Info Honorer, Info CPNS 2017 Terbaru, CPNS2017, CPNSINFO, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2017.

Sabtu, Februari 25, 2017

KASN Harapkan Pemerintah Selesaikan Masalah Honorer


Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan aksi unjuk rasa di depan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuntutan pengangkatan menjadi ASN/PNS secara langsung tanpa seleksi, setelah pengabdiannya kepada negara selama bertahun-tahun menjadi tenaga honorer. Tuntutan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam Revisi UU ASN yang telah menjadi inisiatif DPR untuk dibahas dengan pemerintah beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, KASN berkomitmen mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan honorer agar mendapatkan kejelasan status dan perbaikan kesejahteraan. Demikian seperti diungkapkan oleh Komisioner KASN Tasdik Kinanto saat menerima 10 orang perwakilan FHK2I di ruang rapat KASN, Rabu, (22/02/2017).

"KASN mengharapkan permasalahan honorer dapat diselesaikan dengan tuntas dan konsisten, kami siap mengawal prosesnya dan mengawasi pelaksanaannya bila telah diputuskan oleh pemerintah (terkait kebijakan honorer)," tegas Tasdik Kinanto.

Dalam kesempatan itu, Tasdik Kinanto menjelaskan, kewenangan memutuskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS bukanlah milik KASN, melainkan Pemerintah. KASN, lanjut Tasdik, merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen yang mempunyai tugas utama melakukan pengawasan nilai dasar, kode etik dan netralitas ASN dalam berdemokrasi serta mengawasi efektivitas pelaksanaan sistem merit dalam birokrasi pemerintah, seperti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

“Revisi UU ASN merupakan ranah dari DPR dan pemerintah. Kami tinggal mengawasi implementasinya saja bila telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Tasdik.

Lebih jauh, KASN mengapresiasi kedatangan tenaga honorer dengan tuntutan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik melalui Revisi UU ASN. Namun demikian, KASN berpandangan penyelesaian tenaga honorer dapat dilakukan pemerintah lebih cepat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) dengan tetap mengacu pada UU ASN. “Menurut kami, cara yang paling efektif dan cepat untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dapat menerbitkan PP yang mengakomodir tenaga honorer,” jelas Tasdik

Sementara itu, Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan dalam orasinya, aksi turun ke jalan pada hari ini (22/02/2017) hanya diikuti oleh sedikit tenaga honorer yang berasal dari Jakarta. Aksi besar, kata Titi, akan dilaksanakan esok hari (23/02/2017) dengan jumlah peserta lebih banyak di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

“Demo hari ini memang tidak banyak yang turun. Namun, saya pastikan aksi 232 minimal 10.000 massa akan turun. Saya sudah menerima laporannya dari kawan-kawan daerah yang mulai bergerak ke Jakarta hari ini,” ungkap Titi sesaat sebelum diterima Komisioner KASN.

Titi memimpin unjuk rasa sekitar 300 tenaga honorer dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sehingga aksi penyampaian pendapat dapat berjalan tertib dan damai. “Kami akan menyampaikan tuntutan utama honorer K2 kepada ketua KASN, yaitu mendukung revisi UU Aparatur Sipil Negara, karena hanya dengan revisi, kami bisa diangkat menjadi PNS,” seru Titi dalam orasinya.

Berita ini bersumber dari KASN.
Share:

Kamis, Februari 23, 2017

Datangi KemenPAN RB, Ini Tuntutan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan pegawai honorer memadati Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Jakarta. Mereka ingin memperjuangkan nasibnya yang tak jelas, lantaran sudah puluhan tahun kerja tak juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, massa datang dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Papua. Mereka datang secara bertahap. Dari luar Jawa biasanya datang lebih dahulu karena turut aksi di hari sebelumnya. Sementara yang berasal dari Jawa biasanya baru datang hari ini.

"Total kira-kira plus minus 15 ribuan data semalam. Ke sini semua," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Kementerian PAN-RB Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Berbagai tuntutan bakal disampaikan kepada Kementerian PAN-RB. Di antaranya, penundaan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengkaji revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tentu saja di kala sedang revisi ASN dalam DPR RI, kenapa Menteri PAN-RB harus mengeluarkan PP. Padahal PP itu adalah merit sistem berbasis tes dan berbatas usia. Sedangkan direvisi ASN itu tidak berbatas usia dan diangkat PNS dan tidak tes lagi. Cukup verval, verifikasi dan validasi data. Kan bertentangan," keluh dia.

Itu juga berbenturan dengan kesepatan dengan DPR beberapa waktu lalu. Di mana, pemerintah berjanji tidak mengeluarkan regulasi sebelum UU itu direvisi.

"Kami minta Menteri PAN-RB ketika mengeluarkan PP tunggu revisi ini. Menteri PAN-RB mungkin lupa ketika 10 Oktober 2016 lalu ada kesepakatan RDP Komisi II, Menteri PAN-RB tidak melakukan pengangkatan PNS dari instansi manapun dan lembaga manapun sebelum revisi ASN ini selesai," ungkap dia.

Dia menuntut supaya pegawai honorer segera diangkat dengan PNS sebagaimana disebutkan dalam naskah akademisi UU yang bakal direvisi.

"Di naskah akademik revisi UU ASN yang sudah diparipurnakan pada 24 Januari 2017 ada beberap hal. Pertama honorer K2 dan 1 bisa diangkat PNS dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya tidak berbatas usia, usia seberapapun masuk K1 dan 2 dinaungi PP 56 bisa dijadikan PNS bukan PPPK," ujar dia.

Kemudian, pengangkatan PNS dilakukan tanpa memandang lembaga maupun instansi. Dia tak ingin pengangkatan ini dilakukan dengan seleksi.

"Kemudian tidak dilakukan tes, kami hanya dites. Hanya tes seleksi amdinistrasi tentang verval verifikasi dan validasi data dan itu pun sudah dilakukan zamannya Menteri Abubakar," ujar dia.

Titi mengatakan, dia dan para tenaga honorer lainnya akan terus berjuang supaya pemerintah mengabulkan tuntutan tersebut. Lantaran, perjuangan ini telah berlangsung cukup lama.

"Kami sudah berjuang 3 tahun berikan kami formula khusus berdasarkan perikemanusian dan keadilan. Jangan lihat semua tantangan, ini bisa dibuat manusia, dan DPR sudah membuat memproses UU, kan di atas segalanya. PP di bawah UU, herarki di bawah UU," jelas dia.

Sayang, sang Menteri PAN-RB Asman Abnur tak di tempat. Tapi, dia bilang tak akan pulang sebelum tuntutan ini dikabulkan.

"Tapi kenyataan Menteri PAn-RB nggak di tempat. Kami hari ini bersikukuh sebelum Menteri PAN-RB mendatangi kami, menerima kami, kami tidak akan pulang. Kami tahu tata aturan ini aturan orasi, berkumpul, berserikat," pungkas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Honorer K2: Kami akan Tetap Bertahan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan honorer kategori dua (K2) yang melakukan demo di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan tetap bertahan sampai ada keputusan. Mereka ingin MenPAN-RB Asman Abnur memberikan jawaban pasti soal status honorer K2.

"Kami akan tetap bertahan, kami tidak mau beranjak dari sini sebelum Pak MenPAN-RB kasih penjelasan tentang nasib kami," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih saat memberikan orasi di atas mobil komando, Kamis (23/2).

Dia menegaskan, ratusan ribu honorer K2 kecewa karena MenPAN-RB justru membuat PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal saat bersamaan DPR RI sudah sepakat merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuk honorer K2 menjadi PNS.

Honorer K2 mendesak, pemerintah memerhatikan nasib honorer K2 yang sudah mengabdi kepada negara dan mencerdaskan anak bangsa.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, Februari 21, 2017

39.090 Tenaga Kesehatan PTT yang Lulus Seleksi CAT Tidak Otomatis Lolos Menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memverifikasi Tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN pada tahun 2016 lalu dan telah  dinyatakan lulus seleksi. Verifikasi dilakukan berdasarkan ketentuan pengangkatan CPNS.

“Perlu kami sampaikan bahwa meskipun 39.090 sudah dinyatakan lulus seleksi CAT, namun ketika dalam proses verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat pengangkatan CPNS, misalnya dari syarat usia, BKN tidak akan menetapkan NIP CPNS-nya,” papar Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, dalam kegiatan Penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2017 yang berlangsung Selasa, (21/2/2017) di Balai Kartini, Jakarta. Tenaga kesehatan yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi dan Bidan tersebut, jelas Aris, selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi berkas sebelum ditetapkan NIP dan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya menjadi CPNS.

Tahapan verifikasi berkas bagi tenaga kesehatan PTT yang akan diangkat menjadi CPNS dengan TMT 1 Maret 2017 itu lanjut Aris akan dilakukan di seluruh Kantor Regional BKN. Untuk itu seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta segera berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN yang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Dalam acara yang sama, Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F. Moeloek menyatakan bahwa “Pengangkatan 39.090 tenaga kesehatan PTT ini menjadi solusi dalam menyelesaikan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, sekaligus berkaitan erat dengan Program Indonesia Sehat yang sedang kita galakkan. Tenaga kesehatan PTT yang diangkat akan ditempatkan di berbagai daerah terpencil di Indonesia guna memperkuat peran strategis Puskesmas”.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, Februari 17, 2017

Ketua umum FHK2I Titi Purwaningsih membuka kesempatan bagi honorer maupun tenaga nonPNS untuk sama-sama berjuang dalam aksi 222 dan 232.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih membuka kesempatan bagi honorer maupun tenaga nonPNS untuk sama-sama berjuang dalam aksi 222 dan 232.

Aksi ini bukan hanya untuk kepentingan FHK2I tapi seluruh honorer maupun tenaga nonPNS.

"Siapa pun yang mau bergabung dengan kami untuk menyuarakan hak menjadi PNS kepada pemerintah, kami persilakan. Perjuangan kami ini untuk seluruhnya, bukan hanya untuk FHK2I," kata Titi kepada JPNN, Jumat (17/2).

Sampai saat ini menurut Titi, ‎belum ada pemberitahuan dari forum lain yang akan bergabung. Namun, sikap antusias dari honorer K2 dari berbagai daerah sangat besar.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ratusan Tenaga Honorer Kabupaten Sumedang Tuntut semua tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi tahun 2013 lalu mendapat legalitas melalui Surat Keputusan (SK) Bupati

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan tenaga honorer yang didominasi  guru honorer se-Kabupaten Sumedang, berunjuk rasa di sekitar Alun-alun Sumedang, Jalan Prabu Geusan Ulun, Sumedang, Kamis, 16 Februari 2017.  Mereka menuntut semua tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi tahun 2013 lalu  mendapat legalitas melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati.

Mereka juga meminta Pemkab Sumedang meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, seperti halnya gaji dan tunjangan lainnya.  Pasalnya, gaji yang mereka terima selama ini sangat minim. Contohnya, gaji guru honorer hanya Rp 125.000 per bulan.  Gaji tersebut sangat jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab. Sumedang tahun ini Rp 2,4 juta.

“Janji pemerintah sebelumnya, kami akan dibuatkan SK Bupati supaya mendapatkan dana sertifikasi dan pengangkatan menjadi PNS. Akan tetapi, sampai sekarang janjinya  tidak terbukti. Makanya, semua tenaga honorer baik Kategori 2 (K2) maupun non K2 se-Kabupaten Sumedang, berkumpul di sini untuk menagih janji tersebut,” ujar salah seorang guru honorer yang mengajar Pendidikan Jasmani (Penjas) di SDN Citungku Kec. Rancakalong, Koswara Somantri (46) di Alun-alun Sumedang, Kamis, 16 Februari 2017.

Menurut dia,  SK Bupati itu satu-satunya jalan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS dan mendapat dana sertifikasi. Sebab, gaji Rp 125.000 per bulan sangat tidak layak untuk honor mengajar. Bahkan tak cukup untuk menghidupi keluarganya.  

“Saya menjadi guru honorer sudah 27 tahun. Selama itu pula, saya digaji Rp 125.000. Sampai kapan saya harus menerima gaji  sekecil itu yang jauh dari UMK Kab. Sumedang? Dibandingkan dengan gaji buruh pabrik saja, gaji kami sangat jauh di bawahnya. Kalau tidak sambil bisnis, saya tak bisa menghidupi keluarga,” tutur Koswara.

Ditemui di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Sumedang, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kab. Sumedang, Nanang Supriatna mengatakan, hasil audiensi dengan BKPSDM, Disdik dan Bagian Hukum Setda Kab. Sumedang,  draf SK Bupati tentang legalitas tenaga honorer sudah dibuat. Dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan, draf itu ditargetkan sudah berbentuk SK Bupati. 

“SK Bupati itu sebagai bentuk legalitas formal para tenaga honorer untuk proses rekruitmen CPNS dan mendapatkan dana sertifikasi. Dari hasil verifikasi sebelumnya, tenaga honorer di Kabupaten Sumedang yang belum  mendapatkan SK Bupati sekitar 2.700 orang,” ucapnya.  

Dikatakan, dengan SK Bupati semua tenaga honorer bisa hidup tentram. SK Bupati bisa menjadi jalan bagi para guru honorer untuk mendapatkan dana sertifikasi. Selain itu, para guru honorer bisa aman dari tindakan sewenang-sewenang kepala sekolah yang seenaknya memindahkan atau memecat para guru hononer.  “Kami akan terus memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer yang gajinya memang hanya Rp 125.000 per bulan,” ujar Nanang yang juga guru SMPN 2 Rancakalong.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, Unep Hidayat mengatakan, SK Bupati itu menjadi syarat bagi guru sukwan (sukarelawan) atau guru honorer untuk mendapatkan dana sertifikasi dari pemerintah pusat. Untuk nominal dana sertifikasi itu, tergantung masa kerja dan jenjang pendidikan. Yang pasti,  besaran dananya di atas UMK Kab. Sumedang.

“Memang, gaji sukwan yang diberikan oleh pemda tahun 2006 lalu hanya Rp 125.000.  Gaji sekecil itu, tidak sebanding dengan kinerja dan pengabdian mereka dalam mengajar. Apalagi sukwan yang mengajar di daerah pelosok perkampungan dan daerah terpencil. Kalau menyitir ungkapan dewan,   gaji sukwan itu dinilai tidak manusiawi. Kami tidak menampiknya karena kenyataannya memang sangat minim. Meski demikian, mereka rela menerimanya dengan harapan mereka bisa diangkat menjadi PNS dan mendapatkan dana sertifikasi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Disdik akan terus memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru sukwan melalui dana sertifikasi. Dana sertifikasi itu akan diberikan pemerintah pusat. Syaratnya, harus ada SK Bupati sebagai legalitas keberadaan para tenaga honorer, termasuk guru sukwan. 

Terlebih ketika para guru sukwan  mendapatkan dana sertifikasi, tidak akan membebani APBD Kab. Sumedang. Sebab, gaji mereka sudah terbantu sebesar 15% dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Pemberian dana sertifikasi bagi para guru honorer sudah dilakukan oleh Kabupaten Subang, Majalengka dan Bandung.

“Pembuatan SK Bupati bagi para sukwan itu, sudah dikomunikasikan langsung dengan Pak Bupati Eka Setiawan. Kami akan membantu memperjuangkan kesejahteraan para guru sukwan ini,” tutur Unep.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Selasa, Februari 14, 2017

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto berkomitmen memperjuangkan kejelasan nasib 1.800 guru honorer SD dan SMP di kota Makassar.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto berkomitmen memperjuangkan kejelasan nasib 1.800 guru honorer SD dan SMP di kota Makassar.

"Guru honorer kita segera nikmati insentif dan sertifikasi," kata Danny saat bersilaturahmi bersama 1.800 guru honorer, Senin (13/2/2017) kemarin.

Menurutnya, besaran insentif yang akan diterima oleh setiap guru honorer disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kota. Sumbernya berasal dari dana program pendidikan gratis yang selama ini disetorkan pemerintah kota ke pemerintah provinsi.

"Tahun ini, program pendidikan gratis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi bergulir," kata Kepala Dinas Pendidikan Makassar Ismunandar.

Dana itu akan dialihkan ke insentif bagi guru honorer SD dan SMP yang jumlahnya sekitar Rp 20 Miliar per tahun. Pengusulannya akan dilakukan Wali Kota Danny pada perubahan anggaran tahun ini.

Jika usulan itu diterima oleh DPRD Kota Makassar, maka tahun ini, 1.800 guru honorer Makassar dapat menikmati insentif yang dibayarkan setiap bulannya.

Sementara itu, hak mendapatkan sertifikasi bagi 1.800 guru honorer juga diperjuangkan oleh Wali Kota Danny. Selama ini, guru honorer hanya mengantongi SK Kepala Sekolah, salah satu syarat mendapatkan sertifikasi adalah memiliki SK Wali Kota.

"Tahun ini akan kita terbitkan SK Wali Kota bagi guru honorer," kata Wali Kota Danny.

Proses penerbitan SK Wali Kota diawali dengan koordinasi lintas sektoral antara Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Anggaran sertifikasi bagi guru honorer bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Syarat lainnya untuk mendapatkan sertifikasi adalah masa pengabdian minimal empat tahun.

"Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Olehnya itu, pemerintah harus memperjuangkan kejelasan nasib bagi 1.800 guru honorer kita. Hak guru honorer harus terpenuhi," kata Danny.

Lebih lanjut dirinya mengingatkan komitmen pemerintah kota memperjuangkan nasib guru honorer haruslah dibarengi dengan komitmen guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Makassar dua kali tambah baik.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.com
Share:

Senin, Februari 13, 2017

Pemerintah Kabupaten Berau, membuat kebijakan dengan melakukan pembentukan tim penerimaan honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, membuat kebijakan dengan melakukan pembentukan tim penerimaan honorer. Tim ini, yang akan mempertimbangkan serta mengevaluasi kebutuhan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dikatakan Bupati Muharram, pembentukan tim tersebit dilakukan, berdasarkan evaluasi terhadap jumlah honorer di Berau.

Menurut dia, setiap tahunnya terjadi penambahan, sehingga menjadi beban bagi keuangan daerah, otomatis alokasi anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar. Pemkab, sebut Muharram, setiap tahun rata-rata harus mengeluarkan Rp 100 miliar untuk honorer.

Dengan dibentuknya tim penerimaan, akan menjadi pintu satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian honorer.

“Dalam tim akan ada bupati, wakil bupati dan sekda. Jadi kita bisa tahu kalau ada penerimaan honorer, apakah memang diperlukan atau tidak. Kalau memang tidak memungkinkan maka tidak usah diangkat,” tegasnya.

Sementara untuk Peraturan Daerah (Perbup) tentang Pengangkatan honorer yang selama ini menjadi dasar SKPD untuk menerima. Muharram mengatakan, pemerintah bersama dengan DPRD akan membahas kembali aturan tersebut, bahkan ada kemungkinan dicabut.

Menurutnya, aturan ini lah yang membuat pengangkatan honorer menjadi tidak terpantau. “Jadi kedepan akan kita buat satu pintu saja, disesuaikan dengan beban kerja masing-masing SKPD. Tidak akan lagi ada kepala SKPD yang suka-suka hati mengangkat hanya karena hubungan kedekatan saja,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP), Abdul Rifai pun mengakui bahwa jumlah honorer yang ada di seluruh SKPD sekitar 2.000 orang. Pengangkatan yang dilakukan SKPD tidak pernah sebelumnya diketahui BKPP. Padahal pihaknya sudah berulang kali menyampaikan surat pemberitahuan agar memberikan laporan tersebut. Sehingga, BKPP bisa mendata secara pasti apakah PTT yang diangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Rifai juga mengatakan, Perbup yang dikeluarkan tersebut awalnya untuk menutupi kekurangan pegawai di SKPD. Namun, karena tidak terpantau membuat jumlanya membludak.

“Kalau dibilang kurang, yah pasti lah, apalagi setiap tahun pasti ada pegawai yang pensiun. Tentu menutupinya dengan mengangkat PTT. Tapi kedepan akan ada regulasi untuk memantau PTT yang diangkat,” katanya.

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor