Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Menteri Asman : Usut Tuntas Penyebar Hoax Penerimaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi memperingatkan warga Negara Indonesia untuk waspada terhadap informasi hoax terkait penerimaan CPNS Tahun 2018. Hal ini menyusul ditemukannya surat bodong berisi informasi penerimaan tenaga honorer, terutama yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan hal itu saat membuka rapat konsultasi dan validasi kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian dan Lembaga, di Jakarta, Senin, (21/05). "Surat yang beredar di masyarakat melalui media sosial tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau hoax. kasus ini agar diusut tuntas agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.

Kepada masyarakat, Menteri menghimbau  untuk lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Saat ini tahapan  penerimaan CPNS masih dalam proses validasi data usulan formasi dari skementerian/lembaga serta pemda.ini aja masih kita rapatkan. " Masih kita Validasi, masa sudah keluar. Itu sama sekali tidak benar," tegasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Waspadai Hoax Penetapan E-formasi Pengangkatan CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 – 2019.

Penegasan itu dikatakan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja  menanggapi informasi yang beredar di media sosial belakangan ini. “Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat itu,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/05). 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan, informasi yang tidak jelas sumbernya tersebut merupakan berita bohong alias hoax. Untuk itu, Herman mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi.

Berita yang beredar di media sosial itu seolah-olah dikeluarkan Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat  serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk dan ditetapkan.

Tidak jelas apa maksud pembuat surat tersebut menyebarkan iberita bohong itu melalui media sosial, karena Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

Untuk itu, sekali lagi Herman menekankan agar masyarakat mengabaikan berita bohong tersebut, karena bukan mustahil ada upaya penipuan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan penipuan. “Itu semua berita bohong, dan abaikan saja. Kami akan selalu menginformasikan kebijakan CPNS melalui portal resmi, yakni : www.menpan.go.id,” ujarnya. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Butuh tujuh tahun angkat guru honorer jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, butuh waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu orang untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.

"Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang guru honorer, maka butuh waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer," kata Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Akbar Nasional di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Muhadjir, banyaknya guru honorer tersebut sebagai akibat dari adanya moratorium (penundaan) pengangkatan guru. Sehingga guru yang pensiun tidak dapat diganti dengan mengangkat guru baru.

"Karena adanya moratorium pengangkatan guru, maka guru yang pensiun tidak bisa diganti. Sebagai gantinya, kepala sekolah mengangkat guru honorer, sehingga sekarang menumpuk sampai sekitar 736 ribu," ujar Mendikbud Muhadjir.

Muhadjir menyadari guru honorer gajinya sangat kecil, karena yang menggaji mereka adalah kepala sekolah.

"Karena yang mengangkat mereka kepala sekolah, maka pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan gaji untuk guru honorer. Kalau kepala daerah mengeluarkan anggaran untuk gaji guru honorer, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, bupatinya bisa ditangkap KPK," tandasnya.

Dia berharap, mulai tahun ini secara bertahap guru honorer bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mudah-mudahan mulai tahun ini kita akan mengangkat guru secara bertahap. Karena anggaran pemerintah terbatas," ucapnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy tampil sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Akbar Nasional dengan tema Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi di Kabupaten Magetan dalam rangka Gebyar Hardiknas Kabupaten Magetan 2018. Seminar tersebut dihadiri ribuan guru PAUD, SD dan SMP.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Share:

Disdik Kota Bandung gelontorkan dana Rp 99 miliar untuk tenaga honorer di Bandung

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung akan memberikan honorarium tambahan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non Aparatur Sipil Negara (ASN). Disdik menyiapkan anggaran sebesar Rp 99 miliar untuk guru dan tenaga pendidik honorer baik di sekolah negeri maupun swasta di Kota Bandung.

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra, mengatakan pemberian honorarium tambahan ini merupakan perhatian Pemkot Bandung untuk para PTK non ASN. Jika sebelumnya hanya dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sekarang jumlahnya mencapai Rp 99 miliar.

"Sebelumnya para PTK non ASN ini hanya mendapat honor rata-rata Rp 300 ribu dari pemerintah dalam satu tahun. Namun untuk saat ini akan diberi tambahan honorarium setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap triwulan," ujar Cucu kepada wartawan di kantor Disdik, Jalan Ahmad Yani, Jumat (11/5).

Dia mengatakan, tambahan honorarium ini akan diberikan untuk PTK non ASN di jenjang PAUD/TK, SD dan SMP. Jumlah tambahan honorarium yang diberikan ini berbeda-beda, tergantung tingkatan sekolah.

Untuk PTK non ASN di Paud/TK formal diberikan honorarium tambahan sebesar Rp 820 ribu perbulan. Adapun jumlah penerimanya sebanyak 975 orang. Sementara untuk PAUD/TK non formal sebesar Rp 750 ribu perbulan dengan jumlah penerima 1.854 orang.

Sementara untuk guru SD diberikan honorarium tambahan sebesar Rp 820 ribu perbulan. Jumlah guru SD yang menerima sebanyak 3.550 orang. Untuk tenaga administrasi SD sebesar Rp 520 ribu perbulan. Jumlah penerima 
sebanyak 856 orang.

Untuk guru tingkat SMP diberikan honorarium tambahan sebesar Rp 1.250.000. Jumlah penerimanya sebanyak 1.740 orang. Sementara untuk tenaga administrasi SMP sebesar Rp 650 ribu perbulan. Jumlah penerima sebanyak 921 orang.

"Honorarium tambahan ini dihitung mulai dari Januari 2018 dan akan dibayarkan tiap triwulan dengan sistem transfer ke rekening penerima,"‎ ungkapnya.

Cucu mengungkapkan, tidak semua PTK non ASN bakal mendapatkan honorarium tambahan. Menurut Cucu sesuai dengan Kepwal diatur beberapa syarat yang berhak menerimanya di antaranya PTK yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sampai dengan Desember 2017.

"Dalam kepwal diatur kriteria siapa PTK non ASN yang berhak menerima. Pertama, mereka yang terdata di Dapodik sampai Desember 2017. Bisa jadi ada guru mengajar tapi tidak masuk data pokok pendidikan," ucapnya.

Syarat lainnya, lanjut Cucu yakni PTK non ASN belum mencapai batas usia pensiun. Selain itu, PTK non ASN yang berhak menerima tambahan honorarium ialah yang selama ini belum menerima tunjangan profesi guru (TPG). Bantuan ini juga diprioritaskan bagi PTK yang bertugas di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Honorarium tambahan ini juga hanya bagi PTK yang selama ini belum menerima tunjangan profesi guru. Jadi kalau ada yang sudah menerima berarti tidak diberikan tambahan honorarium," ungkapnya.

Rencananya, program pemberian tambahan honorariun bagi PTK non ASN ini akan diresmikan dalam puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kota Bandung, Sabtu (12/5) besok.

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Rekrutmen CPNS 2018, Kemendikbud Siapkan Formasi Khusus Guru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengaku, hampir semua daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru. Khususnya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, pada tahun ini Kemendikbud telah menyiapkan formasi khusus untuk penerimaan guru PNS.

Hanya saja, aku Mendikbud Muhadjir Effendy, saat konfirmasi Suara NTB usai membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) di Lapangan Bakti Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) Senin, 7 Mei 2018, Mendikbud belum bisa mengungkap berapa jumlah formasi guru PNS yang disiapkan.

Soal berapa yang akan dibuka, ujarnya, masih dilakukan pengkajian dan dianalisis kebutuhannya serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Sementara dalam hal ini, pemerintah pusat tidak mampu mengangkat tenaga guru dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Diakuinya, pemenuhan guru PNS menjadi fokus pihaknya. Mengingat, persoalan kekurangan guru PNS yang hampir terjadi di semua daerah. Tetapi pemenuhannya tentu akan dilakukan secara bertahap, mengingat, masih banyak persoalan lain yang juga mesti diselesaikan.

Menyinggung soal nasib guru honor, Efendy mengaku itu juga bagian dari perhatian pemerintah. Di mana pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat untuk bisa mengakomodir keberadaan guru honor tersebut. “Guru honor juga tetap kita perhatikan. Tapi bagaimana polanya, masih sedang dicarikan formulasi yang tepat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum, S.H.M.Pd., mengaku, secara umum untuk Loteng saat ini masih kekurangan sekitar 2.500 lebih guru. Terbanyak guru Sekolah Dasar (SD) ditambah guru SMP. Banyaknya kekurangan guru ini, ujarnya, salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS. Sementara setiap tahun ratusan guru di Loteng memasuki masa pensiun.

Untuk itu, satu-satunya harapan untuk bisa mengurangi kekurangan guru PNS adalah dengan mencabut moratorium penerimaan CPNS, khususnya lagi untuk guru PNS. “Harapan kita moratorium penerimaan PNS bisa segera dicabut,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan Kemendikbud segera menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia.

Sahabat pembaca Info Honorer sudah tahukah anda bahwa  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia.

Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, mengingat gaji guru honorer di banyak daerah masih jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota.

Menurutnya, harus ada upaya ekstra agar para guru honorer digaji di atas UMK.

“Sekaligus mengecek dan mengevaluasi guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Ia menambahkan, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dievaluasi karena sering dikeluhkan terlambat.

Padahal berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah maka 15 persen dari dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer.

Karena itu, pencairan dana BOS pun mestinya bisa tepat waktu.

Bamsoet juga meminta pemda lebih memperhatikan kesejahteraan guru.

“Terutama guru honorer, agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat,” ucapnya.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, pemerintah sebaiknya membuat regulasi turunan mengenai guru atau tenaga pengajar honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas,” cetusnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Saran Bamsoet soal Banyaknya Guru Honorer Digaji di Bawah UMK
Penulis: Rina Ayu Panca Rini

Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.