Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Senin, 22 Mei 2017

Pensiunan PNS Tidak Dapat THR Tahun Ini

Sahabat pembaca blog Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah hanya akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai negeri sipil (PNS) yang aktif. Sementara untuk pensiunan PNS tidak mendapatkan jatah THR, sama seperti tahun lalu.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani. "THR untuk aparatur negara saja (yang aktif). Sama seperti tahun lalu," kata dia saat berbincang dengan wartawan usai upacara Hari Kebangkitan Nasional di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Askolani menegaskan, pemerintah akan membayarkan kewajiban gaji ke-13 kepada para purna-PNS. Gaji ke-13 untuk pensiunan PNS akan disalurkan sebelum Lebaran yang jatuh di Juni 2017.

"Pensiun dapat (gaji) 13. Tapi diberikannya sebelum Lebaran," tuturnya.

Untuk PNS aktif, lebih jauh Askolani mengatakan, akan mendapatkan gaji ke-13 dan THR. Skemanya tidak berbeda dengan tahun lalu. Saat ini, Kemenkeu masih menunggu penetapan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PP-nya tinggal nunggu arahan Presiden. Lagi nunggu penetapan," tegasnya.

Soal waktu pencairan dan pembayaran gaji ke-13 dan THR, dia memastikan bakal berlangsung di bulan yang sama, yakni Juni. Alasannya, kata Askolani, karena Lebaran jatuh di Juni, sedangkan tahun pelajaran baru dimulai awal Juli.

"Awal Juli kan anak-anak mulai masuk sekolah. Jadi mudah-mudahan bulannya sama di Juni (pembayaran), seperti tahun lalu tapi tanggalnya bisa beda. THR sebelum Lebaran, kalau gaji ke-13 sebelum anak masuk sekolah," jelasnya

Sementara untuk anggaran gaji ke-13 dan THR, diakui Askolani sama dengan tahun lalu. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 14 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR di 2016. Rinciannya masing-masing sekitar Rp 7 triliun.

"Anggarannya sama dengan tahun lalu. Itu anggaran ada di semua kementerian/lembaga (K/L), nanti mekanisme ada di K/L, tidak susah, tinggal cairkan saja supaya punya manfaat," ujar Askolani.

Untuk diketahui, tahun lalu, berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2016, THR diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada Juni 2016. Gaji pokok sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni 2016," bunyi Pasal 4 PP No. 20 Tahun 2016.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Sabtu, 20 Mei 2017

Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru Bersubsidi Dibuka

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi untuk guru tetap maupun honorer di sekolah negeri mau pun swasta mulai dibuka pada Minggu (21/5).

Pendaftarannya melalui daring (online) pada laman ppg.ristekdikti.go.id.

"Bagi guru tetap maupun honorer silakan mendaftar besok secara online. Pendaftaran ditutup sampai 1 Juni 2017," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata, Sabtu (20/5).

Seleksi administrasi dilaksanakan 22 Mei hingga 4 Juni.

Bagi peserta yang lolos administrasi akan diumumkan‎ 5 Juni.

Nantinya, mereka akan mengikuti seleksi akademik melalui tes TPA (tes potensi akademik), TKB (tes kompetensi bidang), dan TKBI (tes kemampuan bahasa Inggris) secara daring pada 10-12 Juni.

"Hasilnya akan diumumkan 15 Juni. Ada 2500 kuota yang disiapkan untuk program bersubsidi ini," ujar Pranata, sapaan akrabnya.

Dia menambahkan, peserta lolos akan mengawali perkuliahan pada 4 Juli di perguruan tinggi yang ditetapkan pemerintah.

Program PPG dalam jabatan dirancang sistematis dan menerapkan prinsip menjaga mutu, sejak dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian hingga uji kompetensi.

Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 19 Mei 2017

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DALAM JABATAN BERSUBSIDI

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bersubsidi untuk guru produktif di SMK.




Sumber berita : DITJEN GTK.
Share:

Pemerintah membuka kesempatan bagi guru tetap dan honorer di sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi.

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka kesempatan bagi guru tetap dan honorer di sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi.

Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 2.500 guru.

Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata, program tersebut merupa‎kan kolaborasi antara Kemdikbud dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Untuk program kali ini, pendidikannya hanya empat bulan.

"Ini PPG-nya lebih cepat dari waktu pendidikan normal satu tahun. Karena pemerintah membutuhkan 2.500 guru tersebut untuk kebutuhan November. Setiap peserta, kami berikan subsidi sebesar Rp 7,5 juta," kata Pranata, sapaan akrabnya, Jumat (19/5).

Dia menjelaskan, sa‎saran PPG tahun ini adalah guru produktif di SMK sebagai amanat Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.

Program itu juga bisa diikuti honorer di sekolah negeri ‎maupun swasta di lingkungan Kemendikbud, belum memiliki sertifikat pendidik, dan terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Guru ini harus mengajar minimal lima tahun atau yang mengikuti program Sarjana Mengajar Kejuruan atau instruktur program keahlian ganda.

"Syarat lainnya guru harus lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B atau dari program studi terakreditasi minimal B dengan IPK minimal 2,75," terangnya.

Namun, untuk umur batas maks‎imal 35 tahun per 31 Desember 2017.

Di atas usia itu tidak bisa karena guru ini akan dipersiapkan untuk ASN November mendatang.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, 18 Mei 2017

Tuntut Jadi PNS, Dosen Perguruan Tinggi Negeri Baru Unjuk Rasa

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa sekitar 200 dosen tenaga kependidikan berbagai perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia yang dinegerikan unjuk rasa di Taman Pandang di sekitar Istana Negara, Jakarta, 18 Mei 2017. Mereka memprotes terkatung-katungnya nasib sekitar 5000 orang yang bekerja di berbagai perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia yang dinegerikan. 

Dosen dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Ikatan Lintas Pegawai (ILP) berorasi bergantian. Pada proses penegerian itu, seluruh aset yang dimiliki perguruan tinggi swasta baik tanah, gedung, mahasiswa diserahkan kepada negara. “Sayang, penyerahan aset itu, tidak disertai penyerahan sumber daya manusia berupa dosen dan tenaga kependidikannya,” kata Ketua ILP PTNB, Fadillah Sabri.

Berubahnya status perguruan tinggi tidak otomatis mengubah status karyawan yang bekerja pada lembaga yang bersangkutan. Status dosen dan tenaga kependidikan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) bukan lagi pegawai yayasan namun juga bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Konsekuensinya cukup serius, termasuk berdampak pada pengembangan karir dan kesejahteraan. 

"Kalau di sebuah institusi ada beragam status itu akan membuat tidak nyaman dan tidak harmonis,” kata Fadillah, Wakil Rektor III di Universitas Bangka Belitung, yang juga pengajar kuliah sumber daya air Fakultas Teknik Sipil. Sehingga, tidak ada pilihan lain, selain mengadu kepada Presiden Joko Widodo. “Kami pun ke sini. Sebenarnya, kami tidak mau ke sini.”

Menurut Fadillah, ia dan teman-temannya tahu etiket. “Kami ini orang-orang terdidik. Ada profesor, doktor," ujar Fadillah.

Mereka mendesak pemerintah menyelesaikan masalah peralihan status pegawai 35 PTNB dengan diangkat langsung menjadi PNS. Perpres nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan mengamanatkan penyelesaian masalah PTNB paling lambat 1 tahun sejak diterbitkan tanggal 1 Februari 2016 dengan sendirinya bersifat kadaluarsa. Karenanya hingga saat ini belum terselesaikan sehingga diperlukan peraturan perundangan yang baru agar pegawai PTNB dapat langsung diangkat menjadi PNS.

Mereka juga mendesak pemerintah mencabut Permenristekdikti nomor 38 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PPPK dengan perjanjian kerja 4 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja setiap tahunnya. Status PPPK dinilai tidak berkeadilan, apalagi jika harus dikontrak 4 tahun. Dan terakhir, mendesak pemerintah mengevaluasi penegerian PTNB jika masalah SDM PTNB tidak terselesaikan.

Sebanyak 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi anggota dalam ikatan ini seperti Universitas "Veteran" Jakarta, UPN "Veteran" Yogyakarta, UPN "Veteran" Surabaya, Universitas Tidar, Universitas Maritim Ali Haji, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Bangka Belitung, Universitas Samudera, Universitas 19 November Kolaka, Universitas Timor, Universitas Siliwangi, Universitas Borneo Tarakan, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Negeri Sambas, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Nusa Utara, ISBI Bandung, ISBI Papua dan masih banyak lagi. 

Hingga laporan ini ditulis, aksi masih berjalan damai. Polisi berjaga agar aksi tetap tertib. Kawat berduri dibentangkan agar peserta aksi tidak terlalu dekat dengan Istana. Fadillah mengatakan pihak istana akan menerima wakil dari dosen dan PTNB. "Siapapun yang menerima, kami tidak peduli. Yang penting dari istana.” Di negeri ini, kata Fadillah, istana adalah simbol tertinggi. “Tempat rakyat mengadu."

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Kabar Menyenangkan untuk Guru Honorer Kalimantan Timur

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Timur menepati janji untuk mencairkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk para guru honorer pertengahan Mei ini.

Kasubag Umum Disdik Kaltim, Idhamsyah, mengatakan, sejak kemarin bantuan operasional sekolah daerah (Bosda), gaji honorer, dan TPP sudah cair.

Pendistribusian gaji ditransfer langsung ke rekening penerima. Dengan catatan, guru honorer penerima gaji dan TPP adalah yang sudah mengembalikan lembar kontrak ke Disdik Kaltim.

“Gaji dari Januari hingga April pembayarannya bakal dirapel,” terang Idhamsyah.

Adapun dana yang telah disediakan untuk membayar gaji seluruh guru honorer di Kaltim mencapai Rp 342 miliar.

Anggaran ini diambil dari penyisiran anggaran dalam daftar pelaksanaan anggaran Disdik Kaltim.

Sebelumnya, pencairan dana dijanjikan pada akhir April. Namun, molor dikarenakan masalah data. Akibatnya, ribuan guru honorer unjuk rasa di Kegubernuran Kaltim, Jalah Gajah Mada, Samarinda.

Idham mengatakan ada perbedaan data terhadap 1.200 guru honorer. Sehingga, pihaknya mesti kerja keras agar data yang dipakai benar-benar valid.

“Kalau Bosda pencairannya sama. Per triwulan. Jadi, nanti yang cair triwulan pertama dulu. Ini ‘kan masih Mei,” imbuh Idham.

Hal lain yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana, diakui Sekretaris Pendidikan Kaltim Sudirman adalah menunggu peraturan gubernur terbit. Sudirman mengatakan, pada dasarnya dana sudah ada.

Namun, karena tak ada payung hukum, pihaknya tidak berani mengambil langkah lebih lanjut. Apalagi yang berurusan dengan uang.

“Tapi, hari ini sudah mulai cair. Kemarin malam, kami lembur persiapkan datanya. Sampai pukul 10 malam,” ucap Sudirman.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 15 Mei 2017

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara menjadi UU

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa para perawat honorer yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) se-Indonesia, mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi UU.

“Pemerintah wajib mengangkat perawat honorer menjadi PNS, tanpa harus membatasi usia. Karena mereka ada yang sudah berusia 35 tahun, tetap setia mengabdi sebagai perawat honorer. Ini kasihan mereka,” tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Jateng, Edy Wuryanto.

PPNI Jateng menginisiasi berlangsungnya kongres nasional ke-1 Forum Perawat Honorer Indonesia di kantor DPW PPNI Jateng. Dilanjutkan seminar nasional bertema Peluang dan Tantangan Revisi UU ASN sebagai pintu masuk pengangkatan PNS bagi perawat non-PNS di Hotel Metro Semarang, kemarin.

Anggota Badan Legislasi DPR yang juga pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, dan hadir pada acara itu, membakar semangat para perawat honorer dari berbagai pelosok Indonesia. Rieke mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU. Pasalnya payung hukum tersebut kini sudah ditunggu masyarakat yang masih bekerja sebagai tenaga kontrak, tenaga honorer, pegawai titak tetap, dan pegawai tetap non-PNS.

Menurut Rieke, presiden sudah menerbitkan surpres (surat presiden) agar DPR dan pemerintah melalui menteri yang ditunjuk segera mengesahkan revisi UU ASN menjadi UU.

“Revisi UU ASN akan menjadi payung hukum bagi pegawai honorer,” kata Rieke.

Dalam revisi tersebut, Rieke menyebutkan ada 10 poin yang menjadi sorotan pengusul. Intinya, perubahan bertujuan untuk perbaikan sistem bagi ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Sebab, mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.

“Ribuan tenaga honorer khusus keperawatan saja di Jateng mencapai 7.396 orang, yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 25 persen. Maka kasihan mereka sudah berjuang lama, tetapi nasibnya diabaikan,” tambahnya.

Rieke mengakui, pihak-pihak yang akan dipayungi dengan regulasi ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga inseminator. Saat ini mereka belum menjadi ASN, tapi mayoritas SK pemgangkatan dikeluarkan pemerintah pusat dan digaji setiap bulan.

Di dalam draft revisi usulan DPR, Pasal 131A angka satu (1) disebutkan: Tenaga honorer, pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memerhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, bila ada hal-hal yang tidak disetujui pemerintah dari draft revisi yang telah diserahkan dewan, maka hal itu bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.

“Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi ASN) sudah disepakati menjadi prolegnas prioritas. Itu bukan DPR sendiri, tapi (kesepakatan) antara DPR dengan pemerintah,” tegas dia.

Ketua DPW PPNI Jateng, Edy Wuryanto, mengawal pendirian forum komunikasi perawat honorer se-Indonesia. Jateng sudah memulai membentuk, pihaknya berharap semua provinsi terbentuk hingga ke tingkat kabupaten. Sehingga ada gerakan sistemik di Indonesia.

“Di Jateng ada sekitar 10 ribu perawat honorer yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. Mereka status ketenagakerjaannya tidak jelas, gajinya tidak jelas, sangat jauh dari layak. Ada yang menerima gaji Rp 300 ribu/bulan, ada yang mengabdi lebih dari 10 tahun, tapi tidak jelas nasibnya,” kata Edy Wuryanto.

Bahkan, lanjut Edy, ada tenaga perawat honorer yang umurnya lebih 35 tahun, karena kelamaan mengabdi sebagai pekerja perawat honorer. Sementara UU ASN mengatur bisa diangkat menjadi PNS dibatasi maksimal usia 35 tahun.

“Target ini semoga ada konsolidasi nasional, mereka bisa merumuskan strategi bagaimana bernegosiasi dengan DPR dan kemenkes, ada kebijakan amandemen UU ASN. Sehingga ada kebijakan mereka yang sudah mengabdi lama bisa diangkat jadi PNS,” tambahnya.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perawat Honorer Indonesia, Moh Andi Irwan mengatakan, kongres nasional ke-1 menyepakati mengubah nama Forkom PHI menjadi Ikatan Perawat Honor Indonesia (IPHI). Tujuan IPHI dalam waktu dekat memperjuangkan hak mereka menjadi PNS dan mendorong agar UU ASN segera disahkan menjadi UU. Karena hal itu sebagai payung hukum agar perawat honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa ada batasan usia.

“Kami akan mengawal dan melakukan konsolidasi kepada bupati/walikota, gubernur mau pun ke DPR agar revisi UU ASN tersebut segera disahkan menjadi UU,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

Ratusan pegawai honorer pemerintah menghadiri konsolidasi tentang revisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan pegawai honorer pemerintah menghadiri konsolidasi tentang revisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Gedung Juang 45 Surabaya, Minggu (14/5/2017) sore.

Hadir dalam forum tersebut, sejumlah pejabat, di antaranya, anggota komisi VI DPR Rieke Dyah Pitaloka, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan sejumlah pejabat Pemprov Jawa Timur.

Rieke memfasilitasi para pegawai honorer dari kalangan guru, perawat, penyuluh pertanian hingga Satpol PP yang datang untuk menyampaikan keluh kesahnya menjadi pegawai honorer di depan para pejabat tersebut. Tak ayal mereka pun berebut maju, meski pembawa acara sudah membatasi.

"Satu satu saja ya. Tidak usah berebut," kata politisi mantan pemeran "Oneng" ini.

Ali Muttakin, guru tidak tetap asal Ngawi, Jawa Timur, mengaku sudah 12 tahun mengabdi, namun gaji yang diterimanya kurang dari Rp 1 juta.

"Apa yang bisa guru lakukan dengan gaji 750.000," terang bapak tiga anak ini.

Penghasilan yang lebih memprihatinkan bahkan dialami Henri, guru asal Tulungagung. Setiap bulannya dia mengaku hanya menerima gaji Rp 200.000. Dengan penghasilan sebesar itu, dia juga dibebani mengajar ekstrakulikuler.

"Tenaga guru di tempat saya terbatas, kasihan anak-anak kalau tidak ada yang mengajar," jelasnya.

Mendengar beragam curhat para Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berjanji akan mendata kembali para pegawai honorer di semua instansi.

"Kadang para honorer tidak didata dan dilaporkan di data kabupaten atau provinsi. Kami akan data kembali dan pastikan mereka bekerja dan dengan penghasilan yang layak," ujarnya.

Dia mengaku sangat mendukung perjuangan para honorer agar dapat diangkat menjadi PNS dengan cara yang sah, secara konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang.

Sementara itu, revisi UU aparatur sipil negara kata Rieke "Oneng" adalah peluang memperbaiki nasib para pegawai pemerintah yang berada di barisan depan pelayanan publik.

"Mereka punya peran besar, namun pemerintah tidak pernah memperhatikan kesejahteraannya. Saya tidak percaya jika pemerintah tidak cukup anggaran untuk mengangkat mereka sebagai PNS," kata politisi PDI-P ini.

Dia menilai, tidak akan mungkin ada generasi muda berkualitas jika guru-gurunya kekurangan penghasilannya di daerah.

"Mana bisa negara kita berdaulat pangan jika kita kekurangan PNS penyuluh di bidang pangan. Mari kita berjuang bersama agar forum dan aspirasi ini bisa segera dibahas oleh pemerintah dan DPR RI," pungkasnya.

Di akhir acara, Gus Ipul selaku wakil kepala daerah di Provinsi Jatim menandatangani surat dukungan pengangkatan PTT, honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non PNS menjadi PNS melalui revisi UU ASN.

Surat dukungan tersebut akan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan langsung kepada wapres RI, ketua DPR RI, menpan RB, menkopolhukam, mensesneg dan menteri keuangan Republik Indonesia.

Salah satu poin penting dari isi surat tersebut yakni memberi dukungan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR RI agar membahas dan menyelesaikan revisi UU ASN yang berkeadilan.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Sabtu, 13 Mei 2017

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar lebih dari Rp8 Triliun untuk pembayaran gaji ke 13 dan ke 14 yang disebut dengan THR untuk PNS.

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar lebih dari Rp8 Triliun untuk pembayaran gaji ke 13 dan ke 14 yang disebut dengan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR yang diperuntukkan kepada para PNS tidak berbarengan. 

Menurutnya hal ini disesuaikan dengan tujuan dari pemberian gaji tersebut. Terang dia untuk THR sendiri, akan diberikan sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gaji ke-13 untuk membantu pendidikan anak memasuki tahun ajaran baru.

"Kita kan punya timetable, rencana kebutuhan pemanfaatannya tadi itu. Anggarannya kemungkinan hampir sama (sepertj tahun lalu) sebab, dia enggak ada kenaikan gaji pokok. Kedua, tidak ada tambahan pegawai. Angkanya sih kemungkinan Rp7-8 triliun lebih dikit," kata Askolani di Jakarta.

Sementara untuk penetapan besaran per individu gaji ke 13 sendiri, ada usulan struktur yang baru yakni berdasarkan kinerja pegawai. Namun Askolani mengatakan, hingga sampai saat ini masih sebatas pembahasan. 

"Kita belum sampai ke sana, intinya kalau ada struktur yang baru gaji ada tiga, gaji pokok, tunjangan kinerja, satunya lagi tunjangan kemahalan. Gaji pokok ini kan selain 13 bisa 12, tapi tetep gapok," imbuhnya. 

Sedangkan untuk THR sendiri, waktu yang disiapkan untuk memberikan yakni sekitar tanggal 27 Juni 2017. Namun tanggal tersebut masih perkiraan. "Lebaran kan maju. Jadi, Juni 27 kemungkinan, ya seminggu sebelum lebaran kalau yang THR. Kalau yang sekolah awal Juli, bisa di penghujung Juni atau awal Juli. Nanti kita lihat di PP nya," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Begini Perbedaan Sistem Upah Lama dan Baru bagi PNS

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan mengeluarkan aturan baru terkait pengupahan pegawai negeri sipil (PNS). Sistem pengupahan yang akan dikeluarkan berbeda dengan upah yang ada saat ini. Apa saja bedanya?

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam pengupahan PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar tunjangan-nya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangan-nya kecil nanti pensiun-nya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiun-nya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com, Sabtu (13/5/2017).

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun.

"Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

Dalam sistem baru tersebut, dia mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

Dia juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Di Depan Mendagri, Perangkat Desa Tuntut Diangkat jadi PNS

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong pengangkatan seluruh perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Ketua PPDI, Mujito mengatakan, saat ini status kepegawaian perangkat desa dinilai tidak jelas. Padahal selama ini menjadi ujung tombak pemerintah di tingkat desa. 

"Kalau tidak segera diangkat menjadi PNS, kami minta seluruh sekretaris desa yang statusnya PNS, tahun ini untuk ditarik ke pemerintah daerah, sehingga fair," kata Mujito di hadapan Mendagri, Tjahjo Kumolo, saat pengukuhan Pengurus Pusat PPDI, di Stadion Rejoagung, Tulungagung, Sabtu (13/5/2017). 

Menurutnya, pengangkatan menjadi PNS merupakan salah satu yang mendorong berdirinya PPDI di seluruh Indonesia. Pihaknya berharap dengan pengangkatan status kepegawaian secara otomatis akan mendorong kesejahteraan para perangkat desa. "Saat ini di wilayah Tulungagung gaji untuk perangkat rata-rata sekitar Rp1,6 juta," ujarnya. 

Dijelaskan Mujito, dalam pelaksanaan di lapangan, ketidakjelasan status perangkat desa juga masih ditambah lagi dengan intrik politik yang dilakukan oleh kepala desa, sehingga mempengaruhi masa jabatan. 

"Padahal sesuai dengan UU No 6 Tahun 2004, masa jabatan perangkat desa itu sampai dengan umur 60 tahun. Tapi pelaksanaannya ada yang hanya 8 tahun, ada yang seenaknya jadi kepala desa," ujarnya. 

Selain status kepegawaian perangkat desa, PPDI juga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu menjadi sebuah keniscayaan, karena merupakan salah satu bagian pemerintah. 

"Kalau ada rakyat yang sakit kami harus turun tangan untuk membantu, namun giliran kami yang sakit tidak ada yang membantu," Imbuh Mujito kepada wartawan. 

Mujito menambahkan, saat ini di beberapa kabupaten, jaminan sosial bagi perangkat desa mulai dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk di Tulungagung. Namun sebagian besar daerah yang lain justru sama belum mendapatkan perhatian. 

Terkait sejumlah tuntutan tersebut, Mendagri,Tjahjo Kumolo mengaku akan menjadi pertimbangan dan bakal dibahas dengan sejumlah kementerian terkait. Karena jumlah perangkat desa di Indonesia cukup besar. 

"Nanti akan kami bahas dulu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, jumlahnya besar sekali. Nah sekarang, yang terpenting Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus dijalankan dengan baik," katanya.

Termasuk masa jabatan masing-masing perangkat desa harus sama antara daerah satu dengan lainnya. Pihaknya meminta masing-masing kepala desa menaati seluruh aturan dan perundang-undangan yang ada. "Jangan sampai ada yang masa jabatannya berbeda-beda," ujarnya. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Selasa, 09 Mei 2017

Instansi yang membutuhkan CPNS, harus mengajukan usulan kebutuhan satu tahun sebelum rekrutmen dilaksanakan.

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengubah pola pengadaan PNS.

Bila sebelumnya, usulan kebutuhan CPNS diajukan dua sampai tiga bulan sebelum rekrutmen dimulai, mulai tahun depan tidak lagi.

Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pen‎dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja, instansi yang membutuhkan CPNS, harus mengajukan usulan kebutuhan satu tahun sebelum rekrutmen dilaksanakan.

Contohnya, pengadaan CPNS 2018, penyusunan kebutuhan harus diajukan Maret 2017 kepada MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Pertimbangan Kepala BKN paling lambat diajukan Juli 2017 dan pertimbangan Kementerian Keuangan untuk urusan penggajian paling lambat akhir Mei 2018.

Sedangkan penetapan formasi oleh MenPAN-RB dilaksanakan Mei tahun berjalan. ‎Setelah formasi ditetapkan, masing-masing instansi sudah bisa melakukan seleksi CPNS sekitar Juni.

"Karena PP ini terbit April 2017, maka pengadaan CPNS tahun ini tidak mengikuti aturan baru. Namun mekanismenya tetap berlaku tahun ini, mulai dari aspek perencanaan yang didasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk memperoleh peta jabatan dan kebutuhan jabatan," terang Setiawan, Selasa (9/5).

Dengan Anjab dan ABK, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan untuk jangka waktu lima tahun, dilengkapi rincian rencana strategis per tahun. ‎ Selain itu, lanjut Iwan, sapaan akrabnya, usulan kebutuhan harus dimasukkan ke dalam e-formasi.

"Jadi instansi yang baru mengajukan usulan tahun depan, otomatis tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS tahun depan juga. Kalau ingin merekrut CPNS 2018, usulannya sudah diajukan tahun ini," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 08 Mei 2017

Waspada Penipuan Via Transfer Online, Pemerintah Sediakan Portal cekrekening.id

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa berkenaan dengan maraknya penipuan dengan modus pemberian rekening untuk mentransfer atau membayar uang yang penyeberannya melalui SMS (Short Messaging Services) atau melalui kanal komunikasi lain yang dikirimkan kepada masyarakat luas,  Pemerintah kini menyediakan portal www.cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

Dengan adanya portal www.cekrekening.id, masyarakat dapat melakukan cek rekening ke portal tersebut apabila menerima SMS permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain yang tidak berkaitan dan tidak bertanggungjawab, sehingga masyarakat mendapatkan penguatan informasi mengenai nomor rekening yang berindikasi tindakan penipuan.
Selanjutnya, masyarakat dapat melaporkan nomor rekening berikut modus penipuan nya untuk kemudian dilakukan verifikasi apabila nomor rekening dan modusnya merupakan penipuan. Pelaporan ini juga  dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, bank serta pengelola situs e-Commerce.
Dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI No. 53/HM/KOMINFO/05/2017 Tentang Penerbitan Portal www.cekrekening.id untuk Membantu Masyarakat Mendapat Informasi Rekening Bank yang  Diduga Melakukan Tindakan Penipuan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam melakukan transaksi transfer uang secara online. Sebelum mentransfer uang, jangan lupa untuk periksa ulang rekening penerima transfer tersebut di www.cekrekening.id.
Para penyelenggara telekomunikasi juga dapat mendorong kewaspadaan kepada pengguna layanannya akan penipuan melalui SMS. Juga Penyelenggara Telekomunikasi agar melaporakan kepada Kementerian Kominfo apabila ada indikasi operasional SMS oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan merugikan masyarakat secara materiil. Dengan melakukan akses ke portal www.cekrekening.id masyarakat dapat melakukan cek dan ricek sebelum melakukan transaksi keuangan dengan pihak manapun. 
Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.