Selasa, 27 Januari 2015

Kementerian PAN-RB saat ini masih melakukan pemetaan honorer kategori dua (K2).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan honorer kategori dua (K2).

"Saat ini juga masih dilakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer K2 yang sudah lulus, dan pemetaan tenaga K2 yang tidak lulus (khususnya Jawa dan Bali)," ungkap MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam konpres di Jakarta, Selasa (27/1).

Dijelaskan, apabila merujuk PP No 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, maka bagi honorer yang tidak lulus tes tersebut sudah tidak ada lagi mekanisme pengangkatan lagi.

Hanya saja sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KemenPAN-RB dengan DPD RI dan DPR RI, saat ini tengah dikaji rumusan solutif afirmatif dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"DPR dan DPD minta pemerintah tidak menutup ini. Mereka ingin honorer K2 yang tidak lulus tes dipikirkan nasibnya mengingat mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun," tuturnya.

Dia menambahkan, afirmasi khusus akan diberikan kepada honorer K2 saat akan mengikuti tes CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Berita ini bersumber dari JPNN

K2 dapat memiliki kesempatan menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) melakukan moratorium penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, rekrutmen terhadap tenaga pendidik, medis dan penegak hukum serta jabatan fungsional khusus yang dibutuhkan tetap akan dilakukan.

"Kita harus adakan pengembangan dan perbaikan. Karena itu perlu dilakukan moratorium ASN. Namun ada yang dikecualikan seperti guru, tenaga medis maupun penegak hukum," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddhy Chrisnandi di Kantor Kempan, Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin merekrut seluruh masyarakat menjadi ASN.

"Tidak mungkin kita rekrut semua orang jadi ASN untuk dapat lahirkan orang berkualitas unggul yang dapat melayani rakyat. Dalam masa moratorium lima tahun, kita akan tetap merekrut pegawai yang benar-benar dibutuhkan," ujarnya.

Terkait nasib honorer kategori dua (k2), menurutnya, Kementerian PAN-RB sedang membuat formulasi yang sebaik dan sebijaksana mungkin. Dengan demikian, K2 dapat memiliki kesempatan menjadi ASN.

"Saya tidak bisa sampaikan prosesnya seperti apa. Pastinya kami sudah berdialog dengan K2. Kami juga akan minta data kepada BKD (badan kepegawaian daerah) perihal verifikasi administrasi agar orang yang berhak kita proses selanjutnya," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Berita Satu

Minggu, 25 Januari 2015

Menurut Kepala BKN Eko Sutrisno, hingga 16 Januari 2015, sudah 124.461 honorer K2 yang kantongi NIP.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi honorer kategori dua (K2) yang sudah dinyatakan lulus hingga hari ini masih berjalan. Menurut Kepala BKN Eko Sutrisno, hingga 16 Januari 2015, sudah 124.461 honorer K2 yang kantongi NIP.

"Dari kuota yang ada sekitar 218 ribu, yang sudah kantongi NIP sudah lebih separuhnya. Terbanyak dari daerah karena memang penyebaran honorer terbesar di daerah," kata Eko kepada JPNN, Senin (26/1).

Data BKN menyebutkan, honorer pusat yang sudah resmi mengantongi NIP adalah 5.465 orang. Sedangkan honorer dari daerah sebanyak 119.296 orang.

Menurut Eko, sisa honorer lainnya masih dilakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus. Selanjutnya, merujuk PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, maka bagi honorer yang tidak lulus tes sudah tidak ada lagi mekanisme tes ulang.

"Dalam PP 56 kan sudah tegas dinyatakan seleksi terhadap tenaga honorer hanya satu kali. Jadi tidak ada lagi mekanisme tes ulang untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS," tegasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Pemerintah tengah menggodok kemungkinan penetapan batas minimum honorarium guru, sebagai upaya memberikan apresiasi terhadap guru honor di seluruh Tanah Air.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah tengah menggodok kemungkinan penetapan batas minimum honorarium guru, sebagai upaya memberikan apresiasi terhadap guru honor di seluruh Tanah Air.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan pemerintah akan mengapresiasi tenaga pendidik atau guru yang mayoritas belum mendapatkan bayaran layak.

"Kami bukan semata-mata membicarakan minimumnya berapa, tetapi satu paket secara keseluruhan," katanya di Padang, Sabtu (24/1/2015).

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenbuddikdasmen, Kemenpan, Kemendagri dan Kemenkeu masih membahas pengaturan penggajian hampir seluruh profesi untuk diperbaiki, termasuk profesi guru.

Apalagi, katanya, profesi guru sangat menentukan output pendidikan di masa mendatang, sehingga perlu upaya keras dan pengaturan kepegawaian yang baik dan terstruktur.

Ketua Umum PGRI Sulistyo memaparkan masih banyak guru di Tanah Air yang bergaji sangat minim, bahkan ada guru yang masih menerima gaji Rp200.000.

"Kami ingin guru mendapatkan apresiasi atas baktinya bagi pendidikan. Apresiasi itu tentu dalam bentuk peningkatan kesejahteraan guru," katanya.

Berita ini bersumber dari Kabar24.

Sabtu, 24 Januari 2015

Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) meminta agar pemerintah mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer penyuluh pertanian alias Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) menolak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena statusnya tidak jelas. Mereka meminta agar pemerintah mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Forum Komunikasi THL TBPP Kabupaten Mojokerto, Syamsul Arif mengatakan, mendukung penolakan pengangkatan penyuluh menjadi PPPK. "Di Kabupaten Mojokerto terdapat 110 tenaga penyuluh dari tiga angkatan, tahun 2007, 2008 dan 2009. Kami pernah mengajukan permintaan menjadi PNS ke Keman PAN namun gagal," ungkapnya, Sabtu (24/01/2015).

Diketahui, tenaga penyuluh pertanian menurut UU SP3K No 16 tahun 2006, disebutkan tiap desa wajib terdapat 1 penyuluh pertanian. Di Kabupaten Mojokerto dengan 304 desa hanya memiliki 30 penyuluh dengan status PNS. Sedangkan, 110 penyuluh lainnya honorer. Praktis terjadi kekurangan penyuluh mencapai 154 penyuluh. 

"Tenaga honorer penyuluh pertanian mendapatkan honor dari APBN sesuai tingkat pendidikan. Untuk Sarjana gaji pokok Rp1,8 juta, lulusan D3 gaji pokok Rp1,2 juta, untuk lulusan SMA Rp1 juta. Kesemuanya juga mendapat masing-masing BOP sebesar Rp320 ribu. Di Kabupaten Mojokerto, ada masa dua bulan yang dibayar dengan nilai Rp700 ribu per bulan," katanya.

Berita ini bersumber dari Berita Jatim

Jumat, 23 Januari 2015

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi mengusulkan soal pengangkatan PTT menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Akhmad Sukardi mengusulkan soal pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulan itu disampaikan langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Namun, ada persyaratan agar PTT bisa diangkat, yakni profesional dan memiliki integritas tinggi dalam bekerja. Nantinya proses bisa dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekdaprov Jatim ini menjelaskan, Pemprov Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan rekruitmen tenaga honorer kategori dua (K2) yang telah berjalan di tahun sebelumnya ditiadakan. Sebagai gantinya, PTT yang memiliki integritas dan profesional bisa diusulkan menjadi PPPK.

Berdasarkan data dari BKD Jatim, jumlah K2 yang telah diterima menjadi PNS sebanyak 77 orang dari 301 orang K2 yang diseleksi. “Saya usul kepada pemerintah pusat, agar K2 ditiadakan. Ternyata usul saya ditanggapi, bahwa K2 pelaksanaannya dihentikan. Sebagai gantinya, saya mengusulkan PTT yang profesional dan berintegritas tinggi untuk diusulkan menjadi PPPK,” terang Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi.

Diusulkannya hal itu, sebab banyak PTT kabupaten/kota di Jatim memiliki keahlian dan kompetensi tinggi. Bahkan, ada PTT yang kinerjanya dianggap baik dan bisa menciptakan alat teknologi bermutu tinggi. “Dengan banyaknya pegawai yang profesional dan punya kinerja baik, maka kami bisa lebih membangun tata kelola birokrasi Indonesia yang profesional dan berintegritas. Dan itu salah satu implementasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi. Diharapkan, proses rekrutmen pegawai PPPK nantinya juga bisa dilakukan secara baik, ketat, transparan serta profesional,” imbuh Akhamd Sukardi.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji mengaku telah menerima usulan dari Jatim itu. Kementerian PAN-RB akan membahas dan mempertimbangkannya. Sebab hal ini tak bisa diputuskan secara tergesa-gesa, harus dikaji terlebih dahulu sesuai peraturan perundangan-undangan. “Saya tidak bisa tergesa-gesa untuk menjawab menerima atau tidak. Namun, usulan dari Jatim memerlukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan perundang-undangan dari ASN beserta aturan pelaksanaanya,” tutup Dwi Wahyu.

Berita ini bersumber dari Lensa Indonesia.

Puluhan ribu PTT yang bekerja di instansi atau lembaga pemerintah terancam di-PHK jika RPP tentang Manajemen PPPK, bulan Maret 2015 diberlakukan.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan ribu pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di instansi atau lembaga pemerintah terancam dirumahkan alias di-PHK jika Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bulan Maret 2015 diberlakukan.

Pada Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 45 yang ada di rancangan PP ditegaskan bahwa “Pegawai non-PNS yang telah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya, sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus diberhentikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. Rancangan PP tentang Manajemen PPPK dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Draf PP ini berisi delapan bab dan 48 pasal.

Keberadaan pasal ini, Kamis (22/1/2015), menjadi salah satu perdebatan serius dalam Konsultasi Publik Rancangan PP tentang Manajemen PPPK, yang digelar di Gedung Badan Diklat Pemprov Jatim, Jalan Balongsari Tama, Surabaya.

Hadir dalam konsultasi publik ini sekitar 100 orang undangan dari berbagai elemen masyarakat (pemerintah maupun nonpemerintah), termasuk Deputi SDM Aparatur KemenPAN dan RB Dr Setiawan Wangsaatmaja dan Prof Agus Pramusinto dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim Akmal Boedianto yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ada dua status pegawai, yakni PNS dan PPPK.

Dua unsur ini dapat menjadi solusi terhadap masalah kepegawaian yang selama ini dihadapi pemerintah. “Khususnya keberadaan PPPK,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Surya Online.

Kamis, 22 Januari 2015

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka sudah bekerja cukup lama, tetapi hingga kini belum ada kepastian statusnya. 

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyatakan permohonan kepada pemerintah itu dilakukan lantaran banyaknya tenaga honorer di daerah yang masih diberi upah di bawah rata-rata. “Mereka hanya diberi upah Rp120.000 sampai Rp200.000,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi di Gedung DPD Jakarta kemarin. 

Tenaga honorer kategori II merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN. Dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa tenaga honorer kategori II merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang yang bekerja di instansi pemerintah dan berusia paling rendah 19 tahun–46 tahun. 

Karena itu, Fahira meminta komitmen Menpan-RB Yuddy Chrisnandi untuk mengangkat mereka. Apalagi pemerintahan sebelumnya sudah berjanji menuntaskan para tenaga honorer menjadi PNS. Selain para tenaga honorer, lanjut Fahira, DPD juga meminta pengangkatan PNS dilakukan secara transparan. Sebab sering kali dalam penerimaan CPNS ada ketidak terbukaan sehingga rawan nepotisme. 

“Kami juga mendukung menteri untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS baik di daerah atau pusat,” ujar dia. Fahira mengusulkan agar pemerintah membuat formulasi mengenai jumlah PNS dan tenaga honorer yang ada. Dengan begitu, ada data yang jelas mengenai ketersediaan pegawai. 

Sementara itu, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan akan memberikan porsi lebih besar dalam penerimaan PNS ke daerah. Langkah itu selain sebagai pemerataan persebaran juga sebagai kebijakan pemihakan pemerintah. “Untuk Papua, memang kita beri porsi lebih dengan persentase 65% untuk daerah dan 35% di luar daerah,” ujarnya dalam rapat kemarin di Gedung DPD. 

Menurut dia, perlakuan khusus dan afirmasi yang diberikan tidak sama persentasenya pada semua daerah. Pemerintah telah memetakan daerah mana saja yang harus diberi kebijakan khusus. Dia berjanji program-program yang akan dilakukan selama masa jabatannya akan mewujudkan pemerintahan yang membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya.

Berita ini bersumber dari Koran Sindo