Selasa, Mei 24, 2016

Inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara layak disokong.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara layak disokong. Aturan itu patut disempurnakan karena selama ini tak memberi kejelasan soal nasib tenaga honorer kategori 2 yang, meski sudah berpuluh tahun bekerja, tak kunjung mendapat status pegawai negeri.

Pegawai honorer kategori 2 merupakan tenaga honorer di pemerintahan yang upahnya bukan bersumber dari anggaran negara ataupun daerah untuk pos belanja pegawai, melainkan dari pos lain-lain, seperti honor proyek tertentu. Saat ini, di seluruh Indonesia, jumlah pegawai honorer kategori 2 mencapai 473 ribu orang.

Pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri secara bertahap. Para tenaga honorer itu lantas dites untuk ikut menjadi calon pegawai negeri. Sebagian tidak lolos tes. Tapi ada juga yang memang tak memenuhi syarat, antara lain karena umur yang lebih dari 35 tahun. Mereka itulah yang dikategorikan sebagai tenaga honorer kategori 2. Jumlah pegawai ini terus bertambah hingga mendekati setengah juta.

Pemerintah mengaku menghadapi situasi serba sulit. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pengangkatan tak bisa dilakukan serta-merta lantaran banyak aturan yang mesti dipertimbangkan. Di antaranya UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menetapkan batas usia maksimal pegawai honorer yang diangkat adalah 35 tahun. 

Sebagian besar pegawai honorer yang bekerja sebagai pengajar pun tak mengantongi ijazah sarjana, atau minimal D4, sebagaimana disyaratkan undang-undang tentang guru dan dosen.

Kondisi tersebut diperparah oleh keengganan pejabat pembina kepegawaian menyetor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas tenaga honorer kategori 2 yang pernah mereka pekerjakan.

Tanpa payung hukum yang jelas, Menteri PAN Yuddy Chrisnandi mengaku kesulitan memperjuangkan tuntutan para pegawai honorer. Selain itu, anggaran negara tak tersedia untuk menggaji mereka sebagai pegawai berstatus tetap. Kekecewaan atas kondisi itulah yang memicu demonstrasi besar-besaran pada 10 Februari lalu.

Kebuntuan soal aturan dan anggaran inilah yang mesti diterobos DPR lewat revisi UU Aparatur Sipil Negara. Fokus revisi itu adalah mengubah mekanisme pengangkatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan distribusi pegawai honorer setelah diangkat ke beberapa daerah.

Mempertimbangkan nasib tenaga honorer, revisi undang-undang patut didukung. Meski demikian, DPR tak boleh mengabaikan faktor kebutuhan pemerintah terhadap pegawai negeri. Pengenduran keran seleksi hendaknya diikuti perbaikan kualitas pegawai negeri. Mereka wajib disertakan dalam pelbagai program pendidikan dan pelatihan agar setelah diangkat tidak sekadar menjadi beban negara.

Berita ini bersumber dari Tempo.co
Share:
Read More

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengaku akan menampung aspirasi seluruh tenaga honorer K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa nasib ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) menggantung. Mereka yang berusia di atas 35 tahun tidak bisa mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomer 5 tahun 2015  tentang Apatur Negeri Sipil (ASN).  Kendati demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku akan menampung aspirasi seluruh tenaga honorer K2.

“Banyak tenaga honorer K2 meminta agar mereka yang usianya di atas 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Kami tampung aspirasi dari teman-teman,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB pada Metrotvnews.com, Jakarta (Senin 23/5/2016).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada perubahan peraturan mengenai seleksi CPNS. Herman mengaku, KemenPAN RB belum memiliki wacana penghapusan syarat batasan usia.

“Saat ini kami masih mengacu pada UU Nomer 5 tahun 2015. Syarat batas maksimal umur CPNS 35 tahun. Terkait wacana penghapusan syarat itu belum ada bahasan,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan ribu tenaga honorer K2 berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2016 lalu. Mereka menuntut janji Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang akan mengangkat tenaga honorer K2 sebagai PNS. Namun, kebijakan itu tak kunjung dilakukan. 

Berita ini bersumber dari Metrotvnews
Share:
Read More

Senin, Mei 23, 2016

PGRI Kabupaten Sleman Minta Penggunaan Bosda untuk Pemenuhan UMR GTT/PTT

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten meminta penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) kabupaten untuk pemenuhan Upah Minimum Regional (UMR) bagi Guru Tidak Tetap /Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT). Selama ini honor bagi GTT/PTT masih yang tidak layak atau jauh dari UMR.

Ketua PGRI Sleman Sudiyo SAg MPd mengatakan, honor yang diterima GTT/PTT selama ini masih banyak yang tidak layak. Sementara beban kerja antara GTT/PTT sama dengan PNS. Pihaknya minta honor GTT/PTT minimal standar UMR.

"Memang GTT/PTT sudah ada insentif dari kabupaten. Tapi total honor yang diterima masih belum layak. Kami minta honor dari GTT/PTT ini minimal sesuai standar UMR," kata Sudiyo, Senin (23/05/2016) saat audiensi dengan Bupati Sleman.

Menurutnya, daerah lain ada yang bisa dengan menggunakan bosda kabupaten untuk pemenuhan standar UMR. Sementara kebijakan di Sleman, penggunaan bosda kabupaten maksimal 50 persen untuk belanja pengawai.

"Kami minta kebijakan itu diubah, yaitu bosda kabupaten untuk pemenuhan standar UMR. Sehingga Pemda Sleman tidak perlu lagi menambah anggaran untuk pemenuhan standar UMR," katanya.

Sedangkan Bupati Sleman Drs Sri Purnomo MSi mengaku akan mengkaji terlebih dahulu atas permintaan PGRI. Namun selama ini GTT/PTT sudah mendapat honor dari BOS, bosda provinsi, bosda kabupaten dan insentif dari kabupaten.

"Untuk bosda kabupaten itu, sesuai aturannya maksimal 50 persen untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa 30 persen, serta modal 20 persen. Kalau mau merubah ya harus dikaji dulu," kata Sri Purnomo.

Berita ini bersumber dari Okezone
Share:
Read More

Sabtu, Mei 21, 2016

Honorer kategori dua (K2) Kabupaten Garut meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan diskresi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Honorer kategori dua (K2) Kabupaten Garut‎ mengklaim telah mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo. Surat yang ditulis tangan itu isinya, meminta diberikan diskresi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

"Seluruh honorer K2 Garut yang tergabung dalam FAGAR (Forum Aliansi Guru dan Karyawan) mendorong percepatan proses penyelesaian honorer K2. Kami sudah mengirimkan surat kepada presiden dan DPR RI," ungkap Ketua FAGAR Kab Garut Cecep Kurniadi kepada JPNN, Sabtu (21/5).

Inti dari surat permohonan itu adalah mempercepat revisi UU ASN. Ini agar honorer K2 mempunyai payung hukum untuk segera diangkat tanpa tes. "Kami juga memohon kepada Bapak Presiden berkenan mengeluarkan kebijakan diskresi untuk honorer K2. Karena untuk revisi UU ASN butuh waktu lama," imbuhnya.

Dia menambahkan, surat permohonan kepada Presiden sengaja ditulis tangan untuk menunjukkan keinginan honorer K2 mendapat bantuan dari orang nomor satu di Indonesia itu.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Jumat, Mei 20, 2016

Pemerintah akan merekrut guru PNS sesuai analisis jabatan di masing-masing daerah untuk mengganti sekitar 500.000 guru yang akan pensiun hingga 2019.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa pemerintah akan merekrut guru PNS sesuai analisis jabatan di masing-masing daerah untuk mengganti sekitar 500.000 guru yang akan pensiun hingga 2019.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, penambahan guru PNS akan tetap dilakukan meski bukan karena ada guru yang pensiun. Rekrutmen guru PNS melalui Guru Garis Depan (GGD) dan penerimaan guru akan dibuka melalui mekanisme lain. ”Tetapi, harus dihitung dulu analisis jabatan oleh masing-masing daerah yang akan menentukan kebutuhan guru di daerahnya,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Menurut dia, pemerintah tidak merasa khawatir dengan pensiunnya sekitar setengah juta guru tersebut. Kelas-kelas dijamin tidak akan kekurangan guru karena akan ada analisis jabatan yang menjadi salah satu cara untuk menentukan kebutuhan dan kemampuan fiskal di suatu daerah. Hal yang paling mendesak dalam kebutuhan guru sebetulnya adalah penyelesaian distribusi guru yang harus merata di setiap daerah. Rekrutmenguru PNS tahun ini akan diselesaikan melalui GGD.

Tahun ini kuota GGD naik 10 kali lipat atau dari 798 ke 7.000 guru yang akan menetap secara permanen di 93 kabupaten terdepan Indonesia. Setelah formasi GGD selesai, akan dibicarakan kembali pola rekrutmen guru PNS dengan pihak terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Nanti baru akan dibicarakan dengan pihak terkait mengenai rekrutmen CPNS guru. Hal yang paling penting adalah pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak moratorium. Namun, sekali lagi, perhitungan kebutuhan guru PNS harus berdasarkan analisis jabatan yang matang agar tidak terjadi oversupply ataupun di bawah supply,” tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, memang harus ada pemetaan guru di setiap daerah sehingga akan terlihat jelas mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang berlebih.

Dari pemetaan ini pula bisa dilakukan pemerataan guru ke semua daerah, termasuk daerah terpencil. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, tahun ini memang ada rekrutmen CPNS yang intinya untuk mendukung program Nawacita. Menurut dia, terdapat empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini.

Pertama, untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan. Adapun ketiga , tenaga penegak hukum dan keempat SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi. SDM pada dukungan Nawacita itu yang paling penting.

Karena itu, konsep SDM yang akan menjadi aparatur negara mulai sekarang sudah harus diperketat. Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengunci jabatan prioritas, tetapi ini yang akan dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Karena itu pula, rekrutmen tenaga administrasi belum dilakukan karena tidak sesuai dengan program Nawacita. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan saat ini di berbagai daerah masih kekurangan guru SD. Untuk mengatasi keterbatasan pemerintah mengangkat guru PNS, maka dibutuhkanlah guru honorer yang kini jumlahnya mencapai 400.000 orang.

”Pengangkatan mereka (guru honorer) menjadi PNS selain untuk kemanusiaan juga untuk menutupi jumlah guru yang akan pensiun yang jumlahnya hingga 2019 sebanyak 500.000 guru,” katanya. Menurut dia, banyak sekolah dasar yang hanya diisi satu hingga tiga guru PNS, sedangkan untuk mengisi kelas yang kosong sekolah memakai tenaga guru honorer.

Jangan sampai tenaga guru honorer ini telah terperas sebagai pengisi kekosongan guru. Namun ketika ada kesempatan untuk menjadi PNS, mereka ditinggalkan begitu saja. Pengamat pendidikan Pembelajaran Abad 21 Indra Charismiadji meminta guru honorer yang diangkat menjadi PNS harus yang berkompeten karena akan menjadi aparatur negara yang akan bergaji besar. Sayang sekali jika uang rakyat dihambur-hamburkan untuk menggaji pegawai yang tidak berkualitas.

”Sekarang guru itu dijadikan bahan politik tingkat tinggi. Ini memang terkait suara guru yang memang banyak. Namun jika ingin mengangkat guru honorer sebagai PNS maka harus dicek betul kualitasnya seperti apa,” bebernya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:
Read More

Kamis, Mei 19, 2016

Hingga kini BKN masih menunggu kebijakan Pemerintah terkait peluang tenaga honorer kategori II untuk dapat diangkat menjadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan kemungkinan mengajukan penambahan formasi PNS dari besaran formasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Menjawab itu Plt. Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat mengatakan formasi merupakan kebijakan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Besaran formasi yang telah ditetapkan tidak dapat ditawar karena sudah diputuskan dengan perhitungan tertentu.

"Untuk mengajukan formasi, silakan instansi mengajukan kepada Kemanpan dan RB. Atas pengajuan itu BKN akan memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu akan dijadikan salah satu acuan Kemenpan RB menetapkan formasi,” jelas Tumpak di hadapan para anggota Dewan, Kamis (19/5/2016) di ruang kerja Kepala Biro Humas, di Gedung I Kantor Pusat BKN Jakarta.

Selain itu, Kepada Plt. Kepala Biro Humas BKN, para angota DPRD juga mempertanyakan peluang bagi para tenaga honorer kategori II untuk dapat diangkat menjadi PNS. Menjawab itu, Plt. Kepala Biro Humas menjelaskan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kebijakan Pemerintah “Sampai hari ini Pemerintah Pusat belum menerbitkan kebijakan apapun terkait tenaga honorer kategori ini. Namun jika melihat ketentuan yang ada pada Undang-Undang, setiap pengangkatan PNS harus dilakukan dengan menggelar tes”.

Di bagian lain, para anggota DPRD Kabupaten Garut juga mempertanyakan perihal pengangkatn CPNS menjadi PNS. “Sebenarnya adakah batas maksimal seseorang berstatus sebagai calon PNS?” tanya anggota Dewan. Menjawab itu Plt. Kepala Biro Humas BKN mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, batas maksimal seseorang berstatus calon PNS adalah dua tahun. Namun jika selama dua tahun yang bersangkutan berkinerja buruk, bukan tidak mugkin ia batal diangkat menjadi PNS,” pungkas Tumpak.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Read More

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan tenaga honorer K2 sebaiknya diseleksi dan kemudian bisa diangkat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan niatnya untuk memangkas sejuta pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa pemangkasan itu suatu hal yang tidak boleh terjadi, karena kondisi tidak menjadi suatu alasan untuk efisiensi.

"Bahwa pemerintah memerlukan efisiensi, tapi di sisi lain kita lihat jumlah PNS jika dikurangi berarti akan mengurangi peluang atau kesempatan kerja yang lebih cukup besar," ujarnya di Senayan, Kamis 19 Mei 2016.

Ia menilai, jika dilakukan pemangkasan hal ini tidak hanya PNS saja, tapi juga menyangkut keluarganya. Terlebih lagi menurut Fadli belum jelas komitmen pemerintah.

"Pemerintah harus komit, apakah yang honorer diangkat ataukah sama sekali tidak. Sesuai dengan apa yang menjadi komitmen bahwa yang akan terjadi pengangkatan terhadap honorer," ujarnya.

Ia menyarankan, sebaiknya mereka yang sudah dijadikan K2 itu diseleksi dan kemudian bisa diangkat. Agar persoalan selesai untuk tahap sekarang.

"Nanti akan datang yang tidak pernah terulang lagi, karena merupakan suatu beban yang dibawa termasuk janji yang pernah disampaikan juga akan mengangkat honorer-honorer ini," katanya.

Berita ini bersumber dari Viva.co.id.
Share:
Read More

Rabu, Mei 18, 2016

Pemkab Lampung Selatan Hadapi Moratorium CPNS dengan Rekrutmen Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa adanya moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dalam dua tahun terakhir sangat berpengaruh pada ketersediaan tenaga guru PNS di Lampung Selatan.

Padahal di sisi lain setiap tahunnya lebih dari 100 tenaga guru PNS memasuki masa pensiun.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, per 31 Desember 2015 lalu jumlah guru PNS di kabupaten tersebut hanya ada 5.570 orang. Jumlah tersebut masih kurang ideal jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada sekitar 1.600 sekolah.

Masih kurangnya keberadaan guru PNS itu diakui oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Asep Jamhur. Ia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan guru, kekurangan yang ada dipenuhi melalui guru honorer.

“Memang untuk guru PNS kita masih kurang. Dan untuk memenuhi kebutuhan guru, dilakukan melalui perekrutan guru honorer oleh sekolah,” ujarnya, Rabu (18/5).

Berita ini bersumber dari Tribun Lampung.
Share:
Read More