Info Honorer, Info CPNS 2017 Terbaru, CPNS2017, CPNSINFO, Info PPPK, Info Bidan PTT, Info ASN, Info Guru Honorer, Info GTT PTT, Info THL-TBPP 2017.

Senin, Januari 16, 2017

Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar meminta regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Makassar mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengangkatan guru swasta menjadi PNS.

Mereka meminta regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi. 

Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan,‎ belum ada aturan yang mengatur guru honorer swasta menjadi PNS.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP 48/2005, dan PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 48/2005 masih sebatas mengatur tentang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. ‎

"Perlu diketahui yang disebut tenaga honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Bahkan saat ini pemerintah dengan tegas melarang pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintahan, baik pusat dan daerah. Mengingat PP 56/2012 yang sudah berakhir dan belum diatur kembali dalam ketentuan yang baru," kata Ridwan, Senin (16/1).

Untuk kesejahteraan guru swasta, lanjutnya, pemerintah sejak dulu sudah menetapkan kebijakan in passing dan sertifikasi guru.

Itu tidak hanya diikuti guru PNS tapi juga disediakan bagi guru di sekolah-sekolah swasta.

"Program kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru-guru yang bekerja di sekolah swasta. Jadi tidak ada perbedaan hak antara guru berstatus PNS dan nonPNS," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Share:

Minggu, Januari 15, 2017

Soal Pengkatan K1 dan K2 yang Terbentur dengan Revisi UU ASN, Arteria Dahlan: Pemerintah Daerah Jangan Disalahkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa menanggapi soal pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2 yang terbentur dengan Revisi UU ASN, Anggota DPR RI, Arteria Dahlan sepakat Komisi II merevisinya.

"Jadi begini, pertama saya dalam posisi menyepakati revisi yang sebagian. Kenapa begitu saya menolak revisi UU ASN diberlakukan kepada honorer K1 dan K2 harus ada perlakuan khusus. Artinya diluar daripada revisi ini," ujarnya kepada wartawan parlemen, Jumat (13/1/2017) di Gedung DPR/MPR Senayan.

Yang kedua kata dia, untuk honorer non K1 dan K2 boleh melalui revisi ini. "Kita juga ingin mencermati bagaimana pelaksanaan nantinya. Dalam pelaksanaannya, harusnya terukur, jadi kalau yang sedikit saja tidak selesai apalagi menggabungkan yang belum terverifikasi. Jujur kita belum tahu jumlahnya berapa, kita juga belum tahu besarannya kalau mereka diakomodir seperti apa," paparnya.

"Dengan demikian saya meminta kepada teman-teman khususnya di Komisi II, untuk memikirkan kembali termasuk juga merivisi revisi yang sudah disampaikan kemarin," timpalnya.

Untuk Penyelesaiannya sendiri paparnya, hanya masih sebatas pada K1 dan K2. "Setelah itu, baru kemudian penyelesaian pada non K ini. Kasihan Menpan nanti. Kasihan pak Jokowi. Kalau ini dikerjakan bagus ya pasti bagus," tukasnya.

Sejak disahkan PP 48/2005 dan ada beberapa tenaga honorer yang sudah diangkat Gubernur dan Bupati/Walikota katanya, tidak perlu disalahkan.

"Iya to, Pemerintah Daerah tidak boleh disalahkan, karena mereka brupaya melakukan penyelamatan," ujarnya.

Penyelamtan yang dimaksud katanya lagi, ada dalam dua aspek, yakni penyelamatan kemanusiaan, dimana tenaga-tenaga mereka yang harus dihargai. "Kenapa pemerintah tidak sanggup untuk mengakomodir itu. Jadi jangan salahkah pemerintah daerah yang mengangkat mereka," tegasnya.

Arteria Dahlan juga menambahkan, aspek kedua adalah kebutuhan. "Kita sangat banyak kekurangan tenaga pelayanan publik. Bayangkan kalau itu dilarang, siapa yang mau melayani publik. Jadi pemerintah juga harus bisa melihat secara komprehensif bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daeah itu sudah tepat dan benar," ujarnya.

Lalu bagaimana penyelesaiannya?. "Kita ingin sampaikan tidak ada masalah revisi ini, tapi jangan dikaitkan penyelesian K1 dan K2 ini dengan revisi. Masalahnya K1 dan k2 tersandra dengan mengikuti revisi UU. Padahal K1 dan K2 terverifikasi. Udah ada anggarannya dan berapa kali tes. Itu pake uang negara dan itu valid semua," terangnya.

"Kalau ada yang sudah diverifikasi dan dilakukan diverifikasi lagi, kan lucu. Jadi selesaikan sajalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.
Share:

Kamis, Januari 12, 2017

Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) TA 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa BKN sebagai penyelenggara manajemen ASN dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun membuat rangka penyusunan perencanaan dan penataan kepegawaian secara nasional dan bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017, berdasarkan Pasal 47 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh sebab itu, untuk memperlancar dan memudahkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ASN diberitahukan kepada Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk melakukan penghitungan sesuai dengan format penghitungan kebutuhan ASN sebagaimana terlampir dalam formulir 1 untuk Instansi Pusat dan formulir 2 untuk Instansi Daerah dan yang dapat diunduh (download) melalui situs resmi BKN.

Terkait dengan surat tersebut diharapkan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan hasil penyusunan pegawaian ASN tahun 2017 kepada Kepala BKN paling lambat pada 28 Februari 2017. Dik/Des

1. Surat Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 klik disini

2. Formulir 1 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat klik disini

3. Formulir 2 – Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah klk disini


Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, Januari 11, 2017

Ada banyak pertimbangan hingga revisi UU ASN belum disahkan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa janji para politikus Senayan untuk mengesahkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama UU MD3 di awal Januari tidak terealisasi.

Dalam sidang paripurna hari ini, DPR RI hanya mengesahkan revisi UU MD3.

Sementara revisi UU ASN yang merupakan pintu masuk pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tidak jelas nasibnya.

"Belum disahkan hari ini (kemarin), nanti kalau sudah ada diinfokan," kata Arief Wibowo, ketua Panja Revisi UU ASN yang dihubungi, Selasa (10/1).

Dijelaskan Arief, ada banyak pertimbangan hingga revisi UU ASN belum disahkan. Namun, Arief enggan membeberkan pertimbangan apa saja.

Dia juga membantah bila belum disahkannya revisi UU ASN karena tidak adanya anggaran.

"Enggak lah, anggaran pemerintah ada. Hanya untuk mengangkat honorer K2, bidan PTT, penyuluh, dan tenaga kontrak lainnya itu butuh analisa panjang. Kalau salah menetapkan jumlah, ini sama saja merugikan negara," bebernya.

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh honorer K2 yang tengah menanti status revisi UU ASN untuk tetap bersabar.

Dia yakin, revisi UU ASN akan tetap disahkan mengingat seluruh fraksi sudah menyetujui.

"Sebagian besar anggota DPR pasti se‎tuju, wong kami kalau reses langsung ditodong honorer dan tenaga kontrak untuk menanyakan nasibnya kok. Kami minta honorer K2 jangan putus asa dan tetap sabar," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pengurus honorer kategori dua (K2) berbagi tugas mendekati anggota DPR yang dinilai fokus membantu perjuangan honorer K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan pengurus honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah kembali menahan kecewa.

Pasalnya, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuk honorer K2 menjadi CPNS belum disahkan.

Padahal janji anggota DPR, pengesahannya dilakukan awal Januari.

"Mau dibilang kecewa ya iyalah. Hari ini yang diparipurnakan hanya UU MD3, revisi UU ASN belum," ujar Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (10/1).

Kekecewaan serupa disampaikan Korwil FHK2I Jabar Imam Supriatna.

Imam bersama pengurus lainnya sudah di Jakarta sejak Senin (9/1).

Mereka berbagi tugas mendekati anggota DPR yang dinilai fokus membantu perjuangan honorer K2.

"Kami sudah berbuat semaksimal mungkin. Mendekati anggota DPR dari semua parpol. Kalau hasilnya seperti ini, mungkin belum saatnya kami senang," ujarnya.

Meski revisi UU ASN belum disahkan hari ini, menurut Titi, mereka masih menaruh harapan besar ada kemajuan dalam rentang waktu hingga masa sidang ditutup pada akhir Februari mendatang.

"Untuk sementara kami tetap bertahan di Jakarta sampai Kamis (12/1). Kami akan terus mendekati anggota DPR. Kami yakin dengan kegigihan serta semangat pantang menyerah, hasilnya akan positif," ‎pungkasTiti.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, Januari 09, 2017

Honorer K2 itu ingin mendapatkan kepastian jadwal penetapan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan pentolan honorer kategori dua (K2) bergerilya ke ruangan anggota DPR RI, Senin (9/1) hari ini.

Mereka mencoba mendekati para wakil rakyat yang duduk di Badan Legislasi (Baleg) maupun Komisi II.

Para honorer K2 itu ingin mendapatkan kepastian jadwal penetapan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Seluruh perwakilan honorer K2 sudah di Jakarta. Kami mencoba mendekati Baleg dan Komisi II untuk memastikan jadwal penetapan revisi RUU AS‎N hingga tiga hari ke depan," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (9/1).

Dia menyebutkan, seluruh honorer K2 sangat membutuhkan kepastian waktu penetapan revisi RUU ASN.

Sebab, hanya itu satu-satunya jalan bagi mereka untuk menjadi CPNS.

"Kami melihat peluang menjadi CPNS hanya lewat revisi RUU ASN. Apalagi, seluruh anggota Baleg dan Komisi II sudah sepakat menuntaskan masalah ini secepatnya," ujarnya.

Titi optimistis, para wakil rakyat di DPR tetap memegang komitmen memperjuangkan nasib honorer K2.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, Desember 26, 2016

Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum bisa memberikan keterangan terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun depan. Pemerintah belum memberikan keputusan terkait formasi dan jadwal seleksi CPNS.

"Tunggu saja. Belum ada perkembangan kalau formasi. Hanya tinggal penetapan formasi, penentuan jadwal. Tapi belum," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN-RB Herman Suryatman kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Pemerintah telah menerima usulan dari instansi-instansi pemerintah terkait kebutuhan PNS. Namun, Herman belum bisa memberikan keterangan lantaran perlu klarifikasi terkait jumlah kebutuhan PNS tersebut. "Usulan instansi sudah. Berdasarkan usulan instansi ada tahapan prosesnya masih nunggu," ungkap dia.

Penetapan formasi CPNS sendiri berada di tangan Menteri PAN-RB Asman Abnur. Sementara, untuk jadwal seleksi nantinya akan diberikan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). "Kalau penetapan formasi keputusan Pak Menteri, kalau jadwal Panselnas. Kalau sekarang belum, tunggu saja jadwal," tandas dia.

Sebelumnya pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera melakukan langkah reformasi Aparatur Sipil Negara (APN) atau yang dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perombakan ini diminta harus dilakukan secara total. "Saya minta dilakukan langkah-langkah reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara kita," ujar Jokowi.

Jokowi minta reformasi tidak tanggung-tanggung. Pembenahan dari hulu ke hilir juga harus memperhatikan seluruh aspek baik anggaran hingga kemajuan teknologi.

"Perombakan dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas, kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," jelas Jokowi.

Peningkatan anggaran belanja pegawai yang terus meningkat tiap tahunnya juga jadi perhatian Jokowi. Dari 2009 hingga 2017, belanja pegawai diperkirakan naik sebesar 13,7 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja manfaat pensiun sebesar 10 persen.

"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita. Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan," pungkas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Sabtu, Desember 24, 2016

Revisi UU ASN: Pemerintah Tak Boleh Lagi Rekrut Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa besar pegawai honorer sempat terjadi selama 3 hari berturut-turut di awal Februari 2016. Ketua Pegawai Honorer Kategori II (K2) Titi Purwaningsih berharap nantinya tak ada lagi pegawai honorer.

"Ketika tenaga dibutuhkan, ketika di masa depan, ketika ada tenaga dibutuhkan sudah diakui statusnya," ujar Titi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (20/12/2016).

Harapan Titi agaknya terjawab dalam revisi UU ASN. Pada draf revisi undang-undang tersebut yang diterima detikcom, nantinya pemerintah tak bisa lagi mengangkat pegawai honorer.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo pun mengamini hal tersebut. Menurut dia, permasalahan tenaga honorer harus secepatnya diselesaikan dengan diangkat menjadi PNS.


"Dengan diselesaikannya masalah itu nanti ke depan tak ada lagi honorer, yang ada PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Arif.

Pasal 135A

(1) Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.


Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Sabtu, Desember 17, 2016

Ratusan ribu honorer K2 diminta bersabar menunggu pengesahan revisi terbatas UU ASN.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ratusan ribu honorer kategori dua (K2) diminta bersabar menunggu pengesahan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Meski Kamis (15/12) belum diputuskan dalam rapat paripurna, tapi prosesnya terus berjalan.

"Honorer K2 tidak usah khawatir, revisi UU ASN pasti diparipurnakan. Bahkan, pembahasan revisi UU ASN ‎akan dilakukan Bamus dalam masa reses ini," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Kamis (15/12).

Pembahasan di masa reses ini, lanjut Bambang yang juga Kapoksi Baleg, untuk mengejar target waktu awal masa sidang ketiga. Dalam sidang paripurna, disepakati revisi UU ASN diputuskan di‎ paripurna awal (sekitar 10 Januari). 

"Sebenarnya sidang hari ini ada dua agenda penting yakni membahas perubahan UU MD3 dan UU ASN. Namun, tiba-tiba berubah sehingga yang diputuskan baru UU MD3. Sedangkan UU ASN ditunda keputusannya. Kalau dari DPR sebenarnya semuanya setuju, tinggal itikad baik pemerintah saja yang kami tunggu," terangnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, Desember 06, 2016

Masuknya tenaga non K2 dalam sasaran utama revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi unsur keadilan.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pendataan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non PNS.‎

Keempat kategori ini menjadi sasaran utama revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Data pastinya belum ada karena masih berkembang terus. Dikira-kira paling banyak sejuta orang. Namun ini kan masih harus di-cross check satu-satu, jadi bisa berkurang," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (6/12).

Masuknya tenaga non K2 ini, menurut Bambang, untuk memenuhi unsur keadilan.

Selama ini diketahui Komisi II DPR hanya honorer K2, tapi ternyata di luar itu banyak tenaga non K2. Meski honorer K2 teratas jumlahnya.

"Jumlahnya membengkak dari 440 ribu sudah pasti karena mencakup empat kategori. Namun, ini tergantung pemerintah, siap tidak mengangkat seluruhnya menjadi PNS," ucap anggota Komisi II DPR itu.

Sementara Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menegaskan, pihaknya tidak menyoal masuknya tenaga non K2.

Asalkan seluruh honorer K2 terakomodir, dan pemerintah mampu mengangkat PNS, tidak masalah. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, Desember 05, 2016

Hasil harmonisasi revisi UU ASN sebagai pintu masuk honorer K2 maupun tenaga di luar K2 menjadi PNS akan diparipurnakan dalam waktu dekat ini.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hasil harmonisasi revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pintu masuk honorer kategori dua (K2) maupun tenaga di luar K2 menjadi PNS akan diparipurnakan dalam waktu dekat ini. Ada empat kategori yang jadi target pengangkatan PNS yaitu pengangkatan tenaga honorer‎, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS‎. 

Menurut Ketum ‎Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, setelah dilakukan pendataan, jumlah tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak tidak sampai sejuta orang.

"Kira-kira sekitar 750 ribu orang. Mudah-mudahan target DPR untuk menetapkan UU ASN pada Maret 2017 bisa terealisasi agar seluruhnya bisa diproses pengangkatan PNS-nya," kata Titi kepada JPNN, Minggu (4/12).

Dia menambahkan, sudah terbentuk presidum ‎nasional revisi UU ASN. Dengan adanya presidium ini, seluruh forum lebih fokus dalam memperjuangkan status PNS.

"Jadi perjuangannya tidak terkotak-kotak, semuanya tercover dalam presidium itu. Misinya satu, status PNS harus di tangan‎ dan semuanya tercover," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Panja Revisi UU ASN DPR RI Arief Wibowo mengungkapkan,‎ pengangkatan PNS dari empat kategori tersebut dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak revisi UU ASN ditetapkan. Dengan demikian, tidak adalagi honorer maupun tenaga kontrak yang diangkat karena semua sudah tercover.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, Desember 01, 2016

Masa penantian panjang honorer K2 untuk bisa diangkat menjadi CPNS, tinggal beberapa langkah lagi berhasil.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa masa penantian panjang honorer kategori dua (K2) untuk bisa diangkat menjadi CPNS, tinggal beberapa langkah lagi berhasil.

Menyusul dengan kesepakatan‎ 10 Fraksi di Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Baleg DPR, yang salah satunya menyetujui honorer K2 dan non kategori diangkat menjadi CPNS.

"Alhamdulillah perjuangan kami tidak sia-sia. Doa kami terkabul, kami bisa mengicip status PNS mulai tahun depan," kata Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN usai mengikuti rapat Panja Revisi UU ASN di Baleg DPR RI, Senayan, Kamis (1/12).

‎Meskipun nantinya tidak hanya honorer K2 yang diangkat PNS, FHK2I tidak mempermasalahkannya.

Sebab, pegawai kontrak, pegawai tetap non PNS, dan lainnya juga selama ini sudah mengabdi kepada negara.

"Kami tidak mempersoalkannya, kami berjuang bersama-sama kok," ujarnya.

Ditambahkan Ketum Forum Bidan PTT Indonesia Mariani, dalam revisi UU ASN, tidak hanya satu dua kelompok s‎aja yang terwakili. Namun, seluruh forum yang berjuang bersama-sama.

"Kami ada 12 forum yang tergabung. Insya Allah kami semua ter-cover di dalam revisi UU ASN karena 12 forum inilah yang paling intens berkomunikasi dengan Panja Revisi UU ASN," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor