Minggu, 24 Agustus 2014

UPDATE NIP FORMASI HONORER K2 TA 2013 DAN TA 2014 BERDASARKAN SAPK BKN PER 15-08-2014

Sahabat pembaca Info Honorer, berikut ini update NIP formasi honorer K2 TA 2013 dan 2014 yang bersumber dari Facebook Page BKN RI.

UPDATE NIP FORMASI HONORER K2 TA 2014
BERDASARKAN SAPK BKN PER 15-08-2014

https://www.dropbox.com/s/iztvy16cczj4i8v/UPDATE%20HONORER%20K2%20TA%202014%20PER%2015-08-2014.xls

UPDATE NIP FORMASI HONORER K2 TA 2013 
BERDASARKAN SAPK BKN PER 15-08-2014

https://www.dropbox.com/s/4vij8b5k3qxuree/UPDATE%20HONORER%20K2%20TA%202013%20PER%2015-08-2014.xls

Semoga bermanfaat.

Jumat, 22 Agustus 2014

Bupati Kullonprogo Serahkan SK 109 CPNS Tenaga Honorer Kategori II tahun 2014

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ( SK CPNS) bagi 109 orang Tenaga Honorer Kategori II tahun 2014, di Gedung Kaca Wates, Selasa (19/08/2014). 

CPNS tertua Tukirat (52 tahun 2 bulan) CPNS pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Kokap II Dinas Kesehatan, CPNS Termuda Jujuk Neli Kretiani (29 tahun 8 bulan), masa kerja terlama 17 tahun 11 bulan Susilowati CPNS pada UPTD Puskesmas III Kokap Dinas Pendidikan dan Handoko SPd pada CPNS pada UPTD Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Kecamatan Galur.

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Dra Hj Yuriyanti MM, semula tenaga honorer yang diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebanyak 266 orang, setelah diverifikasi dan uji publik yang berhak mengikuti ujian 242. Dan yang dinyatakan lulus 109 orang. Karena itu yang diberikan SK sebanyak 109 CPNS tersebut. 

"Adapun tenaga honorer kategori II tersebut tenaga guru 63 orang, tenaga kesehatab 12, tenaga teknis/adminstrasi 34. Dari 109 orang itu sebanyak 42 diantaranya pendidikannya tidak linear dengan pekerjaan/tugas yang diampunya. Sebagai contoh Guru SD yang mengampu Guru Kelas namun dalam database berpendidikan SMA. Terkait itu yang bersangkutan diwajibkan untuk melanjutkan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan," ujar Yuriyanti.

Yuriyanti menambahkan untuk sisa 133 tenaga honorer yang tidak lulus, pemkab diminta oleh Menpan untuk inventarisasi data disertai tanggung jawab mutlak bupati dalam analisis pengambilan kebijakan. Dari 133 itu yang meninggal 2 dan putus kerja per Maret 2014 ada 1 orang. "Sehingga yang kami kirim ke Pusat untuk kebijakan lebih lanjut sebanyak 130 orang," ujar Yuriyanti. 

Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) berpesan menjadi PNS itu tujuan utama adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk menjadi kaya raya. "Saya berharap tidak boros jangan membeli yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Sehingga setelah menerima SK tidak langsung berhubungan dengan perbankan, hiduplah yang sederhana," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Kedaulatan Rakyat.

Kamis, 21 Agustus 2014

Pemprov Sulbar akan mengangkat 500 honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tidak mendapat kuota CPNS 2014 dari jalur umum, Pemprov Sulbar berharap tambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jalur pengangkatan tenaga honorer. Pemprov akan mengangkat 500 honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. 

Pelaksana tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Dominggus Sariang, mengatakan, pengusulan pengangkatan 500 CPNS untuk mengatasi kekurangan pegawai hingga 2.000 orang. Usulan pengangkatan honorer K2, bebernya, telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Berita ini bersumber dari Fajar Online.

Perjuangkan Honorer K2 yang Dianulir, DPRD Gorontalo Utara Sambangi KemenPAN-RB

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sejumlah legislator Kabupaten Gorontalo Utara menyambangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (21/8) hari ini. Dipimpin Ketua Komisi I DPRD Gorontalo, Husain Adam Pateda, para legislator ini berusaha memperjuangkan nasib 31 honorer kategori dua (K2).

"Kami ke sini untuk menanyakan nasib 31 honorer K2 yang dianulir oleh pemerintah. Padahal mereka sebelumnya sudah dinyatakan lulus oleh Panselnas," kata Husain, Kamis (21/8).

Dia menyebutkan, saat pengumuman kelulusan honorer K2, ada 271 orang dinyatakan lulus oleh Panselnas. Namun saat proses pemberkasan NIP, 31 orang digugurkan karena SK-nya bukan dari instansi negeri melainkan swasta.

"Kami sangat prihatin dengan nasib 31 honorer K2 ini. Mereka real bekerja di bawah tahun 2005, tapi tidak diberi NIP karena bekerja di swasta," tambah
Fatma Bunuiyo, anggota Komisi I DPRD Gorontalo Utara.

Kabag Pelayanan Pengaduan dan Informasi Nurhasni mengatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berhak menganulir honorer K2 yang tidak sesuai PP 48 Tahun 2005 dan PP 56 Tahun 2010. Salah satu syaratnya harus bekerja di instansi pemerintah dan terus menerus.

Kalau ada honorer yang meski bekerja di bawah tahun 2005 kemudian pindah ke daerah lain dan bekerja di atas tahun 2005, tetap akan dianulir. Karena itu tandanya yang bersangkutan masa kerjanya terputus.

"Kalau terbukti bekerja di swasta wajib dianulir. Sedangkan honorer yang pindah, hitungannya dimulai saat dia bekerja dan syaratnya minimal 1 Januari 2005," terangnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 20 Agustus 2014

Soal CAT CPNS Dibuat Konsorsium 10 PTN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), aparatur sipil Negara (ASN) masih menjadi primadona bagi pencari kerja. Selama ini rekrutmen CPNS oleh pemerintah dipandang belum mampu menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Publik menilai rekrutmen CPNS masih cenderung diwarnai praktik KKN yang mengakibatkan rendahnya kualitas CPNS. Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem seleksi CPNS agar benar-benar transparan, objektif, adil, terhindar dari kkn, bebas biaya, dan mudah diikuti. 

Targetnya adalah profesionalisme ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik. Tahun ini, seluruh instansi pemerintaha yang melakukan seleksi ASN wajib menerapakan system computer assisted test (CAT) dalam tes kompentensi dasar (TKD)

CAT 2014
Computer Assited Test (CAT), suatu metode ujian dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi dalams seleksi aparatur sipil Negara (ASN).

Tujuan:

-Mempercepat porses pemeriksaan dan laporan hasil ujian.
-Menciptakan standardisasi hasil ujian secara nasional.
-Menetapkan standar nilai. 
-Meningkatkan transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan efesiensi.
-Soal dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN).
-Kelulusan menggunakan ambang batas.
-Mulai 2013, sudah ada 72 instansi yang menggunakan sistem CAT.
-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah   mengadakan simulasi computer assisted test (CAT) 2014 mulai Mei hingga juni 2014.
-Tahun ini Kementerian PAN-RB bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
-BKN menyediakan fasilitas CAT di 12 BKN Kantor Kompetensi Guru (UKG) sebanyak 2.232 laboratorium di sekolah-sekolah. Perguruan Tinggi Negeri juga berpartisipasi dalam penyelenggaran TKD dengan menyediakan 97 laboratorium.
-TKD tahun ini juga diberikan passing grade seperti 2013. Peserta yang lolos TKD akan tes Kompetensi bidang (TKB) yang direncanakan berupa tes tertulis atau psikologi lanjutan, praktik atau perfomence test, secara wawancara oleh instansi.

Karekteristik:

-Aplikasi dijalankan pada computer dengan platform windows atau open source berbasis web.
-Aplikasi menggunakan narasi untuk menjelaskan bahasan yang disajikan pada monitor computer.
-Aplikasi disertai video gerakan mouse agar mudah digunakan.
-Tutorial disertai dengan teks berisi perintah pada layar monitor computer agar peserta tes dapat langsung memahami dan tidak sulit dalam mempraktikannya.

Konsekuensi:

-Fasilitas computer dan jaringan LAN yang memadai. 
-Sumber listrik yang bebas pemadaman.
-Tenaga ahli computer dan jaringan yang menguasai sistem CAT.
-Kuota peserta tes yang terbatas karena tidak bisa melakukan secara missal dalam waktu serentak sebab keterbatasan sistem teknologi informasi (TI). 

Berita ini bersumber dari Okezone

Forum K2 Sragen Tolak Pengunduran Tenggat Verifikasi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum K2 Sragen menolak upaya Pemkab setempat yang bakal mengajukan pengunduran waktu verifikasi honorer kategori 2 (K2) tak lulus tes CPNS.

Dalam surat yang dilayangkan ke Bupati Sragen, Forum K2 Sragen menyatakan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat para honorer K2 tak lulus tes CPNS 2013 memberi kabar gembira.

Melalui SE Menpan-RB No. B.2605/M.PAN-RB/6/2014 tertanggal 30 Juni 2014, Kemenpan-RB menginstruksikan BKD kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi paling lambat 29 Agustus 2014.

Namun, hal itu diabaikan oleh Kepala BKD Sragen yang justru meminta pemerintah pusat menunda verifikasi dan validasi data sisa honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS.

Menurut Forum K2 Sragen, sikap tersebut jelas merugikan dan menghapus harapan 1.350 tenaga honorer K2 yang belum lolos tes CPNS.

Terkait hal itu, mereka meminta Bupati Sragen segera menyelesaikan verifikasi dan validasi honorer K2 yang belum lolos tes CPNS untuk menghindari terjadinya gejolak dari sejumlah LSM dan Forum Honorer K2.

“Selain ke Kemenpan-RB kami juga mengirimkan surat itu ke BKN dan Gubernur Jawa Tengah. Intinya, kami menolak penundaan waktu verifikasi dan validasi serta memohon agar hal itu segera dilakukan serta selesai pada 29 Agustus nanti,” jelas Koordinator Forum K2 Sragen, Uut Haryanto, Selasa (19/8/2014).

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto, menjelaskan pihaknya bakal menghadap Menpan-RB guna menyampaikan permintaan pengunduran waktu verifikasi dan validasi honorer K2 tak lulus tes CPNS.

Berdasarkan pengalaman, lanjut dia, verifikasi satu orang tak cukup satu jam. Sementara, untuk instruksi verifikasi kali ini, pihaknya harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap 1.350 honorer K2 tak lulus tes CPNS.

“Asas kehati-hatian dan taat hukum tetap kami pegang. Kami tidak bisa asal-asalan menyeleksi orang sebanyak itu,” urai dia.

Berita ini bersumber dari Solopos.

Selasa, 19 Agustus 2014

Ribuan Honorer K1 Kemenag Tinggal Menunggu NIP

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik bagi 2.818 orang tenaga honorer kategori satu (K1) yang selama ini bekerja di Kanwil-kanwil Kemenag di seluruh Indonesia. Sekitar 900-an diantaranya honorer K1 di Kanwil Kemenag di wilayah Sumut.

Pihak KemenPAN-RB memastikan mereka akan diangkat menjadi CPNS, menyusul telah keluarnya otorisasi dari Kemenag yang menyebut bahwa mereka memang honorer K1 yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sabar saja, semua honorer K1 otorisasi pasti diangkat CPNS. Cuma Kementerian Agama (Kemenag) sekarang lagi hitung-hitungan anggaran dulu," kata Rosdiana, auditor di Inspektorat Jenderal KemenPAN-RB saat menerima perwakilan honorer K1 Kemenag, yang menggelar aksi di Kantor pimpinan Azwar Abubakar itu, kemarin (18/8).

Dia menjelaskan, lamanya penebitan NIP honorer K1 otorisasi Kemenang karena berkaitan dengan anggaran pemerintah. Sebab, begitu NIP ditetapkan otomasti negara harus membayarkan gaji CPNS-nya. Begitu pun honorer K1 Kementerian PU, juga belum diterbitkan NIP-nya.

Berbeda dengan honorer K1 di di instansi daerah, seperti Pemko Medan misalnya, yang sudah diterbitkan NIp-nya, karena pemko mampu menyediakan anggaran gajinya.

"Jadi masalahnya itu saja kok, cepat atau lambat 2.818 honorer K1 Kemenang akan diangkat CPNS," ucap pria yang mengaku terlibat dalam tim yang melakukan audit tujuan tertentu terhadap berkas honorer K1 Kemenang itu.

"Saya yakin BKN tidak akan mungkin menggugurkan honorer K1 yang diotorisasi. Karena kekurangan dokumen honorer K1 otorisasi hanya di surat pengangkatan honorer dari Kemenag saja. Bila surat otorisasi itu sudah ada, ya tinggal proes pemberkasan NIP saja di BKN," tandasnya.

Dia mengatakan hal tersebut, menanggapi Ketum Forum Solidaritas Honorer K1 Otorisasi Kemenag Muhammad Taridi yang dalam pertemuan itu mengatakan, 2.818 honorer K1 Kemenag mestinya sudah bisa diterbitkan NIP CPNS-nya. Alasan dia, berkas ke-2818 orang itu telah dilampiri surat otorisasi Kemenag bernomor : SJ/B.II/Kp.003/578/2014 tanggal 19 Februari.

Sebelum beraudiensi dengan pejabat di Itjen, Taridi bersama sekitar 70-an delegasi mewakili honorer K1 Kemenag dari berbagai daerah, berorasi di halaman gedung tersebut. Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy ikut bergabung bersama mereka.

Saat berorasi, Taridi sempat menangis. "Kami minta keadilan dan kesetaraan. Kenapa kami tidak diangkat CPNS?" kata dia sambil terisak.

Dia menyatakan, honorer K1 yang tergabung dalam Forum Solidaritas Honorer K1 Otorisasi Kemenag RI (FSHK1), telah lelah menunggu kejelasan nasib. "Kalau yang lain bisa diangkat, kenapa kami tidak diangkat," ujarnya. Rekannya yang lain pun menangis.

Seperti diketahui, ribuan honorer K1 itu sempat beberapa lama berjuang agar Kemenag mau menerbitkan surat keterangan otorisasi yang menjelaskan bahwa mereka memang honorer K1 asli yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS.

Namun, setelah otorisasi keluar, pengangkatan mereka menjadi CPNS tak kunjung dilakukan. Setelah menggelar aksi kemarin, ada 'angin surga" yang memastikan mereka bakal diangkat dan tinggal menunggu waktu saja.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Senin, 18 Agustus 2014

Pelamar CPNS Hanya Bisa Daftar Satu Instansi

Sahabat pembaca Info Pengadaan CPNS, sudah tahukah anda bahwa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini semakin diperketat karena hanya ada satu portal pendaftaran secara nasional dan seorang pelamar hanya bisa mendaftar di satu instansi saja.

"Portal pendaftaran hanya ada satu. Pendaftar akan otomatis ditolak oleh sistem jika mendaftar lebih dari satu instansi. Pelamar tidak bisa mendaftar di kementerian pusat dan pemerintah daerah sekaligus. Pendaftar pun wajib mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK)," kata Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta Maryoto di Yogyakarta, Senin (18/8).

Menurut Maryoto, BKD Kota Yogyakarta akan terus memantau perkembangan proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui laman milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui laman kementerian. Semuanya sudah terpusat sehingga kami hanya bisa memantaunya. Sampai saat ini memang belum ada pengumumannya," katanya yang menyebut sudah ada beberapa warga yang datang ke BKD untuk menanyakan proses pendaftaran CPNS.

Pada tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh kuota sebanyak 74 formasi CPNS. BKD Kota Yogyakarta sudah mengusulkan rincian formasi CPNS yang didominasi oleh guru sekolah dasar sebanyak 20 orang dan juga tenaga teknis lain seperti dokter umum sebanyak enam orang.

"Kami sudah ajukan usulan rincian formasi tersebut, namun masih menunggu ketetapan dari Kementerian PAN dan RB," katanya.

Selain usulan formasi, BKD Kota Yogyakarta juga sudah mengirimkan persyaratan bagi pelamar. "Sudah ada surat dari kementerian yang menyatakan sudah menerima usulan persyaratan. Tinggal menunggu penetapan persyaratannya saja," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika.

Minggu, 17 Agustus 2014

2.818 honorer K1 Kementerian Agama yang diotorisasi minta pemerintah segera mengangkat mereka menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 2.818 honorer kategori satu (K1) Kementerian Agama (Kemenag) yang diotorisasi minta pemerintah segera mengangkat mereka menjadi CPNS tahun ini. Mereka mengirim perwakilan ke Jakarta, Senin (18/8).

Alasannya, berkas ke-2818 orang itu telah dilampiri surat otorisasi Kemenag bernomor : SJ/B.II/Kp.003/578/2014 tanggal 19 Februari.

"Kami honorer K1 Kemenag sudah ada surat otorisasi. Tapi kenapa belum diproses juga pemberkasan NIP kami. Kenapa 207 orang honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) kini sudah jadi memenuhi kriteria dan mulus menjadi CPNS," kata Ketum Forum Solidaritas Honorer K1 Otorisasi Kemenag Muhammad Taridi saat diterima pejabat inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/8).

Dia menyebutkan, berdasarkan hasil audit pada 26 September 2013 terhadap 9.476 honorer K1 Kemenag, ada 2.818 orang yang harus diotorisasi. Setelah otorisasi diselesaikan, nasib honorer K2 Kemenang belum jelas hingga sekarang.

"Otorisasi kebijakan yang aneh. Kami hanya butuh kesetaraan saja, kenapa lainnya sudah diangkat CPNS, kami belum diangkat. Honorer K2 malah sudah diangkat juga, mana keadilannya," ujarnya.

Taridi menegaskan, CPNS merupakan harga mati, karena honorer K1 Kemenag memang benar-benar honorer asli dan sudah mendapat otorisasi.

Berita ini bersumber dari JPNN.