Kamis, 23 Oktober 2014

Tahun depan giliran guru yang diangkat mulai dari 2005 hingga 2015 disertifikasi

Sahabat pembaca Info Sertifikasi guru, sudah tahukah anda bahwa tanggungan sertifikasi 1,3 juta guru yang diangkat sebelum 2005 sudah tuntas. Tahun depan giliran guru yang diangkat mulai dari 2005 hingga 2015 disertifikasi. Teknis pelaksanaan sertifikasi diubah untuk mendongkrak kualitas guru.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan, istilah program sertifikasi untuk guru yang diangkat sebelum 2005 adalah Sertifikasi Guru (Sergur) Dalam Jabatan.

Sedangkan untuk guru-guru yang diangkat mulai 2005 hingga 2015, dipakai istilah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. "Intinya sama, yakni mensertifikasi guru-guru yang belum bersertifikat tetapi sudah mengajar," katanya.

Penghitungan awal masa bekerja menggunakan SK NIP bagi guru PNS. Sedangkan bagi guru di sekolah swasta, acuannya adalah SK pengangkatan guru tetap oleh yayasan.

Mantan rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) itu menjelaskan, beban atau tanggungan sertifikasi guru jauh lebih sedikit. Syawal mengatakan total kuota sertifikasi guru angkatan 2005-2015 adalah 600 ribu orang.

Khusus untuk gelombang sertifikasi tahun pertama (2015), kuotanya hanya 50 ribu guru. Sedangkan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 adalah 1,3 juta orang. "Skala prioritasnya akan menggunakan sistem seleksi," tutur Syawal.

Seleksi peserta sertifikasi guru 2015 akan dilaksanakan sekitar Maret tahun depan. Kemudian yang lulus akan mengikuti pendidikan keguruan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) selama dua bulan.

Setelah mengikuti pendidikan di LPTK selama dua bulan, guru peserta sertifikasi dikembalikan lagi ke sekolah asal untuk praktek. "Praktek setelah mengikuti pendidikan ini sekitar dua bulan juga," jelas Syawal.

Setelah praktek di sekolah asal itu, guru tadi kembali ke LPTK untuk mengikuti ujian akhir. Jika dinyatakan lulus, guru bersangkutan akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat ini adalah salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Syawal mengatakan program sertifikasi sebelumnya tidak ada sesi praktek kembali ke sekolah asal. Padahal praktek ini penting, untuk mengasah hasil pendidikan di LPTK.

Beban pendidikan di LPTK antara satu guru dengan guru lainnya juga berbeda. Bagi guru dengan jam terbang mengajar yang tinggi, akan memiliki modal 10 SKS. Sehingga tinggal mengambil kekurangan 26 SKS ketika masa pendidikan di LPTK. Kemendikbud menetapkan total beban pendidikan sertifikasi guru ini sebesar 36 SKS.

Syawal menceritakan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 mencapai 1,3 juta, diduga karena ada penggelembungan. Di lapangan banyak guru yang aslinya baru mengajar setelah 2005, tetapi mengaku sudah mengajar sebelum 2005.

Praktek nakal ini sangat memungkinkan dilakukan untuk kelompok guru swasta. Sebab guru mudah sekali kongkalikong dengan pihak yayasan pengelola sekolah untuk membuat SK pengangkatan fiktif. Secara administrasi SK pengangkatan itu resmi karena dikeluarkan oleh yayasan. Tetapi SK itu dibuat dengan tujuan seakan-akan guru bersangkutan sudah mulai mengajar sejak sebelum 2005.

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara administrasi mereka bisa menunjukkan SK pengangkatan guru dari yayasan sejak sebelum 2005," jelas Syawal. Banyak guru yang mengaku sudah mengajar sejak sebelum 2005, tujuannya ingin segera mendapatkan pencairan TPG.


Berita ini bersumber dari JPNN.

Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer Bantul Jadi PNS Diduga karena Pemalsuan Data

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan pengangkatan tujuh orang guru dan pegawai honorer Kategori II (K2) asal Kabupaten Bantul menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyebabnya diduga karena ada pemalsuan data.

Pegiat Forum Peduli Pendidikan Bantul Zahrowi menyatakan, gagalnya tujuh orang pegawai honorer menjadi PNS diduga dikarenakan dua hal.

Pertama karena secara administratif mereka tidak melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kemenpan.

Dugaan ke dua karena Kemenpan mencium adanya dugaan pemalsuan data. Kasus pemalsuan data honorer K2 yang saat ini merebak adalah modus memalsukan data tahun pengangkatan mereka sebagai guru atau pegawai honorer K2 agar lolos syarat seleksi CPNS.

Sesuai persyaratan, Kemenpan hanya menerima guru dan pegawai honorer K2 yang bekerja sebelum tahun 2005 atau sudah bekerja selama setahun sejak SK honorer mereka keluar pada 2005.

“Misalnya sudah rahasia umum, pernah ditemukan SK honorernya dibuat 1 Januari 2005. Padahal tidak mungkin, karena 1 Januari itu tanggal merah, hari libur. Itu karena saking eforianya memalsukan data,” kritik Zahrowi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto mengatakan saat ini Pemkab Bantul telah menerima NIP ratusan CPNS dari BKN. Tinggal 50 orang CPNS yang NIP-nya belum diserahkan BKN.

“NIP itu diserahkan bertahap. Karena sebelumnya ada laporan LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] tentang dugaan pemalsuan data honorer K2, jadi yang 50 tidak diberikan BKN. Tapi setelah kami klarifikasi, mereka janji akan menyerahkan 50 NIP itu ke kami,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.

Tujuh Pegawai Honorer Bantul Gagal Jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan pengangkatan tujuh orang guru dan pegawai honorer Kategori II (K2) asal Kabupaten Bantul menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabar pembatalan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto.

Sejatinya kata Supriyanto, ada sebanyak 554 guru dan pegawai honorer yang lolos tes CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Sebagian besar dari CPNS tersebut sudah mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS dari Pemkab Bantul.

Namun belakangan diketahui, sebanyak tujuh orang CPNS ditolak oleh BKN karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. “Katanya TMS [tidak memenuhi syarat] yang memutuskan BKN,” terang Supriyanto Rabu (15/10/2014).

Kendati BKN menurutnya tidak menjelaskan, syarat-syarat apa yang tidak dapat dipenuhi tujuh orang CPNS tersebut sehingga gagal menjadi PNS. Supriyanto juga tidak menjelaskan latar belakang CPNS yang digagalkan pemerintah pusat tersebut. Apakah berasal dari kalangan guru atau petugas kesehatan.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.

Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mempertanyakan data yang dimiliki KemenPAN-RB, terkait daftar pemda yang belum memasukkan data verval honorer K2.

Sahabat pembaca info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mempertanyakan data yang dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), terkait daftar pemda yang belum memasukkan data verifikasi dan validasi (verval) honorer kategori dua (K2).

Selama ini, KemenPAN-RB dinilai tidak pernah menginformasikan kalau data yang sudah dimasukkan tidak sesuai ketentuan. 

"Kami sudah mengecek ke BKD Banjarnegara. Kepala BKD-nya kaget kalau data verval yang diserahkan bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak sesuai ketentuan. Karena tidak ada informasi apa-apa tentang itu," kata Ketua FHK2I, Titi Purwaningsih, Kamis (23/10).

Dia menambahkan tak hanya Kabupaten Banjarnegara yang mengalami hal itu, tapi kab/kota lainnya. Di dalam data KemenPAN-RB, dari 120 kab/kota, yang sudah memasukkan hasil verval ada 70 daerah, 50 dilengkapi SPTJM tapi tidak sesuai ketentuan. Dan hanya 20 daerah saja yang formatnya sesuai ketentuan KemenPAN-RB.

"Kami ke Kantor KemenPAN-RB hanya mau minta klarifikasi saja. Kalau formatnya salah, kenapa dokumennya tidak dikembalikan ke daerah lagi. Kayak ini daerah tahu sudah memasukkan dan tidak menyangka formatnya salah," tuturnya.

Titi menyebutkan, saat ini seluruh Korwil FHK2I tengah melakukan lobi ke masing-masing daerah agar mempercepat verval. Dengan adanya verval yang disertai SPTJM, penyelesaian masalah honorer K2 akan lebih cepat.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 22 Oktober 2014

838 K2 Lamongan yang Tak Lolos Tes, Tunggu Kebijakan Baru

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pada Agustus lalu, BKD Lamongan melakukan verifikasi terhadap pegawai honorer K2 yang gagal lolos tes tulis.

Menurut keterangan dari BKD, verifikasi tersebut dilakukan atas permintaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN).

Saat ini data honorer K2 yang sudah diverifikasi itu sudah berada di MenPAn yang dilengkapi dengan data kebutuhan pegawai di Pemkab Lamongan.

Untuk selanjutnya, mereka harus menunggu kebijakan yang akan diambil pemerintahan baru.

Kepala BKD Ismunawan saat penyerahan SK CPNS honorer K2 yang lulus tes tulis di Pendopo Lokatantra, Selasa (21/10), mengungkapkan beradasarkan peraturan pemerintah terkait pengakatan mereka, prosesnya sudah berhenti di tahapan tes tulis kemarin.

Namun karena ada pemerintahan baru, MenPAN nampaknya menunggu adanya kebijakan baru.

Ismunawan menambahkan, kebutuhan ideal pegawai di Pemkab Lamongan saat ini mencapai 16.216 orang. Namun saat ini jumlah pegawai di Lamongan baru mencapai 11.752 orang.

"Kami sudah mengajukan kebutuhan pegawai ini ke MenPAN. Namun untuk pengadaan CPNS tahun ini ternyata hanya menerima alokasi 75 formasi," kata Ismunawan.

Jumlah pegawai honorer K2 Lamongan seperti diungkapkan Ismunawan mencapai 1.245 orang. Dari jumlah tersebut, 370 orang diantaranya lolos tes tulis dan kini sudah menerima SK CPNS.

Sementara terhadap 870 orang yang gagal melalui tes tulis, MenPAN mengirimkan surat agar dilakukan verifikasi ulang.

Dari verifikasi tersebut, hanya 838 orang yang lolos verifikasi.

Sedangkan 37 orang lainnya gagal lolos verivikasi. 
Alasannya beragam, mulai drai meninggal dunia, diberhentikan, hingga ada yang diterima sebagai CPNS di kabupaten lain.

Dasar pengangkatan tenaga honorer K2 sendiri diantaranya adalah PP Nomor 48 tahun 2005, PP Nomor 43 tahun 2007, PP Nomor 56 tahun 2012, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2010.

Pesyaratan masuk kategori tenaga honorer K2 ini adalah diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, dan masa kerja minimal 1 tahun pada Desember 2005 dan masih bekerja secara terus menerus. 
Juga berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun terhitung 1 Januari 2006 serta penghasilannya dibiayai bukan dari APBN dan APBD.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.

Selasa, 21 Oktober 2014

Tahun Depan Sudah Bisa Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah diteken. Ini berarti, tahun depan rekruitmen PPPK sudah bisa dilaksanakan oleh instansi pusat maupun daerah.

"Beberapa hari lalu, sebelum Presiden Jokowi dilantik, PP PPPK sudah diteken Pak SBY," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) demisioner Azwar Abubakar di kantornya, Rabu (22/10).

Dia menyebutkan, dengan adanya PP PPPK berarti rekruitmen bisa dilakukan tahun depan. Apalagi untuk tahun anggaran 2014, pemerintah sudah mengalokasikan formasi PNS dan PPPK. Di mana formasi PNS 65 ribu dan 35 ribu PPPK.

"Tahun ini belum ada rekruitmen PPPK karena terbentur di PP. Kalau sekarang sudah ada, otomatis untuk tahun depan bisa dibuka rekruitmennya. Sedangkan instansi yang sudah memasukkan usulan PPPK tetap akan diproses untuk tahun depan," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar pihak-pihak yang memalsukan data untuk pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS ditindak tegas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar pihak-pihak yang memalsukan data untuk pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditindak tegas. Pasalnya, pemalsuan data sudah tergolong dalam tindak pidana.

Hal ini disampaikan Sultan usai mendatangi peresmian Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) di Sedayu Bantul, Selasa (21/10/2014). Ia mendukung upaya Pemkab Bantul dalam melakukan verifikasi PNS K2.

"PNS memberikan data tidak benar ya ditindak saja. Termasuk soal K2 juga harus ditindak tegas karena memalsukan data itu sudah kriminal," tegas Sultan.

Ia berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pemalsuan data dapat terungkap jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul juga tak perlu ragu-ragu untuk membuka kasus K2 karena ancaman bagi pemalsu data sudah sangat jelas.

Sementara itu Bupati Bantul Sri Surya Widati menjelaskan, verifikasi ulang yang saat ini sudah dilakukan merupakan instruksi dari BKN. Tujuannya agar PNS yang diangkat benar-benar sesuai dengan persyaratan.

Mau tidak mau Bupati turut bertanggung jawab terkait pengangkatan PNS K2. Ida, sapaan akrab Bupati sangat berharap agar persoalan ini segera selesai.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.

NIP 202 Honorer K2 Purbalingga Diangkat CPNS Belum Jelas

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kepastian penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 202 honorer kategori dua (K2) yang lulus tes tahun lalu masih belum jelas. Hal ini membuat sejumlah honorer K2 yang lolos seleski CPNS menjadi khawatir.

Kekhawatiran itu bertambah saat BKD menyerahkan SK CPNS bagi delapan dokter di RS dr Goeteng Tarunadibrata Purbalingga. Para honorer K2 menjadi bertanya-tanya dan merasa ada diskriminasi dalam pengangkatan CPNS itu.
Hal ini lanmgsung ditanggapi BKD Purbalingga.

Kabid Pengembangan dan Diklat Pegawai BKD Purbalingga, Wahyu Prasetiyono menegaskan, para dokter penerima SK CPNS itu merupakan formasi khusus dan memang disegerakan.

“Formasi khusus dokter itu di luar formasi untuk honorer K2. Jadi yang honorer K2 tetap menunggu penetapan NIP yang belum bisa kami pastikan waktunya,” jelas Wahyu, Selasa (21/10).

Dia merincikan, formasi khusus itu sebelumnya diajukan dengan diketahui Bupati Purbalingga pada Maret 2014 sebanyak 8 orang dokter. Meliputi 3 dokter spesialis dan 5 dokter umum. Kemudian bupati kembali mengajukan pengisian formasi khusus 8 orang dokter lagi pada Juni 2014. Meliputi 1 dokter spesialis dan 7 dokter umum.

“Delapan dokter yang diajukan terakhir masih menunggu penetapan NIP di KemenPAN RB Jakarta. Sedangkan upaya Pemkab menyegerakan karena profesi dokter menjadi rebutan sampai ke luar Jawa. Bahkan jika terlalu lama tidak dibuka rekrutmen, akan diambil daerah lain,” paparnya.

Dia juga mengatakan, saat ini dokter CPNS itu dialokasikan untuk RS dr Goeteng Tarunadibrata. Pihaknya mengakui, untuk formasi dokter spesialis sangat susah dicari untuk menjadi CPNS. Pasalnya, mereka lebih mengutamakan membuka praktik sendiri di rumah dan lebih bebas atau tidak terikat kedinasan.

Sementara itu, hingga kini penetapan NIP bagi honorer K2 tetap diupayakan secepatnya. Namun semua kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebanyak 202 honorer K2 yang lolos masing- masing terdiri dari Tenaga Kependidikan 69 orang, Kesehatan 57 orang dan teknis administrasi sebanyak 76 orang.

“Untuk formasi kesehatan tak ada untuk dokter dan semua rata- rata keperawatan atau perawat. Jadi untuk dokter merupakan formasi khusus dan tidak mempengaruhi penetapan NIP honorer K2,” tegasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Puluhan Guru Honorer Datangi Kantor DPRD Cimahi Ingatkan Seluruh Jajaran Legislatif Agar Memperjuangkan Guru Honorer Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa puluhan guru honorer Kota Cimahi mendatangi Kantor DPRD Cimahi di Jln. Djulaeha Karmita, Senin (20/10/2014). Kedatangan mereka untuk mengingatkan seluruh jajaran legislatif agar memperjuangkan guru honorer menjadi Pewagai Negeri Sipil (PNS).

"Kami ingin anggota dewan menuntaskan kasus pengaduan pengangkatan tenaga honorer kategori II di Cimahi," kata salah satu perwakilan guru, Iwan Setiawan kepada wartawan.

Ia mengatakan, para guru mengingatkan kepada anggota dewan baru bahwa masih ada pekerjaan rumah soal tenaga honorer Cimahi dan diharapkan bisa memberi solusi terbaik.

Menurutnya, hingga kini tersisa 152 orang guru yang belum lolos dan diangkat menjadi PNS di Cimahi. Para guru, kata dia, diangkat oleh sekolah dengan honor dari sekolah.

Berita ini bersumber dari Galamedia.

Honorer K2 Lamongan Terima SK CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 370 orang pegawai honorer kategori 2 (K2) Pemkab Lamongan, Selasa (21/10) menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pendopo Lokatantra dari Bupati Fadeli.

Mereka adalah bagian dari 1.245 pegawai honorer K2 Lamongan yang lolos tes tulis.

Setelah menerima SK CPNS tersebut secara otomatis mereka bakal menerima 80 persen dari gaji pokok.

Gaji penuh beserta tunjangan baru akan mereka terima saat sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS penuh.

Salah satunya seperti Wahid, guru SMPN 1 Lamongan. Dengan golongan ruang IIIa dan masa kerja 13 tahun 11 bulan, dia akan menerima 80 persen dari gaji pokok Rp 2.791.500, yakni sebesar Rp 2.233.200.

Sedangkan seperti Abd Rohman, perawat di UPT Puskesmas Kalitengah yang memiliki golongan ruang IIa dengan masa kerja 14 tahun 10 bulan, gaji yang diterima adalah 80 persen dari Rp 2.223.000, atau sebesar Rp 1.778.400.

Wahid yang diberi kesempatan memberikan sambutan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Fadeli karena sudah ada solusi untuk tenaga honorer yang dulu tercecer.

Dia menyebutkan pernah bernagkat ke Jakarta pada 2008 bersama Fadeli yang kala itu masih Sekda untuk mengantarkan berkas ke MenPAN.

“Penangkatan ini kami paham adalah kebijakan pemerintah pusat. Tapi kalau tida komitmen dari pemerintah daerah tentu mustahil berhasil, “ kata Wahid.

Bupati Fadeli menyampaikan selamat kepada pegawai honorer yang kini telah menerima SK CPNS. Dia berharap setelah diangkat, bakal ada peningkatan kinerja.

Sementara Kepala BKD Lamongan Ismunawan, sebanyak 370 pegawai honorer K2 yang pagi itu menerima SK CPNS paling banyak berasal dari tenaga pendidikan, yakni 238 orang.

Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 54 orang, tenaga penyuluh 16 orang dan tenaga administrasin sebanyak 62 orang.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 1 orang adalah lulusan SD, SMP ada 13 orang, SMA sebanyak 107 orang, dari Diploma 2 ada 17 orang, sebanyak 31 orang lulusan Diploma 3, lulusan S1 sebanyak 200 orang dan 1 orang berpendidikan S2.

Berita ini bersumber dari Tribunews.