Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru, Info Perangkat Desa.

Sabtu, 19 Agustus 2017

Ribuan ASN Di Sulsel Pensiun, Honorer Akan Berperan Aktif di Kantor Pemerintahan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tahun ini, ada sekitar 1.892 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulsel yang akan pensiun. Namun, moratorium PNS membuat posisi lowong mereka belum diisi. Opsi terakhirnya, honorer yang bakal menjalankan tugas mereka.

Di Sulsel saja, ada 600 ASN yang akan pensiun tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo malam tadi mengungakapkan, pihaknya sudah melakukan analisis kebutuhan. Hasilnya, mereka butuh sekitar 2.600 ASN.

Di Kota Makassar, sebanyak 300 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup pemerintah kota Makassar pensiun tahun 2017 ini. Menutupinya, pegawai kontrak (honorer) akan berperan aktif.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Makassar, Basri Rachman untuk saat ini mengantisipasi kekosongan yang ada dengan beberapa mutasi untuk eselon II, III, dan IV. Sementara pegawai biasa diisi oleh pegawai kontrak. "Saat ini kita punya 5.830 pegawai kontrak," ujar Basri, Jumat, 18 Agustus.

Dia menambahkan, pegawai kontrak ini juga telah diusulkan untuk pengangkatan mereka. Pihaknya telah mengirim formasi sebanyak 1.185 ke pemerintah pusat. Masing-masing tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga strategis lingkup Pemkot.

Di Soppeng misalnya, ada 117 ASN yang akan mengakhiri masa tugasnya tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Soppeng, A Mahmud mengatakan, pegawai yang memasuki pensiun itu terdiri atas guru, pejabat struktural dan staf biasa. Selebihnya merupakan PNS noneselon. 
"Dari 117 pegawai pensiun, rata-rata sudah mencapai batas usia 58 tahun. Selebihnya pensiun dini dengan masa pengabdian sekira 20 tahun," kata A Mahmud, Jumat 18 Agustus.

A Mahmud menjelaskan, pegawai yang pensiun ini atas permintaan sendiri. Dengan alasan sudah tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit, meninggal dan lainnya. A Mahmud menambahkan, akibat adanya ASN pensiun menyebabkan kebutuhan pegawai semakin besar. Kebutuhan pegawai paling mendesak yakni guru dan tenaga kesehatan. Sementara untuk tenaga teknis paling dibutuhkan Sarjana Hukum (SH) dan akuntasi.

Sementara itu, Enrekang membutuhkan sekira 500 ASN. Itu lantaran dalam kurun tiga tahun terakhir, tercatat sebanyak 242 ASN yang mengakhiri masa kerjanya karena pensiun.

Kepala Badan Keppegawaian Daerah (BKD) Enrekang, Haidar mengakui, pihaknya juga belum menyediakan formasi baru. Apalagi, penerimaan harus berdaarkan informasi dan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) terkait penerimaan CPNS.

"Tahun ini kira-kira sebanyak 76 ASN yang akan menikmati masa pensiunnya. Beberapa jabatan strategis yang lowong karena pensiun, sudah kita isi dengan pegawai yang baru," ungkap Haidar.

Ia sendiri mengakui Kabupaten Enrekang sangat kekurangan ASN untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Untuk tenaga pendidik, pihaknya masih membutuhkan setidaknya 300 guru. Sementara tenaga kesehatan (nakes) butuh sampai 200 orang, baik dokter maupun perawat. Sementara tenaga teknis juga dibutuhkan dari jebolan insinyur untuk ditempatkan di Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru.

"Kita hanya bisa menunggu informasi resmi dari BKN karena tiap tahun kita ajukan, kalau sudah ada kita langsung tindak lanjuti," ungkap alumni IKIP Ujung Pandang ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko mengakui kekurangan beberapa nakes untuk penempatan di daerah-daerah pelosok. Kondisi geografis Enrekang tak memungkinkan pelayanan kesehatan hanya mengandalkan satu puskesmas yang biasanya berada di pusat kecamatan.

"Beruntung, tahun ini kita sudah SK-kan 59 tenaga medis di Enrekang. Dengan begitu, mereka bisa mengabdi lebih lama hingga naik level sebagai ASN. Rencananya juga kita mau tambah lagi tenaga dokter di Enrekang," pungkas Marwan.

Di Wajo, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo Edy Rakhman mengatakan, dari tahun ke tahun ASN mencapai batas usia pensiun semakin mengalami peningkatan, seperti halnya 2016 yang pensiun tidak mencapai 100 tetapi 2017 meningkat sampai 139 ASN.

