Info Honorer, Info Guru Honorer, Info Guru Honorer 2019, Info Gaji Honorer 2019, Info Pengangkatan Honorer, Info Pengangkatan Honorer 2019, Info P3K Honorer, Info Honorer 2019 terbaru, Info Honorer non Kategori

Kebijakan THR Honorer Diserahkan ke Daerah

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga honorer kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Pemerintah pusat tidak mengatur kebijakan THR untuk tenaga honorer. Pemerintah pusat menegaskan bahwa yang diatur berkaitan dengan THR hanya untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Itu daerah masing-masing. Kita tidak mengatur sampai ke sana. Karena yang diatur adalah ASN,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo kemarin.

Dia mengatakan sebenarnya pengangkatan tenaga honorer sudah tidak boleh. Namun menurutnya adanya perekrutan tenaga honorer karena kebutuhan pegawai.

Seperti diketahui pemerintah sempat melakukan moratorium penerimaan ASN. “Itu diatur oleh daerah, namun juga diatur oleh ketentuan. Makanya di dalam PP 11/2017 sudah tidak ada lagi honorer, adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ungkap Hadi.

Hadi Prabowo mengungkapkan akan terus mendorong agar daerah menjalankan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN. Dengan begitu PPPK dapat diterapkan secara bertahap.

“Kedepan harus begitu. Ini memang secara bertahap ada daerah yang sudah mengaplikasikan kaitannya dengan pegawai dengan perjanjian kerja. (Saat ini) ada yang masih sifatnya honorer, ada yang masih namanya supporting staff,“ paparnya.

Lebih lanjut berkaitan dengan THR PNS, Hadi memastikan tidak akan ada keterlambatan pencairan.

“Kebijakan dari pemerintah pusat paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini sesuai dengan PP Nomor 36/2019 tentang THR. Nanti juga akan ada surat edaran Mendagri dan petunjuk sesuai dengan Permenkeu No 58 akan di bayar kan paling cepat 24 Mei mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya pun pemerintah menjamin bahwa THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak akan molor walaupun ada revisi terhadap PP Nomor 36/2019 tentang THR Pasal 10 ayat 2.

Sebenarnya revisi tersebut bertujuan agar tidak ada potensi molor dalam pencairan THR. Sebagai ketentuan di Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan pencairan THR diatur dalam peraturan daerah (perda).

Adapun proses pembuatan perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah mengirimkan surat kepada Menteri Penda ya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan revisi PP 36/2019.

“Oh, itu kan (surat) intern saja. Untuk antisipasi saja kan boleh. Tidak perlu diperinci. Jangan sampai disalahkan pemerintah gitu aja,” katanya.

Tjahjo yakin bahwa pencairan THR tidak akan mengalami keterlambatan. Apalagi daerah dipastikan sudah menganggarkan alokasi THR PNS di APBD.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Kemenag Buka Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam kembali membuka rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan dikirim ke daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) ini menjadi salah satu program unggulan Kemenag dalam rangka memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dengan mengirimkan guru-guru fresh graduate.

Pendaftaran bina kawasan dibuka mulai 13 Mei hingga 10 Juni 2019. Sebanyak 50 peserta calon guru PAI akan dipilih untuk ditempatkan di 24 provinsi sasaran di seluruh Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Direktur PAI, Rohmat Mulyana, menyebutkan bahwa penetapan 24 provinsi tersebut masih dalam proses seleksi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan sebaran peserta bina kawasan di daerah sasaran.  “Angkatan pertama sebaran Bina Kawasan tahun 2017 ada di 19 Provinsi, tahun ini akan kembali dikaji oleh tim agar ada pengembangan di daerah lain. Ini masih dalam proses koordinasi dengan daerah,” ujar Rohmat di Jakarta, Senin (13/05).

Kemenag memberikan kesempatan kepada peserta bina kawasan angkatan pertama yang berminat untuk mengikuti program ini kembali. Menurut Rohmat, kesempatan ini diharapkan agar pengembangan di daerah sasaran berjalan maksimal serta dapat menjadi pembimbing bagi peserta baru.

“Kami memberikan kesempatan pada peserta bina kawasan angkatan sebelumnya untuk mengikuti kembali, maksimal 2 tahun. Untuk penetapan daerah sasaran akan ditentukan oleh tim,” terang Rohmat.

Proses seleksi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: seleksi adminstrasi dan seleksi wawancara.  Dua tahapan seleksi ini wajib diikuti peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis keberangkatan. Pelaksanaan seleksi adminitrasi dijadwalkan pada 11 - 16 Juni 2019, sedangkan pelaksanaan seleksi wawancara dijadwalkan pada 20 - 21 Juni 2019.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PAI, Nasri, menjelaskan, proses seleksi ini akan dilakukan berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya yaitu dengan pemanfaatan aplikasi daring yang tersedia.

“Proses seleksi tahun ini akan kita coba dengan sistem daring. Kalau seleksi tahun kemarin kan peserta dengan tim bertatap muka langsung, untuk efisiensi waktu dan finansial maka kita laksanakan secara online,” ujar Nasri. 


Share:

100.000 Lowongan CPNS Dibuka Oktober, Siapkan Syarat Ini!

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus menyiapkan dirinya. Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 100 ribu formasi di Oktober 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, lowongan CPNS ini dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan. Seluruh Indonesia," ujarnya dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kemarin (9/5/2019)

Syafruddin menjelaskan, nantinya lowongan CPNS ini akan dibuka pada paruh kedua tahun ini. 

"Itu nanti kuartal ke III-2019. Ya kira-kira Oktoberlah, kuartal ke III itu," jelasnya.

Namun, ia belum bisa memerinci lebih detail mengenai pembukaan lowongan CPNS ini. Pasalnya rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut.

"100 ribu (formasi) seluruhnya tapi kan belum diatur," kata dia.

Namun, sebelum dibuka ada baiknya mempersiapkan syarat-syarat ini.

Syarat-syarat Dokumen CPNS

Hal-hal yang harus disiapkan ini tertuang dalam syarat pendaftaran CPNS tahun lalu yang memang tak jauh berbeda tiap tahunnya.

Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Dokumen tersebut terdiri dari :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Pas foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar

Jika sudah resmi dibuka. Maka pelamar harus masuk ke portal SSCN  dalam alamat https://sscn.bkn.go.id tapi nanti dulu, setelah ada pengumuman CPNS dibuka. 

Mari ditunggu bersama lowongan tersebut dibuka.

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia
Share:

Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pastikan Skema SKB Pada Seleksi Mendatang Lebih Baik, Panselnas Gulirkan Peraturan BKN Sebagai Panduan Instansi

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa berkaca pada sejumlah kendala pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dihadapi pelamar pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Tim inti Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengadakan diskusi kerja bahas substansi panduan penyusunan soal SKB yang akan diterbitkan melalui Peraturan BKN.

Kepala Pusat Pengembangan Rekrutmen ASN (PPSR) Heri Susilowati saat memimpin rapat kerja itu menyebutkan penggarapan Peraturan BKN tentang pedoman penyusunan soal SKB dilatarbelakangi dengan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SKB pada seleksi sebelumnya, misalnya menyangkut relevansi pengelompokan rumpun jabatan dengan soal SKB yang disediakan.

“Pelaksanaan SKB sebelumnya menuai sejumlah kritik bahkan dari pelamar langsung yang mengeluhkan soal SKB, bahkan pihak Ombudsman RI sempat meminta keterangan Panselnas perihal materi SKB. Untuk itu kita harus buat standar/ketentuan yang mengatur skema SKB lewat Peraturan BKN ini, mulai dari panduan penyusunan materi, sistem keterbacaan, dan pengoptimalannya di aplikasi Computer Assisted Test (CAT), kalau ini rampung segera bisa digunakan dalam persiapan seleksi ASN 2019,” imbuhnya.

