Rabu, Agustus 24, 2016

Penyelesaian Masalah Honorer K2 Tunjukkan Tanda Positif

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) optimistis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur akan berpihak kepada mereka. Meski hanya bertemu dengan MenPAN-RB sekitar setengah jam, namun mereka yakin Asman lebih kooperatif.

"Kami merasa ada harapan baru dengan Menteri Asman. Paling tidak, honorer ‎K2 bisa bangkit lagi setelah terdiam sekian bulan pascademo akbar beberapa bulan lalu," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (24/8).

Dia ‎menyebutkan, tanda-tanda positif penyelesaian honorer K2 terlihat pada revisi UU ASN yang diinisiasi Komisi II DPR RI. Ditambah lagi sikap Menteri Asman yang mau memberikan kesempatan kepada honorer K2 untuk bertatap muka dan menampung semua masalah.

Dalam pertemuan dengan MenPAN-RB, FHK2I memaparkan asal mula perjuangan honorer K2. Bermula saat seleksi CPNS 2013 di mana saat pengumuman yang diundur lima kali, Panselnas meluluskan honorer K2 bodong.

Alhasil honorer K2 asli yang bekerja di bawah 2005 tidak terangkat.  Perjuangan dilakukan dengan dialogis sampai pada aksi demo honorer K2. Ending-nya pada 15 September 2015, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi berjanji mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS secara bertahap.

Pengangkatan diutamakan bagi honorer K2 yang sudah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah. Namun keputusan itu ditarik kembali dengan alasan ‎adanya UU ASN dan tidak adanya anggaran.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjanji akan mencarikan solusi terbaik buat honorer K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sinyal positif diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur untuk honorer kategori dua (K2). 

Meski belum memberikan keputusan apa-apa, namun politikus PAN ini berjanji akan mencarikan solusi terbaik buat honorer K2.

"Saat ini saya belum bisa mengambil keputusan apa-apa. Saya tampung dulu semua keluhan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), untuk kemudian saya pelajari dan dalami," kata Asman saat menerima delegasi FHK2I yang dipimpin Ketum Titi Purwaningsih di kantornya, Rabu (24/8).

Asman berjanji, akan mencarikan solusi terbaik bagi honorer K2. Dia pun meminta honorer K2 bersabar sembari pemerintah mendiskusikan masalah tersebut baik di internal pemerintah maupun DPR RI. "Saya akan membahas masalah honorer K2 ini di internal KemenPAN-RB dulu, kemudian melibatkan pihak-pihak terkait termasuk DPR RI," terangnya.

Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatwan menambahkan, penyelesaian honorer K2 ada di revisi UU ASN. Begitu revisi UU ASN sudah masuk Baleg DPR RI, berarti ada harapan baru untuk penyelesaian honorer K2.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Minggu, Agustus 21, 2016

Ribuan tenaga honorer kategori dua (K2) se-Soloraya menagih janji kejelasan nasib ihwal pengangkatan menjadi CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ribuan tenaga honorer kategori dua (K2) se-Soloraya menagih janji kejelasan nasib ihwal pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka mendesak Pemerintah Pusat segera merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ASN dinilai mengebiri tenaga honorer yang rata-rata berusia 35 hingga 56 tahun dengan masa kerja lebih dari 10 tahun.

Pernyataan itu disampaikan ratusan tenaga honorer K2 perwakilan dari tiga daerah, yakni Solo, Sukoharjo dan Klaten dalam acara Doa Bersama Tenaga Honorer K2 Soloraya di Balai Kota, Minggu (21/8/2016).

“Kami ingin mengawal rapat pembahasan revisi UU ASN di Komisi X DPR pada Minggu-Rabu (21-24/8/2016) nanti,” kata Tenaga Honorer K2 perwakilan Kabupaten Sukoharjo,  Joko Novianto ketika dijumpai seusai doa bersama.

Joko memerinci jumlah tenaga honorer yang sampai saat ini belum jelas akan nasib pengangkatannya menjadi CPNS, di wilayah Solo tercatat ada 509 honorer. Kemudian Kabupaten Sukoharjo dan Klaten masing-masing berjumlah 540 dan 1.000 honorer. Para honorer tersebut menagih janji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) terkait rencana pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Pihaknya akan mengejar sampai ada titik terang nasib pengangkatan honorer K2 dari Menpan dan RB.

“Waktu itu tepatnya 15 September 2015, Menpan dan RB Yuddi Chrisnandi menyepakati dan menjanjikan pengangkatan honorer K2 akan diselesaikan dari 2016-2019,” katanya.

Selama ini pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terganjal UU ASN. Sesuai UU ASN, batas usia pengangkatan CPNS adalah 35 tahun dengan mengabaikan masa pengabdian. Dia berharap Pemerintah bisa menghapus aturan batasan usia tersebut. “Kami minta Pemerintah bisa merevisi aturan yang ada,” pintanya.

Honorer K2 lainnya, Heni Sri Subekti meminta pemerintah bisa memberi kepastian status bagi ribuan honorer K2 menjadi CPNS. Dia bersama ribuan honorer lainnya berharap melalui doa bersama ini bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

“Revisi UU ASN atau penyesuaian aturan harus segera dirampungkan. Kami menunggu komitmen pemerintah segera mengangkat honorer menjadi CPNS dan bukan sekedar omong kosong belaka,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo berjanji Pemkot akan tetap memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2. Pemkot akan meminta pusat memprioritaskan para honorer tersebut diangkat menjadi CPNS. Saat ini Pemkot masih memiliki 509 honorer K2 yang nasibnya belum ada kejelasan.

“Jika nantinya ada peluang pendaftaran CPNS, saya lebih memilih merampungkan honorer dibandingkan mencari CPNS baru. Honorer K2 kalau bisa tidak perlu dilakukan tes seleksi lagi,” pinta Rudy, sapaan akrabnya.

Berita ini bersumber dari Solopos.
Share:
Read More

Rabu, Agustus 17, 2016

Pendaftaran CASN Online Kemdikbud 2016

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan kepada Putra Putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai CASN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum memulai proses pendaftaran CASN online, pastikan anda sudah membaca pengumuman dan panduan yang ada.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru dengan ketentuan sebagai berikut. Detail pengumuman lihat pada lampiran berkas.

Lampiran berkas:
Berita ini bersumber dari Pendaftaran CASN Online Kemdikbud 2016.
Share:
Read More

Kamis, Agustus 11, 2016

Jika suatu daerah membutuhkan PNS yang berpengalaman, peluang pengangkatan tenaga honorer tinggi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberi angin segar untuk pegawai honorer. Dia berjanji akan memberi peluang semua pegawai honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mau golongan K1, K2 (Kategori I dan II) semuanya kita beri peluang masuk PNS," ujarnya usai menghadiri Optimalisasi Pengendalian Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, di Yogyakarta, Rabu (10/8/2016). 

Sebelum mengangkat pegawai honorer, pihaknya akan menelusuri dulu kebutuhan tiap daerah. Jika suatu daerah membutuhkan PNS yang berpengalaman, peluang pengangkatan tenaga honorer tinggi. 

"Lihat dulu kebutuhan daerah. Kalau daerah membutuhkan, orang yang sudah bekerja lama, pengalaman, dan lulus tes, ya, akan diangkat," tegasnya.

Perlu diketahui, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sempat diutarakan Menpan RB terdahulu, Yuddy Chrisnandi. Dalam rapat kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015), Yuddy bilang, telah berhitung matang untuk mengangkat 440 ribu honorer K2. "Tidak ada lagi yang menjadi PPPK, tapi seluruhnya CPNS,” ungkapnya.

Belakangan, dalam rapat dengan Komisi II pada 20 Januari 2016, Yuddy meralat. Dia minta maaf karena tak bisa mewujudkan janjinya. "Dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,” katanya.

Yang jadi ganjalan, kata Yuddy, UU 5/2014 tentang ASN. Perundangan itu tidak mengizinkan pengangkatan CPNS secara otomatis. Gelombang demonstrasi secara sporadis terus terjadi pada beberapa bulan 2016. 

Honorer K2 dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Ujungnya, dalam Rapat Paripurna DPR, 20 Juni UU tersebut diusulkan untuk revisi. Kini, revisi telah masuk Program Legislasi Nasional 2016.

Berita ini bersumber dari Metrotvnews.

Share:
Read More

Selasa, Agustus 09, 2016

Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK2I) menuntut dalam revisi UU ASN pemerintah lebih mengakui dan menjamin status guru honorer.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa MenPAN dan Reformasi Birokrasi sudah terisi dengan orang baru. Tapi, bukan berarti desakan untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berhenti.

Sebaliknya, justru desakan itu semakin disuarakan pada menteri yang baru Asman Abnur, pengganti Yuddy Chrisnandi. Tuntutan itu masih datang dari Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK2I). Mereka menuntut dalam regulasi tersebut pemerintah lebih mengakui dan menjamin status guru honorer.

Ketua FHK2I Jawa Timur Eko Mardiono mengungkapkan, jumlah guru honorer K-2 di Jatim terbilang tinggi. Yakni, sekitar 20 ribu guru. Di tingkat nasional, jumlahnya mencapai 440 ribu guru.

"Melihat jumlah yang tak sedikit itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah memperhatikan nasib K-2," ucap dia dalam rapat koordinasi FHK2I Jatim di Wisma PGRI.

Eko menegaskan, FHK2I akan terus menuntut revisi UU ASN. Khususnya mengenai kejelasan status pengĂ‚­angkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Kami merasa, dalam UU ASN pemerintah tidak memperhatikan nasib guru-guru yang menunggu kejelasan pengangkatan PNS yang telah lama dijanjikan," terangnya.

Ada beberapa tuntutan FHK2I dalam revisi UU ASN. Di antaranya terkait usia maksimal pengangkatan PNS dan seleksi penjaringan ulang khusus untuk berstatus K-2. Usia maksimal 35 tahun dianggap memberatkan karena mayoritas guru honorer K-2 saat ini telah berumur di atas 40 tahun.

 "Untuk tes, FHK2I jelas menolak karena pengangkatan sebagian honorer K-2 sebelumnya juga tanpa tes," ucapnya.

Pertengahan bulan ini, lanjut dia, pihaknya akan kembali ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR serta Menpan yang baru.

"Semoga dengan adanya Men PAN-RB yang baru, suara kami bisa didengar," ucap dia. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Minggu, Agustus 07, 2016

Komisi II DPR mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada pertengahan Agustus mendatang.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR mengagendakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur pada pertengahan Agustus mendatang.

Salah satu agenda pokok yang akan dipertanyakan kepada Asman adalah mengenai penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2), yang dikaitkan dengan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ada banyak masalah yang akan kami bahas dengan MenPAN-RB. Paling utama soal honorer K2, revisi UU ASN, dan rasionalisasi PNS," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Sabtu (6/8).

Dia menyebutkan, cepat lambatnya revisi UU ASN tergantung keseriusan pemerintah. Pasalnya, kunci penyelesaian K2 ada di revisi UU tersebut.

Lalu apa harapan Bambang kepada menteri yang baru?

"Kami berharap menteri yang baru ini‎ lebih kooperatif dan mau memperhatikan nasib honorer K2. Kalau hanya DPR yang bergerak ya susah, karena pelaksananya pemerintah," ucap Bambang.

Dia menambahkan, Komisi II DPR dan Baleg sudah sepakat untuk membahas revisi UU ASN tahun ini. Tujuannya agar masalah honorer K2 bisa segera dituntaskan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Sabtu, Agustus 06, 2016

MENGENAL TES CPNS DENGAN SISTEM CAT

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seleksi penerimaan CPNS selalu menjadi berita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, utamanya generasi muda. Namun, sudah tahukah anda bahwa tes CPNS kini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang tidak memungkinkan terjadinya kongkalingkong ?

Sejak tahun 2013, tes CPNS sudah menggunakan sistem komputer atau yang lebih dikenal sebagai CAT. Dengan adanya sistem ini, pemerintah menjamin tidak adanya kecurangan dan memudahkan setiap peserta tes. Dengan sistem ini, banyak keuntungan yang didapat diantaranya lebih kompetitif, adil, obyektif transparan dan bebas dari KKN.

Sistem CAT tidak hanya diterapkan bagi pelamar CPNS dari jalur umum, tetapi juga untuk pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, yang meliputi bidan dan dokter. Seperti halnya yang berlangsung pada 19-24 Juli 2016 lalu, selama 90 menit mereka harus duduk di depan komputer untuk menjawab soal-soal tes kompetensi dasar (TKD), sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS.

Meskipun tidak diawasi secara ketat sepeti layaknya ujian di sekolah-sekolah, yang masih menggunakan lembar jawaban komputer (LJK), tetapi dijamin tidka ada yang saling contek. Pasalnya, soal yang dikerjakan satu sama lain berbeda, meskipun di meja yang bersebelahan.

Seperti yang berlangsung di Poltekkes Bandung, salah satu lokasi TKD PTT Kementerian Kesehatan, beberapa peserta mengatakan, ujian menggunakan komputer menjadi lebih praktis dan tidak pegal, walaupun ada beberapa yang awam dan kurang mengerti cara penggunaannya. “Lebih praktis dan enak, tidak pegal, kanan kiri tidak bisa mencontek pasti aman. Tapi ada beberapa teman yang agak kesulitan mengoperasikan komputer,” ujar salah seorang bidan PTT.

Tes CPNS merupakan perintah dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuannya untuk memperoleh PNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab dan netral, yakni CPNS yang memiliki karakteristik pribadi, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelegenisia yang tinggi dan memiliki keterlampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Seleksi ini pun tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Satu-satunya cara untuk bisa lulus CAT adalah dengan mempersiapkan sebaik-baiknya, belajar, belajar, belajar dan tentunya berdoa. Kisi-kisi materi soal juga terbuka, sehingga bisa dipelajari oleh siapapun, terutama yang ingin mengikuti tes CPNS.

Ada tiga kelompok soal yang diujikan. Pertama, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan sampai sejauh mana kita tahu tentang bangsa ini. TWK mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Tes ini untuk menggali sejauh mana peserta tes memahami sistem tata negara di Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, pemerintahan pusat dan daerah, dan memperhatikan kembali kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan yang Disempurnakan).

Kedua, Tes Intelegensia Umum (TIU). Di dalam TIU, ada 4 kemampuan yaitu verbal yang menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka, kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Terakhir ada Karakteristik Pribadi (TKP) yang meliputi integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptsi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan kemampuan menggerakkan orang lain.

Soal TKD PNS disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Selain TKD, juga ada Tes Kompetensi Bidang (TKB), meskipun tidak diharuskan. Adapun materi tes ini disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Kementerian PANRB pun menyediakan aplikasi CAT tersebut untuk simulasi yang tersedia di website resmi www.menpan.go.id. Kesempatan tidak akan datang dua kali, siapa bisa, dia bisa! Urungkan niat serta kemauan, bahwa kesusksesan tidak akan pergi jauh dari kita, bahkan akan terus menghampiri kita.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.
Share:
Read More