Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, tentang Pengangkatan Guru Honorer: Guru Honorer yang Telah Mengabdi Lebih dari 10 Tahun Diprioritaskan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru-guru honorer baru untuk mengajar. Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun.
Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, di Jakarta, Selasa (15/1). Berikut petikan wawancaranya.
Apa dasar kebijakan guru honorer baru tidak bisa diangkat?
Para guru honorer yang sudah mengabdi lama, terutama lebih 10 tahun itu akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja. Persoalan ini (guru honorer) akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun.
Kalau (guru honorer yang baru) diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Kan, rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa.
Bagaimana skema perjanjian kerja yang dimaksud?
Nanti ada tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari 2019 dan sudah dibicarakan juga sama Pak Syafrudin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB).
Nah, dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab kan cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia. Nantinya, pemerintah akan rekrut 75 ribu PPPK berbeda juga dengan CPNS kan.
Mengapa data guru honorer belum sinkron?
Iya, kemarin Senin (14/1), dapat sorotan juga dari anggota DPR, belum sinkron. Sementara kan di Kemendikbud, data guru honorer yang terverifikasi untuk mengikuti PPPK ada 159 guru. Kemudian, data yang pernah disampaikan KemenPAN- RB dan BKN, jumlahnya hanya 157 ribu, dikurangi 6 ribu yang lulus CPNS. Masih akan kami kaji lagi.
Untuk hak dan kewajiban apakah yang didapat sama dengan PNS?
Presiden Joko Widodo kemarin kan telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Aturan ini diharapkan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS.
PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.
Tapi, juga jangan salah persepsi, PP itu diperuntukkan bagi seluruh profesi yang ingin menjadi ASN. Jangan dikira PP Manajemen PPPK hanya untuk menampung 735 ribuan guru honorer yang di dalamnya ada honorer K2 (kategori dua). Ini PP yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk menjadi ASN PPPK.
Bagaimana guru honorer yang ingin setara dengan guru PNS?
Sebetulnya kan guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Namun, tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
Untuk pengembangan dalam meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pendidik, diperlukan kualitas SDM yang tangguh, unggul, kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Kualitas, profesionalisme, dan cerdas IT seorang pendidik merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0. 
Berita ini bersumber dari Koran Jakarta

Share:

Kemenag Selesaikan Pembayaran Tunjangan Guru Inpassing

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama pada awal tahun 2019 telah menyelesaikan pembayaran tunjangan kepada seluruh guru madrasah bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing dan Sudah Lulus Sertifikasi. 

"Pembayaran tunjangan inpassing sudah tuntas di awal 2019. Kini, Kemenag sudah selesaikan tunjangan yang terhutang," terang Direkrur Guru dan Tenaga Kependidikan Suyitno di Jakarta,  Rabu (16/01).

Menurutnya, inpassing atau penetapan jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2011 telah menjangkau 120.492 orang. Namun, SK Inpassing baru dimulai Januari 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Kementerian Agama. Dalam prosesnya,  ada tunjangan yang terhutang dan kini sudah dibayarkan. 

"Berdasarkan data terkini, masih terdapat 587.675 Guru Bukan PNS yang belum menjalani proses inpassing," lanjutnya. 

Selain itu, kata Suyitno, Kemenag juga telah menyelesaikan pembayaran sertifikasi kepada para guru madrasah baik PNS maupun non PNS. Data guru madrasah sampai penutup tahun 2018 adalah sebanyak 708.167 orang guru. Dari jumlah itu, sebanyak 312.468 orang (44,12%), terdiri dari 116.747 guru PNS dan 195.721 orang guru Bukan PNS, telah mendapatkan sertifikasi. 

Namun jika didasarkan data tanggal 31 Desember 2005, ketika Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan sertifikasi, maka capaian pelaksanaan sertifikasi guru di Kemenag telah mencapai 94,86%.

"Capaian ini dinilai cukup menggembirakan bagi guru madrasah yang selama ini acap kali melancarkan protes terkait tertunggaknya tunjangan," ujar Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.  

Ditambahkan Suyitno, pemenuhan pembayaran kepada guru-guru di lingkup Kemenag merupakan hal yang terus diperjuangkannya selama menjabat. “Pemenuhan pembayaran tunjangan tak semudah membalik telapak tangan karena terbatasnya APBN,” katanya. 

Pemenuhan tunjangan para guru pada penutup tahun 2018 ini merupakan hadiah akhir tahun yang diharapkan menjadi pemacu semangat mengajar para guru. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dari peningkatan kompetensi guru dengan cara mendorong profesionalitas dalam keilmuan dan metode pengajarannya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 tahun tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan Profesi Guru PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan dibayarkan sebesar satu bulan gaji pokok yang diterimanya, sedangkan untuk Guru Bukan PNS dibayarkan sebesar Rp.1,5 juta perbulan.

Dari tahun ke tahun jumlah guru terus meningkat. Populasi guru baru terus berkejaran dengan kuota sertifikasi yang jumlahnya terbatas. Tahun 2018, alokasi anggaran untuk sertifikasi guru madrasah hanya untuk 7.280 orang. Kuota ini akan diberikan kepada para guru yang sudah mengikuti Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang kini tengah mengikuti rangkaian perkuliahan di perguruan tinggi dan akan selesai pada awal bulan April 2019. 

Tunjangan profesi guru madrasah pada tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam sebesar Rp 10,2 triliun. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru bukan PNS sebesar Rp. 329,1miliar.

Bagaimana dengan guru yang dalam tiga bulan terakhir ini misalnya, belum mendapat tunjangan profesi? Suyitno menjelaskan bahwa itu bisa jadi karena dua hal. Pertama, guru yang bersangkutan pada bulan tersebut tidak memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 JPM. Jika demikian, tunjangan memang tidak bisa dibayarkan.

Kedua, anggaran di Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak cukup. Jika seperti ini, maka status tunjangannya menjadi terhutang yang akan dibayarkan pada tahun 2019.

Berita ini bersumber dari KEMENAG.
Share:

Mendikbud Muhadjir Effendy memprediksi, di awal bulan Februari, proses seleksi PPPK sudah bisa berlangsung

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kemendikbud menyebutkan ada 159 ribu guru honorer K2 yang akan diundang untuk mengikuti seleksi calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Mereka akan kita panggil by name, by address,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Dengan demikian, kuota PPPK untuk formasi guru diutamakan untuk para guru honorer K2 yang notabene sudah bekerja.

Skema tes calon PPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Muhadjir berharap, 159 ribu guru honorer yang mendapat kesempatan mengikuti tes calon PPPK bisa memanfaatkan secrama maksimal. Namun, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu tidak akan memaksa. “Yang mau. Kalau gak mau juga gak papa,” imbuhnya.

Terkait nasib guru honorer lainnya yang non K2, Muhadjir menegaskan pihaknya juga akan memperhatikan. Namun, dia meminta untuk bersabar. Saat ini, pemerintah tengah menuntaskan persoalan honorer secara bertahap. Dalam rencana yang dibuatnya, persoalan guru honorer akan tuntas pada tahun 2023 mendatang.

Oleh karenanya, dia meminta sekolah untuk tidak lagi mengangkat honorer. “Sebab kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik,” tuturnya.

Lantas, kapan tes CPPPK akan dilakukan? Muhadjir mengaku prosesnya sudah jalan. Dia memprediksi, di awal bulan Februari, proses seleksi sudah bisa berlangsung.

Menyangkut kuotanya, dia menegaskan jika 159 ribu guru honorer K2 memenuhi syarat, maka semuanya akan diangkat menjadi PPPK.

Untuk diketahui, selain tenaga pendidik, sektor lain yang juga akan mengangkat PPPK adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki kekurangan tenaga paling banyak di antara yang lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, secara teknis, proses rekrutmen PPPK tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda,” ujarnya di Istana terkait tes calon PPPK.

Berita ini bersumber dari JPNN.


Share:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tes penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK akan dilaksanakan awal Februari 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tes penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK akan dilaksanakan awal Februari 2019.

Hal itu sesuai hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemendikbud.

"Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK. Khusus untuk angkatan sekarang ditujukan bagi guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159 ribu yang mau, kalau enggak mau juga gak apa-apa," kata Muhadjir.

Hal itu disampaikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Jumat (11/1).

"Tes ini akan tertutup. Akan kami panggil, by name by address. Jadi tidak terbuka. Untuk sekarang, sesuai dengan kesepakatan bersama komisi sepuluh kemarin," jelas menteri 62 tahun itu.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah akan berusaha agar semua guru honorer yang jumlahnya 736 ribu orang bisa segera ada solusinya. Karena itu bagi yang belum bisa ikut tes CPPPK dimohon bersabar menunggu tahap berikutnya.

"Mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya plan sampai 2023," tambah Muhadjir.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pegawai Honorer K2 Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tahun ini, pemerintah akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat jalur ini, profesional, diaspora, dan honorer berpeluang mengabdi di lembaga pemerintah.

Mereka yang mengikuti jalur ini harus mengikuti seleksi kompetensi dan administrasi. Jika diterima, gaji dan tunjangan mereka akan setara PNS, dengan catatan terikat kontrak kerja dan tanpa dana pensiun.

Sejauh ini, ada dua gelombang rekrutmen PPPK, sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Bagi tenaga Honorer K2, mereka akan jadi prioritas pada gelombang pertama.

"Di tahap pertama, mereka K2 untuk bidang-bidang guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/1/2019).

Untuk kementerian dan lembaga lain, Ridwan belum dapat menyebutkan secara spesifik. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih sedang berdiskusi mengenai berjalannya PPPK.

Tiap-tiap daerah juga masih terus dimintai data terkait jumlah PPPK yang mereka butuhkan. Beberapa kementerian pun masih menyusun peraturan yang diperlukan, misal Kementerian Keuangan masih membahas masalah gaji.

"Nanti yang menentukan (pengadaan) PPPK, selain dari masing-masing instansi adalah, kemampuan negara untuk membayar gaji mereka. Itu yang menyebabkan kami sampai sekarang menyampaikan belum ada info lebih lanjut," jelas Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Share:

Verifikasi Data Dapodik Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 dalam rangka Persiapan Cut-Off BOS Tahun 2019

Yang terhormat,

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
  3. Kepala LPMP
  4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
  5. Operator Dapodik
Di Seluruh Nusantara


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dalam rangka mempersiapkan database Dapodikdasmen untuk program BOS tahun 2019, dengan ini disampaikan bahwa sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.b masih dibuka sampai dengan Tanggal 31 Januari 2019, Pukul 23.59 WIB. Untuk itu sekolah dihimbau untuk segera melakukan proses sinkronisasi data semester 1 (ganjil) Tahun Ajaran 2018/2019 dengan memastikan kelengkapan dan kevalidan datanya.
Dari hasil analisis validitas data yang telah masuk di server Dapodik, diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi yang perlu dilakukan verifikasi dan penanganan/tindakan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Sekolah. Berikut ini beberapa permasalahan yang dimaksud:

1. Sekolah belum melakukan pemutakhiran data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (belum sinkronisasi)
Masih terdapat sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (daftar sekolah terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Jika sekolah sudah tutup/tidak beroperasi, dapat diajukan penutupan sekolah melalui VervalSP (vervalsp.data.kemdikbud.go.id). Jika kelak sekolah tersebut beroperasi kembali maka dapat diaktifkan lagi.
  2. Jika sekolah ternyata aktif/beroperasi, maka segera instruksikan untuk melakukan pemutakhiran data Dapodik dengan melengkapi data semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 dan sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen 2019.b sebelum tanggal 31 Januari 2019.
Selanjutnya hasil verifikasi di atas dapat dikonfirmasikan melalui email: dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 31 Januari 2019, pukul 23.59 WIB sekolah belum melakukan sinkronisasi maka dianggap sudah tutup/tidak beroperasi dan akan DIHAPUS dari Dapodik.

2. Sekolah NEGERI dengan keterangan Menolak BOS
Terdapat sekolah negeri yang pada keterangan penerimaan BOS diisi MENOLAK (daftar sekolah terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut. Kesalahan pengisian keterangan tersebut (menolak) dapat berpengaruh pada tidak terhitungnya sekolah tersebut sebagai penerima BOS. Jika hasil verifikasi terkonfirmasi disebabkan karena salah isi, maka sekolah diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan dan sinkronisasi serta mengecek status perubahannya pada manajemen dapodik pada laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.

3. Siswa berganda lebih dari satu sekolah
Terdapat data siswa yang berganda, yaitu satu orang siswa terdaftar aktif pada lebih dari satu sekolah (daftar sekolah terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Konfirmasikan dengan sekolah-sekolah tentang adanya siswa yang ganda.
  2. Jika penyebabnya yaitu siswa pindah yang belum diproses mutasi oleh sekolah asal, agar diinstruksikan sekolah asal untuk segera memutasikan melalui manajemen Dapodik atau Dinas Pendidikan dapat melakukan proses mutasi ini.
  3. Apabila tidak ada perbaikan data dari sekolah, akan dilakukan proses penghapusan (cleansing) data peserta didik berganda pada database Dapodikdasmen.

Adapun untuk pemutakhiran data di Semester 2 (genap) Tahun Ajaran 2018/2019 dilakukan setelah Aplikasi Dapodikdasmen versi Baru dirilis.
Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Salam Satu Data,
Admin Dapodikdasmen

LAMPIRAN

Share:

Mendikbud Minta Kepala Sekolah Tak Rekrut Lagi Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru- guru honorer baru untuk mengajar. 

Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun. 

“Saya minta supaya kepala sekolah tidak angkat lagi honorer. Guru yang pensiun diperpanjang saja masa baktinya. Ditarik lagi sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah,” kata Mudhadjir, di Semarang, Jumat (4/1/2019). 

Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, menilai, persoalan guru honorer perlu dicari solusi bersama. 

Salah satunya, dengan tidak menambah guru honorer. Para guru honorer telah mengabdi lama, terutama lebih dari 10 tahun, akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja. 

Ia menilai, persoalan guru honorer akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. 

Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun. 

“Kalau diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Toh rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa. Gaji diambilkan dari BOS,” ujar Muhadjir. 

 “Tentu bayarannya tidak sebanyak ketika masih aktif PNS, tapi masih mendapat dana pensiun,” lanjut dia. 

Sementara, terkait persoalan guru honorer, Kemendikbud telah membahasnya dengan Komisi X DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Kementerian Keuangan. 

Rencananya, akan ada skema untuk mengangkat para tenaga guru honorer yang mengabdi di atas 10 tahun. 

“Februari atau Maret ini mudah-mudahan sudah dibuka,” kata Muhadjir.

Berita ini bersumber dari Kompas.


Share:

PPK Diminta Tidak Kembali Mengangkat Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 (TA) belum mampu mengakomodir kebutuhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) akan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan tingkat kelulusan yang rendah pada rekrutmen CPNS TA 2018. Hal itu disampaikan Ketua Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Aden Syah saat melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Selain tingkat kelulusan yang rendah pada rekrutmen CPNS TA 2018, Aden menambahkan jika kekurangan PNS yang dialami Pemprov Babel adalah karena hanya sedikit sekali pegawai honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS. “Pemprov Babel saat ini sangat membutuhkan PNS pada formasi tenaga pendidik dan satuan polisi pamong praja. Sehingga berdampak pada kinerja dan layanan publik,” ujarnya.

Merespons hal itu, Kepala Sub Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Ahmad Setiyanto mengatakan jika sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas (PP) No. 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, pengangkatan Tenaga Honorer (TH) menjadi CPNS sudah rampung. “Pengangkatan CPNS melalui jalur TH sudah rampung dan sesuai aturan yang ada, PPK diminta untuk tidak menerima TH kembali,” jelasnya.

Di saat yang sama, Pranata Humas BKN, Subali, mengatakan jika banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi kekurangan pegawai. “Salah satunya dengan mutasi PNS. Pemprov Babel bisa mengajukan permintaan pegawai ke Pemerintah Pusat atau ke Pemerintah Daerah yang lain,” pungkas Subali.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.