Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Jumat, 23 Juni 2017

Agar Mudik Jadi Lebih Cantik

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa kata mudik jika merujuk pada wikipedia adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halaman. Sementara menurut KBBI mudik berasal dari kata 'udik' yang diartikan sebagai sungai yang sebelah atas (arah dekat sumber), (daerah) di hulu sungai.

Dari akar kata 'udik' inilah KBBI mendefinisikan mudik menjadi (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai,pedalaman) atu lebih luasnya dimaknai pulang ke kampung halaman.

Kegiatan mudik di Indonesia identik dengan sebuah tradisi yang terjadi menjelang hari raya keagamaan seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Mudik sendiri memiliki berbagai makna bagi yang menjalankannya, salah satunya untuk merajut tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabat.

Tidak sedikit perantau yang melakukan mudik jelang hari raya. Tak jarang kala musim mudik tiba sejumlah ruas jalan mengalami kepadatan dan kemacetan yang terindarkan lagi.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena para pemudik banyak yang menggunakan kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil. Hebatnya, para pemudik rela bermacet- macetan demi sampai dan bertemu dengan keluarga tercinta.

Ramainya arus mudik tidak hanya terjadi pada masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi, namun turut terjadi pada sejumlah transportasi umum seperti kereta api, bus, pesawat terbang, kapal laut dan lain sebagainya.Tak ayal banyak pemudik yang memilih memesan tiket sejak jauh jauh hari, untuk menghindari kehabisan tiket. 

Salah satu yang menarik, belakangan banyak pemudik memilih menggunakan sepeda motor. Alasannya, selain hemat dan praktis, banyak juga karena alasan tidak kebagian tiket angkutan umum.

Mengutip sejumlah pemberitaan media masa, Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota, I Nengah Adi menyampaikan jumlah pemudik sepeda motor mencapai 87 ribu pengendara melintas di jalur Kalimalang pada H-3 lebaran.

Jumlah tersebut merupakan puncak arus mudik, karena pada hari berikutnya, jumlah pemudik yang melalui jalan tersebut tidak sebanyak hari sebelumnya.

Melihat permasalahan yang terjadi, pemerintah melakukan sejumlah upaya agar arus mudik tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya dengan memberikan cuti bersama yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2017.

Melalui keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017, jumlah cuti bersama pda hari raya Idul Fitri sebanyak 5 hari, yaitu 23, 27, 28, 29, dan 30 juni 2017.

Dengan banyaknya cuti hari raya Idul Fitri yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan masyarakat pun mendapat banyak pilihan untuk melaksanakan mudik. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan mudik pada waktu yang sama dan kepadatan jalan akibat volume kendaraan menumpuk.

Selain dari itu, pemerintah menawarkan solusi pemudik agar tidak menggunakan sepeda motor, tetapi dengan menggunakan bus yang disediakan pihak pemerintah serta swasta secara gratis.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan kelonggaran bagi para peagwai di lingkungannya untuk memanfaatkan bus jemputan untuk mudik. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban para staf di lingkungan Kementerian PARNB dan tentunya untuk memberi kenyamanan selama kegiatan mudik lebaran.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan bus kantor tidaklah menggunakan anggaran pemerintah. Perihal pengisian bahan bakar dan lainnya akan dibebankan kepada para pegawai tersebut, ujarnya beberapa waktu silam.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat memperbaiki kualitas mudik untuk saat ini dan kedepan. Harapannya, niat untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya bisa kembali bekerja pada hari yang telah ditentukan. Agar bisa mudik dengan si cantik, mudiknya juga harus lebih cantik.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

ASN Senang Dengan Adanya Cuti Bersama Lebaran

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memberikan lima hari cuti bersama Idul Fitri kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu pada tanggal 23, 27 sampai 30 Juni 2017. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden No 18 tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017 tentang cuti bersama bagi pegawai negeri sipil. Cuti bersama lebaran dengan total durasi 10 hari ini bila digabungkan dengan Hari Raya Idul Fitri serta hari Sabtu dan Minggu, memberikan kesempatan kepada para PNS untuk bersilaturahim dengan keluarga.

Sementara itu, Muhammad Ilham salah satu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Konstitusi menyambut baik penambahan cuti bersama Lebaran kali ini. Ilham berharap, pada libur yang lebih panjang ini, tidak lagi ada kemacetan panjang di Brexit seperti pada tahun 2016.

"Saya senang mudik kali ini lebih awal karena ada cuti bersama yang cukup panjang sehingga saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti tahun lalu di Brexit,"ujarnya.

Sama dengan Muhammad Ilham, Andriansyah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertanian mengatakan sangat senang dengan adanya cuti bersama ini. Karena menurutnya dengan cuti bersama ini dirinya dapat berkumpul dan bersilahturahmi dengan keluarga lebih panjang.

"Menurut saya walaupun tidak diizinkan untuk mengambil cuti tambahan, panjangnya cuti bersama ini sudah cukup bagi saya untuk bersilaturahmi dengan keluarga, "tambahnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kamis, 22 Juni 2017

9 Tips Mudik Aman dan Nyaman dengan Mobil bersama Keluarga

Sahabat pembaca Info guru, tahukah anda bahwa sudah menjadi tradisi yang sebagian orang Jakarta lakukan saat Lebaran tiba. Mudik juga identik dengan bermacet ria, namun justru itu “seni”nya. Semacet apapun perjalanan, tetap membuat mudik paling dinanti setiap tahun.

Agar pulang kampung terasa lebih nyaman, perhatikan ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Nah, berikut tips mudik dengan mobil yang perlu kamu tahu:

1. Periksa Kondisi Mobil
Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengecek kondisi mobil. Umumnya, seminggu sebelum Lebaran, sudah banyak orang yang mengecek mobilnya ke bengkel. Periksa bagian mobil pada mesin, rem, oli, roda, dan air bag sebelum berangkat.

2. Tidak Melebihi Kapasitas
Agar nyaman dan selamat, hindari mengangkut penumpang dan barang melebih kapasitas kendaraan. Jika kelebihan beban, maka keselamatan penumpang yang menjadi taruhan. Hal ini juga berlaku pada barang bawaan.

3. Bawa Uang Tunai yang Cukup
Selama perjalanan mudik, kita tidak akan tahu apakah akan bertemu ATM atau tidak di sepanjang jalan. Sebab itu, siapakan uang tunai, karena tidak semua toko menyediakan mesin debit dan kartu kredit. Sebelum jalan, lakukan perhitungan kasar pengeluaran yang akan kita habiskan selama di perjalanan. Hitung dari pengeluaran besar hingga kecil termasuk biaya makan, parkir, tol, tolet, dan lain sebagainya.

4. Bawa Makanan & Minuman Cukup
Membawa makanan dan minuman cukup selama perjalanan juga penting. Sebab, kita belum tentu menemukan minimart, sehingga disarankan untuk menyiapkan makanan ringan hingga makanan agak berat seperti roti.

5. Aplikasi GPS/Peta Mudik
GPS di smartphone kita juga penting untuk mengecek kemacetan hingga jalan alternatif lainnya. Namun, GPS menyedot baterai lebih cepat, sebaiknya sediakan juga powerbank agar handphone kita tetap menyala. Bawa juga peta jalur mudik yang banyak disediakan untuk mengecek info jalur mudik hingga rest area.

6. Istirahat Sebentar Jika Lelah
Perjalanan yang jauh dan macet sudah pasti akan membuat kita kelelahan menyetir, maka jangan memaksakan. Istirahat sejenak di rest area atau pom bensin terdekat. Kita bisa kembali menyetir jika tubuh sudah lebih segar. Mengantuk dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain juga.

7. Menyiapkan Perkakas & P3K
Pastikan juga tidak ketinggalan membawa perkakas & kotak P3k. Barang ini cukup penting untuk keselamatan perjalanan mobil dan juga kesehatan seluruh diri sendiri dan seluruh penumpang.

8. Jika Membawa Balita 
Agar si kecil nyaman selama di perjalanan, maka bawalah perlengkapan seperti bantal dan selimut. Malam hari biasanya akan cukup dingin, jadi hangatkan tubuhnya dengan selimut.

Berita ini bersumber dari Liputan6.


