua. Jangan nuntut besar-besar, tapi lumayan lah untuk tambah-tambah," katanya.

Bupati minta kepada Dikbud agar benar-benar mendata jumlah honorer, sehingga tidak ada honorer yang tidak terdata.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan,  kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan, meskipun  hanya mendapat imbalan yang sangat kecil dan jauh dari kata layak, namun masih tetap bertahan dan ikhlas mengabdi," bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Dikbud, Rispin Junaidi menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara, saat ini ada 483 honorer guru dan tenaga kependidikan mulai dari TK, SD dan SMP di BS.

"Kalau yang hadir hari ini mencapai 600-an orang, karena ada yang honorer dari guru SMA dan SMK. Untuk guru honorer SMA dan SMK itu wewenangnya Pemerintah Propinsi, tapi seperti yang disampaikan pak Bupati tadi, kita bersama pak bupati siap memfasilitasi dan bersama-sama perwakilan honorer untuk menghadap pak gubernur," jelas Rispin

Meski belum bisa menyebutkan besaran penambahan insentif/honor secara  pasti, namun Rispin Junaidi memprediksi insentif yang akan diberikan dari dana BOSDa berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.

"SK terhitung November, tapi untuk honor bulan November dan Desember 2019 akan dirapel pada tahun 2020. Untuk besaran penambahan insentif kita usulkan sekitar Rp 200 sampai Rp 250 ribuan per orang, tapi ini masih butuh persetujuan DPRD," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari RMOL Bengkulu.
Share:

Pemda Tak Mau Gaji, Lulusan PPPK Tahap I Belum Diangkat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi sejumlah masalah. Setelah tes PPPK Tahap II kerap batal digelar, ternyata mereka yang lolos tes PPPK Tahap I belum bisa bekerja karena masalah gaji.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan berkata masih ada daerah yang tidak sanggup menggaji para PPPK. Pasalnya, gaji PPPK tidak berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti honorer.

"Sebagian dari daerah yang sudah melaksanakan PPPK itu masih menyampaikan mereka tak punya anggaran menggaji PPPK. Bayangkan, guru (honorer) tadinya pakai dana BOS, itu merupakan langsung dari pusat ke sekolah, jadi tak ada beban APBD. Tiba-tiba sekarang UMR. Itu sangat memberatkan," ujar Ridwan kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Ridwan berkata tidak mungkin pemberkasan dilakukan tetapi kelak PPPK justru tak mendapat gaji. Mereka yang lolos PPPK Tahap I pun masih harus menanti pemberkasan, padahal pengumuman lolos sudah sejak bulan April lalu.

Ada pula masalah lain yang menahan proses pemberkasan, yakni aturan soal jabatan apa saja yang bisa dipegang PPPK.

"Dasar dari pemberkasan itu salah satunya tentang jenis jabatan yang bisa dikerjakan PPPK. Yang kedua, concern yang lebih tinggi, sebagian dari daerah itu tak punya anggaran," jelas Ridwan.

Kedua masalah itu pun turut berimbas pada PPPK Tahap II yang terus-menerus mundur jelang akhir tahun. Ridwan berkata sejauh ini hanya ada agenda penerimaaan CPNS 2019 pada bulan Oktober atau awal November. Tanggal tes PPPK Tahap II pun belum ditentukan.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyampaikan kabar terbaru soal kabar tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). BKN menyatakan para honorer yang menanti PPPK harus bersabar karena tesnya kembali batal dan belum ada jadwal tes yang pasti.

"Informasi yang saya dapat sampai saat ini memang rencananya hanya ada penerimaan CPNS akhir Oktober atau awal November," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Senin (7/10/2019).

Keputusan itu berdasarkan Rakornas Kepegawaian 2019 yang diadakan di Yogyakarta pada akhir September lalu. Terkait tanggal mulainya seleksi CPNS 2019, Ridwan berkata itu akan diumumkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

Pada rakornas tersebut juga tidak ada update soal PPPK Tahap II yang pelaksanaannya diundur sejak awal tahun ini. Selain itu, masalah PPPK Tahap II juga tak terlepas dari masalah terkait penerimaan PPPK Tahap I.

Ridwan menjelaskan masih ada aturan yang belum rampung mengenai jabatan apa saja yang bisa dipegang PPPK. Masalah lain adalah soal gaji, sebab ada daerah yang mengaku tak sanggup memberi gaji PPPK. Alhasil mereka yang lolos tahap I bahkan belum sampai ke tahap pemberkasan.

"Dasar dari pemberkasan itu salah satunya tentang jenis jabatan yang bisa dikerjakan PPPK.Yang kedua concern yang lebih tinggi, sebagian dari daerah itu tak punya anggaran," ujar Ridwan yang menyebut Panselnas akan terus mencari solusi masalah ini.

Kepala Biro Humas Kementerian PANRB enggan memberi penjelasan soal PPPK ketika dihubungi Liputan6.com. Sebelumnya, Menteri Syafruddin berkata tes PPPK akan diadakan pada bulan Agustus 2019.

Sebeumnya, Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111.

Dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

"Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, dalam keterangannya, mengutip Kamis (3/10/2019). 

Dia mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari mempertimbangkan rekrutmen CPNS 2019.

Pertama, formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

"Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," tutur dia.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.

"Sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit," jelas dia.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. Hal ini dikatakan dilakukan untuk menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018.

Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Dia berharap agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.

Masyarakat juga diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D.

"Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoax seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini. Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. Jakarta," dia menandaskan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Lima Dasar Pertimbangan Rekrutmen CPNS Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pada gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 25 September 2019 lalu, disampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pendaftaran akan dimulai pada bulan November, proses seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi, akan tetapi perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 dalam menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0. “Pembangunan SDM melalui kebijakan perencanaan SMART ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business Instansi,” ujarnya. Ridwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2019 sebagai berikut:
  1. Formasi Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang;
  2. Terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat, antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  3. Anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember, sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit;
  4. Sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring baru guna menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018;
  5. Pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.
Oleh karena itu, Ridwan berharap agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan. Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D. Selain itu, rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. “Masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoaks seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini,” terang Ridwan.
Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan proses pendaftaran pada November dan proses seleksi administrasi pada Desember.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, dalam keterangannya, mengatakan jika pemerintah tengah mempersiapkan dan membangun SDM yang mampu menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0 melalui kebijakan perencanaan SMART Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020-2024.

Kebijakan perencanaan ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business instansi. Pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 salah satunya akan diwujudkan melalui rekrutmen CPNS 2019.

"Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang digelar oleh BKN 25 September 2019 kemarin, disampaikan bahwa rekrutmen CPNS 2019 diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober," ujar Mohammad Ridwan, seperti dikutip Kamis (3/10/2019). 

Adapun pada rekrutmen CPNS 2019, total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111. Dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

"Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini," jelas dia.

Dia berharap agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.

Masyarakat juga diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D.

"Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoax seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini. Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. Jakarta," dia menandaskan.

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.


"Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019," kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

"Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis," kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

KemenPAN-RB memastikan hingga akhir tahun ini tak ada rekrutmen tahap II untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memastikan hingga akhir tahun ini tak ada rekrutmen tahap II untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, saat ini fokus pemerintah adalah rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Rekrutmen PPPK tahap kedua belum dibuka tahun ini. Kami masih fokus pada rekrutmen CPNS," kata Setiawan Wangsaatmaja di sela-sela Rakornas Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Yogyakarta, Rabu (25/9).

Lebih lanjut Setiawan membeber alasan tentang fokus pemerintah untuk mengutamakan rekrutmen CPNS. Menurutnya, instansi pusat maupun daerah lebih banyak mengajukan CPNS ketimbang PPPK.

"Karena masih banyak yang belum siap merekrut PPPK, makanya kami fokuskan tanun ini pada rekrutmen CPNS. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dibuka rekrutmen PPPK lagi," pungkasnya.

Sebelumnya MenPAN-RB Syafruddin pada awal 2019 pernah menyatakan bahwa rekrutmen PPPK tahap II akan dilaksanakan sebelum pengadaan CPNS. Menurutnya, pada 2019 ada kuota 250 pegawai yang terdiri dari 100 ribu PNS dan 150 ribu PPPK.

Namun, pemerintah pada Februari 2019 membuka lowongan 75 ribu PPPK tahap I untuk honorer K2 tanpa regulasi pendukung. Hingga saat ini nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus PPPK tahap I tidak jelas nasibnya karena belum mengantongi nomor induk pegawai (NIP).

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.

"Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019," kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

"Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis," kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik," kata dia.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menggandeng sejumlah instansi pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Setidaknya ada 108 titik lokasi pelaksanaan tes CPNS di seluruh Indonesia.

Rencananya, seleksi lowongan CPNS akan dibuka pada Oktober tahun ini. "Mengenai titik lokasi, di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (24/9/2019).

BKN memprediksi jumlah pelamar CPNS dan P3K yang berlangsung secara serentak pada tahun ini bisa mencapai 5,5 juta orang.

Dia menuturkan, persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN. Ini selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional.

Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test(CAT BKN).

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog