Rabu, 23 Juli 2014

Sekolah Di Makassar Dilarang Rekrut Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Makassar melarang mengangkat guru honorer. Pasalnya, saat ini Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat ada 16 ribu guru di Kota Makassar. Sebanyak 8.000 orang PNS dan 8.000 lainnya honorer. 

Sementara kebutuhan guru di Kota Makassar hanya 10 ribu saja. Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh, Selasa, 22 Juli mengatakan memang sudah tidak ada lagi penerimaan guru honorer sesuai SK Wali Kota no 5 tahun 2014 sejak 14 Mei. Menurutnya, saat ini perbandingan guru dengan murid 18:1, sementara yang ideal harus 30:1. Sehingga memang ada kelebihan.

Berita ini bersumber dari Fajar Online.

BKD Demak Coret 26 Honorer K2 Bermasalah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa meski lolos ujian tertulis calon pegawai negeri sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak memutuskan untuk mencoret 26 tenaga honorer kategori dua (K2). Pencoretan tersebut mendasarkan pada tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi berupa SK pengangkatan dan ditariknya surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan Kepala BKD Demak, Windu Sunardi saat menggelar konferensi pers, Selasa (22/7). Menurut Windu, pencoretan tenaga honorer K2 yang bermasalah ini menjadi jawaban atas polemik pengangkatan mereka yang selama ini diwarnai tuduhan kolusi dan nepotisme.

"Sikap tegas kami ini menjawab kabar yang berembus bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CPNS diwarnai praktik titipan. Padahal ditilik dari jumlahnya, keberadaan mereka dari tahun ke tahun justru semakin berkurang,’’ ujarnya didampingi Sekretaris BKD Demak, Agung Hidayanto.

Pada 2015, tenaga honorer K2 berjumlah 1.987 orang. Jumlah ini berkurang menjadi 1.880 pada 2010 dan 1.726 orang pada 2013. Sebanyak 1.726 orang tenaga honorer K2 itu dinyatakan berhak ikut ujian pengangkatan CPNS setelah sebelumnya melewati proses verifikasi.

Dari hasil ujian tertulis, ada 559 orang yang dinyatakan BKN lolos seleksi. Namun ketika proses uji publik, ternyata ada aduan bahwa 40 orang diantaranya diduga bermasalah.

"Daftar tenaga honorer K2 yang diduga bermasalah ini kami serahkan pada inspektorat untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Ternyata ada 26 orang diantaranya yang mencabut berkas dan menyatakan mundur sehingga diputuskan untuk dicoret," terangnya.

Sehubungan hal itu, pihaknya tidak lagi melakukan pemberkasan terhadap 26 tenaga honorer K2 tersebut. Meski begitu, belum ada keputusan lebih lanjut terkait kekosongan formasi yang tidak terisi akibat pencoretan tenaga honorer K2 bermasalah. 

Saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan dari BKN terkait turunnya SK CPNS dari tenaga honorer K2 yang dinyatakan lolos. Termasuk kepastian turunnya nomor induk pegawai (NIP).

Sementara itu, ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Upaya pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini diketahui dari laporan para kepala sekolah. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa ada sms yang mengatasnamakan BKD.

Pesan singkat itu berbunyi permintaan agar kepala sekolah menyerahkan data guru honorer yang telah memiliki masa kerja lebih dari empat tahun di satuan pendidikan tempat mereka bekerja. Data tersebut meliputi nama, masa tugas dan nomer handphone.

Atas sms yang meresahkan ini, pihaknya mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada kepala Dindikpora agar diteruskan untuk seluruh kepala sekolah mulai satuan pendidikan SD-SMA/SMK. Surat edaran itu berisi penjelasan bahwa BKD tidak pernah meminta data kepegawaian tenaga honorer melalui sms.

"Kami juga menegaskan sms itu agar tidak ditanggapi, sebab mengarah pada praktik penipuan. Jika ada persoalan atau pertanyaan maka bisa langsung menghubungi kasubbag TU pada kecamatan maupun sekolah masing-masing," imbuhnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.

Selasa, 22 Juli 2014

Pendataan Ulang K2 Tidak Terkait Pengangkatan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar tentang tenaga honorer kategori dua (K2) bisa memunculkan polemik.

Dalam surat itu, Menteri PAN-RB menugasi seluruh instansi pusat maupun daerah mendata tenaga honorer K2 yang tidak lulus ujian menjadi CPNS.

Pada surat tertanggal 30 Juni itu, seluruh kepala instansi diminta validasi dan verifikasi tenaga honorer K2 yang tidak lulus ujian. Upaya itu untuk memastikan jumlah tenaga honorer K2 yang sesuai dengan kriteria dan tidak diterima menjadi CPNS.

Pendataan ulang ini juga dilakukan untuk bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya. Dalam surat itu tentu ada pesan yang tidak tuntas. Di lapisan bawah, para honorer K2 yang tidak lulus ujian CPNS bisa jadi mengira bakal ada pengangkatan lagi di kemudian hari.

Kepala Biro Hukum dan Informasi Komunikasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, pendataan itu tidak ada kaitannya dengan pengangkatan K2 yang tidak lulus ujian CPNS.

"Saya tidak ingin menyampaikan janji-janji surga. Dibaca saja surat dari pak Menteri itu apa adanya. Pendataan ini hanya untuk bahan analisis dan pertimbangan kebijakan selanjutnya," paparnya.

Herman menegaskan bahwa Menteri PAN-RB sudah memastikan akan menuntaskan masalah tenaga honorer K2. Menurutnya, pelaksanaan tes CPNS khusus untuk tenaga honorer K2 tahun lalu bagian dari penuntasan masalah tenaga honorer K2.

Ketika tes diselenggarakan, Kemen PAN-RB mencatat ada 608.814 orang tenaga honorer K2 yang menjadi peserta ujian. Hasilnya 209.719 orang tenaga honorer K2 diantaranya dinyatakan lulus menjadi CPNS. Artinya masih ada 399.095 tenaga honorer K2 yang nasibnya tidak jelas.

"Saya berharap terbitnya surat ini tidak menimbulkan polemik. Saya tegaskan validasi dan verifikasi tidak terkait program pengangkatan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Senin, 21 Juli 2014

Berkas Lengkap, SK Honorer K2 Belum Terbit

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa hingga menjelang akhir Juli ini surat keputusan (SK) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi pegawai honorer kategori II (K2) yang telah dinyatakan lolos ujian CPNS belum terbit. Padahal, mereka telah melakukan pemberkasan persyaratan CPNS sejak kurang lebih dua bulan lalu.

Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sri Haryanto, di kantornya, akhir pekan lalu mengatakan, saat ini SK CPNS honorer K2 belum terbit. Bahkan, untuk sekedar informasi kepastian terbitnya SK itu juga belum ada.

"Saat ini, SK CPNS honorer K2 itu masih dalam proses di BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Namun belum ada kepastian, kapan tepatnya SK selesai diproses dan diterbitkan,"tandasnya.

Diungkapkannya, proses di BKN tersebut saat ini adalah dalam tahap penelitian berkas-berkas persyaratan CPNS yang telah dikumpulkan oleh para tenaga honorer K2 dari seluruh Indonesia.

"Setelah penelitian berkas-berkas itu, kemudian akan diusulkan nomor induk pegawai (NIP), sebelum dibuat SK CPNS dan diterbitkan,"tambahnya.

Menurutnya, penelitian berkas-berkas persyaratan CPNS memang memerlukan waktu yang agak lama. Sebab, selain jumlahnya banyak, juga SK pengangkatan masing-masing tenaga honorer itu kebanyakan bentuknya berbeda antara tenaga honorer instansi satu dengan lainnya.

"SK pengangkatan tenaga honorer itu formatnya hampir semuanya berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Karena itu, perlu penelitian yang cermat, untuk mengantisipasi adanya SK honorer palsu," ujarnya.

Dikatakannya, SK pengangkatan tenaga honorer itu memang tidak ada format bakunya antara satu instansi dengan instansi lainnya, sehingga seolah-olah sesuai selera instansi bersangkutan. Bahkan, untuk instansi yang sama-sama bidang pendidikan pun tidak sedikit yang berbeda.

"Sama-sama guru honorer misalnya, namun kalau sekolahannya berbeda, bisa jadi akan berbeda pula bentuk dan format SK-nya,"ungkapnya.

Ditambahkanya, penelitian atau koreksi berkas persyaratan yang cermat dan agak mendalam dilakukan BKN, terutama juga karena adanya temuan SK pengangkatan tenaga honorer atau dokumen lain, yang ternyata palsu atau dimanupulasi.

"Ditemukannya SK dan dokumen palsu dari honorer di sejumlah daerah, menjadikan BKN berupaya secermat mungkin meneliti berkas CPNS," tuturnya.

Adapun untuk berkas persyaratan CPNS bagi honorer K2 dari Kabupaten Temanggung, menurutnya, saat ini seluruhnya telah lengkap. Meski begitu, beberapa waktu lalu BKN memang sempat meminta beberapa honorer K2 dari Temanggung melengkapi berkas yang kurang.

"Berkas yang kurang itu adalah surat pernyatan dari honorer bersangkutan atau pejabat eselon II dinas terkait, berisi kesanggupan melanjutkan studi strata I bagi yang masih diploma," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.

Rabu, 16 Juli 2014

Honorer K2 Tidak Lolos Tes Ingin Kepastian Waktu Pengangkatan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Keluarnya surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang salah satu pointnya mewajibkan verifikasi-validasi (verval) data honorer kategori dua (K2) tidak lulus tes disambut gembira oleh honorer.

Honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada MenPAN-RB Azwar Abubakar.

"Alhamdulillah, Pak MenPAN-RB sudah tidak ingkar janji lagi," kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada media ini, Rabu (16/7).

Meski begitu, FHK2I masih tetap ingin jawaban pasti tentang teknis dan waktu yang jelas tentang penggantian honorer bodong dengan asli. "Kalau kita semua bisa diangkat CPNS mau butuh waktu berapa tahun," ujarnya.

Dia menambahkan, FHK2I akan melayangkan surat ke Komisi II DPR RI untuk mengawal surat MenPAN-RB itu. "Kami akan menunggu sampai nanti awal September dalam sidang Komisi II dengan MenPAN-RB kita benar-benar akan dapat jawaban yang jelas," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika ternyata pemerintah bohong, seluruh honorer K2 akan melakukan aksi sebelum akhir masa pemerintahan Presiden SBY berakhir.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Selasa, 15 Juli 2014

Penanganan Nasib K.II Tidak Lulus Tes CPNS 2013

Kementerian PAN & RB menyurati para PPK terkait penanganan K.II yang tidak lulus seleksi.
Diantaranya berisi "Terhadap K.II yang tidak lulus seleksi, agar dilakukan verval sesuai kriteria PP 56/2012 disertai SPTJM. Data hasil verval tersebut disampaikan kepada Kemen PAN & RB dan BKN paling lambat 15 Agustus 2014. Data tersebut sebagai 'BAHAN ANALISIS & PERTIMBANGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN SELANJUTNYA'
Surat tersebut Bernomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tertanggal 30 Juni 2014 dan ditandatangani Sekretaris Kementerian PAN & RB, Tasdik Kinanto.


Tautan Surat : Klik Disini

Surat Penanganan Tenaga Honorer Kategori II Yang Dinyatakan Lulus Hasil Seleksi

Dalam rangka penanganan tenaga honorer kategori II sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, disampaikan bahwa :
Download File Klik Disini
Lampiran Klik Disini
Surat-Honor-k2
Sumber : KEMENPAN-RB.

Penyerahan Hasil Validasi Honorer K-2 Paling Lambat 31 Juli

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau para tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi tes calon pegawai negeri sipil, untuk segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
Hasil verifikasi dan validasi harus  disertai surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang hasilnya segera disampaikan kepada Kepala BKN, untuk diproses lebih lanjut dan tembusan kepada Menteri PANRB. “Penyampaian hasil verifikasi dan validasi dimaksud paling lambat tanggal 31 Juli 2014,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, di Jakarta, Selasa (15/07).
 
Melalui Surat bernomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II, yang ditujukan kepada menteri/Jaksa Agung/kepala LPNK, Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dijelaskan bahwa tenaga honorer kategori II yang mengikuti seleksi sejumlah 608.814, dan yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 209.719 orang.
 
Namun  proses verifikasi tersebut mengalami keterlambatan. “Saat ini masih kurang dari 25 persen yang masuk proses pemberkasan. Penyebab utamanya, data kategori dua tidak akurat, karena terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria,” ungkap Tasdik Kinanto.
 
Dalam surat itu juga disampaiakan, terhadap tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi,  juga dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dalam PP nomor 56/2012 disertai dengan SPTJM. Data hasil validasi tersebut selanjutnya disampaikan juga ke Kementerian PANRB dan BKN paling lambat tanggal 15 Agustus 2014, sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
 
Link surat B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II --> klik

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.

UPDATE PENETAPAN NIP CPNS FORMASI HONORER

UPDATE PENETAPAN NIP CPNS FORMASI HONORER TA 2014 BERDASARKAN SAPK PER 14 JULI 2014
https://www.dropbox.com/s/kf96ma0toxklt88/NIP%20FORMASI%20HONORER%20TA%202014%20per%2014-07-2014.xls

UPDATE PENETAPAN NIP CPNS FORMASI HONORER TA 2013 BERDASARKAN SAPK PER 14 JULI 2014 
https://www.dropbox.com/s/h9lyel93z1vp47g/NIP%20FORMASI%20HONORER%20TA%202013%20per%2014-07-2014.xls

Sumber Berita : Facebook Page BKN RI.