Senin, Juli 25, 2016

Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dibahas DPR dan pemerintah pada Agustus mendatang.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dibahas DPR dan pemerintah pada Agustus mendatang. Saat ini, di kalangan legislator Senayan, terutama Komisi II DPR dan Baleg tengah menyamakan persepsi mengenai honorer kategori dua (K2).

"UU ASN direvisi karena ingin menyelesaikan masalah honorer K2 yang sudah menahun. Di Komisi II, semuanya sudah solid ingin menuntaskan masalah K2 secepatnya. Nah, di Baleg karena lintas komisi, harus disamakan dulu persepsinya karena banyak yang belum paham masalah K2," tutur Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Senin (25/7).

Menurut Bambang, salah satu anggota Baleg yang didekati adalah politikus FPDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka. Pasalnya, Rieke hanya terfokus kepada perjuangan mem-PNS-kan bidan PTT.

"Karena beliau hanya tahu bidan PTT (sesuai komisi yang membidangi kesehatan), makanya saya kembali membuka masalah K2 kepada Ibu Rieke. Alhamdulillah beliau mendukung dan sempat terkejut juga karena ada ratusan ribu guru serta teknis lainnya yang selama ini dibayar murah tapi terus mengabdi karena berharap di-PNS-kan," bebernya.

Bagi Bambang, masalah K2 hanya diperjuangkan DPR. Sementara pemerintah bersandar di aturan UU ASN. "Kami yang harus bergerak terus. Tapi kuncinya nanti ada di pemerintah juga. Mau tidak menjalankan revisi UU ASN," tandasnya.

Saat ini sekitar 439 ribu honorer K2 hidup dalam ketidakpastian. Mereka‎ menuntut agar pemerintah mengangkatnya sebagai CPNS. Sebab, selama ini mereka yang mengisi tugas-tugas PNS. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Minggu, Juli 24, 2016

Sebanyak 966 bidan berstatus PTT Kementerian Kesehatan se-Banten berebut status menjadi aparatur sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 966 bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) se-Banten berebut status menjadi aparatur sipil Negara (ASN). Mereka mengikuti ujian tes kompetensi dasar (TKD) yang dilaksanakan di SMKN 1 Kota Serang pekan ini.

Ketua Sub Tim Pengadaan Seleksi CPNS Bidan PTT Kemenkes Banten Een Sukaedah mengatakan, bidan PTT yang telah lulus seleksi administrasi telah mengikuti ujian TKD sesuai dengan jadwal yang ditentukan. “Semua PTT yang penuhi syarat kita persilahkan, tapi dari yang lulus administrasi dan mendapat nomer tes ada 966 orang,” katanya di sela-sela pelaksanaan ujian TKD CPNS Bidan PTT Kemenkes se-Banten di SMKN1, Kota Serang, Sabtu (23/7).

Ia mengaku, pihaknya hanya menjalankan teknis pelaksanaan tes. Mengenai konten materi dan formasi yang akan diterima menjadi kebijakan panitia seleksi nasional, yang hasilnya akan diumumkan pada 12 Agustus mendatang. “Soal kelulusannya itu kebijakan dari pusat, kita hanya pelaksana teknis tes, termasuk formasi berapa yang akan diterima kita juga belum tahu,” kata Direktur Poltekes Kemenkes Banten ini.

Secara teknis, lanjut Een, pelaksanaan tes dilaksankan dua gelombang, pada Sabtu (23/7) dan Minggu (24/7). Untuk per ruangan diisi oleh 30 sampai 35 peserta yang diawasi oleh tiga petugas pengawas dari Poltekes Kemenkes Banten Banten, Lembaga penjaminan mutu pendidikan dan tim ahli teknologi infomarsi.

Kasubag Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Kemenkes Aang Abu Azhar mengatakan, secara nasional peserta yang mengikuti tes sebanyak 43.268 orang. “Dalam tes ini kita menggunkan sistem perangkingan dan dinilai sekaligus hasilnya ditentukan oleh Panselnas,” katanya.

Ia mengaku, belum tidak mengetahui pasti jumlah formasi yang akan diterima, sebab formasi penerimaan ditentukan oleh Kementerian Aparatur Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Tapi, Panselnas bersama Kemenkes melalui Pemda akan mengumumkan hasilnya pada 12 Agustus,” katanya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 tahun 2000 junto PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS, bahwa tenaga medis diusia 35 tahun akan diangkat jadi PNS. Sementara, untuk yang usia di atas 35 tahun akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (P3K). 

Secara nasional, kata dia, dari seluruh jumlah peserta yang mengikuti tes, tercatat ada sekira 38 ribu peserta tang berusia di bawah 35 tahun. “Kalau Banten sendiri, kita belum tahu jumlahnya. Tapi kita usahan semua bisa diangkat semua jadi PNS meski dilakukan secara bertahap sembari kita menunggu PP baru yang sedang dalam tahap digodok Kemenpan RB,” kata Aang.

Hadir melakukan pemantauan secara langsung, Kasubag Evaluasi Informasi dan Humas Isnpektorat Jenderal Kemenkes Diah Nursianti mengatakan, pelaksanaan ujian berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Yang kami temukan di lapangan berjalan lancar dan koordinasi Panlok cukup baik,” katanya.

Dalam seleksi tersebut, pihaknya membuka pengaduan umum bagi peserta yang merasa ada indikasi kecurangan. “Misalnya ada ada pengaduan dan komplain karena peserta menganggap prosesnya tidak sesuai. Termasuk pengaduan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, nanti kita dari Irjen akan tindak lanjuti. Sebab, rekruitmen ini terbuka untuk bidan PTT dan tidak dipungut biaya,” kata Diah.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Rabu, Juli 20, 2016

Honor para guru K2 di Kabupaten Grobogan, September mendatang akan naik menjadi Rp 500 ribu per bulan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honor para guru K2 di Kabupaten Grobogan, September mendatang akan naik menjadi Rp 500 ribu per bulan. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat halalbihalal bersama para guru di GOR Simpang Lima Purwodadi, kemarin.

Menurutnya, kenaikan honor dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer K2. Di samping itu, agar para guru lebih semangat dalam mendidik generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Grobogan. ”Kami minta maaf kalau kenaikannya belum sesuai harapan para guru honorer K2, yakni sesuai upah minimal kabupaten (UMK), karena anggaran kami terbatas. Tapi jangan khawatir, pada 2017 nanti, kami upayakan (honor) akan dinaikkan lagi menjadi antara Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu per bulan,” kata Sri Sumarni didampingi Kadinas Pendidikan Karsono dan Kabag Humas dan Protokoler, Ayong Muchtarom.

Menurutnya, jumlah guru honorer K2 di Grobogan saat ini ada 1.172 orang. Sebagian besar mereka mengajar di SD. PNS guru SD rata-rata hanya ada dua hingga tiga orang di setiap sekolah. Para guru honorer K2 tersebut kebanyakan sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Peran mereka juga sangat besar dalam memajukan pendidikan di Grobogan. Karena itu Sri Sumarni meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk menghitung jumlah anggaran yang diperlukan.

Peningkatan Kualitas

”Ini akan kami awasi, kepala dinas kami minta untuk segera menindaklanjutinya. Untuk sesuai UMK, kami minta para guru lebih bersabar lagi. Karena anggaran kami masih terbatas,” papar dia.

Dalam halalbihalal tersebut, Sri Sumarni juga mengingatkan agar para guru meningkatkan kualitasnya sebagai pendidik. Perkembangan anak harus terus diawasi. Sebab, di perkembangan zaman ini pegaulan anak semakin bebas. ”Guru-guru kami minta terus memantau perkembangan anak didik mereka. Saat ini banyak pelajar yang mulai merokok. Bahkan, tak sedikit juga di luar sana akhirnya terjerumus narkoba dan pergaulan yang menyimpang,” imbuhnya.

Salah satu guru honorer K2, Muklis setuju dengan upaya Bupati Sri Sumarni dalam menaikkan gaji para guru honorer K2. Namun, dirinya berharap kenaikan tetap sesuai UMK. Di samping itu, guru honorer K2 juga diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS. ”Kami berharap (honor) bisa naik sesuai UMK dan diprioritaskan agar diangkat menjadi PNS. Guru honorer K2 ini sudah teruji dengan pengabdiannya selama ini,” kata dia.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:
Read More

Selasa, Juli 19, 2016

Sebanyak 39 PTT Kementerian Kesehatan, yang mengabdi di Kabupaten Lebong akan segera menjalani ujian seleksi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong, Amril Yudani SKM mengatakan, sebanyak 39 pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang mengabdi di Kabupaten Lebong akan segera menjalani ujian seleksi CPNS yang mulai dilaksanakan, Rabu (20/7), di Poltekes Kementerian Kesehatan Bengkulu.

Dikatakan Amril, 39 tenaga PTT tersebut terdiri dari dokter PTT dan bidan PTT yang selama ini mengabdi di Kabupaten Lebong. “Kalau jumlah berapa dokter dan berapa bidan saya kurang ingat, ada datanya di kantor. Yang jelas seluruh tenaga PTT di Lebong yang ikut seleksi CPNS adalah mereka yang bertugas di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong. Peluang ini, tentunya apresiasi dari Kemenkes atas pengabdian para PTT selama ini,” ungkap Amril.

Dijelaskan Amril, tujuan pelaksanaan tes CPNS tersebut untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pelayanan kesehatan menyeluruh diperlukan pemerataan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka Pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) PTT Kementerian Kesehatan.

“Untuk hasil seleksi administrasi sudah diumumkan sebelum lebaran kemarin. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian, bahkan untuk pelaksanaan ujian seleksi melalui sistem computer assisted test (CAT) akan dimulai secara serentak di seluruh provinsi pada Rabu (20/7) besok. Jadi setelah itu, mereka yang lulus tetap akan bertugas di daerahnya masing-masing,” pungkas Amril.

Berita ini bersumber dari Bengkulu Ekspress.
Share:
Read More

Kamis, Juli 14, 2016

Sebanyak 50 honorer K2 di jajaran Kemenag Provinsi Bengkulu akan mendapatkan SK sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi tenaga honorer kategori dua (K2) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu. Pasalnya, dalam waktu dekat sebanyak 50 honorer K2 tersebut akan mendapatkan Surat Keputuan (SK) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal ini ditegaskan Pejabat Ganti Sementara (Pgs) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Drs H Bustasar MPd saat jumpa pers, kemarin.

Dikatakannya, honorer yang akan mendapatkan SK CPNS itu adalah tenaga penyuluh dan penghulu yang tersebar di Provinsi Bengkulu. Saat ini SK tersebut tengah diproses di Kemenpan-RB, selanjutnya disampaikan ke Kemenag RI dan disampaikan Pgs Kanwil Kemenag untuk segera dibagikan kepada 50 CPNS tersebut.

Untuk itu, Bustasar mengimbau kepada seluruh CPNS itu untuk dapat mencermati kebijakan yang disampaikan Kanwil Kemenag Bengkulu untuk tidak memberikan uang kepada oknum untuk biaya pengambilan dan pengurusan SK tersebut.

“SK diberikan secara gratis di Kanwil Kemenag oleh Pgs Kanwil Kemenag. Untuk itu, jangan sampai dan jangan mau diperalat oleh individu untuk dimintai biaya untuk kepengurusan SK itu. Saya tegaskan lagi, dalam pengangkatan itu tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegasnya.

Bustasar tak menampik setiap dalam pengurusan SK, terdengar adanya permintaan biaya kepengurusan SK, meskipun sampai saat ini belum ada keluhan. Namun hal ini sudah menjadi rahasia umum. Untuk itu, jika dalam pelaksanaanya nanti ada oknum yang mengatasnamakan Pgs atau oknum kemenag, maka ia meminta untuk melaporkannya dan akan diberikan sanksi tegas.

“Jika ada oknum karyawan kemenag yang melakukan tindakan pungli SK K2, saya akan ambil tindakan tegas. Jika terkait dengan hukum, akan diserahkan ke penegak hukum dan terkait disiplin, maka akan dibina, ” tandasnya.

Berita ini bersumber dari Bengkulu Ekspress.
Share:
Read More

Rabu, Juli 13, 2016

PEMERINTAH TEGASKAN, BELUM ADA RENCANA PENERIMAAN CPNS 2016

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai rencana penerimaan dan seleksi CPNS. “Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai rencana dan jadwal seleksi CPNS, seperti yang marak beredar di sosial media,” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (12/07).

Maraknya informasi terkait dibukanya seleksi penerimaan CNPS tahun 2016 yang banyak beredar melalui sosial media, telah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama yang ingin melamar menjadi PNS. Padahal, tidak semua informasi itu benar. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan dapat menyeleksi setiap informasi yang masuk. “Jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas asal-usulnya,” tegas Herman menambahkan.

Beredarnya informasi penerimaan CPNS di tahun 2016 melalui portal-portal tidak resmi sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Bukan mustahil hal itu sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi. Diingatkan, sudah banyak kasus penipuan yang berawal dari informasi-informasi menyesatkan yang beredar di media-media tidak resmi. “Jangan tergoda dengan info-info menyesatkan, yang mungkin berasal dari pihak-pihak yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi,” lanjut Herman gemas.

Diingatkan juga bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kementerian PANRB atas dibukanya penerimaan CPNS tahun 2016. Diingatkan, selain info yang beredar bukan dari web resmi kami, itu hanyalah berita ‘hoax’.

Sampai saat ini, lanjut Herman, pemerintah masih memberlakukan moratorium penerimaan CPNS. “Informasi bisa datang dari mana saja. Tetapi pemberitaan yang tidak jelas atau kabar burung tersebut, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi dengan mencantumkan jadwal tes CPNS, sudah jelas tidak benar,” ujarnya.

Dikatakan, semua informasi terkait penerimaan CPNS dan pemberitahuan lainnya akan dipublikasikan melalui website resmi Kementerian PANRB, yaitu http://www.menpan.go.id/. “Pantau terus web Menpan, karena setiap informasi resmi dikeluarkan dari situs resmi tersebut,” tegas Herman.

Ditambahkan, Kementerian PANRB juga memberikan fasilitas untuk mengajukan berbagai pertanyaan maupun laporan pengaduan terkait kebenaran informasi tersebut melalui alamat email halomenpan@menpan.go.id. Kalau belum yakin, masyarakat juga dapat datang langsung ke Kantor Kementerian PANRB Jl. Jend Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.
Share:
Read More

Dalam penerimaan tenaga kerja fungsional Pemprov DKI di bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan diangkat menjadi PNS melainkan P3K.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemprov DKI akan merampingkan jumlah PNS secara besar-besaran. Pemangkasan direncanakan hingga hampir separoh dari total jumlah PNS DKI yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, jumlah PNS DKI sudah terlalu banyak.

Apalagi saat ini, sudah ada bantuan dari tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). 

“Terus terang, PNS kita banyak banget. Kalau ditotal semuanya bisa lebih dari 100 ribu orang. Artinya PNS terlampau banyak,” ujar dia, Balaikota DKI Jakarta, kemarin.

Untuk menata struktur PNS DKI, sambung Djarot, tidak lagi menggunakan sistem zero growth, melainkan minus growth. Dengan kata lain, PNS yang sudah masuk masa pensiun tidak akan diperpanjang. 

“Tidak boleh ada lagi perpanjangan usia pensiun. Lalu jangan terima (PNS) terus toh. Dengan cara seperti itu, kita bisa betul-betul menyesuaikan beban kerja dengan pegawai,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Rasionalisasi perampingan PNS di DKI hingga 41 persen telah dilaksanakan sejak tahun ini hingga tahun 2018 mendatang. Untuk saat ini, Pemprov DKI lebih memilih menggabungkan beberapa UKPD atau SKPD. Tindakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.

“Pengurangan jumlah pegawai itu ada yang alamiah dan direkayasa dengan sistem. Untuk alamiah itu kan meninggal dunia dan pensiun. Kalau dengan sistem, mereka yang tidak sesuai dengan harapan kami akan kami dorong untuk pensiun dini saja,” tegas Djarot.

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta Agus Suradika menerangkan, rasionalisasi perampingan PNS dipetakan berdasarkan zona. 

Ada empat kuadran zona untuk mengelompokkan kualitas dan kinerja PNS. Kuadran zona pertama merupakan kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja bagus, sehingga bisa dilanjutkan bekerja terus sebagai PNS DKI.

Kuadran zona kedua adalah kelompok pegawai yang memiliki kompetensi bagus tetapi kinerja rendah. Kemudian kuadran zona ketiga adalah kelompok pegawai yang memiliki kompetensi rendah tetapi kinerja bagus. PNS yang masuk dua kelompok ini akan ikut dalam pendidikan dan latihan (diklat).

Sedangkan Kuadran zona tiga adalah kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja buruk. PNS yang masuk zona ini akan segera diminta pensiun muda. Kemudian untuk tenaga fungsional, seperti guru honorer akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Selanjutnya, dalam penerimaan tenaga kerja fungsional di bidang kesehatan dan pendidikan, seperti guru, dokter, perawat tidak akan diangkat menjadi PNS melainkan P3K. 

“Kalau di Indonesia ada satu juta PNS yang akan dipensiundinikan, nah kalau di Jakarta kita akan lihat lagi. Kalau guru honorer sudah diangkat P3K, maka nanti guru itu semua akan P3K, jadi nggak ada PNS di jabatan guru. Seluruh tenaga fungsional akan P3K. Nantinya PNS kita paling akan berjumlah 30 ribuan,” pungkas dia.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Read More

Senin, Juli 11, 2016

Minimal Gaji Guru Honorer Kota Magelang Bakal Sesuai UMK

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa kebijakan standarisasi upah minimum kota (UMK) bagi tenaga honorer kependidikan di Kota Magelang bakal segera dibahas dengan DPRD dalam Rancangan APBD tahun 2017. Ada syarat untuk mendapatkannya, yakni harus memenuhi jam mengajar sepekan 24 jam.

“Sudah tersemat dalam draft Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebelumnya harus memenuhi jam mengajar sepekan 24 jam untuk guru mata pelajaran (mapel) tingkat SMP dan SD jadi guru kelas,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Magelang, Jarwadi di kantornya, Senin (11/7).

Dia menuturkan, jumlah PTT dan GTT bidang pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kota Magelang saat ini tercatat sekitar 200 orang. Standarisasi gaji sesuai UMK ini tidak membedakan segi senioritas honorer.

“Kalau sudah memenuhi syarat jam dan jabatan jadi guru kelas, bisa diberikan sesuai UMK. Mudah-mudahan, tahun 2017 sudah bisa direalisasikan. Sekarang masih menunggu bahasan dengan DPRD,” katanya.

Dijelaskannya, sifat dari APBD untuk para tenaga honorer guru ini hanya sebagai pembantu bantuan operasional sekolah (BOS). Saat ini, rata-rata PTT dan GTT hanya mendapat gaji dari BOS dan besarannya jauh di bawah standar UMK Kota Magelang tahun 2016 sebesar Rp 1.341.000.

“Rata-rata digaji hanya Rp 300-Rp 400 ribu per bulan. Padahal tidak sedikit mereka yang mengajar 24 jam per minggu. Ada juga yang menjadi guru kelas di tingkat SD,” ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:
Read More