Banner728x90

Senin, 27 Juli 2015

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Cirebon berharap, Jika tak Diangkat CPNS, Dorong Honorer K2 jadi PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Cirebon Yayan Sopyan berharap tenaga honorer kategori dua (K2) dapat diangkat langsung menjadi CPNS. Jika tidak memungkinkan, poltikus Partai Hanura itu berharap honorer K2 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, menjadi PPPK itu sudah lebih baik dibandingkan tanpa kejelasan nasib.

Dewan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, lanjut Sopyan, sejak lama berjuang untuk nasib ratusan honorer K-2. Selama ini, dia menilai pengabdian dan pekerjaan para honorer sudah baik.

"Sebaiknya solusinya mengarahkan mereka menjadi PPPK," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat akan mengarahkan honorer K-2 yang berusia di atas 35 tahun menjadi PPPK. Itupun, harus melalui tes dan sesuai formasi yang ada.

Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi menyatakan, informasi yang diterima, pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan terkait pengadaan CPNS dan nasib honorer K2. Yakni, pelaksanaan tes digelar bersama dengan jalur umum dan menggunakan sistem CAT.

Jumlah awal honorer K2 Kota Cirebon ada 411 orang. Dari jumlah itu, ada 116 di antaranya lulus. Karena itu, honorer K2 menyisakan 295 orang. Dari jumlah tersebut, ujar Anwar, mengundurkan diri dua orang dan meninggal satu honorer K2.

Dengan demikian, ada 292 honorer K2 yang belum terangkat. Dari jumlah tersisa, 60 di antaranya sebagai guru dan sisanya 232 tersebar di berbagai SKPD Kota Cirebon.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 25 Juli 2015

Data Update Penetapan NIP per tanggal 24 Juli 2015

Sahabat pembaca Info Honorer, berikut ini data update penetapan NIP per tanggal 24 Juli 2015.



Sumber : Twitter BKN RI

Jumat, 24 Juli 2015

Seleksi administrasi dan legalitas untuk guru bantu di DKI Jakarta

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan sebanyak 5.416 guru bantu akan segera diseleksi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, dalam pelaksanaannya, proses seleksi tersebut akan dilakukan secara bertahap sampai 2017. 

"Sekarang 5.416 guru bantu sedang dalam proses pemberkasan, mudah-mudahan dapat segera diseleksi jadi CPNS," kata Arie saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/7). 

Proses seleksi tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap hingga 2017 mendatang. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto memastikan ribuan guru bantu tersebut dipastikan akan menempuh proses seleksi itu. 

"Yang jelas 2017 akan selesai semua. Tapi, tidak ada kuota per tahun. Dari beberapa kali rapat dengan Kemenpan sudah disepakati bahwa 5.416 akan terseleksi sampai 2017 " kata Sopan. 

Bentuk seleksi yang akan diberikan kepada guru bantu tersebut sama dengan seleksi guru CPNS pada umumnya.

"Bentuk seleksinya berupa seleksi administrasi, legalitas. Tapi apakah nanti akan diseleksi berbasis usia juga kami belum tahu. Karena rata-rata guru bantu usianya sudah 50 tahun, mendekati masa pensiun," ujar Sopan. 

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia.

Kamis, 23 Juli 2015

Seluruh tenaga honorer K2 diimbau tidak percaya dengan isu terkait pengangkatan menjadi PNS sebelum ada kebijakan tertulis dari pemerintah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seluruh tenaga honorer kategori dua (K2) diimbau tidak percaya dengan informasi mengenai rekrutmen CPNS 2015 dari jalur pelamar umum maupun honorer. Pasalnya, pemerintah tengah memberikan kesempatan pada instansi pusat dan daerah untuk menata pegawai, anggaran, distribusi pegawai, dan lain-lain.

FHI lanjutnya, mengharapkan seluruh tenaga honorer untuk tidak percaya isu-isu yang berkembang terkait pengangkatan tenaga honorer sebelum ada kebijakan tertulis dari pemerintah.

Untuk menghidari hal-hal yang merugikan masyarakat, Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat Hasbi menyarankan tenaga honorer menanyakan langsung ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Mengenai kuota tambahan 30 ribu yang dikabarkan akan direalisasikan tahun ini, Hasbi menyatakan informasi tersebut tidak benar. Sebab, setelah dicrosscek ke pemerintah, sisa kuota 30 ribu tersebut tidak akan diisi tahun ini.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sebanyak 5.416 guru bantu di DKI Jakarta dipastikan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara bertahap hingga 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 5.416 guru bantu di DKI Jakarta dipastikan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara bertahap hingga 2017. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan dan segera mengikuti seleksi CPNS sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, jumlah 5.416 guru ‎bantu itu sudah dikunci oleh Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka akan diangkat menjadi CPNS dalam waktu 3 tahun mendatang. 

"5.4616 sedang dalam proses pemberkasan dan hari ini terakhir. Jumlahnya sudah dikunci oleh Kementerian PAN, hingga 2017 akan diseleksi dan dipastikan menjadi CPNS," ujar Sopan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). 

Hingga akhir Juli 2015 ini ‎berkas guru bantu di Jakarta sudah berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ‎Sementara tes seleksi CPNS bagi guru bantu akan dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Tetapi, sambung Sopan, pengangkatan terkendala karena sebagian besar guru bantu di Jakarta sudah memasuki usia 50 tahun. Hanya sebagian kecil yang persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS dari segi usia. 

‎"Seleksi tetap dilakukan, memang rata-rata guru bantu berusia di atas 50 tahun. Hanya sedikit yang memenuhi persyaratan dari segi usia. Ini janji Pak Presiden memang untuk menyelesaikan masalah guru bantu dan saya sudah beberapa kali rapat dengan kementerian," sambungnya. 

Terkait gaji dan tunjangan guru bantu, Dinas Pendidikan DKI mengaku telah mengajukan kenaikan ‎sebanyak dua kali agar sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Kenaikan itu telah mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.

Berita ini bersumber dari Gatranews.

Rabu, 22 Juli 2015

Peluang honorer daerah kategori dua menjadi CPNS masih terbuka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi Honorer Daerah Kategori Dua di Minahasa Selatan (Minsel) yang selama ini menanti waktu agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel, Roy Ferdinand Tiwa kepada wartawan menjelaskan peluang honorer daerah kategori dua menjadi CPNS masih terbuka. "Peluang diangkat masih tetap ada," katanya belum lama ini.

Ia mengatakan pengangkatan mereka menjadi CPNS hanya tinggal menunggu waktu saja. Tiwa meminta agar honorer daerah kategori dua ini agar bersabar dulu.

Alasan sisa Honorer daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Minsel belum diangkat menjadi CPNS dikarenakan belum ada surat resmi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brikorasi RI.

"Hal ini berhubung masih cukup banyak agenda lainya yang dituntaskan seperti menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak dan sejumlah agenda lainya," ujarnya lagi"

Menurut data yang dihimpun sedikitnya ada 357 sisa honorer daerah yang belum diangkat. Tapi Tiwa memastikan 357 itu akan diangkat menjadi CPNS Minsel.

Saat ditanya wartawan apakah mereka akan dilakukan tes agar lulus dan kemudian menjadi CPNS, Tiwa mengatakan belum ada surat resmi dari KemenPAN dan RB. "Tapi baru sebatas informasi yang kami dapatkan, mereka (honorer daerah) akan ada tes," katanya lagi.

Dari 357 sisa honorer daerah tersebut, Tiwa menambahkan bahwa kemungkinan akan berkurang. Karena ada honorer daerah yang sudah tak lagi bertugas di Minsel, pindah kerja, atapun meninggal.

"Pastinya dari angka tersebut akan berkurang dan tidak bertambah. Semoga mereka akan mendapat kabar baik dalam waktu dekat ini," pungkas Tiwa.

Berita ini bersumber dari Tribun Manado.

Selasa, 21 Juli 2015

FHK2I berharap janji MenPAN-RB untuk mengalokasikan 30 ribu honorer K2 tahun ini bisa dipenuhi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tenaga honorer kategori dua (K2) saat ini tengah galau. Pasalnya, mereka harap-harap cemas menunggu janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tentang pengangkatan honorer K2 pada Agustus nanti.

"Kami masih memegang janji Pak Yuddy, katanya mau mengangkat honorer K2 di bulan Agustus," kata Indi Patrainingsih, Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Magelang kepada JPNN, Selasa (21/7).

Indi mengharapkan Yuddy bisa mengangkat puluhan ribu tenaga honorer K2. Sesuai janji Yuddy, kebijakan itu akan diputuskan pada Agustus atau September nanti.

Karenanya FHK2I juga mendesak Yuddy segera mengeluarkan surat edaran agar daerah secepatnya melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer K2. Sebab, daerah tak akan bergerak tanpa adanya tekanan dari pusat.

"Kami berharap janji Pak Menteri untuk mengalokasikan 30 ribu honorer K2 tahun ini bisa dipenuhi," ucapnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 18 Juli 2015

Pemerintah akan menerapkan gaji yang berbeda kepada PNS pada tahun depan berdasarkan kinerja.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan menerapkan gaji yang berbeda kepada pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan. Meski PNS dengan golongan dan kepangkatan sama, namun gaji yang diterima bisa berbeda.

Menurut Asisten Deputi Kesejahteranaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Salman Sijabat, gaji yang diterima akan didasarkan pada kinerja. Misalnya, PNS dengan grade tertinggi (17), bisa menerima tunjangan kinerja sekitar Rp 27,5 juta. Sedangkan grade terendah (1) hanya akan menerima tunjangan kinerja Rp 1,9 juta.

Dia menjelaskan, sesuai Pasal 80 UU Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang PNS selain menerima gaji pokok juga menerima tunjangan kinerja dan kemahalan. UU ASN juga mengamanatkan gaji PNS harus layak, mampu meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Kamis, 16 Juli 2015

Tahun depan akan dibuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa masa moratorium CPNS tahun ini menjadi kesempatan bagi seluruh instansi pusat dan daerah untuk menghitung kebutuhan pegawai aparatur sipil negara (ASN). Baik itu PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, rekrutmen ASN akan dimulai tahun depan. Itu sebabnya, seluruh instansi diminta cermat menghitung berapa kebutuhan riil pegawainya. 

"Tahun depan akan dibuka rekrutmen PPPK. Jadi tidak hanya PNS saja. Berapa kuotanya, masih sementara dibahas," kata Setiawan kepada JPNN, Kamis (16/7). 

Dia menyebutkan, RPP tentang PPPK sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan dalam waktu dekat, RPP tersebut sudah ditetapkan. 

Dalam manajemen PPPK, jelas Setiawan, yang pertama dilakukan adalah penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan. Setelah PPPK ditetapkan, ada penilaian kinerja. Dari kinerja itu, PPPK menerima gaji dan tunjangan. 

"Sama seperti PNS, PPPK juga diberikan kesempatan mengembangkan kompetensinya, ada perlindungan, reward. Namun PPPK juga harus menjalankan disipling ASN. Bila tidak sesuai dengan aturan, pimpinan instansi bisa memutuskan perjanjian kerja," bebernya.

Berita ini bersumber dari JPNN.