Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru.

Selasa, 25 April 2017

Pemerintah Ingin Jalankan PP Sebelum Revisi UU ASN

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah ingin menjalankan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang merupakan materi untuk menjalankan UU 5/2014 sebelum dilakukannya revisi UU ASN.

"Diberi kesempatan PP keluar dulu. Biarkan kita menjalankan PP," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Kemenpan RB, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah membuat sejumlah PP untuk menjalankan UU 5/2014. Selain itu, ia beranggapan, seharusnya pemerintah memiliki evaluasi atas terbitnya UU yang baru berusia dua tahun itu sebelum ada revisi. "Evaluasi dulu, baru perubahan," ujar dia.

Sebelumnya, DPR RI tengah mengusulkan revisi UU ASN dalam rapat paripurna pada 24 Januari 2017. Asman menuturkan, DPR telah menyampaikan sejumlah materi usulan untuk revisi UU ASN. Pertama, ia berujar, DPR minta membubarkan ASN. Kedua, memindahkan dan mengisi jabatan pimpinan tinggi harus persetujuan DPR. Ketiga, menambah dan mengurangi pegawai harus persetujuan DPR. Keempat, DPR minta pemerintah mengangkat 439 ribu honorer tanpa tes.

Asman mengatakan, Kemenpan RB telah meneruskan materi usulan pada pemerintah terkait, seperti poin keempat pada Kementerian Keuangan. Kemepan RB, ia melanjutkan, meminta Kemenkeu menghitung berapa anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah apabila 439 ribu honorer diangkat.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Sabtu, 22 April 2017

Beberapa Formasi yang Dibutuhkan Pada Rekrutmen CPNS 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kebijakan penghentian sementara alias moratorium rekrutmen CPNS masih berlaku.

Namun, untuk beberapa formasi khusus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tetap membuka lowongan. Rencananya, rekrutmen CPNS baru kembali dibuka tahun ini.

Informasi lowongan CPNS baru untuk formasi khusus itu disampaikan langsung Menteri PAN-RB Asman Abnur kemarin (22/4).

Dia menjelaskan, ada beberapa formasi khusus yang benar-benar membutuhkan aparatur baru. Formasi khusus itu di antaranya petugas imigrasi, sipir, PNS spesialis pertambangan, serta hakim.

’’Kuotanya masih kami hitung. Yang jelas memang benar-benar membutuhkan pengisian CPNS baru,’’ jelas dia.

Asman lantas mencontohkan untuk petugas imigrasi. Dia mengatakan, sebentar lagi Terminal 3 Soekarno Hatta bakal dioperasikan, jelas membutuhkan penambahan petugas imigrasi.

Bukan hanya itu, petugas imigrasi juga diperlukan di sejumlah daerah. Di antaranya di pintu masuk Sumatera Utara.

Di kawasan itu pariwisatanya sedang dikembangkan. Begitu pula untuk formasi sipir, tenaga bidang pertambangan, dan hakim juga perlu ditambah.

Asman menambahkan, rekrutmen harus sesuai kualifikasinya. Dia tidak ingin lagi ada penempatan PNS yang asal-asalan.

Misalnya PNS berlatar belakang Satpol PP ditempatkan sebagai pegawai dinas perhubungan. Khusus untuk pengisian ahli pertambangan, dia ingin diisi pelamar yang sesuai keahliannya.

Untuk CPNS bidang adminstrasi, Asman mengatakan tidak dibuka lowongan pegawai baru. Postur saat ini, sekitar 60 persen PNS yang ada merupakan tenaga adminsitrasi.

Sedangkan beban pekerjaannya tidak terlalu besar. ’’Kalau diamati, mereka itu banyak bekerjanya atau menganggurnya. Bisa dilihat sendiri,’’ jelasnya.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyambut baik rencana rekrutmen CPNS baru itu.

Namun, dia berharap pemerintah juga memperhatikan tenaga honorer kategori II yang masih belum diangkat jadi CPNS. ’

’Umurnya ada yang 35 tahun atau lebih,’’ katanya. Pemerintah, imbuh dia, bisa menerbitkan peraturan pemerintah (PP) jika benar-benar komitmen menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 yang berjumlah 450 ribuan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kamis, 20 April 2017

RILIS PEMBARUAN APLIKASI DAPODIK 2017b

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Aplikasi DAPODIK sudah mengalami pembaharuan. Berikut ini berita selengkapnya.

RILIS PEMBARUAN APLIKASI DAPODIK 2017b


Yth. Bapak/Ibu Operator Dapodik
di Seluruh Nusantara


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Dalam rangka untuk terus menerus meningkatkan kualitas data Dapodik, maka senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Aplikasi Dapodik. Pengembangan fitur-fitur pada Aplikasi Dapodik juga dilakukan untuk mengakomodasi berkembangnya kebutuhan akan data Dapodik dan juga untuk lebih meningkatkan layanan terhadap segenap stakeholder pendidikan ditingkat pusat maupun daerah. Maka saat ini kami telah merilis pembaruan Aplikasi Dapodik 2017 yaitu Versi 2017b. Pada versi 2017b ini telah ditambahkan fitur nilai Rapor dan nilai US/USBN. Adapun pembaruan dan perbaikan Aplikasi Dapodik 2017b selengkapnya adalah sebagai berikut:

  1. [Pembaruan] Penambahan Menu untuk menginput nilai rapor peserta didik
  2. [Pembaruan] Penambahan tombol untuk memasukan prefill anggota rombel terdahulu
  3. [Perbaikan] Pembukaan pembuatan akun PTK untuk Non Induk

Untuk melakukan update /pembaruan versi aplikasi menjadi Aplikasi Dapodik 2017b dapat dilakukan dengan menggunakan:

1) UPDATER Aplikasi Dapodik 2017b
Bagi sekolah yang masih menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2017 dan Versi 2017a dapat melakukan pembaruan menjadi Versi 2017b dengan menggunakan Updater Aplikasi Dapodik 2017b, langkah-langkahnya sebagai berikut:
  1. Unduh file UPDATER Aplikasi Dapodik 2017b pada link berikut ini : Updater Aplikasi Dapodik Versi 2017.b
  2. Lakukan installasi sampai dengan selesai.
  3. Lakukan refresh (Ctrl + F5).

2. Pembaruan online
Bagi sekolah yang masih menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2017 dan Versi 2017a juga dapat melakukan pembaruan menjadi Versi 2017b dengan cara pembaruan secara online, langkah-langkahnya sebagai berikut:
  1. Pastikan komputer terkoneksi internet.
  2. Silahkan login pada Aplikasi Dapodik Versi 2017 atau Versi 2017a
  3. Masuk pada menu Pengaturan, Cek Pembaruan Aplikasi, klik pada tombol “Cek Pembaruan”.
  4. Maka ditampilkan keterangan bahwa Pembaruan Tersedia. Pembaruan Tersedia (Dapodik 2017b) Apakah Anda ingin melanjutkan? Pastikan tidak menutup jendela browser sebelum proses pembaruan selesai!
  5. Klik tombol “Lanjutkan”, maka sistem akan melakukan update pembaruan.
  6. Setelah proses selesai, klik tombol “Muat ulang halaman sekarang”.

Dengan adanya fitur input nilai Rapor dan nilai US/USBN maka data proses pengiriman data pada waktu sinkronisasi akan bertambah besar. Oleh karenanya untuk memperlancar proses sinkronisasi khususnya sinkronisasi nilai disarankan untuk melakukan sinkronisasi secara bertahap dan tidak harus menunggu sampai dengan input nilai selesai seluruhnya. Prioritaskan input nilai semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017.

Demikian informasi yang kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Salam Satu Data,
Admin Dapodikdasmen


Link Unduhan :
a. Updater Aplikasi Dapodik Versi 2017.b
b. Panduan Singkat Aplikasi Dapodik Versi 2017.b

Berita ini bersumber dari DAPODIKDASMEN.
Share:

Selasa, 18 April 2017

Jamin Kualitas, PP No. 11/2017: Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Manajemen PNS itu meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan Jabatan; d. pengembangan karier; e.pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. Perlindungan.

Ditegaskan dalam PP tersebut, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:  a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP tersebut.

Adapun penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.  Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan per jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan  prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi  kebutuhan jumlah dan jenis: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk kebutuhan PNS secara nasional, menurut PP ini, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari: a.PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Pusat; dan b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pengadaan PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu menegaskan,  untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.

Pengadaan PNS, menurut PP ini, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a.Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;  dan  g. pengangkatan menjadi PNS.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah  mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; e.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan i.persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

“Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 23 ayat (2,3) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Adapun seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) tahap: a.seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c.seleksi kompetensi bidang.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, dan akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.

PP ini menegaskan, calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Adapun calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 tersebut.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Minggu, 16 April 2017

Komisi E DPRD Jateng Usul Revisi UU ASN Bisa Seleksi Honorer Secara Transparan dan Profesional

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) meski baru diterapkan, namun akan direvisi. Anggota DPR RI setuju, perbaikan sejumlah pasal yang salah satu poinnya menyangkut tuntutan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Jika poin itu direvisi, maka akan ada kurang lebih 430 ribu PNS baru.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh. Zen mengatakan, jika revisi Undang-Undang ASN hanya mengakomodir honorer diangkat menjadi PNS, maka muncul kekhawatiran ada kepentingan politik di dalamnya. Seharusnya, revisi Undang-Undang ASN lebih menekankan pada seleksi internal honorer dengan mengedepankan proses yang transparan dan sesuai kompetensi.

Ia juga menyosoti soal masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, namun terganjal aturan tidak bisa diangkat menjadi PNS.

“Jadi, tidak ada asal guru yang diangkat. Proses seleksi internal honorer ini bisa transparan dan memerhatikan aspek kompetensi. Ini harus ada komitmen dari pemerintah pusat sampai daerah,” jelas Zen.

Diketahui, data sementara guru honorer jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 7.768 orang. Jumlah itu, masih bisa berkembang atau berkurang.

Berita ini bersumber dari IDOLA.
Share:

UU Pemilu Dikebut, Revisi UU ASN Tertunda

Sahabat Honorer, sudah tahukah anda bahwa pembahasan revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya dimulai bulan ini bakal molor. Pasanya, DPR RI tengah mengebut pembahasan revisi UU Pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto mengatakan, revisi UU Pemilu memang harus dikebut. Sebab, UU itu akan mengatur Pemilu 2019 yang tahapannya akan segera dimulai.

“Revisi UU Pemilu dan UU ASN memang sama-sama penting, tapi yang mendesak UU Pemilu, jadi DPR prioritaskan itu dulu," katanya kepada JPNN, Minggu (16/4).

Revisi terbatas UU ASN sangat dinanti ratusan ribu honorer dan PTT. Revisi ini menjadi jalan bagi mereka untuk diangkat CPNS. Dalam UU ASN, peluang honorer dan PTT berusia di atas 35 tahun menjadi CPNS tidak ada. Itu sebabnya, DPR mengusulkan untuk merevisi UU yang baru berusia tiga tahun ini.

Bambang menjelaskan, pembahasan revisi UU ASN belum bisa dilakukan pada masa sidang keempat DPR saat ini. Meski demikian politikus Gerindra itu menegaskan, DPR akan berupaya mengajak pemerintah segera bertemu untuk membicarakan revisi UU ASN.

“Kami akan berusaha agar ada pertemuan awal antara pemerintah dan DPR di masa sidang ini untuk selanjutnya di‎bahas di masa sidang berikutnya," tutur mantan bupati Sukoharjo ini.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 14 April 2017

Terkait Status Guru Honorer, Mendikbud : Itu ‘Sunah’

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa  jumlah guru honorer yang banyak menjadi Pekerjaan Rumah (PR) khusus bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memperjelas status para guru honorer.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof Dr Muhadjir Effendy MPd menjelaskan jika Surat Keputusan (SK) untuk guru honorer yang diakui legalitasnya dan dikeluarkan pemerintah daerah (Pemda) adalah bersifat tidak wajib.

“Tidak harus, itu kan sunnah saja. Dikeluarkan boleh, dapat pahala. Kalau tidak, ya tidak apa-apa,” ujar Muhadjir saat menghadiri acara peresmian Gedung Teaching Factory di SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Jumat (14/4).

Muhadjir mengatakan saat ini fokus Kemendikbud adalah pengangkatan tenaga guru untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Saat ini ada lebih dari 600 ribu adalah guru honorer di Indonesia, dan semuanya menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, pemerintah saat ini tidak akan bisa mengangkat guru honorer secara besar-besaran. Jumlah guru yang banyak dan anggaran yang terbatas menjadi alasan utamanya.

Lebih lanjut, kini permasalahan tersebut sudah dialihkan ke Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena Kemdikbud sudah tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya.

Berita ini bersumber dari MALANGTODAY.
Share:

Kamis, 13 April 2017

Jadi Dasar Pembayaran Gaji, SK Guru Honorer Diterbitkan Pemprov Kaltim

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para guru non-PNS yang mengajar di SMA dan SMK di Kaltim dapat bernafas lega. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS jenjang SMA dan SMK se-Kaltim.

SK tersebut diterbitkan dan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan yang selanjutnya diserahkan kepada para guru non PNS oleh Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Dayang Budiati. Sekretaris Provinsi Kaltim, Rusmadi dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Surapranata menyaksikan penyerahan SK tersebut kepada perwakilan guru non PNS dan staf tata usaha (TU) non PNS.

Sekprov Kaltim Rusmadi mengatakan, setelah penyerahan SK tersebut maka telah jelas dasar masing-masing sekolah untuk membayar honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) kepada guru-guru non PNS.

“Ini bukti komitmen Pemprov Kaltim terhadap program pendidikan di daerah. Jadi, SK tersebut menjadi dasar pembayaran. Tidak ada SK maka tidak bisa dibayar,” kata Rusmadi usai pertemuan para Guru dan Kepala Sekolah seKaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 11 April 2017.

Penyerahan ini penting, agar selain mendapatkan upah atau gaji. Guru diharapkan mendapatkan insentif, termasuk honor dari Bosda dan Bosnas, baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, meski kondisi keuangan daerah mengalami kesulitan, tetapi komitmen Pemprov Kaltim tidak pernah berhenti.

Rusmadi menegaskan, tidak ada Negara yang maju dan besar tanpa dukungan dari program pendidikan berkualitas termasuk guru berkualitas. Karena itu, komitmen Pemprov Kaltim terhadap nasib guru jangan diragukan.

“Jadi, program pendidikan merupakan kunci utama setiap daerah maupun Negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karena itu, nasib guru wajib menjadi perhatian pemerintah,” tambah Rusmadi

Penyerahan SK ini tidak lain adalah bagian dari adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berita ini bersumber dari Klik Berau
Share:

Senin, 10 April 2017

Pembukaan penerimaan berkas lamaran tenaga kontrak guru di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat resmi dibuka mulai 10-28 April 2017

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pembukaan penerimaan berkas lamaran tenaga kontrak guru di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat resmi dibuka mulai 10-28 April 2017 di sekretariat tim penerimaan atau di samping Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu.

"Penerimaa berkas lamaran dan seleksi administrasi mulai hari ini hingga 28 April," kata Ketua Tim Penerimaan Tenaga Kontrak Guru Kapuas Hulu ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin (10/4/2017).

Persyaratan penerimaan tenaga kontrak guru yaitu memiliki KTP Kapuas Hulu, berusia minimal 18 Tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pelamaran, kecuali yang telah menjadi guru kontrak sesuai SK Bupati nomor 58 Tahun 2016.

Kemudian, memiliki ijazah sarjana pendidikan dan transkrip nilai yang sesuai dengan jenis jabatan dan jenjang pendidikan yang diperlukan,  tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. Selain itu, lanjut Sarbani, tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

 "Setelah penerimaan berkas dan seleksi administrasi akan dilakukan tes ujian seleksi penerimaan pada 04 Mei 2017,” katanya.

Sementara itu, Rahmat salah satu pelamar tenaga kontrak guru Kapuas Hulu berharap dalam penerimaan guru kontrak tersebut benar-benar mengutamakan kompetensi peserta tanpa adanya kedekatan kekeluargaan ataupun kepentingan politik.

"Kami sangat bersyukur ada penerimaan guru kontrak ini, semoga dalam proses penerimaan murni berdasarkan kompetensi dan kebutuhan," harap Rahmat.

Berita ini bersumber dari OKEZONE.

Share:

Minggu, 09 April 2017

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan guru berstatus honorer.

Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan guru berstatus honorer. Pemerintah juga didesak menyiapkan opsi peningkatan kesejahteraan guru honorer apabila usulan itu ditolak.

“Moratorium pengangkatan ASN yang dicabut, tentunya membuka kesempatan rekrutmen pegawai. PGRI menyarankan, prioritaskan guru honorer. Mereka itu yang berdarah-darah mengisi kekosongan tenaga pengajar di daerah,” kata Ketua PGRI pusat, Unifah Rosyidi kepada wartawan di sela forum pertemuan tahunan PGRI Karanganyar di rumah dinas bupati, Sabtu (8/4).

Ia menyadari terdapat aturan usia maksimal pada pengangkatan ASN. Jika itu diterapkan, dipastikan banyak guru honorer tersisih karena usia mereka melampaui batas maksimal. Mengenai hal ini, PGRI berusaha melobi pemerintah pusat. PGRI juga mendorong pemerintah daerah memakai skema kerjasama kontrak dengan tenaga pengajar non ASN.

“Padahal guru honorer juga memiliki anak dan keluarga yang harus dinafkahi. Mereka semakin tua, membutuhkan jaminan kesejahteraan. Opsi guru kontrak masih lebih baik daripada mengandalkan honor,” katanya.

Berita ini bersumber dari Timlo.net

Share:

Bolmong Akan Rekrut 205 Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Bolaang Mongondow kekurangan guru. Sebagai solusi, Dinas Pendidikan Bolmong akan merekrut tenaga guru honorer tahun 2017 ini.

"Ini akan dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kita sudah menyiapkan dana Rp 1,9 miliar untuk pembiayaan upah guru," ujar Djafar Paputungan, Kepala Dinas Pendidikan, Minggu (9/4).

Tidak menutup kemungkinan guru honor ini akan terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara. Mereka menjadi prioritas. "Jadi para guru honorer ini akan diprioritaskan saat penerimaan ASN," ujarnya.

Kasubag Program dan Keuangan, Dinas Pendidikan Bolmong, Taufik Jojang mengatakan ada 205 tenaga honorer yang akan direkrut. Ini dikhususkan untuk warga Bolmong.

"Ada tahapan dan mekanisme seleksi dalam rekrutmen ini. Jadi persyaratannya adalah warga Bolmong. Namun akan ada seleksi ketat dalam proses ini," ujarnya.

Sebelumnya Djafar mengatakan Bolmong kurang tenaga guru. Selain itu, penempatannya tak merata. Banyak guru di daerah kota, sementara sekolah di daerah pinggiran sangat minim.

Berita ini bersumber dari Tribun Manado.
Share:

Sabtu, 01 April 2017

2006 GTT dan PTT di Kota Pekalongan Terima Harlindung

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Walikota Pekalongan, Alf Arslan Djunaid memberikan bantuan Penghargaan dan Perlindungan (Harlindung) kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemkot Pekalongan dan Kementerian Agama di Kota Pekalongan.

Bantuan ini diserahkan kepada 2006 penerima Harlindung di tahun 2017.

Dari 2006 penerima itu yakni tenaga pengajar Paud 475 orang, TK 281 orang, SD 520 orang, MI 227 orang, SMP 263 orang, MTS 122 orang dan tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebanyak 10 orang.

Total anggaran yang dialokasikan untuk para GTT dan PTT sebesar Rp 19,7 milyar.

"Bantuan Harlindung Rp 13.133.100.000 dan bantuan jasa kinerja Rp 6.618.580.000," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Suroso, Kamis (30/3/2017).

Suroso mengatakan, bantuan itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non PNS.

Bantuan diberikan kepada penerima untuk triwulan pertama 2017 dan selanjutnya akan diberikan di akhir bulan.

"Untuk honorer K2 Rp 1 juta per orang setiap bulan sedangkan honorer non K2 Rp 500 ribu per orang setiap bulan," katanya.

Walikota Pekalongan, Alf Arslan Djunaid, mengatakan, besaran jumlah harlindung yang diberikan kepada 2006 penerima berdasarkan kemampuan Pemkot Pekalongan.

"Saya berharap GTT atau PTT menjadi pendidik yang baik, menciptakan generasi yang baik," kata pria yang akrab disapa Alex.

Berita ini bersumber dari Tribun Jateng.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.