Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Kebutuhan ideal Pemkab Bojonegoro sekitar 15 ribu ASN

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa usulan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) masih belum ada kejelasan jumlah formasinya. Padahal ada 600-an formasi yang diajukan kepada pemerintah pusat. Saat ini, tiap tahun ada 400-an ASN yang memasuki masa purna tiap tahun. Karena itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, akan berusaha maksimal mengajukan perekrutan calon ASN.

Rencananya, Pemerintah pusat pada tahun 2018 ini akan melakukan perekrutan calon ASN. “Tapi rencana tersebut masih sebatas berita, belum ada petunjuk teknis (juknis) resmi yang diberikan,” tutur Kepala BKPP Bojonegoro Zainuddin.

Dia juga mengatakan, beberapa waktu lalu Bojonegoro mengusulkan 600 formasi untuk perekrutan calon ASN. Usulan itu hingga kini belum ada kepastian atau balasan dari pemerintah pusat. “Tiap tahun kami pasti usulkan kuota formasi CPNS, sebab moratorium sudah terlalu lama,” jelasnya. Adapun formasi yang darurat kekurangannya ialah tenaga kesehatan dan pendidikan.

Meski telah mengusulkan 600 formasi, namun jumlah itu juga belum bisa menutupi kekurangan ASN. Sebab, sampai saat ini dari hasil pendataan sampai bulan Mei 2018, pemkab hanya memiliki sekitar 9.500 ASN. Sementara itu untuk kebutuhan idealnya sekitar 15 ribu ASN. “Berarti Pemkab Bojonegoro masih kekurangan sekitar 6.000 PNS,” terangnya.

Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan itu, BKPP menekankan agar ASN memanfaatkan teknologi terutama IT. Sebab, pemanfaatan IT sangat berpengaruh untuk membantu dan memudahkan pekerjaan para ASN, serta melengkapi kekurangan dari PNS yang ada. “Kekurangan ASN tentu menjadi kendala, tetapi harus profesional dan memaksimalkan tenaga yang ada, setidaknya dengan memanfaatkan kemajuan di bidang IT tentu bisa cukup membantu dan memudahkan pekerjaan,” pungkasnya.

Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai mengatakan, pihaknya meminta pemerintah pusat agar mengangkat honorer K2 sebagai CPNS tanpa tes. Sebab, pengorbanan honorer selama ini sudah cukup berat. Sehingga, sebanding jika diangkat CPNS. “Minimal ada seleksi khusus K2 seperti dulu,” harapnya.

Arif menjelaskan, banyak di antara para honorer yang usianya sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga, tidak memungkinkan untuk rekrutmen CPNS umum. Sebab, usia maksimal ikut rekrutmen CPNS adalah 35 tahun. “Usia kira rata-rata sudah di atas 35 tahun,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro
Share:

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS tahun 2018, BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran secara online melalui https://sscn.bkn.go.id (web SSCN), Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN.

Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak. Karena diperkirakan penerimaan CPNS kali ini dimaksudkan untuk penambahan PNS di pusat dan daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi, dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta. Untuk itu BKN sedang menjajaki kerja sama dengan BKD/BKPSDM/BKPP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki fasilitas CAT. Penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK.

Dengan kebijakan rekrutmen yang kompetetif, adil, objektif, transparan, tidak KKN dan bebas biaya ini, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS. Jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS dengan atau tidak dengan imbalan tertentu.

Informasi resmi penerimaan CPNS hanya berasal dari web dan kanal informasi Kementerian PAN dan RB dan BKN. Untuk BKN telah disediakan berbagai kanal informasi yaitu web www.bkn.go.id serta media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial serta youtube.com/c/BKNgoidOfficial.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Legislator Minta Pemerintah Anggarkan THR Untuk Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta ke depannya, pemerintah menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer di Tanah Air. Kebijakan itu, menurut Sutan itu bukanlah basa-basi ataupun retorika semata, tetapi lahir dari kajian yang mendalam akan keadilan renumerasi bagi para tenaga honorer di Indonesia.

“Saya rasa kita tidak berbasa-basi masalah THR untuk tenaga honor ini. Karena di beberapa negara, kebijakan ini berjalan meski status honorer ini belum PNS, namun dalam menghadapi hari raya mereka tetap dapat tunjangan,” ungkap Sutan di sela-sela Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (8/6/2018).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kebijakan itu bisa dilihat di Turki ataupun negara Malaysia, dimana di negara tersebut, para tenaga kontrak pemerintah atau honorer instansi negara bisa menikmati tunjangan ketika merayakan hari raya.

Adapun alasan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala pemerintah belum mau memberi tunjangan, menurutnya bisa disiasati dengan penghematan dari pos lain, seperti penghematan biaya perjalanan dinas dan pos lainnya. Selama ini menurutnya nasib para tenaga honor masih diberlakukan sebagai pegawai kelas dua.

“Ada kesan bagi pemerintah tenaga honorer ini, masih dianggap sebagai pegawai kelas dua,. Ada tapi tidak terlalu diperhatikan, maka ke depan mindset berpikir kita harus diubah, status mereka boleh saja non PNS, namun dari segi hak dan kewajiban sama,” jelasnya.

Dalam rangka menyikapi ini, pihaknya membuat sistem remunerasi nasional bagi tenaga honorer pendidikan, dimana sistem akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri tentang batas bawah upah para guru honor, di dalamnya disebutkan kewajiban pemerintah menganggarkan THR bagi mereka.

“Kemauan politik pemerintah dalam hal ini lemah, buktinya meski kita kekurangan guru, pemerintah masih tidak mau mengangkat para honorer menjadi PNS, sehingga jalan tengahnya harus ada payung hukum yang lebih tegas akan sistem remunerasi tenaga honorer tersebut,” pungkas politisi dapil Jambi itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

DPR Minta Pemerintah Selesaikan Status Tenaga Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Rapat Kerja Gabungan yang digelar antara Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Mendikbud, dan perwakilan Menpan-RB, Mendagri, Menkeu, Menkes, Menag, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menlu, diperoleh kesimpulan bahwa DPR meminta pemerintah menyelesaikan persoalan status Tenaga Honorer K2.

“Pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes, yakni sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja Gabungan tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat akan melakukan Rapat Kerja Gabungan lanjutan dengan turut mengundang tiga menteri terkait lainnya.

“Rapat Kerja Gabungan lanjutan akan kembali dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018, dengan agenda Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuh Utut.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS harus melalui mekanisme tes CPNS. Hal itu dimaksudkan agar dapat menyaring tenaga-tenaga handal dan yang ada di bidang tersebut.

Dikatakannya, perintah tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Dalam aturan itu ditekankan agar tenaga honorer yang ada harus diseleksi melalui berbagai macam rangkaian tes. Ada banyak Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi, yakni sekitar 438.590 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS pada tahun 2013 lalu.

Sementara itu terkait masalah gaji para Tenaga Honorer, menurutnya hal tersebut bukanlah kewenangan dari pemerintah. Ia mengatakan, karena tenaga honorer sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian atau Lembaga yang merekrutnya. “Yang merekrut lah yang harus bertanggung jawab untuk (masalah gaji) itu,” ucapnya.

Berita inbersumber dari DPR.
Share:

DPR dan Pemerintah Bahas Nasib Tenaga Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer terbaru, sudah tahukah anda bahwa tujuh Komisi di DPR RI yakni Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI, menggelar Rapat Gabungan dengan pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik atas persoalan nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2).

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan menyampaikan bahwa Komisi IX DPR telah beberapa kali berusaha untuk mendorong agar tenaga honorer itu bisa masuk sebagai bagian daripada perangkat pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Pada saat ini, yang sudah kita golkan adalah dari PTT yakni Bidan PTT, Dokter PTT dan Perawat PTT,” ucap Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018). Rapat gabungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.

Dede mengatakan, tenaga honorer yang dimaksud adalah termasuk juga tenaga honorer yang ada dibidang kesehatan. “Sebagai tenaga honorer, mereka mungkin pendapatannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kadang mereka hanya mendapatkan uang (honor) senilai Rp250 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya mendapatkan (upah) berdasarkan dari hasil patungan dari teman-temannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR sudah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk memberikan surat edaran kepada gubernur di seluruh Indonesia, bahwa untuk tenaga kesehatan yang sifatnya tenaga sukarela atau honorer harus mendapatkan haknya sesuai peraturan perundang-undangan, sambung politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

“Saat ini mungkin jumlah pegawai honorer seperti Bidan Honorer, Perawat Honorer, dan tenaga medis lainnya itu cukup banyak, mungkin jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi X DPR untuk mengadakan rapat gabungan ini sudah sangat tepat, karena masih banyak pelaku-pelaku bidang kesehatan yang saat ini nasib dan jenjang karirnya masih belum jelas,” tandas Dede. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

7 Komisi DPR Bakal Bahas Penyelesaian Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa tujuh komisi DPR akan menggelar agenda khusus yakni membahas masalah honorer K2.

Adapun tujuh komisi gabungan itu yakni komisi I, III, IV, VIII, IX, X, XI.

Selain tujuh komisi yang akan hadir, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama dijadwalkan juga akan datang.

"Sesuai jadwal, ada rapat gabungan 7 komisi. Intinya membahas masalah honorer K2," ujar Arif Wibowo, anggota Komisi II DPR RI, Sabtu (2/6).

Adanya jadwal rapat kerja gabungan ini membuat honorer K2 mendapat semangat baru. Mereka semakin yakin akan ada pengangkatan CPNS dari honorer K2.

"Ibaratnya ini suplemen bagi honorer K2. Artinya perjuangan honorer K2 yang ditopang ADKASI (asosiasi DPRD kabupaten seluruh Indonesia) akan membawa hasil," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

Sementara Nurbaiti, koordinator FHK2I Jakarta menambahkan, honorer akan mengawal pembahasan ini agar seluruh K2 bisa terangkat seluruhnya.

"Perjuangan ini akhirnya bisa membuahkan hasil. Ini juga merupakan angin segar bagi K2 di bulan ramadan," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.