Info Honorer K2 2019, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera memberi solusi jangka pendek untuk menyelesaikan para pegawai honorer kategori 2 (K2). Ini penting untuk menghargai pengabdian yang panjang para honorer K2 tersebut sebelum UU ASN sendiri rampung direvisi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari tidak merinci lebih lanjut solusi apa yang diharapkan dari pemerintah untuk menyelesaikan para pegawai honorer K2 itu. menurutnya, solusi ini penting agar masalah honorer K2 tidak terus menumpuk tanpa penyelesaian. Pemerintah bisa saja memberi solusi berupa insentif bagi honorer K2 sebelum UU ASN direvisi.

“Kata kuncinya adalah bagaimana memberi penghargaan pada pengabdian. Sementara merevisi UU ASN butuh waktu. Sambil berjalan, Pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek supaya tidak semakin panjang jumlah honorer. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian agar tak menambah penderitaan para honorer K2,” kilah Taufik saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Legislator F-Nasdem DPR RI ini memastikan, Parlemen sendiri punya semangat yang tinggi menyelesaikan persolan pelik K2 ini. Namun, dari pihak Pemerintah belum terlihat solusi yang konkret untuk mengurai masalah K2. Cerita sedih para tenaga honorek K2 harus diakhiri.

Berita ini bersumber dari DPR RI.
Share:

Ribuan Guru PPPK Menanti Gaji

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meski sudah lolos dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak awal 2019, sebanyak 1.198 guru Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum dapat menikmati gajinya sebagai PPPK.

"PPPK sudah sejak awal tahun ikut tes, tapi sampai sekarang belum ada gajinya. Sampai sekarang gajinya masih (tetap) honor," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor Dadang Suntana di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12).

Ia mengaku sempat menanyakan penyebabnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, ternyata pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK. "Artinya, gajinya disetarakan dengan apa belum tahu. Padahal, sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK," kata Dadang.

Kini, sebanyak 1.198 guru berstatus PPPK terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang menganggap honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.

"Ada yang Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru. Makanya mereka bertahan," tuturnya.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan membenarkan belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari Kemenpan-RB. Atas alasan itulah, biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020. "Kami belum atur karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020)," kata Iwan.

Pada Februari 2019, Pemkab Bogor mendapatkan kuota sebanyak 2.209 PPPK dari Kemenpan-RB. Kuota tersebut terbagi atas 2.122 tenaga pengajar, 37 tenaga kesehatan, dan 50 penyuluh pertanian.

Sejak awal diwacanakan, program ini membuat Pemkab Bogor waswas. Pasalnya, gaji para pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu dibebankan kepada pemerintah daerah alias menggunakan APBD masing-masing daerah. Jika dihitung, Pemkab Bogor harus mengeluarkan biaya Rp 66 miliar dalam setahun untuk membayar PPPK yang disebut-sebut gajinya setara dengan PNS golongan III-A.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji golongan III-A dengan masa kerja nol tahun memiliki gaji Rp 2.456.700.

Jika diasumsikan, Pemkab Bogor membutuhkan Rp 5,5 miliar untuk menggaji 2.209 PPPK dalam sebulan. Artinya, Pemkab Bogor perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66 miliar dalam setahun khusus untuk menggaji PPPK.

Berita ini bersumber dari Republika Online.
Share:

Baleg Berupaya Selesaikan Permasalahan Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menilai seluruh pegawai honorer Pemerintah Indonesia harus mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan konstitusi. Untuk itu, DPR RI melalui Baleg akan mengupayakan langkah tepat agar permasalahan menyangkut pegawai honorer yang selalu terjadi selama belasan tahun itu cepat terselesaikan.

“Konstitusi kita mengatakan semua warga negara layak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang baik dan adil, menurut Pasal 28 Ayat I juga menuliskan hak untuk hidup, jaminan dan kepastian hukum. Maka akan berupaya maksimal,” papar Ali Taher saat RDPU dengan Pegawai Honorer Forpamdal dan FKBPPPN Wilayah Timur di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini mengapresiasi sikap pegawai honorer yang terus semangat bekerja untuk Indonesia, walaupun belum mendapatkan hak-hak yang layak. “Kami mengapresiasi yang tinggi kepada teman-teman semuanya yang sudah semangat mengawal dan memberikan yang terbaik untuk negara,” papar Ali Taher.

Diketahui para pekerja honorer Pemerintah wilayah timur, Forpamdal dan FKBPPN sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun dan masih belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendapatkan upah yang jauh dari layak. “Kita bukan hanya sekedar janji, tetapi akan kita tindaklanjuti secara transparan,” komitmen Ali Taher.

Berita ini bersumber dari DPR RI.
Share:

Guru honorer lulus PPPK pertanyakan kejelasan nasibnya

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih terus mempertanyakan kejelasan nasibnya karena hingga kini belum ada titik terang terkait status mereka setelah hampir 9 bulan dinyatakan lulus.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih ketika dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres tentang jabatan PPPK.

“Pemerintah segera keluarkan perpres untuk menyelesaikan PPPK tahap 1 yang dinyatakan lulus. Ini sudah sudah hampir 9 bulan yang sudah lulus PPPK dibiarkan begitu saja tanpa ada proses tindak lanjut dengan alasan belum ada aturan pendukung,” jelas Titi.

Menurut Titi, hal tersebut sangat meresahkan bagi para pegawai honorer yang selama ini sudah giat bekerja namun tetap saja belum ada kepastian. “Kami sudah mengadu ke Menpan, BKN, KSP, hingga DPR RI alasanya ya masih menunggu aturan,” ujarnya.

Bahkan Komisi II DPR RI pun sempat mengangkat isu terkait PPPK yang tak kunjung ada solusi namun jawaban dari pemerintah tetap serupa yakni masih perlu aturan pendukung.

Untuk itu, Titi mengemukakan, sampai saat ini tak ada pilihan lain bagi para pegawai honorer untuk menunggu dalam ketidakpastian tersebut.

Namun ia berharap segera ada kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap para pegawai honorer terutama bagi yang telah lulus PPPK sekaligus mendorong hal ini menjadi prioritas yang lebih.

“Saat ini keadaan kami masih sama, digaji Rp150.000 perbulan. Dan dibayarkan tiap 3 bulan sekali Rp450.000,” katanya. Pada Februari 2019, pemerintah membuka lowongan PPPK tahap I sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2. Sayangnya, sekitar 25 ribuan tidak lulus tes karena nilainya di bawah passing grade.

Namun, hingga saat ini, nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus tes PPPK belum jelas dengan alasan terkendala dana dan belum terbitnya Perpres tentang jabatan PPPK.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana membuka kegiatan audiensi dan sosialisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan stakeholder lingkungan Dinas Pendidikan, di gedung Yudha Karya Selasa (5/11).

Dalam kesempatan tersebut, wabup menegaskan perubahan besar harus diawali di dunia pendidikan. Khususnya dalam membentuk karakter pribadi manusia supaya memiliki keilmuan dan terlatih segala keahlian serta keterampilannya.

Menurutnya, permasalahan yang sedang dihadapi di dunia pendidikan adalah kekurangan tenaga pendidik yang belum mendapatkan kelayakan (ASN). Maka Apkasi akan berusaha menjadikan tenaga honorer guru mendapat prioritas supaya menjadi ASN .
Selain memajukan dunia pendidikan, Kabupaten Majalengka juga sedang berusaha membuat program untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
“Untuk bisa menjadikan dan memajukan kehidupan yang mandiri, kami akan berusaha membuka balai pelatihan kerja sebagai upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan,” tutur wabup.

Sementara staf ahli Apkasi Hj Imatul Hasanah MP menjelaskan, kegiatan Apkasi lebih dititikberatkan dalam dunia pendidikan agar masyarakat Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Untuk meningkatkan SDM, Apkasi menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder dari pusat sampai daerah. Apkasi menjadi salah satu lembaga mitra pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna membantu memajukan Indonesia dari berbagai bidang.

“Dalam melakukan pembangunan SDM kita juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, karena tenaga pendidik di Indonesia ini masih banyak yang belum menjadi ASN. Ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon
Share:

Buka 5 Ribu Pegawai Non-PNS , Pemda DIY Hentikan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemda DIY akan segera memberhentikan ribuan tenaga honorer. Sebagai gantinya awal tahun akan membuka kesempatan bagi 5 ribu pegawai sebagai Pegawai non-PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Agus Supriyanto menjelaskan, pihaknya menyelesaikan kontak tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY. Dengan demikian mulai Desember sesuai kontrak tidak ada lagi perpanjangan. "Setelah Desember kita akan rekrut pegawai non PNS, mereka yang saat ini honorer bisa mendaftarkan diri," terangnya kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (6/11/2019).

Dijelaskannya, untuk rekruitmen tenaga non-PNS ini, dilakukan awal tahun 2020. Pemda akan membuka lowongan 5 ribu tenaga non-PNS. "Namun tidak ada lagi honorer seperti saat ini, semua kita tarik melalui BKD," katanya.

Dilanjutkannya dengan penerimaan pegawai non-PNS, maka tidak ada lagi upaya reruimen tenaga di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai konsekuensi, baik gaji dan hak-haknya dinaikkan. "Gaji disesuaikan dengan jenjang pendidikan kemudian ada hak cuti," beber Agus.

Saat ini, di lingkungan Pemda DIY terdapat lebih dari 4 ribu tenaga honorer atau tenang harian lepas. Mereka harus mengikuti tes ulang jika masih ingin bekerja di lingkungan Pemprov DIY. Namun demikian bagi yang tidak lolos tes untuk rekruitmen pegawai non-PNS maka mereka tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews Jateng DIY
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog