Jumat, 19 Desember 2014

Pemerintah Diharapkan memberikan porsi kuota pada tenaga honorer di instansi pemerintah, bukan hanya tenaga pendidik dan kesehatan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang akan merekrut tenaga honorer kategori dua (K2) khusus formasi tenaga kesehatan serta pendidik dinilai tidak adil.

Menurut Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat, Hasbi, bukan hanya tenaga pendidik dan kesehatan yang dibutuhkan daerah, tapi juga formasi lain.

FHI juga mengimbau kepada seluruh elemen tenaga honorer untuk tetap menyatu dan solid dalam melakukan perjuangan. Komunikasi dan kerja sama FHI serta FHK2I dalam memperjuangkan tenaga honorer perlu didukung seluruh organisasi tenaga honorer untuk melakukan konsolidasi dalam menyiapkan rencana aksi serentak di daerah masing-masing maupun nasional.

FHI meminta pendataan bukan hanya mengacu data versi BKD tetapi juga data versi organisasi untuk dijadikan pembanding bagi pemerintah pusat dan wakil rakyat dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 17 Desember 2014

FHI meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan penyelesaian tenaga honorer K2 tanpa tes dengan afirmasi berdasarkan usia dan masa kerja.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa wacana tes honorer kategori dua (K2) untuk menjadi CPNS ikut ditanggapi Forum Honorer Indonesia (FHI). Mereka menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang sudah mulai mempunyai perhatian terhadap penyelesaian tenaga honorer K2 yang tidak lolos tes.

FHI meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan dan mengkaji kembali formulasi kebijakan penyelesaian tenaga honorer melalui tes menjadi tanpa tes dengan melakukan pendekatan formulasi afirmasi berdasarkan usia dan masa kerja.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Pemkab Karanganyar akan memperjuangkan kesejahteraan guru honorer.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan pendataan sementara, jumlah guru non-PNS di Karanganyar sebanyak 4.362 orang yang mengajar TK, SD, SMP dan SMA. Mereka dipekerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekolah negeri maupun yayasan pendidikan swasta dengan pembayaran upah sesuai kemampuan instansi. 

Diutarakan, upah guru honorer per bulan rata-rata Rp 300 ribu atau jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Karanganyar tahun 2014 Rp 1.060.000. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah memperjuangkan anggaran peningkatan kesejahteraan guru honorer dalam pengusulan belanja tidak langsung tahun anggaran 2014. Usulan itu memasukkan pula anggaran peningkatan kesejahteraan PNS. Dalam usulan tersebut, upah guru honorer diupayakan setara UMR Karanganyar tahun 2015.

“Total anggaran sekitar Rp 20 miliar. Tapi belum dipilah-pilahkan mana anggaran untuk PNS umum, guru PNS honorer dan sebagainya,” jelasnya.

Mengenai anggaran kenaikan kesejahteraan guru honorer yang dipekerjakan sekolah negeri, Samsi mengaku penyalurannya akan lebih mudah daripada ke yayasan pendidikan swasta. Kebijakan tersebut, lanjut Samsi, bertujuan memberi penghargaan tenaga pengajar yang belum diberikan secara layak. Di sisi lain, aspek administratif guru honorer akan dibenahi, utamanya terkait rekrutmen awal tenaga pendidikan itu.

Sementara itu dalam Penyampaian Tanggapan Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD Karanganyar 2015, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan Pemkab akan memperjuangkan kesejahteraan guru honorer. Pasalnya, di tengah krisis guru PNS di Karanganyar, keberadaan pengajar non PNS tetap dinilai sama penting.

“Keberadaan guru tidak tetap memang dibutuhkan, sebab di Kabupaten Karanganyar kekurangan guru. Terkait kesejahteraannya, Pemkab mengupayakan sesuai dengan kemampuan daerah dan berupaya untuk meningkatkannya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Kedaulatan Rakyat Online.

Pemkab Tasikmalaya menyambut baik rencana pemerintah pusat merekrut 250 ribu CPNS tahun 2015

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Tasikmalaya menyambut baik rencana pemerintah pusat merekrut 250 ribu CPNS tahun 2015. Dengan rekrutmen abdi negara dari honorer kategori dua (K2) dan pelamar umum itu, kekurangan pegawai di daerah bisa terus terkikis. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini masih kekurangan ribuan PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya H Iin Aminudin mengatakan kebijakan perekrutan 250 CPNS secara nasional itu sangat tepat bagi Kabupaten Tasikmalaya karena saat ini pihaknya kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan.

Di pun berharap pemerintah pusat mengangkat CPNS dari 2000 honorer K2 yang mengabdi di Tasikmalaya. Apalagi, 60 persen di antara mereka bekerja di bidang pendidikan dan sisanya, kesehatan, administrasi dan yang lainnya.

Meski berharap honorer mendapatkan prioritas, Iin tetap, ingin tenaga muda dari pelamar umum pun direkrut. Itu, kata dia, agar sejalan antara yang muda dan sudah berpengalaman. Soal presentase CPNS dari honorer K2 dan pelamar umum, kata dia, tergantung pemerintah pusat.

Rencananya, Pemkab Tasikmalaya, kata dia, akan mengajukan tambahan 6.000 pegawai. Dari jumlah tersebut, 4.000 diantaranya tenaga pendidik.

Sedangkan untuk mekanisme waktu pengajuan perekrutan pegawai, pihaknya akan menunggu mekanismenya dari Kemen PAN RB. Iin berjanji akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jabar untuk merekrut CPNS baru itu.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Selasa, 16 Desember 2014

Pemerintah bakal merekrut 250 ribu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik secara bertahap

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Crisnandi mengatakan, pemerintah bakal merekrut 250 ribu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik secara bertahap. Sebagian akan diambilkan dari honorer K2.

"Secara nasional, kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan kita ada sekitar 200 ribu sampai 250 ribu orang. Nah ini akan kita penuhi secara bertahap mulai tahun depan," kata Yuddy kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (16/12).

Dia menyebutkan, pemerintah ingin menuntaskan kebutuhan itu dalam tempo singkat. Selain itu kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan ini, akan diisi oleh tenaga honorer kategori dua (K2) maupun pelamar umum.

"Kalau keuangan negara kita memungkinkan, dalam dua tahun kita akan angkat 250 ribu tenaga pendidik dan kesehatan. Pelaksanannya mulai tahun 2015," terangnya.

Mengenai mekanisme rekrutmen, Yuddy mengungkapkan semuanya akan melalui tes. Tes ini menjadi syarat mutlak untuk pengangkatan CPNS.

"Baik pelamar umum maupun honorer K2 yang memenuhi formasi guru dan tenaga kesehatan harus dites untuk diangkat CPNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.