Info Honorer, Info CPNS 2016 Terbaru, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2016.

Sabtu, Desember 03, 2016

RUU ASN disetujui menjadi inisiatif DPR

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyetujui adanya Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Seluruh fraksi di DPR sepakat RUU tentang ASN ini menjadi inisiatif DPR dan segera dilakukan pembahasan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang ASN Arif Wibowo mengatakan, pihaknya telah melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan atas konsepsi RUU ini. Setidaknya ada 15 poin pokok yang masuk dalam revisi UU tentang ASN. "Revisi UU ini telah dibahas secara intensif ditingkat Panja," kata Arif, Kamis (1/12).

Adapun beberapa poin krusial tersebut ialah penambahan substansi dalam pasal 56 terkait dengan penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kreteria kreteria dari masing-masing jabatan.

Selain itu ada pula penambahan substansi dalam pasal 87 ayat 5 terkait dengan pensiun dini PNS secara massal hanya dapat dilakukan oleh pemerintah setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan didasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.

Poin lain ialah penghapusan substansi pasal 99 terkait dengan larangan untuk mengangkat Pengadaan Pegawai Pemerintrah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara otomatis menjadi PNS. Penambahan substansi 105 ayat 5, pemberhentian PPPK secara masal hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah berkonsoltasi dengan DPR berdasar evaluasi dan perencanaan pegawai.

Pasal 135 A terkait jangka waktu pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS yang dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun setelah UU ini diundangkan.

Dalam ketentuan itu diatur pula tentang pelarangan pemerintah untuk tidak lagi melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo mengatakan, setelah RUU tentang ASN ini disetujui tahap selanjutnya adalah di Paripurnakan. "Setelah itu sebelum pembahasan menunggu Surat Presiden (Surpres)," kata Firman.

Firman optimis, bila kedua belah pihak baik pemerintah maupun DPR konsisten untuk menyelesaikan revisi beleid ini, tahun depan dapat terselesaikan.

Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dengan revisi ASN ini maka kepastian bagi PPPK maupun pekerja kontrak dapat dipastikan. "Mereka juga akan mendapatkan hak-haknya seperti lima program jaminan sosial," kata Rieke.

Berita ini bersumber dari Kontan.co.id.
Share:

Kamis, Desember 01, 2016

Masa penantian panjang honorer K2 untuk bisa diangkat menjadi CPNS, tinggal beberapa langkah lagi berhasil.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa masa penantian panjang honorer kategori dua (K2) untuk bisa diangkat menjadi CPNS, tinggal beberapa langkah lagi berhasil.

Menyusul dengan kesepakatan‎ 10 Fraksi di Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Baleg DPR, yang salah satunya menyetujui honorer K2 dan non kategori diangkat menjadi CPNS.

"Alhamdulillah perjuangan kami tidak sia-sia. Doa kami terkabul, kami bisa mengicip status PNS mulai tahun depan," kata Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN usai mengikuti rapat Panja Revisi UU ASN di Baleg DPR RI, Senayan, Kamis (1/12).

‎Meskipun nantinya tidak hanya honorer K2 yang diangkat PNS, FHK2I tidak mempermasalahkannya.

Sebab, pegawai kontrak, pegawai tetap non PNS, dan lainnya juga selama ini sudah mengabdi kepada negara.

"Kami tidak mempersoalkannya, kami berjuang bersama-sama kok," ujarnya.

Ditambahkan Ketum Forum Bidan PTT Indonesia Mariani, dalam revisi UU ASN, tidak hanya satu dua kelompok s‎aja yang terwakili. Namun, seluruh forum yang berjuang bersama-sama.

"Kami ada 12 forum yang tergabung. Insya Allah kami semua ter-cover di dalam revisi UU ASN karena 12 forum inilah yang paling intens berkomunikasi dengan Panja Revisi UU ASN," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Panja Revisi UU ASN sepakat menyetujui perubahan beberapa pasal dalam UU tersebut untuk kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna pekan depan.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sepakat menyetujui perubahan beberapa pasal dalam UU tersebut untuk kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna pekan depan.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo, 10 fraksi seluruhnya menyetujui revisi UU ASN dibawa ke paripurna.

Revisi mengakomodir pengangkatan honorer kategori dua (K2) dan non kategori, menjadi CPNS.

Ketua Panja Revisi UU ASN Arief Wibowo menegaskan, pengangkatan tenaga honorer‎, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pns, dan tenaga kontrak menjadi PNS‎ akan dilakukan mulai 2017.

"Pengangkatannya dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak revisi UU ASN ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi honorer maupun tenaga kontrak yang diangkat karena semua sudah ter-cover," tandas Arief yang disambut sukacita honorer K2 dan non kategori yang ikut menyaksikan rapat panja di Senayan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, November 26, 2016

Honorer mendapat secercah harapan baru melalui perubahan terbatas terhadap UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Polemik pegawai honorer dan pegawai tidak tetap yang telah berlangsung bertahun-tahun kini mendapat secercah harapan melalui perubahan terbatas terhadap UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagaimana peluangnya?

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu (23/11/2016) pagi yang mengagendakan penjelasan dan tanggapan pengusul perubahan UU No 5 Tahun 2014 tetang ASN berlangsung meriah. Pasalnya, puluhan orang dari tenaga honorer dan pegawai tidak tetap memenuhi tempat duduk di balkon, Baleg DPR RI.

Sejumlah rencana perubahan terbatas yang terkait langsung dengan pengangkatan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak memang secara tegas dirumuskan dalam rencana perubahan UU ASN ini agar diangkat menjadi PNS.

Seperti dalam rumusan Pasal 13A ayat (2), pengusul perubahan UU ASN yakni politisi PDI Perjuangan Rike Diah Pitaloka mengatakan dalam rumusan tersebut disebutkan "Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada verifikasi dan validasi kelengkapan syarat administrasi".

Rike menyebutkan ketentuan tersebut harus diperjelas serta dilengkapi pengaturan di antaranya agar pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kotrak pada saat UU diundangkan telah secara terus menerus bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung.

"Pengangkatan PNS dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama atau yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik seperti pada pendidikan, kesehatan, penelitian, penyuluh pertanian pada bidang yang sama secara terus menerus tanpa ada batasan usia," ucap Rieke.

Pengaturan lainnya, Rieke juga menyebutkan perlu diatur lebih detil lagi dalam hal pengangkatan PNS dilakukan dnegan memeprtimbangkan masa kerja, gaji, dan tunjangan yang selama ini diperoleh dengan ketentuan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai tidak boleh berkurang dan lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

"Pengangkatan PNS dilakukan secara bertahap dan harus selesai dilakukan paling lambat tiga tahun sejak diundangkannya UU ini," cetus Rieke yang disambut tepuk tangan dari kalangan pegawai honorer dari atas balkon ruang sidang. Rieke juga menggarisbawah agar peraturan pelaksana UU ini ditargetkan selesai paling lama enam bulan sejak UU ini diundangkan.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo mengatakan perubahan UU ASN ini merupakan dasar hukum sekaligus bentuk kehadiran pemerintah serta memberikan kepastian hukum kepada pegawai honorer. "UU ASN ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada seperti alasan PP belum turun dan sebagainya. Saya mengusulkan revisi UU ASN ini harus disahkan menjadi insiatif DPR pada masa sidang ini," cetus Firman.

Dia juga menyebutkan pengangkatan pegawai honorer harus dilakukan di tingkat pusat. Ia beralasan, dengan pengangatan di tingkat pusat untuk menghindari praktik pungutan liar yang dilakukan di tingkat daerah. "Jadi di dalam UU harus diperintahkan diangkat di tingkat pusat lalu dilimpahkan ke daerah," tegas politisi Partai Golkar ini.

Persoalan pegawai honorer ini telah muncul sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Sudah ada formulasi penyelesaian PP No 56 tahun 2012 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Namun, awal 2016 lalu, tenaga honorer Kategori-2 menuntut pengangkatan sebagai CPNS kepada pemerintah. Terlebih saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi meneken Piagam, Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang isinya tentang perekrutan CPNS bagi tenaga pengajar dan pendidik yang berkeadilan.

Berita ini bersumber dari inilahcom.
Share:

Kamis, November 24, 2016

DPR Targetkan Revisi UU ASN Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Rabu, November 23, 2016

4 Usulan Aturan Pengangkatan PNS dalam Revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pengusul revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Rieke Diah Pitaloka mengusulkan aturan pengangkatan PNS diubah. Pihaknya mengusulkan beberapa aturan yang perlu dimasukkan dalam revisi kali ini.

Usulan pertama yang diajukan, yaitu pegawai yang belum berstatus PNS dan mengabdi di instasi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung.

"Pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak pada saat UU ini diundangkan yang bekerja pada instasi pemerintah agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung," kata Rieke di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/11/2016).

Kedua, lanjut Rieke, pengangkatan PNS dilakukan‎ dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama atau bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayan publik.

"Seperti bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, penyuluh pertanian pada bidang yang sama secara terus menerus tanpa ada batasan usia," ujarnya.

Ketiga, Rieke mengusulkan agar pengangkatan PNS dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji dan tunjangan yang diperoleh, sehingga kualitas hidup ASN lebih baik.

"Dengan ketentuan kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai tidak boleh berkurang dan lebih buruk dibandingkan sebelumnya," kata Rieke menegaskan.

Keempat, revisi UU ASN mengamanatkan pengangkatan PNS dilakukan secara bertahap dan harus selesai dilakukan paling lambat 3 tahun semenjak revisi disahkan. "Serta peraturan turunan perundang undangan i‎ni selambat-lambatnya dibuat enam bulan sejak diundangkan," tutur Rieke.

Berita ini bersumber dari METROTVNEWS.COM.
Share:

Selasa, November 22, 2016

Tiga Opsi dari PGRI untuk Atasi Honorer Kategori Dua

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pengurus Besar (PB) PGRI memberikan tiga opsi penanganan honorer kategori dua (K2). Jumlah tenaga honorer secara nasional mencapai 800 ribu.

"Namun yang masuk data base K2 sebanyak 400 ribu," jelas Dian Mahsunah, Wakil Sekjen PB PGRI kepada SURYAMALANG.COM, di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Senin (21/11/2016).

Karena itu, tidak mungkin semuanya bisa diangkatkan sebagai CPNS. "Pertama, kami mengusulkan jika ada penerimaan formasi CPNS, K2 diprioritaskan terutama bagi yang sudah lama pengabdiannya," kata Dian.

Kedua, secara bertahap kepala daerah mengangkat mereka sebagai honorer daerah (honda). Dengan begitu, mereka bisa mengikuti sertifikasi karena sudah jadi guru tetap meski belum jadi PNS.

Namun setidaknya dari insentif sertifikasi bisa membantu mereka. "Yang ketiga yang sedang diperjuangkan adalah honor mereka ada nilai minimalnya," ungkap wanita berhijab ini.

Ini, lanjutnya, sedang berusaha diperjuangkan ke Kemendikbud. "Entah nanti akan keluar PP atau apa. Namun juga masih wacana. Sebab jika ada nilai minimal honor mereka, sekolah pasti juga keberatan," katanya.

Hal itu mungkin jadi pertimbangan tersendiri. Sebab kemampuan tiap sekolah-sekolah di daerah tidak sama untuk menggaji guru honorer. Ia merasa sedih karena ada guru honorer dibayar Rp 500 ribu yang masih kalah dengan buruh.

Sehingga untuk memperjuangkan minimal sama dengan UMK juga masih wacana. Misalkan UMK 2017 di Kota Malang Rp 2,2 juta. Pastinya, lanjutnya, sekolah juga berat.

"Makanya saya mengapresiasi guru non PNS Kota Malang mendapat bantuan Rp 450 ribu per bulan. Ini membantu mereka," kata Diah.

Sehingga bisa membantu kesejahteraan guru honorer. Namun kondisi di tiap daerah tidak sama kekuatan APBD-nya seperti Kota Malang.

Berita ini bersumber dari Surya Malang.
Share:

Rabu, November 16, 2016

Reses di Enrekang, Anggota DPR Ini Perjuangkan Status Honorer Jadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Status pegawai honorer yang rencananya akan ditingkatkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi bahasan Amran, anggota DPR RI saat reses di Kecamatan Baraka, Selasa (15/11/2016).

"Status honorer akan ditingkatkan menjadi CPNS. Dan ini kita perjuangkan di DPR RI yang sekarang tengah menjadi pembahasan. Doakan saja semua seperti yang kita harapkan," ujarnya di GOR Kaju Colo, Kelurahan Balla.

Ribuan honorer tercatat mengabdikan diri di berbagai instansi Pemkab Enrekang. Selain honorer, Amran juga membahas pentingnya petani di Enrekang mengatur jadwal tanam.

Demi menguasai pangsa pasar, kata dia, utamanya bawang merah di tingkat nasional. Jika jadwal tanam disamakan dengan Bima yang juga sebagai sentra bawang, maka Enrekang akan sulit bersaing.

Berita ini bersumber dari Rakyatku News.
Share:

Selasa, November 15, 2016

Revisi UU ASN Baru Mau Dibahas, Honorer Membengkak 1,2 Juta

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) baru mau dibahas dalam masa sidang.

Namun, jumlah honorer sudah membengkak. Ironisnya, bukan hanya honorer kategori dua (K2) dan tenaga kontrak (bidan PTT dan penyuluh) yang terdata, tapi muncul tenaga-tenaga lainnya.

"Ini memang luar biasa. Belum dimulai, tapi jumlah honorer dan tenaga lainnya membengkak sekitar 1,2 juta. Namun ,ini bisa dimaklumi, revisi UU ASN merupakan pintu masuk bagi honorer maupun tenaga kontrak untuk menjadi CPNS," ujar Bambang Riyanto, anggota Panja Revisi UU ASN DPR RI kepada JPNN, Selasa (15/11).

‎Politikus Gerindra ini mengaku kaget begitu mengetahui di lapangan ternyata tidak hanya honorer K2, bidan PTT, dan penyuluh.

Tenaga-tenaga lainnya sangat banyak dan dipekerjakan instansi pusat maupun daerah.

"Saya baru tahu ada guru impassing, guru penyetaraan, pegawai tetap nonPNS, dan istilah lainnya. Ini harus diinventarisir lebih lanjut agar revisi UU ASN tidak dirombak lagi dengan alasan ada tenaga yang tercecer," terangnya.

Bambang pun meminta honorer K2 bersabar dan memberikan waktu bagi Panja Revisi UU ASN menginventarisasi tenaga-tenaga lain yang bekerja di instansi pemerintah.

Sebab, tanpa adanya data itu, akan sulit bagi anggota panja melakukan revisi.

"Harapan kami revisi UU ASN cukup sekali saja, jangan sampai yang sudah ditetapkan dirombak lagi. Karena itu data akurat di lapangan sangat kami butuhkan," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, November 14, 2016

Kepastian DPR RI untuk merevisi UU ini diawal tahun 2017 dan tuntas pada maret 2016 memberikan kelegaan pada K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer Kategori 2 (K2) memang telah lama resah dengan tidak adanya pengangkatan 2 tahun terakhir, karena tidak lolos tes pada 2013.

Keberadaan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menuntaskan permasalahan pengangkatan ataupun moratorium PNS.

Draft RUU ini telah disusun DPR RI sejak tahun lalu dengan berbagai masukan dari honorer. Sehingga nantinya berdampak pada honorer.

Kepastian DPR RI untuk merevisi UU ini diawal tahun 2017 dan tuntas pada maret 2016 tentunya memberikan kelegaan pada K2.

Khususnya honorer di bidang pendidikan yang bekerja di SMA/SMK di Surabaya per November ini belum mendapatkan gaji utuh, melainkan hanya 1/3 gajinya dengan melakukan pinjaman koperasi.

Lantaran imbas dari Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pengalihan wewenang pengelolaan dari pemkot ke pemprov.

“Saya hanya digaji Rp 1 juta, itu juga pinjam koperasi untuk bulan November. Jadi kalau dengan revisi ASN saya bisa diangkat jadi tidak bingung gaji dari mana siapapun pengelola pendidikan,”ucap Setia Basuki (51), K2 Tata Usaha di SMAN 20 ketika ditemui di Kantor PGRI Jatim dalam konsolidasi honorer seJatim kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Minggu (13/11/2016).

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, pria yang 15 kali ikut tes PNS ini mengandalkan upah sebagai pengajar karate. Serta bekerja serabutan di lingkungan tempat tinggalnya.

Ketua Forum Honorer K2 (FHK2) Surabaya, Eko Mardiono mengungkapkan UU ASN merupakan payung hukum yang selama ini dipakai untuk pengangkatan honorer. Sehingga diperlukan revisi agar bisa mengatasi jumlah honorer yang mencapai 400.000.

“Revisi ini bukan pengubahan pasal, tetapi lebih pada tambahan. Tadi dari DPR RI sudah menyampaikan penambahannya terkait RUU ini,”terangnya.

Penambahan tersebut diantaranya penyelesaian tenaga honorer agar bisa diangkat secara tuntas. Kemudian tidak ada batasan usia dan diangkat bertahap sampai 2019. Jadi kami tidak mendesak 1 tahun tuntas, tetapi kami meminta 3 tahun,”ungkapnya.

Berita ini bersumber dari SURYA.
Share:

Sabtu, November 12, 2016

Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai dibahas DPR RI memberikan harapan baru bagi honorer kategori dua (K2).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai dibahas DPR RI memberikan harapan baru bagi honorer kategori dua (K2). 

Mereka optimistis, tahun depan akan diangkat CPNS.

"Kami menaruh harapan besar dengan revisi UU ASN. Hanya ini jalan satu-satunya bagi kami untuk menjadi CPNS. Mengharapkan diskresi presiden, hanya kesia-siaan. Sebab, pascademo honorer K2, diskresi presiden tidak juga diterbitkan," ungkap Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Sabtu (12/11).

Dengan revisi UU ASN, lanjutnya, akan ada celah bagi pemerintah dan DPR untuk membuat pintu masuk pengangkatan CPNS dari honorer K2. 

Ketua Panja Revisi UU ASN DPR RI Arief Wibowo menyatakan, UU ASN akan disahkan se‎kitar Februari-Maret 2017. Dengan UU ASN yang sudah direvisi, rekrutmen CPNS baik dari bidan desa PTT, guru garis depan, penyuluh, dan tenaga honorer K2 akan diatur. Persyaratannya pun akan dibuat agar yang diangkat adalah orang-orang layak. 

"Kami akan mengawal proses pembahasannya dan kami percaya DPR punya itikad baik memperjuangkan nasib honorer," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mendesak pemerintah agar mengangkat 100 persen seluruh tenaga honorer K2 dengan tanpa tes.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, menemui ratusan tenaga honorer K2 di DPRD Kabupaten Magelang, Kamis (10/11/2016) dan mendesak pemerintah agar mengangkat 100 persen seluruh tenaga honorer K2 dengan tanpa tes. 

"Kenyataan dilapangan, mereka sangat dibutuhkan tenaganya. Bahkan di lingkungan pendidikan, mereka justru menjadi idola banyak siswa. Saya bukannya tidak senang dengan PNS, namun kenyataannya banyak yang seperti itu,” ungkapnya saat menemui ratusan tenaga honorer K2 didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno dan Yogyo Susaptoyono.

Dia menjelaskan alasan pengangkatan menjadi PNS tanpa tes guna mengantisipasi adanya orang 'titipan' dari para pejabat daerah. Padahal, tenaga honorer K2) tidak memiliki jaringan dan akses. "Dari segi ekonomi, mereka juga tidak kuat. Jadi kami tidak ingin mereka dijadikan objek politik,” tegasnya.

Ketua Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Pusat, Andi Nurdiansyah yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, permasalahan pegawai honorer K2 telah menjadi bahan pembicaraan di tingkat DPR RI dan pemerintah. 

Berita ini bersumber dari krjogja.com.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor