Banner728x90

Kamis, 02 Juli 2015

Pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015.  Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bernomor B/2163/M.PAN/06/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015. Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dengan benar, serta perencanaan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun.

Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. “Penundaan ini dilakukan seluruh instansi pemerintah mematuhi ketentuan aturan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Herman Suryatman, Kamis (02/07).

Selain itu, saat ini pemerintah tengah merampungkan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU tentang ASN,  dan karena alasan efisiensi anggaran. Dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS membutuhkan dana yang tidak sedikit,  untuk anggaran penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi.

Namun, kebijakan ini memiliki pengecualian untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki sekolah kedinasan, bagi pendaftaran mahasiswa lembaga kedinasan yang telah mendapat izin langsung dari Menteri PANRB. Selain itu, pendaftar juga harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Selanjutnya selama masa penundaan, Menteri PANRB mengimbau kepada K/L dan Pemerintah Daerah untuk fokus segera menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan untuk melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai yang terdiri dari enam prioritas pengisian data.

Keenam prioritas dimaksud meliputi kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang, jumlah kebutuhan seluruh tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan tinggi pendukung, jabatan fungsional tingkat ahli,  jabatan fungsional tingkat terampil, serta nomenklatur nama jabatan pelaksana. “Keseluruhan data tersebut wajib dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi dengan batas waktu hingga akhir bulan November 2015 mendatang,” imbuh Herman.

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian PANRB di www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KemenPAN-RB.

Minggu, 28 Juni 2015

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Prediksi Penerimaan CPNS Guru dan Tenaga Kesehatan Tetap Dibuka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meski belum mengetahui secara pasti mengenai kapan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2015 ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII, Pramono Widyo Utomo menyebutkan kemungkinan besar seleksi CPNS tahun ini akan dimulai pada Agustus mendatang. Hanya saja, untuk formasi dan instansi atau daerah mana saja yang akan melakukan tes CPNS, belum dapat diketahui.

Mengenai moratorium (penghentian sementara) seleksi CPNS yang sempat didengungkan oleh pemerintah pusat, dikatakan Pramono akan sulit dilakukan.

Apalagi untuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan, yang tidak boleh ada kata kekurangan pegawai untuk pelayanan dua profesi itu.

Jikapun moratorium benar dijalankan, bukan tidak mungkin pelayanan dari dua sektor tersebut akan menurun.

Berita ini bersumber dari Sriwijaya Post.

Kamis, 25 Juni 2015

Proses pengangkatan honorer kategori dua (K2), belum bisa dilaksanakan tanpa adanya regulasi.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa proses pengangkatan honorer kategori dua (K2), belum bisa dilaksanakan tanpa adanya regulasi. Posisi honorer K2 tetap masih berpatokan pada PP 56/2012.

Kabid Pengadaan SDM Aparatur Diah Faraz saat menerima anggota DPRD Timor Tengah Selatan di media center KemenPAN-RB, Jumat (26/6) mengatakan bahwa kalau merujuk PP 56/2012, honorer K2 sebenarnya sudah selesai. Tapi karena adanya desakan masyarakat serta anggota DPR RI, maka honorer K2 yang tidak lulus tes minta diangkat lagi. Namun, hingga saat ini regulasinya belum ada, sehingga tidak bisa direalisasikan.

Ditambahkan Kasubag Pelayanan Informasi Warsito, apakah K2 yang tidak lulus bisa diangkat atau tidak, belum bisa dipastikan sebelum ada payung hukumnya. Selain itu perlu ada persetujuan Kementerian Keuangan.

Diapun menyarankan agar seluruh anggota DPRD Timor Tengah Selatan  menginformasikan ke seluruh honorer K2 untuk bersabar dan jangan sampai tertipu oleh oknum yang mengaku bisa membantu mengangkat mereka menjadi CPNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Minggu, 21 Juni 2015

Penyelesaian honorer kategori satu (K1) hingga saat ini belum tuntas.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa penyelesaian honorer kategori satu (K1) hingga saat ini belum tuntas. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, honorer K1 otorisasi sebagian besar belum mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP).

Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Jumat (19/6) mengatakan bahwa permasalahan K1 belum selesai, masih banyak yang belum mendapatkan NIP-nya

Dia menyontohkan instansi pusat yang terbesar memiliki honorer K1 yaitu Kementerian Agama (Kemenag), masih 50 persen belum kantongi NIP. Lantaran masih diverifikasi oleh BKN. Jumlah K1 Kemenag sekitar 2.815 orang, semuanya sudah mendapatkankan formasi dan sudah diusulkan ke BKN. 50 persen sudah selesai, sedangkan sisanya masih diproses.

Adapun terkait dengan honorer K1 daerah, Tumpak mengungkapkan, sedang dalam tahap penyelesaian juga. Lambannya pengurusan berkas K1 otorisasi di daerah karena pejabat berwenang tidak berani memberikan persetujuan. Sebab, yang mengangkat bukan mereka tapi pejabat sebelumnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.




Jumat, 19 Juni 2015

Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menambah tunjangan guru honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menambah tunjangan guru honorer. Penambahan ini dimaksudkan agar hidup guru honorer lebih bermartabat.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, sebagai dirjen yang baru saja dilantik dia diminta khusus oleh Mendikbud Anies Baswedan untuk menaikkan tunjangan fungsional bagi guru honorer. Saat ini Kemendikbud mempunyai skema tunjangan fungsional per satu guru honorer Rp300.000 perbulan. 

Diketahui, tahun ini tunjangan Rp300.000 perbulan diberikan kepada 59.916 guru non PNS. Pranata menjelaskan, berapa nominal tambahan tunjangan dan darimana sumber dananya memang belum dapat dipastikan. 

Timnya sedang bekerja dan dalam satu atau dua bulan ke depan sudah akan dapat dipastikan formulanya.

Berita ini bersumber dari Sindonews

Kamis, 18 Juni 2015

Pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS bisa lebih cepat dari lima tahun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS  bisa lebih cepat dari lima tahun, mengingat jumlahnya yang hanya sekitar 439 ribu. Itupun belum dihitung berapa jumlah K2 asli, yang tentunya jumlahnya kurang dari angka tersebut.

Menurut Bambang Riyanto, anggota Panja Aparatur Komisi II DPR RI kepada JPNN, Kamis (18/6), pemerintah bisa memplotkan penyelesaian K2 sampai lima tahun. Tapi itu ada kata maksimalnya, sehingga bisa dipercepat, kurang dari lima tahun.

Dia menyarankan dalam proses pengangkatan honorer K2, pemerintah jangan melupakan ada K1 juga yang belum beres. Seperti nasib honorer K1 Kementerian Agama dan Kementerian PU masih tidak jelas.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Data Update Penetapan NIP per tanggal 17 Juni 2015

Sahabat pembaca Info Honorer, berikut ini data update penetapan NIP per tanggal 17 Juni 2015.



Sumber : Twitter BKN RI

Forum Honorer Indonesia menyatakan siap mengawal pembahasan Panja Aparatur Komisi II DPR RI dengan pemerintah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer Indonesia (FHI) menyatakann siap mengawal pembahasan Panja Aparatur Komisi II DPR RI dengan pemerintah hingga terbit payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes.

Meski sudah ada lampu hijau dari pemerintah, namun seluruh forum honorer termasuk FHI tidak akan berhenti berjuang.

Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi kepada JPNN, Kamis (18/6) mengatakan FHI memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada wakil rakyat di DPR dan DPD yang konsisten memperjuangkan peningkatan status dan kesejahteraan honorer. FHI akan terus mengawal hasil Panja sampai pemerintah mengeluarkan aturan yang menjadi payung hukum apakah itu, SE, PP, Kepres,Inpres, dan lain-lain

FHI memberikan apresiasi khusus kepada MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi yang dinilainya selalu terbuka menerima pengaduan dan aspirasi tenaga honorer. Meski belum ada payung hukumnya, kabar ini merupakan hadiah terindah bagi honorer di bulan Ramadhan.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 17 Juni 2015

Kebijakan pemerintah yang akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS secara bertahap tanpa tes tertulis disambut gembira ratusan ribu honorer.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kebijakan pemerintah yang akan mengangkat honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap tanpa tes tertulis disambut gembira ratusan ribu honorer. 

Mereka pun menyanjung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi karena mau mendengarkan masukan honorer K2.

Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi kepada JPNN, Selasa (16/6) mengatakan bahwa perjuangan panjang seluruh forum honorer dalam memperjuangkan tenaga honorer K2 akhirnya membawa hasil.

Bagi honorer K2, lanjutnya, keputusan menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 dengan seleksi administrasi sesuai dengan permohonan honorer yang disampaikan langsung maupun melalui wakil rakyat di DPR.

Hal senada disampai Ketua FHK2I Titi Purwaningsih. Menurut dia, meski belum dituangkan secara tertulis namun langkah pemerintah ini sangat diapresiasi seluruh honorer.

Baik FHI maupun FHK2I akan terus mengawal hasil Panja sampai pemerintah mengeluarkan aturan yang mempunyai payung hukum terkait pengangkatan honorer menjadi PNS.

Berita ini bersumber dari JPNN.