"Tentu hal tersebut, mendasari kita kebutuhan tenaga kerja (ASN, red) di Kabupaten Wajo mendesak, sebab banyak dari jabatan fungsional dan struktural akan kosong," ujarnya, Jumat, 18 Agustus.

Dia merincikan dari 139 ASN yang pensiun dan akan pensiun tahun 2017 berdiri dari eselon IIa : 2 orang, IIb : 2 orang, IIc : 3 orang, IId : 1 orang, IIIa : 3 orang, IIIb : 3 orang, IIIc : 2 orang, IIId : 28 orang, IVa : 62, IVb : 26 orang, IVc : 6 orang, IVd : 1 orang.

Meskipun jumlah ASN pensiun tidak mempengaruhi pelayan di instansi atau pun sekolah, kata Edy, pihaknya berharap pengangkatan ASN harus segera didesak dan secepatnya bergulir.

Edy mengatakan, pihaknya telah mengirim data ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, untuk kebutuhan pegawai lima tahun ke depan di Kabupaten Wajo. "Dari 2667 jumlah formasi kebutuhan ASN kita kirim, tenaga guru paling mendominasi sekitar 1.080," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala SDN 71 Limporilau Arifuddin mengakui, kebutuhan tenaga pengajar di sekolahnya juga sudah mendesak, lantaran jumlah siswa tidak sebanding dengan tenaga pengajar. "Guru yang berstatus PNS hanya sampai tiga orang, sedangkan tenaga honorer juga kurang. Padahal juga siswa kita pun mencapai ratusan," tandasnya.

Di Luwu Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Utara semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan ASN. Apalagi, tahun ini ada 76 PNS yang telah dan akan pensiun.

Menurut Kepala BKPSDM Luwu Utara, Mursalim, jumlah itu belum termasuk yang pensiun karena meninggal dunia. "Memang banyak PNS (ASN) yang pensiun tahun ini," kata Mursalim kepada FAJAR, Jumat 18 Agustus.
Kepala BKD Pinrang, Muh Nasir mengatakan, tahun ini saja, ada 168 ASN yang pensiun. Terbanyak ada di kalangan guru sekolah dasar, yang mencapai 100 orang.

Yang lain kata dia, ada dari petugas kesehatan dan pegawai administrasi. "Semua itu, tentu sangat kami butuhkan. Apalagi kita memang kekurangan guru dan tenaga tingkat medis di desa-desa," ungkapnya Jumat 18 Agustus.

Pihaknya juga sudah mengusulkan formasi CPNS. Baik di BKN hingga ke Kemenpan RB. "Ada lebih dari 500 formasi kita usulkan. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan soal pendaftarannya," tambahnya.

Sidrap, salah satu daerah di Sulsel yang belum mengusulkan formasi CPNS ke pusat. Pengusulan formasi CPNS terbaru di Sidrap, masih menunggu selesainya proses Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang menjadi syarat pengajuan formasi CPNS. Padahal, setiap tahun selalu ada yang pensiun. Tahun ini, jumlah ASN yang akan memasuki usia pensiun di Sidrap mencapai 20 orang.

"Khusus di Sidrap, belum ada pengusulan formasi CPNS ke pusat. Bagaimana mungkin diusulkan kalau kebutuhan PNS belum kita tahu," ujar Kepala BKD Sidrap, Hijas, Jumat, 18 Agustus.

Berita ini bersumber dari Fajar Online.
Share:

Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Berikut disampaikan:


Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini);
Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional TP 2017/2018 (unduh disini).

Sumber : BSNP
Share:

Jumat, 18 Agustus 2017

Kamis, 17 Agustus 2017

Ratusan guru honorer tingkat SMA di kabupaten Siak bersyukur gaji mereka telah naik sejak 2017.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ratusan guru honorer tingkat SMA di kabupaten Siak bersyukur gaji mereka telah naik sejak 2017. Kenaikan gaji itu juga lumayan banyak, sehingga dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

"Alhamdulillah, gaji kami sudah naik sejak SMA diambil alih provinsi. Mudah-mudahan grafiknya terus naik," kata Elpendi, guru honorer di SMKN 1 Kandis, Rabu (16/8/2017).

Ia menguraikan, ketika SMA sederajat masih berada dalam nauangan kabupaten Siak, gajinya hanya Rp 1.600.000 perbulan. Pada 2 bulan sebelum SMA ditarik provinsi gaji naik menjadi Rp 1.800.000. Namun kemudian, SMA berada pada naungan provinsi, sehingga dia sekarang menerima Rp 2.175.000 perbulan, langsung ditransfer ke rekeningnya.

"Pada awal tahun ini belum lancar, karena kan status baru pindah dari kabupaten ke provinsi. Sekarang sudah lancar, setiap tanggal gajian langsung masuk ke rekening," kata dia.

Dia berharap, gaji guru honor seperti dirinya tidak lagi mengalami kemacetan. Agar bisa menghidupkan anak istri di rumah tangganya.

"Bagi kami dimana pun status SMA sederajat ini tidak masalah. Kabupaten baik provinsi juga baik. Yang penting kami tidak dipersulit dan gaji tidak dikurangi," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Bambang, guru honorer di SMAN 1 Pusako, kabupaten Siak. Ia juga menerima Rp 2.175.000 perbulan sejak status SMA beralih ke provinsi. Sebelumnya ia hanya menerima Rp 1.600.000 perbulan.

"Saya mengajar di sini sejak 2001. Gaji memang cukup bervariasi dari dulu. Yang penting sekarang sudah Rp 2.175.000 perbulan, dan lancar," kata dia.

Ia berharap, pemerintah terus memperhatikan gaji guru honorer. Karena di sekolah tempatnya mengajar, separuh dari 28 guru merupakan guru honorer. Jika guru honorer tidak fokus mengajar akibat kurangnya gaji, otomatis berpengaruh kepada sekolah.

Kepala SMAN 2 Siak Yan Khoriana, juga mengatakan demikian. Di sekolah itu, separuh guru masih berstatus honorer. Hanya separuh dari 30 guru yang berstatus PNS. Jika guru honorer mengundurkan diri, otomatis sekolah akan pincang.

"Jadi sekarang gaji guru honorer sudah di atas Rp 2 juta. Mudah-mudahan gaji mereka ini terus naik ke depannya. Karena jasa mereka banyak sekali untuk pengembangan sekolah," kata dia.

Padahal sebelumnya, Bupati Siak Syamsuar sempat menyalahkan provinsi akibat PDB tahun 2017. Ia mengaku memperjuangkan anak-anak Siak yang akan masuk ke SMA namun terkendala karena sistem yang kurang tepat. Untuk itu Syamsuar ingin SMA dikembalikan ke kabupaten.

Berita ini bersumber dari Tribun Pekanbaru.
Share:

Senin, 14 Agustus 2017

Empat Update Portal SSCN BKN yang Wajib Diketahui Pelamar

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa disampaikan kepada publik bahwa sehubungan dengan proses seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masih berlangsung hingga 31 Agustus 2017 (bagi pelamar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan 26 Agustus 2017 (bagi pelamar Mahkamah Agung), Pemerintah lewat Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau kepada 18.387 Pelamar untuk melakukan unggah kembali berkas persyaratan lamaran.

Berdasarkan konfirmasi tim verifikator Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 18.387 pelamar yang dokumen-nya tidak dapat dibaca oleh sistem. Berkas persyaratan yang tidak terbaca seperti ijazah. Melalui portal SSCN BKN telah disampaikan list pelamar yang harus melakukan upload berkas/dokumen kembali via https://sscn.bkn.go.id/file_ulang. Apabila sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan, file dokumen tersebut tidak dilengkapi, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan pendaftaran.

Hingga Senin (14/8/2017) pukul 10.16 WIB, jumlah pelamar sudah mencapai 661.564 orang, yang terdiri dari 641.766 pelamar formasi yang tersedia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 19.798 pelamar formasi yang tersedia pada Mahkamah Agung.

Diinformasikan juga bahwa Humas BKN menerima pengaduan terkait oknum penipuan yang meminta pembayaran pada simulasi online CAT BKN yang mengatasnamakan admin CAT. Perlu diketahui bahwa simulasi online CAT BKN tidak dipungut biaya apapun karena publik cukup lakukan simulasi via web http://cat.bkn.go.id/ dan klik pada kolom simulasi.

Selanjutnya pelamar diminta agar berhati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan proses pendaftaran online. Humas BKN lewat laman media sosial BKN telah mengimbau beredarnya kartu pendaftaran SSCN 2017 palsu. Peserta diminta untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dan jangan pernah mempercayakan proses pendaftaran kepada pihak lain (seperti calo).