Share:

Rabu, 21 Juni 2017

Persiapan Pergantian Tahun Pelajaran 2017/2018

Yth. Bapak/Ibu
  1. Kepala LPMP
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota
  3. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
  4. Operator Dapodik SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
di seluruh Indonesia


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada saat ini kita memasuki akhir Tahun Pelajaran 2016/2017 dan menjelang memasuki Tahun Pelajaran Baru 2017/2018 pada bulan Juli 2017 nanti. Pergantian tahun pelajaran adalah momen besar bagi sekolah dimana sekolah telah meluluskan dan mengantarkan anak didiknya untuk menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Sejalan dengan itu juga terjadi proses kenaikan tingkat pada para siswa dan telah juga melakukan proses penerimaan siswa baru. Sebuah pekerjaan besar yang akan terus berulang setiap tahunnya.

Semua proses periodikal yang dilaksanakan tersebut juga harus diikuti dengan melakukan proses dan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik, oleh karenanya pergantian tahun ajaran baru juga merupakan momen penting bagi pendataan Dapodik. Secara teknis akan dilakukan beberapa proses transaksi dalam rangka pemutakhiran data pada tahun pelajaran yang baru. Untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para Operator Dapodik sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Aplikasi Dapodik Versi 2017c Sampai Dengan Tanggal 30 Juni 2017
Operator Dapodik agar segera menyelesaikan input data nilai Rapor dan melakukan sinkronisasi sebelum tanggal 30 Juni 2017 pukul 23.59 WIB. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 3623/D.D1/TU/2017 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengisian Nilai Rapor di Dapodik bahwa tenggat waktu pengisian nilai rapor dilanjutkan hingga tanggal 30 Juni 2017.
2. Server Dapodikdasmen akan OFF Mulai Tanggal 30 Juni 2017
Sehubungan akan dilakukannya maintenance rutin pada Server Dapodikdasmen, maka server akan down mulai tanggal 30 Juni 2017 pukul 00.00 WIB. Sekolah TIDAK DIIZINKAN melakukan sinkronisasi.
3. Proses Kelulusan dan Input Data Siswa Baru dilakukan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017.d
Pada saat ini tengah dilakukan pengujian Aplikasi Dapodikdasmen versi 2017.d  yang dipersiapkan untuk pemutakhiran data di Tahun Pelajaran 2017/2018. Maka proses periodical berupa proses meluluskan siswa tahun pelajaran 2016/2017, proses kenaikan kelas, dan proses memasukkan data siswa baru tahun pelaran 2017/2018 dilakukan setelah versi baru ini dirilis.
4. Tunggu Pengumuman Resmi Rilis Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017.d
Aplikasi Dapodikdasmen versi 2017.d  akan dirilis secara resmi di awal tahun pelajaran 2017/2018 dan akan diumumkan secara resmi pada laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id . Rilisnya versi baru ini sekaligus menandai mulai beroperasinya server Dapodikdasmen secara normal dan proses sinkronisasi dengan menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017.d dapat dilakukan.
5. Gunakan Formulir F-PD untuk mendukung PPDB.  Aplikasi Dapodikdasmen telah menyediakan Formulir F-PD untuk menjaring data awal Peserta Didik. Formulir F-PD merupakan instrumen pendataan untuk mengefektifkan proses penjaringan data awal dan proses input data pada Aplikasi Dapodik.

Akhirnya, kami segenap Keluarga Besar Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, khususnya Tim Dapodikdasmen mengucapkan Selamat Idul Fitri 1438 H. Teriring ucapan: “Taqobalallahu Minnaa wa Minkum, Minal ‘Aidin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Batin, ” Demikian informasi kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita ini bersumber dari DAPODIKDASMEN.
Share:

Lowongan CPNS untuk Hakim, Petugas Lapas dan Imigrasi Tunggu Pengumuman Resmi dari Website menpan.go.id

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa pemerintah tahun ini akan membuka lowongan CPNS untuk tiga bidang khusus, yakni hakim, petugas lapas, dan petugas imigrasi. Sementara untuk PNS dengan kualifikasi umum seperti petugas administrasi, moratorium CPNS masih diberlakukan.

"Formasi yang akan dibuka itu, yang sudah keluar izin prinsipnya, calon hakim, intansinya MA. Kemudian petugas lapas dan imigrasi untuk kementerian hukum dan ham. Itu pun sama sudah dikeluarkan izin persetujuan prinsi formasinya," ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Herman mengatakan, izin prinsip dari tiga bidang khusus tersebut telah diterbitkan oleh Menpan RB, Asman Abnur. Setelah itu proses teknis dari pelaksanaan seleksi CPNS akan segera dimulai secepatnya.

"Diperkirakan ketiga itu dimulai Juli ini, tapi tunggu saja pengumuman resminya dari instansi yang bersangkutan, termasuk dari Menpan.go.id nanti kita akan publish," kata Herman.

Lebih lanjut Herman mengimbau agar masyarakat tidak mempercayai informasi yang disebarkan dari berbagai pihak yang tidak resmi. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mengakses informasi resmi dari pemerintah. 

"Yang jelas jangan percaya terhadap portal yang bukan official. Jadi kalau ingin tahu jadwal pengenaan CPNS dan sebagainya silahkan update di Menpan.go.id atau di portal instansi yang bersangkutan, atau di BKN.go.id, di luar itu abaikan saja," kata Herman.

"Karena kalau ada indikasi penipuan, yang menyampaikan seolah-olah ada pengadaan CPNS, kemudian ada yang menawari ujung-ujungnya meminta sesuatu materi akan membantu mengangkat jadi CPNS, tapi minta sejumlah uang, itu patut diduga penipuan. Kalau yang resmi tidak dipungut biaya sama sekali," imbaunya.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Masyarakat Diminta Waspadai Hoax Pendaftaran CPNS

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa rumor mengenai rencana pengadaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terulang. Kabar bohong tersebut dimuat oleh sejumlah media online yang memberitakan bahwa pendaftaran CPNS telah dibuka pada bulan Juli hingga Agustus. Bahkan, tanpa menyebutkan sumber resmi, media itu mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pendaftaran. “Pendaftaran CPNS telah dibuka pada tanggal 25 Juli-28 Agustus 2017, Segera Daftar” demikian judul yang hoax yang termuat di salah satu portal dimaksud.

Lebih dari itu, disertakan juga tautan untuk mengunduh formulir pendaftaran CPNS 2017 beserta surat edaran pendaftaran dan hal lain untuk meyakinkan masyarakat percaya. Namun setelah dicoba mengunduh formulir dan surat edaran yang dimaksud, ternyata tidak bisa diunduh alias link palsu.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kabar yang beredar di berbagai portal, karena kabar tersebut bisa sangat menyesatkan.

Dikatakan, kabar seperti itu bukan sekali dua kali beredar, tapi sudah sering. “Kami mengingatkan agar masyarakat selalu waspada dan mencermati kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Ini bisa menyesatkan masyarakat,” ujar Herman ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/06).

Herman menegaskan bahwa, hingga saat ini pemerintah hanya menerima CPNS dari formasi khusus, karena Pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berencana melakukan pengadaan CPNS untuk calon hakim, petugas Lapas dan Imigrasi. Namun informasi detail mengenai rekruitmen CPNS dimaksud, sampai kini belum diumumkan. “Nanti kalau waktunya sudah tiba, pasti kami umumkan secara resmi melalui website Kementerian PANRB,” ujarnya.

Ditambahkan, hingga saat ini penerimaan CPNS jalur umum belum dibuka. Untuk itu, Herman kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoax yang tidak jelas asal-usulnya. “Masyarakat bisa memantau melalui website resmi kami www.menpan.go.id,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 20 Juni 2017

Mendikbud: Permen Sekolah 5 Hari Tidak Mungkin Dibatalkan

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah tetap berjalan meskipun peraturan presiden yang memperkuatnya belum terbit hingga bulan Juli nanti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan Permendikbud yang sempat menimbulkan keresahan tersebut tidak mungkin dibatalkan, karena merupakan salah satu program ungggulan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di bidang pendidikan.

"Peraturan Presiden dibuat untuk memperkuat payung hukum dan ini membuat harmoni antara madrasah dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (P2K)," kata Muhadjir kepada wartawan ditemui usai menerima perwakilan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di Kompleks Kemendikbud, Jakarta, Selasa (20/6).

Kebijakan waktu sekolah lima hari dan delapan jam yang digelontorkan Kemendikbud dinilai hanya cocok untuk sekolah yang ada di perkotaan dan tidak cocok di pedesaan mengingat sarana dan prasarana yang belum setara.

Namun, Muhadjir menampik jika kebijakan yang dibuat pemerintah hanya memikirkan sekolah-sekolah di kota karena melibatkan seluruh pemerintah provinsi termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Bisa diminta datanya ke Direktorat Jenderal Dikdasmen sekolah mana saja yang menjadi pilot project untuk menemukan ciri khas masing-masing," ujar Muhadjir.

Sementara Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik berkah terselubung dari kesalahpahaman yang timbul akibat Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu.

Menurutnya, polemik tersebut justru mempertemukan titik terang antara sekolah yang sudah melaksanakan lima hari waktu sekolah dan delapan jam pelajaran, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

"Saya meminta kita semua untuk duduk bersama dan kemudian peraturan jangan dari satu sisi, tetapi harus mengakomodasi semua sekolah termasuk sekolah olahraga, musik, dan lainnya," kata Uni.

Terkait penerapan waktu sekolah yang diwacanakan Kemendikbud, Uni menilai semestinya hal itu harus dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan masing-masing sekolah dan juga pemerintah daerah.

Sebelum pelaksanaannya, kata Uni, Kemendikbud harus melibatkan penyelenggara pendidikan untuk memilah dan memilih apa saja yang dapat diaplikasikan langsung dan tidak.

"Kita serahkan kepada daerah kesiapan masing-masing dan jangan sampai ada lembaga yang dirugikan seperti sekolah agama, olahraga atau musik," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Inilah.
Share:

Mendikbud: Arahan Presiden, Aturan Sekolah 8 Jam Sehari Ditata Ulang

Sahabat pembaca Info guru, sudah tahukah anda bahwa Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang rencananya menerapkan sekolah delapan jam sehari dalam lima hari menuai kritikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

"Arahan Presiden, peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Permendikbud akan diperkuat menjadi Perpres. Kemendikbud akan menjadi leading sector dalam penyusunannya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6/2017).

Muhadjir mengatakan itu di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017 usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Sementara itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Muhadjir menjelaskan, penerbitan Perpres tentang PPK akan melibatkan kementerian dan lembaga (K/L) terkait, serta ormas-ormas Islam seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Isi perpres bisa jadi akan berbeda dari Permendikbud yang ada saat ini, melihat perkembangan dalam pembahasan. Diharapkan penerbitan Perpres ini dapat mengatur mekanisme PPK secara lebih komprehensif dan dapat menghadirkan harmoni di masyarakat. 

Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Mulia Girsang mengungkapkan izin prakarsa tentang Perpres akan segera disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Ini arahan dari Presiden. Saya kira prosedurnya akan berbeda dengan yang umum. Tim dari Biro Hukum dan Organisasi serta Staf Ahli bidang Regulasi sedang menyusun dokumennya. Besok kita sampaikan ke Setneg," ujar Chatarina. 

Ditambahkannya, permendikbud tentang hari sekolah masih berlaku sampai dicabutnya peraturan baru. Terkait pembahasan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sedang berjalan, menurutnya, akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang sedang disusun. 

"Tentu kita akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam setiap penyusunan drafnya. Uji publik juga akan kita lakukan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat," jelas Chatarina. 

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan amanat nawacita yang bertujuan untuk menyiapkan generasi emas 2045. Lima nilai karakter utama yang menjadi target penguatan yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Setidaknya terdapat 8.000 sekolah yang telah mendapatkan pelatihan penerapan praktik baik PPK dari Kemendikbud sejak 2016. 

Penerapan PPK diharapkan mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Pengoptimalan beraneka sumber-sumber belajar menjadi salah satu pokok penting penerapan PPK. Siswa tidak harus belajar di dalam kelas, namun dapat belajar di luar kelas maupun di luar sekolah. 

Berita ini bersumber dari DETIK.
Share:

Senin, 19 Juni 2017

Respons Aspirasi Masyarakat, Presiden Jokowi Tata Ulang Regulasi Soal Lima Hari Sekolah

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menata ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur tentang kegiatan belajar mengajar lima hari.

“Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula Peraturan Menteri (Permen), mungkin akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres),” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin usai diterima Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/6) siang.
Penataan ulang terhadap aturan kegiatan belajar mengajar lima hari itu, lanjut Ma’ruf, nantinya akan melibatkan sejumlah menteri terkait dan juga masyarakat, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat dituangkan dalam aturan yang akan dibuat itu.

Dalam penataan itu, menurut Ketua Umum MUI, akan melibatkan selain menteri-menteri terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendukbud), Menteri Agama (Menag), mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Juga akan melibatkan nanti ormas-ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain,” sambung Ma’ruf.

Adapun persoalan yang dibahas dalam aturan tersebut diharapkan tidak lagi hanya mengatur waktu atau lamanya pembelajaran saja, tapi juga secara menyeluruh.

“Diharapkan bahwa peraturan itu menyeluruh, komprehensif dan bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat,” ungkap K.H. Ma’ruf Amin.

Karakter Pelajar

Menurut Ketua Umum MUI KH.Ma’ruf Amin, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penguatan karakter para pelajar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme.

“Mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah (LHS) tetapi mungkin yaitu pendidikan penguatan karakter,” ucap Ma’ruf Amin.

Ma’ruf berharap peraturan tersebut akan segera diselesaikan sehingga keharmonisan di masyarakat kembali tercipta.

“Mudah-mudahan tidak terlalu lama Perpres ini akan bisa dihasilkan dan suasana akan menjadi harmoni, tenang, dan tidak ada masalah lagi,” ujar Ma’ruf Amin.

Untuk diketahui, K.H. Ma’ruf Amin siang ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Merdeka, Jakarta. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

BKN akan Verifikasi Berkas Guru Garis Depan yang Lulus Seleksi Kompetensi Dasar

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa sejumlah 6.296 Guru Garis Depan (GGD) di 14 provinsi dan 93 kabupaten yang berasal dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, pada acara penyerahan penetapan kebutuhan formasi dan hasil SKD GGD kepada Kepala Daerah yang berlangsung pada Jumat, 16 Juni 2017 di Jakarta menyampaikan bahwa penetapan GGD ini merupakan wujud hadirnya Nawacita untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Untuk proses administratif GGD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap berkas yang sudah tersedia. Proses verval dilakukan untuk memastikan pemenuhan kualifikasi pengangkatan menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak memenuhi kualifikasi pengangkatan menjadi CPNS, meskipun telah lulus SKD, GGD yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS.

Lebih detilnya, alur pengangkatan GGD menjadi CPNS adalah sebagai berikut: (1) Gubernur dan Bupati mengumumkan GGD yang dinyatakan lulus SKD; (2) BKN melakukan verval terhadap berkas GGD yang lulus SKD; (3) Terhadap GGD yang lolos verval, BKN akan memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menerbitkan Persetujuan Teknis Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan menjadi CPNS. Tanggal penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS adalah 1 Agustus 2017; dan (4) Gubernur dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan CPNS.

Pada kesempatan penyerahan penetapan ini, Kepala BKN mengingatkan Gubernur dan Bupati penerima hasil GGD agar segera mengumumkan hasil seleksi di daerahnya. Proses pengangkatan CPNS tidak dipungut biaya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Bupati Penajam Pastikan Honorer Dapat THR

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memastikan tenaga harian lepas atau honorer di lingkungan pemerintah kabupaten mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). "Kami pastikan THR tenaga harian lepas (THL) atau honorer dibagikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah," kata Yusran Aspar ketika ditemui di Penajam, Senin (19/6).

Pemberian tunjangan hari raya bagi non-pegawai negeri sipil atau non-aparatur sipil negara itu dimaksudkan agar para tenaga honorer dapat merayakan lebaran. "Kami menginginkan para tenaga harian lepas juga bisa merayakan lebaran seperti PNS atau ASN," ujar Yusran Aspar.

Bupati menegaskan, dalam kondisi keuangan semakin sulit saat ini, perlu berbagi dengan sesama yang merayakan Lebaran Idul Fitri. "THL juga memiliki beban pekerjaan yang cukup banyak dan mempunyai peran penting dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Yusran Aspar. "Saya menginginkan THR bagi para tenaga non-ASN atau non-PNS itu dibayarkan sebelum memasuki masa libur lebaran."

Yusran menjelaskan, anggaran THR tenaga honorer atau THL tersebut akan diambil dari sejumlah pos anggaran di masing-masing SKPD. "Jika anggaran yang disisihkan itu masih kurang untuk membayar THR honorer, bisa diambil dari insentif masing-masing kepala dinas," katanya.

Bupati Penajam Paser Utara menginstruksikan sebanyak 3.182 tenaga honorer atau THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tunjangan hari raya. Menurut informasi masing-masing tenaga honorer akan mendapatkan THR Rp 1.000.000 sebagai tambahan gaji untuk keperluan merayakan lebaran.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Sebelum Diangkat, Guru Wajib Mengajar 10 Tahun di Daerah Terpencil

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS) ke depan semakin penuh tantangan. Sesuai regulasi baru, PP 19/2017 tentang Guru, guru yang diangkat pemerintah pusat atau daerah harus bersedia ditempatkan di daerah yang ditetapkan pemerintah. Termasuk di daerah terpencil. Jangka waktu tugasnya mencapai 10 tahun!

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, sebelumnya tidak ada klausul kesediaan ditempatkan di daerah khusus. Akibatnya, muncul banyak kasus sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Meskipun ada pengisian tenaga pendidik, dalam tempo singkat sang guru minta dimutasi ke kota.

”Semangat aturan ini, kami ingin pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar, Red) bisa maju dengan adanya guru profesional,” jelasnya.

Pranata mengatakan, kelompok pertama yang merasakan aturan baru kesediaan ditempatkan di daerah khusus selama 10 tahun itu adalah 6.296 CPNS guru garis depan (GGD). Saat ditetapkan sebagai CPNS, mereka harus menandatangani kesediaan tidak mengajukan pindah ke kota selama 10 tahun ke depan.

Pranata mengatakan, ketentuan 10 tahun itu bersifat minimal. Artinya, guru tersebut boleh saja sampai pensiun berada di daerah khusus. Dia berharap kepala daerah selaku pemilik guru PNS tidak sering-sering menunjuk guru untuk dijadikan tenaga administrasi atau struktural, misalnya lurah atau pejabat di dinas-dinas.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, PNS memang memiliki hak untuk mengajukan pindah lokasi kerja. Misalnya dari daerah pedalaman ke perkotaan. Namun, dia mengingatkan, adakalanya pemerintah membuka lowongan PNS baru untuk mengisi kekurangan pegawai di daerah khusus.

”Jadi, sebenarnya saat mendaftar sudah memiliki komitmen untuk bekerja di daerah khusus,” jelasnya. Bukan sebaliknya, melamar PNS untuk daerah khusus hanya sebagai batu loncatan. Beberapa tahun setelah diangkat, yang bersangkutan mengajukan mutasi untuk pindah kerja. ”Misalnya orang Jawa lolos PNS di Papua, kemudian mengajukan mutasi untuk balik ke Jawa lagi,” ucap dia.

Jika cara-cara seperti itu masih terjadi, ketimpangan kuantitas maupun kualitas PNS bakal terus terjadi. Bima mengakui, sejatinya jumlah PNS, antara lain guru, berlebih. Namun, jumlah guru terasa kurang karena sebarannya tidak merata. 

Berita ini bersumber dari Jawapos.
Share:

Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan kebijakan sekolah lima hari

Sahabat pembaca Info Guru, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Presiden Joko Widodo merespons baik adanya protes terhadap kebijakan sekolah lima hari yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Sebab, kata Kiai Ma'ruf, terbitnya kebijakan tersebut mendapatkan reaksi yang luas dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pemerhati pendidikan.

"Karena itu Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu, dan juga akan meningkatkan regulasinya, dari semula Permen akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres)," ujar Kiai Ma'ruf usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (19/6).

Rai 'Aam PBNU ini menyebutkan, penyusunan Perpres tidak hanya akan melibatkan jajaran menteri Kabinet Kerja, tapi juga mendengar masukan MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.

"Aturan (Perpres) itu juga akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah (Madin), tidak hanya dilindungi tapi juga dikuatkan," ujar Kiai Ma'ruf yang saat itu didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Pihaknya berharap penguatan Madin mampu menangkal berkembangnya paham radikalisme. Di sisi lain, Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi juga mengganti istilah, bukan lima hari sekolah.

"Mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah, tetapi mungkin pendidikan penguatan karakter. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Perpresnya akan bisa dihasilkan," tambah dia.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog