Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Guru Honorer Tak Lolos CPNS, Mendikbud Siapkan Skenario Lain

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para guru honorer yang tidak bisa diangkat melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini agar tidak berkecil hati. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyiapkan skenario lain agar mereka tetap terakomodir.

“Penerimaan CPNS untuk guru honorer tahun ini ada masalah juga. Karena tetap pakai UU ASN jadi banyak guru honorer yang tidak bisa ikut sebabnya umur mereka sudah lewat 35 tahun. Tapi itu tidak masalah karena kita ada cara lain supaya guru honorer kita bisa tetap mengajar,” kata Mendikbud RI, Muhadjir Effendy saat kunjungan kerjanya di Taliwang, Jumat pekan lalu.

Bagi guru honorer yang tidak bisa mengikut CPNS tahun 2018 ini, Kemendikbud akan melakukan rekrutmen melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dijelaskan Muhadjir, kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK ini terbuka lebar bagi seluruh guru honorer sebab ketentuan batas umur maksimalnya hingga 2 tahun sebelum masa pensiun. “Jadi jangan pikir lagi merasa tua. Nanti kalau sudah dibuka seleksinya bapak ibu bisa ikut semuanya,” timpalnya.

Untuk penerimaan jalur PPPK ini, Muhadjir mengaku, para guru honorer harus tetap mengikuti seleksi. Pihaknya pun berencana akan melaksanakan program rekrutmennya pasca kegiatan penerimaan CPNS tahun ini.

“Mudah-mudahan PP (peraturan pemerintah) PPPK bisa ditandatangani pak presiden minggu-minggu ini. Jadi kita bisa siapkan rekrutmennya. Tapi ingat tetap harus lewat tes ya, karena pegawai pemerintah itu syaratnya diangkat melalui tes,” tegasnya seraya menambahkan untuk jumlah rekrutmennya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Total guru honorer saat ini ada sekitar 776 ribu. Lewat CPNS sekarang ada kuota pengangkatan 112 ribu. Nah nanti kita buka lagi lewat PPPK, tapi jumlahnya berapa yang akan diangkat kita tunggu Menkeu karena yang tahu kebutuhan uangnya di sana,” sambung Muhadjir.

Karena anggaran terbatas, ia pun memastikan, kuota penerimaan guru honorer jalur PPPK tidak dapat mengakomodir semuanya dalam sekaligus pengangkatan. Karena itu bagi mereka yang tidak lolor, Kemendikbud akan membuat kebijakan agar dari sisi penghasilan guru honorer digaji miminal standar upah minimun regional (UMR) di seluruh Indonesia. “Untuk menuntaskan persoalan 776 ribu guru honorer ini kami punya rencana bertahap sampai 2024. Jadi sambil menunggu itu, mereka yang belum diangkat menjadi PNS atau PPPK gajinya dinaikkan minimal seteara UMR,” janji mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Selanjutnya Mendikbud menyampaikan, pemerintah sangat membutuhkan keberadaan guru honorer. Sebab jumlah guru yang ada saat ini terus berkurang dengan masuknya ribuan guru dalam masa pensiun. Sedangkan di sisi lain kegiatan rekrutmen baik melalui jalur CPNS dan PPPK terbatas. “Tahun ini ada 42 ribu yang pensiun dan tahun depan 54 ribu. Sedangkan rekrutmen kita kan tidak bisa setiap tahun. Makanya kehadiran honerer sangat membantu memastikan pelayanan di bidang pendidikan berjalan lancar,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB
Share:

Guru Merupakan Pahlawan Bangsa

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti Poernomo mengatakan, Guru Honorer K-2 merupakan persoalan semua Komisi yang ada di DPR RI karena guru bukan hanya pengajar atau pendidik, tetapi pahlawan bangsa yang turut serta dalam memajukan Indonesia. Ia ingin ada komitmen bersama untuk memperjuangkan Guru Honorer K-2, karena kejayaan bangsa ada ditangan para guru.

“Guru Honorer K-2 merupakan persoalan semua Komisi yang ada DPR. Kita pernah rapat bersama-sama semua Komisi I sampai XI dengan Menpan, Menkeu, Mendikbud dan kita ingin ada komitmen bersama,” katanya saat menghadiri Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar bertema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2” di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

Marlinda memaparkan, guru honorer yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar 351.965 ribu yang akan diangkat secara bertahap sampai 2019 dan guru honorer yang tidak lulus seleksi CPNS akan dilakukan langkah lain yaitu dengan mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Guru Honorer K-2 yang tidak lulus seleksi CPNS akan dilakukan langkah lain diantaranya membuka kesempatan bagi 12.883 ribu bekas tenaga guru honorer K-2 untuk mengikuti tes CPNS sesuai aturan UU bagi yang tidak memenuhi persyaratan akan dibukan kesempatan untuk tes PPPK,” papar legislator Partai Golkar itu.

Marlinda menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan mengawal dan memperjuangkan hak-hak Guru Honorer K-2 secara serius dan bersungguh-sungguh, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 akan mendapatkan kepastian yang berdampak baik bagi kesejahteraan.

“Kami Komisi X akan mengawal dan memperjuangkan hak-hak Guru Honorer K-2 secara serius dan sungguh-sungguh, sehingga dalam waktu secepatnya diharapkan mereka akan mendapatkan kepastian yang bermanfaat,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Permudah Akses Pelamar CPNS 2018, Panselnas Siapkan 873 Lokasi Tes

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 menyiapkan 873 titik lokasi tes yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain fasilitas Computer Assissted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Panselnas juga akan menggunakan fasilitas CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dari jumlah itu, 237 titik diantaranya milik atau yang diusahakan oleh BKN dan 636 titik merupakan fasilitas UNBK Kemendikbud. “Dengan jumlah itu, diharapkan pelamar semakin dekat dengan lokasi tes CPNS Tahun 2018,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/10).

Lokasi tes CPNS yang dikoordinir BKN antara lain Kantor BKN Pusat, sejumlah Kantor Regional BKN, UPT BKN, lokasi milik Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai daerah.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pembukaan bagi CPNS Tahun 2018 untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Prioritas pengadaan CPNS 2018 meliputi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita.

Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Pendaftaran CPNS sudah berlangsung sejak 26 September dan berakhir pada 15 Oktober mendatang. Pada 21 Oktober, akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian dilanjutkan pencetakkan nomor ujian secara online pada 21-25 Oktober 2018. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Percepat Aturan Penyetaraan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah saat ini tengah mempercepat upaya agar tenaga honorer kategori II (K2) memiliki hak yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Nantinya honorer K2 akan direkrut dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, skema PPPK harus diterima dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakjelasan status kepegawaian di internal birokrasi.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen PPPK sedang dalam tahap penyelesaian. Aturan tersebut akan menjadi payung hukum pelaksana dari UU ASN yang mengatur mekanisme rekrutmen CPNS dengan skema PPPK.

"Diharapkan PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian kasus tenaga honorer dengan seleksi berbasis sistem merit," kata Yanuar dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (8/10/2018).

Selain itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, RPP Manajemen PPPK akan mengatur mekanisme rekrutmen, manajemen, pola karir, serta kewajiban dan hak termasuk perlindungan bagi PPPK.

"PPPK juga akan diarahkan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, serta jabatan fungsional dengan batas usia pelamar, paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan," sebutnya.

Nantinya PPPK akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Sudarsono menyatakan, pengadaan formasi PPPK harus disesuaikan dengan grand design ASN dan prioritas pembangunan nasional, serta kemampuan keuangan negara.

"Ini mendasar, karena suatu program pembangunan nasional hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila skill set dari aparatur negara yang menjalankan program tersebut memiliki standar yang memadai, sehingga kualifikasi dan kompetensi adalah prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam rekrutmen PPPK ke depan," tambahnya.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Pengamanan Berlapis, Tak Ada Celah bagi Calo CPNS

Sahabat pembaca Info honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang, termasuk oknum calo pun tidak akan bisa bermain. Untuk itu, peserta seleksi harus mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya, dan membuang jauh-jauh anggapan bahwa bisa lolos menjadi CPNS karena sudah dititipkan.

Hal itu ditegaskan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja. “Pengamanan dilakukan berlapis. Seleksi ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” ujarnya di Jakarta, Senin (01/10).

Dijelaskan, kerahasiaan soal CPNS 2018 terjamin dengan pengamanan yang ketat dan berlapis. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah memiliki puluhan ribu bank soal yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara. Untuk membuka, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi. Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri, tetapi  harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya. “Kami menjaga kerahasiaan soal dengan sistem ini sudah teruji,” jelas Setiawan.

Ditambahkan, saat akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak. Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol ‘selesai’, jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga. Sistem digital seperti ini, tidak memungkinkan adanya calo. “Jelas tidak ada celah untuk transaksi di sana,” tegas Setiawan.

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal. Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagi bentuk kecurangan. Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia.

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT. Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta. Kalau ada peserta yang membawa alat-alat pasti ketahuan. Sebagai contoh, tahun lalu ada yang ketahuan membawa jimat dan lain-lain. Mereka langsung di-black list. Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan. “Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” imbuh Setiawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2018 ini pemerintah membuka 238.015 formasi CPNS. Sebanyak 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Untuk memastikan seleksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, adil, obyektif, dan bebas dari KKN, pekan lalu dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). MoU itu terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB yang diwakili Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi yang diwakili Kepala Biro SDM Diah Ismayanti, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara. Acara tersebut disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dengan MoU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga dapat menjamin adanya penegakan hukum, termasuk bilamana terjadi cyber crime. Selain itu, juga dalam penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB.

Berita ini bersudari KEMENPANRB.
Share:

Ini Dia Enam Jalur Formasi Khusus Pendaftaran CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa untuk mengisi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, selain melalui pelamar umum, Pemerintah juga menyiapkan jalur formasi khusus bagi pelamar. Terdapat enam jalur formasi khusus dalam rekrutmen CPNS 2018 ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Selasa (18/9/2018).

Mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Bayu menjabarkan keenam jalur formasi khusus tersebut, terdiri dari: 1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude); 2) Penyandang Disabilitas; 3) Putra/Putri Papua dan Papua Barat; 4) Diaspora; 5) Olahragawan Berprestasi Internasional; dan 6) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.

Maka sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, menurut Bayu bahwa selain memiliki ketentuan memenuhi sembilan syarat dasar untuk melamar CPNS, pelamar yang berminat melalui jalur formasi khusus itu harus memnuhi beberapa syarat tertentu. Selanjutnya Bayu merinci seperti apa persyaratan tertentu bagi peminat formasi jalur khusus, sebagai berikut: Pertama, Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1); Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan; dan Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada Instansi Pusat, kebutuhan formasi jalur khusus ini akan dialokasikan paling sedikit sepuluh persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan. Sedangkan pada instansi daerah akan dialokasikan paling banyak lima persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan.

Kemudian untuk jalur formasi khusus kedua, bagi Penyandang Disabilitas, menurut Bayu diperuntukkan bagi pelamar yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya. Jumlah jabatan yang disediakan untuk para pelamar melalui jalur formasi khusus penyandang disabilitas ini, pada instansi Pusat paling sedikit dua persen dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Sedangkan pada instansi Daerah, jumlah jabatan bagi para penyandang disabilitas ini paling sedikit 1 (satu) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi.

Selanjutnya untuk jalur khusus ketiga, Putra/Putri Papua dan Papua Barat. Untuk jalur ini, menurut Bayu memiliki ketentuan sebagai berikut: Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku. Untuk jalur khusus keempat, Diaspora, dengan ketentuan sebagai berikut: Diperuntukkan bagi WNI yang menetap di luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 (dua) tahun; Memiliki surat keterangan bebas dari permasalahan hokum yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri; Kebutuhan (formasi) jabatan Peneliti, Dosen, dan Perekayasa dengan pendidikan sekurangkurangnya Strata 2 (S2) dan khusus untuk Perekayasa dapat dilamar dari lulusan Strata 1 (S1); Pelamar memenuhi persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar yang memiliki kualifikasi Pendidikan S3 saat pelamaran; Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang dibiayai oleh Pemerintah; dan Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Jalur formasi khusus kelima, Olahragawan/Olahragawati Berprestasi Internasional. Pelamar dengan jalur ini harus memiliki prestasi nyata dengan medali, di tingkat internasional, untuk penyelenggaraan pekan olahraga yang meliputi: Minimal medali perunggu pada Olimpic dan atau Paralympic Games tahun 2016 dan atau Kejuaraan Dunia tahun 2016 yang diakui oleh federasinya; Minimal medali perak pada Asian Games dan atau Asian Para Games tahun 2014 dan atau Kejuaran Asia tahun 2014 yang diakui oleh federasinya; Minimal medali emas pada Sea Games dan atau Asean Para Games tahun 2015 dan atau tahun 2017 dan atau Asia Tenggara tahun 2017 yang diakui setingkat oleh federasinya yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat dan surat keterangan atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang dan mendapat pengesahan Menteri Pemuda dan Olahraga; serta memiliki pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

Dan terakhir, jalur khusus keenam, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II, dengan ketentuan sebagai berikut: Bayu 0menjelaskan bahwa jalur ini diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang terdaftar dalam database BKN dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan; Persyaratan sebagaimana merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 dan UU Nomor 14 tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik, serta UU Nomor 36 Tahun 2014 bagi Tenaga Kesehatan.

Selain persyaratan tersebut, pelamar dengan jalur formasi khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II harus memenuhi persyaratan, antara lain: 1) Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang; 2) Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah S1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013; 3) Bagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013; 4) Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, dan 5) Memiliki Kartu Tanda Penduduk. “Pelamar dengan jalur formasi khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang telah diverifikasi dokumennya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar,” pungkas Bayu. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kunjungi Sumsel, Komisi II Himpun Masukan Penyelesaian Honorer K2 dan ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Wibowo menerima Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas ASN dan Penanganan Honorer K2.

Kunjungan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang lengkap terutama bagi Hononer K2. Selanjutnya hasil temuannya akan dibahas pada rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Gubernur Sumsel, Kamis (27/9/2018), Mardani menambahkan kunjungan kali ini dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas konstitusional Komisi II DPR RI di bidang pengawasan dan sesuai hasil keputusan rapat intern Komisi II DPR RI.

"Saya mengapresiasi pertemuan tadi, bahkan BKN memberikan beberapa solusi untuk penyelesaian hononer K2. .Untuk penyelesaiannya, saya berharap segera keluar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K),” tandas Mardani dengan menambahkan, kalaupun tidak, ada kajian dari BKN untuk mengoptimalkan UU 17 tahun 2003, agar ada terobosan yang baik dan ada affirmative action terhadap honorer K2.

Politisi PKS ini juga mengungkapkan, permasalahan honorer K2 usia diatas  35 tahun yang sudah mengabdi cukup lama, akan dicarikan jalan keluarnya. Setelah berdiskusi dengan BKD Provinsi Sumsel, maka optimis akan ada solusinya.

“Kalau belum ada revisi UU ASN, kita meniti peluang yang kecil, kalau ada revisi UU ASN maka akan membuat jalur  jalan tol penyelesaian honorer K2. Yang diajukan akan kami pelajari, tapi memang sangat tergantung beberapa pihak yakni Pemerintah Provinsi, Kementerian Keuangan dan dukungan politik dari DPR RI,” jelasnya.

Diungkapkan pula, beberapa pertanyaan diajukan sejumlah anggota Komisi II DPR RI, diantaranya bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel terhadap Tenaga Honorer K2 di lingkup Pemprov Sumsel yang berdasarkan hasil tes terakhir dinyatakan tidak lulus.

Menanggapi hal ini, PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, tenaga honorer K2 di lingkup Pemprov Sumsel berjumlah 186 orang. Setelah dilakukan seleksi pada tanggal 3 November 2013, dari hasil 186 honorer K2 dinyatakan lulus seleksi berjumlah 59 orang.

Dari 59 orang yang dinyatakan lulus tersebut 55 orang sudah diangkat PNS, dan 4 orang lainnya tidak diangkat karena 1 orang meninggal dunia dan 3 orang tidak memenuhi syarat.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov Sumsel, Muzakir mengungkapkan bahwa penyelesaian honorer K2 tetap seperti saat ini sampai adanya perubahan regulasi.

“Untuk mengubah itu sudah sejak 2005 kita memberikan masukan, Namun keputusan itu berada di pusat yang membuat regulasi. Tadi kami memberikan masukan kepada DPR RI, karena mereka yang membuat regulasi dan mempunyai kekuatan untuk mengubah itu,” ucapnya.

Ia berharap ada kebijakan khusus bagi honorer K2 yang usianya sudah 35 tahun tetapi sudah mengabdi lama agar mendapat prioritas pengangkatan.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Pesan Sponsor

Statistik

Diberdayakan oleh Blogger.