Berkomentar senada, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf juga mengakui sejumlah kendala yang ditemukan dalam materi SKB pada seleksi sebelumnya. Menurutnya, aspek kualitas pada soal SKB sebelumnya masih minim, bahkan beberapa instansi pembina jabatan fungsional kesannya tidak siap dari sisi kelengkapan soal dan pilihan jawaban.

“Ada sejumlah soal dengan pertanyaan yang tidak relevan dengan pilihan jawaban, soal berulang, sampai ditemukannya soal yang berkaitan dengan sebelumnya padahal soal diacak oleh sistem CAT. Banyak pelamar juga mengeluhkan kesulitan menjawab soal SKB karena ternyata materi yang ditanyakan tidak sesuai dengan bidang Pendidikan peserta,” terangnya saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BKN tentang Pedoman Penyusunan dan Pengintegrasian Soal Seleksi Kompetensi Bidang ke dalam sistem CAT pada Rabu, (08/05/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Maka dari itu Sestama BKN merekomendasikan pedoman penyusunan soal SKB untuk instansi, khususnya instansi pembina jabatan fungsional. Ia berpendapat dengan adanya panduan lewat Peraturan BKN ini paling tidak bisa mengarahkan instansi membuat soal sesuai dengan ketentuan, instansi juga terarah dari aspek waktu perencanaan, penyusunan sampai penelaah soal SKB sehingga penyerahan soal ke Panselnas dilakukan tepat waktu.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Tenaga Honorer K2 Bantul Pertanyakan Nasib Insentif Honor Mereka

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa para tenaga honorer kategori 2 atau K2 mempertanyakan kejelasan pencairan insentif honor mereka di triwulan I tahun ini. Hal itu pula yang menyebabkan mereka belum bisa merasakan kenaikan insentif honorer tahun ini.

"Katanya April sudah cair semua tapi ini sudah Mei ditunggu-tunggu belum cair juga, " kata Ida Nursanti, salah satu tenaga honorer K2 kepada Harianjogja.com, Rabu (8/5/2019).

Ida berharap insentif segera dicairkan karena insentif tersebut merupakan penghasilan pokok para honorer. Akibat terlambatnya pencairan insentif, Ida sempat kerepotan saat mengurus pemberkasan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Guru honorer di SD Trirenggo Bantul ini mengaku selama ini mengandalkan insentif untuk kebutujan sehari-hari. Dia menerima insentif dari sekolah Rp500.000 per bulan dan Rp650.000 per bilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) Bantul yang dibayarkan tiap tiga bulan.

Seperti diketahui, tahun ini Disdikpora sudah memastikan ada kenaikan insentif honorer secara berjenjang. Untuk honorer K2 yang SK pengangkatannya maksimal Januari 2005, insentif bulanannya naik dari Rp650.000 menjadi Rp1,5 juta. Sedangkan tenaga honorer grade dua atau SK pengangkatannya maksimal 2007 naik dari Rp450.000 menjadi Rp1 juta.

Sementara honorer grade tiga atau yang diangkat maksimal 2013 naik dari Rp250.000 menjadi Rp400.000 dan honorer grade empat atau yang diangkat 2014-2018 naik dari Rp200.000 menjadi Rp350.000.

Sekretaris Disdikpora, Daeng Daeda, saat dimintai konfirmasi mengatakan keterlambatan pencairan insentif karena persoalan asministrasi. "Karena harus verifikasi ulang guru tidak tetap karena ada yang pensiun jadi perlu verifikasi lagi, " kata Daeng.

Dia mengatakan keterlambatan tidak terjadi semua honorer, karena honorer di tingkat SMP dan Taman Kanak-kanak sudah cair tepat waktu sehingga tinggal honorer di tingkat sekolah dasar.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, Pemprov NTB Segera Lakukan Pemberkasan 234 Eks Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, maka Pemprov akan melakukan pemberkasan terhadap 234 eks honorer yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu.

‘’Soal P3K sudah jelas. Cuma tinggal pemberkasan. Ini tergantung seluruhnya di pusat,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Fathur menjelaskan, adanya kekeliruan data sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Data-data eks honorer K2 yang masuk ke provinsi sudah dilakukan relokasi ke kabupaten/kota. Ia menyebutkan, sebanyak 234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi beberapa waktu lalu, sebanyak itulah kuota P3K Pemprov NTB.

‘’234 kuota P3K Pemprov. Data yang keliru sudah disesuaikan. Kita juga menunggu apa yang menjadi keputusan di pusat,’’ terangnya.

Diketahui, pengumuman hasil seleksi P3K NTB belum ke luar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama Pemda melakukan validasi verifikasi dan validasi data.

Pasalnya, banyak data eks tenaga honorer K2 yang ikut seleksi P3K, Februari lalu yang masih keliru.

Berita ini bersumber dari Suara NTB
Share:

BPJS Dorong Pemda Daftarkan Honorer Jadi Peserta JKN-KIS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Pekanbaru terus mendorong itikad baik pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) segera mendaftarkan tenaga kontrak atau honorer di lingkup kantor tersebut segera menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Karena menjadi Peserta JKN-KIS merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS juga kewajiban oleh seluruh pemberi kerja, termasuk pekerja honorer atau Pekerja Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)," kata Kabid Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang PekanbaruAlicia Ade Nursyafni di Pekanbaru, Selasa (7/5).

Menurut Ade, PPNPN wajib juga didaftarkan oleh satuan kerjanya (satker), dan kententuan tersebut, tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 4 ayat 2 maka PPNPN wajib terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Pendaftaran peserta dari kalangan tenaga honorer Pemda, katanya, menjadi PR BPJS Kesehatan sejak tahun 2018, dimana pegawai nonASN wajib menjadi peserta JKN-KIS.

"Namun sayangnya belum seluruh PPNPN dijamin oleh pemberi kerja, kendati memang sudah ada beberapa Satker yang telah menjaminkan PPNPN menjadi peserta," katanya.

Ia menyebut satker di Pemkb Rohul kini sudah menganggarkan iuran BPJS Kesehatan untuk 3.300 pekerja honorernya. Khusus untuk PPNPN maka iuran kepesertaan JKN-KISnya berbeda dengan pegawai ASN, dimana 3 persen ditanggung pemerintah daerah (minimal honor ditermia sama dengan UMK), dan 2 persen ditanggung pekerja sendiri.

Iuran BPJS Kesehatan tersebut, berlaku untuk PPNPN dan isteri atau suami mereka, dan maksimal untuk tiga anak, kebijakan ini bisa diberlakukan selama setahun kontrak kerja. Jika sudah berakhir kontrak kerjanya maka tidak diperpanjang lagi atau jika PPNPN sudah tidak bekerja lagi di satker tersebut, dan peserta bisa keluar dari segmen peserta dari PPNPN itu.

"Namun demikian kamitetap berharap melalui Forum Komunikasi dengan Pemrov Riau, seluruh satker sudah bisa mengalokasikan anggaran JKN-KIS bagi PPNPN pada tahun 2019," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Pegawai Honorer Pemkot Palembang, Gaji Rp3 Juta Dan Dapat Pensiunan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tidak hanya akan memberikan upah minimum yang layak terhadap tenaga honorer, Walikota Palembang, H. Harnojoyo juga akan memberikan jaminan masa tua atau dana pensiun terhadap empat ribuan pegawai non-PNSD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

"Kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan PT Taspen (Persero) terkait pengelolaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian, serta pensiunan. Itu akan berlaku tahun ini juga," ungkapnya saat dibincangi RMOL Sumsel, Minggu (5/5/19).

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, kesepakatan kerja sama terkait jaminan hari tua tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai, bailk ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-PNSD.

"Untuk menuntut profesionalitas seluruh tenaga honorer, tentunya harus ada hak mereka yang kita penuhi. Makanya, kita terus perhatikan gaji mereka termasuk jaminan hari tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat," ulasnya.

Harnojoyo menambahkan, kenaikan gaji bagi pegawai honorer menjadi Rp 3 juta, juga telah masuk pembahasan. Dimana, rencananya kenaikan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2019.

"Penyetaraan gaji ini karena memang Upah Minimum Regional (UMR) Rp2,9 juta. Jadi kita juga harus setarakan," sampainya.

Kebijakan untuk menaikan gaji tersebut ungkapnya, sebagai implementasi aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), bahwa tidak ada lagi anggaran honor kegiatan.

"Kita berharap kedepan seluruh tenaga honorer dapat bekerja lebih maksimal, dan dapat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat," tandasnya.

Berita ini bersumber dari RMOL SUMSEL.
Share:

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2019


Pemerintah Provinsi Banten membuka peluang bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang akan ditempatkan di wilayah Provinsi Banten, dengan ketentuan sebagai berikut :
Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan :
  1. Dokter
  2. Dokter Gigi
  3. Tenaga Kesehatan Lingkungan
  4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  5. Tenaga Kefarmasian
  6. Tenaga Gizi
Persyaratan Pendaftaran :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Usia maksimal 35 tahun
  3. Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri
  4. Sehat jasmani rohani
  5. Bebas narkoba
  6. Berkelakuan baik
  7. Wajib memiliki STR yang masih berlaku (Surat Keterangan STR yang sedang diproses tidak berlaku/tidak diterima)
  8. Bersedia ditempatkan di Puskesmas di wilayah Provinsi Banten sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Banten 
  9. Berpartisipasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional dibuktikan dengan memiiki Kartu Indonesia Sehat (KIS)

File-file yang harus diupload saat pendaftaran :
1. Pas Foto
2. Scan Ijasah
3. Scan STR yang masih berlaku
4. Scan KTP
5. Scan Kartu Keluarga
6. Sertifikat pelathan
Semua file yang diupload harus kurang dari 250kb

**Bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu, akun masih dapat digunakan untuk mendaftar.
TATA CARA PENDAFTARAN

PENDAFTARAN
Jadwal Pendaftaran                               : 2 s/d 10 Mei 2019
Informasi Pendaftaran Melalui Website   : www.nusantarasehat.kemkes.go.id

Pengumuman Resmi Disini                        
                                                                                   
=========================================== SALAM SEHAT =====================================
Sumber : NUSANTARA SEHAT
Share:

Honorer di Ende Tanya Soal Pengangkatan PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni menayangkan proses pengumuman yang dilakukan pemerintah karena hingga kini pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum jelas padahal sudah dilakukan ujian dan hasil ujianyapun sudah diketahui saat selesai ujian.

“Iya kalau ujian dan hasilnya sudah diketahui namun yang kami tunggu sekarang ini bagaimana realisasi dari pelaksanaan ujian tersebut yang semestinya harus segera ditindaklanjuti dengan proses pengangkatan,”kata Ustad Zamroni yang dimintai komentarnya terkait dengan pengangkatan pegawai PPPK di Lingkup Pemkab Ende juga menayangkan proses pengumuman yang dilakukan pemerintah, Senin (6/5/2019) di Ende.

Ustad Zamroni meminta agar pemerintah pusat segera memberikan kepastian akan nasib pegawai honorer yang katanya akan diangkat menjadi pegawai PPPK meskipun harus melalui ujian namun hingga kini nasibnya juga tidak jelas.

“Harapan kami dan jutaan pegawai honorer lainnya seluruh Indonesia dan juga di Kabupaten Ende bisa diangkat menjadi PNS namun untuk sementara biar menjadi pegawai PPK dulu namun keberadaan PPK juga hingga kini tidak jelas,” kata Ustad Zamroni.

Ustad Zamroni mengatakan pihaknya masih berpikir positif saat ini belum dilakukan pengangkatan pegawai PPPK mungkin karena pemerintah pusat masih disibukan dengan urusan Pemilu.

Pihaknya berharap setelah tahapan Pemilu selesai maka pelaksanaan pengumuman pegawai PPK dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat memberikan kepastian hidup bagi para pegawai honorer.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.