Seluruh update informasi dan pengaduan/pertanyaan perihal pendaftaran lewat portal SSCN BKN hanya dikeluarkan secara resmi oleh BKN sebagai institusi panita seleksi nasional. Silakan sampaikan pertanyaan/informasi hanya lewat BKN baik secara langsung ke tim Help Desk SSCN BKN di Kantor pusat BKN Jakarta (Senin- Jumat pada jam kerja), maupun via media sosial BKN.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Minggu, 13 Agustus 2017

Guru Honorer di SD Negeri Kabupaten Bangka Bakal Jadi Honorer Daerah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pelayanan prima kepada masyarakat terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka baik itu sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan termasuk juga pada sektor pendidikan.

Bupati Bangka H. Tarmizi Saat mengungkapkan untuk bidang pendidikan rencananya guru yang diperbantukan di sekolah dasar negeri akan menjadi honorer daerah atau honda.

Tahun 2017 ini di Kabupaten Bangka akan banyak guru yang memasuki masa pensiun dan Kabupaten Bangka masih kekurangan guru sekolah dasar.

"Saya sudah datang kemarin, dan rencananya akan kita jadikan honor daerah semua guru yang non PNS di sekolah dasar negeri," ungkap Tarmizi ketika menyerahkan bantuan sapi gaduh dan mesin pencacah daun, Sabtu (12/8/17) di Dusun Paket Tiga Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diuraikan orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu, semua keinginan masyarakat mulai dari PAUD, masjid, dan lainnya akan diakomodir dalam Anggaran Perubahan nanti.

"Kita terus intensifkan semuanya, disini ada pak Haji Mukhsin, Pak Darius, Pak Kemas dan lainnya , insyaallah akan kita akomodir semuanya sesuai dengan anggaran dan keinginan masyarakat," kata Tarmizi melalui rilis Pemkab Bangka.

Selain itu juga, mantan sekda Bangka ini mengharapkan adanya saran, masukan dan kritik dari masyarakat sehingga pemimpin mengetahuinya.

"Kita ini wilayahnya luas, desa banyak, dusun banyak, jadi tugas desa, pemdes, pak kades, pak camat dan pkk untuk membantunya juga," katanya.

Selain itu juga, bupati mengharapkan sinergi dan kerja sama yang kuat dalam membangun daerah Kabupaten Bangka ini.

"Kalau sendiri susah, jadi sama-sama saling bantu, pasti selesai," tukasnya.

Berita ini bersumber dari Bangka Pos.
Share:

Kamis, 10 Agustus 2017

Formasi Umum Penjaga Tahanan 13.720, Jumlah Pelamar sudah Mencapai 276.983

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Data SSCN BKN per tanggal 9 Agustus 2017 pukul 17.12 wib menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) jabatan dalam formasi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki tingkat minat pelamar tertinggi berbanding jauh dengan kuota formasi yang dikeluarkan pemerintah.

Terdata pelamar untuk formasi umum pada jabatan Penjaga Tahanan sudah mencapai 290.809 dari formasi yang disediakan hanya berjumlah 13.720.

Sementara untuk pelamar jabatan Analis Keimigrasian sudah menginjak angka 73.780 dari formasi yang disediakan hanya 2.049. Selanjutnya untuk tingkat pelamar pada jabatan Pemeriksa Paten Pertama mencapai 14.462 dari formasi yang tersedia hanya 13.

Selain itu untuk jabatan Penjaga Tahanan formasi khusus bagi putra/putri terbaik Papua, jumlah pelamar sementara mencapai 4.093 dari jumlah kuota formasi 280. Analis Keimigrasian Pertama formasi lulusan terbaik sudah mencapai jumlah pelamar 3.318 dari jumlah formasi 229. Sementara untuk jabatan Pemeriksa Paten Pertama formasi lulusan terbaik mencapai angka pelamar sebanyak 612 dari kuota formasi hanya ada 2 (dua).

Angka peminat pada ketiga jabatan tersebut akan terus bergerak mengingat pendaftaran online lewat portal SSCN BKN berlangsung hingga 31 Agustus 2017 mendatang.

Hal ini menunjukkan tingkat persaingan pada ketiga jabatan tersebut juga semakin tinggi mengingat kuantitas perbandingan pelamar dengan kuota yang disediakan berkisar jauh.

Berdasarkan update portal SSCN BKN hari ini terdata total pendaftar mencapai 512.144. Untuk pelamar Kemenkumham menginjak angka 496.134 dan pelamar pada MA mencapai 16.010.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 09 Agustus 2017

Pengumuman Rekrutmen Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahap II Tahun 2017

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non-PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada, tahap kedua tahun 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/. Adapun persyaratan dan tatacara pendaftaran sebagai berikut:


Silakan unduh.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.